JABATAN BUPATI DEMAK SEGERA DIISI.

Demak- Jateng. Melihat lambatnya pengisian kekosongan jabatan bupati, Lembaga Penyuluhan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Mandiri ( LP3MM) Demak mengecam DPRD Demak yang dinilai lamban. Semua sudah termaktub dalam PP No 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah. Sudah jelas dalam pasal 123 dan pasal 131 PP No 49 tahun 2008. Kenapa terlalu lama untuk dibahas, bahkan surat gubenur Jawa Tengah Bibit Waluyo berisi usulan pengisian jabatan bupati sudah turun, tapi dewan belum merespon. Hal itu diungkapkan oleh Ahmad Munir Yusak selaku Ketua Lembaga Penyuluhan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Mandiri ( LP3MM) Demak. Dikatakan pula oleh Munir Yusak bahwa, sampai saat ini,DPRD belum mengusulkan pemberhentian alm H Tafta Zani yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2012, kemudian menetapkan Wakil Bupati Demak H Dachirin Said sebagai Bupati Demak. Surat dengan Nomor 131/ 04554 tertanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sekda Prov Hadi Prabowo mengatasnamakan Gubenur Jawa Tengah Bibit Waluyo menyarankan agar jabatan Bupati Demak yang kosong segera diisi. Ini untuk menghindari terganggunya tugas-tugas kenegaraan. Parpol pengusung yaitu Partai Golkar, PKS, PPP dan PKB bersepakat menggelar kofensi penjaringan bakal calon wakil bupati Demak secara terbuka agar masyarakat bisa ikut menilai, ( Andu Nicolas .

GURU MADRASAH BELUM BERSERTIFIKASI SEBANYAK 20 RIBU.

Semarang-jateng. Sekitar 20 ribu guru madrasah di lingkungan Kementerian Agama ( Kemenag ) Jawa Tengah belum bersertifikasi. Sertifikasi guru di lingkungan Kemenag baru berjalan untuk sekitar 24 ribu guru diseluruh Jawa Tengah. Dan sertifikasi berjalan sejak 2008 lalu. Sisanya sekitar 20 ribu guru di Jawa Tengah belum bersertifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik (LPTK) Rayon 206 IAIN Walisongo, Dr Sujai. Dikatakan pula oleh Sujai bahwa, di tahun ini akan ada percepatan proses sertifikasi guru madrasah. Dengan percepatan ini diharapkan pada Oktober 2012, seluruh guru madrasah sudah bersertifikasi. Adapun anggarannya melalui RAPBN 2013 sehingga pembayaran tunjangan profesi guru tidak akan terlambat seperti sebelumnya. Adapun kuota yang disediakan untuk sertifikasi tahun ini ada sekitar 6 ribu orang. Dengan demikian di tahun 2015 sesuai target pemerintah, seluruh guru sudah akan memiliki sertifikasi. Menurut Sujai UKA yang digelar belum lama ini di Kampus IAIN Walisongo Semarang merupakan guru madrasah se- Jateng, kecuali guru madrasah dari Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Purworejo. Para guru dari tiga kabupaten ini sedang mengikuti uji kompetensi awal di Jogjakarta. Uji kompetesi ini juga merupakan ajang pemetaan tentang jenjang kemampuan guru dalam mengajar mata pelajaran. Selain itu, juga akan ada pengajaran tambahan mengenai perlakuan pengembangan profesi guru. Adapun materi yang diujikan meliputi kompetensi pedagogik 40 % dan kompetensi profesional 60 %. Dijelaskan oleh Sujai bahwa uji kompetensi awal untuk guru madrasah ini dilangsungkan serempak di seluruh Indonesia. ( Andu Nicolas ).

DANA BANSOS DISUNAT OLEH OKNUM DIKNAS.

Semarang- Jateng. Tidak hanya oknum dewan yang berupaya memotong bantuan sosial (bansos ). Oknum PNS Diknas Kabupaten dan Kota pun mencoba menyunat bansos bidang pendidikan. Memang belum terjadi pemotongan, karena dana bansosnya memang belum cair. Meski demikian, sudah adanya upaya pemotongan harus menjadi perhatian bersama. Hal itu terungkap dan disampaikan oleh KH Syamsul Maarif. Modus yang dilakukan oleh oknum PNS itu datang ke sekolah untuk mengantarkan surat undangan pencairan. Kepada pihak sekolah, oknum itu mengatakan kalau dananya nanti cair, untuk segera menyerahkan sebagian dana tersebut ke Diknas. Dengan alasan untuk biaya administrasi diknas kota/ kabupaten. Politisi dari PKB ini menyebut, upaya pemotongan ini dikeluhkan banyak sekolah calon penerima bantuan melalui aspirasi anggauta DPRD Jawa Tengah. Munculnya peluang pemotongan bantuan oleh oknum PNS Diknas ini karena terjadi perubahan mekanisme pencairan. Jumlah yang diminta bervariasi. Rata-rata Rp 4 juta per proposal. Sedang jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap sekolah adalah sebesar Rp 25 juta. Tahun kemarin bantuan untuk pendidikan proses pencairannya dilakukan oleh Biro Mental Pemprov Jawa Tengah. Namun untuk APBD 2012 ini, pencairannya melalui Dinas Pendidikan kota/ kabupaten. Dengan adanya laporan ini direspon oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah.Dan akan memanggil kepala diknas kota/ kabupaten untuk melakukan kroscek kebenaran berita tersebut. Disisi lain, Syamsul menambahkan, hasil dari rapat belum lama ini di Pemprov Jawa Tengah belum akan memberlakukan Pergub No 47 A tahun 2011 tentang prosedur pencairan bansos, pada APBD Murni 2012. Kemungkinan, pergub itu baru akan diberlakukan di APBD perubahan 2012. Anggauta Komisi E lainnya, Ali Mahfudz mengatakan, Pemprov berjanji akan segera mencairkan dana bantuan bansos. APBD Murni 2012 ini mulai bulan Mei mendatang, secara bertahap. Diharapkan, Pemprov tidak mempersulit prosedur pencairan. Memang harus ada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Namun juga jangan sampai prosedurnya dipersulit. Agar pergub tidak diberlakukan dulu saat ini, karena munculnya pergub untuk setelah masuknya daftar calon penerima bansos. Aturan itu sangat menyulitkan. Jika Pemprov kaku, dana bansos tidak akan terserap. ( Andu Nicolas ).

DANA BANSOS DISUNAT OLEH OKNUM DIKNAS.

Semarang- Jateng. Tidak hanya oknum dewan yang berupaya memotong bantuan sosial (bansos ). Oknum PNS Diknas Kabupaten dan Kota pun mencoba menyunat bansos bidang pendidikan. Memang belum terjadi pemotongan, karena dana bansosnya memang belum cair. Meski demikian, sudah adanya upaya pemotongan harus menjadi perhatian bersama. Hal itu terungkap dan disampaikan oleh KH Syamsul Maarif. Modus yang dilakukan oleh oknum PNS itu datang ke sekolah untuk mengantarkan surat undangan pencairan. Kepada pihak sekolah, oknum itu mengatakan kalau dananya nanti cair, untuk segera menyerahkan sebagian dana tersebut ke Diknas. Dengan alasan untuk biaya administrasi diknas kota/ kabupaten. Politisi dari PKB ini menyebut, upaya pemotongan ini dikeluhkan banyak sekolah calon penerima bantuan melalui aspirasi anggauta DPRD Jawa Tengah. Munculnya peluang pemotongan bantuan oleh oknum PNS Diknas ini karena terjadi perubahan mekanisme pencairan. Jumlah yang diminta bervariasi. Rata-rata Rp 4 juta per proposal. Sedang jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap sekolah adalah sebesar Rp 25 juta. Tahun kemarin bantuan untuk pendidikan proses pencairannya dilakukan oleh Biro Mental Pemprov Jawa Tengah. Namun untuk APBD 2012 ini, pencairannya melalui Dinas Pendidikan kota/ kabupaten. Dengan adanya laporan ini direspon oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah.Dan akan memanggil kepala diknas kota/ kabupaten untuk melakukan kroscek kebenaran berita tersebut. Disisi lain, Syamsul menambahkan, hasil dari rapat belum lama ini di Pemprov Jawa Tengah belum akan memberlakukan Pergub No 47 A tahun 2011 tentang prosedur pencairan bansos, pada APBD Murni 2012. Kemungkinan, pergub itu baru akan diberlakukan di APBD perubahan 2012. Anggauta Komisi E lainnya, Ali Mahfudz mengatakan, Pemprov berjanji akan segera mencairkan dana bantuan bansos. APBD Murni 2012 ini mulai bulan Mei mendatang, secara bertahap. Diharapkan, Pemprov tidak mempersulit prosedur pencairan. Memang harus ada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Namun juga jangan sampai prosedurnya dipersulit. Agar pergub tidak diberlakukan dulu saat ini, karena munculnya pergub untuk setelah masuknya daftar calon penerima bansos. Aturan itu sangat menyulitkan. Jika Pemprov kaku, dana bansos tidak akan terserap. ( Andu Nicolas ).

MURDOKO SEGERA DIGANTI.

Semarang-Jateng. DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah akan segera memproses Pejabat Sementara (PJs) Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko oleh KPK di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang Jakarta, sejak awal bulan ini. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah Agustina Wilujeng.Dikatakan pula oleh Agustina bahwa, sebagaimana dalam tata tertib yang ada, jika anggauta DPRD Jateng yang memiliki jabatan atau kedudukan dan berhalangan sementara hingga lebih dari 30 hari akan menunjuk seorang PJs. Sejauh ini, Ketua DPRD Jawa Tengah juga berhalangan sementara. Menurut Agustina siapakah yang berhak menjadi Pjs ? Semua anggauta Fraksi PDIP punya hak dan peluang semua. Karena memang tidak ada aturan khusus. Dikatakan oleh Agustina tidak tergesa-gesa memprosesnya, karena tidak ingin ada masalah dikemudian hari. Namun diusahakan prosesnya sudah selesai seblum 30 hari penahanan. Sementara itu Wiryanti Sukamdani mengatakan, menjelang pileg pada tahun 2014 PDIP akan mempersiapkan kader wanita yangbenar-benar berkualitas, sehingga nantinya juga banyak yang terpelih sebagai anggauta legislatif. Menurutnya, jumlah anggauta fraksi PDIP DPR RI sebanyak 94 orang namun jumlah perempuannya hanya 18 orang. Jumlah itu, jauh dibawah 30 %. Dan jumlah DPRD dari PDIP di seluruh Indonesia mulai dari DPRD kota/ kabupaten dan provinsi se- Indonesia jumlah perempuannya tidak lebih dari 30 %. Apalagi, dalam Undang-Undang No.10 tahun 2008 juga mengamanahkan agar setiap parpol memasang caleg perempuannya minimal 30 % . Menurut Agustina bahwa DPRD JawaTengah saja yang jumlahnya lebih dari 30 %. Dari 21 orang, 8 orang adalah perempuan. (Andu Nicolas ).

KEPALA DESA SE-PATI TIDAK MAU DISETIR

Pati-Jateng. Pernyataan Ketua Umum Dewan Presidium Nasional Persatuan Rakyat Desa ( Parade ) Nusantara, Sudir Santoso, yang menyatakan Pungutan Suara Ulang (PSU ) Pilkada Pati Jawa Tengah, bila perlu menggagalkan karena dinilai cacat hukum, tidak disambut kompak oleh barisan Kepala Desa ( Kades ) di Pati. Sejumlah Kades Pati menyatakan, terkait PSU, tetap memberi dukungan, karena program pemerintah. Seorang Kades Puri, Kecamatan Pati, Harsono, bersama sejumlah kades lainnya mengatakan, PSU Pilkada Pati ini adalah kerjaan pemerintah. Pemerintah didalamnya ada rakyat dan masyarakat. Pihaknya yakin rekan-rekan Kades lain tidak akan terpengaruh adanya isu agar Kades tidak mendukung PSU. Sejumlah Kades Pati mengatakan, khusus PSU pilkada mereka tidak akan terpengaruh manuver Sudir Santoso. Apa yang dinyatakan Sudir di public, karena ada kepentingan dibalik itu semua. Sehingga langkah Sudir tidak akan diikuti. Parade Nusantara, merupakan wadah perangkat desa. Terkait isu PSU cacat hukum, Harsono mengatakan, bukan urusannya untuk menjawab. Yang jelas, PSU tetap jalan jika ada yang tidak puas itu wajar, dan pasti ada kepentingan dibalik itu semua. Khusus PSU Pilkada Pati, karena ini kepentingan hajatan politik, pemerintah, sambungnya, maka masyarakat harus ikut mendukung dan mensukseskan pelaksanaannya. Menurut Harsono bahwa sampai tidak ikut mendukung, itu namanya pembangkangan. Apalagi kalau tidak mendukung, sebagai Kepala Desa akan menjadi bumerang di desanya. Disinggung sikap Ketum Parade Nusantara Sudir santoso yang tidak mendukung pelaksanaan PSU, Kepala Desa Harsono menegaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan para kades lainnya. Menurut Kades Harsono para Kepala Desa tidak mau disetir Sudir Santoso terkait PSU. Tapi kalau soal kebijakan lainnya, para Kepala Desa masih tetap menghormati, dan akan patuh. Menurut Harsono bahwa, soal PSU Pilkada Pati, lebih baik kerja dan bagaimana bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ketua Umum Pareda Nusantara Sudir Santoso mau bermanuver apa, Sudir Santoso sudah jarang di Pati. Sedangkan para Kepala Desa se Pati yang masih di Pati dan aktif ditengah-tengah masyarakat, kalau ada apa-apa berhadapan langsung sama masyarakat Pati Jawa Tengah. ( Andu Nicolas ).

DUA ORANG NARAPIDANA KABUR SIPIR RUTAN JEPARA TERTIDUR.

