PPKM Luar Jawa- Bali Diperpanjang hingga 31 Januari.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Pemerintah kembali memperpanjang PPKM di luar Jawa-Bali. PPKM diperpanjang hingga 31 Januari 2022.

Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual, Minggu (16/1/2022). Kriteria mengenai asesmen PPKM ini, salah satunya berdasarkan cakupan vaksinasi.

"Terkait dengan perpanjangan penerapan PPKM di luar Jawa-Bali, ini kriterianya berdasarkan level asesmen, kemudian juga capaian vaksinasi yang dosisnya, pertama di bawah 50 persen dinaikkan satu level. Sehingga perpanjangan dilakukan untuk 14 hari ke depan, yaitu 18-31 Januari," ujar Airlangga.

Airlangga juga membeberkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 1-3. Sampai saat ini kabupaten/kota PPKM level 4 masih nihil.

"Dengan komposisi jumlah kabupaten/kota PPKM level 1 menjadi 238 kabupaten/kota, meningkat dari yang lalu 227. Kabupaten/kota level 2 turun menjadi 138 kabupaten/kota dari 148 kemarin, karena mereka sudah bergeser ke level 1. Dan PPKM level 3 tinggal 10 kabupaten/kota dan di level 4 nol kabupaten/kota," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga menyampaikan mengenai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi disebut ingin vaksinasi yang diproduksi di dalam negeri dipersiapkan matang untuk digunakan pertengahan 2022.

"Selanjutnya kami akan menyampaikan arahan bapak presiden bahwa terkait dengan vaksin. Itu dipersiapkan baik itu vaksin Merah Putih maupun vaksin yang berproduksi di dalam negeri di mana ini tentunya akan dipersiapkan untuk pertengahan tahun ini atau yang diperkirakan di semester 2," ujar Airlangga.(RZ/WK)***

Bakar Keranda, Lembaga KAMPUD Demo Kantor Bupati dan Kejari Lampung Timur Terkait Sejumlah Dugaan Korupsi.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Lampung Timur -------------------------------------------Lembaga Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) Kabupaten Lampung Timur menggelar agenda aksi massa di depan Kantor Bupati Lampung Timur dan dilanjutkan menyampaikan orasi dan laporan terkait sejumlah dugaan korupsi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur (Lamtim) pada Senin (10/1/2022). 

Hadir dalam agenda aksi massa/unjuk rasa tersebut Ketua Umum KAMPUD, Seno Aji, Sekretaris Umum, Agung Triyono, Kepala Bid Humas, Slamet Riyadi, Ketua KAMPUD Lampung Timur, Fitri Andi dan didampingi sejumlah pengurus lainnya. 

Dalam paparan orasinya, Ketua Umum KAMPUD, Seno Aji mengutarakan bahwa agenda aksi kali ini, digelar dalam rangka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Bupati Lampung Timur, diantaranya meminta mengevaluasi kuasa hukum atas nama Bupati Lamtim terkait upaya eksekusi terhadap aset-aset milik PT BPR Tripanca Setiadana yang diserahkan kepada Pemda Lamtim atas skandal hilangnya uang APBD Lamtim sebesar Rp. 107 Miliyar, meminta untuk mengusut tuntas terkait dugaan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) terkait belanja hibah APBD Lamtim untuk kegiatan umroh oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lamtim tahun anggaran 2019, meminta mengevaluasi pengelolaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terindikasi menyimpang tahun buku 2017, 2018 dan 2019, meminta untuk mengusut tuntas dugaan KKN terhadap pelaksanaan 4 proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Timur tahun anggaran 2020, dan dugaan KKN terkait pengelolaan pajak katering atas belanja makam dan minum untuk OPD se-Lamtim tahun 2020.

"Perlu diketahui bahwa pada tahun 2009 Bupati Lampung Timur, Hi Satono (Alm) melalui kuasa hukum pada kantor Rio Advokat dan Legal Consultan telah mengadakan perjanjian perdamaian nomor 10/Pdt.G/2009/PN TK, dengan Komisaris Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, Sugiarto Wiharjo, Direktur Utama PT BPR Tripanca Setiadana Podiyono Wiyatno, dan Direktur PT BPR Tripanca Setiadana Raden Edi Soedarman yang diwakili olLapan pada Kantor hukum TH Hutabarat dan Associates, dengan kesepakatan bahwa pihak PT BPR Tripanca Setiadana menyerahkan asset-aset berupa 72 bidang tanah, 28 tanah dan bangunan, dan 9 kendaraan roda 4 (empat) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur atas dampak penempatan uang APBD Lampung Timur sebesar Rp. 107.335.811.731,- di BPR Tripanca Setiadana yang tidak dapat dikembalikan kepada Pemda Lampung Timur. 

