IMF Bilang Ekonomi Dunia Sudah Resesi, Apa Kata BI? Ada Apa Ya.

Jakarta.----------- Dana Moneter Internasional (IMF) menilai saat ini perekonomian dunia sudah resesi.

"Kami memperkirakan ada pemulihan pada 2021, bahkan mungkin dalam kisaran yang lumayan tinggi. Syaratnya, kita harus sukses meredam penyebaran virus ini di mana pun dan kita mampu mencegah masalah likuiditas agar tidak melebar menjadi isu penyelamatan (solvancy)," ungkap Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana IMF, dalam keterangan pers usai pertemuan International Monetary and Financial Committee (IMFC).

Bagaimana pandangan Bank Indonesia? Apakah proyeksi IMF akan membuat MH Thamrin mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik (lagi)?

Merespons proyeksi IMF, Gubernur BI perry Warjiyo mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah. Akan dikaji sejauh mana dampak resesi perekonomian global (jika terjadi) terhadap perekonomian nasional.

"Kami terus berdiskusi intens dengan pemerintah, kami berdiskusi ini terutama dengan Menteri Keuangan. Bagaimana melihat resesi global dan dampak langsungnya ke Indonesia, tidak hanya masalah perdagangan dan juga mobilitas manusia, baik langsung dan tidak langsung," kata Perry kata Perry Warjiyo, Gubernur BI, dalam briefing perkembangan ekonomi terkini, Selasa (31/3/2020).

Saat ini, ungkap Perry, BI dan pemerintah sedang melakukan finalisasi proyeksi ekonomi terbaru. Termasuk apakah ada kebutuhan untuk stimulus fiskal yang lebih besar.

"Nanti akan diumumkan resmi oleh pemerintah. Akan saya sampaikan lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, BI sudah mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 dari 5-5,4% menjadi 4,2-4,6%. ( RZ/ WK )***

Pimpin Ratas Soal Mudik, Presiden: Fokus Kita Mencegah Meluasnya Covid-19.

Bogor.--------Mudik saat Idulfitri atau Lebaran merupakan tradisi yang melibatkan mobilitas orang yang sangat banyak di Indonesia. Sebagai gambaran, pada tahun 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia.

Saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi bersama jajarannya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa di tengah pandemi virus korona atau Covid-19, mobilitas orang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19.

"Bahkan laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, baru-baru ini.

Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, ujar Presiden, telah terjadi percepatan arus mudik terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta ke Provinsi Jawa Timur.  Selama 8 hari terakhir ini tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY.

"Ini belum dihitung arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainnya misalnya kereta api maupun kapal, dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi," kata Presiden.

Karena itu, Kepala Negara menekankan beberapa hal, yaitu pertama, fokus pemerintah saat ini adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kedua, demi keselamatan bersama, Presiden juga meminta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah. Menurutnya, imbauan-imbauan saja tidak cukup untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Saya melihat sudah ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi tapi menurut saya juga imbauan-imbauan seperti itu juga belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini," kata Presiden.

Ketiga, Presiden melihat bahwa arus mudik yang terlihat lebih dini bukan karena faktor budaya, tetapi karena memang terpaksa. Misalnya, banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah.

"Karena itu, saya minta percepatan program social safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor formal, dan para pekerja harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha  kecil, betul-betul segera dilaksanakan di lapangan. Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari," kata Presiden.

Keempat, untuk keluarga yang sudah terlanjur mudik, Presiden meminta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan pengawasannya. Menurutnya, pengawasan di daerah masing-masing merupakan hal yang sangat penting.

"Saya juga menerima laporan dari Gubernur Jawa tengah, Gubernur DIY bahwa di provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik di desa maupun di kelurahan bagi para pemudik. Ini saya kira juga inisiatif yang bagus," kata Presiden.

Presiden juga mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan tersebut dilakukan secara terukur, tidak sampai menimbulkan langkah-langkah penapisan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung.

"Terapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa," tandasnya. ( RZ/ WK )***

PLN Siap Laksanakan Kebijakan Pemerintah Bebaskan Tagihan Pelanggan 450 VA Dan Diskon 50% Pelanggan 900 VA.

Jakarta.-----– PLN mendukung penuh kebijakan Pemerintah untuk membebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan memberikan diskon 50 persen bagi 7 Juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. Keringanan biaya listrik ini akan berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.

“Kebijakan pembebasan tagihan untuk pelanggan 450VA dan keringanan tarif listrik 50% tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN. Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo,” tutur Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Dirinya menambahkan, adanya kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi global Covid-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian. Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyakarat yan gpaling terdampak pandemi.

“Saat ini masyarakat diimbau untuk tetap di rumah. Berkegiatan di rumah. Tujuannya untuk mencegah penularan yang makin luas. Pembebasan dan diskon tarif listrik ini diharapkan dapat mendukung hal tersebut. Jadi masyarakat, khususnya yang tidak mampu, tidak harus khawatir dalam menggunakan listrik selama musim yang sulit ini,” pungkas Zulkifli. ( RZ/WK)***

Berjibaku Lawan Penyebaran Covid-19, 690 Ribu Liter Cairan Disinfektan Basahi Wilayah Kalbar.

PONTIANAK, KALBAR – Menindaklanjuti perintah Kapolri yang tertuang dalam Telegram bernomor ST/1008/III/KES.7/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang penyemprotan disinfektan secara massal, Polda Kalbar mengerahkan seluruh sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pemerintah melawan penyebaran virus Covid-19, baru-baru ini.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto S.H.,M.Si mengutarakan, setidaknya ada 1.222 kendaraan digunakan untuk menyemprotkan cairan disinfektan di wilayah Kalbar.

“Sebagai bentuk Polri mengutamakan kesalamatan masyarakat, pada hari ini Selasa 31 Maret 2020, secara serentak diwilayah Polda Kalbar hingga jajaran melakukan penyemprotan cairan disinfektan” tuturnya

“Kendaraan seperti water canon semua diturunkan, dari tingkat Polda hingga Polres jajaran. Dan kendaraan lainnya yang dimodifikasi atau ditambah untuk mengangkut cairan disinfektan totalnya ada 1.222 kendaraan” jelasnya

Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto S.H.,M.Si juga menambahkan, setidaknya pada hari ini 690.883 liter cairan disinfektan membasahi Kalimantan Barat. Mulai dari ruas jalan, hingga tempat tempat vital lainya. Dengan harapan dapat mencegahan penyebaran virus Covid-19.

“Tidak ada kata lain, kecuali demi kebaikan bersama. Seluruh warga negara Indonesia khususnya masyarakat Kalbar. Semoga dengan penyemprotan disinfektan secara massal kita dapat mencegah bahkan mematikan virus yang meresahkan ini” harapnya

Kapolda Kalbar melanjutkan dalam kegiatan penyemprotan massal ini juga melibatkan unsur Pemerintah Daerah, TNI dan instansi terkait lainya

Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto S.H.,M.Si juga menyebutkan, dalam penyemprotan massal ini melibatkan 7.886 personel gabungan.

Terakhir, Kapolda Kalbar juga tidak henti hentinya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kalbar untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait pencegahan Covid-19. Ia meminta agar masyarakat sebisa mungkin untuk tetap dirumah dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan.(Kabid Humas Polda Kalbar / RZ/ WK )***

LANGKAH PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STIMULUS EKONOMI MENGHADAPI DAMPAK COVID19.

Jakarta.
Bapak, Ibu dan Saudara-saudara Se-Bangsa dan Se-Tanah Air..

1. Penyebaran pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga masalah kemanusiaan yg berdampak pada  aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara kita.

2. Karena situasi yang kita hadapi adalah situasi kegentingan yang memaksa , kebutuhan yang mendesak, maka Pemerintah memutuskan  untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau PERPPU.

3. Setelah berbicara dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK, dan Kepala LPS. PERPPU yang akan dikeluarkan Pemerintah  berisikan:

• kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan
• melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020
• serta  memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

4. Terkait penangan Covid19 dan dampak ekonomi keuangan - saya menginstruksikan:

• Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Cofid-19 adalah sebesar Rp.405,1 Triliun.
• Dari angka itu, Rp.75 Triliun untuk bidang kesehatan, Rp.110 Triliun untuk Social Safety Net, Rp.70,1 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp.150 Triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta  pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

5. Prioritas pertama, penyiapan anggaran untuk dukungan untuk bidang kesehatan sebesar  Rp.75 Triliun akan digunakan untuk:

• Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD
• Pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti: test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
• Upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet.
• Insentif dokter (spesialis Rp.15 juta/bulan), dokter umum (Rp.10 juta), perawat Rp.7.5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp.5 juta.
• Santunan kematian tenaga medis Rp. 300 juta
. Dukungan tenaga medis, serta
. Penanganan kesehatan lainnya.

6. Prioritas kedua adalah penyiapan anggaran untuk perlindungan sosial:

• PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25%)
• Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat naik dari Rp.150.000 menjadi Rp. 200.000  selama 9 bulan (naik 33 persen)
• Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 T menjadi 20 triliun untuk bisa meng cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif  pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan 1 juta.
• Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.
• Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu
• Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 Triliun.

7.  Prioritas ketiga adalah penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi;

• PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100 %.
• Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah
• Pengurangan PPH 25  sebesar 30% untuk sektor tertentu  Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah
• Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.
• Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.
• penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022.
•  Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.

8. Selain itu, dilakukan kebijakan non fiskal seperti penyederhanaan Lartas ekspor, Penyederhanaan Lartas Impor, percepatan  layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem.

9. Kita juga mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan bersama Bank Indonesia dan  OJK untuk memberi daya dukung pada perekonomian dan menjaga stabilitas.

• Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter…melalui kebijakan intensitas triple intervention, menurunkan rasio Giro Wajib Minimun Valuta Asing Bank Umum Konvensional, memperluas underlying transaksi bagi investor asing, dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi.
• Begitu juga OJK memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai 10 Milyar berdasarkan ketepatan membayar
• Dan Restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit.
• Restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar.

10.  Pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refokusing dan realokasi belanja untuk penanganan covid-19, melakukan penghematan belanja (belanja K/L maupun TKDD) yang tidak prioritas sesuai perubahan kondisi tahun 2020 - sehingga dilakukan penghematan Rp. 190 Triliun dan termasuk realokasi cadangan sebesar Rp. 54,6 Triliun.

11. PERPPU juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan akan mencapai 5,07 %.

• Karena itu perlu relaksasi kebijakan defisit APBN diatas 3 %
• Namun relaksasi defisit hanya untuk 3 tahun (tahun 2020, 2021 dan 2022)
• Setelah itu kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3 % mulai tahun 2023.

12. Terakhir, PERPPU  ini akan segera saya tandatangani sehingga sudah bisa dilaksanakan.

• Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,.akan disampaikan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi Undang-undang. (RZ/WK)****

Cegah Covid-19, Yonbekang Kostrad Disinfektan Lingkungan.

Jakarta.------------- - Upaya mencegah penyebaran virus corona (covid-19), dilakukan  Yonbekang 2 Kostrad dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh area lingkungannya.

Hal tersebut disampaikan Danyon Bekang 2 Kostrad, Letkol Cba Firmanuddin Lilawangsa, S.I.P., dalam rilis tertulisnya di Malang, baru-baru ini.

Dikatakan Danyon, kegiatan penyemprotan ini dilakukan secara menyeluruh dilingkungan Yonbekang 2 Kostrad untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran virus corona.

“Kita lakukan penyemprotan di ruangan perkantoran, gudang, tempat ibadah, kendaraan dan peralatan materiil yang ada,” kata Firmanuddin.

“Termasuk juga di lingkungan tempat tinggal anggota kita,” tambahnya.

Dalam mencegah penyebaran virus corona ini di lingkungannya, dijelaskan Danyon setiap personel dan tamu juga wajib terlebih dahulu disemprotkan cairan disinfektan tersebut.

“Untuk personel dan tamu, kita siapkan petugas kesehatan untuk pengukuran suhu tubuh”, ucap Firmanuddin.

“Juga kita siapkan tenda sterilisasi, dimana personel dan tamu disemprotkan cairan disinfektan sebelum memasuki lingkungan kita,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, satuan juga menghimbau para prajurit dan keluarganya, agar selalu menjaga kebersihan diri, lingkungan tempat  kerja, dan tempat tinggalnya.

“Di setiap ruangan perkantoran, kita siapkan sarana cuci tangan dengan sabun dan antiseptik,” ujar  Firmanuddin.

“Agar kebersihan diri personel tetap terjaga sebelum dan sesudah beraktivitas,” jelasnya.

Selanjutnya Danyon juga mengharapkan agar setiap prajuritnya dan keluarga mematuhi dan mengikuti arahan yang telah diberikan.

“Seperti melaksanakan anjuran untuk melakukan social distancing, tidak keluar rumah atau bepergian ke tempat keramaian, menjaga jarak bila bertemu siapapun, hindari jabat tangan dan gunakan masker,” jelas Firmanuddin.

“Selain itu, tetap menjaga kesehatan dengan olahraga, dan konsumsi makanan yang bergizi,” tambahnya.

“Harus kita patuhi bersama, sehingga pencegahan penyebaran virus ini dapat berjalan seperti yang kita harapkan semua,” pungkasnya. (Dispenad/ RZ/WK)****

Presiden Minta Aturan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Skala Besar Disiapkan.

Jakarta.------------Pemerintah terus berupaya untuk menangani pandemi virus korona atau Covid-19 di Indonesia, termasuk memutus rantai penyebarannya. Presiden Joko Widodo meminta agar kebijakan pembatasan sosial maupun pembatasan fisik berskala besar dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. 

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas yang digelar secara telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 30 Maret 2020.

"Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat," kata Presiden.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelaku usaha, dan pekerja informal.

"Ini nanti yang akan segera kita umumkan kepada masyarakat," imbuhnya.

Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar tersebut,  Presiden meminta agar segera disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas sebagai panduan-panduan untuk provinsi, kabupaten, dan kota. Presiden kembali mengingatkan bahwa kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah.

"Saya berharap seluruh menteri memastikan bahwa pemerintah pusat-pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama, harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama, semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung, baik dari dampak kesehatan maupun dampak sosial ekonomi yang ada," tandasnya. ( RZ/ WK )***

Satgas Raider 300 Tingkatkan Keamanan Serta Cegah Kriminalitas Di Papua.

Papua.-------------Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Kalibom dan anggota Kepolisian Polsek Waris bekerja sama melaksanakan pemeriksaan seluruh kendaraan yang melintas di jalan trans Papua di wilayah Distrik Waris.

Hal tersebut yang disampaikan Dansatgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Letkol Inf Ary Sutrisno S.I.P dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Keerom, Papua. Selasa (31/3/2020)

Di jelaskan Dansatgas, untuk personel Satgas Raider 300 supaya melaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan di setiap wilayah binaan Pos jajaran Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, untuk membantu menekan peredaran miras dan ganja serta illegal loging di wilayah Kabupaten Keerom, supaya terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat perbatasan.

Kegiatan pemeriksaan kendaraan yang di pimpin Letda Inf Iwan Gunaesi beserta 6 anggota yang bekerja sama dengan Polsek Waris Bripka Ahmad ini dilakukan untuk membatasi ruang gerak dari pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan illegal loging dan menekan peredaran miras dan ganja diwilayah Kabupaten Keerom pada umumnya dan khususnya di Kampung Kalibom yang merupakan wilayah binaan Pos Kalibom.

Ucapan terima kasihpun disampaikan oleh Bapak Angel May (24) warga dari Kampung Kalimao yang sedang melintas kepada anggota Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Kalibom dan Kepolisian Polsek Waris yang telah melaksanakan pemeriksaan kendaraan yang melintas untuk menekan peredaran miras dan ganja diwilayah papua. (  Papen Satgas Raider 300/RZ/WK)****

Luhut: Hari ini Jokowi Putuskan Darurat Sipil Covid-19.

Jakarta.------- - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) buka suara soal pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan. Dalam konferensi pers kemarin, Presiden Joko Widodo bilang apabila keadaan sangat memburuk, maka dapat menuju darurat sipil.

Dalam rilis video Kemenko Marves, Selasa (31/3/2020), Luhut memberikan penjelasan terkait hal itu.

"Kita putuskan hari ini. Presiden tidak mau buru-buru membuat keputusan apalagi yang belum pernah kita alami. Karena dalam undang-undang tak ada soal virus (Covid-19) ini, hanya soal bencana alam. Apakah ini bisa dikategorikan bencana alam, kita lihat," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut juga mengatakan tidak ada istilah lockdown di Indonesia. Ia pun menyinggung tidak semua negara berhasil menerapkan lockdown.

"Hanya China yang berhasil. Setiap negara cari modelnya masing-masing. Jangan buru-buru menghakimi, memberikan komentar yang tidak pas," kata Luhut.

Kemarin, Jokowi mengungkapkan akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan. Apabila keadaan sangat memburuk, maka dapat menuju darurat sipil.

Lalu, apa itu darurat sipil?

Seperti dilaporkan detik.com, Senin (30/3/2020), darurat sipil merupakan status penanganan masalah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Perppu yang ditandatangani Presiden Sukarno pada 16 Desember 1959 itu Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957.

Dalam perppu itu dijelaskan 'keadaan darurat sipil' adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara. Berikut ini bunyi pasal dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1953 ini.

Pasal 1

(1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa penguasa keadaan darurat sipil adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat. Dalam keadaan darurat sipil, presiden dibantu suatu badan yang terdiri atas:

1. Menteri Pertama;

2. Menteri Keamanan/Pertahanan;

3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

4. Menteri Luar Negeri;

5. Kepala Staf Angkatan Darat;

6. Kepala Staf Angkatan Laut;

7. Kepala Staf Angkatan Udara;

8. Kepala Kepolisian Negara.

Namun presiden dapat mengangkat pejabat lain bila perlu. Presiden juga bisa menentukan susunan yang berlainan dengan yang tertera di atas bila dinilai perlu.

Di level daerah, penguasaan keadaan darurat sipil dipegang oleh kepala daerah serendah-rendahnya adalah kepala daerah tingkat II (bupati/wali kota). Kepala daerah tersebut dibantu oleh komandan militer tertinggi. ( RZ/ WK )***

Jokowi: Listrik Gratis untuk Warga Miskin Selama 3 Bulan!.

Jakarta.------ Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan keringanan kepada warga kurang mampu selama pandemi corona berlangsung di Indonesia.

Salah satunya di sektor kelistrikan, Jokowi memutuskan listrik untuk 24 juta pelanggan miskin dengan daya 450 VA akan digratiskan selama 3 bulan ke depan.

"Gratis selama 3 bulan ke depan, mulai dari April, Mei, Juni 2020," ujar Jokowi, saat menggelar jumpa pers di Istana Bogor, Selasa (31/3/2020).



Kemudian, keringanan juga akan diberikan kepada pelanggan listrik 900 VA yang jumlahnya 7 juta pelanggan. Keringanan berupa potongan tarif listrik. "Diskon 50% , artinya hanya bayar separuh untuk April, Mei, dan Juni," jelasnya.