Jepara-Jateng. Seluruh Sipir yang berjumlah empat orang di Rumah Tahanan ( Rutan ) Jepara diketahui tertidur nyenyak saat dua orang narapidana kabur pada hari Rabu lalu (25/4). Dari hasil investigasi tersebut, menurut Djoko Setiyono selaku Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan (Kadiv Lapas ) Kanwil Kemenkum HAM Jateng, saat kejadian regu jaga berjumlah empat orang,dua di antaranya sudah berusia lanjut dan sebentar lagi pensiun. Menurut Djoko bahwa, mereka berjaga 12 jam, dari Selasa lalu ( 24/4 ) pukul 18.00 WIB hingga Rabu lalu ( 25/4 ) pukul 06.00 WIB. Saat kejadian mereka tertidur dengan lelap dikarenakan kecapaian. Keteledoran dan kelalaian para sipir tersebut terekam dari Closed Circuit Television ( CCTV ). Dua orang narapidana yang menghuni kamar nomor 18 rumah tahanan Jepar, di Jalan Ahmad Yani Jepara, adalah Moh Soleh, warga Desa Sukosono Kecamatan Tahunan, kabupaten Jepara , dan Joni, warga Solo, kabur setelah berhasil menggergaji terali besi pada hari Rabu lalu ( 25/4 ) sekitar pukul 04.30 WIB, Seorang perempuan asal desa Parang, Kecamatan Karimunjawa, I umur 48 tahun, yang diduga membantu dalam pelarian kedua narapidana tersebut diperiksa di mapolres Jepara. Djoko menambahkan pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap para sipir dan pihak-pihak lain yang terbukti lalai saat menjalankan tugas. Akan tetapi, Djoko tidak menjelaskan lebih detail sanksi apa yang akan diberikan tersebut. Menurut Djoko sistim pengawasan di Rumah Tahanan Jepara masih menggunakan secara manual. Petugas belum dilengkapi alat detektor yang berfungsi untuk mengecek barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk ke rutan. Diperjelas oleh Djoko bahwa, kondisi teralis besi keadaannya juga sudah keropos dan tidak kuat. Ini menjadi faktor lain yang memudahkan terali besi itu digergaji oleh dua orang narapidana. ( Andu Nicolas ).

POLDA JATIM : POLRES NGAWI DIJADIKAN POLRES PERCONTOHAN

SEMARANG MENGGELAR KOMPETISI AFSC.

Semarang-Jateng. Semarang Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar perhelatan akbar. Akan dimulai pada tanggal 24 sampai dengan 29 April 2012 bertempat di Grand Candi Hotel diadakan Kompetisi APEC Future Scientist Comference ( AFSC ) yang ke 4.Kompetisi ini dihadiri oleh Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Selandia baru, Australia, Amerikat Serikat, Kamboja, Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunai Darussalam, Cina, Hongkong, Filipina, Taiwan dan Swedia. Jumlah peserta sebanyak 120 orang yang terdiri dari 80 siswa SMA dan 40 mentor. Hal itu diungkapkan oleh President Society of Internasional Gifted in Science San Chun Lee. Dijelaskan pula oleh Sang Chun Lee bahwa, tema kompetisi kali ini adalah The Science of Water. Tema ini diangkat sebagai fokus Unesco untuk mengembangkan tiga tema besar di tahun 2012, yaitu masalah energi, karbon dioksida, dan science water dalam rangka program saving earth. Lebih lanjut, Sang Chun Lee juga menambahkan bahwa kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menciptakan jaringan pemuda yang nantinya akan dipersiapkan menjadi ilmuwan di masa depan negara-negara APEC untuk bisa bekerjasama dengan pemuda lain. Hal ini karena negara-negara APEC saling memiliki keterkaitan geografis. Dari 120 peserta nanti akan dikompetisikan ide-idenya untuk berlomba memperebutkan Juara I sampai Juara III. Di kesempatan terpisah, Wakil Walikota Semarang Hendar Prihadi mengatakan, bahwa jajaran pemerintah Kota Semarang sangat mengapresiasi acara ini, karena dari kompetisi semacam inilah bisa ditumbuhkan jiwa ilmuwan yang akan menjadi tulang punggung bangsa. Diharapkan pula siswa dari Indonesia bisa bersaing dengan siwa-siswa dari negara lain. Sementara itu Kementerian Riset dan Teknologi, yang diwakili oleh Deputi Menristek Bidang Jaringan Iptek, Amien Subandrio menegaskan, Indonesia memiliki dua platform untuk mendukung ilmu pengetahuan bagi generasi muda. yang pertama rencana pembangunan jangka menengah 2010 sampai 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam iptek. Dan yang kedua masterplan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang terdiri dari tiga pilar, yaitu pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, penguatan konektivitas nasional dan penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional. ( Andu Nicolas ).

UN BELUM SELESAI SUDAH DIMINTAI SUMBANGAN.

Semarang- jateng. Ujian Nasional ( UN ) belum usai, namun sejumlah satuan pendidikan sekolah sudah melakukan pungutan kepada anak didiknya. Dengan alasannya uang tersebut untuk perpisahan dan kenang-kenangan guru. Lebih ironisnya, besaran sumbangan tersebut sudah ditentukan pihak sekolah tanpa melibatkan orangtua murid. UN saja belum selesai sudah ditariki sumbangan. Seakan-akan sudah menjamin anak didiknya lulus. Hal itu diungkapkan oleh seorang orangtua murid dan tidak mau menyebutkan jati dirinya. Dalam surat edaran yang dibuat oleh Sekolahan SMP 11 isinya meminta sumbangan sebesar Rp 150 ribu, dalam surat tersebut juga ada surat pernyataan kesanggupan membayar.tidak ada rinciannya untuk apa, tapi hanya menyebutkan untuk perpisahan dan kenang-kenangan guru. Penarikan sumbangan perpisahan diduga dilakukan oleh SMP 11 yang berada di Jalan Karangrejo Semarang. Warga Kelurahan Jangli Semarang itu mengatakan, penarikan sumbangan melalui sepucuk surat yang dititipkan kepada muridnya. Surat tersebut dikirimkan jauh-jauh hari sebelum UN berlangsung. Pembayarannya tidak dilakukan serta merta. Orangtua murid diberi tenggang waktu tertentu. Menurut pria yang tidak mau menyebutkan jati dirinya mengatakan, sebelum UN sudah diinstruksikan untuk membayar Rp 50 ribu, sebagai uang muka. Sementara pelunasannya minggu ketiga bulan April atau sebelum UN. Dijelaskan pula oleh pria tersebut, pungutan sangat terlalu dini dan juga sangat menyayangkan dalam surat tersebut sudah ditetapkan nominal yang harus dibayar oleh orangtua murid. Tanpa melalui musyawarah atau persetujuan orangtua murid. Yang namanya sumbangan seharusnya sukarela tapi ini sudah ditetapkan dan bersifat wajib. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin, saat dihubungi tidak ada ditempat, staf kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang sedang keluar kantor. Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo akan meminta klarifikasi pihak sekolah terkait masalah pungutan tersebut. Mestinya tidak boleh, misalnya mau menarik sumbangan, ya melalui rapat dan dilakukan setelah siswa lulus. Menanggapi masalah tersebut, Ketua DPC Gerindra Kota Semarang Suharyanto mengaku sangat prihatin. Suharyanto menilai pungutan ini terlalu dini. Pihak sekolah sengaja memanfaatkan psikologis siswa dalam pelaksanaan UN. Pihak sekolah akan memanfaatkan kegalauan orangtua murid. Dengan penyodoran sumbangan sebelum pengumuman membuat mereka berpikir kalau tidak membayar takut tidak diluluskan. Menurut Suharyanto, sumbangan lulusan sah-sah saja selama tidak bersifat memaksa. Lebih bijaksana jika sumbangan tersebut dilakukan setelah pengumuman. Dengan begitu orangtua murid menganggap sumbangan itu sebagai rasa syukur anaknya lulus. Suharyanto juga menyayangkan pihak sekolah sudah menetapkan nominalnya yang harus dibayarkan orangtua murid. Hal itu dinilai sepihak karena tidak melalui musyawarah dengan melibatkan orangtua murid. Yang namanya sumbangan sukarela, tidak ditentukan dan diwajibkan. ( Andu Nicolas ).

POLDA JATIM ; POLRES NGAWI JADIKAN PERCONTOHAN. PENYIMPANGAN SUBSIDI BBM DIBIARKAN.

Ngawi-Jawa Timur. Menurut rencana Polda Jawa Timur bahwa Polres Ngawi dijadikan sebagai polres pecontohan, tapi masih rawan dengan penyimpangan BBM bersubsidi mengingat banyaknya para oknum yang berada dibelakang layar sebagai orang yang memback up antara lain oknum Polres itu sendiri dengan pangkat Perwira Polisi dan juga punya kedudukan paling stratigis di Polres Ngawi Jawa Timur. Ketika investigasi di lapangan menemukan pembeli bensin dan solar dengan cara menggunakan jerigen yang tidak jelas peruntukan ini terjadi di SPBU No 5463208 yang terletak di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Dengan adanya penyimpangan tersebut khususnya Polres Ngawi tidak bertindak, mungkinkah terkesan melindungi penyimpangan SPBU Mantingan Ngawi Jawa Timur. Menurut informasi yang sempat dikumpulkan bahwa SPBU itu juga pemiliknya juga anggauta DPRD Ngawi Jawa Timur. Tiem investigasi menemui salah satu seorang yang sedang melakukan transaksi pembelian bensin dan juga tidak mau menyebutkan jati dirinya mengatakan, ternyata pembeli tidak dilengkapi dengan surat-surat yang diterbitkan dari Desa mengetahui Camat dan Departemen Perdagangan setempat untuk ijin Pembelian BBM bersubsidi dari pemerintah untuk kepentingan masyarakat kecil. Dalam hal tersebut penyimpangan juga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola SPBU No 5463208 Mantingan Ngawi Jawa Timur karena dari para petugas lapangan sebagai operator dan pengawas tidak pernah menanyakan surat-surat yang diperlukan oleh para pembeli BBM bersubsidi yang dimaksudkan. Didalam pemantauan investigasi ternyata masih banyak hal tersebut wilayah Provinsi Jawa Timur yang belum memenuhi persyaratan. Jika hal ini di diamkan oleh Polres Ngawi dan juga sebagai polres percontohan oleh pengusaha BBM bersubsidi yang dilakukan oleh SPBU No 5463208 Mantingan Ngawi Jawa Timur telah melanggar Undang-Undang tentang Migas Nomor 22 Tahun 2011 Pasal 55 yang menyatakan bahwa, barang siapa yang menyalah gunakan Penjualan Migas Bersubsidi baik premium maupun solar menjual diluar ketentuan yang telah ditentukan oleh pelanggaran diancam hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun kurungan penjara atau denda sebesar Rp 60 miliar. Pengawasan terhadap SPBU No 5463208 Mantingan Jawa Timur yang lebih ketat lagi agar supaya tidak terjadi penyimpangan bahan bakar minyak bersubsidi yang seharusnya dijual untuk kepentingan rakyat kecil tapi justru dijual kepada orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya memetingkan keperluan pribadi demi kesenangan sendiri. Sementara itu investigasi ingin konfirmasi dengan Kapolres Ngawi Jawa Timur AKBP Edy Junaedi belum bisa ketemu. Oleh staf Polres Ngawi bahwa, Kapolres sedang rapat tidak mau diganggu siapa pun. Informasi yang sempat dikumpulkan bahwa AKBP Edy Junaedi menjabat sebagai Kapolres Ngawi Jawa Timur baru. Sampai saat ini berita diturunkan belum ada tanda-tanda untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran penyimpangan BBM bersubsidi yang dilakukan SPBU No 5463208 Mantingan Ngawi Jawa Timur oleh pihak berwajib adalah Polres Ngawi Jawa Timur yang dikatakan bahwa Polres Ngawi sebagai Polres percontohan. (Andu Nicolas ).

SISWI SMK KABUR DENGAN TEMAN FACEBOOK.

Semarang-Jateng Seorang Siswi SMK nekat kabur dari rumahnya dengan teman facebook. Nama siswi SMK bernama Selvia Ferana umur 17 tahun, asal warga Jalan Sadewa Utara I no 10, Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah. Diduga. kepergian gadis tersebut bersama pacar baru yang dikenalnya lewat facebook. Menurut orang tua Selvia bernama Rahono umur 42 tahun menceriterakan bahwa anaknya sudah tidak masuk sekolah. Dari rumah berangkat kesekolah memakai seragam sambil membawa tas lalu pamit berangkat sekolah. Hingga malam anaknya tidak kunjung pulang ker rumah. Kekhawatirannya memuncak ketika tiba tengah malam pun belum datang dan saat dihubungi lewat Handpone pun tidak diangkat. Malam sebelum pergi Selvia dilihatnya menangis. Namun ketika ditanya Selvia tidak mau menjawab. Berfikir tidak ada masalah serius Rahono membiarkan anaknya menangis. Diungkapkan oleh Rahono bahwa mungkin karena masalah pribadi. Menurut Rahono bahwa, akhir-akhir ini seorang pria yang bernama Mamek sering datang ke rumah. Dan Selvia mengaku kalau Mamek adalah pacar barunya yang dikenalnya melalui Facebook. Kebinguan mencari anak kesayangannya akhirnya orang tua Selvia melapor ke polisi. Harapannya supaya Selvia cepat pulang. Ketika orang tuanya menghubungi lagi melalui handphone Selvia dan ternyata diangkatnya. Bahkan sempat memberitahukan kalau keadaannya baik-baik saja. Namun dari suaranya mencurigakan karena nadanya seperti ketakutan. Saat ditanya tentang keberadaannya Selvia langsung menutup telepon. Orang tuanya Selvia kemudian berinisiatif menghubungi beberapa teman dekat dan pihak sekolah. Namun hasilnya juga nihil. Menurut Rahono bahwa ciri-cirinya adalah tinggi Selvia sekitar 160 cm, rambut panjang, wajah lonjong, kulit sawo matang, pipi kiri bekas jahitan. Ketika meninggalkan rumah Selvia masih berseragam sekolah. (Andu Nicolas ).

PELAYANAN PT PELINDO III CABANG TANJUNG EMAS BELUM MAKSIMAL.

