Para Santri Menyampaikan Harapannya Kepada Presiden Jokowi.

INDENPERS MEDIA ISTANA, KUNINGAN,------Presiden Joko Widodo menyapa para santri yang menjadi peserta vaksinasi Covid-19 di sejumlah pondok pesantren melalui konferensi video, dalam kunjungan kerjanya ke Pondok Pesantren Miftahul Falah, Kabupaten Kuningan, pada Selasa, 31 Agustus 2021. Dalam kesempatan tersebut, para santri menyampaikan harapannya kepada Presiden Jokowi setelah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Salah satu santri dari Pondok Pesantren Al Muayyad, Sidoarjo, Jawa Timur, yang bernama Rafi Akbar Maulana Haqiqi, mengungkapkan kerinduannya untuk bisa belajar di pondok pesantren secara tatap muka. Ia pun berharap bisa kembali ke pondok pesantren dan melakukan pembelajaran tatap muka setelah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Harapan saya, Pak, harapan saya setelah divaksin ini saya bisa mengaji dan bertemu Pak Kyai dan Bu Nyai di pondok pesantren, Pak. Saya sangat rindu mereka, Pak, saya sangat ingin mengaji bertatap muka bersama mereka, Pak," ujar Rafi, santri yang merupakan anak petani yang menjadi korban lumpur Lapindo tersebut.

Rafi juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas terselenggaranya kegiatan vaksinasi Covid-19 ini dan berharap agar Covid-19 di Indonesia dapat segera ditanggulangi.

"_Matur nuwun sanget_ Bapak Presiden atas pelaksanaan vaksinasi di Pondok Pesantren Al-Muayyad ini. Semoga Covid-19 ini segera teratasi," ucap Rafi.

Senada, Luhut, santri asal Pondok Pesantren Sabilul Mukminin, Kota Binjai, Sumatra Utara, juga mengaku bersyukur telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Luhut berharap cita-citanya untuk menjadi menteri di masa mendatang dapat terwujud.

"Terima kasih Pak Presiden saya dan teman-teman saya alhamdulillah sudah divaksin. Insyaallah 25 tahun ke depan saya ingin jadi menteri, Pak, seperti Pak Luhut," ucap Luhut dengan semangat.

Berbeda dengan rekannya, Siti Hajar, santriwati asal Pondok Pesantren Sabilul Mukminin, Kota Binjai, Sumatra Utara, menyampaikan ucapan terima kasihnya melalui sebuah pantun yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

"Sungguh baik Pak Petani, pergi ke sawah menyemai benih. Terima kasih Pak Jokowi, saya sudah divaksin nih," ucap Siti Hajar.

Dalam peninjauan kegiatan vaksinasi kali ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Kuningan Acep Purnama.( Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/RZ/WK )*****

Jokowi ; Sekolah Tatap Muka Dimulai September 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kegiatan pembelajaran tatap muka secara serempak akan dimulai pada awal September 2021 mendatang.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi usai meninjau kegiatan vaksinasi di SMAN 1 Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dikutip melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (31/8/2021).

"Insya Allah akan dimulai nanti awal September atau minggu depan," kata Jokowi.

Saat ini, ada beberapa daerah di wilayah pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan 2 yang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka.

Menurut rencana, jika pembelajaran tatap muka diterapkan secara serempak, maka akan dilakukan maksimal dua kali satu minggu dalam kurun waktu dua jam setiap harinya.

"Saya sudah perintahkan agar kegiatan vaksinasi bagi pelajar dan santri dilakukan secara besar-besaran, terutama di daerah yang tingkat penyebaran dan tingkat penularannya tinggi," katanya.

Di sela peninjauan vaksinasi, Jokowi mengaku sempat berbincang dengan para pelajar. Mereka, kata kepala negara, mengaku sudah tidak sabar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka.

"Semuanya ingin pembelajaran tatap muka. Tapi tentu saja kalau sudah dimulai belajar tatap muka, saya berharap semua anak-anak tetap harus disiplin menjaga protokol kesehatan," tegas Jokowi.( RZ/ WK )*****

Lembaga KAMPUD Laporkan Dugaan Korupsi Dana Bansos Covid- 19 di Dinas Kota Metro ke Kejari Setempat.

INDENPERS MEDIA ISTANA,

Bandar Lampung----------------------+ Lembaga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) telah menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran belanja untuk penanganan dampak klaster bantuan social safety net/JPS senilai Rp. 3.756.259.000,- yang diperuntukan untuk perlindungan sosial bagi Masyarakat terdampak Covid-19 tahun anggaran 2020 dari alokasi APBD Kota Metro ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Metro (30/8/2021). 

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Lembaga DPW KAMPUD, Seno Aji melalui keterangan persnya di Bandar Lampung pada Selasa (31/8/2021).

"Ya kami telah menyampaikan pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Metro, terkait dugaan KKN anggaran belanja untuk penanganan dampak klaster bantuan social safety net/JPS senilai Rp. 3.756.259.000,- yang diperuntukan untuk perlindungan sosial bagi Masyarakat terdampak Covid-19", kata Seno Aji. 

Dalam menyampaikan Laporan pengaduan, Ketua Umum DPW KAMPUD, Seno Aji didampingi oleh Bendahara DPW KAMPUD, Rahmat AP, SH,   Wakil Sekretaris DPW KAMPUD, Junaidi, dan Kadiv Infokom DPW KAMPUD, Slamet Riyadi, S.Sos, yang diterima langsung oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Metro, melalui petugas Kejari, Prisca Putri. 

Lembaga KAMPUD menjelaskan, bantuan sosial kepada Masyarakat Kota Metro yang terdampak pandemi Covid-19 diperuntukan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung. 

 "Sampai dengan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai, pihak Dinas Sosial Kota Metro diduga tidak memiliki laporan bukti/data transfer (pengiriman) bantuan sosial tunai kepada penerima bantuan sebagai bukti pertanggungjawaban atas penggunaan uang Negara. 

Lembaga KAMPUD menduga, pihak Dinas Sosial Kota Metro tidak melakukan verifikasi dan validasi data keluarga penerima bantuan sosial tunai (BST) dari mulai pengumpulan dan pengusulan calon penerima bantuan sampai pengajuan pencairan dana BST. Oleh karena itu, terdapat calon penerima bantuan sosial tunai disinyalir merupakan penerima bantuan juga dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga terjadi tumpang tindih data penerima bantuan dan atau penerima bantuan fiktif/tidak jelas", ujar sosok aktivis muda ini.

Adanya indikasi tumpang tindih keluarga penerima bantuan dan atau penerima bantuan fiktif/tidak jelas, lanjut dia, "diperkuat bahwa Dinas Sosial melalui Sekretaris Daerah Kota Metro telah 2 (dua) kali mengajukan surat permohonan pemblokiran nomor rekening tanggal 14 Agustus 2020 tentang pemblokiran dan pembukaan rekening terhadap 298 KPM tanpa menyebutkan nilai blokir dana per/KPM dan tanpa ada informasi nomor NIK   dan tidak jelas nomor rekening yang diajukan pemblokiran, dan surat tanggal 9 September 2020 tentang pemblokiran dan pembukaan rekening untuk 10 KPM tanpa diketahui nilai dana yang diblokir per/KPM dan tidak jelas nomor rekening yang diajukan pemblokiran", ungkap Seno. 

Selain itu, Seno Aji menambahkan, "pada tahun anggaran 2020 Dinas Sosial Kota Metro merealisasikan anggaran kegiatan verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan dan jaminan sosial sebesar Rp. 220.199.054,00, jika ditinjau dari data keluarga penerima bantuan sosial tunai (BST) pihak Dinas Sosial Kota Metro tidak memiliki data yang akurat, jelas dan pasti sehingga relevansi dari realisasi anggaran kegiatan verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan dan jaminan sosial patut dipertanyakan dan dapat diindikasikan tidak terlaksana maksimal.

Kemudian, tahun anggaran 2020 Dinas Sosial Kota Metro juga merealisasikan anggaran perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19 sebesar Rp. 23.379.600.00 terindikasi tumpang tindih/tidak dilaksanakan karena Dinas Sosial Kota Metro mendapat alokasi anggaran penanganan dampak klaster bantuan sosial safety net/JPS sebesar Rp. 3.756.259.000,00 yang diperuntukan untuk perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2020", tandas Ketua Umum DPW KAMPUD, Seno Aji yang dikenal sosok yang low profil ini. 

Maka atas dasar tersebut, Lembaga KAMPUD menilai  pengelolaan penggunaan keuangan Negara oleh Pemerintah Daerah Kota Metro, patut diduga tidak sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) nomor 39 tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi", tutup Seno Aji. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Divisi Infokom DPW KAMPUD, Slamet Riyadi, S, Sos, menyatakan maksud dan tujuan Pihaknya menyampaikan pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Metro tersebut agar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Metro melakukan penegakan hukum terhadap persoalan yang dinilai terdapat unsur perbuatan melawan hukum dan berpotensi merugikan keuangan Negara/daerah. 

"Agar pihak Kejaksaan Negeri Kota Metro mengusut tuntas atas indikasi KKN tersebut dan menuntut dengan seberat-beratnya terhadap para tersangka yang terlibat dalam dugaan KKN tersebut", tegas dia.

Terpisah, staf pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kejari Kota Metro, Prisca Putri mengatakan akan segera menyampaikan kepada pimpinan perihal aduan tersebut. 

"Akan langsung Kami sampaikan kepada Pimpinan, pak", ujar Prisca.( Sa/Rz/Wk)****

Rasa Syukur Jokowi; Pandemi Covid-19 RI Kian Membaik.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kampung Panampaan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Selasa (31/8/2021).

Jokowi yang didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku bersyukur karena situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air semakin membaik terutama dalam beberapa hari terakhir.

