Menjelang Pilkada Serentak 10 Daerah Rawan Politik.

Semarang, Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang di Jawa Tenga, Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Tengah, Ali Mansyur meminta Desk Pilkada Pemprov Jawa Tengah bertindak proaktif. Politisi Nasdem itu membagi kondisi lapangan terkait Pilkada menjadi tiga kategori. Pertana. ada kategori panas. Maksudnya, pilkada dimana calon yang berlaga sama-sama kuat.Terlebih, jika di daerah itu hanya terdapat dua calon aja. Menurutnya, Desk Pilkada Pemprov Jawa Tengah harus bisa memetakan potensi konflik yang mugkin saja terjadi di Pilkada yang mungkin saja terjadi di Pilkada. Meski demikian, hingga saat ini, menurut Ali belum adanya potensi konflik di 21 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada. Wilayah yang pertarungannya head to head itu adalah wilayah panas. Harus selalu dipantau. Terakhir adalah daerah yang on the track. Walaupun begitu, pengawasan harus tetap dilakukan untuk memastikan Pilkada di daerah tersebut terlaksana dengan lancar dan aman. Daerah semacam itu juga perlu mendapat pengawasan. Lantaran bisa saja, calon yang kuat menciptakan lawan untuk dirinya agar Pilkada terlaksana. Dengan munculnya calon boneka. Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memprediksi bahwa daerah yang rawan konflik saat Pilkada serentak di Inonesia tidak terjadi lebih dari 10 daerah. Mencermati dinamika politik lima tahun lalu, tidak sampai 10 daerah lah yang rentan konflik. Hal yang menjadi faktor penyebab rentannya konflik adalah dualisme kepengurusan beberapa partai. Faktor itulah yang menurut Tjahjo harus jadi perhatian dari aparat keamanan. Kepolisian harus mencermati dualisme parpol dan dampaknya di daerah. Sepuluh daerah yang dimaksud adalah berada di Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Wilayah Sumatera. Kendati demikian, Tjahjo menilai bukan tidak mungkin jumlah daerah yang rawan konflik akan bertambah. Soal antisipassi kisruh dalam Pilkada serentak itu sendiri, Tjahjo sudah berkoordinasi dengan Polri. Pertama, Tjahjo sudah memberikan pengarahaan soal persiapan Pilkada serentak kepada seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia. Kedua, pihaknya, Polri dan TNI telah memiliki standar pengamanan. Setiap TPS harus ada pengamanan. Kalau enggak polisi, ya Satpol PP. Kalau tidak cukup, minta bantuan kpada TNI. Ketiga, Tjahjo juga telah bertukar peta rawan konflik dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dengan pertukaran itu, masing-masing diharapkan saling melengkapi informasi dan dapat segera dilakukan rencana antisipasi. Menurut Tjahjo bahwa tidak hanya di TPS, pengamanan Polri dan TNI juga difokuskan pada saat perhitungan suara. Momen penghitungan suara, menurut Tjahjo , dapat menimbulkan ketidakpuasaan massa pendukung. Yang seperti-seperti itu harus dikoordinasikan dengan baik.****