LAPORAN KEUANGAN PARPOL MASIH AMBURADUL.

Semarang-Jateng. Laporan KeuanganPartai Politik masih amburadul.Belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik. Kesimpulan itu didapat ICW setelah melakukan uji akses informasi terhadap laporan pengelolaan keuangan sembilan parpol yang bersumber dari uang negara. Hal itu diungkapkan oleh peneliti Indonesian Coruption Watch (ICW) Apung Widadi. Dijelaskan pula oleh Apung bahwa laporan keuangan Parpol masih buruk, belum sesuai standar laporan keuangan pada umumnya. Kesembilan parpol tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya ( Golkar ). Partai Amanat Nasional( PAN), Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ), dan Partai Hati Nurani Rakyat. Banyak parpol yang belum memiliki petugas pelaksana informasi daerah dan memiliki standar pencatatan keuangan yang minimalis, serta belum sesuai standar akuntansi. Yang juga memperhatinkan, menurut ICW.adalah sebagian besar subsidi APBN dihabiskan untuk operasional partai, seperti pembayaran listrik, gaji pegawai, dan pengarsipan. Dari catatan ICW, ada tiga partai yang bahkan sama sekali tidak mengalokasikan dana dari APBN 2010 untuk pendidikan politik. Yakni Golkar, PDIP, dan PPP. Padahal Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 memandatkan hal itu. Adapun empat parpol, yakni Golkar, PDIP, PKS, dan PAN, menghabiskan anggaran mereka untuk kebutuhan operasional. Lain halnya dengan peneliti dari Perhimpunan Hukum dan Asasi manusia Indonesia ( PBHI ) Danny Septiviant menyatakan, karena parpol merupakan organisasi publik, semestinya tidak hanya melaporkan keuangan yang berasal dari bantuan keuangan negara saja. tapi keseluruhan keuangan parpol, yang bersumber dari masyarakat, anggauta dan pendana-pendana lainnya. Menurut Danny yang paling utama adalah dalam situasi menjelang pemilihan umum ( Pemilu ). Dalam pemilu banyak beredar dana kampanye. Akuntabilitas keuangan parpol untuk mendorong terciptanya demokrasi yang bermutu. ( Andu Nicolas ).