Sowan ke Sejumlah Kiai, Menag Sosialisasikan Prokes Sholat Idul Adha& Korban.

INDENPERS MEDIA, ISTANA, JAKARTA-----------Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sowan ke para kiai untuk menyosialisasikan edaran Kemenag Nomor SE 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1442 H/2021 M di tengah pandemi Covid-19.

Edaran ini antara lain mengatur larangan kegiatan takbir keliling. Sholat Idul Adha di lapangan terbuka atau di masjid/musalla pada daerah zona merah dan oranye juga ditiadakan.

Untuk daerah di luar zona merah dan oranye, Sholat Iduladha dapat dilaksanakan di lapangan terbuka atau masjid serta mushala berdasarkan penetapan dari pemerintah daerah atau satuan tugas penanganan Covid-19 dari daerah dengan protokol kesehatan yang ketat.

Edaran ini segera disosialisasikan secara massif melalui jajaran Kemenag pusat hingga daerah. Selain untuk jajaran Kemenag, edaran tersebut juga ditujukan kepada pimpinan ormas Islam, pengurus masjid dan musala, panitia peringatan hari besar Islam, serta masyarakat Muslim di seluruh Indonesia.

"Memulai perjalanan Rabu pagi, 26 Juni 2021, berburu berkah saya mulai menyusuri luasnya pulau Jawa, bertemu banyak kiai dan tokoh, menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo, sekaligus mensosialisasikan dan memohon bantuan sesepuh menyampaikan kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban," ujar Yaqut dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

"Saya juga memohon ziyadah doa dari para kiai untuk negeri ini agar segera terbebas dari pandemi," sambungnya.

Menurut Menag Yaqut, pemerintah sudah dan terus berjuang secara lahir dalam menangani pandemi, baik melalui mekanisme penanganan medis, vaksinasi, maupun upaya preventif-kuratif lainnya. Sebagai bentuk tawakal kepada Allah, upaya-upaya tersebut harus diperkuat dengan ikhtiar batin dengan doa dari para kiai dan seluruh masyarakat Indonesia agar pandemi segera terkendali.

"Doa adalah bagian terbaik sebuah ikhtiar. Semoga Tuhan menyelamatkan kita semua, menjaga negeri ini dan segera mencabut ujian pandemi ini," harapnya.

Perjalanan Menag diawali dengan sowan ke sejumlah pesantren di Cirebon. Menag sowan dan minta doa untuk Indonesia kepada Pengasuh Kempek Cirebon yang juga Rais Syuriah PBNU, KH Muhammad Musthofa Aqiel.

Juga kepada pengasuh pesantren Babakan Ciwaringin, sesepuh Buntet Pesantren yang juga Mustasyar PBNU KH Adib Rofi'uddin Izza. Di Jawa Barat, silaturahim ditutup dengan sowan ke Habib Thohir bin Yahya di Semplo, Palimanan.

Dari Cirebon, Menag melanjutkan silaturahimnya ke sejumlah kiai di Jawa Tengah. Menag mengawali perjalannya ke Pesantren Al Hikmah 1 Benda, Sirampog Brebes. Menag diterima oleh pengasuh pesantren KH Labib Shodiq Suhaimi.

Selain minta doa untuk kebaikan negeri, Menag menyampaikan bahwa, hingga saat ini pandemi Covid belum berakhir. Malah muncul varian baru Covid-19 di tengah gencarnya pemerintah melakukan ikhtiar vaksinasi massal.

"Tentunya kami berharap kita semua untuk terus mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai dan menekan penyebaran Covid-19," ujar Gus Yaqut, sapaan akrab Menag.

Dari Al Hikmah Benda, Menag ke Pesantren Annuriyyah, Bumi Ayu Brebes, lalu sowan ke Pengasuh Majelis Kanzus-Shalawat Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan.

Hari kedua, Menag melanjutkan perjalanan silaturahminya ke Pesantren API Tegalrejo (Magelang), Roudlatut Thulab (Magelang), An Nur (Purworejo), An Nawawi Berjan (Purworejo), serta Pesantren Pandanaran dan Al Munawir Krapyak di Yogyakarta. Menag juga sowan ke kediaman Habib Hilal di Kota Gudeg.

Hari Jumat, Menag ziarah ke makam Mbah Lim di Pancasila Sakti (Klaten). Menag selanjutnya sowan ke Pengasuh Pesantren Al Muayyad (Solo).(RZ/WK)****

Kabar Baik ! 2 Juta Dosis Vaksin Corona dari Jepang Tiba di RI di RI Jepang Tiba di RI pada bulan Juli 25

INPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Menlu RI Retno LP Marsudi menjalin komunikasi intensif dengan Menlu India dan Menlu Jepang terkait isu vaksin dan obat-obatan COVID-19. Hasil dari komunikasi tersebut adalah Indonesia akan menerima sumbangan 2 juta dosis vaksin dari Jepang.

"Sebagai hasil dari komunikasi intensif tersebut dan juga kita ulang kembali dalam pertemuan dengan Menlu Jepang tadi, maka Jepang akan menyumbangkan sekitar 2 juta dosis vaksin jadi untuk Indonesia," kata Retn, Selasa (29/6/2021).

Retno menyampaikan bahwa vaksin dari Jepang itu akan tiba di Indonesia dalam dua tahap. Vaksin diperkirakan tiba pada Juli 2021.

"Satu juta dosis vaksin direncanakan akan tiba pada 1 Juli 2021, sementara pengiriman kedua menurut rencana akan tiba pada pertengahan Juli 2021," ujar Retno.

Selain itu, Retno berbicara dengan Menlu Jepang mengenai kerja sama di bidang obat-obatan terapeutik. Retno menyampaikan Menlu Jepang bakal segera melihat kemungkinan kerja sama penyediaan obat-obatan terapeutik yang diperlukan Indonesia saat ini.

Izin Ekspor dari India

Retno juga menyampaikan mengenai isi komunikasinya dengan Menlu India. Dia berharap izin ekspor obat-obatan terapeutik diberi kelonggaran.

"Sementara dengan Menlu India, saya menyampaikan harapan agar izin ekspor beberapa obat-obatan terapeutik dari India ke Indonesia, yang saat ini diperlukan Indonesia, agar dapat diberi kelonggaran," ujar Retno.

Permintaan itu disampaikan mengingat India memberlakukan pembatasan sementara ekspor vaksin dan obat-obatan karena situasi COVID-19 yang tengah melonjak.

"Permintaan Indonesia dipertimbangkan secara positif oleh India dan Indonesia telah menyampaikan rincian obat-obatan yang diperlukan saat ini," ujar Retno.[RZ/WK)***

Ma' Ruf Amin Ajak Wisata ke Raja Ampat, ,Jubir Wapres Klarifikasi

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Juru bicara Wakil Presiden (Wapres) Masduki Baidlowi mengklarifikasi ajakan Wapres Ma'ruf Amin berwisata ke Raja Ampat. Masduki mengatakan ajakan tersebut dimaksud apabila kondisi COVID-19 telah mereda.

"Apa yang dimaksud oleh Wapres itu persiapan ketika nanti sudah reda," ujar Masduki saat dihubungi, Selasa (29/6/2021).

Masduki mengatakan Ma'ruf konsisten dan disiplin dalam mengarahkan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Karena itu, menurutnya, tidak mungkin Ma'ruf melonggarkan aturan di tengah lonjakan kasus COVID-19.

Wapres, yang selama ini konsisten disiplin mengarahkan kepada masyarakat untuk menaati protokol kesehatan, itu mengajak orang ramai-ramai di saat pandemi yang sedang ganas dan pemerintah mengeluarkan kebijakan pengetatan dalam rangka pandemi," kata Masduki.

"Kebijakan pengetatan sedang di jalankan kok tiba-tiba Wapres, yang saat ini sangat disiplin untuk mengajak masyarakat mengikuti protokol kesehatan secara ketat, kok tiba-tiba melonggarkan. Kan tidak mungkin. Jadi itu dimaksudkan oleh Wapres pada saat kegiatan nanti kalau sudah reda," sambungnya.

Masduki mengatakan ajakan dilakukan bila kondisi COVID-19 membaik dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini karena wisata dinilai menjadi salah satu cara membangkitkan ekonomi nasional.

"Kedua kan itu sedang ulang tahun, ada kegiatan rutin, Wapres diminta memberikan sambutan, jadi sambutan itu dimaksud kalau udah kondisi COVID pulih, aman, maka berwisata itu menjadi kegiatan baik. Karena itu menjadi cara membangkitkan ekonomi nasional. Tapi Wapres juga berpesan, dalam rangka itu pun, harus dengan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya.

Diketahui, ajakan ini disampaikan Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara Raja Ampat E-Festifal 2021 (28/6). Berwisata ke Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, disebut dimaksudkan untuk mendukung gerakan bangga berwisata di Indonesia

"Berkaitan dengan gerakan bangga berwisata di Indonesia, saya mengajak kita semua untuk berkunjung ke Raja Ampat, menikmati keindahan alam dan budaya yang eksotis," kata Ma'ruf Amin, Selasa (29/6/2021).

Dia mengatakan gerakan bangga berwisata diharapkan dapat mendukung pencapaian perekonomian masyarakat di sektor pariwisata. Mendukung tumbuh kembang sektor kuliner khas Papua Barat.(RZ/WK)***"

Satgas Covid- - 19 : Presiden Jokowi Umumkan PPKM Darurat Siang Ini.

INDENPERS MEDIA ISTANAKetua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada siang ini pukul 14.00 WIB, akan mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“Iya, nanti ikuti saja pengumuman resmi dari pemerintah (Presiden) sekitar pukul 14.00,” kata Ganip dalam keterangannya kepada MNC portal, Selasa (29/6/2021).