"Alhamdulillah berkat kerja keras kita semua situasi pandemi Covid-19 hari demi hari semakin membaik, baik untuk BOR-nya maupun kasus hariannya," kata Jokowi.

Jokowi meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kepala negara juga meminta masyarakat segera mengikuti program vaksinasi Covid-19.

"Pada hari ini, saya berada di kampung Panampaan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, di mana kita melakukan vaksinasi dari pintu ke pintu. Ini jemput bola agar pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka vaksinasi ini bisa kita percepat,"

"Dan saya sangat apresiasi kerja keras tim dalam hal vaksinasi door to door ini," kata eks Gubernur DKI Jakarta.(RZ/WK)*****

Jokowi Perintahkan Vaksinasi Pelajar Besar-besaran Jelang PTM.

INDENPERS MEDIA ISTANA,  JAKARTA----------

residen Joko Widodo memerintahkan jajarannya mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi para pelajar. Hal itu penting dilakukan demi meminimalisir penularan ketika dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM).

Saat berkunjung ke SMAN 1 Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jokowi memastikan pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan vaksinasi bagi para pelajar secara meluas. Program ini diutamakan untuk daerah-daerah dengan angka penularan kasus Covid-19 yang tinggi.

"Saya juga sudah perintahkan agar kegiatan vaksinasi bagi pelajar dan santri ini dilakukan secara besar-besaran, masif. Terutama di daerah-daerah yang tingkat penyebaran Covid-nya tingkat penularan Covid-nya tinggi,” ucap Jokowi dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Selasa (31/8/2021).

Dalam peninjauan tersebut, Presiden menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan para pelajar dan santri mengenai keinginan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka di sekolah. Para pelajar pun menjawabnya dengan antusias dan serentak.

“Apakah sudah ingin belajar tatap muka, pembelajaran tatap muka?” tanya Presiden.

“Mau,” jawab para peserta vaksinasi secara serentak.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara kembali mengingatkan para pelajar dan santri agar tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan apabila kegiatan pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan.

“Tapi tentu saja kalau sudah dimulai pembelajaran tatap muka, saya berharap anak-anak tetap harus disiplin menjaga protokol kesehatan,” ucap Kepala Negara.

Selanjutnya, Presiden mengimbau para pelajar untuk mengikuti dan mendukung program vaksinasi Covid-19 yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

“Ayo kita semuanya pakai masker, dan cepat-cepat kita semuanya ayo menuju ke (sentra) vaksinasi, minta vaksinasi, segera divaksin,” ucap Kepala Negara.( RZ/ WK )***

Pemerintah Putuskan PPKM Diperpanjang dari 31 Agustus hingga 6 September.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel dari 31 Agustus hingga 6 September 2021.

"Terdapat penambahan aglomerasi yang masuk ke level 3 yakni Malang Raya dan Solo Raya, sehingga wilayah yang masuk dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah Aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya dan Surabaya Raya, Malang Raya dan Solo Raya. Untuk Semarang Raya berhasil turun ke level 2," ujarnya, Senin (30/8/2021).

Seperti diketahui, PPKM di Jawa-Bali sebelumnya diperpanjang mulai dari 24 hingga 30 Agustus 2021. Wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota/kabupaten lainnya sudah berada dalam PPKM level 3 atau turun satu tingkat dari sebelumnya level 4. 

Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, PPKM akan tetap menjadi instrumen penanganan selama Covid-19 masih ada di Indonesia.

“Saya ingin menjelaskan bahwa selama Covid-19 ini masih menjadi pandemi, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat,” tegasnya.(RZ/WK)****

Luhut Sebut PPKM Akan Dihentikan Secara Berkala.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait evaluasi kebijakan PPKM Level 3 dan 4 yang dijadwalkan berakhir pada hari ini, Senin (30/8).

Dia menyebut, kebijakan pembatasan sosial tersebut tetap akan diberlakukan, namun akan disesuaikan dengan kondisi penularan Covid-19 di tiap-tiap daerah. Sehingga, proses pembukaan PPKM kembali dilakukan secara bertahap.

"Demi meningkatkan ekonomi rakyat pula, pola pembukaan PPKM akan diadakan berkala dan menyesuaikan kondisi lapangan," katanya dalam diskusi virtual bersama Menkes, Menhub, Purnawirawan TNI dan Polri terkait penanganan Pandemi Covid-19 di Jawa Bali, baru- baru ini.

Oleh karena itu, Menko Luhut menekankan pentingnya bantuan semua pihak untuk membantu pemerintah dalam memerangi penyebaran virus Covid-19. "Target kita saat ini adalah pengendalian Pandemi Covid-19. Kita harus mengurangi angka reproduksi/penularan yang terjadi di masyarakat," ungkapnya

Kemudian, Luhut juga meminta seluruh masyarakat agar mampu beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi dalam menunjang berbagai aktivitas sosial dan ekonomi di tengah pandemi.

"Di mana nantinya masyarakat juga harus membiasakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai bagian dari penggalakkan 3T yang tentunya harus didukung semua pihak," terangnya. (RZ/WK)****

Jokowi Pamer ' Wajah ' Trans Jawa, Kapan Bisa Selesai ?.

 

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini kembali menyampaikan perkembangan terkini mega proyek pembangunan ruas jalan tol Trans Jawa.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi dalam sebuah video berdurasi singkat yang diunggah di laman media sosial kepala negara, seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (30/8/2021).

"Sebentang jalan bebas hambatan yang sungguh panjang kini hadir membelah Pulau Jawa, menghubungkan kota-kota, daerah-daerah, dari provinsi ke provinsi," tulis Jokowi.

Ruas tol Trans Jawa membentang sepanjang 1.240.84 dari Merak, Banteng, hingga Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga saat ini, ruas jalan tol tersebut sudah bisa dilalui sepanjang 1.056.38.

"Jalan tol Trans Jawa membentang lebih seribu kilometer dari Pelabuhan Merak, Cilegon di ujung barat, sampai ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa," kata Jokowi.

Jokowi berharap, kehadiran jalan tol ini akan memudahkan mobilitas orang dan barang, menurunkan biaya logistik, dan terhubung ke titik-titik pertumbuhan ekonomi di sejumlah wilayah.

"Dari kawasan industri, pelabuhan, hingga pariwisata," kata eks Gubernur DKI Jakarta itu.(RZ/WK)****  

Ini Alasan Sri Mulyani Suka Gonta- ganti Proyeksi Ekonomi.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui sulit untuk membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi di tengah situasi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19. Sebab, arah perekonomian Indonesia ke depan masih dipengaruhi oleh pandemi.

Menurutnya, dalam RAPBN 2022, pemerintah memasang estimasi pertumbuhan yang cukup tinggi yakni di kisaran 5%-5,5%. Ini bisa tercapai jika kasus Covid-19 bisa terus dikendalikan tanpa dilakukan kebijakan pengetatan mobilitas.

"Tahun depan estimasi 5%-5,5%. Ini salah satu forecast sulit di dalam situasi ketidakpastian begitu banyak," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (30/8/2021).

Bendahara negara ini menjelaskan, estimasi pertumbuhan ini sejalan dengan proyeksi saat memasuki tahun 2021. Dimana pemerintah memasang estimasi di level 5% namun ternyata muncul varian lain seperti delta yang membuat kasus melonjak begitu tinggi.

"Pandemi tidak bisa 100% kita prediksi. Begitu banyak varian yang muncul ada delta dan yang terbaru ada lambda yang sudah menyebar di beberapa negara," kata dia.

Oleh karenanya, ia menekankan yang bisa dilakukan adalah tetap menjaga protokol kesehatan dan ini harus dilakukan oleh semua masyarakat di Indonesia. Serta bagi yang belum di vaksin agar melakukannya, sebab ini menjadi langkah untuk mencapai kekebalan komunal.

"Vaksinasi dan protokol kesehatan akan sangat menentukan. Kita harus menjaga agar aktivitas perekonomian bisa tetap jalan dan tanpa membuat kasus Covid-19 melonjak atau tetap terkendali," tegasnya.(RZ/WK)*****

4 Koper dan Sejumlah Tas Diamankan Saat OTT Bupati Probolinggo.

INDENPERS MEDIA ISTANA, PROBINGGO------Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin bersama 8 orang lainnya terjaring OTT KPK. Mereka yang tertangkap di rumah pribadi tersebut dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.

Mereka terdiri dari beberapa camat dan ASN Pemkab Probolinggo itu keluar sekitar pukul 11.10 WIB menuju bus polisi yang terparkir sejak pagi. Saat ditanya wartawan, mereka kompak bungkam.

Pantauan di Lokasi, sebelum keluar dari gedung Ditreskrimsus, sejumlah petugas dari Brimob dan KPK tampak membawa 3 koper dan sejumlah tas. Barang-barang itu diduga sejumlah barang bukti KPK OTT Bupati Probolinggo.

Ditanya apakah tas dan koper itu merupakan barang bukti OTT? Petugas KPK dan anggota Brimob hanya tersenyum sembari masuk ke dalam gedung lagi mengeluarkan sejumlah tas menuju bus.

Sebelumnya, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari ditangkap KPK. Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminuddin diduga menerima suap berkaitan dengan jual-beli jabatan kepala desa atau kades. KPK turut menyita uang ratusan juta rupiah dalam OTT itu.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, yang dimintai konfirmasi perihal penangkapan terhadap pasangan suami-istri itu, mengamininya. Keduanya saat ini masih berstatus sebagai terperiksa.

"Benar KPK telah melakukan FIAT penangkapan di sebuah kabupaten di Jawa Timur," kata Ghufron, Senin (30/8/2021).

Secara terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan OTT itu dilakukan pada pukul 02.00 WIB. Total sejauh ini ada 10 orang yang diamankan.( RZ/WK)*****

Layangkan Somasi, Luhut Ingin Haris Azhar dan Koordinator Kontras Minta Maaf.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyomasi Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida.

Ia melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia atas unggahan video berjudul “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!”. Video ini diunggah di akun Youtube Haris Azhar.