Kemudian pada tahun 2020 atas nama Bupati Lampung Timur, Hi. Zaiful Bokhari, S.T, M.M, memberi kuasa kepada Dr. Sopian Sitepu, S.H, M,H,M.Kn, Kabul Budiono, S.H, M.H, Japriyanto, S.H dan Prandika Bangun, S.H masing-masing advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nasional dan turut menjadi kuasa Bagian Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lampung Timur, Sudarli, S.H, terkait dengan eksekusi terhadap permohonan eksekusi atas akta damai nomor 10/Pdt/G/2009 dan akta damai/Van Dading yang selanjutnya diterbitkan penetapan eksekusi (Executorial Beslag) nomor 9/Eks/2009/Pn.TK tanggal 28 Mei 2009. Namun dalam proses perjalanan dan pelaksanaanya terhadap upaya hukum eksekusi aset-aset yang telah diserahkan oleh BPR Tripanca Setiadana kepada Pemda Lampung Timur tersebut menunjukan adanya kejanggalan, hal ini dibuktikan dengan terbitnya berita acara pengangkatan sita eksekusi nomor 09/Eks /2009/PN.Tk tertanggal 1 Maret 2011, berita acara pengangkatan sita eksekusi nomor 09/Eks/2009/PN.Tk tertanggal 10 Maret 2011, berita acara pengangkatan sita eksekusi nomor 09/Eks/PN.Tk tertanggal 12 Februari 2013, sebagai pemohon eksekusi Pemerintah Daerah Lampung Timur diwakili kuasanya Sopian Sitepu, S.H, M.H, dengan adanya berita acara pengangkatan sita eksekusi tersebut aset-aset yang awalnya diserahkan kepada Pemda Lampung Timur berpotensi dikembalikan kepada BPR Tripanca Setiadana,  sementara sebelumnya atas nama Bupati Lampung Timur, Hi. Satono (Almarhum) pada tanggal 23 November 2009 telah menyatakan pencabutan kuasa kepada Sumarsih, S.H, Rio Arif, S.H, Kabul Budiono, S.H dan Sopian Sitepu, S.H, MH masing-masing advokat dan konsultan hukum pada kantor LBH Nasional. Maka dengan dicabutnya kuasa oleh Bupati Lampung Timur, Hi.Satono kepada penerima kuasa LBH Nasional maka dapat berdampak pada segala macam bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh Sopian Sitepu, S.H,M.H terhadap persoalan aset-aset dari BPR Tripanca Setiadana tersebut, secara otomatis legalitas atas et-aset milik Pemda Lampung Timur tersebut", kata Seno Aji. 

Sementara, Kabid Humas, Slamet Riyadi menyampaikan dalam orasinya meminta Bupati Lamtim untuk mengevaluasi sejumlah satker-satker yang terindikasi melakukan dugaan KKN. 

"Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2019 telah merealisasikan belanja hibah yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 6.283.500.000,- yang diterima oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur dengan naskah perjanjian hibah daerah nomor : 900/23/PPKD/23-SK/2019 tanggal 7 November 2019, terhadap pelaksanaan belanja hibah untuk program umroh sebanyak 213 orang tersebut sesuai keputusan Bupati Lampung Timur nomor : B.484/04-UK/2019 tanggal 24 Oktober 2019, tentang penetapan peserta Umrah dan wisata Rohani Kabupaten Lampung Timur, penyedia jasa penyelenggaraan umrah diadakan tanpa mekanisme tender dan atau lelang. 

Sesuai Perbup Nomor 39 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 25 Tahun 2019 tentang pedoman peserta Umrah dan Wisata rohani yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur mensyaratkan adanya tim seleksi dalam mekanisme penetapan calon peserta Umrah sesuai ketentuan. Namun, diketahui sebagai leading sektor Kepala Bagian (Kabag) Bina Mental, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang mengelola hibah Umrah ternyata tidak membentuk tim seleksi. Sedangkan, ketiadaan tim seleksi berpengaruh terhadap pemilihan peserta Umrah. Selain itu, PT. Daanish Mika Salsa (DMS) sebagai perusahaan pelaksana penyelenggaraan ibadah umroh tersebut ditunjuk oleh Kantor Kemenag Lampung Timur tanpa melalui mekanisme lelang namun ditunjuk berdasarkan keputusan para calon peserta ibadah umroh sehingga dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pasal 1 butir 36, yang menyatakan bahwa tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi//jasa lainnya. 

Atas dasar tersebut, Lembaga KAMPUD telah menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung Timur terhadap pelaksanaan belanja hibah umroh tahun anggaran 2019, kemudian pihak Kejaksaan Negeri Lampung Timur telah memeriksa sejumlah pihak dan hasil koordinasi bersama pihak kejari Lampung Timur mensinyalir terdapat perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Kami mendukung pihak Kejaksaan Negeri Lampung Timur untuk segera menuntaskan laporan pengaduan dugaan KKN atas belanja hibah Umroh tahun anggaran 2019. 

Dijelaskan juga oleh  Slamet sapaan karibnya,  terkait dugaan KKN di PT BPRS Lamtim dan Dinas PUPR Lamtim. 

"Terhadap pengelolaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur (BUMD) diduga merugikan sektor pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lampung Timur, dimana pihak Direksi melalui Direktur Utama, Direktur, Komisaris Perseroan, Komisaris Perusahaan dalam melaksanakan tugas dinilai tidak menerapkan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan Peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (Good Corporate Governance/GCG). Hal tersebut dapat ditinjau dari dasar hukum yang digunakan dalam tahun buku dan penggunaan laba 2017 melalui Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) BPRS yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2018 bertempat di Kantor Dinas Bupati Lampung Timur, berpedoman kepada peraturan yang sudah dicabut dan atau tidak berlaku lagi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 22 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan BPR milik Pemerintah, 

Sementara pedoman peraturan yang berlaku seharusnya menggunakan dan atau berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang diundangkan sejak 2 Oktober 2017, dalam BAB XV ketentuan penutup, Pasal 92 menyebutkan : Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan BPR, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 93 menyebutkan : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Diundangkannya Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah sejak tanggal 02 Oktober 2017 jauh sebelum tahun buku dan penggunaan laba 2017 dalam RUPS PT. BPRS Lampung Timur dilaksanakan yaitu pada tanggal 07 Maret 2018 namun tahun buku dan penggunaan laba RUPS PT. BPRS Lampung Timur tetap berpedoman kepada Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 yang mana peraturan tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi, kondisi ini disinyalir terjadi pada laporan tahun buku dan penggunaan laba di Tahun 2017, 2018 dan 2019, dan menghasilkan keputusan yang berpotensi merugikan PAD Pemerintah Daerah Lampung Timur. Selain itu, PT. BPRS Lampung Timur tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility yang dihitung sebesar 3% dari laba setiap tahun buku.

Atas dasar tersebut, Lembaga KAMPUD telah menyampaikan laporan adanya dugaan KKN di PT BPRS Lampung Timur kepada Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian atas dasar laporan tersebut tim Kejati Lampung melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak. Oleh karena itu, Kami meminta Kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan PT BPRS Lampung Timur oleh Direksi. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan 4 (empat) proyek pekerjaan yaitu : 

Pekerjaan peningkatan jalan ruas jalan Sribhawono-Tanjung Aji, dengan nilai pagu paket Rp. 3.090.702.600,00, dari alokasi APBD tahun anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT. Gemuntur Alam Nusantara.