Sebelumnya, Ganip mengatakan pemerintah akan melakukan revisi pelaksanaan PPKM mikro di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021. Dia pun mengatakan perubahan ini merupakan hasil rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Jokowi kemarin

“Kemudian pembatasan aktivitas sosial, melakukan pembubaran kerumunan dengan tegas, meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, ini juga harus ditegakkan dengan baik,” katanya dalam dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional secara virtual, kemarin.

“Sesuai dengan hasil Ratas (Rapat Terbatas), nanti akan diadakan perubahan-perubahan terhadap Imendagri 14 Tahun 2021, yang sampai dengan hari masih kita pedomani. Pembatasan-pembatasan ini juga dilakukan untuk bisa mengendalikan supaya Covid ini tidak semakin menyebar,” jelas Ganip.

Ganip mengatakan untuk pelaksanaan revisi yang akan diberlakukan yakni work from home (WFH) di zona merah dan orange sebesar 75%, sisanya work from office (WFO) 25%. “Contohnya nanti yang akan diterapkan adalah pelaksanaan untuk kegiatan PPKM-nya. WFH, WFO ini untuk akan diberlakukan 75% dan 25% untuk daerah yang merah dan orange,” katanya.

Ganip pun mengatakan bahwa untuk sektor ekonomi seperti Mall, kegiatan operasionalnya akan dilaksanakan sampai pukul 17.00. Dan untuk restoran hanya diizinkan untuk take away dan dibatasi sampai pukul 20.00.

“Kemudian untuk sektor-sektor ekonomi seperti Mall, ini aja dioperasionalkan sampai dengan jam 17.00, kemudian restoran hanya diizinkan untuk take away ini dibatasi sampai pukul 20.00, ini beberapa pembatasan yang akan diterapkan sebagai revisi dari Imendagri yang sudah di pedomani sampai dengan hari ini,” kata Ganip.(RZ / WK )****  

Ganjar ; BOR Rumah Sakit !

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebut angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit di Jawa Tengah, sudah membahayakan. Pihaknya kini menyiapkan rumah sakit darurat.

"BOR-nya sudah membahayakan, sudah di atas 80 persen. Makanya kita cepat-cepat harus menambah tempat tidur. Maka tadi, siapkan skenario rumah sakit darurat, apa namanya tenda," kata Ganjar Pranowo usai meninjau RSUD Kalisari Batang, Selasa (29/06).

Bila perlu, menurut Ganjar, bisa meniru penanganan pasien seperti di Kabupaten Klaten. "Ada juga yang di Klaten itu, pasiennya dari dua-dua, dijadikan satu ada yang empat. Jadi perawatnya lebih efisien untuk melakukan tindakan pada mereka," tandas Ganjar Pranowo.

Di RSUD Batang sendiri, telah memperluas poli COVID-19 dari tiga ruang menjadi lima ruang. Sementara untuk tempat tidur telah disiapkan ekstensi 50 persen kapasitas rumah sakit untuk penanganan COVID-19.

"Di Batang sudah bagus, ekstensi tempat tidur sudah disiapkan. Untuk SDM, Bupati akan bicara (dengan instansi terkait) dan akan dibantu Dinkes Provinsi. Relawan akan kita siapkan," jelasnya.

Hanya saja, pihak RSUD Batang belum bisa dengan cepat terkait ketiadaan alat PCR. Selama ini, untuk tes PCR, Kabupaten Batang harus mengirim ke daerah lain sehingga memerlukan waktu cukup lama.

"Kalau sehari dibatasi sepuluh itu tidak ngaruh dalam kondisi seperti ini. Paling tidak sehari musti siap 200, sehingga nanti kalau kita lakukan tracing bisa lebih cepat dan tidak ada komplain dari masyarakat," katanya.

"Karena Batang belum punya alat PCR-nya nanti kita bantu, Pak Bupati menyiapkan tim, tempatnya dan SDM-nya," pungkas Ganjar Pranowo.( RZ/WK/******

Terbuka Dikritik, Jokowi Beberkan Daftar Julukan yang Ditujukan Padanya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa julukan yang pernah disematkan kepada dirinya sebagai kritik. Julukan itu dari 'planga-plongo' hingga yang terbaru, 'The King of Lip Service' oleh BEM UI.

"Iya itu kan sudah sejak lama ya, dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter," ucap Jokowi dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021).

"Kemudian ada juga yang ngomong saya ini 'bebek lumpuh' dan baru baru ini ada yang ngomong saya ini ada yang ngomong saya 'bapak bipang', dan terakhir ada yang sampaikan 'The King of Lip Service'," katanya.

Menurut Jokowi, tindakan dari BEM UI itu adalah wajar. Dia pun berpesan kepada kampus agar tak melakukan tindakan berlebih.

"Saya kira bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu boleh boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi," katanya.

Namun, menurut Jokowi, masyarakat Indonesia memiliki aturan budaya. Tapi, Jokowi kembali menegaskan bahwa tindak mempermasalahkan tindakan dari BEM UI tersebut.

"Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan, ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat," ucap Jokowi. (RZ/WK)*******

Curhat Sri Mulyani : Tarik Pajak Orang Kaya Susah! Itu Suatu Tantangan Kerja.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya sulit untuk menarik pajak penghasilan (PPh) orang pribadi kelas menengah atas atau orang kaya.

Sri Mulyani menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, hanya 1,42% dari total wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran dengan tarif tertinggi atau yang sebesar 30%.

"Bila dilihat dari penghasilan kena pajak yang dilaporkan hanya 0,03% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 5 miliar setahun," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (28/6/2021).

"Pemajakan atas orang kaya memang tidak mudah dan tidak optimal karena pengaturan terkait fringe benefit yakni berbagai fasilitas yang dinikmati namun tidak menjadi objek pajak," ujarnya lagi.

Sri Mulyani menjelaskan pemajakan atas orang kaya tidak optimal antara lain, karena pengaturan terkait fringe benefit (natura). Di mana lebih dari 50% Tax Expenditure PPh OP dimanfaatkan oleh WP OP berpenghasilan tinggi, yaitu mereka yang penghasilan kena pajak nya di atas Rp500 juta per tahun.

Dia mencatat, pada 2016-2021, rata-rata tax expenditure PPh orang pribadi atas penghasilan yang didapatkan dalam bentuk natura mencapai Rp 5,1 triliun

Di samping itu, jumlah tax bracket (pengelompokan penghasilan kena pajak/PKP) Indonesia yang hanya 4 lapis sehingga kurang menggambarkan progresivitas pengenaan pajak. Jika dibandingkan, negara tetangga seperti Vietnam memiliki tujuh bracket, Thailand delapan bracket, Filipina tujuh bracket, dan Malaysia ada 11 bracket.

"Periode 2016-2019 rata-rata teks expenditure PPh orang pribadi atas penghasilan yang didapatkan dalam bentuk natura mencapai Rp5,1 triliun," tuturnya.

Hal tersebut menurutnya sangat disayangkan karena dalam 20 tahun terakhir partisipasi warga negara sebagai pembayar pajak terus meningkat.

Adapun jumlah wajib pajak yang hanya sebanyak 2,5 juta orang pada 2002 kini sudah mencapai hampir 50 juta orang. Tak hanya itu, rasio WP OP terhadap jumlah penduduk Indonesia yang bekerja juga melonjak dari hanya 1,82% pada tahun 2002, kini sudah mencapai 34,6%.

"Saya ingat pada waktu saya menjadi Menteri Keuangan pada 2005 akhir, jumlah pembayar pajak masih belum mencapai 4 juta orang, dan sekarang ini jumlah wajib pajak terdaftar mencapai atau mendekati 50 juta sesuatu kenaikan yang cepat tinggi namun kita lihat efektivitasnya," jelasnya.(RZ/WK)*****

Jokowi Targetkan Vaksin 2 Juta Dosis Per Hari Agustus 2021.

INDENPERS MEDIA, ISTANA, JAKARTA----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan vaksinasi Covid-19 bisa menembus angka 2 juta dosis per hari pada Agustus 2021 mendatang.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pernyataan terkait vaksinasi anak di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/6/2021).

"[Vaksinasi] dapat ditingkatkan dua kali lipat pada Agustus 2021 mencapai dua juta dosis per hari," kata Jokowi.

Jokowi lantas mengapresiasi kinerja seluruh pihak yang telah berhasil merealisasikan target vaksinasi satu juta dosis per hari sebelum target. Kini, Indonesia sudah bisa melakukan vaksinasi 1,3 juta dosis per hari.

"Ini lebih cepat dari target satu juta vaksinasi yang ditetapkan mulai Juli," katanya.

Jokowi menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang terlibat seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), aparat TNI/Polri, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga sektor swasta.

"Yang turut membantu serta masyarakat yang bersedia di vaksin. Saya ingatkan bahwa seluruh pihak harus bekerja sama agar target satu juta vaksinasi per hari terjaga sampai akhir Juli," tegasnya.(RZ/WK)***

Nakes Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Pasien Covid- 19.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA------------Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia Partakusuma mengatakan rumah sakit (RS) dan tenaga kesehatan (nakes) sedang kewalahan dengan adanya lonjakan pasien Covid-19 beberapa waktu belakangan. Apalagi banyak dari nakes yang akhirnya terpapar Covid-19, sehingga jam kerja bagi mereka pun menjadi lebih panjang.

"Tantangan dan stress yang dihadapi nakes saat ini adalah kondisi ini terus menerus dan berhari-hari. Di sisi lain ada keterbatasan tenaga sehingga semua petugas bahkan yang harusnya jam kerjanya 5-6 jam, terpaksa kita tambah karena kekurangan tenaga, ini akan merugikan karena menurunkan imunitas seseorang," ujar Lia dalam program Profit, Senin (28/06/2021).