“Hanya penjelasan dan permintaan maaf yang kami minta Kami rasa itu lebih dari fair,” kata juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, baru- baru ini.

Dalam video wawancara bersama koordinator KontraS Fatia Maulida, Haris membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.

Fatia menyebutkan bahwa ada sejumlah perusahaan yang bermain tambang di kawasan tersebut. Salah satunya PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut.

Jodi mengatakan, unggahan tersebut telah membentuk opini atau pernyataan yang tidak benar, tendensius, pembunuhan karakter, fitnah, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan berita bohong bahwa Luhut bermain dalam bisnis pertambangan di Blok Wabu.

Menurut Jodi, tujuan somasi tersebut agar Haris dan Fatia menjelaskan mengenai motif, maksud, dan tujuan dari pengunggahan video berisi wawancara tersebut.

Ia juga meminta agar keduanya menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf melalui chanel Youtube yang sama. “Serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa di kemudian hari,” ucapnya.

Haris Azhar membenarkan telah menerima somasi itu pada Kamis lalu. Ia mengatakan kuasa hukumnya akan menjawab somasi dalam beberapa hari ke depan. Adapun Fatia menolak berkomentar atas somasi yang disampaikan Luhut.(RZ/WK)******

Soal Isu Reshuffle Kabinet Usai PAN Merapat ke Koalisi, Ini Kata Jubir Presiden.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi. Kehadiran PAN dalam pertemuan Jokowi dengan petinggi partai koalisi menjadi tonggak awal berubahnya haluan partai yang didirikan Amien Rais tersebut.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman enggan membeberkan apakah dengan merapatnya PAN ke gerbong koalisi akan merombak kursi kabinet Indonesia Maju. Dia menjelaskan saat ini Jokowi tengah fokus menyelesaikan masalah dalam penanganan Covid-19.

"Apakah ini akan bermakna reshuffle? saya hanya mengatakan Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa persoalan hari ini adalah menyelesaikan pandemi Covid-19. Jadi Presiden bersama seluruh menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk menyelesaikan pandemi Covid-19," kata Fadjroel baru- baru ini.

Dia juga menjelaskan terkait reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi. Dia mengklaim hanya bisa menjelaskan perombakan kabinet setelah Jokowi berbicara terlebih dahulu.

"Tentang reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif beliau. Saya hanya bisa bicara reshuffle setelah Presiden bicara. Jadi beliau bicara dulu baru saya bicara. Walaupun mungkin sesuatunya sudah beredar di mana-mana tapi mungkin saya tidak melanggar SOP saya, yakni Presiden dulu bicara baru saya. Karena saya prajurit dan beliau adalah panglima tertinggi," pungkasnya

Untuk diketahui Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi menegaskan, tidak ada pembahasan perombakan kabinet saat PAN bergabung dengan koalisi. Masuknya PAN, menurut Arwani, untuk mengkonsolidasikan kekuatan pemerintah.

"Di pertemuan tadi tidak ada membahas soal (reshuffle) itu," ujar Arwani baru- baru ini.

Arwani mengatakan, saat ini koalisi pemerintah mengkonsolidasikan kekuatan. Khususnya untuk kerja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Jadi semangat kebersamaan, semangat persatuan menjadi poin penting bagi kita," ujarnya.

Perkuatan Kekuatan Politik

Kehadiran PAN dalam koalisi pemerintah dinilai memperkuat kebersamaan kekuatan politik. Yaitu dalam melakukan kerja-kerja politik saat pandemi Covid-19.

"Masuknya kekuatan politik baru atau siapapun itu untuk memperkuat kebersamaan seluruh kekuatan politik atau komponen bangsa di dalam melakukan kerja-kerja di masa pandemi Covid ini dan kerja-kerja pemulihan ekonomi nasional," ujar Arwani.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, kehadiran ketua umum Zulkifli Hasan di Istana saat Presiden Jokowi bertemu pimpinan parpol pro pemerintah, Rabu (25/8) menegaskan arah koalisi partainya.

"Tadi Ketua umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Eddy Soeparno hadir di Istana, bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi. Hadir sebagai partai koalisi pendukung pemerintah," kata Viva Yoga.

Dia mengatakan, PAN sejak kepemimpinan Zulkifli Hasan telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah dan ikut sebagai partai koalisi.

Menurut dia, pertemuan para pimpinan parpol tersebut tidak membicarakan terkait komposisi kabinet karena merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden.(RZ/WK)****

Fadjroel Rachman Resmi Jabat Dubes Kazakstan- Tanjikistan Desember Mendatang.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA------------

Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman mengakui akan mulai bertugas menjadi duta besar (dubes) Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, berkedudukan di Nur-Sultan pada Desember. ..

"Masih Desember. Saat ini masih bertugas jadi jubir lagi ini. Belum, belum pindah jabatan kehormatan," katanya.

Sebelumnya Fadjroel mengatakan pemindahannya menjadi dubes saat ini sedang menunggu proses pelantikan oleh Presiden Jokowi.

"Saya di Kazakhstan, kami menunggu pelantikan dari presiden," katanya baru- baru ini.

Mengenai calon penggantinya, dia tidak menyebutkan secara pasti. Kendati, mantan aktivis ini menyatakan ada beberapa orang yang bisa dimintai konfirmasi dengan atribusi Istana.

"Sekarang ini selain aku yang bisa bicara atas nama istana ada Arif Budimanta, Dini Purwono dan Angkie Yudhistia," jelasnya

Sebelumnya, dia mengaku penugasan dirinya sebagai duta besar merupakan tugas negara. Sehingga Fadjroel meyakini apa pun penugasan diberi Jokowi adalah sebuah anugerah.

"Apapun tugas negara yang diarahkan Presiden Joko Widodo kepada saya adalah anugerah tak ternilai," terangnya.

Mantan aktivis ini menegaskan, semua perintah negara Dalah tugas mulia. Mulai dari dalam dan luar negeri, semua untuk Indonesia

"Karena tugas negara ada tugas mulia, di manapun, untuk kejayaan negara dan bangsa menuju Indonesia maju," katanya.(RZ/WK)****

Istana: Amendemen Wilayah MPR Pemerintah Tidak Terlibat Pembahasan.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan wacana Amendemen UUD 1945 dengan menyertakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan wewenang MPR. Dia pun menegaskan pemerintah tidak termasuk ke dalam pembahasan tersebut.

"Amandemen ini wilayahnya MPR, dan pemerintah tidak terlibat di dalamnya," kata Fadjroel dalam diskusi virtual, Sabtu(28/8).

Dia juga menjelaskan Presiden Joko Widodo(Jokowi) sudah dua kali tidak setuju terkait dengan presiden 3 periode. Jokowi juga kata dia tidak setuju perpanjangan masa jabatan.

"Karena beliau tegak lurus dengan UUD 45 dan menghormati amanah dari reformasi 1998 karena presiden dua periode adalah masterpiece reformasi dan demokrasi 1998," bebernya.

Sebelumnya Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon khawatir gemuknya koalisi pendukung pemerintah mampu dengan mudah mengubah konstitusi. Total kursinya, hanya kurang menambah tiga kursi dari DPD saja.

Jansen menyebut, koalisi pemerintah ditambah PAN totalnya 82 persen dengan jumlah 471 kursi. Untuk memenuhi 2/3 syarat mengusulkan amandemen hanya kurang 3 kursi saja. Menurutnya, amandemen terhadap masa jabatan presiden bakal mudah dilakukan.

"Jadi cukup tambahan 3 kursi DPD lagi, mau mengubah isi konstitusi yang manapun pasti lolos. Termasuk perpanjangan masa jabatan dan 3 periode," ujarnya dalam keterangannya, baru- baru ini.

Jansen menegaskan, masa jabatan presiden dua periode merupakan hasil koreksi masa lalu. Sejarahnya, kata dia, tak ada satupun fraksi yang menolak masa jabatan dibatasi.

Ia juga bilang, dalam sejarah ketatanegaraan dunia termasuk Indonesia, ada praktik pihak yang semakin lama berkuasa akan semakin sewenang-wenang. Maka itu pengawasan yang efektif dengan membatasi masa jabatan.

Jansen menilai amandemen UUD 1945 pun tidak ada urgensinya. "Saat ini belum ada urgensinya UUD kita amandemen. Karena fungsi konstitusi itu: untuk tujuan jangka panjang bangsa. Bukan jangka pendek demi melanggengkan kekuasaan semata. Jika ini terjadi, kita bukan hanya mematikan semangat reformasi, tapi kembali ke zaman 'kegelapan demokrasi'" tegasnya.

Jansen menolak amandemen UUD 1945 khususnya soal perpanjangan masa jabatan presiden. "Jika amandemen terhadap perpanjangan dan/atau penambahan masa jabatan Presiden ini dilakukan, sebagai politisi dan warga negara saya menolaknya. Saya tidak ingin tercatat dalam lembar sejarah jadi bagian kembalinya zaman kegelapan demokrasi di Indonesia," pungkasnya.( RZ/WK )****

Luhut ' Diserbu ' Komplain Negara Asing, Ini Pemicunya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Sederet komplain baru saja diterima oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dari negara-negara asing. Serbuan komplain itu disampaikan karena banyak barang-barang dari luar negeri tak lagi dipakai di Indonesia.

Luhut mengatakan banyak negara-negara yang menjadi eksportir mengeluh Indonesia bagaikan menjauhi produk asing belakang ini. Dia pun menegaskan, Indonesia memang sedang fokus mengembangkan produk dalam negeri dan mau kurangi impor.

Apalagi, perintah pengembangan produk dalam negeri ini merupakan perintah dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), makanya hal itu harus dilaksanakan. Menurut Luhut, Jokowi ingin produk dalam negeri berjaya di negeri sendiri dan bisa bersaing di kancah global.