Pekerjaan peningkatan jalan ruas jalan Raja Basa Lama Induk-Labuhan Ratu VIII dengan nilai pagu paket Rp. 4.008.287.530,00 dari alokasi APBD tahun anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT. Bungo Intan. 

Pekerjaan peningkatan jalan ruas jalan Lehan-Negeri Tua dengan nilai pagu paket Rp. 3.802.423.820,00, dari alokasi APBD tahun anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT. Bulan Putri Ayadsyah

Pekerjaan peningkatan jalan ruas jalan Labuhan Maringgai-Margasari dengan nilai pagu paket Rp. 3.087.955.650,00- dari alokasi APBD tahun anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT. Bulan Putri Ayadsyah", jelas Slamet Riyadi. 

Sementara, Fitri Andi membacakan pernyataan sikap Lembaga KAMPUD, terkait tuntutan dan desakan Lembaga KAMPUD. 

"Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 telah merealisasikan belanja makan dan minum untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Lampung Timur adalah sebesar Rp. 20.822.721.274,- dan berdasarkan surat edaran (SE) Bupati Lampung Timur dengan nomor : 970/1095/24-SK/2019 tentang pemungutan pajak restaurant yang berasal dari realisasi belanja makan dan minuman yang disebut sebagai pajak Katering dengan tariff 10% dan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 pasal 13 menyatakan bahwa tarif pajak restaurant ditetapkan sebesar 10%. Atas dasar tersebut jika dikalkulasikan pajak Katering yang seharusnya masuk ke kas daerah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2020 yaitu senilai Rp. 20.822.721.274 x 10% = Rp. 2.082.272.127,40,- (Dua miliyar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh koma empat puluh rupiah)  sebagai pendapatan asli daerah (PAD), namun berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2020 realisasi atas pajak restaurant/rumah makan sebesar Rp. 82.996.235,- dan pajak katering dari realisasi belanja makan dan minum OPD hanya sebesar Rp. 892.610.358,60,- maka atas kondisi tersebut penerimaan pajak sebagai PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur diduga dikorupsi sebesar : Rp. 2.082.272.127,40  Rp. 892.610.358,60 = Rp. 1.189.661.768,- (Satu Miliyar seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam)

Maka atas dasar itu, Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) menyatakan sikapnya : 

Mendesak Bupati Lampung Timur untuk mengevaluasi kuasa hukum atas nama Bupati Lampung Timur terkait upaya eksekusi terhadap asset-aset milik PT. BPR Tripanca Setiadana yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur atas skandal hilangnya uang APBD Lampung Timur sebesar ± Rp. 107 Miliyar dan menuntaskan upaya eksekusi terhadap aset-aset milik Pemda Lampung Timur tersebut,

Meminta Kepada Bupati Lampung Timur untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan PT BPRS Lampung Timur oleh Dewan Direksi,

Mendukung Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur untuk segera menuntaskan laporan pengaduan dugaan KKN atas belanja hibah Umroh tahun anggaran 2019,

Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur untuk mengusut tuntas adanya indikasi KKN dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan ruas jalan Sribhawono-Tanjung Aji, yang dikerjakan oleh PT. Gemuntur Alam Nusantara, peningkatan jalan ruas jalan Raja Basa Lama Induk-Labuhan Ratu VIII yang dikerjakan oleh PT. Bungo Intan, peningkatan jalan ruas jalan Lehan-Negeri Tua, yang dikerjakan oleh PT. Bulan Putri Ayadsyah, peningkatan jalan ruas jalan Labuhan Maringgai-Margasari, yang dikerjakan oleh PT. Bulan Putri Ayadsyah.

Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur untuk segera mengusut tuntas dugaan KKN pengelolaan pajak katering atas belanja makan dan minum untuk OPD se-Lampung Timur tahun anggaran 2020", tandas Andi. 

Usai menyampaikan orasi di Depan Kantor Bupati Lamtim, ratusan massa aksi melanjutkan aksinya di depan Kantor Kejari Lamtim dengan treatikal membakar keranda mayat yang dikawal ketat oleh pihak Polres Lamtim. 

Perwakilan peserta aksi massa yakni Seno Aji, Slamet Riyadi, Agung, Fitri Andi, Wahid, diterima  langsung oleh pihak Kejari Lamtim melalui kepala seksi intelijen (Kastel), M Qodri, turut mendampingi Kabag OPS Polres Lamtim, Heru untuk menyampaikan sejumlah laporan. 

Aksi tersebut berjalan damai, kondusif, tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, kemudian para peserta aksi massa mulai membubarkan diri setelah perwakilan diterima oleh pihak Kejari Lamtim sekira pukul 13.30 WIB. (SN/RZ/WK)***

Jokowi Eratkan Tali Sepatu, Ganjar Siap Menunggu....

INDENPERS MEDIA, SOLO ------------------Hari ini Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di sejumlah lokasi di Jawa Tengah. Dari rundown acara yang diterima detikcom, Jokowi hari ini akan meninjau pasar, memantau vaksinasi hingga meresmikan bendungan.

Dalam akun instagramnya, @Jokowi mengunggah sebuah foto Jokowi sedang membungkuk sambil memegang tali sepatu kanannya. Nampak di sebelah kiri Jokowi adalah Pramono Anung dan di sebelah kanan maupun belakangnya adalah sejumlah perwira TNI/Polri.

Dalam unggahan tersebut disertai tulisan, "Eratkan tali sepatu, sebelum melangkah jauh. Pagi ini saya ke Jawa Tengah untuk kunjungan kerja ke Sragen, Grobogan, Blora, dan Semarang."

Sedangkan dari rundown yang beredar, disebutkan bahwa pesawat kepresidenan yang membawa Jokowi hari ini akan mendarat di Bandara Solo, lalu Presiden akan meneruskan perjalanan darat ke Grobogan.