Dia mengharapkan ada tambahan petugas di rumah sakit sehingga mengurangi kerentanan dari tertular penyakit. Lia juga mengatakan masyarakat diharapkan dapat mengurangi mobilitasnya dan tetap tinggal di rumah.

"Kami harap masyarakat mengurangi mobilitas dan tidak ke mall misalnya, saya dengar mall masih buka sampai jam 8 malam dan masih santai makan di sana. Jangan menambah lagi kekisruhan yang ada sekarang, jangan sampai kita seperti India," kata Lia.

Jika pasien melonjak lebih tinggi lagi menurutnya Indonesia pun bisa seperti India, dan rumah sakit tidak bisa lagi menampung pasien yang sakit. Salah satu cara efektif untuk mencegah penularan yakni membatasi mobilitas dan melakukan protokol kesehatan.

"Kalau dilihat grafiknya dari mudik lebaran sebenarnya sudah hampir lewat dan harusnya sudah hampir menurun, jadi ada apa ini? Kami dari RS prihatin dan berharap ada kebijakan baru untuk mengurangi angka positif Covid-19," ujarnya

Saat ini banyak RS yang menambah kapasitasnya, mulai dari mengutilisasi ruangan yang keterisian di atas 80%. Kemudian IGD diperluas areanya dengan tenda-tenda di luar rumah sakit. Tempat isolasi di Rumah Sakit pu sudah ditambahkan bukan hanya di ruangan tapi juga IGD yang kini menjadi tempat isolasi. Kemudian ada tenda-tenda yang terpisah bagi pasien yang mengalami gangguan pernapasan dengan saturasi jelek.

"Pekerjaan RS cukup berat, dengan kondisi tenaga eksisting berkurang ini terus terang saja kami sudah kewalahan. Kami sudah menunggu tambahan tenaga tapi tidak semudah itu, karena mereka yang kerja di ruang isolasi pun harus ada tambahan kompetensi. Jadi tidak semua orang yang bekerja di kesehatan mampu bekerja di ruang isolasi atau ICU," kata Lia.

Selain itu, lonjakan kasus ini juga meningkatkan kecemasan masyarakat sehingga semakin banyak yang datang ke rumah sakit dan meminta oksigen meski dengan keluhan ringan. Lia menegaskan oksigen tidak bisa sembarangan diberikan kepada setiap pasien di rumah sakit dan ada persyaratannya.

"Kami harap masyarakat tidak panik, kalau makin panik RS makin penuh dan akhirnya kebutuhan yang seharusnya bisa diberikan jadi tidak bisa diberikan karena pasien melonjak tajam," katanya.( RZ/ WK)******

Piala Wali Kota Solo 2021 : Gibran Ditelepon Ganjar & Kapolda.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SOLO----------Piala Wali Kota Solo 2021 resmi batal digelar pekan ini. Soal penundaan itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku sudah ditelepon oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Irjen Ahmad Luthfi.

"Barusan Pak Kapolda, Pak Ganjar telepon saya, nanti biar panitia yang mengumumkan," kata Gibran saat dijumpai di Balai Kota Solo, Senin (28/6/2021).

Namun Gibran enggan berbicara banyak mengenai penundaan tersebut. Dia juga enggan membeberkan alasan dilakukan penundaan turnamen pramusim yang seharusnya digelar besok, Selasa (29/6).

"Panitialah yang bicara. Tunggu nanti malam," ujar dia.

"Belum tahu (berapa hari ditunda). Ke panitia aja," kata dia.

Meski demikian, Gibran mengatakan bahwa situasi COVID-19 di Solo masih tidak separah kabupaten sekitarnya. Untuk diketahui, beberapa kabupaten sekitar Solo sudah masuk zona merah.

"Kalau di Solo masih tidak separah kabupaten lain. Untuk alasan biar panitia yang memaparkan. Tunggu aja," katanya.

Satgas Daerah COVID-19 Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi, yang mengumumkan mengenai keputusan untuk menunda turnamen yang diikuti oleh 8 tim itu.

"Ini sudah keputusan final, jadi atas nama Satgas Daerah menunda kegiatan sepak bola Piala Wali Kota dengan berbagai pertimbangan," kata Ahmad Lutfi, Senin (28/6/2021).

Mantan Kapolresta Solo itu menambahkan, salah satu pertimbangan penundaan Piala Wali Kota Solo 2021 adalah adanya peningkatan kasus COVID-19 di wilayah Solo dan sekitarnya. Apalagi, ada rumor kalau ada pemain salah satu tim peserta yang dinyatakan positif COVID-19.

"Mengingat situasi COVID -19 yang semakin meningkat di wilayah Solo dan sekitarnya, Kapolda sudah berkoordinasi dengan PSSI dan stake holder lain, pelaksanaan pertandingan sepakbola di Solo ditunda," kata Ahmad Lutfi.

"(Penundaan) sampai menunggu situasi COVID-19 mereda," ucapnya.( RZ/ WK)****

Moeldoko Klaim Ivermectin Manjur Digunakan di Depok Bekasi hingga Kudus.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----Ketua Umum HKTI, Moeldoko, mengklaim obat Ivermectin terbukti manjur digunakan di sejumlah daerah di Indonesia. Bekasi dan Depok menjadi dua contoh yang dipaparkan Moeldoko.

Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah webinar, Senin (28/6/2021). Moeldoko awalnya berbicara mengenai situasi krisis yang mengharuskan setiap orang harus memilih.

"Dalam menghadapi situasi krisis sekarang ini? Kita apakah harus diam? Menurut saya tidak. Kita harus berbuat sesuatu, diam ada risiko kematian. Melakukan sesuatu belum tentu mati. Sebuah pilihan. Pilihan yang bijaksana melakukan sesuatu," kata Moeldoko.

Moeldoko lantas menyinggung dokter yang menyampaikan pernyataan di televisi bahwa Ivermectin berisiko menyebabkan orang meninggal dunia. Moeldoko menilai pernyataan tersebut tidak bijak.

"Menurut saya itu sebuah pernyataan yang tidak bijak. Saya ini berkali-kali sudah menggunakan Ivermectin, sehat-sehat saja. Ini harus kita pahamkan kepada masyarakat agar kita tidak terjebak dalam sebuah perdebatan yang tidak produktif," ujar Moeldoko.

Barulah mantan Panglima TNI itu menyebut Ivermectin terbukti manjur digunakan di sejumlah daerah. Dia mengklaim tingkat kemanjurannya hampir mendekati 100 persen.

"Tentu kita tidak abai dengan persoalan-persoalan ilmiah. Nggak pasti tidak, berdasarkan data laporan sementara di lapangan, atas hasil distribusi yang dilakukan oleh HKTI di beberapa daerah terhadap penggunaan Ivermectin mari kita lihat. Di Kota Tangerang, Jakarta Timur, Depok, Bekasi menghasilkan tingkat kemanjuran yang hampir di seluruh daerah mendekati 100 persen untuk menurunkan COVID-19," ujar dia.

"Di Semarang timur, kasus COVID sebanyak 40 orang semuanya bisa diselesaikan dengan baik, Sragen juga demikian 25 orang, di Kudus menghasilkan 13 orang semuanya bisa diselamatkan. Melihat data sementara ini, kami cukup optimis bahwa Ivermectin dapat menjadi salah satu solusi obat yang efektif menyembuhkan pasien COVID," sambung Moeldoko.

Moeldoko mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai kajian dari penelitian dan rekomendasi dokter di luar negeri yang merekomendasikan Ivermectin di negaranya. Dia mengatakan HKTI tetap akan mengirim obat Ivermectin ke sejumlah daerah.

"Ke depannya, HKTI akan terus berkomitmen melayani kebutuhan masyarakat, antara lain merencanakan tindakan strategis melalui kegiatan pembagian Ivermectin kepada seluruh anggota HKTI di beberapa daerah, khususnya di zona hitam dan di zona merah," ujar dia.(RZ/WK)*****

Beredar Video Jokowi Blusukan ke RS Darurat Covid-19, Ini Kata Istana

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA------------Sebuah video yang menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan atau mengunjungi warga yang sedang terbaring di tenda darurat beredar di media sosial (Medsos).

Dalam video itu, Kepala Negara tampak memberikan bantuan kepada warga yang tengah diinfus dan terbaring di ranjang.

Judul atau narasi yang terdapat di laman website yang mengunggah video itu yakni 'Diam-diam Jokowi Blusukan Diantara Pasien Covid-19 yang Membludak.'

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, video yang beredar itu sebetulnya ketika Presiden Jokowi mengunjungi Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9 April 2021 lalu.

"Ketika itu Presiden meninjau lokasi yang terdampak bencana dan juga lokasi pengungsi di Desa Nele Lamadike, Kecamatan Ile Boleng," jelas Bey kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Karena itu, Bey menegaskan video tersebut bukanlah aktivitas Jokowi blusukan ke pasien Covid ataupun ke rumah sakit darurat. "Jadi bukan video Presiden blusukan ke RS darurat pasien Covid-19," pun

gkasnya.( RZ/ WK )*****

Puan Bisa Salip Ganjar, Kudu Gerak Cepat Pakai Serangan Udara Masif.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani dinilai sebagai Calon Presiden (Capres) potensial dari PDIP. Keduanya punya kedudukan strategis dan popularitas.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, di beberapa survei, Ganjar selalu nangkring di posisi tiga besar. Sementara, Puan masih di urutan buncit sebagai kandidat Capres ataupun Cawapres.