"Beberapa negara asing hari ini komplain dan bertanya mengapa Indonesia terkesan menjauhi produk luar negeri di dalam e-katalognya hari ini? Saya tegaskan bahwa ke depan kami akan fokus untuk pengembangan produk dalam negeri," ungkap Luhut dalam unggahannya di akun Instagram @luhut.pandjaitan,baru-baru ini.

"Ini arahan dari Presiden Jokowi yang ingin agar produk dalam negeri berjaya di dalam negerinya sendiri bahkan kalau bisa berani bersaing hingga kancah global," tegasnya.

Dalam unggahan terbarunya itu, Luhut juga mengatakan salah satu fokus penggunaan produk dalam negeri adalah pada industri kesehatan. Bahkan kemarin, produk dalam negeri berupa alat suntik baru saja diekspor.

UNICEF meminta 1,2 miliar unit alat suntik pabrikan Indonesia untuk digunakan di Ukraina. Ekspor akan dilakukan sebanyak 200 kontainer hingga tahun depan dilakukan oleh PT Oneject Indonesia.

"Hari ini saya melihat satu pencapaian baru yang ditorehkan oleh anak bangsa kita, yaitu sebuah perusahaan alat suntik sekali pakai asli Indonesia yang berhasil mendapat pesanan dari UNICEF sebanyak 1,2 miliar alat suntik hingga tahun 2022 nanti," papar Luhut.

Soal ekspor alat suntik yang baru saja dilakukan, Luhut punya catatan yang harus diperhatikan. Hal itu adalah peningkatan kandungan komponen dalam negerinya. Meski alat ini sudah diekspor, namun beberapa komponen masih didapatkan dengan melakukan impor.

Komponen yang dimaksudkan Luhut adalah jarum suntik pada alat suntik yang diekspor ini bahan bakunya masih didapatkan dari luar negeri. Padahal, menurut Luhut sudah ada pabrik stainless steel dalam negeri di Morowali.

"Tapi ini jarumnya masih kita impor. Padahal kita ini punya pabrik stainless steel terbagus di Morowali, saya akan ngomong dengan Morowali agar bahan bakunya bisa dikasih ke Oneject," tutur Luhut.

Luhut menekankan apabila jarum suntik yang dia maksud bisa dipenuhi dengan produk stainless steel dari pabrik di Morowali maka kandungan komponen dalam negeri pada alat suntik pabrikan Oneject akan meningkat. Peningkatannya bisa mencapai 80%.

"Penguatan penggunaan produk dalam negeri penting untuk dilakukan dan harus didukung oleh semua pihak guna meningkatkan kesempatan kerja di sektor ini dan mampu menghemat devisa," tegas Luhut.

Dia menambahkan, dengan stainless steel hasil olahan pabrik di Morowali, menurutnya Oneject juga bisa memperbanyak produksi alat suntiknya. Saat ini baru 1,2 miliar, dengan stainless steel dari Morowali bisa saja naik 5 miliar.

"Sedangkan kebutuhan dunia totalnya ini mencapai 12 miliar jarum suntik," kata Luhut.( RZ/WK)****

Moeldoko Sebut Jokowi Tak Pernah Berpikir Jabatan 3 Periode.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA,----------Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo tidak pernah berpikir soal masa jabatan presiden. Moeldoko meminta publik tak berspekulasi terlalu jauh terhadap wacana MPR RI melakukan amendemen UUD 1945.

Moeldoko mengingatkan bahwa Jokowi telah berkali-kali menyatakan penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan. Menurutnya, sikap Jokowi itu tak berubah.

"Seolah-olah presiden merestui tiga periodelah dan seterusnya. Itu sudah jauh dari apa yang dipikirkan Presiden," katanya.

"Enggak pernah berpikir seperti itu. Beliau sering mengatakan," imbuhnya.

Meski begitu, Moeldoko mempersilakan publik untuk menyampaikan pendapat seputar amendemen. Moeldoko berpesan agar diskusi di ruang publik dilakukan sesuai rambu-rambu yang ada.

Saat ditanya soal sikap Jokowi terhadap amendemen, Moeldoko tak menjawab gamblang. Ia hanya berkata semua hal dilihat dari niat.

"Niatnya untuk perbaikan bangsa dan negara ke depan sepanjang itu tidak berlawanan dengan konstitusi," ucap Moeldoko.

Sebelumnya, isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode jadi sorotan publik. Isu itu semakin kencang diperdebatkan usai Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amendemen UUD 1945.

Bamsoet menyebut amendemen dilakukan hanya untuk menambah wewenang MPR dalam merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ia membantah amendemen akan merembet ke persoalan masa jabatan presiden.

Sementara itu saat menyampaikan pidato kenegaraan, Jokowi mengapresiasi rencana MPR yang hendak mengkaji substansi PPHN dalam amendemen UUD 1945. Hal itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR 2021 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Jakarta, baru- baru ini.

Jokowi menyebut rencana itu sebagai langkah mewujudkan pembangunan Indonesia secara berkesinambungan.(RZ/WK)*****

Prabowo Minta Jokowi Tak Hiraukan Suara Yang Ingin Perkeruh Keadaan.

INDENPERS MEDIA ISTANA JAKARTA----------

Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai penanganan pandemi Covid-19 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan para ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 25 Agustus 2021, sudah efektif.

“Tadi kita sudah mendapatkan paparan dari Presiden tentang keadaan Covid-19, bahwa penanganannya bisa dikatakan cukup efektif dan kita optimistis dan bahayannya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia, tapi kita mampu menghadapi dan kita memang harus menghadapinya,” kata Prabowo dalam pertemuan itu sebagaimana dikutip di Youtube Sekretariat Presiden yang dirilis Sabtu (28/8/2021).

Untuk itu, Menteri Pertahanan (Menhan) ini meminta agar Jokowi tak perlu menghiraukan suara-suara yang menurutnya justru memperkeruh keadaan. Prabowo pun menghormati kepemimpinan Jokowi yang selama ini dinilainya efektif, karena ia pun sebagai bagian dari kabinet menyaksikannya sendiri bahwa pemerintahan ini sudah di jalur yang benar.

“Jadi kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan, kita sudah berada di jalan yang benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama bapak, dan saya lihat, saya saksi dalam kabinet, kepemimpinan, keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus, tim kita dikabinet cukup kompak dan kerjanya baik. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu, we are the right track,” imbuh Prabowo.

Bahkan, kata Prabowo, terkait masalah Covid-19 pihaknya cukup optimistis Indonesia bisa melewatinya dengan baik. “Bahwa ada kekurangan, keterlabatan vaksin itu saya kira yang dihadapi banyak negara,” tambah Prabowo.( RZ/ WK )****

Sri Mulyani Mengejar Pertanggungjawaban Obligor BLBI.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA,----------

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan alasan pemerintah gencar mengejar pertanggungjawaban para obligor/debitur kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Dalam unggahan di akun Instagramnya, @smindrawati, Menkeu mengungkapkan sudah saatnya pemerintah mendapatkan kompensasi dari pembayaran pokok dan bunga utang penjaminan blanket guarantee yang diberikan melalui BLBI. 

Dia menjelaskan, 22 tahun lalu di saat terjadi krisis keuangan yang menyebabkan banyak perbankan mengalami kesulitan, pemerintah harus melakukan penjaminan blanket guarantee kepada seluruh perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. 

"Selama 22 tahun pula, pemerintah membayar pokok dan bunga utangnya. Tahun ini Pemerintah melalui Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI, Red) berupaya untuk mendapatkan kompensasi dari para obligor/debitur yang telah mendapatkan bantuan tersebut. Adapun total kewajiban yang masih harus dikelola oleh Pemerintah sebesar Rp110,45 triliun," ujar Sri Mulyani, dalam video singkat yang diunggah di Instagramnya, Sabtu (28/8/2021). 

Menkeu mengungkapkan, pada Jumat (27/8), dia bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI @mohmahmudmd, Wakil Jaksa Agung RI, Kabareskrim Polri, serta Bupati Tangerang, hadir secara fisik di Lippo Karawaci Tangerang untuk melakukan penguasaan salah satu aset obligor/debitur BLBI seluas 25 ha. Pada saat bersamaan juga dilakukan penguasaan aset eks BLBI di Bogor, Medan, dan Pekanbaru.

"Kepada para obligor atau debitur, segera selesaikan kewajiban Anda semua yang sudah 22 tahun belum juga diselesaikan. Tim satgas akan terus menghubungi semua obligor, termasuk para turunannya, agar hak negara dapat segera dikembalikan," ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan semua institusi terkait, Kemenpohulkam, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Hukum dan HAM, maupun Badan Intelijen Negara untuk mengejar pertanggungjawaban para obligor/debitur BLB.I. ( RZ/ WK )******

Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Ikut Campur Wacana Amendemen UUD 1945.

 

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------

Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut bahwasannya wacana Amendemen UUD 1945 dengan menyertakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan wewenang daripada MPR, DPR, dan DPD. Menurut dia, pemerintah tidak akan ikut campur dalam hal tersebut.

"Perubahan konstitusi merupakan wewenang dari MPR yang mewakili seluruh rakyat yang kaki lembaganya ada di DPR, Parpol dan DPD. Sehingga berbagai kekuatan atau aspirasi di dalam masyarakat tentunya disalurkan ke kaki-kaki kelembagaan yang tersedia. Adapun pemerintah tidak ikut campur urusan ini," ujar Mahfud dalam diskusi daring, baru-baru ini.

Lebih jauh dikatakan Mahfud, Amendemen UUD 1945 tidak perlu meminta persetujuan daripada pemerintah. Mahfud menjelaskan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan beberapa parpol koalisi, hal itu tidak perlu dipertentangankan.

Dia mengaku tak tahu apakah Presiden akan membicarakan masalah tersebut atau tidak dalam pertemuan. Jika hal memang dibicarakan, hal itu pun bukan menjadi masalah lantaran presiden didukung oleh parpol-parpol yang berkoalisi tersebut.