Sebelum sampai di Grobogan, Presiden akan lebih dulu mengunjungi Pasar Gemolong, Sragen, untuk menyerahkan bantuan. Selanjutnya akan menuju ke SDN Grobogan, memantau pelaksanaan vaksinasi anak.

Kunker diakhiri dengan perjalanan rombongan Presiden menuju Bandara A Yani Semarang dan selanjutnya kembali ke Jakarta.(RZ/WK)*****

Suasana Serbuan Warga di Pasar Johar saat Ada Sembako dari Jokowi.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG------ Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Johar Semarang, Jawa Tengah hari ini. Jokowi juga membagikan bantuan sembako kepada warga di sekitar Aloon-aloon Kota Semarang.

Rombongan Jokowi tiba sekitar pukul 15.57 WIB dan langsung menuju pasar Johar Semarang, Rabu (5/1/2021). Ia meninjau pasar Johar sekaligus meresmikannya.

Sementara itu di luar Pasar Johar dan Aloon-aloon warga yang antusias langsung menyerbu mobil putih yang membawa bantuan berupa sembako. Warga yang sudah mendapat kupon tidak mau mengantre sehingga terjadi kerumunan. Warga yang terlalu antusias sempat terpaksa ditertibkan menggunakan anjing yang dibawa petugas Satpol PP Kota Semarang.

Petugas berusaha mengatur termasuk Satpol PP yang membawa anjing untuk mengatur. Namun hal itu tidak bertahan lama, kemudian petugas meminta warga untuk duduk. Tidak berapa lama mobil putih tersebut meninggalkan lokasi dan warga bubar.

Tadi saya ikut desak-desakan. Saya pedagang di Johar, dapat kupon ini. Ini dapetnya beras, minyak, gula, teh, biskuit," kata salah seorang pedagang, Sri Wanti (33) di lokasi, sore tadi.

Sementara itu Jokowi dalam sambutannya saat peresmian Pasar Johar mengapresiasi revitalisasi Pasar Johar yang menjadi bersih dan rapi. Ia juga memuji revitalisasi tidak mengganggu kaidah bangunan cagar budaya itu.

"Saya gembira hari ini dapat melihat secara langsung pasar yang sudah selesai direvitalisasi, membuat lebih bersih, lebih rapi, modern dan tertata tentunya tanpa mengganggu kaidah karena ini adalah bangunan cagar budaya," kata Jokowi.

Jokowi juga menjelaskan perihal anggaran untuk pembangunan Pasar Johar termasuk pasar di sekitarnya yang menelan biaya lebih dari Rp 200 miliar. Masing-masing Pasar Johar Utara dan Johar Tengah dibangun dengan biaya Rp 146 miliar. Kemudian Pasar Jogar Selatan Rp 103 miliar dan pembangunan Pasar Kanjengan Rp 20,2 miliar.(RZ/WK)*****

Ditemani Ganjar, Jokowi Bagi- bagi Bansos dan Resmikan Infrastruktur di Jateng.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG------- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendampingi Presiden Joko Widodo Bantuan sosial bagi masyarakat Jawa Tengah bakal dibagikan langsung oleh Presiden Joko Widodo ditemani Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada Rabu (5/1).

Sekretariat Kabinet membagikan agenda kunjungan kerja Jokowi hari ini, di mana akan mengunjungi beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Jokowi bertolak ke Jateng didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekira pukul 07.00 WIB tadi.

Rencananya, Jokowi bakal mengunjungi Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen untuk membagikan bantuan bagi para pedagang kaki lima (PKL) dan warung yang ada di Pasar Gemolong.

Hal yang sama bakal dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pasar Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sekaligus akan meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi anak yang digelar di SD Negeri 3 Nglinduk, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan.

Selain membagikan bantuan, Jokowi juga akan meresmikan Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora, dan dilanjutkan dengan agenda peresmian Pasar Johar Semarang dan menyerahkan bantuan tunai bagi para PKL dan warung yang ada di halaman depan Alun-Alun Kauman, Kota Semarang.

Melalui akun Twitternya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memastikan ikut mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerjanya hari ini.

"Halo warga Sragen, Blora, Grobogan, dan Kota Semarang. Hari ini kotamu dikunjungi Pak Presiden lho. Beliau mau meresmikan beberapa proyek infrastruktur seperti Bendungan Randugunting Blora dan  Pasar Johar Semarang," ujar Ganjar Rabu (5/1).(RZ/WK)****

Naik Perahu Naga, Jokowi Resmikan Bendungan Randugunting.

Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bendungan Randugunting, Kabupaten Blora, 5 Januari 2022. (Sekretariat Presiden)

NDENPERS MEDIA ISTANA, BLORA--------------Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini meresmikan Bendungan Randugunting, Kabupaten Biora, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (5/1/2022).

Dalam video yang diunggah Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (5/1/2022), Jokowi bersama jajarannya terlihat menaiki sebuah perahu Naga sebelum meresmikan bendungan tersebut.

"Alhamdulillah, kita bisa melihat bendungan Randugunting di Kabupaten Biora, Jawa Tengah telah selesai dan bisa dimanfaatkan," kata Jokowi.

Bendungan tersebut memiliki kapasitas tampung air sebesar 14,4 juta meter kubik dan bisa mengairi kurang lebih 650 hektare sawah yang berada di wilayah Biora, Pati, dan Rembang.

"Kita berharap selesainya waduk Randugunting di kabupaten Biora ini ketahanan pangan kita akan semakin baik, kemandirian pangan kita akan semakin bai karena kunci dari ketahanan pangan adalah air," jelasnya.

Jokowi pun berharap, bendungan ini bisa menarik daya tarik wisatawan asing saat berkunjung ke wilayah tersebut. Baik itu masyarakat Biora, maupun mancanegara.