Upaya Puan dan tim suksesnya untuk mendongkrak elektabilitas sudah dilakukan dengan serangan darat dan memasang baliho di Pulau Jawa. Tapi, belum merangkak naik. Karena itu, Karyono menyarankan kepada Puan dan tim suksesnya segera melakukan serangan udara dengan masif.

“Siapa pun Capresnya, tidak bisa menghindari serangan udara di era digital saat ini,” saran Karyono.

Dalam konteks strategi melalui media massa dan media sosial, justru itu menjadi sangat penting. Karyono menegaskan, figur yang saat ini cukup tinggi elektabilitasnya dikarenakan serangan udaranya sangat gencar.

“Contohnya Ganjar, Ridwan Kamil, Anies, Sandi, itu serangan udaranya luar biasa,” sebutnya.

Menurut dia, serangan udara dan serangan darat harus seimbang unyuk memoles citra di masyarakat. Naif kalau ada Capres yang menampikkan media sosial atau serangan udara. “Itu mustahil,” ucapnya.

Menurut Karyono, Capres yang meninggalkan kampanye serangan udara, dipastikan kalah dengan calon lain yang masif serangan udaranya.

Dalam analisanya, rekam jejak dan pengalaman Puan lebih lengkap dibandingkan Ganjar. Tetapi, kenapa Ganjar lebih tinggi popularitas dan elektabilitasnya, karena Ganjar serangan udaranya luar biasa.

Dia menyarankan, sebaiknya Puan memulai serangan udara saat ini. Mumpung, masih ada waktu tiga tahun untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya.

“Puan sudah pernah jadi Menko, elite partai besar. Lalu, sekarang Ketua DPR. Target selanjutnya kalau tidak Capres ya Cawapres. Masa jadi menteri lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto mengakui, beredarnya baliho Puan Maharani di Jawa Timur untuk pengenalan ke masyarakat dan persiapan bila ditunjuk maju di Pilpres 2024.

“Mbak Puan kan Ketua DPP Bidang Politik, ini juga menunjuk­kan kesiapan kalau beliau memang ditunjuk dan juga pengenalan, kan taruh baliho di mana saja boleh,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, baru- baru ini.

Baliho itu sebagai pengenalan, sebab Jawa Timur bukan daerah pemilihan Puan. Dia dikenal di Jawa Tengah.

“Mbak Puan itu daerah pemilihannya berada di sana (Jawa Tengah), relatif sudah dikenal. Daerah lain yang pemilihannya relatif banyak juga Jawa Timur dan Jawa Barat,” pungkasnya. ( RZ/WK)*****

Kemenkes Sebut Varian Delta Bisa Menular Dalam Waktu 5 Detik Tampa Masker.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi membenarkan varian Covid-19 Delta atau B16172 asal India bisa menular dalam hitungan detik. Berdasarkan informasi dari Australia, varian tersebut bisa bertransmisi dalam waktu 5 hingga 15 detik.

"Kalau dari informasi di Australia itu 5-15 detik tanpa masker bisa tertular," katanya kepada merdeka.com, Sabtu (26/6/2021).

Nadia menyebut, tingkat penularan Covid-19 varian Delta enam kali lebih tinggi dari varian Alfa atau B117 asal Inggris. Varian Alfa membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk melakukan transmisi.

"Artinya, kecepatan penularan Delta memang enam kali lebih tinggi dari Alfa yang sebelumnya jauh cepat menular," ujarnya.

Nadia mencatat, kasus varian Delta di Indonesia sudah mencapai 254, per 22 Juni 2021. Naik signifikan dari data 20 Juni 2021, yang tercatat masih 160 kasus.

254 Kasus varian Delta sudah tersebar di sembilan provinsi. Sembilan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta dengan 96 kasus varian Delta, Jawa Tengah 80, Jawa Barat 48, Jawa Timur 18, Sumatera Selatan 3 dan Kalimantan Tengah 3. Kemudian Kalimantan Timur 3, Banten 2 dan Kalimantan Selatan 1.

Penyebab Lonjakan Covid-19

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Zubairi Djoerban mengatakan varian Delta bisa menular dalam hitungan detik.

"Transmisi kontak sekilas ini telah didukung oleh pernyataan-pernyataan beberapa tokoh. Termasuk Menteri Kesehatan New South Wales Brad Hazzard dan juga ahli epidemiologi dunia Eric Feigl-Ding," katanya melalui akun Twitter @ProfesorZubairi, baru- baru ini.

Prof Zubairi mengatakan, jika dilihat secara global, varian Delta memang menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi. Namun, sebagian besar vaksin yang digunakan saat ini masih efektif melawan varian Delta.

"Kabar baiknya, sebagian besar vaksin yang beredar, masih bisa bekerja melawan varian Delta ini," ucap dia.( RZ/WK )****

Mahfud MD Ungkap Masih Ada Dokter- Profesor Tak Percaya Masker- Vaksin Corona

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Menko Polhukam Mahfud Md bercerita soal sulitnya pemerintah menangani pandemi Corona atau COVID-19. Dia mengatakan hal itu dipicu oleh banyaknya perbedaan pendapat yang muncul terkait Corona.

"Menyikapi pandemi itu bukan hanya terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Di kalangan masyarakat juga beda-beda, sehingga bagi pemerintah tidak mudah," kata Mahfud, baru- baru ini.

Mahfud mencontohkan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan dokter. Dia menyebut masih ada dokter yang tidak percaya pada masker dan vaksin.

"Di kalangan dokter saja sampai hari ini ada yang mengatakan bahwa itu tidak perlu masker itu. Itu nanti hilang sendiri. Ada yang mengatakan nggak perlu vaksin. Itu seorang profesor, doktor, masih ada yang mengatakan begitu," ujarnya.

Dia juga menyebut perbedaan pendapat terjadi pada kalangan akademisi hingga tokoh agama. Mahfud mengatakan permasalahan ini menjadi salah satu hal yang harus ditangani pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19.

"Apalagi antara dokter dan bukan dokter, sosiolog ya. Soalnya, ramai memperdebatkan apakah mudik itu perlu dilarang atau tidak perlu, lockdown atau tidak, dikarenakan sosiologi, dokter, beda-beda. Tokoh agama juga berbeda-beda. Ini persoalan kita," ucapnya.

Kasus COVID-19 Terus Melonjak

Kasus COVID-19 di RI terus bertambah. Pada 26 Juni 2021, rekor penambahan kasus kembali terjadi, yakni 21.095 positif Corona ditemukan di RI.

Data penambahan kasus Corona ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan RI, baru- baru ini. Data diperbarui setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Dengan penambahan 21.095, total kumulatif kasus COVID-19 yang ditemukan di RI hingga hari ini sebanyak 2.093.962 kasus. Sementara itu, kasus aktif COVID-19 sampai hari ini sebanyak 194.776 kasus.

Pemerintah juga melaporkan kasus sembuh Corona. Hari ini terdapat 7.396 pasien telah sembuh dari Corona, sehingga kasus sembuh hingga saat ini 1.842.457.

Selain itu, sebanyak 358 pasien Corona meninggal dunia hari ini. Jumlah pasien COVID-19 di Indonesia yang meninggal dunia sebanyak 56.729 orang.(RZ/WK)****

Gibran Rakabuming RakaTunggu Persetujuan Ganjar Pranowo.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SOLO----------Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan bahwa sejumlah sekolah di Kota Solo siap untuk menggelar kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) atau sekolah tatap muka sesuai dengan jadwal pada bulan Juli 2021 mendatang. Hanya saja, ia menyerahkan keputusan untuk memulai kegiatan sekolah tatap muka itu kepada pemerintah provinsi dan kementerian terkait.

"Kita kan sudah lama simulasi PTM ya, intinya Solo itu siap," kata Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, baru- baru ini.

Meskipun sejumlah sekolah di Solo telah siap menggelar kegiatan sekolah tatap muka, Gibran lebih memilih untuk menunggu kebijakan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait kapan pelaksanaan sekolah tatap muka itu akan dimulai.

"Tapi nanti kita menunggu instruksi dulu dari Pak Gubernur dan dari menteri (Menteri Pendidikan, Kebudayaann, Riset dan Teknologi), gimana boleh nggak untuk dilanjutkan ini PTM," ujar dia.

Gibran sendiri mengaku optimistis bahwa PTM akan digelar sesuai dengan jadwal pada bulan Juli nanti. Namun, dengan adanya lonjakan kasus penyebaran Covid-19 ini, putra sulung Presiden Jokowi itu meminta agar para siswa mendapatkan pelindungan dan pengawasan yang ketat.

"Kalau saya sih optimis untuk dilanjutkan PTM, tapi anak-anak kita harus diprotek sedemikian mungkin. Kita optimis kok, tapi kalau memang keadaan tidak memungkinkan ya kita undur dulu lah," katanya.

Tak hanya itu, orang tua siswa juga harus bersedia untuk mengantar maupun menjemput anaknya ketika mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka. Jika tidak sanggup, anak tersebut bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh atau secara daring.( RZ/WK)****

Viral Kades di Grobogan Dangdutan Tampa Prokes, Ganjar Langsung Marah ; Kurang Ajar !

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG-------Sebelumnya diberitakan, video Kades di Grobogan bersama aparaturnya asyik berjoget bersama biduan dangdut tanpa memakai masker dan berjaga jarak viral di media sosial. Video berdurasi 16 detik itu langsung menjadi pergunjingan warganet.

Bupati Grobogan, Sri Sumarni juga merasa geram dengan peristiwa itu. Dia menegaskan, seharusnya Kepala Desa memberikan contoh bagi warganya dalam penegakan protokol kesehatan. Bahkan Sri Sumarni menyebut Kades dan perangkatnya itu kurang ajar.