"Mungkin saudara akan melihat presiden ketemu partai partai politik, ya presiden kan produk koalisi politik cuman tidak ikut campur. Saya tidak tahu presiden berbicara tentang itu dalam pertemuan resmi dengan partai politik dan sekjen," tuturnya.

"Tetapi seumpama itu dibicarakan, itu tidak apa-apa juga. Karena presiden didukung parpol yang mempunyai kekuatan di DPR dan MPR. Resminya kalau pemerintah sendiri tidak bisa mengatakan setuju perubahan tidak setuju perubahan," sambungnya.

Mahfud menegaskan pemerintah amat mempersilakan adanya wacana perubahan tersebut. Bahkan, pemerintah bersedia menjamin keamanan bila sidang amandemen itu dilakukan.

"Silakan saja, pemerintah dalam hal ini akan menyediakan lapangan politiknya, silakan sampaikan, jaga kita jamin agar itu diolah. Silakan MPR mau bersidang kita amankan itu kan tugas pemerintah. Adapun substansi mau mengubah atau tidak itu keputusan lembaga politik yang berwenang," jelasnya.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan konsitusi atau Undang-undang Dasar, di mana pun sangatlah mungkin mengalami perubahan dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Dirinya pun mengutip pernyataan KC Wheare yang menyebut bahwa konstitusi merupakan kesepakatan bangsa sesuai dengan kebutuhan politik, ekonomi, sosial, budaya pada saat dibuat. 

"Teori KC Wheare itu bahwa konstitusi adalah resultante atau produk kesepakatan berdasar situasi sosial politik ekonomi dan budaya pada saat dibuat. Mungkin sekarang sudah ada perubahan sosial politik ekonomi budaya sehingga perlu berdiskusi lagi untuk mempersoalkan," tutupnya.(RZ/WK)******

Sekolah di Semarang Akan Gelar Tatap Muka Mulai Senin Besok.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG ------ Sebanyak 425 sekolah negeri dan swasta jenjang SD dan SMP di Kota Semarang akan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) serentak mulai Senin (30/8/2021).

Rinciannya, 325 SD negeri, 44 SMP negeri, 38 SD swasta, dan 18 SMP swasta. Sejumlah TK negeri juga akan menggelar tatap muka.

"Negeri, mulai dari TK, SD, SMP semua. SD swasta 38 dan SMP swasta 18. PTM serentak tapi terbatas, belum semua siswa," terang Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri, baru- baru ini.

Gunawan memaparkan, vaksinasi pelajar saat ini masih terus dilakukan supaya memberikan rasa aman dan nyaman terhadap pelajar.

Diakuinya, belum seluruh pelajar disuntik vaksin. Apalagi, usia 12 tahun ke bawah memang belum boleh divaksin. Namun demikian, pelajar tetap bisa mengikuti PTM meski belum divaksin.

Dia memastikan PTM bisa berjalan dengan baik seperti uji coba yang telah dilakukan beberapa waktu lalu yang mana saat itu pelajar belum mengikuti vaksinasi. Hal yang paling penting, kata dia, orang tua mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM.

"Izin orang tua adalah mutlak. Kami sejak dulu sudah menyebar angket izin orang tua. Yang belum setuju masih ada sekitar 5 - 10 persen. Tidak apa-apa, tetap bisa mengikuti pembelajaran secara daring," paparnya.

Gunawan menjelaskan, pembelajaran hanya akan berlangsung selama empat jam pelajaran tanpa waktu istirahat.

Pelajar akan masuk dua hari dalam satu minggu secara bergantian. 

Menurutnya, masing-masing sekolah sudah memiliki SOP tersendiri.(RZ/WK )****

Luhut Dapat Banyak Komplain Negara Asing, Ada Masalah Apa Ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bercerita dirinya mendapatkan banyak sekali komplain dari negara-negara asing. Katanya, komplain disampaikan karena banyak barang-barang dari luar negeri tak lagi dipakai di Indonesia.

Luhut mengatakan banyak negara-negara yang eksportir mengeluh Indonesia bagaikan menjauhi produk asing belakang ini. Dia pun menegaskan, Indonesia memang sedang fokus mengembangkan produk dalam negeri dan mau kurangi impor.

Apalagi, perintah pengembangan produk dalam negeri ini merupakan perintah dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka hal itu harus dilaksanakan. Menurut Luhut, Jokowi ingin produk dalam negeri berjaya di negeri sendiri dan bersaing di kancah global.

"Beberapa negara asing hari ini komplain dan bertanya mengapa Indonesia terkesan menjauhi produk luar negeri didalam e-katalognya hari ini? Saya tegaskan bahwa kedepan kami akan fokus untuk pengembangan produk dalam negeri," ungkap Luhut dalam unggahannya di akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Jumat (27/8/2021).

"Ini arahan dari Presiden Jokowi yang ingin agar produk dalam negeri berjaya di dalam negerinya sendiri bahkan kalau bisa berani bersaing hingga kancah global," tegasnya.

Dalam unggahan terbarunya itu, Luhut juga mengatakan salah satu fokus penggunaan produk dalam negeri adalah pada industri kesehatan. Bahkan kemarin, produk dalam negeri berupa alat suntik baru saja diekspor.

UNICEF meminta 1,2 miliar unit alat suntik pabrikan Indonesia. Ekspor akan dilakukan sebanyak 200 kontainer hingga tahun depan.

"Hari ini saya melihat satu pencapaian baru yang ditorehkan oleh anak bangsa kita, yaitu sebuah perusahaan alat suntik sekali pakai asli Indonesia yang berhasil mendapat pesanan dari UNICEF sebanyak 1,2 miliar alat suntik hingga tahun 2022 nanti," papar Luhut.

Luhut juga mengatakan pemerintah menyadari bahwa COVID-19 kemungkinan besar bukan wabah terakhir yang akan dihadapi, sehingga Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan kapasitas pencegahan dan penanganan wabah lainnya.

Salah satunya dengan mendorong investasi kesehatan untuk masuk, termasuk di bidang mutakhir seperti bioteknologi dan sistem informasi kesehatan.

"Alokasi anggaran kesehatan hari ini yang mencapai ratusan triliun, saya kira sudah saatnya direformasi dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri demi menciptakan multiplier effect yang tinggi," ungkap Luhut.(RZ/WK)***

Pemilik GCA Minta Pemerintah Beberkan Dulu Sumber Utang Jika Ingin Dibantu.

 

INDENPERS MEDIA ISTANA , JAKARTA----------

Pemilik global collateral account (GCA) dengan nomor 103.357.777, Inderawan Hery Widyanto (IHW), mendadak mengubah persyaratan jika pemerintah ingin menggunakan dana dalam rekeningnya yang berada di bank-bank sentral anggota Committee 300 itu.

“IHW ingin sebelum pemerintah mengajukan penggunaan GCA, utang-utang yang selama ini didapat dibeberkan dulu, baik utang yang peroleh dari negara lain atau dari lembaga keuangan internasional, ” kata juru bicara IHW, Amir Hamzah, Jumat (27/8/2021).

Amir mengakui kalau IHW curiga di antara pinjaman yang diperoleh pemerintah Indonesia tersebut ada yang berasal dari GCA, setelah lebih dulu dicairkan si pemberi utang.

Kalau benar di antara utang itu ada yang berasal dari GCA, kata dia, maka akan dibantu untuk dapat diputihkan, sehingga dana GCA yang kemudian akan digelontorkan IHW dapat dialokasikan untuk program-program yang menyangkut tiga aspek, yakni tata negara, tata niaga dan tata sosial, dan tidak untuk membayar utang.

‘Karena itu, penting bagi pemerintah untuk membeberkan dari mana aaja selama ini utang didapat,” tegas Amir.

Menurut data Buku APBN KiTa Juli 2021, utang pemerintah hingga akhir Juni 2021 sebesar Rp 6.554,56 triliun atau 41,35% dari rasio utang pemerintah terhadap PDB .

Komposisi utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 842,76 triliun (12,86%) dan SBN sebesar Rp 5.711,79 triliun (87,14%).

Utang pinjaman berasal dari pinjaman dalam negeri sebeaar Rp12,52 triliun, dan pinjaman luar negeri (ULN) sebesar Rp830,24 triliun.

Sementara utang dari SBN berasal dari pasar domestik sebesar Rp 4.430,87 triliun dan valas sebesar Rp 1.280,92 triliun.

Dalam Statistik ULN Indonesia edisi Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), disebutkan ada 21 negara yang hingga saat ini menjadi negara pemberi utang Indonesia.

Berikut datanya:

– Singapura, 68,02 miliar dollar AS;

– Amerika Serikat, 30,82 miliar dollar AS;

– Jepang, 28,15 miliar dollar AS;

– China, 21,45 miliar dollar AS;

– Hong Kong, 13,24 miliar dollar AS;

– Negara Asia lainnya, 10,39 miliar dollar AS;

– Korea Selatan, 6,48 miliar dollar AS;

– Negara-negara sindikasi, 5,85 miliar dollar AS;

– Belanda, 5,74 miliar dollar AS;

– Jerman, 5,57 miliar dollar AS;

– Negara Amerika lainnya, 4,72 miliar dollar AS;

– Perancis, 4,11 miliar dollar AS!;

– Inggris, 3,89 miliar dollar AS!;

– Negara Eropa lainnya, 3,05 miliar dollar AS;

– Australia, 2,34 miliar dollar AS

– Swiss, 2,21 miliar dollar AS;

– Afrika, 775 juta dollar AS;

– Austria, 497 juta dollar AS;

– Spanyol, 279 juta dollar AS;

– Belgia, 70 juta dollar AS; dan

– Oceania, 32 juta dollar AS.(RZ/WK)**** 

Harga Cabai Anjlok, Ganjar Pranowo Minta ASN Borong Cabai Petani.