"Tentu kita harapkan Waduk Randugunting ini juga bisa menjadi tempat pariwisata yang sangat baik," jelasnya.(RZ/WK)*****

Jokowi ke Pasar Purwodadi, Sebar "Duit " Tunai ke Pedagang.

INDENPERS MEDIA ISTANA, PURWODADI----- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri untuk mengunjungi Pasar Purwodadi di sela kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah, Rabu (5/1/2022).

Mengutip keterangan resmi Sekretariat Presiden, Jokowi yang tiba di Pasar Umum Purwodadi pukul 10.05 WIB, Jokowi menyapa para pedagang yang tengah berjualan.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyerahkan sembako dan bantuan tunai. "Ini untuk tambahan modal ya," kata Jokowi kepada salah seorang pedagang.

"Terima kasih Pak Presiden," ucap para pedagang.

Selain itu, Jokowi mengingatkan para pedagang untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, termasuk mengenakan masker.

"Jangan lupa pakai masker ya. Saya pakai masker," ucap Jokowi sambil menunjukkan masker yang digunakannya.

Setelah berkeliling menyapa para pedagang, Jokowi dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju SDN 3 Nglinduk, Kabupaten Grobogan untuk meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi untuk anak.

Tampak mendampingi Jokowi antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto.(RZ/WK)****

KSP Beberkan Alasan PTM 100%; Selama Pandemi, Pendidikan RI Tertinggal.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen sudah mempertimbangkan kesiapan warga sekolah. Berdasarkan hasil monitoring KSP, kesiapan tersebut terlihat dari sarana dan prasarana protokol kesehatan hingga pemahaman tentang COVID-19 yang sangat baik.

"Selain itu capaian vaksinasi warga sekolah saat ini sudah hampir 100 persen," Deputi II KSP Abetnego Tarigan dalam keterangan tertulis, Selasa (4/1/2022).

Untuk diketahui, sesuai aturan terbaru kegiatan belajar mengajar PTM di sekolah boleh melibatkan siswa sebanyak 100% mulai semester kedua tahun ajaran 2021/2022. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.

Dengan adanya aturan tersebut, sekolah bisa menyelenggarakan PTM dengan tetap mengedepankan kesehatan. Kesalamatan warga sekolah disebut harus menjadi prioritas utama.

Kembali ke Abetnego. Dia mengungkapkan alasan lain pemerintah memberlakukan PTM dengan kapasitas 100 persen. Salah satunya yaitu untuk mencegah terjadinya loss learning (kehilangan belajar) akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sudah berjalan hampir dua tahun.

"Selama pandemi kondisi pendidikan di Indonesia bisa dikatakan tertinggal dibanding dengan negara-negara lain, ini yang harus kita kejar," ujar Abetnego.

KSP menyebut pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi dinilai memberikan beban psikologis dan merubah pola belajar peserta didik. Terlebih lagi keterampilan orang tua dalam mendampingi dan mengajar peserta didik tidak semuanya dinilai sesuai dengan standar pendidik.

Atas alasan tersebut, Abetnego menyatakan KSP ikut pemerintah untuk memberlakukan PTM 100 persen dengan pengawasan ketat. Hal itu bisa melalui pemeriksaan surveilans terhadap warga sekolah secara acak dan rutin kerja sama sekolah, Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

"Sehingga nanti jika ditemukan kasus baru bisa segera dimitigasi dan cepat diambil langkah pengendaliannya," tutur Abetnego.(RZ/WK)****

Kapolres Semarang Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat dan Purna Bakti.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG------- Kapolres Semarang AKBP Yovan Fatika H.A.,SIK, MH memimpin upacara kenaikan pangkat 67 Personil dan 29 Personil dan PNS yang Purna bakti periode januari 2022 di Lapangan Upacara Polres semarang Senin (3/1). 

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Kapolres Semarang AKBP Yovan Fatika HA SIK MH memimpin upacara kenaikan pangkat 67 Personel dan 29 Personel dan PNS yang Purna bakti periode Januari 2022 di Lapangan Upacara Polres semarang. Baru- baru ini.

“Saya merasa bangga dan saya ucapkan selamat kepada personel yang naik pangkat 1 tingkat lebih tinggi, atas dedikasi dan loyalitasnya kepada institusi Polri," terang AKBP Yovan. 

Dalam kegiatan upacara kenaikan pangkat tersebut kapolres melantik 67 personel yang terdiri dari 3 personel dari AKP ke Kompol, 7 personel dari Iptu ke AKP, 11 personel dari Ipda ke Iptu, 5 personel dari Aipda ke Aiptu, 26 personel dari Bripka ke Aipda, 9 personel dari Brigadir ke Bripka, 3 personel dari Briptu ke Brigadir, 3 personel dari Bripda ke Briptu. 

“Kenaikan pangkat ini jangan dilihat hanya berubah pangkat dari satu tingkat yang sebelumnya, tapi ini merupakan suatu tantangan, dorongan, motivasi bagaimana kita kedepan bisa membuat inovasi bisa melayani masyarakat dengan baik dan ikhlas serta turun langsung ke lapangan,” tegas Kapolres dalam sambutannya di depan seluruh personel yang naik pangkat. 

Selain upacara kenaikan pangkat, kapolres juga melepas 29 personil yang terdiri dari 24 personil Polri dan 5 personil PNS Polri. 