Sejumlah insentif ini diberikan Jokowi untuk menyangga kehidupan rakyat kurang mampu atau miskin selama pandemi berlangsung. Selain tarif listrik, Jokowi juga memberikan paket insentif lainnya berupa kartu sembako, kartu prakerja, program PKH dan lainnya.  (RZ/ WK )****

Tak Mau Lockdown, Jokowi: Kita Tak Bisa Tiru Negara Lain.

Jakarta.------------ - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih kebijakan untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bukan karantina wilayah yang diambil Jokowi.

"Kita harus belajar dari pengalaman negara lain. Kita tidak bisa menirunya begitu saja," kata Jokowi usai Ratas Sidang Kabinet, Selasa (31/3/2020).

Jokowi mengatakan, setiap negara memiliki ciri khas masing-masing. Baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, hingga kondisi geografis.

"Serta kemampuan fiskalnya juga berbeda," kata Jokowi.

"Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi, semua harus dihitung, dikalkulasi dengan cermat, dan inti kebijakan kita sangat jelas yakni pertama adalah kesehatan masyarakat," paparnya kembali. ( RZ/ WK )***

Kabaharkam Polri Ikuti Rapat Virtual Komisi III DPR RI dengan Kapolri.

Jakarta.-------- - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH, MH, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan Covid-19 Tahun 2020, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Pol Drs Idham Azis MSi, melalui video conference dari Ruang Rapat Baharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2020.

Selain Kabaharkam Polri, hadir juga seluruh pejabat utama Baharkam Polri. Dari tempat lain, rapat itu juga diikuti oleh para Kapolda dan para pejabat utama Mabes Polri.

Rapat virtual ini membahas mengenai langkah-langkah Polri dalam melakukan pengamanan terhadap penanganan Covid-19 atau penyakit virus Corona baru di seluruh wilayah Indonesia.

Rapat dimulai dengan paparan dari Kapolri terkait apa yang sudah dilakukan dalam penanganan Covid-19. Selanjutnya dilakukan tanya-jawab dari anggota Komisi III DPR RI kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

Rapat virtual tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi lll DPR RI mendesak Kapolri agar berkoordinasi lebih intensif dengan BNPB, Satgas Gugus percepatan dan penanganan Covid 19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, TNI, dan seluruh stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan operasi terpusat kontinjensi dalam rangka penanganan Covid-19.

2. Komisi lll DPR RI mendukung Polri dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya berita bohong hoaks yang provokatif dan mendorong Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber yang memanfaatkan isu Covid-19, penjarahan, penimbunan bahan pangan/sembako dan alat pelindung diri (APD) dan terus melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran Covid-19 dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

3. Komisi lll DPR RI mendesak Kapolri untuk memperhatikan dan menjaga dampak wabah pandemik Covid-19 terhadap perekonomian nasional seperti jalur-jalur ekspor dan impor, produksi, bahan-bahan pokok peralatan kesehatan, kerawanan sosial, dalam rangka penegakan hukum pencegahan wabah pandemik Covid-19. (RZ/ WK)****

Kementan Pantau Ketat Pasokan Cabai di Tengah Pandemi Corona.

Jakarta.------- - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan terus menjaga suplai pangan untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat tercukupi. Salah satu yang dijaga ketat pasokannya adalah cabai.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menggerakkan seluruh jajarannya untuk tetap bekerja ditengah-tengah pandemi Covid-19. Meskipun diberlakukan bekerja di rumah "Work From Home (WFH), tak menjadi alasan dalam memantau dan memastikan ketersediaan pangan.Salah satunya untuk komoditas aneka cabai.

Direktorat Jenderal Hortikultura di bawah arahan Mentan memantau pertamanan dan produksi di seluruh wilayah. Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto mengatakan, saat ini hingga pasca Idul Fitri nanti ketersediaan dan pasokan cabai aman dan cukup.

"Berdasarkan data Early Warning System (EWS) diprediksi produksi cabai dibandingkan dengan kebutuhannya secara nasional masih surplus," kata Prihasto dalam pernyataan resminya, Senin (30/3).

Adapun perkiraan produksi aneka cabai bulan maret ini 203.057 ton dengan keutuhan 174.219 ton sehingga surplus 28.838 ton. Kemudian produksi bulan april 217.588 ton dengan kebutuhnan 178.594 ton sehingga surplus 38.994 ton.

Selanjutnya produksi bulan Mei 217.258 ton dengan kebutuhan 182.634 ton sehingga surplus 34.624 ton. "Begitu juga produksi bulan Juni 196.644 ton dengan kebutuhan174.219 ton sehingga surplus 22.425 ton," katanya, pada hari Senin ( 30/3/2020 )

"Kami juga sudah mengecek kebenaran kondisi eksisting di lapangan melalui telephon, foto open camera dan video pada beberapa wilayah sentra utama," katanya.

Ia mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak perlu panik. Produksi dan distribusi tidak terganggu dengan wabah covid ini.

Pihaknya juga telah mengandeng beberapa startup yang bergerak dibidang penjualan online seperti Sayur Box, Tani Hub, Kedai Sayur untuk memasarkan hasil panen petani hingga ke konsumen.

"Ini untuk memudahkan petani dalam menjual produknya dan memudahkan konsumen memperoleh kebutuhan pangan walau tetap di rumah," jelasnya.

Sementara itu Suyono, Petani sekaligus pelaku usaha cabai asal Kediri, Jawa Timur membenarkan hal tersebut. Pihaknya mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir.

"Nggak usah khawatir, Pasokan cabai khususnya untuk cabai rawit merah cukup besar, karena akhir bulan ini sd awal april sudah mulai banyak cabai yang siap panen. Untuk pendistribusiannya juga tetap lancar meskipun ada zona merah pandemi corona," ujar Suyono. ( RZ/WK )****

Stop Penyebaran Covid-19, Kodam XII/Tpr Semprotkan Disinfektan.

Kubu Raya.------ Sebagai salah satu bentuk upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau Covid 19, Kodam XII/Tanjungpura melakukan penyemprotan di lingkungan Asrama Militer milik Kodam XII/Tpr. Hari ini penyemrotan dilaksanakan di Asrama Militer Sudirman dan Asrama Militer Gatot 2, Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kubu Raya, pada hari Senin ( 30/3/2020 ).

Dengan menggunakan Sepeda Motor roda tiga yang telah dimodifikasi, personel Denmadam XII/Tpr berkeliling melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kompleks kedua asrama. Bahkan perumahan masyarakat di dekat asrama juga tak luput dari penyemprotan.

Kepala Penerangan Kodam XII/Tpr, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, S.Sos mengatakan, penyemprotan ini sudah dilakukan kedua kalinya. Hal ini sebagai langkah awal pencegahan virus corona. Menurutnya upaya tersebut harus dimulai dari lingkungan sendiri, sebagaimana yang telah diprogramkan oleh TNI dan Pemerintah dalam rangka penanganan wabah Covid-19.

"Selain tujuannya untuk melindungi personel kami sendiri, tentunya kegiatan ini juga untuk memberi contoh kepada masyarakat untuk ikut bersama memerangi wabah corona ini," kata Kapendam.

Kapendam XII/Tpr, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, S.Sos., mengharapkan kepada seluruh personel dan keluarga besar Kodam XII/Tpr untuk tetap selalu membiasakan pola hidup sehat.

"Selalu jaga kesehatan, menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan serta disiplin melakukan physical distancing," tutup Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, S.Sos. (Pendam XII/Tpr/RZ/WK)***

Pendistribusian APD dan Logistik, Solusi Atasi Krisis Covid-19 l 60" TNI AD.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jakarta.-----------Pada teleconference baru-baru ini yang dilakukan kembali oleh Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Panglima TNI serta Sekjen Kemhan, membahas tentang pembaharuan informasi terkait dukungan APD, rapid test, penggunaan media komunikasi dan pendistribusian logistik serta solusi mengatasi krisis yang disebabkan Virus Covid-19
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Saya memberikan kewenangan kepada RSPAD untuk menggunakan dana BLU dalam pengadaan suplai serta peralatan yang dibutuhkan dalam menghadapi Covid-19,” ujar Jenderal Andika Perkasa dalam teleconference di Mabesad
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Pemantauan APD yang didatangkan Kemhan, pengadaan cepat laboratorium rapid test serta perlengkapannya, training petugas medis untuk menggunakan ventilator, penggunaan media komunikasi dari pusat (RSPAD) ke 68 RSAD dan pendistribusian logistik yang sudah ada, diinventarisir dengan baik, serta arahan solusi dan Sekjen Kemhan kepada Andika dan Panglima TNI tentang upaya mempertahankan logistik untuk jangka Panjang, dengan cara mulai melakukan penanaman bibit bahan pokok utama
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“20 ton APD yang kita terima, jangan sampai 68 Rumah Sakit TNI AD (RSAD) tidak dialokasikan. Logistik yang sudah kita punya, harus dapat di manage. Jangan sampai ada yang menimbun untuk diri sendiri, inventarisir semua yang ada,” tegas Kasad
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Pemantauan yang dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa kepada RSPAD dan 68 RSAD lainnya serta dukungan tempat tinggal sementara bagi petugas medis yang diberikan, demi menjaga kestabilan baik dalam komunikasi maupun pergerakan petugas medis dalam menangani dan memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Kalau ada yang ragu untuk mensinkronisasikan komunikasi dari 68 RSAD kepada RSPAD lapor saya,’’ pungkas Jenderal TNI Andika Perkasa.(Nandang Hermawan/ RZ/WK.)******

Pro Kontra Warga Soal Penutupan Jalan Protokol di Kota Semarang. Ada Apa Ya ?

