DIRJEN IMIGRASI DIWASPADAI.

Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), diminta untuk mewaspadai sikap Dirjen Imigrasi, Bambang Irawan yang terindikasi tengah mengolah proyek komponen paspor senilai Rp 140 milyar, dengan cara akan didorong ke arah penunjukan langsung. Sumber terpacaya yang tidak bersedia disebut namanya menyebut pengusaha ini, dijembatani oleh Otto, adik kandung Dirjen Imigrasi Bambang Irawan yang tengah sibuk melobi kesana kemari agar bisa memenangi proyek dimaksud. Siapa dan perusahaan mana yang akan diberi kepercayaan untuk mengelola proyek yang seharusnya ditenderkan itu, belum diketahui secara pasti. Akan tetapi wacana yang berkembang dikalangan mitra Kemenkumham sejak setahun terakhir ini adalah kelompok usaha yang akan diberi penunjukkan langsung itu, adalah saat ini berkantor di sebelah Markas Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan. Indikasi ke arah itu sulit dibantah. Menurut sumber tadi Otto telah sering mempertemukan Dirjen Imigrasi dengan pengusaha dari kelompok tersebut, di beberapa di luar kantor Kemenkumham. Sedangkan proyek yang tengah dibidik oleh Otto itu adalah rencana Dirjen Imigrasi mengganti penggunaan merk Hollogram buatan perancis untuk pembukus paspor ke merk Kinergram buatan Swisland. Alasan pengganti itu karena daya rekat Hollogram sudah tidak efektif lagi. Ditempat terpisah Direktur Utama PT Peruri, Junino Yahya yang menangani tehnik percetakan paspor pernah berwanti-wanti agar pergantian merk dari Hollogram Kenigram jikapun harus, jangan sampai menabrak aturan. Akan tetapi, diketahui ternyata yang menjadi masalah itu bukan pada faktor Hollogramnya melainkan disebabkan mesin pressnya sudah berusia 12 tahun. Dirjen Imigrasi terkesan tidak punya semangat menghemat uang negara. Kesan ini bisa dilihat dan sikapnya yang ngotot untuk menggunakan merk Kinegram. Menurut Junino yang juga mantan salah satu Deputi KPK jilid 1itu, aturan menyebutkan, merk baru komponen paspor yang akan digunakan harus melalui test and trail selama 6 bulan. Pesan Menteri soal penerbitan paspor terkesan ditangkap keliru oleh Dirjen Imigrasi. Diam-diam pejabat eselon Erwin salah seorang staf andalannya ke Swisland bersama Rudy, staf bidang IT Imigrasi dalam upaya rencana pergantian penggunaan merk Kinegram. Junino Yahya, pernah mempertanyakan, sejauh apa pergantian merk itu diperlukan. Begitu juga Menteri Hukum dan Ham Amir Syamsuddin dalam kesempatan tertentu selalu menekankan penting melakukan evaluasi terhadap bidang penting termasuk soal penerbitan paspor. Tujuannya tentu saja, melakukan perbaikan kinerja sekaligus menekankan pentingnya menggalakkan program efisiensi. Menkumham Amir Syamsuddin menerangkan bahwa, semua aktifitas proyekyang ada dalam lingkungan Kementriannya, harus dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Dijelaskan pula oleh Menkumham siapun orangnya, apapun jabatannya tidak boleh menambrak aturan yang berlaku. ( Andu Nicolas ).