PERAN MENDAGRI TIDAK BERFUNGSI.

Semarang-Jateng. Ahli hukum tata negara Yusril Mahendra menjelaskan Mendagri tidak bisa memecat kepala daerah yang ikut demo menolak kenaikan bahan bakar (BBM). Menteri tidak bisa memecat bupati ataupun walikota yang ikut demo BBM. Mereka dipilih oleh rakyat melalui pilkada, menteri hanya melantik saja. Yusril juga mengatakan bahwa Mendagri juga tidak bisa memecat PNS sampai ke tingkat mana, karena sekarang sudah otonomi daerah. Kalau dulu semua pegawai di daerah adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri. Kalau sekarang tidak. Jadi yang mana yang mau dipecat ? Dijelaskan pula oleh Yusril bahwa, memecat kepala daerah tidak mudah karena bisa dilawan melalui PTUN jika tidak sesuai prosedur. Menurut Yusril, jika kepala daerah yang dipecat melawan lewat PTUN, Mendagri bisa saja kalah. Yusri juga mengatakan bahwa pernah mengobrak-abrik Kejaksaan Agung dengan menggugat keabsahan Hendrawan Supandji sebagai Jaksa Agung RI, pegawai negeri sipil yang ikut unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga tidak bisa dipecat begitu saja. Sementara itu mantan Wakil Presiden Indonesia mengatakan bahwa kebijakannasional mestinya punya struktur sampai daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mendukung kebijakan nasional. Kepala Daerah yang menolak kebijakan nasional adalah kepala daerah yang tidak disiplin. Kalau tidak disiplin semestinya memang ada sanksinya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dan ketua DPRD Kota Solo,YF Sukasno, memimpin massa PDIP berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM di kompleks Balai Kota Solo, baru-baru ini. Rudy menjelaskan bahwa dipilih rakyat. Jadi kita harus memperjuangkan hak-hak rakyat.Kalaupun dengan aksi ini mau dicopot tidak ada masalah. Toh berjuang tidak harus dengan menjadi wakil wali kota atau ketua DPRD Solo. Kalau mau pecat, pecat saja ! Biar rakyat yang menilai. Rudy meminta massa PDIP untuk tertib dalam menyuarakan aspirasi. Mengenai ancaman pencopotan dirinya dari jabatan wakil wali kota Solo, Rudy berharap kader PDIP solo tidak merespons hal tersebut secara berlebihan. Sementara itu, ratusan orang mengikuti demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan kantor Gubenuran dan DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang pada hari Selasa lalu (27/3). Akibatnya terjadi kemacetan panjang di Jalan Pahlawan. Untuk mengatasinya pihak kepolisian melakukan pengalihan rute jalan serta sistiem buka tutup untuk pengendara yang melintas. Sekretaris DPC PDIP Kota Semarang, Supriyadi mengatakan akhir tahun lalu, minta UMK Semarang jadi Rp 1,4 juta,tapi tidak disetujui. Sekarang BBM akan naik,maka minta UMK jadi Rp 1,6 juta sesuai kebutuhan buruh berkeluarga. Aksi unjuk rasa kader PDIP Kota Semarang melibatkan pengurus DPC PDIP dan anggauta DPRD Kota Semarang. Hanya menyuarakan isi hati wong cilik dan menyampaikan konsistensi PDIP atas penolakan kenaikan harga BBM sebab kondisi masyarakat sudah memprihatinkan.(Andu Nicolas).