Semarang-Jateng. Kalangan pengguna jasa terminal mengaku keberatan terhadap rencana kenaikan tarif paket jasa terminal naik/ turun kendaraan dan alat berat secara ro-ro, sebesar 30 persen. Kenaikan yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia ( Pelindo ) III Cabang Tanjung Emas, akan direalisasikan per 1 Mei 2012. Pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh PT Pelindo III di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sejumlah fasilitas yang diberikan belum memadai. Hal itu dijelaskan oleh Siswinarno selaku penanggung jawab perusahaan ekspedisi PT Kharisma Samudra Lintasindo (KSL). Dikatakan pula oleh Siswinarno, asal pelayanan di pelabuhan Tanjung Emas Semarang ditingkatkan dan tidak ada pungutan liar, sebenarnya tidak masalah. Sampai saat ini, biaya resmi dan pungutan tak resmi sudah cukup membebani, apalagi ditambah dengan rencana kenaikan tarif sebesar 30 persen. Menurut Siswinarno, lantaran tak punya lahan parkir, awak truk terpaksa memarkir di badan jalan utama. Dan anehnya oleh satpam pelabuhan masih diminta tarif parkir meski sudah membayar pas di pintu masuk pelabuhan. Selama ini, pelayanan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang kurang maksimal. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah fasilitas yang kurang memadai, seperti tak adanya tempat parkir, akses ke pelabuhan terendam rob dermaga rusak, dan tidak adanya tempat penampungan barang di pelabuhan dalam. Kalau di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, truk yang mau bongkar barang ke kapal atau sebaliknya sudah disediakan tenda agar tidak kepanasan dan kehujanan. Sementara Ketua Advokasi Asosiasi Forwader dan Logistik Indonesia ( ALFI) Jawa Tengah, Margono,SH justru meminta menunda kenaikan tarif, sebelum fasilitas pelabuhan tersebut dibenahi lebih dahulu. Hal itu penting guna menanamkan kepercayaan kepada pengguna jasa. Dikatakan pula oleh Margono,SH mengatakan bahwa kenaikan tarif itu akan menambah biaya logistik di pelabuhan. Selama ini, pihaknya belum mendapat sosialisasi mengenai tarif itu. Kenaikan tarif terlalu terlalu tinggi dan meminta realisasi tarif baru ditunda. Menanggapi hall itu,Kepala Operasi PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang, Djumadi menyatakan tidak bisa menunda realisasi tarif tersebut. Sebab, sosialisasi sudah dilakukan dan pemberlakuan tarif dilakukan langsung oleh Pelindo III. Djumadi menuturkan pengenaan tarif dilakukan di pelabuhan asal ditambah tarif kendaraan berat turun di pelabuhan asal dan tujuan yang bukan wilayah cabang, hanya dikenakan tarif naik atau turun saja. Kenaikan tarif sudah termasuk PPN 10 persen. Dijelaskan Djumadi, kenaikan tarif itu justru untuk peningkatan pelayanan. Sebab selama ini Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tertinggal jauh dari pelabuhan-pelabuhan lainnya. ( Andu Nicolas )

KELUARGA MISKIN MAKAN NASI AKING.

Tegal-jawa Tengah. Satu keluarga miskin yang menempati lahan negara di Taman Rema di Jalan Rambutan Raya, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, menjalani kehidupan yang sangat memprihatinkan. Adalah pasangan Karyono umur 57 tahun dan Kasminah umur 47 tahun, beserta lima anaknya ini mengonsumsi nasi aking. Mereka terpaksa makan nasi aking karena tidak sanggup membeli beras atau makan lain yang layak konsumsi sebagai kebutuhan pokok sehari-hari . Menurut Karyono, nasi aking yang didapatkannya itu dari pemberian tetangga atau sisa persedian beras miskin yang dibagikan pemerintah. Sebab, dengan penghasilan Rp 175 ribu tiap bulan dari profesinya sebagai tukang angkut sampah dan penjaga Makam Beji, tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dijelaskan pula oleh Karyono bahwa meskipun didera kemiskinan, namun tetap berusaha makan apa adanya. Karyono takut berutang. Jika berutang khawatir tidak bisa membayar. Sementara itu, Wakil Walikota Tegal, Habib Ali Zaenal Abidin SE,MH, mengaku sangat prihatin melihat kondisi keluarga Karyono.Karena itu, Ali perintahkan kepada Lurah Kraton, BKM dan KSM segera mengatasi permasalahan tersebut. ( Andu Nicolas ).

LAPORAN KEUANGAN PARPOL MASIH AMBURADUL.

Semarang-Jateng. Laporan KeuanganPartai Politik masih amburadul.Belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik. Kesimpulan itu didapat ICW setelah melakukan uji akses informasi terhadap laporan pengelolaan keuangan sembilan parpol yang bersumber dari uang negara. Hal itu diungkapkan oleh peneliti Indonesian Coruption Watch (ICW) Apung Widadi. Dijelaskan pula oleh Apung bahwa laporan keuangan Parpol masih buruk, belum sesuai standar laporan keuangan pada umumnya. Kesembilan parpol tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya ( Golkar ). Partai Amanat Nasional( PAN), Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ), dan Partai Hati Nurani Rakyat. Banyak parpol yang belum memiliki petugas pelaksana informasi daerah dan memiliki standar pencatatan keuangan yang minimalis, serta belum sesuai standar akuntansi. Yang juga memperhatinkan, menurut ICW.adalah sebagian besar subsidi APBN dihabiskan untuk operasional partai, seperti pembayaran listrik, gaji pegawai, dan pengarsipan. Dari catatan ICW, ada tiga partai yang bahkan sama sekali tidak mengalokasikan dana dari APBN 2010 untuk pendidikan politik. Yakni Golkar, PDIP, dan PPP. Padahal Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 memandatkan hal itu. Adapun empat parpol, yakni Golkar, PDIP, PKS, dan PAN, menghabiskan anggaran mereka untuk kebutuhan operasional. Lain halnya dengan peneliti dari Perhimpunan Hukum dan Asasi manusia Indonesia ( PBHI ) Danny Septiviant menyatakan, karena parpol merupakan organisasi publik, semestinya tidak hanya melaporkan keuangan yang berasal dari bantuan keuangan negara saja. tapi keseluruhan keuangan parpol, yang bersumber dari masyarakat, anggauta dan pendana-pendana lainnya. Menurut Danny yang paling utama adalah dalam situasi menjelang pemilihan umum ( Pemilu ). Dalam pemilu banyak beredar dana kampanye. Akuntabilitas keuangan parpol untuk mendorong terciptanya demokrasi yang bermutu. ( Andu Nicolas ).

HARGA ONDERDIL NAIK.

Semarang-Jateng. Kenaikan harga onderdil kendaraan akibat rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ( BBM ) beberapa waktu lalu makin memberatkan penyedia jasa transportasi. Koordinator PO Nusantara , Hendro Winarso mengakui, kenaikkan harga onderdil kendaraan membuat pihaknya terpaksa mengalami penurunan pendapatan sebesar 7 sampai 8 persen. Menurut Hendro Winarso bahwa, harga tiket untuk Jurusan Semarang- Jakarta pada kelas eksekutif dengan kapasitas 32 orang sebesar Rp 110 ribu per orang. Sedangkan untuk Jurusan Semarang-Bandung sebesar Rp 100 ribu per orang. Super eksekutif dengan kapasitas hanya 22 orang. Harganya untuk Semarang-Jakarta sebesar Rp 180 ribu per orang, dan Semarang-Bandung sebesar Rp 160 ribu per orang. Hendro juga menerangkan bahwa untuk mengantisipasi hal ini belum ada rencana menaikkan harga tiket bus hanya akan berdampak penurunan jumlah penumpang, karena harga tiket yang kalah bersaing dengan tiket kereta api. Wakil Ketua Transportasi dan Perhubungan Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Kota Semarang, Eddy Raharto mengakui, kenaikkan harga onderdil kendaraan juga dipastikan bakal berdampak pada jasa angkutan dan distribusi barang. Eddy menyatakan, infrastruktur jalan banyak yang rusak dan banjir jalur pantura juga membuat suku cadang seperti kampas rem, per, gardan, dan ban cepat aus dan rusak. ( Andu Nicolas ).

PTP NUSANTARA IX ALIRKAN LIMBAH KE LAHAN WARGA.

Cilacap-Jateng. Belakangan ini masyarakat desa Adimulyo Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Jawa Tengah baru menyadari dan merasakan dampak dari limbah yang dialirkan pleh PTP Nusantara IX kelahan mereka, memang awalnya mereka yang di wakili tokoh masyarakat menyetujui limbah itu ke lahan pertaniannya karena awalnya tumbuh seperti tanaman padi dan jagung terlihat sangat subur lalu mereka yakin bahwa limbah tersebut pupuk yang baik bagi tanaman mereka, setelah beberapa tahun kemudian petani mulai sadar bahwa penghasilan dari pertanian mereka sedikit demi sedikit menurun dan mungkin di perkirakan dari tahun 2009 sampai 2011 ini masyarakat mengalami gagal panen mencapai 50 % limbah ini juga mulai menimbulkan kecemasan masyarakat atas kesehatan mereka, pasalnya ada salah satu warga ke laboraturium untuk mengetahui kandungan air tersebut dan hasilnya positif mengandung zat asam, yang mungkin akan menimbulkan beberapa macam penyakit, karena masyarakat petani di daerah itu yang mengkomsumsi air dari sumur di lingkungan rumah mereka sendiri. Kepala Desa Adimulya waktu ditemui di ruang kerjanya mengatakan dan membenarkan keluhan masyarakat, dan dia berharap ada upaya perbaikan systim dari pihak PTP Nusantara IX agar tidak merugikan dan mengancam terhadap kesehatan. dan menambahkan bahwa siap mempasilitasi untuk bisa menemui Pimpinan Nusantara IX. Setelah satu minggu belum ada kabar dan tidak ada keputusan untuk bisa menemui Pimpinan PTP Nusantara IX. Sampai berita diturunkan bahwa fihak PTP Nusantara IX tidak bisa memberi keterangan lebih rinci masalah pembuangan limbah ke lahan warga. Dan pihak pimpinan PTP Nusantara IX juga tidak mau memberi penjelasan lebih rinci. ( Andu Nicolas ).

SEPUR KLUTHUK MASIH DIPERTAHANKAN.

Solo-jateng. Walikota Solo Joko Widodo bertekad mempertahankan Sepur Kluthuk Jaladara atau yang dikenal dengan nama Solo Steam Loco sebagai moda transportasi wisata andalan di kota Solo itu sendiri. Kereta api kuno Jaladara pada tahun ini mendapat alokasi APBD sebesar Rp 700 juta. Angka ini termasuk biaya operasional berikut pemeliharaan kereta api. Sementara pemeliharaan kereta api berbahan bakar kayu. Sementara keuntungan Jaladara yang dicatat DPRD tahun lalu hanya sebesar Rp 100 juta. Jokowi juga yakin Jaladara ke depannya akan menghasilkan keuntungan,selain menaikan citra Solo sebagai kota wisata dan budaya. Untuk ini, pria yang akrab disapa Jokowi ini meminta kepada DPRD supaya menganggar biaya subsidi kereta api kuno tersebut. Dalam waktu dekat Jokowi menghadap dewan dan menjelaskan bahwa operasional Jaladara bukanlah semata-mata mencari keuntungan. Namun lebih dari itu,Jaladara telah menjadi salah satu ikon di Kota Solo Jawa Tengah. Jokowi akan upayakan komunikasi dan pertemuan dengan dewan agar tidak ada perbedaan persepsi. Apa yang diperoleh dari keberadaan Jaladara bukan berupa profit semata, Memang selama ini keuntungannya sedikit, tetapi tidak lantas dihentikan subsidinya. Hal itulah yang membuat sejumlah anggauta dewan kurang setuju terhadap rencana Pemkot Solo meminta tambahan subsidi. Selama ini kereta Jaladara tersebut dipandang tidak menguntungkan. Bahkan menurut perhitungan, antara pengeluaran biaya operasional dan perawatan tidak seimbang dengan pemasukan. Sementara itu, Ketua DPRD Solo YF Sukasno mengatakan penghentian subsidi Jaladara belum final. Hal tersebut masih berupa wacana, tetapi dirinya mengakui operasional Jaladara terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatannya. (Andu Nicolas )

DBD MASIH MENGANCAM !!!

Semarang-jateng. Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Semarang selalu menjadi peringkat teratas di Jawa Tengah sejak tahun 2008. Dari catatan DKK Semarang, sepanjang triwulan pertama tahun ini, kasus DBD mencapai 213 kasus. Perenciannya, pada bulan Januari terjadi 75 kasus, Februari 87 kasus, dan Maret 51 kasus. Sementara, pada tahun 2010 DKK mencatat 1.303 kasus DBD dengan 10 meninggal dunia dan menurun pada tahun 2011 dengan 194 kasus dan 6 meninggal dunia. Demikian dikatakan oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang Widoyono, belum lama ini. Dikatakan pula olrh Widoyono bahwa, dalam dua tahun terakhir,sejak 2010, menunjukkan tren menurun,kasus DBD di kota Semarang selalu tertinggi. Dan masyarakat harus tetap waspada karena penyakit ini selalu ada setiap bulan. Menurut Widoyono, faktor adalah perilaku seperti pemberantasan sarang nyamuk, perilaku menggantung baju, tidur siang, tidak pakai celana panjang terutama siswa sekolah dasar. Penderita DBD banyak siswa SD dan SMP karena banyak nyamuk berada di kolong meja. Begitu siswa SMP sekarang menggunakan celana panjang, jumlah kasusnya berkurang. Widoyono juga mengatakan, ada empat faktor yang menyebabkan kota Semarang masih rangking pertama kasus DBD, yakni lingkungan , perilaku, pelayanan kesehatan, dan gizi atau stamina. Dari faktor lingkungan ada tiga jenis, yakni lingkungan curah hujan, hari hujan, dan perindukan nyamuk. Perilaku juga berkaitan dengan upaya pencegahan misalnya menggunakan lampu dan menggunakan obat nyamuk. Untuk faktor pelayanan kesehatan, kontribusinya hanya 10 persen karena rata-rata penderita yang sudah masuk rumah sakit kondisinya sudah parah. Sementara faktor gizi atau stamina tubuh kontribusinya terhadap kasus DBD sebesar lima persen. Menurut Widoyono bahwa, sepanjang tahun ini, disebutkannya, wilayah yang angka DBD-nya paling tinggi adalah Semarang Barat dan Pedurungan, masing-masing 29 penderita. Pada tahun 2011, wilayah yang angka kasus DBD-nya paling tinggi adalah Tembalang dengan 196 penderita. Widoyono mengatakan, DKK sudah banyak melakukan upaya pencegahan dengan tiga langkah, yakni pemberantasan jentik ( fisik dengan pemberantasan sarang nyamuk, kimia dengan pembunuh jentik, dan biologis dengan ikan pemakan jentik). Langkah kedua pemberantasan nyamuk ( fisik misalnya raket pembunuh nyamuk, kimia dengan fogging, dan biologis berupa hewan katak dan cicak atau tanaman yakni lavender, zodia, dan kemangi. Terpisah, disebutkan Staf Humas RS Roemani Muhammadiyah Semarang, Yuni Lestari menyampaikan, sepanjang tahun 2012 jumlah pasien DBD yang dirawat di Rumah Sakit tercatat 96 orang. Perenciannya, bulan Januari 27 orang, Februari 34 orang. Maret 24 orang. Adapun antara 1 sampai 17 April, jumlah pasien DBD mencapai 21 orang. ( Andu Nicolas ).

KOTA LAMA BISA MENGEMBALIKAN KEJAYAAN LAGI.