Semarang. Jawa Tengah.--------- - Bakal diberlakukan penutupan jalan di ruas jalan protokol di Semarang, menuai beragam komentar dari masyarakat.
Seperti yang diutarakan Rohim, dia menuturkan penutupan jalan sebenarnya tidak perlu dilakukan lantaran hanya akan mempersulit driver online seperti dirinya.
"Saya pribadi tidak setuju peraturan itu, bikin susah saja, persoalan Corona tergantung kesadaran masing-masing orang," jelasnya saat dihubungi Tribunjateng.com, Minggu (29/3/2020), kemarin malam.

Berbeda dengan Rohim, warga Genuk, Dimas Aji mengungkapkan setuju dengan kebijakan tersebut lantaran demi kebaikan bersama.

Namun dia menyayangkan kebijakan tersebut kurang dilakukan sosialisasi sehingga pada penerapan awal kemungkinan banyak warga yang kecewa.
"Saya ini malah baru tahu, berarti tugas pemerintah dan kepolisian beri informasi kebijakan ini ke masyarakat agar mereka tahu dan menyadari kebijakan ini demi kepentingan bersama," ungkapnya.
Sedangkan warga Ngaliyan, Wahyu Tyo menegaskan mendukung aturan penutupan jalan di ruas penting di Semarang.
Pasalnya daerah tersebut merupakan jalur strategis yang menjadi tempat orang berkerumun.

"Tetapi Polisi dan Dishub juga harus memperhatikan titik-titik keramaian di pinggiran kota Semarang, jangan hanya di pusat kota saja," pintanya.
Warga Tembalang, Irfandi mengatakan, langkah-langkah pemkot Semarang dan Satlantas Kota Semarang memang perlu didukung oleh segenap masyarakat Kota Semarang sebab langkah tersebut adalah upaya mencegah penyebaran virus Corona.

Artinya langkah yang diambil demi menjaga keselamatan warga.
"Saya sih setuju, kalau bisa 24 jam penuh saja diberlakukan," terangnya.
Irfan menambahkan warga Semarang harus lebih memperhatikan anjuran pihak pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras menekan penyebaran virus Corona.
"Sejauh peraturan itu masuk akal demi keselamatan bersama, sebagai warga kami hanya bisa mematuhi dan mendukung," paparnya.
Tutup Jalan Protokol
Sebelumnya diberitakan, Satlantas Polrestabes Semarang bersama Dishub Kota Semarang nanti sore bakal menutup setidaknya lima ruas jalan protokol di Semarang.
Penutupan jalan dilakukan Minggu (29/3/2020) kemarin malam mulai pukul 18.00 WIB.
Ruas Jalan protokol yang ditutup meliputi Jalan Pandanaran - Simpang Lima, Jalan Pemuda, Gajah Mada, Jalan Pahlawan Videotron, dan Jalan Ahmad Yani-Simpang Lima.
"Betul kami bersama Pemkot Kota Semarang sepakat melakukan penutupan sebagai langkah memaksa orang untuk berdiam diri di rumah," ungkap Kasatlantas Polrestabes Semarang, AKBP Yuswanto Ardi.
Kebijakan penutupan jalan yang diambil oleh pihaknya, menurut Ardi sebagai upaya Polri mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran virus Corona.
Cara tersebut berupa menutup ruang-ruang yang berpotensi menarik atau menjadi tujuan orang berpergian dari luar rumah seperti pusat perbelanjaan, restoran, bioskop, coffe shop dan sebagainya.
"Kami menekan semaksimal mungkin aktifitas masyarakat yang tidak terlalu penting seperti pergi ke mall, shoping, nonton film, ngopi, dan lainnya yang merupakan kebutuhan tersier."
"Sedangkan kebutuhan primer masyarakat seperti berbelanja sembako, menurut kami bisa dilakukan di minimarket atau warung kelontong yang tentunya pasti ada di dekat lingkungan masing-masing," bebernya.
Ardi menjelaskan langkah terbaik saat ini dalam memutus rantai penyebaran virus Corona yakni masyarakat harus berdiam diri di rumah. (RZ/ WK)****

Kepala Rutan Kelas II B Kota Salatiga Daniel Kristianto saat membagikan vitamin kepada sejumlah narapidana.

Salatiga. Jawa Tengah.------- Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kota Salatiga memberikan tambahan multivitamin sebanyak 3 kali sehari bagi ratusan narapidana.
Ini tidak lain untuk mencegah penularan virus Corona (Covid-19).
Kepala Rutan Kelas II B Kota Salatiga Daniel Kristianto mengatakan semenjak mewabahnya virus covid-19 akses masuk rutan dan jadwal besuk ditiadakan.
"Tidak hanya itu, kami juga menyediakan fasilitas kotak sterilisasi."

"Secara khusus para narapidana juga diberikan tambahan multivitamin penguat daya tahan tubuh 3 kali sehari," terangnya kepada Tribunjateng.com, baru-baru ini.

Menurut Daniel, sejumlah kebijakan yang diberlakukan itu tidak lain sebagai penguat daya tahan tubuh para narapidana agar tidak tertular virus covid-19.
Dikatakannya, semula penambahan vitamin hanya berlaku sebulan sekali bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga binaan.

"Sekarang kami perketat akses masuk termasuk untuk petugas rutan karena mereka bergantian jaga."
"Tujuannya agar steril, lalu jadwal kunjung kami tiadakan dan ganti layanan video call," katanya.
Ia menambahkan, protokol itu mulai diberlakukan sejak mewabahnya virus Corona dan adanya orang Indonesia dinyatakan positif.
Pihaknya berharap keluarga narapidana dapat memahami kebijakan tersebut karena demi menjaga keselamatan warga binaan agar tetap sehat selama menjalani hukuman.
"Sementara vitamin kami adakan secara mandiri, kami berharap nanti mendapat bantuan."
"Karena kalau membeli juga terbatas jumlahnya," ujarnya.

Kepala Rutan Kelas II B Kota Salatiga Daniel Kristianto saat membagikan vitamin kepada sejumlah narapidana, Minggu (29/3/2020). (Tribun Jateng/ M Nafiul Haris)
Dirinya menyatakan kotak sterilisasi yang terpasang merupakan hasil karya warga binaan.
Bagi masyarakat Salatiga atau pihak terkait membutuhkan pembuatan kotak sterilisasi Rutan Salatiga sangat terbuka dan bersedia membantu.
Sementara total narapidana berjumlah 160 orang.
Selama pandemi Covid-19 berlangsung Rutan Salatiga tidak bersedia menerima limpahan narapidana dari daerah lain dengan alasan kesehatan.
"Nah, kami sampaikan juga box sterilisasi itu produksi warga binaan."
"Jika ada yang ingin dibuatkan kami bersedia asalkan disiapkan bahannya."
"Ijinkan mereka (narapidana) turut menjadi relawan," jelasnya. ( RZ/ WK )****

Isi Pembicaraan Putra Mahkota Arab dengan Jokowi.

Jakarta.------------ - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima telepon dari Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud (MBS) di Istana Kepresidenan Bogor.

Telepon MBS kepada Jokowi dilakukan di tengah wabah penyebaran corona (Covid-19). Namun, keduanya justru membahas hal lain, dan tidak membahas secara spesifik masalah tersebut.

Melalui sambungan telepon, seperti dikutip Senin (30/3/202), MBS menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Ibunda Presiden Jokowi, Sudjiatmi Notomihardjo pada 25 Maret 2020 yang lalu.

Dalam pembicaraan telepon tersebut, Jokowi menyampaikan selamat atas kesuksesan Arab Saudi dalam penyelenggaraan KTT Luar Biasa G20 secara virtual beberapa waktu lalu, yang khusus membahas penanganan Covid-19.

"G20 harus menunjukkan kepemimpinannya dan menjadi motor solidaritas global, tidak ada negara yang kebal terhadap Covid-19 termasuk Indonesia dan Arab Saudi," kata Jokowi.

Adapun akhir pekan lalu, bertempat di kediamannya di Surakarta, Jokowi juga menerima sambungan telepon dari Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

Dalam pembicaraannya, Jokowi menyampaikan terima kasih atas simpati dan doa dari Putra Mahkota Abu Dhabi kepada almarhumah Ibundanya. Jokowi juga menyampaikan pentingnya solidaritas global, kerjasama, dan kolaborasi antar negara dalam situasi saat ini.

"Kita harus bersama-sama untuk memenangkan peperangan melawan Covid-19 dan peperangan melawan pelemahan ekonomi dunia," katanya.

G20, ditegaskan Jokowi, harus menjadi motor gerakan solidaritas dunia dalam penanganan Covid-19 dan mendorong agar pandemi ini jangan sampai menganggu kemitraan dan kerja sama yang sudah dibangun bertahun-tahun.

"Untuk itu, G20 harus aktif memimpin upaya menemukan anti-virus dan obat COVID-19, tentunya bersama WHO," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mendorong negara anggota G20 untuk bekerja sama dan mensinkronkan kebijakan dan instrumen ekonomi untuk melawan keterpurukan ekonomi sebagai dampak dari COVID-19.

"Kita harus mencegah resesi ekonomi global, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi, serta memperluas dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi UMKM," jelasnya.

Jokowi bahkan mendorong G20 untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk menjaga ketersediaan likuiditas dan memberikan relaksasi dan dukungan bagi dunia usaha yang terpukul akibat COVID-19.

"Dengan gejolak keuangan global yang tinggi, dukungan foreign exchange sangat penting. Saya juga mendukung peningkatan peran global dan regional financial safety net termasuk melalui SDR swap line dan currency swap facility, seperti Chiang Mai Initiative," kata Jokowi. ( RZ/WK )*****

Panglima TNI Pimpin Sertijab Komandan Pusat Polisi Militer.