"Kami ucapkan terimakasih atas dedikasi yg diberikan, rasa syukur dan doa kepada senior kami serta bapak ibu PNS Polri yang telah purna dari kedinasan mengabdi kepada institusi Polri. Tetap jalin silaturahim dengan kami yang ada di Polres Semarang ini dan semoga bapak ibu sekalian diberikan kesehatan keberkahan dari Allah Swt" tutup Kapolres.(RZ/WK)***

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Jawa Bali Level 1,2, dan , 3.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Pemerintah menetapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 17 Januari 2022.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 01 Tahun 2022, berikut sebaran daftar wilayah dan pembagian level 1, 2, dan 3 PPKM Jawa-Bali:

DKI Jakarta:

Level 2

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Kota Administrasi Jakarta Barat

Kota Administrasi Jakarta Timur

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kota Administrasi Jakarta Utara

Kota Administrasi Jakarta Pusat

Banten:

Level 2

Kota Tangerang

Kota Cilegon

Kabupaten Tangerang

Kabupaten Serang

Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Lebak

Kota Tangerang Selatan

Kota Serang

Jawa Barat

Level 1

Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Pangandaran

Kota Tasikmalaya

Kota Banjar

Kabupaten Cirebon

Kabupaten Ciamis

Level 2

Kabupaten Kuningan

Kota Sukabumi

Kota Cirebon

Kota Bogor

Kota Bekasi

Kota Bandung

Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Majalengka

Kota Depok

Kota Cimahi

Kabupaten Karawang

Kabupaten Indramayu

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Bogor

Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung

Kabupaten Sumedang

Kabupaten Subang

Kabupaten Garut

Jawa Tengah

Level 1

Kabupaten Magelang

Kota Salatiga

Kota Magelang

Kabupaten Banyumas

Level 2

Kabupaten Wonosobo,

Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Temanggung

Kabupaten Tegal

Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sragen

Kabupaten Rembang

Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pati

Kabupaten Kudus

Kota Tegal

Kota Surakarta

Kota Semarang

Kota Pekalongan

Kabupaten Klaten

Kabupaten Kendal

Kabupaten Kebumen

Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Cilacap

Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Semarang

Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Jepara

Kabupaten Grobogan

Kabupaten Brebes

Kabupaten Boyolali

Kabupaten Blora

Kabupaten Batang

Kabupaten Demak

DI Yogyakarta

Level 2

Kabupaten Sleman

Kabupaten Bantul

Kota Yogyakarta

Kabupaten Kulonprogo

Kabupaten Gunungkidul

Jawa Timur

Level 1

Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Pacitan

Kabupaten Ngawi

Kota Surabaya

Kota Mojokerto

Kota Kediri

Kota Blitar

Kabupaten Jombang

Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Tuban

Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Lamongan

Kota Pasuruan

Kabupaten Gresik

Kabupaten Bojonegoro

Level 2

Kabupaten Trenggalek

Kabupaten SitubondoKabupaten Ponorogo

Kabupaten Magetan

Kabupaten Madiun

Kabupaten Lumajang

Kota Probolinggo

Kota Malang

Kota Madiun

Kota Batu

Kabupaten Kediri

Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Blitar

Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Malang

Kabupaten Jember

Level 3

Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sampang

Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Bangkalan

Bali

Level 2

Kabupaten Jembrana

Kabupaten Bangli

Kabupaten Karangasem

Kabupaten Badung

Kabupaten Gianyar

Kabupaten Klungkung

Kabupaten Tabanan

Kabupaten Buleleng

Kota Denpasar.(RZ/WK)*****

Jokowi Akan Buka Perdagangan Perdana Bursa pada Tahun 2022

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022 pada Senin, 3 Desember 2021.

Merujuk undangan pembukaan perdagangan bursa 2022 kepada media, seremoni pembukaan perdagangan BEI tahun 2022 akan dimulai sekitar pukul 08.35 WIB. Jokowi akan resmikan pembukaan perdagangan BEI pada 08.57 WIB.

Sebelumnya Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan memberikan laporan.

Selanjutnya Jokowi akan menandatangani sertifikat peresmian pembukaan perdagangan BEI 2022 pada pukul 09.07 WIB.  Jokowi pun akan memberikan pidato pada pukul 09.10 WIB. Selain itu, Jokowi pun akan berdialog singkat dengan perwakilan asosiasi pasar modal.

Sepanjang tahun lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu mencatatkan kinerja positif kendati masih dalam suasana pandemi COVID-19. IHSG ditutup turun tipis 0,29 persen ke posisi 6.581,48 pada hari terakhir perdagangan 2021, Kamis 30 Desember 2021.

Akan tetapi, IHSG berhasil menguat 10,08 persen sepanjang 2021 dari posisi 2020 di kisaran 5.979,07. Pada 2021, IHSG menembus rekor baru di level 6.723,39 tepatnya sekitar 22 November 2021, posisi tersebut melampaui IHSG sebelum terjadinya pandemi covid-19.

Kinerja IHSG itu ditopang oleh sejumlah indeks sektor saham yang juta mengalami penguatan. Indeks sektor saham teknologi mencatat penguatan terbesar sepanjang 2021. Indeks sektor saham teknologi melonjak 707,56 persen.

Diikuti indeks sektor saham transportasi dan logistik menguat 67,78 persen, dan indeks sektor saham energi menanjak 45,56 persen.

Sedangkan indeks sektor saham yang alami koreksi antara lain indeks sektor saham consumer non siklikal susut 16,04 persen dan properti real estate susut 19,11 persen. Dari sisi permintaan, sepanjang 2021 investor pasar modal tercatat tumbuh 92,7 persen atau mencapai 7,48 juta SID.

Jumlah itu meningkat hampir tujuh kali lipat dibandingkan akhir 2017. Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), peningkatan jumlah investor didominasi oleh investor domestik yang berumur di bawah 30 tahun yang mencapai sekitar 59,98 persen dari total investor.

Prediksi IHSG pada Senin, 3 Januari 2022

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat pada perdagangan Senin (3/1/2022). Rilis data ekonomi inflasi akan bayangi laju IHSG.

CEO PT Indosurya Bersinar Sekuritas, William Suryawijaya menuturkan, kondisi IHSG setelah melewati tahun penuh tantangan, terlihat masih akan dapat menorehkan prestasi pada 2022. Ia menilai, semangat tahun baru umumnya investor akan mulai mengatur komposisi investasi pada awal tahun.

“Tentunya akan memberikan gairah terhadap pola investasi di pasar modal Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik. Mengawali 2022 dengan semangat baru, optimisme baru, rilis data ekonomi baru yang disinyalir masih dalam kondisi terkendali,” tutur dia.