Semarang-Jateng. Oen's Semarang Foundation diluncurkan dan diresmikan di Toko Oen, Jalan Pemuda Semarang Tengah, baru-baru ini. Yayasan yang akan mengembalikan kawasan Kota Lama itu diharapkan bisa mengembalikan kejayaan kawasan yang sudah lama terbengkelai. Yayasan akan memperjuangkan pengembangan kawasan Kota Lama agar Semarang bisa menjadi kota yang diperhitungkan di kancah internasional.Semoga tidak hanya menjadi sebuah cita-cita. Pada bulan Juni nanti akan Belanda untuk promosi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Oen' Semarang Foundation, Harini Krisniati. Dikatakan pula oleh Harini, jika sejarah Kota Lama akan hilang jika sudah tidak ada lagi yang peduli. Menurutnya dibutuhkan komitmen untuk bersama-sama membangun kawasan itu. Oleh karena itulah, lanjut Harini yayasan akan merangkul berbagai pihak untuk diajak bekerja sama , mulai dari pemerintah, warga, komunitas, para ahli sejarah dan bangunan, hingga investor. Dikatakan oleh Harini, yayasan akan memperjuangkan pengembangan kawasan Kota Lama agar Semarang bisa menjadi kota yang diperhitungkan di kancah internasional. Semoga tidak hanya menjadi sebuah cita-cita. Bulan Juni mendatang akan ke Belanda untuk keperluan promosi. Oen's Semarang Faundation diresmikan dengan penandatangani prasasti, pelepasan balon, dan pengguntingan pita oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Kota Semarang, Bambang Haryono. Acara dimeriahkan dengan penampilan penyanyi senior, Henny Purwonegoro' yang juga pelanggan Oen's. Salah satu anggauta Oen's Semarang Foundation, Gilbert Megaradjasa menyatakan, kawasan Kota Lama akan dikembangkan dengan konsep wisata. Pada tahun 2018, diharapkan kegiatan pariwisata sudah berjalan dan Kota Lama bisa menjadi magnet bagi wisatawan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan sesuai dengan visi Oen's Semarang Foundation pada tahun 2020 menjadi warisan peninggalan dunia yang diakui UNESCO. Sementara itu salah satu anggauta Oen's Foundation. Kriswandono, menyatakan Toko oens dan keluarga oen bisa menjadi contoh bagus dalam hal konservasi terbukti dari cara mereka mempertahankan Toko Oen dan upaya-upaya yang digagas keluarga itu untuk menyelamatkan Kota Lam. Gilbert Megaradjasa dan Jenny Kalalo merupakan anggauta keluarga oen yang menjadi penggagas Oen's Semarang Fondation Menurut Jenny Kalalo toko Oens telah memberikan banyak pelajaran. Bukan hanya bangunanny, melainkan juga keluarganya Oen telah 76 tahun mempratekkan teori pelastarian. ( Andu Nicolas ).

PERSIDANGAN SOEMARMO BELUM DITENTUKAN TEMPATNYA.

Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan lokasi digelarnya persidangan terhadap Walikota Semarang Soemarmo HS, dan Ketua DPRD Jawa Tengah, Murdoko. Keduanya saat ini masih ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta, terkait kasusnya masing-masing. Penahanan tersebut dilakukan usai keduanya diperiksa sebagai tersangka dalam perkaranya masing-masing. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, penahanan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses penyidikan oleh penyidik KPK. Soemarmo tersandung kasus dugaan suap RAPBD Semarang tahun 2012, dan Murdoko yang terbelit kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan rekening giro Pemkab Kendal pada tahun 2003. Selama ini, KPK melakukan penyidikan terhadap perkara keduanya di Jakarta. Beberapa saksi diperiksa KPK di Semarang, namun beberapa saksi lainnya diperiksa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Menurut Bambang, untuk semuanya demi efektivitas dan efisiensi penyidikan saja. Karena penyidik lengkap di Jakarta, ketimbang harus menerjunkan tim ke Semarang. Meski pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka,serta penahanan dilakukan di Jakarta, namun KPK tidak berani memastikan bahwa persidangan terhadap Soemarmo dan Murdoko akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Bambang menyatakan, saat ini pihaknya masih fokos untuk menyidik kasus yang membelit kedua pejabat publik tersebut. Informasi yang sempat dikumpulkan bahwa dalam persidangan Soemarmo HS dan Murdoko lebih baik dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, untuk menghindari intervensi pihak-pihak tertentu yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi dalam persidangan Tipikor Semarang. ( Andu Nicolas ).

DANIEL TOTO INDIYONO DIPERIKSA KPK LAGI.

Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan anggauta DPRD Kabupaten Kendal, Daniel Toto Indiyono. Daniel diminta memberikan kesaksiannya untuk tersangka Ketua DPRD Jateng Murdoko kasus dugaan korupsi penggunaan dana rekening giro Pemkab Kendal pada tahun 2003. Tidak seperti pemeriksaannya terdahulu yang dilakukan di Aula Direktorat Kriminal Khusus ( Ditreskrimsus ) Polda Jateng, kali ini Daniel diperiksa Gedung KPK Jakarta.Terkait lokasi pemeriksaan hanyalah teknis. Tidak ada alasan khusus. Semuanya hanya soal pertimbangan teknis. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi SP dan membenarkan adanya pemanggilan Daniel untuk kali kedua. Yang bersangkutan dipanggil lagi untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka Murdoko. Kasus itu telah menyeret mantan Bupati Kendal,Hendy Boedoro, dan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kendal, Warso Susilo. Hendy telah divonis 7 tahun, sedangkan Warso 3 tahun penjara. KPK menetapkan Murdoko sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana rekening giro Pemkab Kendal Jawa Tengah sebesar Rp 3,9 miliar, Saat kejadian, Murdoko merupakan anggauta DPRD Kota Semarang periode 1999 sampai 2004. ( Andu Nicolas ).

KASUS BAPERJAKAT BAHAYANGAN BERHENTI DI JALAN.

Semarang- jawa Tengah. Paska ditangkapnya Walikota Semarang Soemarmo HS, nampaknya merasa lega bagi pegawai negeri sipil Pemkot Semarang. Betapa tidak, dalam mutasi jabatan diduga ada peran penting yang dilakukan oleh orang kepercayaan Soemarmo dalam memperjual belikan jabatan. Dengan tertangkapnya Soemarmo itulah para PNS mengharapkan penggantinya nanti untuk lebih mencermati dalam mutasi jabatan. Tidak pilih kasih sesuai prestasi dan kemampuan yang ada. Ketika Walikota Semarang Soemarmo HS belum ditangkap, ada dugaan tiga stafnya diantaranya Solikin, Dwi Arti Handayani, Yuni staf dari BKD diduga ikut bermain peranannya sebagai Baperjakat bayangan. Dalam investigasi di lapangan bahwa,untuk bisa naik eselon membayar sekitar puluhan hingga ratusan juta. Padahal, jika dirunut, penghasilan PNS tidak seberapa. Inilah yang menjadikan soal bagi kalangan PNS yang telah mempunyai seabrek prestasi tetapi tidak ada harganya. Hanya uang....uang dan uang saja sehingga bukannya menjadi peminpin yang baik malah rusak moralnya. Ketika akan dikonfirmasi diduga ikut terlibat sebagai beperjakat bayangan. Solikin tidak ada ditempat. Sementara Yuni saat ditemui juga tidak ada ditempat. Menurut sumber dilingkungan Pemkot Semarang yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, bahwa jika ada stafnya yang kurang cocok ketiga staf tersebut seperti Wiwik, Yuni, dan Solikin, maka mereka tidak segan-segan memindahkan dari jabatannya. Contohnya saja, beberapa SKPD merupakan kepala dinas karbitan. Lihat saja saat menjadi saksi di pengadilan Tipikor Semarang. Mereka sangat-sangat melenceng dari BAP. Sudah tahu disumpah Alquran bahwa jika memberikan keterangan palsu mereka malah nekat. Sudah banyak para PNS korban dari ketidak cocokan ketiga orang yang dipercaya itu. Nantinya untuk Walikota Semarang yang menggantikan Soemarmo agar mengusut tuntas tentang oknum dalam menjual belikan jabatannya. Sampai berita diturunkan bahwa kasus baperjakat tidak diteruskan keranah hukum dan terdeksi bahwa kasus tersebut dipetieskan oleh oknum-oknum yang pro dengan tiga orang kepercayaan Soemarmo HS. ( Andu Nicolas )

SELAMA 108 TAHUN RA KARTINI DI PERISTIRAHATANNYA.

Rembang-Jawa Tengah. Setiap tanggal 21 April, selalu diingat oleh masyarakat seluruh Indonesia, karena telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Kartini. dan juga tepat Raden Ajeng (RA) Kartini dilahirkan. Sejak dua hari terakhir peziarah yang mengisi buku tamu di kompleks makam Kartini sudah mencapai ribuan orang, dan puncak ritual tersebut akan berlangsung pada tanggal 21April dengan membacakan doa tahlil bersama dan mendengarkan pengajian umum. Seperti pada peringatan Hari Kartini tahun-tahun sebelumnya, tanpa diundang berbondong-bondong mengunjungi makam isteri selir mantan Bupati Rembang Adipati Ario Singgih Djojo Adiningrat yang terletak di atas pebukitan Desa Bulu, Kecamatan Bulu, atau sekitar 20 kilometer arah selatan Kota Rembang. Tujuan mereka sama, yaitu mengirim doa dan hormat kepada leluhurnya yang dikenal sebagai pejuang ketertinggalan kaum wanita. Keramaian Hari Kartini juga terjadi di tiga tempat lainnya, pertama di kawasan hutan lindung Desa Mantingan, Kecamatan Bulu. Ada yang menarik dari peringatan Hari Kartini di Rembang, ratusan siswa SD, SMP, dan SMA mengikuti perkemahan di sekitar makam RA Kartini. Setelah acara ritual selesai, para siswa yang mengikuti perkemahan tersebut juga mengakhiri kegiatannya. Di Museum Kartini yang menempati seluruh pendopo kabupaten dan rumah dinas bupati juga banyak pengunjungnya. Di tempat ini pengunjung bisa melihat barang pribadi Kartini, seperti baju, piring, gelas, gothekan ( tempat jamu), meja untuk merawat bayi, meja rias, buku Habis Gelap Terbitlah Terang terjemahan Armin Pane, tempat mandi, dan meja makan. Satu lagi tempat rekreasi yang ramai pengunjungnya di saat Hari Kartini, yaitu Taman Rekreasi Pantai Kartini yang berdampingan dengan Gedung DPRD dan Setda Rembang. Selain itu juga di tempat museum Kartini terdapat tempat tidur Kartini yang menjadi saksi kelahiran anak tunggalnya, RM Soesalit juga tersimpan rapi di museum. Selain foto Kartini hasil cetak ulang, lukisannya, dan sisilah keluarganya. RA Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, dan meninggal pada tanggal 17 September 1904 di Rembang, dan dimakamkan di Desa Bulu KecamatanBulu, Rembang. Berarti sudah 108 tahun RA Kartini di tempat peristirahatannya. ( Andu Nicolas ).

KASUS JUDI LIBATKAN PENGURUS GOLKAR.

Karanganyar- Jateng. Polres Karanganyar diduga menyembunyikan kasus penggerebekan dan penangkapan perjudian yang dilakukan di Kantor DPD Partai Golkar Karanganyar jawa Tengah. Dalam investigasi di lapangan bahwa yang ditangkap dalam penggrebekan saat itu adalah Daryatno, pengurus Golkar Kecamatan Jumantono Supoyo, seorang penjaga malam dan dua staf administrasi yang bertugas di kantor tersebut. Salah satu seorang pengurus parpol yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa sampai saat ini ternyata belum ada tindak lanjutnya dan terkesan disembunyikan dari publiksasi media. Menurut informasi yang sempat dikumpulkan bahwa rasa keadilan masyarakat, toh selama ini sudah banyak PNS yang ditangkap karena kasus perjudian juga diungkap. Guru terlibat judi juga dibeberkan ke media. Masak ini gara-gara anggauta parpol, malah didiamkan. Mana keadilan Polisi ? Kasusnya sudah berkembang simpang siur. Ada yang menyebutkan anggota DPRD ada yang menyebut pengurus Golkar. Ini yang sebetulnya bisa diluruskan dengan pemberitaan yang betul dari Polres Karanganyar Jawa Tengah. Kapolsek Karanganyar Kota AKP Sodikun yang ditanya tentang kasus itu menjawab, penangkapan dilakukan oleh petugas Reskrim Polres Karanganyar Jawa Tengah. Pihaknya hanya mendampingi dan kasusnya langsung ditangani Reskrim Polres Karanganyar Jawa Tengah. Penjelasan dari Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Joko Satriyo Utomo.malah meminta menghubungi Kasubag Humas AKP Joko Waliyono, karena yang ditugasi berhubungan dengan media massa. Sayangnya, kasus tersebut dipingpong. Saat Kasubag Humas, mengatakan belum menerima data dari Kasat Reskrim. Namun Joko Waliyono mengatakan kasus ituterjadi sekitar sepekan lalu, dan kini keempat tersangka sudah diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Surakarta. Suparmi, salah seorang pengurus Partai Golkar Karanganyar Jawa Tengah mengatakan, mendengar ada kasus itu. Bahkan beberapa konstituen juga banyak telepon, karena isunya menyangkut anggauta DPRD Karanganyar Jawa Tengah. Selama ini Polres Karanganyar Jawa Tengah termasuk paling mudah membuka informasi soal penangkapan kejahatan. Kalau hanya berkaitan dengan parpol kemudian disembunyikan malah dipetieskan, sangat disayangkan. Sampai berita diturunkan bahwa kasus tersebut disembunyikan oleh Polres Karanganyar Jawa Tengah suatu presiden buruk citra polisi. Dengan kasus ini adalah suatu tantangan bagi kepolisian untuk menjaga citra polisi itu sendiri. ( Andu Nicolas ).