Jakarta.------------Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P. memimpin serah terima jabatan Komandan Pusat Polisi Militer TNI dari Mayjen TNI Dedy Iswanto, S.E.  kepada Brigjen TNI Eddy Rate Muis S.H., M.H., bertempat di Mabes TNI Cilangkap,  Jakarta Timur, Senin (30/3/2020).

Serah terima jabatan Komandan Pusat Polisi Militer TNI (Danpuspom TNI) berdasarkan Keputusan Panglima TNI nomor Kep/324/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.  Selanjutnya, Mayjen TNI Dedy Iswanto, S.E. menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). Sedangkan Brigjen TNI Eddy Rate Muis, S.H., M.H. sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hukum Pada Deputi Bid. Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla.

Dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) tersebut, Danpuspom TNI Brigjen TNI Eddy Rate Muis melakukan penandatanganan pakta integritas dan berita acara serah terima jabatan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI.
(Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman / RZ/ WK )****

Panglima TNI Pimpin Sertijab Komandan Pusat Polisi Militer.

Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P. memimpin serah terima jabatan Komandan Pusat Polisi Militer TNI dari Mayjen TNI Dedy Iswanto, S.E.  kepada Brigjen TNI Eddy Rate Muis S.H., M.H., bertempat di Mabes TNI Cilangkap,  Jakarta Timur, Senin (30/3/2020).

Serah terima jabatan Komandan Pusat Polisi Militer TNI (Danpuspom TNI) berdasarkan Keputusan Panglima TNI nomor Kep/324/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.  Selanjutnya, Mayjen TNI Dedy Iswanto, S.E. menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). Sedangkan Brigjen TNI Eddy Rate Muis, S.H., M.H. sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hukum Pada Deputi Bid. Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla.

Dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) tersebut, Danpuspom TNI Brigjen TNI Eddy Rate Muis melakukan penandatanganan pakta integritas dan berita acara serah terima jabatan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI.

Autentikasi:
Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman

ISTANA : TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH, KEPALA DAERAH YANG MEMBUAT ATURAN SENDIRI, AKAN DI KENAKAN SANKSI MULAI DARI TEGURAN HINGGA HUKUMAN INDISPLINER...

Jakarta.
PRESIDEN MENEGUR KERAS
KEPALA DAERAH :
1. GUBERNUR KALTIM
2. WALIKOTA TEGAL
3. WALIKOTA TASIKMALAYA

Teguran ini resmi di layangkan Presiden Hari ini , Minggu, 29 Maret 2020.
Dalam telponnya kepada para Kepala Daerah tersebut Presiden tak bisa menahan amarahnya,,karena Presiden menilai keputusan para kepala daerah tersebut untuk melakukan lock down tanpa dasar hukum ketata negaraan seperti :
1. Meminta pertimbangan Kepala Negara untuk tingkat Provinsi
2. Meminta pertimbangan Mentri Dalam Negri untuk tingkat Kota/ Kabupaten
3. Ada rekomendasi dari Kementrian Kesehatan.

Atas dasar ini, Presiden meminta para kepala daerah tersebut mencabut status lock down atau Negara memberlakukan sanksi INDISPLINER kepada kepala daerah tsb.

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa tugas kepala daerah melindungi warganya..
Sebagai contoh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang melaporkan 5 warganya positif suspect terpapar virus Corona, maka langkah Walikota untuk nelindungi warganya bukan melakukan lock down tapi segera berkoordimasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk menerapkan protokoler kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah pusat.

Atas di muatnya berita ini, maka pemerintah pusat meminta kepada warga agar tidak panik, karena Pemerintah Pusat menjamin serta memastikan TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH DENGAN ALASAN DAN PERTIMBANGAN APAPUN, KEPALA DAERAH TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN WEWENANG MENENTUKAN STATUS DAERAHNYA.

Demikian Klarifikasi dari Pemerintah Pusat. ( Hengki Halim KSP - RI / RZ/WK )*****

Bukan Tunda Cicilan, Ini Keringanan Kredit Terdampak Corona.

Jakarta.-------- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada para nasabah untuk tidak berbondong-bondong datang ke bank atau multifinance, terkait stimulus restrukturisasi kredit akibat dampak virus corona.

Hal ini ditekankan karena Indonesia masih menerapkan social distancing dalam memutus rantai penularan virus corona (COVID-19).

"Debitur tidak perlu datang ke bank atau perusahaan pembiayaan. Tunggu dan ikuti pengumuman yang akan disampaikan bank/leasing melalui website dan atau call center resmi," ujar Jubir OJK Sekar Putih Djarot dalam pernyataan, baru-baru ini.

Hal ini sekaligus menanggapi setelah sebelumnya beredar video di sosial media tentang sejumlah nasabah multifinance menuntut penundaan kredit. Alasan yang mereka bawa adalah pidato Presiden Jokowi bahwa cicilan kredit bisa ditunda 1 tahun.

Sekar juga mengatakan bahwa ada 4 kriteria minimal untuk debitur yang diprioritaskan mendapatkan keringanan.

Pertama, debitur terkena dampak Covid-19 dengan nilai kredit/leasing di bawah Rp 10 miliar untuk antara lain pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (Kredit UMKM dan KUR).

Kedua, keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimum 1 tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing.

Ketiga, mengajukan kepada bank/leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank/leasing. Keempat, jika dilakukan secara kolektif misalkan melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank/leasing.

"Bagi debitur yang tidak termasuk angka 2 tersebut di atas, bank/leasing memiliki kebijakan keringanan kredit/leasing, sehingga Debitur dapat berkontak langsung melalui sarana komunikasi yang selama ini digunakan dan tetap tidak perlu hadir/tatap muka," ujar Sekar. (RZ/WK )****

Pemprov Lampung Perpanjang Libur Sekolah SMA/SMK/SLB Sampai 22 April.

Bandarlampung.----------------- - Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan dengan memperpanjang masa libur sekolah hingga 22 April 2020. Kebijakan Pemprov Lampung tersebut dikeluarkan oleh Sekda Provinsi Lampung Ir. Fahrizal Darminto, MA, atas nama Gubernur Lampung.

Surat Nomor : 420/808/V.01/2020, tertanggal 27 Maret 2020, perihal ; Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-29) pada Satuan Pendidikan di Provinsi Lampung.

Salah satu poin penting dalam surat Sekda Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung dan Kepala Kanwil Kemenag Lampung, memperpanjang libur sekolah hingga 22 April 2020.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Drs. H. Sulpakar, MM, saat dikonfirmasi membenarkan libur bagi sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Lampung diperpanjang hingga 22 April dari keputusan sebelumnya 4 April 2020.

Sulpakar menjelaskan, mengenai perpanjangan libur sekolah juga telah diputuskan dalam rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Kantor Wilayah Kemenag Lampung dan MKKS SMA/SMK/SLB se-Provinsi Lampung di aula Disdikbud  Lampung, baru-baru ini.

"Pemerintah Provinsi Lampung melalui surat Sekda Provinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung telah mengeluarkan surat memperpanjang libur sekolah hingga 22 April 2020. Hal itu sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Libur diberlakukan bagi sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Lampung," ujar Sulpakar, yang memimpin rapat di jajaran Disdikbud.

Lebih lanjut Sulpakar menjelaskan, meski kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah diliburkan. Namun, siswa tetap diminta untuk belajar di rumah. Selama libur, lanjutnya, kegiatan belajar mengajar siswa menggunakan media daring. "Guru juga kita minta untuk mengajar dari rumah menggunakan daring," kata Sulpakar.

Pembatalan Ujian Nasional
Selain kebijakan libur hingga 22 April, kata Sulpakar, Pemprov Lampung melalui surat Sekda Provinsi Lampung Nomor : 420/1135/VI.01/2020, juga mengeluarkan surat Pembatalan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020.

Pembatalan UN ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Mendikbud RI No. 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Diseanse (Covid-19). ( SA/RZ/WK )****

Bukan RI, WHO Pilih Malaysia buat Uji Coba Obat Corona.

Jakarta.----- - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memilih Malaysia sebagai salah satu negara yang akan melakukan uji coba efektivitas obat yang dinamai Remdesivir untuk mengobati para pasien COVID-19.

Dewan Keamanan Nasional Malaysia (NSC) menyatakan, Malaysia terpilih dikarenakan kemampuan Kementerian Kesehatan negara tersebut untuk melakukan penelitian.

Dirjen Kesehatan Malaysia, Dr Noor Hisham Abdullah mengatakan, Kementerian Kesehatan akan mengobati para pasien yang terinfeksi virus corona dengan obat baru, Remdesivir dan akan memonitor semua efek samping dan efektivitasnya.

WHO mengumumkan uji coba global besar-besaran, yang diberi nama "Solidarity", untuk menemukan obat-obat mana yang bisa digunakan untuk mengobati pasien yang terinfeksi virus corona.

"Ini adalah upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya -- upaya habis-habisan, terkoordinasi untuk mengumpulkan data ilmiah yang kuat dengan cepat selama pandemi," tulisnya seperti dilansir media Malaysia, The Star, sepeti dikutip dari detikcom, baru-baru ini.

"Studi ini, yang dapat mencakup ribuan pasien di puluhan negara, telah dirancang sesederhana mungkin sehingga bahkan rumah sakit yang kewalahan oleh serangan hebat pasien COVID-19 dapat berpartisipasi," imbuhnya.

"WHO fokus pada apa yang disebutnya sebagai empat terapi yang paling menjanjikan: senyawa antivirus eksperimental yang disebut remdesivir; obat malaria chloroquine dan hydroxychloroquine; kombinasi dua obat HIV, lopinavir dan ritonavir; dan kombinasi yang sama ditambah interferon-beta, suatu penghantar sistem kekebalan yang dapat membantu melumpuhkan virus," demikian ditulis Noor Hisham.