Ia menambahkan, hal itu akan menjadi salah satu sentimen yang dapat mendorong kembalinya kenaikan IHSG. “Hari ini IHSG berpotensi menguat di kisaran 6.502-6.618,” kata dia.

Dalam laporan PT NH Korindo Sekuritas menyebutkan IHSG masih akan terkonsolidasi pada rentang 6.550-6.620 pada awal pekan ini.

Sebelumnya wall street menutup hari terakhir perdagangan 2021 di zona merah. Meski demikian, tiga indeks acuan tercatat tumbuh sepanjang 2021. Hal itu dipimpin oleh indeks S&P 500 yang naik 26,9 persen, diikuti indeks Nasdaq bertambah 21,4 persen dan indeks Dow Jones menguat 18,7 persen.(RZ/WK)*****

Jokowi Akan Buka Perdagangan Perdana Bursa pada Tahun 2022.

L

INDENPERS MEDIA ISTANA JAKARTA---------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022 pada Senin, 3 Desember 2021.

Merujuk undangan pembukaan perdagangan bursa 2022 kepada media, seremoni pembukaan perdagangan BEI tahun 2022 akan dimulai sekitar pukul 08.35 WIB. Jokowi akan resmikan pembukaan perdagangan BEI pada 08.57 WIB.

Sebelumnya Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan memberikan laporan.

Selanjutnya Jokowi akan menandatangani sertifikat peresmian pembukaan perdagangan BEI 2022 pada pukul 09.07 WIB.  Jokowi pun akan memberikan pidato pada pukul 09.10 WIB. Selain itu, Jokowi pun akan berdialog singkat dengan perwakilan asosiasi pasar modal.

Sepanjang tahun lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu mencatatkan kinerja positif kendati masih dalam suasana pandemi COVID-19. IHSG ditutup turun tipis 0,29 persen ke posisi 6.581,48 pada hari terakhir perdagangan 2021, Kamis 30 Desember 2021.

Akan tetapi, IHSG berhasil menguat 10,08 persen sepanjang 2021 dari posisi 2020 di kisaran 5.979,07. Pada 2021, IHSG menembus rekor baru di level 6.723,39 tepatnya sekitar 22 November 2021, posisi tersebut melampaui IHSG sebelum terjadinya pandemi covid-19.

Kinerja IHSG itu ditopang oleh sejumlah indeks sektor saham yang juta mengalami penguatan. Indeks sektor saham teknologi mencatat penguatan terbesar sepanjang 2021. Indeks sektor saham teknologi melonjak 707,56 persen.

Diikuti indeks sektor saham transportasi dan logistik menguat 67,78 persen, dan indeks sektor saham energi menanjak 45,56 persen.

Sedangkan indeks sektor saham yang alami koreksi antara lain indeks sektor saham consumer non siklikal susut 16,04 persen dan properti real estate susut 19,11 persen. Dari sisi permintaan, sepanjang 2021 investor pasar modal tercatat tumbuh 92,7 persen atau mencapai 7,48 juta SID.

Jumlah itu meningkat hampir tujuh kali lipat dibandingkan akhir 2017. Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), peningkatan jumlah investor didominasi oleh investor domestik yang berumur di bawah 30 tahun yang mencapai sekitar 59,98 persen dari total investor.

Prediksi IHSG pada Senin, 3 Januari 2022

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat pada perdagangan Senin (3/1/2022). Rilis data ekonomi inflasi akan bayangi laju IHSG.

CEO PT Indosurya Bersinar Sekuritas, William Suryawijaya menuturkan, kondisi IHSG setelah melewati tahun penuh tantangan, terlihat masih akan dapat menorehkan prestasi pada 2022. Ia menilai, semangat tahun baru umumnya investor akan mulai mengatur komposisi investasi pada awal tahun.

“Tentunya akan memberikan gairah terhadap pola investasi di pasar modal Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik. Mengawali 2022 dengan semangat baru, optimisme baru, rilis data ekonomi baru yang disinyalir masih dalam kondisi terkendali,” tutur dia.

Ia menambahkan, hal itu akan menjadi salah satu sentimen yang dapat mendorong kembalinya kenaikan IHSG. “Hari ini IHSG berpotensi menguat di kisaran 6.502-6.618,” kata dia.

Dalam laporan PT NH Korindo Sekuritas menyebutkan IHSG masih akan terkonsolidasi pada rentang 6.550-6.620 pada awal pekan ini.

Sebelumnya wall street menutup hari terakhir perdagangan 2021 di zona merah. Meski demikian, tiga indeks acuan tercatat tumbuh sepanjang 2021. Hal itu dipimpin oleh indeks S&P 500 yang naik 26,9 persen, diikuti indeks Nasdaq bertambah 21,4 persen dan indeks Dow Jones menguat 18,7 persen.(RZ/WK)****

Jokowi ; Pandemi Covid-19 Masih Terjadi, Belum Berakhir !

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pandemi Covid-19 secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia. Keputusan tersebut ditetapkan pada 31 Desember 2021.

Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) 24/2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019, seperti dikutip CNBC Indonesia melalui laman Sekretariat Negara, Senin (3/12/2021).

"Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia," tulis diktum kesatu.

Terbitnya Keppres ini didasari pada pertimbangan, bahwa pandemi dan penyebaran Covid-19 sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi dan sosial yang luas di Indonesia.

Menurut aturan ini, pelru ada kepastian hukum yang jelas mengenai belum berakhirnya pandemi Covid-19.

Selanjutnya dalam diktum kedua disebutkan, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

2. UU yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan

3. peraturan perundang-undangan terkait lainnya. "Dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi Corona Virus Disease 2019 beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya," bunyi Diktum Ketiga peraturan yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ini.(RZ/WK)****

Aturan Terbaru Sekolah Tatap Muka 2022.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Pemerintah mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di daerah dengan level PPKM 1, 2 dan 3 mulai Januari 2022. Selain karena kondisi pandemi yang relatif terkendali, pemerintah menilai sudah saatnya siswa sekolah merasakan kembali pengalaman belajar yang sesungguhnya setelah hampir dua tahun hanya belajar di rumah.