 

INDENPERS MEDIA ISTANA,SEMARANG ------ Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) memborong cabai dari petani.

Pasalnya, harga cabai di pasaran saat ini anjlok, hanya sekitar Rp 7 ribu perkilogram.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menjadi pembicara zoom literasi keuangan Ibu Berbagi Bijak untuk UMKM yang diselenggarakan PT Visa Worldwide Indonesia, baru-baru ini.

Menurutnya, tindakan cepat dibutuhkan untuk membantu para petani agar tidak merugi.

"Hari ini kita semua harus membantu petani, karena harga cabai sedang anjlok. Saya minta kawan-kawan ASN beli cabai dari petani ramai-ramai, untuk membantu mereka," katanya, dalam keterangannya.

Aksi mengerahkan ASN membeli produk pertanian saat harga anjlok ini, lanjut Ganjar, sudah sering dilakukan di Jawa Tengah. ASN di Jateng pun sudah terbiasa dengan hal itu.

Meski begitu, Ganjar mengatakan harus ada tindakan jangka panjang agar kejadian serupa tak berlarut. Ia meminta semua pihak termasuk Bank Indonesia membantu.

"Di sini saya lihat ada dari BI, saya harap BI juga bisa membantu mengatasi persoalan ini. Sebab bicara soal komoditas pertanian, banyak makelarnya yang mengambil untung terlalu banyak, ini yang harus diatasi," ucapnya.

Selain petani, Ganjar juga mengatakan telah menyiapkan berbagai program untuk membantu berbagai pihak yang terdampak pandemi.

Diantaranya pelaku UMKM, industri kecil maupun besar hingga penanganan untuk anak yatim.

"Untuk UMKM saya sudah minta mendata, sudah masuk sekitar 750 UMKM yang berhasil kita data. Kami berikan program mulai pelatihan, akses permodalan hingga akses ke platform e-commerce. Saat ini memang kita getol latih UMKM kita bertransformasi ke arah digital," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia, Riko Abdurrahman mengatakan, program Ibu Berbagi Bijak dibuat untuk membantu UMKM di Jateng dan DIY. Saat ini, sudah ada 320 UMKM yang terlibat dalam program ini.

"Kami membantu dengan cara memberikan pelatihan, termasuk akses ke e-commerce raksasa. Ini adalah salah satu kontribusi kami untuk mendukung pemulihan ekonomi di Jateng dan DIY," ucapnya.( RZ/WK)****

PAN Dikenalkan Jadi Sahabat Baru di Koalisi Parpol Pro- Jokowi!.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi ditambah kehadiran PAN. Koalisi pemerintah pendukung menyebut PAN sebagai sahabat baru.

"Sahabat baru koalisi, Ketua Umum PAN Bapak Zulkifli Hasan, didampingi oleh Sekjen Bapak Eddy Soeparno. Sahabat baru kami dalam koalisi, semakin memperkuat dan semakin memperkaya gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintah dan mengisi demokratisasi di Indonesia," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, baru- baru ini.

Ketika ditanyakan apakah ada penempatan atau pembahasan reshuffle, Johnny menepis. Dia menyebut saat ini masih dalam kondisi pandemi.

"Suasana kita masih suasana pandemi, yang dibicarakan tadi adalah apa? Bagaimana kegotongroyongan dalam politik itu kita lakukan. Jadi demokrasi dan musyawarah dalam kegotongroyongan untuk Indonesia," ujarnya.

Menkominfo ini menyebutkan pertemuan dengan Jokowi itu diharapkan menghasilkan kebijakan yang kuat, sehingga diharapkan jangan sampai ada kebijakan yang dijalankan secara gagap.

"Pak Zulkifli Hasan sendiri menyampaikan bahwa terima kasih sudah PAN diajak serta dalam rapat dan mempunyai kesempatan dalam menyampaikan pandangan-pandangannya," ujarnya.

Johnny Plate kemudian menegaskan tak ada pembahasan reshuffle kabinet meski kini PAN disebut sahabat baru. Johnny mengatakan hanya membahas lima topik dalam pertemuan itu.

"Topiknya bukan topik reshuffle kabinet. Topiknya bukan pembahasan pelebaran koalisi atau tambahan anggota atau sahabat baru dalam koalisi. Topiknya lima bahasan tadi," sebutnya.

"Yang mengundang adalah Bapak Presiden, dan semua pimpinan partai koalisi menyambut baik kehadiran PAN melalui kehadiran Ketua Umum dan Sekjen PAN yang tadi hadir," imbuhnya.(RZ/ WK)*****

APINDO Bawa Kabar Buruk, Gelombang Pailit Datang, Pengusaha Todong Pemerintah. Minta Keringanan Kredit 3 Tahun.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------

Pengusaha meminta adanya revisi perpanjangan masa relaksasi atau keringanan restrukturisasi kredit perbankan dari satu tahun menjadi tiga tahun. Alasan pengusaha supaya pebisnis masih bisa bertahan di masa pandemi ini yang masih serba susah.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdari mengatakan, Apindo sedang mengusulkan revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020 soal relaksasi restrukturisasi.

"Intinya dari revisi peraturan itu adalah perpanjangan relaksasi restrukturisasi, sebelumnya kan ada POJK 11 dan 48 diperpanjang hanya 1 tahun dan POJK 48 ini akan berakhir pada Maret 2022, kami sudah berunding dengan teman-teman Perbanas melihat dampak pandemi ini akan panjang sehingga setahun-setahun itu akan sulit," kata Hariyadi dalam Rakornas Apindo, 

"Kami mohon kepada OJK dan dukungannya dari pemerintah untuk diperpanjang jadi tiga tahun, jadi selesai di tahun 2025 dari 2022," tambahnya.baru-baru ini.

Dalam acara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi akan meneruskan usulan ini.

"Mengenai usulan POJK ini, saya akan omongkan hal ini, saya kira bener. Saya nggak yakin ngomong ini, tapi dari ahli mengatakan ... kemujaraban vaksin juga berkurang dari infeksi, varian delta ini mengubah perhitungan kita. Menurut saya ini harus di perhatikan," kata Luhut, menjawab pertanyaan Apindo.

Apindo juga meminta pemerintah mengeluarkan aturan moratorium kepailitan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Paling tidak kewajiban ditunda sampai 3 tahun. Hal ini supaya bisa menyelamatkan dunia usaha di tengah pandemi.

"Saat ini banyak gelombang pengajuan PKPU dan Kepailitan menurut kami sudah menunjukkan gejala yang kurang sehat. Kami mendengar bahwa pemerintah pandangan akan mengeluarkan Perpu mengeani moratorium. Kami sangat mendukung hal ini dan kami dalam kondisi sulit. Kami harap bisa sejalan dengan usulan kami yakni moratorium sampai 2025," jelasnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip CNBC Indonesia menanggapi usulan Apindo, ia mengatakan usulan itu tidak bisa dijalankan.

"Terkait perbankan situasi pandemi ini dimonitor setiap setahun sekali dan adanya pertumbuhan ekonomi tidak dilihat tiap tiga tahun, tapi memperhitungkan satu tahun dengan asumsi tidak ada varian baru. Sementara pertumbuhan ekonomi di Q2 sudah recover, sehingga perpanjangan 3 tahun tidak memungkinkan," kata Airlangga.

Menurut Airlangga sifat restrukturisasi tidak bisa disamakan tiap perusahaan, karena kondisi keuangan yang berbeda. Selain itu restrukturisasi kredit dan penambahan modal sifatnya bukan massal, sehingga tiap perusahaan harus aktif mengurus hal ini.

Makanya pemerintah menyiapkan perpanjangan relaksasi ini tiap tahun, seperti tahun depan yang juga akan diperpanjang hingga tahun depan.

"Pemerintah menyiapkan perpanjangan dari POJK 48 dilanjutkan sampai April 2022, lalu akan disiapkan diperpanjang hingga 2023 untuk memproteksi capital ratio dari bank. Kita lihat loan to asset harus dijaga dan masing masing tergantung sektor. Apabila berorientasi ekspor akan diberikan prioritas," katanya.(RZ/WK)*****

DPW KAMPUD Dampingi Perdamaian Kasus Penganiayaan di Bandar Lampung.

INDENPERS MEDIA ISTANA, LAMPUNG--------

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) memberikan pendampingan terhadap proses perdamaian terkait insiden perkelahian yang melibatkan antara kelompok pemuda di wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung. DPW

Proses perdamaian tersebut bertempat di kediaman Muhamad Iqbal Taufik yang merupakan pihak yang mengalami luka dibagian kepala dan punggung yaitu di Jalan Tamin,Gang Sumur Santri, Nomor 5A, KK1, RT/009, Kelurahan Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada Selasa 24 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB. 

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum DPW KAMPUD, Seno Aji melalui keterangan persnya di Bandar Lampung pada Rabu (25/8/2021)

Diketahui, pada insiden tersebut, Muhamad Iqbal Taufik telah melakukan pelaporan ke Kantor Polisi Sektor (Polsek) Kedaton, melalui laporan Polisi nomor :LP/58/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021. Adapun pihak-pihak yang diantaranya dilaporkan tersebut yaitu berinisial MRS (17), ZA (17), dan PFD (17) yang ketiganya  masih berstatus sebagai pelajar di salah satu SMK/SMA di Bandar Lampung, dan atas laporan polisi tersebut pihak penyidik Polsek Kedaton telah menetapkan sejumlah tersangka dan melakukan penahanan. 

"Pada 24 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB telah disepakati bersama perjanjian perdamaian terkait perbuatan dugaan penganiayaan dengan korban Sdr. Muhamad Iqbal Taufik dan Rizki, maka pihak-pihak yaitu Korban, dan Orang tua dari MRS,  ZA dan PFD telah bersepakat untuk saling memaafkan dan menyelesaikan secara kekeluargaan terkait perbuatan dugaan penganiayaan yang terjadi. 