Pihak kepolisian langsung bertindak cepat. Polisi telah memeriksa Kades bersama tujuh orang lainnya terkait peristiwa itu. Saat diperiksa, Kades di Grobogan itu mengakui kesalahannya. Saat ini, polisi masih mendalami dengan memeriksa saksi lain untuk keperluan pemberian sanksi.(RZ/WK)****

DPW KAMPUD Kunjungan Silaturahmi Ke Sekda Bandar Lampung.

INDENPERS MEDIA ISTANA, LAMPUNG-------+Dalam rangka suksesi program pembangunan di Kota Tapis Berseri, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD), telah melakukan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang diterima langsung oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung, Tole Dailami pada Jum'at 25 Juni 2021.  

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPW KAMPUD, Seno Aji melalui keterangan persnya di Bandar Lampung, baru- baru ini.

"Sebagai organisasi non Pemerintah atau juga disebut sebagai Lembaga non Government Organization (NGO) yang bertujuan untuk membantu kinerja Pemerintah dan turut mengawasi jalannya Pemerintahan agar tidak terjadi penyalahggunaan kewenangan demi kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat Indonesia maka kami telah menjalin koordinasi dan silaturahmi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang langsung diterima oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung", ujar Seno Aji. 

Masih jelas Seno Aji,  bahwa Lembaga KAMPUD sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang bersifat independen maka harus menjadi garda terdepan dalam mengawal program-program Pembangunan dari segala bidang baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. 

"Dengan tujuan hadirnya Lembaga KAMPUD sebagai wadah menyalurkan aspirasi Masyarakat, DPW KAMPUD, ikut aktif dan siap menjadi garda terdepan mensukseskan dan mengawal pembangunan di Kota Tapis Berseri ini, agar mencapai keseimbangan antara masyarakat dan Pemerintah", ujar Seno Aji. 

Harapannya dengan kunjungan tersebut, dapat mensinergikan keberadaan Lembaga KAMPUD dengan Program Pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

"Dengan kunjungan silaturahmi ini, harapannya dapat membangun sinergitas terhadap program-program pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat yang akan dilaksanakan dan atau telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Walikota Eva Dwiana", demikian ujar Aktivis muda ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Agung sebagai Sekretaris DPW KAMPUD, pihaknya memberikan apresiasi  kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung atas capaian kerja yang telah dilaksanakan. 

"Tentunya sebagai elemen Masyarakat, Lembaga KAMPUD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung atas capaian kerja di tengah menurun dan lesunya geliat ekonomi Masyarakat Bandar Lampung di massa pandemi Covid-19, Pemkot terus melakukan upaya dan terobosan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program kredit usaha untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tanpa bunga", ujar Agung. 

Selain itu, lanjut Agung untuk mengoptimalkan pembangunan di Bandar Lampung pihaknya akan memperkuat fungsi sebagai kontrol sosial agar ketersediaan anggaran seimbang untuk melaksanakan pembangunan dengan mengawasi dan menjaga  penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dari segala lini sehingga tidak mengalami kebocoran.  

"Semua pihak harus mendukung Pemkot agar penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan non pajak sesuai dengan apa yang telah ditargetkan oleh Pemkot Bandar Lampung", harapnya mengakhiri.

Diketahui, sebelumnya Pemkot Bandar Lampung  dalam rangka menekan kebocoran PAD dari sektor pajak, telah menyegel sejumlah tempat usaha (restauran dan hotel) di Bandar Lampung lantaran tidak maksimal menggunakan alat rekam pembayaran (tapping box). 

Selain itu, persoalan pajak restauran dan hotel di Bandar Lampung telah menjadi sorotan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melalui Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati Kuding yang mendukung penuh Pemkot Bandar Lampung untuk menindak tegas pelaku usaha yang mematikan tapping box. 

Pemkot bisa memidanakan wajib pajak yang melanggar berdasarkan Pasal 16 Perda Kota Bandar Lampung tahun 2018 tentang sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik (E-billing), bahkan jerat pidana bagi yang mematikan tapping box dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi. (RZ/ WK / Sa )***

Kapolda Jateng : Vaksinasi Massal Digelar Serentak di 35 Polres.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG------TNI-Polri gelar vaksinasi massal di Gor Jatidiri Kota Semarang, baru-baru ini.

Kegiatan tersebut ditinjau langsung Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto beserta Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Kegiatan tersebut merupakan  rangkaian  puncak HUT Hari Bhayangkara ke-75  jatuh pada 1 Juli nanti.

Selain di Gor Jatidiri kegiatan tersebut juga diadakan serentak di Jawa Tengah.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan serentak di 35 Polres jajaran. 

Kegiatan satu juta vaksin tersebut merupakan target dari Presiden Joko Widodo yang diakselerasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Target pelaksanaan vaksinasi sebanyak 1 juta, jumlah vaksinatornya 54.482 dan pelaksanaannya di 34 Polda yakni 4.504 titik," jelasnya.

Menurut Luthfi,  pelaksanaan vaksinasi di Stadion Jatidiri ditargekan untuk 6.000 orang diantaranya 3.000 masyarakat umum yakni pelaku usaha, PKL karyawan bank, ormas, serikat kerja, media dan disabilitas. Sementara 3000 orang lainya adalah masyarakat bahari.

"Adapun mekanisme alur vaksinasi yaitu masyarakat melakukan pendaftaran, dilajutkan screening kemudian proses vaksinasi dan pemberian blangko dan sertifikat vaksin dan diakhiri dengan observasi," terangnya.( RZ/WK)****

Kemenhub Buka Suara soal Maskapai dari RI Dilarang Terbang ke Hongkong. Ada Apa ya ?

INDENPERS MEDIA, ISTANA-------------------Kementerian Perhubungan buka suara mengenai larangan terbang maskapai dari Indonesia menuju Hong Kong. Awalnya larangan ini diberikan kepada Garuda Indonesia yang disebut membawa penumpang positif COVID-19.

Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto menyatakan peraturan larangan terbang dari Indonesia oleh otoritas Hong Kong bersifat universal. Menurutnya, sejak Garuda dilarang terbang otomatis larangan ini juga berlaku untuk seluruh maskapai yang terbang ke Hong Kong dari Indonesia.

"Cathay Pacific juga mendapatkan sanksi yang sama," kata Novi, Kamis (24/6/2021).

Novie menilai larangan terbang ini sah-sah saja diberlakukan. Menurutnya, semua negara berhak melakukan upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 masuk ke negaranya.

"Prinsipnya semua negara berhak melakukan hal-hal untuk mencegah penyebaran virus masuk ke negaranya," ungkap Novie.

Sebagai informasi, pemerintah Hong Kong telah mengumumkan semua penerbangan penumpang dari Indonesia dilarang masuk ke Hong Kong. Hal ini terjadi karena buntut adanya penumpang asal Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19.

Dilansir dari keterangan Kementerian Luar Negeri, Kamis (24/6/2021), pemerintah Hong Kong menetapkan status Indonesia menjadi negara kategori A1 alias memiliki resiko tinggi mulai tanggal 25 Juni. Dengan masuk ke dalam kategori A1, maka semua penumpang penerbangan dari Indonesia tidak diperbolehkan memasuki Hong Kong.

Sebelumnya, otoritas Hong Kong juga mengumumkan bahwa Garuda Indonesia sementara dilarang terbang ke Hong Kong. Hal ini terjadi usai adanya laporan penumpang yang terbukti positif COVID-19 dalam penerbangan dari Jakarta.

Dilansir dari news.gov.hk, Rabu (23/6/2021), rute penumpang Jakarta-Hong Kong dari Garuda Indonesia dilarang beroperasi selama dua minggu mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Departemen Kesehatan Hong Kong membuat keputusan tersebut setelah empat penumpang Garuda Indonesia pada penerbangan GA876 dinyatakan positif terkena virus hari Minggu, 20 Juni lalu. Hal itu baru diketahui setelah mereka tiba di Hong Kong dari Jakarta.( RZ/ WK )****

Covid RI Rekor Tembus 20 ribu, Ini Biang Kerok Versi Kemenkes.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan ada tambahan 20.574 kasus Covid-19 per hari ini, Kamis (24/6/2021). Ini merupakan rekor selama pandemi Covid-19.

"Teman-teman media, mungkin sudah bisa dilihat ya hari ini peningkatan kasus konfirmasi positif cukup signifikan naiknya. Ini semakin membuat kita untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan," ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam taklimat media.

Menurut dia, kenaikan kasus Covid-19 pascamomen lebaran ini dikarenakan adanya peningkatan mobilitas pada saat sebelum pengetatan mudik, pelarangan mudik, bahkan sesudah pelarangan mudik. Situasi memburuk lantaran protokol kesehatan yang sudah longgar.

"Serta kita ketahui juga dengan dua kondisi yang ada ditambah dengan adanya varian baru ini makin mempercepat laju penularan," kata Siti Nadia.

Lebih lanjut, dia bilang kalau belum terlambat menekan laju penularan. Caranya dengan membatasi pergerakan, mengurangi mobilitas, menghindari keramaian, menjalankan protokol kesehatan dan testing secara dini.

"Semakin dini kita mengetahui gejala ataupun sakit kita, maka kita bisa mengobati dan tentunya bisa mengurangi beban teman-teman di RS karena setiap penyakit yang secara dini kita temukan pasti akan mengurangi tingkat keparahannya," ujar Siti Nadia.

Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan kepada semua masyarakat yang sudah mendapatkan jadwal untuk vaksinasi, termasuk para lansia, untuk segera mendapatkan vaksinasi.( RZ/ WK )*****

Menkes ' Ogah ' Prediksi Akhir Pamdemi Covid-19 ; Semuanya Salah.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin enggan memprediksi waktu pandemi berakhir. Menurut BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, semua orang yang memprediksi selalu salah. Oleh karena itu, dia lebih memilih untuk fokus pada target-target yang riil seperti vaksinasi Covid-19.

"Semua orang sudah ngomongin semuanya miss. Kerjaan saya adalah target yang saya kejar, saya akan target vaksinasinya kalau bisa saya kejar secepat mungkin tahun ini selesai. That is exactly yang saya bisa bicara karena it is under our control. Yang lainnya tidak under our control," kata BGS, baru-baru ini.

Menurut dia, pandemi Covid-19 pasti akan berakhir, paling tidak berubah menjadi epidemi.

"Dan itu kitalah yang bisa menentukan. Kita yang bisa menentukan berapa lama sih ini akan berlangsung. Kita yang akan menentukan berapa banyak sih teman-teman kita tertular masuk rumah sakit dan wafat. Kita yang akan menentukan berapa dalam ekonomi kita akan terperosok," ujar BGS.

Kendati demikian, lanjut dia, hal tersebut harus diupayakan bersama-sama. Bukan hanya pemerintah yang terlibat.

"Nggak mungkin kita sendiri. Kita nggak mungkin maju dengan saling menyalahkan. Kita harus bersama-sama menyelesaikan pandemi ini. Kita yang menentukan. Kalau kitanya hanya saling menyalahkan, saling berdebat, berwacana di luar tapi tidak eksekusi, nggak selesai. Malah akan terus-terusan, rakyat kasihan," kata BGS.

"Ini saatnya kita bersama-sama kita beresin. Modal sosial kita it so big, kita unlocked, kita rajut, kita gunakan. Energinya dipakai ke arah sana. Saya believe Indonesia, bangsa ini, sudah banyak menghadapi masalah lebih besar dari ini. Pasti kita bisa mengatasinya asal kita mau bekerja sama dan memanfaatkan seluruh modal sosial yang kita miliki," lanjut eks wakil menteri BUMN itu.( RZ/ WK )****

Kemendikburistek soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas : Disesuaikan Kondisi Daerah.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri mengatakan, pembelajaran tatap muka terbatas bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan Covid-19.

"Jadi disesuaikan dengan kondisi daerah. Pelaksanaan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) terbatas berdasarkan SKB Empat Menteri dan juga Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021," ucap Jumeri dalam keterangan tulis, Kamis (24/6/2021).

Dia mencontohkan, bilamana suatu kabupaten dinyatakan sebagai zona oranye atau merah Covid-19, tetapi sebenarnya ada kecamatan atau desa yang letaknya terpencil dan terisolir, tidak banyak orang mengunjungi, serta memiliki keterbatasan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ), maka dimungkinkan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas.

Pelaksanaannya pun tentunya setelah memenuhi daftar periksa sesuai surat keputusan bersama (SKB) empat menteri serta penerapan protokol kesehatan yang baik.

Kendati kasus Covid-19 mengalami lonjakan, Jumeri masih menilai bahwa pembelajaran tatap muka terbatas merupakan opsi terbaik untuk bisa mengatasi learning loss.

Hal itu dikarenakan pelaksanaan PJJ di banyak daerah belum optimal karena banyak kendala seperti jaringan, kuota internet, ketersediaan gawai, hingga kemampuan pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan PJJ secara daring.

Hingga saat ini, sebanyak 35 persen sekolah telah menyelenggarakannya. Praktik baik sekolah-sekolah tersebut dapat dijadikan contoh bagi sekolah lain yang sedang mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas.

Jumeri berpesan agar orang tua tidak perlu khawatir berlebihan pada menyusul tahun ajaran baru 2021/2022 nanti. Menurutnya, kepala daerah pasti akan memikirkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat.

"Bagi orang tua, jangan takut dengan PTM Terbatas. Pemerintah tetap mempertimbangkan dinamika dan perkembangan kasus Covid-19 di daerah. Kami menghargai kekhawatiran orang tua," kata dia.( RZ/WK )****

Pangdam dan Kapolda Jateng Bersinergi Apel Bersama Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Jepara.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JEPARA--------------Sinergitas antara Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Rudinto bersama Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi,menggelar apel penanganan Covid -19 di Kabupaten Jepara yang bertempat di Pendopo Kabupaten Jepara,Kamis ( 24/6/2021 )

Tingginya angka penyebaran Coid -19 

di Kabupaten Jepara sejak awal Juni lalu, menjadikan Kabupaten Jepara sebagai salah satu prioritas perhatian bagi Propinsi Jawa Tengah setelah Gubernur Ganjar Pranowo beberapa waktu berkunjung ke Kabupaten Jepara.

Dengan adanya laporan tersebut di atas,selanjutnya 

Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Rudinto bersama Kapolda Jateng Irjen Ahmad  Luthfi menggelar apel penanganan Covid- 19 di Jepara yang bertempat di Pendopo Kabupaten Jepara,Kamis ( 24/6/2021 )

Pada agenda awal,apel penanganan Covid -19 akan di gelar di alun - alun mengingat tempatnya yang luas,namun sikon tidak bersahabat karena turun hujan sehingga dipindahkan ke Pendopo tersebut.

Tujuannya dari pada menggelar penanganan Covid -19 tersebut,untuk mempercepat proses pengendalian penyebaran Covid -19.

Acara penanganan Covid -19 ini,diikuti dari berbagai unsur lembaga dan instansi terkait dari Forkopimda Jepara, Forkopimcam, TNI –  Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,Pimpinan Ormas dan LSM, serta sejumlah petinggi atau kepala desa dari wilayah Kabupaten Jepara.

Kapolda Jateng Irjen Ahmad  Luthfi   pada kesempatan tersebut menegaskan, tingginya angka kasus Covid -19 pasca lebaran termasuk di Jepara,harus ditangani dengan kerja keras semua pihak untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penyebarannya.

“Semua upaya harus kita lakukan dan kerahkan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 yang disertai pula dengan meningkatnya angka kematian, saat ini khususnya di Jepara agar dapat ditekan,” tegas Irjen Ahmad Luthfi.

Beliau menambahkan dan penuh rasa prihatin,bahwa kondisi terkini, Jepara menurutnya telah menyalip  Kabupaten Kudus,tuturnya.

" Hal tersebut  merupakan pelajaran bagi kita bersama,untuk saling bekerja keras dalam misi kemanusiaan secara bersama-sama dan menjadikan keselamatan rakyat adalah yang paling utama skala prioritasnya” ujarnya. 

Harapan kami, untuk semua tokoh apa saja untuk saling mempunyai rasa kepedulian dan tersentuh hatinya bergerak bersama demi menyelamatkan umatnya.

Jika perlu, gunakan tempat ibadah untuk sosialisasikan gerakan 5 M berupa himbauan secara masif.

 “Kita harus mengambil langkah Ordinary Emergency penanganan Covid-19 secara bersama-sama,” tegas Ahmad Luthfi

Sementara Pamdam IV Diponegoro Mayjen TNI Rudinto berpesan dengan sinergitas dan kerja sama bersama secara sungguh-sungguh dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lebih peduli atas ancaman ganas Covid -19, penyebarannya bisa kita tekan.

“Saya harapkan Danramil, Camat, Kapolsek dan Puskesmas  untuk memobilisasi semua kekuatan bersama babinsa, babinkamtibmas, petinggi, bidan desa dan satgas untuk  mengedukasi warga agar lebih sadar prokes  dan bekerja sama,dalam tracing, testing dan bahkan pemakaman dengan Protokol Covid,” pinta Pangdam IV Diponegoro.

Bupati Jepara Dian Kristiandi dalam paparannya  menjelaskan, sampai tanggal 24 Juni ini,di wilayah Kabupaten Jepara, tercatat total warga Jepara yang terkonfirmasi sejak awal pandemi adalah 12.711  orang.

Dari jumlah tersebut 644 meninggal dunia dan 1.958 orang masih dalam status positif.

Kecamatan Jepara merupakan wilayah dengan paparan terbanyak yaitu 1.898 orang  dan 95 orang meninggal.

Sementara terkecil adalah Kecamatan Karimunjawa dengan 2 kasus, 1 diantaranya meninggal.

Dian Kristiandi juga menjelaskan tren penambahan kasus pada bulan Mei dan Juni 2021.

 “Pada bulan  Juni hingga tanggal 24  Juni tercatat 4.536  kasus dan tertinggi adalah tanggal 17 Juni dengan angka mencapai 412 orang,” ujarnya.

Bupati Jepara juga menjelaskan, kluster aktif sampai bulan Juni  yang sebagian besar didominasi oleh kluster keluarga,   fasilitas kesehatan, pondok pesantren, dan perkantoran serta industri.

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,  maka telah dilakukan pemeriksaan sampel  pada bulan Juni sebanyak 8.014 sampel. 

“Untuk mendukung penanganan Covid -19 ini di Jepara terdapat 24 fasilitas kesehatan,” tambah Dian Kristiandi.

Bupati Dian Kristiandi juga menjelaskan, untuk pelayanan ruang isolasi Covid -19, Jepara memiliki 6 rumah sakit rujukan dengan kapasitas ruang isolasi 193 tempat tidur dan ICU 18  tempat tidur dengan BOR  rata-rata pada bulan Juni 2021  sekitar 87,56 %.

Disamping itu pasca meledaknya kasus pada awal bulan Juni telah dibuat tempat isolasi terpusat  dengan kapasitas tempat tidur 172 buah.

