Atasi Kejenuhan Likuiditas, Manfaatkan Dana GCA.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------

Adalah menjadi kewajiban kita semua, Pemerintah dan masyarakat untuk menempuh berbagai upaya baik dalam rangka penanggulangan Covid-19 maupun untuk kepentingan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Agar pemerintah bisa mendapatkan dukungan masyarakat secara terbuka maka diharapkan agar pemerintah terutama para penyelenggara pemerintahan negara juga bersikap jujur kepada masyarakat. Sikap jujur itu antara lain dengan cara tidak melontarkan narasi atau menggagas kebijakan yang menyimpang dari konstitusi,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah baru- baru ini.

Perpanjangan PPKM yang diumumkan Presiden Joko Widodo, lanjut Amir, ditambah lagi dengan permintaan Menkeu Sri Mulyani Indrawati agar BI ikut memikul beban terhadap tekanan ekonomi kita merupakan indikasi kuat bahwa rejim Jokowi sedang mengalami kepanikan. “Pertama, Indikator itu terlihat pada permintaan Menkeu Sri Mulyani yang kemudian diamini otoritas BI agar bank sentral dapat membeli SUN dan SBN dalam rangka mengatasi defisit APBN,” ujar Amir.

Kedua, kata Amir, adanya pengumuman dari Dirjen Kekayaan Negara Depkeu untuk meminta Tommy Suharto mengembalikan uang BLBI lebih kurang Rp5,6 Trilyun serta masih akan memanggil pihak – pihak terkait untuk menarik dana BLBI sebesar Rp110 T. “Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah sedang mengalami kejenuhan likuiditas. Di satu sisi akan menimbulkan kendala dalam rangka pembayaran bunga utang yang jatuh tempo pada September ini,” sebut Amir.

Di samping itu, dikhawatirkan pula dengan kejenuhan likuiditas ini pemerintah akan menemui kesulitan dalam membayar gaji ASN, TNI Polri. Serta penyelenggaraan pemerintahan negara lainnya lainnya. “Semoga ini tidak terjadi. Namun apabila ini terjadi maka stabilitas pemerintahan negara akan goyah,” kata Amir lagi.

Dalam kondisi seperti inilah maka keberanian, ketegasan dan kejelian Presiden Jokowi untuk memanfaatkan dana GCA akan merupakan sikap terpuji. Hal ini patut disampaikan karena sepengetahuan saya komunitas intelijen khususnya di lingkungan TNI AD sudah memiliki data yang akurat tentang dana GCA ini.

Untuk diketahui, total rekening GCA ini mencapai 917 rekening di seluruh dunia. Presiden Jokowi bisa minta keterangan dari mereka.

Di sisi lain, masih kata Amir, untuk mendapatkan akurasi mengenai dana GCA ini oleh IHW, sepekan lalu, petugas Interpol sudah bertamu ke BI khususnya ke pusat data BI di Jalan Latumenten dan yang paling menggembirakan, seminggu lalu seorang petinggi TNI AD bintang dua, dengan ditemani politisi Gerindra telah bertamu ke rumah IHW di Depok untuk berdiskusi tentang pemanfaatan dana GCA dimaksud.

“Tapi saya memberikan catatan bahwa saya tidak tahu apakah kehadiran mereka di sana mewakili institusi atau partai. Diharapkan adalah kesadaran bela negara seperti yang telah ditunjukan IHW agar Presiden Jokowi sudah bisa menetapkan kebijakan untuk pemanfaatan dan pendayagunaan dana GCA dimaksud yang sasaran utamanya adalah agar stabilitas negara tidak rapuh dan goyah,” tutup Amir. (RZ/WK)****