Selain itu, pihak Orang tua MRS, ZA dan PFD memberikan santunan berupa uang sebesar Rp 15 juta untuk biaya pengobatan dan lainnya kepada korban", jelas Seno Aji. 

Dia juga menguraikan, bahwa dengan telah disepakati perjanjian perdamaian tersebut maka pihak korban tidak akan melakukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata terkait peristiwa dugaan penganiayaan tersebut.

"Karena para tersangka masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur, tentunya penyelesaian perosalan tersebut harus diselesaikan secara kekeluargaan, karena mereka juga sebagai aset Bangsa dan generasi penerus Bangsa, maka pilihannya adalah musyawarah kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan tersebut,  sehingga upaya hukum pidana sebagai pilihan/sarana terakhir. 

Hal senada juga disampaikan oleh Fitri Andi, bahwa tujuan dilakukan perjanjian perdamaian agar persoalan tersebut dapat ditempuh melalui pendekatan keadilan restoratif yaitu pemulihan kepada korban yang menderita akibat tindak pidana dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, maupun kesepakatan lainnya", jelas Andi sebagai Fungsionaris LSM KAMPUD.

Dia juga menjelaskan jika pihaknya telah menyampaikan surat perjanjian perdamaian tersebut kepada tim penyidik Polsek Kedaton, Heri Setiawan, SH, dan Sarwani, SH sebagai rekomendasi dalam proses Disversi yang akan digelar bersama pihak BAPAS baru-baru ini.

Hadir dalam acara perdamaian yaitu, Muhammad Iqbal Taufik didampingi istri, Sudar sebagai orang tua Iqbal, Ikada sebagai Paman Ikbal, selain itu, orang tua dari MRS, ZA dan PFD, kemudian para saksi-saksi diantaranya Heri Adi sebagai ketua RT setempat, Fitri Andi Anggota KAMPUD, Seno Aji sebagai Ketua Umum DPW KAMPUD, Rizki Aditia, dan Fazil.(Sn/Rz/Wk )*****

Sopir Ambulans di Samarinda yang " Salip " Rombongan Presiden Jokowi; Dia Melambaikan Tangan.

Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan iring-iringan kendaraan pengawal Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melintasi Jalan DI Pandjaitan, Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam video tersebut, kendaraan pengawal Jokowi memberi jalan mobil ambulans yang melaju di jalur tersebut. Video itu diambil oleh seorang warga yang berada di tepi jalan itu.

Ahmad Faisal adalah sosok di balik ambulans itu.

Ahmad mengatakan, saat itu ia membawa seorang pasien dengan keluhan kencing dan buang air besar berdarah dari Puskesmas Sungai Siring menuju RSUD Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda sekitar pukul 11.00 Wita.

"Dalam perjalanan ketemu rombongan. Saya tahu memang kalau Pak Presiden mau datang. Tapi yang saya enggak tahu, ternyata rombongan yang saya salip ini Pak Presiden," ungkap dia.

Awalnya, Ahmad menyalip beberapa mobil minibus. Ia terus melaju karena pasien yang ia bawa mengalami terbaring lemah dengan diagnosa hemoglobin rendah.

Saat tiba di Jalan DI Pandjaitan, ia baru mengetahui ternyata rombongan tersebut adalah rombongan presiden setelah ia melihat plat mobil hitam depannya bertuliskan RI 1.

"Kagetlah saya. Bingung mau nyalip atau enggak, mau nyalip atau enggak. Takut-takut juga saya kan," kisah dia.

Di saat bersamaan, seorang pengawal presiden menggunakan sepeda motor memberi isyarat ke dia agar maju menyalip.

"Akhirnya saya maju, saya bukakan kaca, saya bilang izin Pak. Kaca mobil Pak Presiden terbuka juga, dia melambaikan tangan, baru saya maju," tutur dia.

Ahmad menyebutkan sepanjang bertemu rombongan, ada puluhan kendaraan mobil dan motor yang ia salip dan tak satu pun yang menghalangi.

"Enggak ada yang tutupi jalannya. Malahan saya dibukakan jalan dengan menepi ke kanan, saya ambil kiri," jelas dia.

Sebagai informasi, Jokowi bersama rombongan yang melintasi Jalan DI Pandjaitan ketika disalip mobil ambulans hendak menuju SMP 22 Samarinda di Jalan Pahlawan.

Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Komjen Polisi, Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau pelaksanaan vaksinasi pelajar.

Selain meninjau vaksinasi, Jokowi juga meresmikan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda, meninjau akses masuk lokasi Ibu Kota Negara dan beberapa agenda lainnya.

Video viral di media sosial memperlihatkan iring-iringan kendaraan pengawal Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melintasi Jalan DI Pandjaitan, Samarinda, Kalimantan Timur, baru- baru ini.

Dalam video tersebut, kendaraan pengawal Jokowi memberi jalan mobil ambulans yang melaju di jalur tersebut. Video itu diambil oleh seorang warga yang berada di tepi jalan itu.

Ahmad Faisal adalah sosok di balik ambulans itu.

Ahmad mengatakan, saat itu ia membawa seorang pasien dengan keluhan kencing dan buang air besar berdarah dari Puskesmas Sungai Siring menuju RSUD Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda sekitar pukul 11.00 Wita.

"Dalam perjalanan ketemu rombongan. Saya tahu memang kalau Pak Presiden mau datang. Tapi yang saya enggak tahu, ternyata rombongan yang saya salip ini Pak Presiden," ungkap dia baru-baru in

Awalnya, Ahmad menyalip beberapa mobil minibus. Ia terus melaju karena pasien yang ia bawa mengalami terbaring lemah dengan diagnosa hemoglobin rendah.

Saat tiba di Jalan DI Pandjaitan, ia baru mengetahui ternyata rombongan tersebut adalah rombongan presiden setelah ia melihat plat mobil hitam depannya bertuliskan RI 1.

"Kagetlah saya. Bingung mau nyalip atau enggak, mau nyalip atau enggak. Takut-takut juga saya kan," kisah dia.

Di saat bersamaan, seorang pengawal presiden menggunakan sepeda motor memberi isyarat ke dia agar maju menyalip.

"Akhirnya saya maju, saya bukakan kaca, saya bilang izin Pak. Kaca mobil Pak Presiden terbuka juga, dia melambaikan tangan, baru saya maju," tutur dia.

Ahmad menyebutkan sepanjang bertemu rombongan, ada puluhan kendaraan mobil dan motor yang ia salip dan tak satu pun yang menghalangi.

"Enggak ada yang tutupi jalannya. Malahan saya dibukakan jalan dengan menepi ke kanan, saya ambil kiri," jelas dia.

Sebagai informasi, Jokowi bersama rombongan yang melintasi Jalan DI Pandjaitan ketika disalip mobil ambulans hendak menuju SMP 22 Samarinda di Jalan Pahlawan.

Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Komjen Polisi, Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau pelaksanaan vaksinasi pelajar.

Selain meninjau vaksinasi, Jokowi juga meresmikan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda, meninjau akses masuk lokasi Ibu Kota Negara dan beberapa agenda lainnya.(RZ/WK)****

Gibran Soal Corat-Coret ' Orang Miskin Dilarang Sakit' : Kami Jamin Berobat.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SOLO----------

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, angkat bicara soal maraknya aksi vandalisme yang mengkritisi pemerintah. Salah satunya tulisan 'Orang Miskin Dilarang Sakit #RIP Pemerintah' di bidang tembok toko yang terletak di pojok perempatan di Jalan Sutan Syahrir kawasan Pasar Legi, Solo.

Gibran mengatakan, orang miskin di Solo yang sedang sakit akan tetap dibantu pemerintah. Sehingga warga yang sakit itu bisa tertangani dan sembuh.

"Orang miskin apapun siapapun akan kami bantu semua. Ada jaminan-jaminan kesehatan," kata Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo, baru- baru ini.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga menyarankan agar pembuat tulisan vandalisme bertemu dengannya dan menyampaikan keluhannya. Dengan begitu, maka Pemkot Solo bisa melakukan penanganan termasuk jika ada warga yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak mempunyai biaya.

"Itu siapa yang bikin vandalisme silakan ketemu saya kalau ada hal-hal yang misalnya dikeluhkan. Kalau di Solo orang sakit semuanya kita jamin bisa berobat, anak-anak kita jamin semuanya bisa sekolah," ungkapnya.

Disinggung apakah Pemkot Solo akan mencari pelaku vandalisme tersebut, Gibran mengatakan hal itu sudah bukan ranah dari Pemkot. Menurutnya, soal mencari pelaku adalah tugas dari kepolisian.

"Itu bukan tugas saya, tugasnya Polri," ucap Gibran.

Terpisah, Camat Banjarsari, Beni Saptono Putro, mengatakan aksi vandalisme terjadi di tiga titik di kawasan Pasar Legi Solo.

"Aksi vandalis itu ada di beberapa titik, tiga titik di perempatan kecil Pasar Legi dan di perempatan besar sisi barat Pasar Legi," kata Beni.

Pihaknya sudah menginstruksikan kepada pihak Kelurahan Setabelan untuk menghapus tulisan-tulisan tersebut.

"Vandalisme sudah ditutup, dicat ulang oleh Linmas Kelurahan Setabelan dan dibantu oleh Babinsa. Semoga tidak ada titik lainnya," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi corat-coret vandalisme yang berisi kritik dan menyinggung pemerintah terlihat di beberapa tembok di wilayah Kota Solo, Jawa Tengah. Salah satunya seperti yang terlihat di kawasan Jalan Kusumoyudan, Banjarsari.