ANGLINGKUSUMO MENJADI BONEKA POLITIK BAGI PEMERINTAH PUSAT,

JJogjakarta. Penobatan Kanjeng Haryo (KPH) Anglingkusumo sebagai Pakualam IX oleh Masyarakat Adikarto Kulonprogo dan Masyarakat Hukum Adat Sabang-Merauke ditolak mentah-mentah oleh Paguyuban Kepala Dukuh se Gunungkidul Janaloka. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Janaloka, Sutiyono. Bahkan, Sutiyono menganggap Anglingkusumo hanya menjadi boneka politik bagi pemerintah pusat, terkait dengan RUUK DIJ. Setelah masyarakat menilai bahwa ada perpecahan di internal Keraton dan Puro Pakualaman, lanjut Sutiyono, pemerintah pusat seperti mendapat angin untuk mendukung pro pemilihan. Menurut Sutiyono, mereka berharap rakyat akan mendukung pemilihan Gubenur DIJ. Dan Anglingkusumo adalah boneka dan antek pemerintah pusat. Pengangkatan KPH Anglingkusumo sebagai Paku Alam IX hanya sebuah strategi pemerintah pusat dan gerakan pro pemilihan. Pengangkatan itu, memberi citra buruk Kraton Ngayogyakarta & Puro Pakualaman yang rentan perebutan kekuasaan dan konflik internal, padahal tidak ada. Sutiyono menjelaskan, bahwa pengangkatan itu hanya strategi politik untuk mendukung pro pemilihan. Gerakan pemerintah pusat ini seperti tidak menggunakan akal sehat. Terkait dengan kunjungan Kanjeng Pangeran Haryo ( KPH) Anglingkusumo yang terus menggalang dukungan dengan bersilaturahmi ke tokoh agama di Kulunprogo, Sutiyono menganggap itu hanya pembentukan pencitraan. Sementara itu, Ketua Senopati Mataram di Gunungkidul, Agus Joko Kriswanto enggan berkomentar banyak terkait pengangkatan KPH Anglingkusumo. Menurut Agus konflik Pakualaman adalah konflik internal Puro Pakualaman. Pihaknya mengaku tidak ingin ikut campur.Namun, Senopati Mataram tetap akan eksis untuk berjuang mempertahankan Keistimewaan DIJ Dijelaskan oleh Ketua Paguyuban Kepala Dukuh se- Kulonprogo MADUKORO, Mugiyono yang hadir pengukuhan hanya10 orang alias beberapa orang. Padahal untuk jadi raja Paku Alam ada pangeran dan sistim serta tata cara di Pakualaman atau kesultanan. Untuk kunjunganke Kyai tokoh agama, dan ulama hanya mencari citra. Padahal tidak ada yang mendukung. Ini hanya untuk memecah keistimewaan Jogjakarta. Salah satu keistimewahan Jogjakarta yaitu Sultan adalah Gubenur dan Gubenur adalah Sultan dengan prosesi penetapan. ( Andu Nicolas ).

KPK TERUS BIDIK KETUA DPRD JATENG MURDOKO.

Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi Ketua DPRD Jateng Murdoko, yang diduga memakan APBD Kendal Tahun 2003 sebesar Rp 3 miliar, Dimana Murdoko sendiri telah ditetapkan tersangka.Hingga kini, dua saksi telah diperiksa KPK. Untuk mendalami kasus dugaan korupsi APBD Kendal tahun 2003 sebesar Rp 3 miliar dengan tersangka Ketua DPRD Jateng Murdoko, memerlukan keterangan saksi. Dan Pemeriksaan kali ini, menambahkan daftar saksi-saksi. Sebelumnya, KPK juga memeriksa mantan Bupati Kendal, Hendy Boedono, isteri Murdoko, Diyah Kartika Permanasari, juga mantan anggauta DPRD Kendal dan daniel Toto Indiyono. Hal itu sisampaikan oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi. Pihaknya menjelaskan telah memanggil dan memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Dua saksi yang diperiksa, yaitu Lisnawati, seorang pegawai swasta dan Sjaiful Bachri, mantan pegawai bank. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk Murdoko. KPK mencatat, pada tanggal 14 Mei 2003, Hendy memerintahkan Warsa meminjami Murdoko uang sebesar Rp 3 miliar. Kepada dua stafnya, Warsa memerintahkan agar uang sebesar Rp 3 miliar itu ditransfer ke rekening Murdoko pada tanggal 19 Mei 2003, Murdoko juga diduga terbelit kasus penyaluran dana eks pinjaman daerah Kendal pada tahun 2003 sampai tahun 2004. Di mana Bupati Kendal Hendy memerintahkan Warsa Susila, Kepala DPKAD Kabupaten Kendal saat itu, untuk meminjamkan uang kepada Murdoko sebesar Rp 900 juta pada tanggal 1 September 2003. Hendy dalam keterangan yang dicatat KPK itu menjelaskan Untuk keperluan DPRD Kendal. Murdoko itu sendiri telah ditahan oleh KPK sejak Jumat (13/4) pekan lalu. Hingga sekarang ini, Ketua DPRD Jateng Murdoko menghuni hotel predeo LP Cipinang Jakarta. (Andu Nicolas ).

SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X PENOBATAN SALAHI PAUGERAN.

Kulonprogo-Jogjakarta. Setelah dinobatkan sebagai Paku Alam IX oleh Masyarakat Hukum Adat Sabang-Merauke dan Masyarakat Adikarto Kulonprogo Pondok Pesantren Al Quran Wates ( Pesawat ) Giripeni, Wates, baru-baru ini. Dalam kunjungannya Anglingkusumo ingin mempererat tali silaturahmi dengan pengasuh Pesawat , KH Suadi Hasan Thoulabi. Anglingkusumo berharap publik memaklumi pengangkatan dirinya sebagai KGPAA Paku Alam IX yang mengangkatnya adalah rakyat. Harap dimaklumi, karena yang mengukuhkan adalah rakyat. Pengangkatan ini dadakan sebelumnya tak mempersiapkan. Bisa dibilang adalah mukjizat dari Allah, ini kehendak Allah. Disinggung pengangkatan Anglingkusumo sebagai KGPAA Paku Alam IX ada kaitannya dengan RUUK DIJ, Anglingkusumo membantah hal tersebut. Dikatakannya, pengangkatan dirinya murni proses budaya dan murni keinginan masyarakat Hukum Adat Sabang-Merauke dan Masyarakat Adikarto. Ini murni proses budaya. Tak ada kaitannya dengan RUUK DIJ. Anglingkusumo menambahkan, adanya penolakan dari pihak Puro Pakualaman terkait pengangkatan dirinya yang dinilai tidak sah, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Sekali lagi ini hanya dadakan. Di sela-sela kunjungannya, Anglingkusumo berharap, agar publik memaklumi bahwa pengangkatan dirinya sebagai KGPAA Paku Alam IX dilakukan oleh rakyat, Bukan atas dasar keinginan pribadinya belaka. Hal ini diakui oleh KH Supadi, menurutnya kunjungan Anglingkusumo ke Pesawat merupakan silahturahmi biasa. Dalam silaturahmi, kedua belah pihak memberi masukan untuk kebaikan bersama. Hanya silaturahmi dan saling memberi masukan untuk kebaikan bersama. Disinggung mengenai adanya anggapan dari beberapa pihak bahwa kunjungannya ini merupakan bagian dari menghimpun dukungannya. Anglingkusumo buru-buru menolaknya. Anglingkusumo mengaku kunjungan kali ini hanya untuk bersilaturahmi kepada Pengurus Pesawat. Ini hanya silaturahmi biasa, tak ada kaitannya dengan pengukuhan. Sementara itu Ketua Masyarakat Hukum Adat Sabang-Merauke Angga Pratama mengatakan, pasca penobatkan sebagai Paku Alam IX di Pendopo Glagah Kecamatan Temon Kulonprogo, Minggu lalu (15/4), Anglingkusumo berencana akan bersilaturahmi ke ulama dan Kyai-Kyai di wilayah DIJ. Hal tersebut dibenarkan oleh Perwakilan Masyarakat Adikarto, Supriyanto. Dikatakan oleh warga Tayuban Panjatan ini, silaturahmi kepada ulama dan kyai-kyai ini juga bertujuan untuk mengembalikan tradisi ulama dan kyai sebagai penasehat raja. Terpisah, Raja Keraton Ngayogyokarto Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, prosesi pengukuhan Kanjeng Pangeran Haryo Anglingkusumo menjadi Adipati Paku Alam IX dianggap tidak sah. Sebab, tidak sesuai dengan paugeran ( aturan) yang sudah di internal Pakualam maupun Kraton. Meski begitu, Sultan mengaku tidak akan mencampuri urusan internal di Kadipaten Pakualaman sudah memiliki aturan sendiri. ( Andu Nicolas ).

IJAZAH KPG TIDAK DIAKUI OLEH PEMERINTAH.

Semarang-Jawa Tengah. Seorang Guru Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi 43 yang bernama Suyahmi, mengeluhkan sikap BKD ( Badan Kepegawaian Daerah ) Kota Semarang yang tidak mengakui ijazah sarjana yang dimilikinya Menurut Suyahmi bahwa BKD menyatakan tidak dapat menggunakan ijazah sarjana karena bukan lulusan SMA, tetapi lulusan KPG. Yang boleh kuliah hanya mereka yang lulusan SMA. Jadi, ijazah tidak laku dimata BKD.Pada saat dimonitoring Pengawas TK/ SD, Zulkifli Agus di sekolahnya Jalan Dong Biru,Genuk Semarang, baru-baru ini. Hal tersebut terungkap saat Suyahmi mengajukan kenaikan pangkat dari golongan III/D ke golongan IV/A dengan menggunakan Ijazah Sarjana Pendidikan Guru PAUD dari salah satu perguruan tinggi swasta yang dimikinya. Menurut Suyahmi ada seorang lagi rekannya guru TK yang juga lulusan KPG dan sudah mengantongi Ijazah sarjana, ketika mengajukan kenaikan pangkat ijazah sarjananya juga tidak diakui BKD dengan alasan yang sama. Padahal guru yang nasibnya di Semarang sangat banyak. Yang satu angkatan dengan Suyahmi berjumlah 30 orang yang sudah lulus sarjana. Berarti mereka juga akan mengalami nasib sama kalau mengajukan ijazah sarjananya ketika ingin naik pangkat. Suyahmi merasa heran dengan sikap BKD tersebut. Padahal Suyahmi mengaku untuk mendapatkan Ijazah KPG ( Kursus Pendidikan Guru ), Suyahmi harus menempuh pendidikan setiap hari masuk selama tiga tahun. Bahkan, Suyahmi mengaku, saat mendaftar jadi pegawai negeri menggunakan ijazah KPG. Mengapa sekarang ijazah KPG seolah-olah tidak setara dengan ijazah SMA. Padahal mereka yang lulusan Upers ( Ujian Persamaan) SMA saja diakui. Sementara itu, Zulkifli Agus menerangkan, pihaknya sudah meminta Suyahmi untuk segera menghadap ke pihak PTK ( Pegawai Teknis Kependidikan ) Dinas Pendidikan Kota Semarang. Karena ini menyangkut nasib banyak orang. Banyak guru yang mengantongi ijazah KPG. Untuk itu sudah merekomendasikan pihak yang bersangkutan untuk segera melaporkan kepada PTK. Ketika investigasi Kepala Bidang Administrasi kepegawaian BKD Kota Semarang bernama Mahmudi mengatakan, tidak tahu masalah tersebut. Itu bukan bidang yang ditanganinya. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin mengatakan, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan laporan dari bawahan. Dan juga Bunyamin mengaku belum tahu siapa nama guru yang bersangkutan. Kalau memang ada masalah demikian, lebih baik ketemu dulu supaya bisa ditindak lanjuti. ( Andu Nicolas ).

NAPI SUDAH BEBAS MASIH DITAHAN LP KEDUNGPANE SEMARANG.

Semarang-Jateng. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kedungpane Semarang terancam dilaporkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih Jawa Tengah, LP Kedungpane Semarang dianggap telah merampas hak warga negara yang seharusnya sudah bebas dari hukuman. Karena sudah lebih 8 hari Lapas tidak melakukan pembebasan terhadap narapidana perjudian Agus Jaka Hasta. Hal dikatakan oleh Koordinator Lembaga Bantuan Hukum LMP Jawa Tengah Sigit Wahyudi. Dijelaskan pula oleh Sigit bahwa padahal Pengadilan Negeri Semarang telah memutus 7 bulan 15 hari penjara dipotong masa tahanan terhadap Agus. Atas dasar ini seharusnya Agus sudah bebas sejak tanggal 9 April lalu. Namun hingga sekarang masih dilakukan penahanan. Menurut Sigit bahwa, sejak 12 Agustus 2011 hingga 31 Agustus 2011 Agus ditahan oleh penyidik Kepolisian. Kemudian 1 September 2011 hingga 10 Oktober 2011 dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang. Masih adanya upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung (MA), sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 KUHP tidak mengeluarkan surat perintah penahanan. Menurut Sigit sesuai KUHP, MA tidak perlu mengeluarkan surat penahanan. Maka seharusnya Lapas Kedungpane Semarang sudah mengeluarkan Agus sudah menjalani hukuman atas putusan Pengadilan . Namun pada kenyataannya hingga saat ini Agus belum dibebaskan oleh LP Kedungpane Semarang. Sebenarnya ada apa dengan Lapas tidak melakukan pembebasan. Selnjutnya ditahan oleh Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 17 Oktober 2011 hingga tanggal 14 Januari 2012. Karena banding, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melayangkan surat penahanan hingga tanggal 9 April 2012 lalu. Sementara itu Kepala Lapas Kelas I Kedungpane Semarang I Nyoman Putra Suria enggan memberikan penjelasan secara rinci masalah tahanan bernama Agus. ( Andu Nicolas )

KASUS PENAHANAN KETUA DPRD JATENG MURDOKO DEWAN TAK PEDULI.

Kasus Penahanan Ketua DPRD Jateng Murdoko Dewan Tak Peduli. Semarang- Jateng. Meski sudah beberapa kali tak menghadiri sidang paripurna dan tidak hadir dalam rutinitas kerja kedewanan, pimpinan dewan kini seakan tak peduli lagi dengan Murdoko. Hal itu tampak dengan tetap berjalan baiknya ritme persidangan dan kinerja DPRD Jawa Tengah selama ini. Ketidakhadiran Ketua DPRD Jateng Murdoko tidak akan memengaruhi sama sekali pekerjaan kedewanan. Bahkan, sidang paripurna pun masih bisa berjalan dengan dipimpin oleh tiga wakil ketua, diantaranya wakil ketua DPRD Jateng Bambang Priyoko, Abdul Fikri Faqih, dan Bambang Sadono. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Jateng Bambang Sadono. Dan juga dikatakan oleh Bambang Sadono bahwa, selama ini kinerja pimpinan dewan tidak dilakukan oleh satu orang yakni ketua semata. Melainkan, kinerja pimpinan dilakukan secara kolektif sehingga tidak bergantung pada kemampuan satu orang saja. Menurut Bambang, tidak masalah, kasus hukum yang menjeratnya Murdoko saat ini juga tidak memengaruhi kinerja dewan. Dan Bambang memimpin sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan reses DPRD Jateng. Sebelumnya, hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Jateng Bambang Priyoko mengatakan bersama dua wakil ketua dewan lainnya sudah berkoordinassi untuk melaksanakan tugas-tugas rutin kedewanan. Untuk tugas rutin, tetap bisa ditangani. Tapi kalau hal-hal prinsip seperti keanggautaan personel,keuangan atau tanda tangan yang harus Murdoko lakukan. Sebab tidak bisa diambil alih. Seperti diketahui, Murdoko kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK karena diduga terlibat melakukan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Kendal tahun 2003-2004 sebesar Rp 3,9 miliar. Sedangkan Reza Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi atas dugaan korupsi Bansos APBD di Kabupaten Magelang yang kini masih dalam tahap pemeriksaan. ( Andu Nicolas )

TERBONGKAR PEGAWAI PEMKOT SEMARANG PALSUKAN KUITANSI.