Tempat isolasi terpusat tersebut berada di BLK  Pecangaan dengan kapasitas 48 tempat tidur, hotel Julia 14  tempat tidur dan Asrama Undip di  Teluk Awur dengan kapasitas 110 tempat tidur. 

Sementara ruangan isolasi di tiga tempat isolasi terpusat ini memiliki  tempat tidur sebanyak 55 buah dengan Keterisian tempat tidur atau BOR (Bed Occupancy Rate)  32,0 %.

Vaksinasi, pada kesempatan tersebut Bupati Dian Kristiandi juga menjelaskan pelaksanaan vaksinasi di Jepara.

“Untuk sasaran tenaga kesehatan telah selesai dilakukan terhadap 4.178 orang dengan capaian 120,6 %. 

Sementara untuk pekerja publik  dari target 74.020 orang,  telah selesai diberikan dosis pertama 31.858 orang  dan dosis kedua 18.736 orang atau sekitar 25,3 %.

Sedangkan untuk kelompok lansia, Jepara memiliki  sasaran 85.025 orang dengan hasil dosis pertama 15.330 orang dan dosis kedua 9.419 orang atau 12,1 persenpersen,sedangkan untuk masyarakat umum Jepara memiliki sasaran 536.775 orang.

“ Dari jumlah tersebut yang menerima dosis pertama baru 1.588 orang dan  dosis kedua 84 orang atau sekitar 0,02 %,” ujar Dian  Kristiandi.  

Jepara dengan total vaksin 700.000 orang, 46.088 telah menerima vaksin dosis pertama dan 32.220 orang menerima vaksin dosis kedua dengan total pencapaian 4,7 %, tambahnya

Terkait dengan  pencapaian  indikator Covid -19  di Kabupaten Jepara, Dian Kristiandi juga menyampaikan, pada  minggu ke – 24 berdasarkan rekap pencapaian  indikator  Jepara memiliki skor 1,57 dan  termasuk sebagai daerah zona risiko tinggi atau merah.

Oleh sebab itu bupati menegaskan untuk mengajak semua pihak selalu bekerja lebih keras lagi untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Jepara.

“Saya juga mengajak seluruh warga masyarakat untuk lebih meningkatkan ketaatannya pada Protokol Kesehatan 5 M, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, kontak langsung dan mengurangi mobilitas,” pinta Dian Kristiandi.

Bupati minta kepada para petinggi untuk mensosialisasikan Protokol Kesehatan kepada masyarakat termasuk ketentuan pembatasan dan larangan yang telah ditetapkan bersama, agar penyebaran angka Covid -19 dapat teratasi sehingga masyarakat Kabupaten Jepara merasa aman dan nyaman.( Tiwo/RZ / Wk )*****

Forkompinda Melakukan Kunjungan Pengecekan Vaksin di BKPP.

 I

INDENPERS MEDIA ISTANA, DEMAK----------Kunjungan Forkompinda Kabupaten Demak ke BKPP dalam rangka pengecekan vaksin bagi Lansia yang berumur 50 tahun ke atas, serta mengenai penerapan Protokol Kesehatan pada masyarakat lingkungan sekitar Kantor BKPP,Rabu ( 23/6/2021) pukul 10.00 WIB.

Dalam kunjungan kali ini Bupati Demak dr. Eisti'anah,SE bersama Kapolres AKBP Andhika Bayu Adhitama,Dandim 0716/Demak,Letkol Arh.M.Ufiz dan Kajari Demak,Sunarwan,SH,M.Hum, yang didampingi oleh Ketua Dewan, Slamet,SE,Camat Karangtengah,Sofiyan,SE,Akt,Kapolsek Karangtengah,AKPSigit,Danramil Karangtengah Kapten Mulyadi,dr.Nura,

Puskesmas Karangtengah,dan Kepala Desa Karangtowo, Ahmad Munif.

Bupati Demak,dr.Eisti'anah,SE,dalam sambutannya kepada tenaga kesehatan yang hadir agar menyampaikan kepada masyarakat Demak senantiasa menjaga lingkungan dan menata rumahnya masing - masing agar selalu bersih sehingga tidak menjadi sarang penyakit.

Disamping itu beliau berharap agar masyarakat Demak wajib divaksin atas kesadaran pribadi demi mengantisipasi baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain dalam memutus mata rantai penyebaran Covid -19 yang belum kunjung berakhir,tuturnya. ( Mn/ Rz / Wk )****

Kemenag Terbitkan Edaran Prokes Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dan Kurban 1442 H.

INDENPERS MEDIA, ISTANA---------------Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan edaran tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Sholat Idul Adha 1442 H/2021 M dan pelaksanaan kurban di masa pandemi Covid-19.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama, SE Nomor 15 Tahun 2021. "Untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam di tengah pandemi Covid-19 yang belum terkendali dan munculnya varian baru, perlu dilakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan Salat Iduladha dan pelaksanaan kurban 1442 H," terang Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Menurut Menag, edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada semua zona risiko penyebaran Covid- 19. "Ini diterapkan dalam rangka melindungi masyarakat," jelasnya.

Edaran ini ditujukan kepada jajaran Ditjen Bimas Islam, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kankemenag Kab/Kota, Kepala KUA Kecamatan, pimpinan Ormas Islam, pengurus masjid dan musala, panitia peringatan hari besar Islam, serta masyarakat muslim di seluruh Indonesia.

"Pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hierarkis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya," pesan Menag.

Berikut ketentuan edaran SE. 15 tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M:

1. Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid/musala, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dilaksanakan secara terbatas, paling banyak 10% dari kapasitas masjid/musala, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

b. Kegiatan Takbir Keliling dilarang untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan.

c. Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid/ musala sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid/musala.

2. Salat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 H/2021 M di lapangan terbuka atau di masjid/musala pada daerah Zona Merah dan Oranye ditiadakan;

3. Salat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijah 1442 H/2021 M dapat diadakan di lapangan terbuka atau di masjid/musala hanya di daerah yang dinyatakan aman dari Covid-19 atau di luar zona merah dan oranye, berdasarkan penetapan pemerintah daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat;

4. Dalam hal Salat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid, sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Salat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun salat dan penyampaian Khutbah Idul Adha secara singkat, paling lama 15 menit.

b. Jamaah Salat Hari Raya Idul Adha yang hadir paling banyak 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antarshaf dan antarjemaah;

c. Panitia Salat Hari Raya Idul Adha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir;

d. Bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti Salat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid/musala;

e. Seluruh jamaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan Salat Hari Raya IduI Adha sampai selesai;

f. Setiap jamaah membawa perlengkapan salat masing-masing, seperti sajadah, mukena, dan lain-lain.

g. Khatib diharuskan menggunakan masker dan faceshield pada saat menyampaikan khutbah Shoat Hari Raya Idul Adha.(RZ/WK)***

Kemenkes ; BOR di DKI- Kudus Sudah Kritis Berbahaya !

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan tingkat keterisian ruang perawatan atau bed occupancy rate (BOR) untuk pasien Corona di DKI Jakarta; Kudus, Jawa Tengah; dan kota-kota tertentu di Jawa Timur kritis. Kemenkes mengatakan kondisi itu berbahaya.

"Secara umum bed occupancy rate di nasional memang belum sampai 50 persen, 40-an persen. Tetapi kota-kota tertentu, termasuk DKI, sudah kritis. Jawa Tengah Kudus dan sekitarnya itu, Jawa Timur sudah mulai kritis untuk kota-kota tertentu. Ini kan berbahaya," kata Plt Dirjen P2P Kemenkes Maxi Rein Rondonuwo dalam dialog di kanal YouTube Kemkominfo, Rabu (23/6/2021).

Maxi mengatakan pemerintah telah memberikan edaran kepada rumah sakit daerah untuk dikonversi menjadi tempat perawatan pasien Corona. Dia juga memaparkan ada rumah sakit swasta yang menerima perawatan pasien Corona.

"Pemerintah menyiapkan instruksi Pak Menteri (Kesehatan) lewat edaran, untuk semua rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, untuk mengkonversi jumlah tempat tidur rumah sakit menjadi 35-40 persen. Terima kasih, memang ada rumah sakit yang menghibahkan, rumah sakit swasta itu 100 persen untuk COVID, itu bagus sekali. Jadi saya kira ini perlu kebersamaan, termasuk swasta, untuk sama-sama menanggulanginya," kata dia.

Guna menghambat laju penularan Corona, Kemenkes mendorong agar program vaksinasi ditingkatkan. Dia juga menyinggung 80 pasien Corona di Wisma Atlet Kemayoran adalah mereka yang belum divaksinasi.

"Jadi percepatan vaksinasi ini juga menjadi salah satu solusi kita menahan laju penyebaran COVID-19 khususnya varian yang baru. Orang yang diimunisasi sedikitnya kalau Pak Arifin (Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet) bisa tambah, yang kami dapatkan laporan 2 minggu yang lalu di Wisma Atlet, itu yang dirawat itu 80-an persen itu yang belum divaksinasi. Yang sudah divaksinasi itu 20-an persen, 60 persen masih dosis pertama. Jadi vaksinasi ini sudah membuktikan bahwa menurunkan angka kesakitan dan angka kematian," kata dia. ( RZ/WK )*****

Jokowi ; Jangan Menolak Vaksin, Agama Apapun Tidak Melarang !

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-------Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat agar tidak ada lagi yang menolak vaksin. Hal ini penting di tengah permasalahan pandemi covid-19 yang belum selesai.

"Jika sudah ada kesempatan vaksin, segera ambil. Jangan ada yang menolak karena agama apapun tidak ada yang melarang vaksin ini demi keselamatan kita," ungkap Jokowi dalam pernyataannya, Rabu (23/6/2021)

Pemerintah terus berupaya mempercepat vaksinasi dari berbagai jenis vaksin yang sudah didapatkan. Kini masyarakat umum non lansia sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan vaksin.