Pantauan detikcom, Selasa (24/8), tulisan-tulisan tersebut di antaranya berbunyi, '2021 Perang Tanpa Musuh' yang ditulis menggunakan cat semprot warna biru dan 'Pray For PKL, Indonesiaku Lagi Sakit'. Ada juga corat-coret 'Orang Miskin Dilarang Sakit #RIP Pemerintah' di bidang tembok toko yang terletak di pojok perempatan di Jalan Sutan Syahrir kawasan Pasar Legi. (RZ/WK)***

Atasi Kejenuhan Likuiditas, Manfaatkan Dana GCA.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------

Adalah menjadi kewajiban kita semua, Pemerintah dan masyarakat untuk menempuh berbagai upaya baik dalam rangka penanggulangan Covid-19 maupun untuk kepentingan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Agar pemerintah bisa mendapatkan dukungan masyarakat secara terbuka maka diharapkan agar pemerintah terutama para penyelenggara pemerintahan negara juga bersikap jujur kepada masyarakat. Sikap jujur itu antara lain dengan cara tidak melontarkan narasi atau menggagas kebijakan yang menyimpang dari konstitusi,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah baru- baru ini.

Perpanjangan PPKM yang diumumkan Presiden Joko Widodo, lanjut Amir, ditambah lagi dengan permintaan Menkeu Sri Mulyani Indrawati agar BI ikut memikul beban terhadap tekanan ekonomi kita merupakan indikasi kuat bahwa rejim Jokowi sedang mengalami kepanikan. “Pertama, Indikator itu terlihat pada permintaan Menkeu Sri Mulyani yang kemudian diamini otoritas BI agar bank sentral dapat membeli SUN dan SBN dalam rangka mengatasi defisit APBN,” ujar Amir.

Kedua, kata Amir, adanya pengumuman dari Dirjen Kekayaan Negara Depkeu untuk meminta Tommy Suharto mengembalikan uang BLBI lebih kurang Rp5,6 Trilyun serta masih akan memanggil pihak – pihak terkait untuk menarik dana BLBI sebesar Rp110 T. “Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah sedang mengalami kejenuhan likuiditas. Di satu sisi akan menimbulkan kendala dalam rangka pembayaran bunga utang yang jatuh tempo pada September ini,” sebut Amir.

Di samping itu, dikhawatirkan pula dengan kejenuhan likuiditas ini pemerintah akan menemui kesulitan dalam membayar gaji ASN, TNI Polri. Serta penyelenggaraan pemerintahan negara lainnya lainnya. “Semoga ini tidak terjadi. Namun apabila ini terjadi maka stabilitas pemerintahan negara akan goyah,” kata Amir lagi.

Dalam kondisi seperti inilah maka keberanian, ketegasan dan kejelian Presiden Jokowi untuk memanfaatkan dana GCA akan merupakan sikap terpuji. Hal ini patut disampaikan karena sepengetahuan saya komunitas intelijen khususnya di lingkungan TNI AD sudah memiliki data yang akurat tentang dana GCA ini.

Untuk diketahui, total rekening GCA ini mencapai 917 rekening di seluruh dunia. Presiden Jokowi bisa minta keterangan dari mereka.

Di sisi lain, masih kata Amir, untuk mendapatkan akurasi mengenai dana GCA ini oleh IHW, sepekan lalu, petugas Interpol sudah bertamu ke BI khususnya ke pusat data BI di Jalan Latumenten dan yang paling menggembirakan, seminggu lalu seorang petinggi TNI AD bintang dua, dengan ditemani politisi Gerindra telah bertamu ke rumah IHW di Depok untuk berdiskusi tentang pemanfaatan dana GCA dimaksud.

“Tapi saya memberikan catatan bahwa saya tidak tahu apakah kehadiran mereka di sana mewakili institusi atau partai. Diharapkan adalah kesadaran bela negara seperti yang telah ditunjukan IHW agar Presiden Jokowi sudah bisa menetapkan kebijakan untuk pemanfaatan dan pendayagunaan dana GCA dimaksud yang sasaran utamanya adalah agar stabilitas negara tidak rapuh dan goyah,” tutup Amir. (RZ/WK)****

Gibran Serahkan Polisi Usut Pembuat Grafin Satire di Solo.

 INDENPERS MEDIA ISTANA, 

Solo-------------- Gibran Rakabuming Raka menyerahkan kepada kepolisian untuk mencari tahu siapa yang membuat grafiti bernada satire di beberapa lokasi. Sejauh ini, beberapa grafiti itu sudah dihapus namun pembuatnya belum diketahui.

"Saya juga belum tahu siapa pelakunya. Biarin dulu saja. Ya yang nyari bukan saya. Biar dari pihak Polres," kata Gibran di Balai Kota Solo, baru- baru ini.

Gibran sendiri mengaku terbuka terhadap kritik dari masyarakat dalam bentuk apapun. Dia mengatakan berbagai keluhan warga akan ia terima.

"Semua kritik saya terima. Monggo, semua keluhan warga saya terima," kata Gibran.

Akan tetapi, sejumlah grafiti dihapus oleh Satpol PP Kota Solo. Tidak hanya satu, melainkan beberapa grafiti yang berada di lokasi berbeda di kawasan Kusumoyudan.

Tak jauh dari Pasar Legi, ada grafiti ukuran terbesar bertuliskan 'orang miskin dilarang sakit'. Selain grafiti tersebut, terdapat tulisan berwarna biru berbunyi 'Indonesiaku lagi sakit' di seberang jalan. Tepat di atasnya terdapat tulisan 'Pray for PKL' berwana merah.

Grafiti itu semua dihapus atas koordinasi Satpol PP dan lurah setempat. Kepala Satpol-PP Solo, Arif Darmawan mengatakan penutupan mural dilakukan untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah (Perda).

"Sesuai tupoksi kami, grafiti atau vandalisme kan diatur di Perda," kata dia, baru- baru ini.

Arif menduga grafiti yang marak berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Solo selama hampir dua bulan terakhir. Apalagi berada tak jauh dari Pasar Legi yang terdampak PPKM.

"Di situ kan dulu ada penyekatan jalan, larangan pasar tumpah, dan lain sebagainya. Tapi masalah itu bukan wewenang Satpol-PP," katanya.

Sejauh ini, ada pembuat grafiti yang sudah ditangkap dan diberi sanksi.  Menurut Perda, seharusnya pelaku vandalisme diberis sanksi 3 bulan kurungan atau denda maksimal Rp 50 juta. Namun praktiknya, Satpol PP hanya menjatuhkan sanksi administrasi karena pelaku masih di bawah umur.

"Kita lakukan panggil orang tua dan sekolahnya, mereka kita suruh menghapus untuk pembinaan," katanya.(RZ/W)***

Jokowi Kumpulkan Parpol Koalisi di Istana, Bahas Apa Ya ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA;----------

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil para petinggi partai politik (Parpol) koalisi. Ada apa?

Perihal pertemuan Jokowi dan parpol koalisi dibenarkan Sekjen PPP Arwani Thomafi. Dia menyebut pertemuan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pukul 15.00 WIB.

"Iya," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (25/8/2021).

Sementara itu, Waketum Partai NasDem Ahmad Ahli menyebut jika ada pertemuan pasti sifatnya biasa aja. Menurutnya, kemungkinan yang bertemu Jokowi ketua umum.

"Kalau ada pertemuan, pertemuan biasa aja itu ya mungkin seperti biasa. Kalau urusan ketua umum pasti kan ketua umum. Kayaknya betul (pertemuan dengan Jokowi)" ujar Ali.

Sekjen NasDem Johnny G Plate juga mengonfirmasi pertemuan tersebut, "Pertemuan reguler antara Presiden dan pimpinan parpol koalisi (ketum dan sekjend)," katanya.

Belum jelas detail agenda Jokowi dan para petinggi parpol koalisi. Parpol koalisi Jokowi yang berada di parlemen yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, NasDem, dan PPP. Sedangkan parpol koalisi Jokowi di luar parlemen yakni PSI, Hanura dan Perindo.

Jokowi sebelumnya berkegiatan di Kalimantan seharian dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di hari yang sama, sekjen PDIP dan sekjen Partai Gerindra menggelar pertemuan tertutup.

Partai Gerindra menyebut kesamaan antara kegiatan Jokowi dan Prabowo dengan pertemuan bersama PDIP kebetulan saja.(RZ/WK )****

Sri Mulyani Kantongi Rp 9 Triliun dari Lelang Sukuk.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JXAKARTA---------

Pemerintah menyerap Rp9 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Adapun total penawaran yang masuk sebesar Rp52,46 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan hasil lelang sukuk ini mendekati target indikatif Rp10 triliun. Untuk seri PBS031, jumlah dimenangkan mencapai Rp2,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 4,34125%.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Juli 2024 ini mencapai Rp13,99 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 4,32% dan tertinggi 4,53%. Untuk seri PBS032, jumlah dimenangkan mencapai Rp2,15 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,08971%.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Juli 2026 ini mencapai Rp7,55 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 5,07% dan tertinggi 5,24%. Untuk seri PBS030, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,15 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,83%.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Juli 2028 ini mencapai Rp3,48 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 5,83% dan tertinggi 5,94%. Untuk seri PBS029, jumlah dimenangkan mencapai Rp3,75 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,45878%.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Maret 2034 ini mencapai Rp14,17 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,43% dan tertinggi 6,6%. Untuk seri PBS028, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,5 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,12957%.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo 15 Oktober 2046 ini mencapai Rp5,91 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,11% dan tertinggi 7,31%. Pemerintah tidak memenangkan lelang dari SPNS12022022, meski penawaran masuk mencapai Rp7,35 triliun.

Dengan lelang tersebut, maka realisasi penerbitan sukuk negara periode Januari-Agustus 2021 telah mencapai Rp194,09 triliun.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah juga menyerap dana Rp4,5 triliun dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan cara penempatan langsung atau private placement.

Seri SUN tersebut adalah FR0082 dengan tingkat kupon 7%, serta memiliki tanggal jatuh tempo pada 15 September 2030.

Dengan penerbitan SUN ini, maka jumlah pembiayaan negara yang berasal dari lelang SUN selama Januari-Agustus 2021 mencapai Rp506,74 triliun.( RZ/ WK )****