Semarang-jawa Tengah. Seorang pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan Pemkot Semarang, diduga memalsukan kuintansi pembelian barang senilai puluhan juta rupiah. PNS tersebut, A umur 49 tahun, warga Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, tersebut dilaporkan oleh Dewi Mahastuti umur 47 tahun, warga Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Semarang. Menurut penjelasan Dewi Mahastuti kasus ini bermula ketika A mendatangi rumahnya pada bulan Agustus 2011 silam. Ketika itu, A mengutarakan niatnya membeli sejumlah barang elektronik. Namun karena tidak punya uang. A pun meminjan uang. Didorong oleh perasaan iba, Dewi lantas memenuhi permintaan sahabatnya sebesar Rp 35 juta. A pun berjanji akan mengembalikan uang pinjaman itu dengan cara mengansur. Namun, janji A belakangan tidak pernah terbukti. Berulang kali Dewi menagih uangnya, tetapi tidak mendapat respons positif dari yang bersangkutan. Penasaran, Dewi lalu mendatangi toko elektronik yang tertera di kuitansi. Beberapa hari kemudian, A kembali datang ke rumah Dewi sembari membawa kuintansi pembelian barang elektronik. Adanya kuintansi itu membuat Dewi yakin bahwa uang yang dipinjamkan memang dibutuhkan oleh A telah dibelanjakan. Yang mengejutkan oleh Dewi bahwa pegawai toko justru menyatakan tidak pernah mengeluarkan kuintansi seperti yang diberikan A kepada Dewi. Akhirnya Dewi sadar kalau selama ini menjadi korban penipuan. Dengan ada unsur penipuan oleh sahabatnya, Dewi langsung melaporkan kepada Mapolrestabes Semarang Jalan Dr Soetomo Semarang, baru-baru ini. Sampai berita diturunkan bahwa kasus tersebut dalam penanganan yang lebih mendalam untuk membongkar kasus tersebut. ( Andu Nicolas ).

TIKET PROMOSI KERETA API SULIT.

Semarang- Jawa Tengah. Sejumlah calon penumpang mengeluhkan sulitnya mendapatkan tiket kereta api dengan harga promosi seperti yang ditawarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Jatah promosi itu hanya 5 saja untuk tiket promosi. Salah satu penumpang Andu Nicolas selaku Pimpinan Redaksi dan Pendiri media oneline indenpers media, sejak PT KAI mengumumkan adanya tiket promo, hingga kini belum pernah mendapatkan tiket dengan harga murah. Ketika Pimpinan Redaksi dan Pendiri media oneline indenpers media hendak meliput di Jakarta ketika akan membeli tiket promo, petugas loket selalu bilang habis, meski pesan untuk alokasi promo sebulan kedepan. Hal senada diungkapkan oleh Rianingsih, mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Jakarta yang mengaku kesulitan untuk mendapatkan tiket promo. Dan Rianingsih berharap PT KAI lebih transparan dalam penjualan tiket KA promo sehingga masyarakat benar-benar bisa menikmati adanya program tersebut. Dari pantuan investigasi bahwa di Stasiun Besar Tawang Semarang, tiket promosi ini laris manis diburu oleh calon penumpang, untuk pemesan tiket harus dilakukan jauh-jauh hari agar bisa mendapatkan tiket dengan harga murah. Beberapa calon penumpang terlihat kecewa karena tiket promosi tersebut sudah habis dipesan dan sudah terjual. Seperti yang dialami oleh Rahma umur 22 tahun mahasiswi Undip Semarang merencanakan liburan semester untuk pulang ke Jakarta terpaksa harus gigit jari dikarenakan tiket promosi ternyata sudah habis dipesan. Sementara itu Humas Stasiun Besar Tawang Semarang, Reni Saras mengemukan tiket promosi tersebut jumlahnya memang terbatas. Total hanya lima kereta untuk promosi, dan dalam satu kereta terdapat empat buah kursi untuk tiket promosi. Menurut Reni bahwa Kereta Api Eksekutif Argo Anggrek, Sembrani dan Gumarang jurusan Pasar Turi Surabaya dipatok dengan harga sebesar Rp 50 ribu/ orang, jauh diatas harga normal untuk KA Argo Anggrek yang berkisar Rp 260 ribu/orang. Sembrani Rp 255 ribu/orang dan Gumarang Rp 240 ribu/orang. Tiket promo itu, lanjut Reni berlaku untuk kereta api eksekutif dan bisnis jurusan Jakarta dan Surabaya. Tiket promosi KA eksekutif Argo Sindoro dan Argo Mulia jurusan stasiun Gambir Jakarta hanya Rp 50 ribu/orang, padahal untuk harga normalnya sekitar Rp 225 ribu/orang. ( Andu Nicolas ).

TNI PEMBUNUH MAHASISWI DITUNTUT 12 TAHUN,

Semarang-Jateng. Sersan Sua ( Serda ) Yusuf Hernawan umur 28 tahun, anggauta Bidang Hukum Kodam IV/ Diponegoro,terdakwa pembunuhan mahasiswi IAIN Walisongo Semarang semester XII, Siti Faizah umur 23 tahun, dituntut kurungan 12 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Selain itu, Yusuf Hernawan juga dituntut tambahan, yakni dipecat dari korps TNI. Terdakwa sengaja merampas nyawa orang lain. Unsur pidana telah memenuhi secara sah dan meyakinkan. Hal itu diungkapkan oleh Oditur Militer Zulkarnain SH di Pengadilan Militer II-10, Jalan Kertanegara VI/ 8 Semarang, baru-baru ini. Dijelaskan pula oleh Zulkarnain bahwa, terdakwa dikenai dakwaan primer Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dakwaan subsider, terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) junto ayat (3) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP. Jaksa menuntut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dikurangi masa tahanan. Dan juga Yusuf dikenai pidana tambahan, yakni dipecat dari korp TNI. Terdakwa tidak bisa menahan emosi dan melakukan pembunuhan. Yusuf juga telah mencoreng nama TNI. Terdakwa juga tidak melaporkan ke polisi. Operator Komputer Bidang Hukum Kodam IV/ Diponegoro justru menghilangkan sejumlah barang bukti. Namun demikian, ada hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menceritakannya secara terus terang. Dalam sidang dijelaskan, Yusuf didakwa membunuh Siti Faizah yang telah dipacarinya sejak tahun 2006. Tepatnya pada tanggal 28 Desember 2011 malam, di Hotel Alam Hijau, Bandungan, Kabupaten Semarang. Motif pembunuhan adalah perseteruan cinta segitiga. Dimana Yusuf hendak menikah dengan kekasih barunya bernama Kurnia Laela Sari yang juga anggauta Kodam IV/ Diponegoro. Terungkap dalam persidangan tersebut bahwa Yusuf berniat memutuskan hubungan dengan Faizah malam itu. Dan juga Yusuf berencana menikahi Kurnia Laela Sari. Namun Faizah bersikukuh menolak niat Yusuf hingga terjadi pertengkaran di dalam kamar. Korban sempat mengatakan "lha terus, hubungan kita bagaimana ?". Lalu Yusuf menjawab; " Harus bagaimana lagi, kita belum berjodoh, jangan dipaksakan. ( Andu Nicolas ).

GEGER KADIPATEN PAKUALAMAN MERUNCING.

Jogjakarta, Pengangkatan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Anglingkusumo sebagai Paku Alam IX membuat berang pihak Kadipaten Pakualaman Keluarga Besar Trah Pakualaman atau Hudyana, secara tegas menolak pengukuhuan Paku Alam IX tandingan tersebut. Pengangkatan di Kulonprogo itu dinilai merupakan tindakan yang merendahkan martabat dan wibawa Kadipaten Pakualaman. Dengan diangkatnya KGPAA Paku Alam IX, pada tanggal 26 Mei 1999,yang saat ini menjadi Wakil Gubenur DIJ, maka persoalan sukesi sudah dianggap selesai. Selain itu, karena sudah sepuh, maka belum lama ini KGPAA Paku Alam IX sudah menunjuk Putra Mahkota dan sistim berjalan lancar. Demikian dikemukakan Koordinator Trah Pakualaman, Dan menurut KPH Kusumoparastho mengatakan, pengangkatan seorang Adipati tidak dapat dilakukan sambil lalu dalam sebuah acara sedekah bumi, mengingat kedudukan Adipati sebagai jabatan yang sangat terhormat. Pengangkatan seorang Adipati sudah ada sistim yang menganturnya sebagai paugeran. Sementara itu, salah seorang anggauta tim sistensi RUUK DIJ, KRT Kusumo Sunjoto menyampaikan , adanya pengukuhan KPH Anglingkusumo sebagai KGPAA Paku Alam IX, dilantarbelakangi adanya akumulasi kekecewaan yang terpendam. Karena itu, sebagai anggauta tim asistensi RUUK DIJ, KRT Kusumo Sunjoto melihat pengukuhan tak lebih dari rekayasa belaka. Sebab, ada kekecewaan pada pilkada pemilihan wakil gubenur karena KPH Anglingkusumo yang dicalonkan kalah. Saat ditanya adakah sanksi terhadap KPH Anglingkusumo, KPH Tjondrokusumo mengatakan hal itu masih akan dibicarakan dengan KGPAA Paku Alam IX dalam hal akan diputuskan sesuai dengan sistim yang telah ada. Sehingga semua, adil dan proporsional. Dijelaskan oleh adik KGPAA Paku Alam IX KPH Tjondrokusumo, adanya pengukuhan KPH Anglingkusumo tidak etis. kebetulan yang menyelenggarakan masyarakat adapt. Bagi KPH Tjondrokusumo tidak ada masyarakat hukum adatp. Kalau hukum adat itu menghormati adat, karena dikukuhkan di suatu tempat yang seadanya dan tidak sesuai dengan sistim internal. Sebagaimana diketahui, masyarakat Adikarto Kulonprogo bersama dengan Masyarakat hukum Adat Sabang- Marauke mengukuhkan KPH Anglingkusumo sebagai KGPAA Paku Alam IX, di Pendopo Glagah, Kulonprogo pada hari Minggu lalu pada tanggal 15/4 2012. Padahal saat ini sudah ada KPH Ambarkusumo yang jumeneng sebagai Paku Alam IX. ( Andu Nicolas ).

SALMAN MARYADI SAAT JADI KEJATI JATENG SEMBUNYIKAN KASUS BESAR..

Semarang-Jawa Tengah. Banyak kasus diduga dipetieskan saat Kejati Jawa Tengah dipimpin oleh Salman Maryadi. Hal itu terungkap dari laporan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( KP2KKN) Jawa Tengah baru-baru ini. Baru saja KP2KKN mengungkap dugaan telah disembunyikan status tersangka Bupati Karanganyar Rina Iriani dalam kasus subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) sebesar Rp 20 miliar, kali ini menemukan data baru. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Divisi Penindakan dan Monitoring KP2KKN, Eko Haryanto. Dikatakan pula oleh Eko bahwa, KP2KKN menemukan kembali Kejati Jateng telah menutup-nutupi status tersangka Wakil Bupati Temanggung, Budiarto dalam kasus pembangunan Pasar Kliwon Temanggung Jawa Tengah . Dalam bukti hasil investigasi KP2KKN mengungkapkan, surat nomor; 3/ Fd.1/ 10/ 2010 tertanggal 13 Oktober 2010 hasil ekspose pada Gedung Bundar Kejaksaan Agung ( Kejagung ) tentang kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Kliwon Temanggung menetapkan Wakil Bupati Budiarto sebagai tersangka. Sebelumnya, Kejati Jateng telah memeriksa 25 saksi dari unsur swasta atau rekanan pelaksana proyek tersebut. Selain itu, juga beberapa pejabat Pemkab Temanggung seperti pejabat pembuat komitmen proyek. Namun hasil ekspose tersebut ditutupi oleh Kepala Kejati Jateng waktu itu dipegang oleh Salman Maryadi, sehingga Budiarto tidak pernah diproses penyidikan. Untuk itu KP2KKN akan melaporkan kasus ini pada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Kasus dugaan korupsi yang menggunakan APBD Temanggung tahun anggaran (TA) 2003/2004 berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 3 miliar. Selain itu KP2KKN juga akan melaporkan tindakan Kejaksaan Tinggi yang telah menutup-nutupi kasus dugaan korupsi pembangunan pasar Kliwon kepada Jaksa Muda Bidang Pengawasan (Jamwas ) Kejaksaan Agung di Jakarta. Sementara Asisten Tindak Pidana Khusus ( Aspidsus ) Kejati Jateng menyatakan akan meneliti berkas-berkas tersebut. Ali juga menyatakan register kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Kliwon Temanggung saat ini pihaknya belum menemukan. Menurut Ali bahwa kasus bupati Karanganyar Rina Iriani, berkasnya juga diduga sengaja dihilangkan oleh Kejati Jateng. Begitupun kasus yang menyangkut wakil bupati Temanggung. Saat dijabat Salman,kasus dugaan korupsi mantan walikota Semarang Sukawi Sutarip juga di SP-3. Kasus dugaan marckup proyek studio mini Pemprov jateng juga mandeg. Pengganti Salman Maryadi saat ini mengaku kesulitan mencari berkas-berkas kasus ini. Dan masalah Salman Maryadi sendiri kini sudah pensiun. ( Andu Nicolas ).

BAWANG MERAH IMPOR BEREDAR DI PASARAN ULAH SIAPA ?