Pada Juli mendatang, pemerintah menginginkan agar vaksinasi bisa berjalan 1 juta suntikan dosis per hari. Sehingga tidak dalam waktu lama herd immunity bisa tercapai.

"Vaksin upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus capai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi," terangnya.

Jokowi juga meminta agar masyarakat tetap disiplin dalam beraktivitas, khususnya menggunakan masker. "Saya minta satu hal yang sederhana ini tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa hentikan wabah ini," tegas Jokowi.(RZ/WK)****

Jokowi ; PPKM Mikro dan Lockdown Miliki Esensi yang Sama !

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk tidak mempertentangkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara mikro yang saat ini tengah ditempuh pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

Kepala Negara menerangkan bahwa kebijakan tersebut sudah dikaji berdasarkan kondisi politik Indonesia hingga melihat kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dari negara lain.

"Mengapa pemerintah memutuskan PPKM mikro pemerintah melihat kebijakan ini masih paling tepat karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat, saya sampaikan PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi keadaan masyarakat dan untuk itu tak perlu dipertentangkan," ujar Jokowi, Rabu (23/6/2021).

Jokowi menerangkan bahwa pihaknya telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dalam penanggulangan pademi virus corona dari berbagai pihak. Pemerintah, lanjut dia, menyambut baik usulan tersebut.

Dia juga mengajak para kepala daerah untuk mempertajam kebijakan PPKM mikro. Menurut dia, jika PPKM mikro dilakukan secara seporadis maka bisa menahan laju kasus Covid-19.

"Jika PPKM mikro terimplementasikan dengan baik dan di lapangan terus diperkuat semstinya laju kasus dapat terekendali," tuturnya.(RZ/WK)***"

Corona RI Meledak, Jokowi ; Semoga Tuhan Memberkahi Kita Semua.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Presiden Jokowi mengakhiri pidatonya saat merespons ledakan kasus Covid-19 dengan berdoa kepada Tuhan agar bangsa Indonesia tetap diberikan keberkahan dalam menghadapi ujian berat pandemi yang sedang memasuki masa puncak gelombang kedua.

"Semoga Tuhan yang maha esa memberkahi kita semua," ucap Jokowi saat mengakhiri dalam paparannya merespons kasus ledakan Coovid-19 di Tanah Air, dalam Channel YouTube Resmi Sekretariat Negara, Rabu (23/6).

Sebelum menutup dengan doa itu, Jokowi berharap semua warga harus kontribusi mengakhiri pandemi. "Tanpa kesatuan ini kita tidak akan mampu menghentikan wabah ini," kata Jokowi.

Jokowi juga memaparkan bahwa pemerintah mengambil strategi PPKM mikro yang secara esensi mirip lockdown. Selain itu Jokowi mengimbau warga jangan menolak divaksin demi menciptakan herd immunity untuk mengakhiri pandemi.

"Sebelum itu tercapai kita harus disiplin terutama memakai masker dan saya minta satu hal yang sederhana ini tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa hentikan wabah ini," katanya.(RZ/WK)****

DPW KAMPUD Ajukan Audit Pemeriksaan Deposito APBD Lampung Selatan ke BPK RI..

 INDENPERS  MEDIA ISTANA, LAMPUNG-------- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat Dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi telah melayangkan pengajuan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu  terkait deposito APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017, 2018 dan 2019 di Bank Lampung Cabang Kalianda ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung, baru- baru ini.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW KAMPUD, Seno Aji melalui keterangan persnya di Bandar Lampung pada Rabu 23 Juni 2021. 

Menurut DPW KAMPUD, pihak Pemda Kabupaten Lampung Selatan, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan dalam proses penempatan deposito berjangka disinyalir tidak sesuai ketentuan. 

"Kami telah resmi menyampaikan audit Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung, terkait pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk deposito berjangka di Bank Lampung Cabang Kalianda yang diduga dilakukan tidak sesuai mekanisme, tidak transparan, tidak akuntabel dan berkeadilan dan mengabaikan tugas daerah serta kepentingan Pembangunan untuk Masyarakat, lantaran penempatan deposito APBD Lampung Selatan tidak dilakukan pembahasan melalui DPRD Lampung Selatan sejak tahun 2017 kemudian di perpanjang ke tahun 2018 dan 2019, kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka", ungkap Seno Aji. 

Ketua DPW KAMPUD juga menjelaskan bahwa deposito berjangka diduga bukan dari kelebihan kas tetapi dari alokasi APBD tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan masyarakat. 

"Penempatan deposito berjangka, yang dilaksanakan pada awal tahun dengan mekanisme automatic roll over dan atau carry over (perpanjang secara otomatis) untuk tahun 2017 tidak jelas berapa besaran APBD yang didepositokan, namun tahun 2018 sebesar Rp. 70 Miliyar, dan Rp. 80 Miliyar, kemudian tahun 2019 deposito di Bank Lampung sebesar Rp. 250 Miliyar, kondisi ini diduga tidak sesuai dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang deposito/investasi jangka pendek, karena ketetapan waktu pada deposito tersebut selama 3 tahun berturut-turut dengan modus carry over deposito", ujar Seno Aji. 

Sementara, lanjut dia, "jika ditinjau dari laporan keuangan Pemda Lampung Selatan dalam perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAl), saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2019 menunjukan uraian setara kas (deposito yang dapat dicairkan dibawah 3 Bulan) tahun 2018 hanya sebesar Rp. 150 Miliyar, sedangkan tahun 2019 total deposito berjangka mencapai Rp. 250 Miliyar (lebih besar dari setara kas), selain itu pada laporan keuangan juga tidak merinci pendapatan asli daerah dari bunga deposito 2017, 2018 dan 2019", sambungnya. 

Dijelaskan oleh Seno, telah terjadi indikasi penyimpangan yang mengarah pada KKN terhadap bunga deposito APBD tahun 2017, 2018 dan 2019. 

"Dengan tidak transparan penempatan deposito dari tahun 2017, 2018 dan 2019 baik dari waktu penempatan deposito APBD, maupun besaran bunga deposito yang masuk ke rekening kas daerah, maka patut diduga telah terjadi upaya KKN", urai aktivis muda ini. 

Atas dasar tersebut, kata Seno Aji, pihak Bank Lampung Cabang Kalianda sebagai BUMD disinyalir tidak sesuai dengan UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, lantaran kebijakan atas persetujuan APBD tahun berjalan oleh Bank Lampung dinilai kebijakan yang tidak lazim. 

"Deposito berjangka tahun 2017, 2018 dan 2019 di Bank Lampung Cabang Kalianda diduga tidak sesuai UU RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU nomor 9 tahun 2015 dalam rangka manajamen, Pemerintah dapat mendepositokan jangka pendek uang milik daerah sepanjang tidak mengganggu likuidasi keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik, PP Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang daerah, bahwa bendahara umum daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga dengan tingkat bunga deposito berlaku dalam hal terjadi kelebihan kas. PP nomo 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Perbup nomor 9 tahun 2017 tentang penempatan uang daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk deposito", tutup Ketua Umum DPW KAMPUD. 

Hal senada juga dikatakan oleh Agung Triono, sebagai Sekretaris Umum KAMPUD, menyatakan pihaknya mengajukan Audit permintaan masyarakat untuk deposito APBD Lampung Selatan oleh Kepala BPKAD Lampung Selatan di Bank Lampung Cabang Kalianda kepada BPK RI, agar dapat menjawab sejumlah dugaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait segala transaksi keuangan yang menyangkut deposito APBD Lampung Selatan tersebut.  

"Adapun maksud dan tujuan kami menyampaikan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk menjawab sejumlah dugaan KKN yang berkembang di tengah-tengah Masyarakat terkait penempatan APBD Lampung Selatan dalam bentuk deposito berjangka di Bank Lampung Cabang Kalianda dari Tahun 2017, 2018 dan 2019 sehingga relevansi segala transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum", ujar Dia. ( Sa /hRz / WK )****

BPK Temukan Potensi Kerugian Rp 2, 94 T dari Penanganan Covid-.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 2,94 triliun dari 2.843 permasalahan dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada semester II-2020.

Dalam laporan IHPS Semester II-2020, BPK mencatat permasalahan tersebut meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan potensi Rp 2,73 triliun dan 1.241 permasalahan 3e (ketidakhematan, ketidakefisienan,ketidakefektifan) dengan potensi Rp 209,8 miliar.

"Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp 18,54 miliar," tulis BPK Selasa (22/6/2021).

Dengan kondisi ini maka BPK menyimpulkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya tercapai.

Hal ini tercermin dari alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan.

Selain itu, pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya efektif.

"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mengidentifikasi dan mengkodifikasi secara menyeluruh biaya-biaya terkait dengan program PC-PEN dalam APBN 2020," tulis BPK.

Oleh karenanya, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:

- Melakukan identifikasi dan kodifikasi seluruh biaya PC-PEN yang akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam LKPP Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020

- Menentukan kriteria yang tepat untuk mengkategorikan Program PC-PEN Tahun 2021 dengan mempertimbangkan Program PC-PEN pada tahun sebelumnya

- Menetapkan ketentuan terkait dengan identifikasi dan jumlah seluruh alokasi biaya PC-PEN tahun 2021 dalam dokumen penganggaran serta mekanisme perubahannya

- Mengoordinasikan pemenuhan data yang lengkap, valid, dan mutakhir sebagai dasar perencanaan dan penganggaran serta evaluasi atas efektivitas Program PC-PEN.(RZ/WK)****