Ketentuan soal sekolah tatap muka di masa pandemi ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terbaru. Salah satu keputusannya yakni sekolah di wilayah PPKM level 1 dan 2 dapat menggelar sekolah tatap muka setiap hari dan jumlah siswa 100 persen dengan sejumlah ketentuan.

Lantas, apa saja ketentuan PTM Terbatas di wilayah PPKM level 1-4? Berikut aturan selengkapnya:

PTM Terbatas di Daerah PPKM Level 1-2

1. Untuk sekolah dengan minimal 80% pendidik/tenaga kependidikan dan 50% warga masyarakat lansia sudah divaksinasi dosis 

- Siswa melakukan sekolah tatap muka setiap hari

- Jumlah peserta didik 100% dari kapasitas ruang kelas

- Durasi belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari

2. Untuk sekolah dengan 50-80% pendidik/tenaga kependidikan dan 40-50% warga masyarakat lansia sudah divaksinasi dosis 2:

- Siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari

- Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas

- Durasi belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari

3. Untuk sekolah dengan vaksinasi dosis 2 pada pendidik/tenaga kependidikan kurang dari 50% dan pada warga masyarakat lansia kurang dari 40%:

- Siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari

- Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas

- Durasi belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari

PTM Terbatas di Daerah PPKM Level 3

1. Untuk sekolah dengan minimal 40% pendidik/tenaga kependidikan dan minimal 10% warga masyarakat lansia tingkat kabupaten/kota sudah divaksinasi dosis 2:

- Siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari

- Jumlah peserta didik 50 % dari kapasitas ruang kelas

- Durasi belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari

2. Untuk sekolah dengan vaksinasi dosis 2 pada pendidik/tenaga kependidikan kurang dari 40% dan pada warga masyarakat lansia kurang dari 10%, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

PTM Terbatas di Daerah PPKM Level 4

PTM Terbatas di Daerah PPKM Level 4 tidak diizinkan. Sebagai pengganti, siswa diberikan pembelajaran jarak jauh.

Dalam SKB tersebut juga ada ketentuan bagi guru dan tenaga kependidikan. Yakni:

- Pendidik dan tenaga kependidikan yang menjalankan tugas pembelajaran atau bimbingan saat PTM Terbatas wajib sudah mendapat vaksin Covid-19.

- Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak boleh atau ditunda menerima vaksin Covid-19-19 karena komorbid tidak terkontrol atau kondisi medis tertentu berdasarkan keterangan dokter melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan lewat PJJ

Sementara itu, melalui akun Instagram resminya @kemendikbud.ri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melarang pemerintah daerah (Pemda) menambahkan aturan yang lebih berat bagi sekolah yang menyelenggarakan PTM terbatas sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah wajib mendukung kegiatan sekolah berangsur pulih di daerah yang memenuhi syarat.(RZ/WK)*****

Jokowi Ucapkan Selamat Tahun Baru 2022.

 MEDIA ISTANA, JAKARTA--------Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat tahun baru 2022. Hal itu disampaikannya, melalui akun Instagram pribadinya dengan sebuah video berwarna biru.

Dalam unggahan terbaru akun instagramnya, Jokowi menyampaikan bahwa tahun 2021 telah berlalu di tengah perjuangan masyarakat yang harus bangkit. Dia pun merinci mulai dari pandemi, resesi, dan ketidakpastian yang tinggi dalam video berlatar biru.

"Tahun 2021 telah berlalu bersama segenap ujian bagi bangsa ini. Ada pandemi, resesi, juga ketidakpastian yang tinggi," tulis Jokowi,baru- baru ini.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa hal tersebut menjadikan kekuatan yang menyatukan. Jokowi meminta untuk menyongsong tahun 2022 dengan semangat baru, bekerja untuk Indonesia Maju.

"Semua ujian itu telah menempa bangsa yang besar ini. Menguatkan kita. Menyatukan kita. Dengan tempaan itu, kita menyongsong tahun 2022 dengan semangat baru, bekerja untuk Indonesia Maju," tambanya.(RZ/WK)****

Gibran soal Gelar Wali Kota Terpopuler Saya Maunya Prestasi.

INDENPERS MEDIA ISTANA, ----------Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka lebih memilih jadi yang berprestasi ketimbang terpopuler alias terpegah. 

"Saya maunya prestasi aja. Kalau terpegah, semua bisa terpegah," katanya saat ditemui di Balai Kota Solo, baru- baru ini.

Ia juga tidak menganggap sebutan wali kota terpopuler sebagai kelebihan dibanding kepala daerah lain. Ia mengaku masih banyak kepala daerah lain yang lebih berpengalaman memimpin.

"Enggak lah. Saya kan masih anak baru di sini," katanya.

Kendati demikian, Gibran tak menampik popularitasnya dapat membawa dampak positif bagi Kota Solo. Dengan semakin banyaknya berita tentang Gibran, nama Kota Solo dapat dikenal publik yang lebih luas.

"Ya efeknya baik untuk Kota Solo, untuk promosi pariwisata. Kan agenda-agenda event yang ada di Solo bisa terangkat semua," katanya.

Sebelumnya, Gibran dinyatakan sebagai wali kota terpegah sepanjang 2021 oleh Indonesia Indicator (I2). Menggunakan kecerdasan buatan (AI), perusahaan intelijen media itu mencatat Gibran diberitakan sebanyak 28.779.574 kali di 6.470 media siber di tanah air.

Popularitas Gibran tinggi karena sering dikaitkan dengan ayahnya, Presiden Joko Widodo. Namun pemberitaan Gibran sendiri lebih didominasi kebijakan hingga aksi blusukannya dalam penanganan Covid-19.

Gibran juga menjadi sorotan media saat dinyatakan positif Covid-19 hingga harus menjalankan tugas wali kota selama menjalani masa karantina di rumah dinasnya di Loji Gandrung.(RZ/WK)***