Secara terpisah, WHO melalui laman resminya menyebutkan sejumlah negara yang telah dikonfirmasi untuk ikut serta dalam uji coba pertama obat coronavirus ini mencakup, Bahrain, Kanada, Prancis, Iran, Norwegia, Afrika Selatan, Spanyol, Swiss dan Thailand. ( RZ/WK)***



Polisi: Penutupan Sejumlah Jalan Kota Semarang Agar Orang Berdiam Diri di Rumah.


Semarang. Jawa Tengah.---------- Satlantas Polrestabes Semarang bersama Dishub Kota Semarang nanti sore bakal menutup setidaknya lima ruas jalan protokol di Semarang.
Penutupan jalan dilakukan Minggu (29/3/2020) mulai pukul 18.00 WIB.
Ruas Jalan protokol yang ditutup meliputi Jalan Pandanaran - Simpang Lima, Jalan Pemuda, Gajah Mada, Jalan Pahlawan Videotron, dan Jalan Ahmad Yani-Simpang Lima.

"Betul kami bersama Pemkot Kota Semarang sepakat melakukan penutupan sebagai langkah memaksa orang untuk berdiam diri di rumah," ungkap Kasatlantas Polrestabes Semarang, AKBP Yuswanto Ardi.

Kebijakan penutupan jalan yang diambil oleh pihaknya, menurut Ardi sebagai upaya Polri mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran virus Corona.
Cara tersebut berupa menutup ruang-ruang yang berpotensi menarik atau menjadi tujuan orang berpergian dari luar rumah seperti pusat perbelanjaan, restoran, bioskop, coffe shop dan sebagainya.
"Kami menekan semaksimal mungkin aktifitas masyarakat yang tidak terlalu penting seperti pergi ke mall, shoping, nonton film, ngopi, dan lainnya yang merupakan kebutuhan tersier."
"Sedangkan kebutuhan primer masyarakat seperti berbelanja sembako, menurut kami bisa dilakukan di minimarket atau warung kelontong yang tentunya pasti ada di dekat lingkungan masing-masing," bebernya.

Ardi menjelaskan langkah terbaik saat ini dalam memutus rantai penyebaran virus Corona yakni masyarakat harus berdiam diri di rumah sehingga langkah-langkah mencegah masyarakat agar tidak keluar rumah harus terus digalakan.
Ardi menuturkan aturan tersebut berlaku setiap hari hingga waktu yang belum ditentukan. Dalam tahap awal penerapan durasi waktu dan jumlah ruas jalan yang ditutup sementara sesuai yang telah disepakati dengan pemerintah Kota Semarang agar masyarakat tidak kaget.

"Kami nanti lihat perkembangan aturan ini, kalau tidak efektif kami perpanjang durasi penerapan, jika cukup efektif maka durasi hanya yang berlaku tersebut," jelasnya.
Kendati demikian, penutupan jalan tersebut tidak mengikat bagi petugas di lapangan seperti petugas medis, TNI/Polri, ambulance, damkar, aparat pemerintah yang sedang bertugas dan hal-hal urgent lainnya.
Ardi menuturkan pada tahap awal terdapat petugas yang disiagakan di titik-titik penutupan jalan. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan hanya akan di pasang pembatas jalan atau barrier.
"Bagi masyarakat yang nekat menerobos atau memaksa masuk ke jalur tersebut memang tidak ada sanksi khusus," katanya.
Namun perlu diketahui, lanjut Ardi, kebijakan Pemerintah ini didukung oleh Undang Undang Pasal 93 UU 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan yang berbunyi;
setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat di pidana penjara 1 tahun.

Didukung pasal 14 ayat 1 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana satu tahun.
"Sekaligus pasal 212 KUHP yang mana melawan seorang pejabat yang melaksanakan tugas yang sah, di pidana penjara lama 1 tahun 4 bulan," terangnya.
Ardi menambahkan prinsip kebijakan ini masyarakat harus memiliki kesadaran untuk bersama-sama
( RZ/ WK )***

Instruksi Kapolrestabes, Pemudik Via Kereta Api yang Datang ke Kota Semarang Wajib Isi Formulir .


Semarang. Jawa Tengah.--------------- Kedatangan para pemudik dini di Stasiun Tawang Semarang mulai diawasi oleh  petugas kepolisian dari Polrestabes Semarang.
Semua penumpang yang tiba di Stasiun Tawang pun langsung menjalani Standar Operasional Prosedur (SOP) pengecekan mulai dari penyemprotan disinfektan, pengukuruan suhu tubuh, dan pengisian formulir.
Langkah ini diambil petugas Polrestabes Semarang bersama pihak PT KAI untuk menekan penyebaran pandemi virus corona Covid-19 dari arah barat.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Auliansyah Lubis langsung memimpin jalannya pengawasan di Stasiun Tawang, baru-baru ini.

"Mulai hari ini, seluruh penumpang yang turun di Semarang akan menjalani SOP pengecekan.
Selain itu, mereka juga harus mengisi formulir yang berisi identitas diri serta rute keberangkatan tujuan penumpang," ujar Kombes Pol Auliansyah Lubis, saat pemantauan di Stasiun Tawang.
Kapolrestabes menambahkan, formulir yang diisi oleh penumpang ke Semarang ini berisi pernyataan tentang kondisi jasmani.

Kemudian, dalam formulir ini terlampir juga surat pernyataan kesanggupan mengisolasi diri bagi penumpang agar tidak menularkan ke masyarakat luas di kampung halaman.
Saat pemantauan berlangsung, para penumpang dari tiga kereta api yakni, KA Argo Muria, Tawang Jaya Premium, dan Argo Bromo Anggrek menjalani SOP pengecekan.
Total ada sebanyak 76 penumpang dari tiga kereta tersebut yang diperiksa.
Tak hanya Stasiun Tawang, Auliansyah pun akan menyasar tempat penjemputan lainnya seperti di Stasiun Poncol Semarang, Terminal, Bandara, dan pelabuhan untuk melakukan hal yang sama kepada semua penumpang.

"Formulir ini sudah saya sampaikan ke Dirjen perhubungan darat.
Saya mengusulkan agar formulir ini dibagikan ke para penumpang di seluruh tempat transportasi seperti stasiun, pelabuhan, terminal, dan bandara," pungkasnya. (RZ / WK )****

Satgas Raider 300 Jaga Keamanan Serta Ketertiban Masyarakat.

Papua.-----------Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Kotis yang di pimpin oleh Serda I Kadek Feri melaksanakan patroli kampung guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat Kampung Wonorejo Pir IV, Distrik Mannem.

Hal tersebut yang di sampaikan Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw, Letkol Inf Ary Sutrisno S.I.P dalam release tertulisnya di Kabupaten Keerom, Papua, baru-baru ini.

Dikatakan Dansatgas, Suatu kewajiban bagi Satgas Raider 300 untuk menjaga serta memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di daerah perbatasan.

Dengan dilaksanakannya Patroli rutin di wilayah Kampung binaan menjadikan keamanan serta ketertiban warga dapat terjaga, sehingga dapat memberikan ketenangan di hati masyarakat dalam melaksanakan aktivitas.

"Kegiatan ini juga sebagai ajang pemeliharaan silaturahmi yang sudah tercipta dengan baik antara masyarakat dengan Personel Satgas Raider 300." Tuturnya.

Kegiatan patroli Kampung yang di laksanakan oleh Pos Kotis Satgas Raider 300 mendapat apresiasi yang sangat positif dari masyarakat Kampung Wonorejo Pir IV, karena dengan polemik yang terjadi di daerah Papua akhir-akhir ini menjadikan masyarakat merasa was-was untuk bepergian, tapi dengan adanya Satgas Raider 300 yang dengan rutin menggelar Patroli Kampung dapat membuat masyarakat tidak merasa gelisah lagi.

Bapak Alek (38) dan segenap warga Kampung Wonorejo Pir IV sangat bangga dengan kinerja pengabdian yang tulus dari Satgas Raider 300 kepada masyarakat Papua khususnya yang berada di daerah perbatasan.

"Semoga kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan rasa aman seperti Patroli di Kampung ini dapat di laksanakan seterusnya, sehingga masyarakat tidak merasa was-was melaksanakan aktivitas seperti bekerja maupun bepergian." imbuhnya. (Papen Satgas Raider 300 Papen Satgas Raider 300
Lettu Inf Dody Suyono / RZ/ WK )***

Cegah Virus Korona, Brigif R 9 Kostrad Siapkan Karantina dan Dapur Lapangan.

JAKARTA,– Dalam mencegah penularan virus Corona (COVID-19) di wilayah Jember, Brigif Raider 9 Kostrad menyiapkan fasilitas karantina dan dapur lapangan di Jember Sport Garden (JSG).

Hal tersebut disampaikan Danbrigif Raider 9 Kostrad, Kolonel Inf Andreas Nanang D.P., S.I.P.,dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, baru-baru ini.

Diungkapkan Danbrigif, penyiapan fasilitas karantina dan dapur lapangan pada Kamis (26/3/2020) terlaksana berkat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jember.

“Fasilitas ini kita siapkan sebagai langkah antisipasi mewabahnya virus Corona di tanah air, khususnya di Jember,” ujarnya. 

Lebih lanjut dikatakan, di stadion ini, Brigif Raider 9 Kostrad menggelar dua set tenda lapangan yang salah satunya berfungsi sebagai dapur lapangan.

“Fasilitas karantina ini dilengkapi 173 buah fieldbed (tempat tidur lapangan) dan satu set alat perlengkapan dapur lapangan,” jelasnya.

Andreas Nanang mengatakan, penyiapan sarana karantina ini merupakan wujud sinergitas TNI dan Forkopimda Kabupaten Jember untuk menindaklanjuti instruksi Pemerintah Pusat pada pembentukan Satgas percepatan penanganan di wilayah dari dampak yang ditimbulkan virus Corona.

“Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Jember, meskipun belum ada warga yang dinyatakan positif terpapar,” imbuhnya.

“Bagi siapa saja yang dinyatakan sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Orang Dalam Resiko (ODR) dapat ditangani secara dini dan maksimal di sini, sehingga meminimalisir penyebaran virus Corona di wilayah Jember, sekaligus menekan jumlah terpapar menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau bahkan positif,” tandas Andreas Nanang.

Senada dengan Danbrigif, Bupati Jember, dr. Faida, MMR., menjelaskan, kehadiran karantina ini dimaksudkan untuk memutus rantai penularan Covid-19 lebih cepat.

“Pemkab akan terus bekerja sama dengan TNI dan Polri termasuk tenaga medis yang telah disiapkan dari TNI-Polri untuk mencegah penyebaran/penularan Covid-19,” tuturnya.

Faida mengucapkan terima kasih atas kepedulian TNI, khususnya Brigif Raider 9 Kostrad bersama Kodim 0824/Jember dalam membantu Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Jember dalam menyikapi maraknya penularan virus Corona (COVID-19) yang sedang merebak di berbagai daerah di tanah air.

“Mari kita bersama-sama bekerja untuk mencegahnya, dan bagi warga yang merasakan keluhan pilek, demam dan sesak nafas, jangan ragu untuk datang supaya segera kita obati,” harapnya. (Dispenad/RZ/WK )***

Tingkat Kematian Pasien Corona di Indonesia Terparah Se - ASEAN.

Jakarta.---------- - Jumlah kematian pasien corona atau covid-19 di Indonesia tercatat yang paling parah dibandingkan negara tetangga di ASEAN.

Indonesia mencatatkan 1.046 kasus positif covid-19 dengan angka kematian 87. Sementara baru sebanyak 46 pasien dinyatakan sembuh.

Saat ini di Indonesia kasus aktifnya mencapai 913 yang tengah dalam perawatan pemerintah.

Berikut data corona di tingkat ASEAN berdasarkan data-data kombinasi dari Worldometer dan ASEAN + pada Sabtu pagi (28/3/2020) pada pukul 08.00 WIB :

Brunei

115 Kasus (2 pasien sembuh, kematian 0)

Kamboja

99 Kasus (11 pasien sembuh, kematian 0)

Vietnam

163 Kasus (20 pasien sembuh, kematian 0)

Thailand

1.136 Kasus (97 pasien sembuh, kematian 5)

Singapura

732 kasus (183 pasien sembuh, kematian 2)

Malaysia

2.161 Kasus (259 pasien sembuh, kematian 26)

Indonesia

1.046 Kasus (46 pasien sembuh, kematian 87)

Filipina

803 Kasus (31 pasien sembuh, kematian 54).

Laos

6 Kasus (0 pasien sembuh, kematian 0)

Myanmar

5 Kasus (0 pasien sembuh, kematian 0. ( RZ/ WK )*****

Tingkat Kematian Pasien Corona di Indonesia Terparah Se-ASEAN.

Jakarta.----------- Jumlah kematian pasien corona atau covid-19 di Indonesia tercatat yang paling parah dibandingkan negara tetangga di ASEAN.

Indonesia mencatatkan 1.046 kasus positif covid-19 dengan angka kematian 87. Sementara baru sebanyak 46 pasien dinyatakan sembuh.

Saat ini di Indonesia kasus aktifnya mencapai 913 yang tengah dalam perawatan pemerintah.



Berikut data corona di tingkat ASEAN berdasarkan data-data kombinasi dari Worldometer dan ASEAN + pada Sabtu pagi (28/3/2020) pada pukul 08.00 WIB :

Brunei

115 Kasus (2 pasien sembuh, kematian 0)

Kamboja

99 Kasus (11 pasien sembuh, kematian 0)

Vietnam

163 Kasus (20 pasien sembuh, kematian 0)

Thailand

1.136 Kasus

IDI: Tanpa APD Lengkap Tenaga Medis Tak Rawat Pasien Corona.

Jakarta.--------- Ketersediaan alat perlindungan diri (APD) untuk para tenaga medis, baik dokter sampai perawat, masih sangat minim saat ini. Kondisi ini menjadi berisiko bagi kesehatan bahkan nyawa para tenaga medis yang tengah berjuang di garda depan melawan penyebaran virus covid-19 atau corona.

Hingga hari ini, jika menengok akun sosial media instagram @ikatandokterIndonesia sudah terdapat 10 dokter yang melayang nyawanya di tengah pandemi. Para dokter tersebut wafat, baik karena terpapar maupun terlalu kelelahan dalam bekerja dan mengabdikan diri untuk melawan pandemi ini.

Untuk itu, IDI menerbitkan edaran yang berisi petunjuk apa yang harus dilengkapi dan diutamakan oleh petugas medis saat berhadapan dengan pasien atau suspect covid-19. Diwajibkan bagi tenaga medis untuk melengkapi diri dulu dengan APD yang memadai untuk merawat pasien tersebut.

"Yang pakai APD boleh merawat covid, yang tidak pakai APD tidak boleh ikut merawat," ujar Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daeng M Faqih, baru-baru ini.

Ia menekankan sampai saat ini tenaga medis tidak melakukan ancaman pemogokan, "Petugas kesehatan tetap komit menangani dan merawat pasien."

Daeng mengakui APD memang masih banyak kekurangan. Namun, seperti ditulis dalam edaran IDI, para dokter harus memperhatikan keselamatannya terlebih dulu sebelum memberikan pelayanan kepada pasien sebelum ia bertugas.

Pemerintah DKI Jakarta kemarin mengumumkan, sudah terdapat 50 tenaga medis yang terpapar corona. Dari jumlah tersebut, 2 dinyatakan tiada dan tak dapat diselamatkan. ( RZ/ WK )***
 

PANGDAM II/SWJ HADIRI ACARA PENYERAHAN BANTUAN ALKES DARI GUBERNUR SUMSEL UNTUK RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGANAN COVID-19.

Palembang.----------Pangdam II/Swj Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M. Hum., menghadiri acara penyerahan bantuan Alat Kesehatan (Alkes) berupa alat Pelindung Diri (APD) dan Rapid Test serta Disinfektan dari Pemerintah Provinsi Sumsel yang akan digunakan untuk penanganan Virus Corona (Covid-19) di Wilayah Prov. Sumsel.

Bantuan Alkes dari Kementerian Dalam Negeri tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru kepada perwakilan Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai Rumah Sakit rujukan penanganan Covid-19, baru-baru ini/  bertempat di Posko Covid-19 Halaman Kantor Gubernur Prov. Sumsel Jl. Kapten A. Rivai No. 03 Kel. Sungai Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang.

Bantuan yang diberikan berupa Alat Kesehatan (Alkes) seperti, Alat Pelindung Diri (APD) diserahkan kepada Rumah Sakit Rujukan, antara lain ; RSUD Dr. Moch. Husein, Palembang, RS Dr. Rivai Abdullah, RSUD Siti Fatimah, RSUD Kayu Agung dan RSUD Lahat. Kemudian untuk Rapid Test diserahkan kepada Kadiskes Kab/Kota Se-Sumsel. Selanjutnya cairan Desinfektan diserahkan kepada Kodam II/Swj, Polda Sumsel dan BPBD Prov. Sumsel, sedangkan Vitamin diserahkan untuk masyarakat.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, sejak status sumsel dinaikan menjadi tanggap darurat maka tim gugus tugas langsung berupaya melakukan aksi-aksi dalam menangani Covid-19, aksi yang pertama yaitu perhatian khusus kepada tenaga medis yang rentan terhadap Covid-19 yaitu dengan memberikan insentip sesuai dengan intrusksi presiden.

“Saya hari ini juga memanggil perwakilan Bank BI dan OJK untuk mengantisipasi Sosial Ekonomi di Sumsel dalam mengantisipasi Dampak Covid-19 dan untuk mengantisipasi hal tersebut OJK telah mengeluatkan PU OJK No. 11 Tahun 2020”, ujarnya

Deru juga menyampaikan bahwa, Stimulus seperti APD dan Rafid Test yang ada sekarang yang akan disalurkan kepada RS Rujukan dan Intansi terkait sesuai dengan skala prioritas.

“Saya dan Forkopinda menyiapkan Wisma Atlet untuk ODP Center untuk pasien/orang yang ada gejala Covid-19 untuk dilaksanakan pemeriksaan awal sebelum di rujuk ke Rumah Sakit rujukan di Kota Palembang Prov. Sumsel”,

Deru mengaku, pihaknya berupayah menyiapkan Wisma Atlet untuk PDP namun akan dilihat terlebih dahulu dan disiapkan alat peralatan yang mendukung untuk merawat Pasien Covid-19.

Acara penyerahan Alkes tersebut dihadiri juga oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs. Priyo Widyanto, M.M., Ketua DPRD Prov. Sumsel Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, M.H., Kajati Sumsel Dr. Wisnu Baroto, SH, M.Hum., Kepala Pengadilan Tinggi Prov. Sumsel Dr. H. Soedarmadji, SH, M.Hum., Sekda Prov. Sumsel Nasrun Umar, SH.M.M., Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumsel Dra. Lesty Nurainy Apt.,M.Kes., Danrem 044/Gapo Kolonel Arh Sonny Septiono, Asops Kasdam II/Swj Kolonel Inf Maycel Asmi, psc., S.E., dan Kakesdam II/Swj Kolonel Ckm dr. Asep Usmanto Sukarsa, Sp. B.