Semarang, Jawa Tengah Meski Pemprov Jawa Tengah telah menyatakan penolakannya untuk mengimpor komoditas, namun kenyataannya salah satu komoditas, yakni bawang merah sudah beredar di pasaran. Ini ulah siapa? Komoditas bawang merah sekarang ini banyak ditemui dan beredar di pasaran. Temuan tersebut didapat dari Komisi B DPRD Pemprov jateng. Bawang merah impor itu justru masuk ke sejumlah sentra produksi bawang, yakni kawasan Brebes dan Tegal Jawa Tengah. Mengetahui hal itu, kalangan anggauta DPRD Pemprov Jateng sangat menyayangkan karena dampaknya akan merusak harga bawang merah lokal. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Komisi B DPRD Pemprov Jateng, Yahya Haryoko. Dijelaskan pula oleh Yahya bahwa, bawang impor tersebut tidak masuk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tapi justru masuk melalui pelabuhan lain. Menurut Yahya, setelah bawang impor itu masuk, para spekulan kemudian membawanya ke lumbung bawang di Jawa Tengah. Hal itu, dikatakan oleh Yahya, dapat diketahui di pasaran lokal dimana bawang merah impor telah dicampur dengan bawang lokal. Ketika di cek oleh Yahya dan juga sebagai politikus PPP bahwa, di Pelabuhan tanjung Emas, ternyata bawang itu tidak ada di sana, tapi justru masuk melalui pelabuhan lain seperti Tanjung Perak dan Tanjung Priok. Menurut Yahya motifnya yakni masalah ekonomi yakni saat penjual dan tengkulak ingin mencari keuntungan yang lebih tinggi. Sementara, Sekretaris Fraksi PPP yang juga Anggauta Komisi C DPRD Jawa Tengah Alfasadun justru menilai pemerintah sebenarnya telah mengetahui soal masuknya bawang merah impor tersebut. Hanya saja, kata Alfasadun, ada upaya pembiaran terhadap masalah tersebut. Untuk itu, Alfasadun mendesak, pemerintah segera melakukan pembatasan yang ketat terhadap lalu-lintas imporproduk-produk pertanian/ produk pangan. Bahkan kalau perlu, lanjut Alfasadun, gubenur juga harus membuat semacam peraturan gubenur. Menurut Alfasadun dilihat dalam aturannya memang tidak salah tapi yang dipermasalahkan yakni persoalan etika melindungi usaha masyarakat lokal. Karena dengan masuknya bawang merah impor itu, maka petani bawang akan terpuruk. Disaat produksi bawang mereka melimpah tapi kini harga pasaran rusak akibat masuknya barang impor tersebut. ( Andu Nicolas ).

DISKRIMINASI PERANGKAT DESA POLENG KEPADA JANDA BUTA HURUF.

Sragen-Jawa Tengah. Seorang janda tua bernama Paniyen dan buta huruf umur 69 tahun, warga Bendorejo, Poleng, Gesi, Sragen Jawa Tengah akan mengadukan nasibnya ke Bupati Agus Fatchurrahman dan Wakil Bupati Sragen Daryanto, baru-baru ini. Pasalnya,janda ini merasa dipingpong perangkat desa, tempatnya tinggal. Sebab saat akan mencari surat duplikat kematian orang tuanya almarhum Jotirto- Ngadiyem dipersulit. Duplikat surat kematian itu sendiri untuk urusan syarat sertifikat tanah warisan yang diterima Paniyem dari orang tuanya. Sesuai investigasi di lapangan menyebutkan, pertama Paniyem mendatangi rumah ketua RT 11 Bendorejo, dengan maksud meminta surat pengantar untuk mendapatkan surat duplikat kematian orang tuanya di balai desa. Dengan permohonan tersebut,RT 11, tempat Paniyem tinggal lantas meminta pertimbangan Kades Poleng Slamet Haryono. Hanya saja, telah tiga kali mendatangi kantor balai desa Poleng, wanita yang buta huruf menjadi bulan-bulanan pihak perangkat desa. Karena saat menghadap Kades maupun Sekdes tidak mendapatkan surat yang diharapkan, dengan alasan tidak masuk akal. Kades Poleng saat dihubungi itu meminta Ketua RT tidak memberikan surat pengantar ke Paniyem. Kendati tidak mendapatkan surat pengantar, Paniyem tidak putus asa langsung mendatangi balai desa dan ketemu Sekdes Poleng Susilo.Namun sekali lagi, permohonan Paniyem untuk mendapatkan surat duplikat kematian orang tuanya kembali ditolak. Dengan alasan Paniyem tidak membawa kartu keluarga atas nama Jotirto dan Ngadiyem. Permintaan sekdes itu dinilai mengada-ada oleh Paniyem, karena kedua orang tuanya sendiri meninggal dunia sejak 35 tahun yang lalu. Selain itu puluhan tahun lalu,kartu keluarga sendiri belum diterbitkan oleh pemerintah. Dengan jawaban itu jelas membuat Paniyem sakit hati dengan pelayanan yang diberikan terhadap dirinya. Dirinya yang buta huruf dan bodoh dan tidak pernah sekolah dinilai telah mendapat perlakuan yang dibedakan dengan warga lainnya. Menurut Paniyem, pihaknya sendiri akan mengadukan persoalan yang dialaminya itu ke Bupati dan Wakil Bupati untuk meminta perlindungan dan penjelasan soal pelayanan surat menyurat dilingkungan desa. Karena pihaknya merasa ada diskriminasi dalam pelayanan terhadap warga. Ketua I Formas Sri Wahono pihaknya memang mendapatkan laporan adanya warga yang kesulitan untuk mendapatkan surat permohonan di desa Poleng. Karena dinilai ada kejanggalan dalam pemberian pelayanan itu, pihak Formas akan melakukan pengecekan ke lapangan terlebih dahulu dengan pihak desa. Kalau memang alasan yang diberikan tidak masuk akal, akan laporkan ke Bupati dan Wakil Bupati soal adanya diskriminasi layanan terhadap rakyat kecil. Sementara mendapatkan laporan adanya diskriminasi perangkat desa Poleng, Gesi dalam pemberian layanan ke warganya Forum Masyarakat Sragen (Formas) siap melakukan pendampingan. ( Andu Nicolas ).

PARADE NUSANTARA CAGUGKAN SUDIR SANTOSO.

Semarang-Jateng Pelaksanaan pemilihan gubenur (pilgub) Jawa Tengah masih pertengahan tahun 2013, namun beberapa organisasi mulai memunculkan nama. Salah satunya adalah Parade Nusantara ( Persatuan Rakyat Desa Nusantara ). Secara tegas Parade Nusantara Jawa Tengah akan mengusung Ketua Dewan Pimpinan Nusantara (DPN) Parade Nusantara, Sudir Santoso dalam pencalonan Gubenur Jawa Tengah 2013. Menurut Pamuji, Parade Nusantara memastikan tidak akan mendukung Bibit Waluyo dalam Pilgub 2013 mendatang. Alasannya, selain karena dinilai Bibit Waluyo gagal dalam melaksanakan program Bali Ndeso Mbangun Ndeso, Bibit Waluyo juga sudah menyebarkan virus ke Pareda Nusantara, dimana Bibit Waluyo meminta Parade Nusantara, dimana Bibit pernah meminta agar Parade Nusantara dibubarkansaja. Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Nusantara (DPP) Parade Nusantara Sudir Santo menanggapi dingin atas pencalonannya sebagai calon gubenur Jawa Tengah. Dijelaskan pula oleh Sudir Santoso belum pernah mimpi untuk maju mencalonkan diri sebagaicalon gubenur Jawa Tengah . Dan diakui bahwa dirinya tidak berambisi sebagai cakon gubenur Jawa Tengah. Menurut keterangan bahwa Sudir, dibentuknya Parede Nuantara adalah bukan menjadikan ketuanya ataupun pengurusnya untuk menduduki gubenur, menteri, atau presiden. Namun Parade Nusantara adalah organisasi yang akan menjadikan orang lain menjadi bupati, gubenur, menteri atau presiden. ( Andu Nicolas ).

GONJANG GANJING SUKSESI PAKUALAMAN.

Kulonprogo-Jogjakarta. Perpecahan dalam tubuh Kadipaten Pakualaman semakin mengemuka. Hal ini ditandai dengan dinobatkannya Kanjeng Pangeran Haryo (KPH)Anglingkusumo sebagai Adipati Pakualaman oleh ratusan orang yang tergabung dalam Masyarakat Hukum Adat Sabang-Merauke dan Masyarakat Adikarto Kulonprogo, di Pendopo Glagah Kecamatan Temon Kulonprogo, baru-baru ini, KPH Anglingkusumo didaulat sebagai Adipati dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam IX saat acara Sedekah Bumi untuk memperingati dua abad Kadipaten Pakualaman, serta 102 tahun KGPAA Paku Alam VIII. Dengan begitu, kini Kadipaten Pakualaman memiliki Adipati kembar atau dua sosok Paku Alam IX sekaligus. Ketua Masyarakat Hukum Adat Sabang-Merauke, Angga Pratama menjelaskan, penobatan dilakukan di Pendopo Glagah karena tempat tersebut merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman. Pengukuhan KPH Anglingkusumo sebagai Paku Alam IX diresmikan dengan penyematan bros Kadipaten Pakualaman pada dada baju salah satu putera KGPAA Paku Alam VIII, serta penandatanganan kekancingan yang disaksikan notaris. Menurut keterangan dari Angga Pratama bahwa, melihat perkembangan di Kadipaten Pakualaman VIII wafat tahun 1998 silam, masalah suksesi sampai sekarang belum juga selesai. Dijelaskan pula oleh Angga Pratama bahwa, pernyataan bersama pada tanggal 14 Mei 1999 silam intinya menyatakan belum tercapainya kesepakatan bulat dalam suatu musyawarah kesembilan putra laki-laki Paku Alam VIII yang jujur dan adil. Selama itu juga adanya maklumat alim ulama DIY pada tanggal 12 Mei 1999 silam yang ditandatangani 21 ulama Kabupaten Sleman yang menyatakan keprihatinan atas berlarut-larutnya suksesi Kadipaten Pakualaman. Menurut Angga Pratama bahwa masih terjadi disintegrasi di tubuh Kadipaten Pakualaman, yang sampai sekarang tidak ada upaya penyelesaian secara tuntas. Kondisi itu antara lain bisa dilihat dari keluarnya pernyataan bersama lima putra laki-laki Paku Alam VIII dari Sembilan putra almarhum Paku Alam VIII. Sementara itu KPH Anglingkusumo mengaku sangat terkejut dan terharu saat dirinya didaulat sebagai Paku Alam IX. Dirinya mengaku tidak mengira dalam sedekah bumi, rakyat mendaulatnya sebagai Paku Alam IX. Dengan adanya Paku Alam IX kembar, KPH Anglingkusumo berharap segera adanya rekonsiliasi untuk menyatukan keluarga Pakualaman. Dirinya tidak akan menempuh upaya gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) seperti yang sering disarankan para pakar dan akademisi. Sementara itu Ketua Hudyana Jojakarta ( keluarga trah Pakualaman ), SutomoParastho Kusumo mengatakan, untuk acara penobatan sudah ada mekanisme sendiri sesuai paugeran yang ada, dalam hal itu harus dilakukan di Puro Pakualaman bukan di tempat lain. Ditambahkannya, suksesi penentuan Paku Alam IX sudah dilakukan pembicaran bersama dengan duduk bersama, namun memang ada perbedaan pandangan. ( Andu Nicolas ).

DEKLARASI DPW PARTAI SRI JAWA TENGAH.

Semarang-Jateng. Persiapan sejumlah partai menghadapi Pemilu 2014 terus dilakukan. Salah satunya oleh DPW Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Jawa Tengah. Partai yang akan mengusung Sri Mulyani Indrawati sebagai capres pada pilpres 2014 mendatang siap diverifikasi. Meski pihaknya menargetkan sebelum dilaksanakan verifikasi KPU, seluruh kabupaten yang ada di Jawa Tengah sudah ada kepengurusannya lengkap hingga tingkat kecamatan. Demikian penjelasan dari Ketua DPW Partai SRI Jawa Tengah Setiawan. Menurut Setiawan bahwa Partai SRI telah membentuk kepengurusan DPD di 32 kabupaten yang ada di Jawa Tengah.Dengan demikian tinggal tiga daerah yang belum memiliki pengurus. Selain membentuk pengurus ditingkat kabupaten, Partai SRI juga sudah melakukan gerilya dengan membentuk 289 pengurus kecamatan di Jawa Tengah. Pihaknya juga terus aktif dalam melakukan perekrutan anggauta baru dengan turun langsung ke desa-desa. Tiga daerah Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Total ada 573 kecamatan di Jawa Tengah, dan target sebelum tanggal 6 Mei 2012 pembentukan cabang di tingkat kecamatan selesai smua. Khusus untuk wilayah Jawa Tengah, pihaknya berjarap dari daerah inilah suara partai bisa digali semaksimalkan mungkin. Apalagi tokoh yang diusung untuk menjadi calon presiden, bisa dikatakan sebagai tokoh kelahiran Jawa Tengah Sementara Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Sri. Yoshi Erlina mengatakan, setelah mendapat surat verifikasi dari Depkumham) pihaknya terus aktif melakukan konsolidasi ke daerah-daerah. Tujuannya untuk penggalangan anggauta sebelum mengikuti proses verifikasi KPU. Saat, pihaknya juga telah melakukan pembentukan pengurus wilayah di 33 pengerus wilayah di 33 provensi Jawa Tengah, 495 kabupaten / kota, serta 3.500 kecamatan. Menurut DPW Partai SRI bahwa Ibu Sri Mulyani Indrawati memiliki kedekatan emosional dengan Jawa Tengah, berharap teman-teman Jawa Tengah khusus di kota Semarang dan sekitar bisa mendorong beliau menjadi presiden Repbulik Indonesia. Khusus wilayah Jawa Tengah, pihaknya berharap dari daerah inilalah suara partai bisa digali semaksimalkan mungkin. Apalagi tokoh yang diusung untuk menjadi calon presiden, bisa dikatakan sebagai tokoh kelahiran Jawa Tengah. ( Andu Nicolas ).

MENDAGRI PERHATIKAN ASPIRASI RUU PEDESAAN.

Semarang-Jateng. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diminta untuk memperhatikan dengan serius aspirasi kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa ( Parade) Nusantara yang mengusulkan beberapa point krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pedesaan. Dari RUU Pedesaan yang ada, ada dua substansi yang belum masuk atau sengaja tidak dimasukkan oleh pemerintah, yakni tentang periodisasi jabatan kepala desa dan anggaran yang diperuntukkan khusus bagi pembangunan pedesaan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Badi Santoso. Dijelaskan pula oleh Priyo bahwa, kepala desa bekerja bisa dikatakan 24 jam sehari, dan tidak kenal hari libur. Jam berapapun warganya perlu bantuan, kepala desa harus selalu siap. Oleh karena itu, sudah selayaknya periodisasi jabatan kepala desa ditambah dari 6 tahun menjadi 8 atau bahkan 10 tahun. Menurut Priyo saat ini periodesasi jabatan kepala desa belum ada ketentuan yang sama dari pemerintah pusat, sehingga sering berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Periodesasi jabatan kepala desa perlu diperhatikan secara khusus dan harus dimasukkan mengingat jabatan kepala desa berbeda dengan kepala daerah atau anggauta legislatif. Sedangkan untuk anggaran khusus bagi desa, sudah selayaknya masyarakat desa mendapat alokasi khusus sehingga bisa membangun desanya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dana ini harus melalui mekanisme yang benar dengan melalui rekening bupati. Namun bupati tidak bisa seenaknya sendiri memotong dana itu. Jadi harus utuh untuk pembangunan desa. ( Andu Nicolas ).