Usai acara penyerahan, Gubernur bersama Pangdam II/Swj dan Kapolda Sumsel beserta unsur Forkopinda Prov. Sumsel lainnya meninjau Posko Sumatera Selatan Tanggap Covid-19. Selanjutnya rombongan juga berangkat menuju Ke Jakabaring untuk mengecek kesiapan Wisma Atlet Jakabaring yang dijadikan sebagai tempat ODP dan PDP Covid-19. (  Pendam II/Sriwijaya/ RZ/ WK )*****

Sri Mulyani Digeser Jokowi di Tim Gugus Tugas Covid-19.

Jakarta.--------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk merombak kembali susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam susunan baru ini banyak perubahan yang dilakukan.

Keputusan perombakan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Nomor 9 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Salah satu yang berubah adalah posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Awalnya, Sri Mulyani ditunjuk sebagai Pengarah, kini dia diposisikan sebagai Sekretaris Pengarah.

Selain itu, awalnya pengarah terdiri dari empat orang Menteri. Namun, di susunan baru ini pengarah, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

Sementara, pada ketentuan Pelaksana, Wakil Ketua yang tadinya diisi oleh dua posisi, yakni Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Asisten Operasi Kepala Kepolisian RI. Kini Wakil Ketua ditambah menjadi 5 orang.

Adapun susunan gugus tugas percepatan Covid-19 saat ini terdiri atas, Pengarah dan Pelaksana. Berikut rinciannya:

Pengarah

Ketua Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Dibantu oleh Wakil Ketua, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Sekretaris Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sementara Anggota Pengarah terdiri dari 19 Menteri Kabinet Indonesia Maju dan 7 Kepala Otoritas Pemerintah dan seluruh Para Gubernur di seluruh Indonesia.

Pelaksana

Adapun pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo atau dalam hal ini sebagai Ketua Pelaksana.

Dibantu oleh wakilnya, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Jenderal Ketahanan Nasional.

Ada pula yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Pelaksana, yakni Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Asisten Operasi Kepala Kepolisian RI. Adapun anggota pelaksananya terdiri dari 33 Kementerian/Lembaga di seluruh RI.  ( RZ/ WK )****

Penurunan Aktivitas Kargo & Penumpang di Bandara Ahmad Yani Semarang Hampir 50%.

Semarang. Jawa Tengah.========== - Wabah virus corona atau Covid-19 berimbas pada aktivitas perdagangan dan penerbangan penumpang di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.
Dampaknya tren flight inbound maupun outbond, serta aktivitas kargo di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang terus mengalami penurunan.
Data yang dihimpun Tribunjateng.com, flight inbound atau penerbangan dari Bandara Ahmad Yani dari Februari hingga 20 Maret turun di angka hampir 50 persen.

Di mana pada Februari tercatat ada 69 penerbangan, sedangkan awal awal Maret hingga 20 Maret hanya 39 penerbangan.

Tak hanya penerbangan dari Bandara Ahmad Yani, penerbangan menuju Bandara Semarang atau flight outbound pada periode yang sama juga turun hampir 50 persen.
Di mana pada Februari terdapat 68 penerbangan, sedangkan Maret hanya 35 penerbangan.
Di karenekan terjadi penurunan penerbangan, jumlah penumpang juga ikut anjlog.
Pasalnya pada Februari penumpang dari dan menuju ke Bandara Ahmad Yani mencapai 15 ribu orang lebih, namun awal Maret hingga 20 Maret hanya di angka 6 ribu penumpang.
Dikatakan Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Anton Martin, yang juga menangani kargo serta masuknya devisa lewat Bandara Ahmad Yani, Covid-19 sangat berdampak pada aktivitas di bandara.

"Tidak hanya trend flight serta jumlah penumpang, aktivitas kargo ke Semarang juga tutun, yang pada Februari bisa sampai 130 cargo, kini hanya 88 saja," paparnya, baru-baru ini.
Dilanjutkannya, jika kargo barang menuju Semarang turun, kargo dari Semarang menuju sejumlah daerah dan negara sedkiti lebih baik.
"Trafik untuk kargo dari Bandara Ahmad Yani menuju beberapa daerah dan negara lebih baik, bahkan meningkat.
Di mana oada Februari ada 191 pengiriman kargo dan Maret naik menjadi 216 pengiriman," jelasnya.
Dikatakan Anton, terkait penurunan jumlah penumpang disebabkan karenakan lockdown yang diterapkan di beberapa negara.
"Seperti Malaysia yang sudah menerapkan lockdown, hal itu berimbas pada jumlah penumpang," jelasnya.
Turut disampaikannya, devisa yang didapat dari Bandara Ahmad Yani juga turun drastis.
"Untuk Februari pemasukan devisa dari aktivitas di Bandara Ahmad Yani bida mencapai 3,4 ribu Dolar AS, namun pada Maret hanya di angka 1,6 ribu Dolar AS," tambahnya. (RZ/WK)***

Lapas Kedungpane Semarang Tutup Limpahan Napi Dari Luar, Siapkan Layanan Sidang Online.

SEMARANG. Jawa Tengah.---------- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1A Kedungpane Semarang tutup akses limpahan dan titipan narapidana dari rutan sel Polres, Polda serta lapas lain.
Penutupan itu diterapkan seiring mengantisipasi penularan virus corona yang saat ini sedang merebak.
Kepala Lapas Kelas 1A Kedungpane Semarang, Dadi Mulyadi, mengungkapkan penutupan kiriman napi itu diberlakukan sejak Selasa (17/3/2020).

Kebijakan itu akan berlaku sampai keluarnya keputusan dari pemerintah pusat atau Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.

Sejauh ini batas berakhirnya penutupan limpahan napi belum diputuskan.
"Tak hanya berlaku di Lapas Kedungpane, lapas lain pun sama.
Jadi kami tidak menerima akses kirim-mengirim napi antar lapas maupun titipan dari rutan.
Kebijakan ini berlaku sampai pemerintah pusat memutuskan," ungkap Dadi baru-baru ini.

Dia menjelaskan, Lapas Kedungpane juga menyiapkan layanan sidang online bagi para napi berstatus titipan yang masih menjalani proses hukum.
Napi titipan yang menjalani sidang online itu berada di Lapas Kedungpane sebelum meluasnya wabah pandemi corona.
Sidang online tersebut melalui sambungan video call.
"Yang disidang itu napi titipan.
Dia masih ada proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN).
Napi titipan itu ada di Kedungpane sebelum wabah corona meluas.
Sebab sekarang, layanan titip-menitip napi pun sudah ditutup," imbuhnya.
Dadi menambahkan, setidaknya ada delapan alat video call yang tersedia di Lapas Kedungpane.
Tiga alat video call di antaranya difungsikan khusus sebagai saluran guna menjalani persidangan.
"Alat video call itu juga diperuntukkan bagi para napi yang ingin melihat dan melepas rindu dengan keluarganya.

Sebab, per 17 Maret 2020 kemaren lalu

telah diterapkan juga penutupan jam besuk atau kunjungan bagi keluarga yang hendak menjenguk.
Tiap napi dikasih jatah lima menit untuk video call," papar Kalapas.
Selanjutnya, Lapas Kedungpane pun menerapkan berbagai kebijakan baru bagi 1926 napi yang berada di dalam lapas.
Kebijakan baru itu diterapkan guna mencegah hadirnya virus corona dari dalam lapas.
Dalam hal ini, pihak Lapas telah menyediakan tiga ruang sterilisasi dan puluhan botol hand sanitizer yang tersebar di tiap blok .
Total blok di Lapas Kedungpane sendiri berjumlah enam.

"Satu ruang sterilisasi ada di pos masuk lapas.
Dua ruang sisanya di halaman lapas.
Sehabis napi berkegiatan, mereka harus masuk ruang sterilisasi itu untuk disemprot disinfektan.
Kemudian, di tiap blok telah disediakan beberapa handsanitizer untuk para napi," jelas Kepala Keamanan Lapas Kedungpane, Suparno. ( RZ/ WK )***

Tenaga Kesehatan Dibutuhkan, Polri Bikin Jalur Khusus Untuk Penerimaan Perawat dan Bidan.

PONTIANAK, KALBAR – Pencegahan terhadap virus Covid-19 di Indonesia harus dilakukan dengan keseriusan. Pencegahan juga dilakukan dari Polri dalam pelaksaan penerimaan anggota di tahun 2020. Terhitung tanggal 23 Maret secara resmi diundur sampai tanggal 6 april 2020.

Karo SDM Polda Kalbar Kombes Pol Dirin melalui Kabag Dalpers Akbp Nurdin menerangkan penundaan tersebut dalam rangka antisipasi penyebaran virus Corona sehingga untuk mengurangi kerumunan massa yang begitu banyak. Sebagaimana data tahun lalu, peserta seleksi anggota polri tahun 2019 kurang lebih mencapai 4000 peserta.

“Mengingat setiap tahunnya calon pendaftar itu ribuan orang, maka Polri memutuskan untuk menunda dan akan menjadwalkan ulang seleksi penerimaan di tahun 2020 ini” ucapnya Sabtu (28/3) dalam keterangan tertulis.

Nurdin melanjutkan untuk pendaftaran online sampai saat ini masih dapat dilaksanakan. Hanya saja jadwal verifikasi akan dilakukan penjadwalan ulang.

Sebagai informasi pada tahun ini Polri secara khusus akan mengutamakan tenaga kesehatan melalui seleksi Bintara Kompetensi Khusus Perawat dan Bidan. Bahkan untuk klasifikasi ini dapat melaksanakan verifikasi.

“Tenaga kesehatan sangat dibutuhkan pada saat ini, sehingga khusus Bintara Kompetensi khusus  Perawat dan Bidan calon peserta yang sudah melaksanakan pendaftaran online dapat melaksanakan verifikasi dipolres dimana yang bersangkutan tinggal” jelasnya. ( RZ/ WK )*****