GENG MOTOR SUDAH MERAMBAH SEMARANG POLISI MEMBLE.

Semarang-Jateng. Dikawasan Stadion Tri Lomba Juang, Mugas Semarang Selatan, terutama pada malam hari. Acapkali terjadi tindak kriminal, mulai dari pembegalan hingga perampasan sepeda motor. Dan menurut investigasi di lapangan bahwa polisi yang biasanya patroli tapi nyatanya tidak pernah dipatroli di Jalan Tri Lomba Juang Mugas Semarang Selatan. Geng motor sudah mulai bikin ulah di Kota Semarang dengan perampasan sepeda motor milik Panca Satria Aditma umur 29 tahun, warga Jalan Mugas Semarang, baru-baru ini. Tindak kejahatan itu terjadi di dekat rumah Panca, tepatnya di depan kios tambal ban di sekitar Stadion Tri Lomba Juang. Dalam kejadian itu sekitar 02.30 WIB, sepeda motor Yamaha Mio warna merah H 3932 AAG milik Panca dirampas oleh kelompotan Geng Motor. Saat kejadian tersebut tidak ada patroli dari Kepolisian. Menurut Panca bahwa serangan mendadak itu membuat Panca lari tunggang langgang. Yamaha Mio miliknya pun ditinggalkan begitu saja di lokasi kejadian. Panca yang tidak ingin babak belur akhirnya dapat lolos dari kepungan puluhan pemuda tidak dikenal. Panca mengisahkan, peristiwa ini bermula ketika Panca dan sejumlah temannya nongkrong di dekat kios tambal ban. Tak lama berselang sekitar 30 orang yang berboncengan mengendarai sejumlah sepeda motor menghampiri. Mereka langsung turun dan menuduh Panca telah mencuri helm. Dan Panca sudah menampik tuduhan, namun mereka tanpa alasan langsung menyerang Panca. Setelah beberapa lama kemudian, Panca kembali ke tempat kios tambal ban. Sesampainya di sana ternyata motor Panca sudah hilang. Sebelum, Sabtu lalu (14/4 ) sekitar 02.30 WIB, seorang mahasiswa menjadi korban pembacokan dan perampasan sepeda motor diJalan Kelud Raya, Sampangan. Korban bernama Krisnatama Adi Wicaksana umur 20 tahun, warga Jalan Gedawang Raya, Kelurahan Gedawang, Banyumanik Semarang Selatan, .Krisnatama menderita luka pada bagian tangannya dan Yamaha Mio dengan nomor polisi 5999 ZG miliknya raib dibawa kabur pelaku yang diperkirakan berjumlah enam orang. Saat itu, Krisnatama pun seketika menepikan kendaraan. Salah satu pelaku yang membawa parang langsung menghampiri dan meminta Krisnatama menyerahkan kendaraannya. Sejumlah teman korban tak dapat berbuat banyak lantaran takut pelaku mengancam dengan menggunakan parang. Dalam pemantauan bahwa kondisi jalan yang gelap dan sepi memudahkan pelaku melakukan tindak kejahatan ini. Setelah berhasil merampas sepeda motor, mereka langsung kabur. Perampasan itu sangat cepat. Dan Krisnatama yang kemudian berbegas ke Klinik 24 jam untuk memeriksakan luka gores pada tangannya. Sampai berita diturunkan bahwa belum ada tindak lanjutan dari kepolisian.( Andu Nicolas )

JALAN-JALAN

Jalan-jalan di Pasar Burung. Semarang-Jateng. Akhir pekan memang waktu yang paling cocok untuk refreshing atau menyegarkan kembali semangat kerja, setelah penat dengan rutinitas kerja sehari-hari. Memasuki akhir pekan, kawasan sepanjang jalan Kartini begitu ramai. Pasalnya, tiap hari para pedagang binatang peliharaan, itu memadati median serta bahu Jalan Kartini yang lokasinya tak jauh dari Pasar Burung Karimata Semarang. Jika Anda suka jalan-jalan kenapa tidak coba bertandang ke sekitar Jalan Kartini, Semarang Timur. Di situ ada ruang publik yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berjualan binatang peliharaan. Jenis binatang yang diperdagangkan, pun beraneka ragam di antaranya, burung, ikan hias, anjing, kucing, ayam, kelinci, hamster, hingga ular yang tergolong hewan buas. Umumnya, masyarakat yang bertandang ke tempat itu adalah penggemar hewan peliharaan. Agus umur 39 tahun, misalnya. Hampir tiap akhir pekan, warga Penjaringan, Kecamatan Mijen Semarang, itu tidak pernah absen berkunjung ke lokasi tersebut Soal harga, jenis binatang itu sendiri. Yang paling rumah dipatok seharga Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu per ekor, seperti burung emprit atau hamster. Meski begitu, ada juga beberapa jenis burung atau binatang lain yang harganya mencapai jutaan rupiah, seperti burung cucakrawa,kacer, jalak, kucing, anjing, dan ular. Menurut investigasi di lapangan, selain warga Semarang, banyak juga pengujung yang berasal dari Solo,Yogyakarta hingga Pontianak Kalimantan Barat.Bahkan, sesekali ada juga warga dari mancanegara yang datang, seperti dari Malaysia dan India. Sementara itu, Ketua Paguyuban Pesona Pedagang Burung Semarang (P3BS) Wahyudi,hampir setiap hari, lokasi pasar burung di Jalan Kartini Semarang tak pernah sepi pengunjung, Terlebih pada saat akhir pekan mulai Jumat - Minggu. Adapun para pedagang biasanya mulai menggelar dagangannya sekitar pukul 08.00 sampai pukul 16.30 WIB. (Andu Nicolas ).

DOSEN PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA AWASI UN.

Semarang-Jateng. Sedikitnya 2.941 dosen perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jateng terlibat dalam pengawasan Ujian Negara (UN) tingkat SLTA ( SMA/ MA/ SMALB/ SMK ), yang berlangsung tanggal 16 sampai 19 April hari ini. Tahun ini diupayakan lebih baik dan jujur dari sisi pelaksanaan , pengawasan dan pemrosesan. Diberlakukannya pakta integeritas kejujuran dalam pelaksanaan UN, yang mewajibkan semua pengawas menandatangani nya, diharapkan bisa menghadirkan UN yang lebih jujur. Dengan pakta integritas, kalau ada kecurangan mereka harus siap bertanggung jawab. Hal itu diungkapkan oleh penanggung jawab UN tingkat SLTA Prof Fakthur Rokhman. Dikatakan pula oleh Fathur bahwa seperti tahun sebelumnya Unnes menjadi koordinator bidang pengawasan UN tingkat SLTA dan memindai ( Scanning) lembar jawaban UN tingkat SLTA se-Jateng. Selain itu, lanjut Fathur, pemrosesan pemindalan ( scanning) lembar jawaban UN di Unnes dilakukan selama 24 jam dengan melibatkan 180 dosen dan staf khusus menangani scanning. Proses scanning juga menggunakan mesin canggih yang membaca detail image sehingga sangat kecil kemungkinannya lembar jawaban UN tidak terbaca. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin menyampaikan UN 2012 pada tingkat SMA di kota Semarang diikuti oleh 22.387 siswa. Jumlah itu sudah masuk daftar nominal tetap ( DNT ) peserta UN dan sudah final. Mereka akan mengikuti UN SMA pada tanggal 16 sampai 19 April hari ini. Ditambahkannya secara khusus Dinas Pendidikan akan memberikan pelayanan pelaksanaan UN khusus bagi para siswa peserta UN yang terjerat masalah hukum. Selama masih terdaftar sebagai peserta UN, di mana pun dia berada, baik di rumah sakit atau di Lembaga Pemasyarakatan ( LP ), tetap akan beri pelayanan UN khusus. Menurut Bunyamin, pada tahun 2012 pihaknya memperketat pelaksanaan UN dibandingkan dengan tahun 2011, yakni pengacakan kode paket soal sehingga siswa tidak mengetahui paket soal apa yang akan dikerjakan. Guru maupun pengawas pun tahunya menjelang detik-detik dimulainya pengerjaan soal, yakni saat pembagian soal. Selain itu, Kepala LP Kelas I Semarang I Nyoman Putra Surya Atmaja, siap memfasilitasi tahanan dan narapidana yang tercatat sebagai peserta UN 2012. Menurut Nyoman, saat ini hanya ada satu narapidana LP Kedungpane Semarang yang terdaftar sebagai siswa peserta UN SMP tahun 2012. Akan siapkan ruangan di dalam LP untuk pelaksanaan UN, juga untuk ruang belajar anak-anak itu, sehingga meskipun di dalam LP, dia tetap bisa mengikuti UN dengan baik. ( Andu Nicolas ).

DAERAH PELOSOK TERPENCIL BELUM MENDAPATKAN ALIRAN LISTRIK.

Semarang-Jateng. Sampai saat ini berita diturunkan bahwa masih banyak masyarakat di daerah pelosok terpencil di wilyah Jawa Tengah yang belum dapat menikmati aliran listrik atau terelekrifikasi.Untuk itu, Komisi D DPRD Proprov Jateng kini telah mengajukan Raperda Ketenagalistrikan guna pemenuhan kebutuhan listrik tersebut. Kalau melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2013, target elektrifikasi di Jateng harus mencapai 85 persen Dengan adanya raperda dan undang-undang itu, berharap bisa lebih karena di Jateng punya banyak potensi mulai dari panas bumi, mikro hidro ( tenaga air ) dan lainnnya. Hal itu dijelaskan oleh anggauta Komisi D DPRD Proprov Jateng Hadi Santoso. Dikatan pula oleh Hadi Santoso raperda inisiatif itu mengacu UU No 30/2009 tentang ketenagalistrikan yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik secara mandiri. Hadi menilai hal itu dapat dilakukan karena Jateng sendiri memiliki banyak potensi alam yang bisa dipacu untuk menghasilkan sehingga dalam beberapa tahun ke depan tingkat elektrifikasi bisa mencapai 100 persen. Sementara, saat sidang paripurna berlangsung, Pemprov jateng mengaku sangat mendukung pembahasan Raperda Ketenagalistrikan. Dukungan itu didasarkan dengan rasio elektrifikasi di Jateng yang baru mencapai 73,63 persen sehingga masih ada sejumlah keluarga yang belum teraliri listrik Terlebih, dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah yang mempunyai potensi tenaga listrik diberi kewenangan untuk mendatangkan investor dan membangun power plant, serta mengatur harga listrik produksi daerah. Dengan adanya kewenangan seperti itu, maka menjadi kesempatan emas bagi Jateng untuk mampu bergerak di bidang energi. Gubenur Jawa Tengah Bibit Waluyo melalui Sekda Provinsi Jateng Hadi Prabowo menyatakan, berdasar hasil pendataan Pemprov, masih ada sekitar 4.406 dusun /dukuh yang belum teralir listrik. Dengan jumlah dusun yang belum teraliri listrik itu, tercatat sekitar 2.033.925 Kepala Keluarga (KK) yang belum menikmati listrik. Dijelaskan pula Bibit bahwa bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di pelosok pedesaan berdampak pada tingginya pemenuhan kebutuhan listrik. ( Andu Nicolas )

BADAN KEHORMATAN CUMA DIAM.

Semarang-Jateng. Meski kerap tidak hadir dalam sidang paripurna, namun Badan Kehormatan (BK) DPRD Jateng hanya diam terhadap sikap dua pimpinan dewan, yakni Ketua DPRD Murdoko dan Wakil Ketua DPRD Jateng Reza Kurniawan. Hal itu diakui sendiri oleh Wakil Ketua BK DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly. Pada sidang paripurna belum lama ini, hanya dua pimpinan DPRD Jateng yang hadir, yakni Wakil Ketua DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih dan Bambang Priyoko.Murdoko sudah jarang ngantor sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Murdoko sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD Kendal 2003-2004 senilai Rp 3 miliar , saat Murdoko menjabat sebagai anggauta DPRD Kendal periode 1999-2004. Sementara Riza Kurniawan tersangkut kasus dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial ( bansos ) Pemprov Jateng pada 2009 di Kabupaten Magelang, dengan nilai kerugian negara mencapai sekitar Rp 1,2 miliar. Wahyudin mengakui, BK masih belum dapat bersikap terhadap Murdoko dan Reza yang kerap tidak menghadiri sidang. Hal itu dikarenakan mereka hanya tidak hadir dalam tiga kali persidangan, sedangkan batas ketidakhadiran sendiri sebanyak enam kali berturut-turut. Namun, kata Wahyudin , jika kedua pimpinan dewan itu sudah enam kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan, maka BK dapat mengambil tindakan. Tindakan itu sendiri hanya berupa pemberian surat peringatan soal pelanggaran tata tertib (tatib) atau kode etik kedewanan. BK juga tidak dapat langsung menjatuhkan sanksi karena, saat anggauta melakukan pelanggaran, BK tetap merapatkan terlebih dahulu untuk membahas soal pelanggaran yang telah dilakukan. Setelah itu, hasil rapat hanya berupa rekomendasi yang ditujukan pada pimpinan fraksi masing-masing untuk menjatuhkan sanksi. Ditambahkannya pula, meski ada anggauta dewan yang kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus hukum, BK tidak dapat berbuat banyak. Karena, hal tersebut lebih pada kewenangan aparat hukum. Berhenti atau tidaknya jabatan sebagai anggauta dewan ditentukan di internal masing-masing partai, apakah anggauta dewan itu akan di PAW ( pergantian antar waktu ) atau tidak.. Senada dengan pernyataan itu, mantan Ketua KPU jateng Ida Budhiati mengatakan KPU pun masih belum bisa menetapkan soal penonaktifan kepada anggauta dewan yang tersangkut kasus hukum. Pasalnya, persoalan anggauta dewan sangat erat kaitannya dengan urusan partai. Menurut Ida Budhiati kalau anggauta DPRD Jateng kena kasus hukum, maka tidak berhak menonaktifkan. Karena hal itub urusan partai. Seperti diketahui, Murdoko kini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK karena diduga terlibat melakukan tindak korupsi APBD Kabupaten Kendal tahun 2003-2004 sebesar Rp 3,9 miliar. Sedangkan Reza Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan atas dugaan korupsi Bansos APBD Jateng 2008 sebesar Rp 1,2 miliar di Kabupaten Magelang Jawa Tengah ( Andu Nicolas ).