Calon Wali Kota Semarang Diuji Dalam Membangun Kebudayaan Kota Semarang.

Semarang,Pandangan tiga calon wali kota Semarang bersama wakilnya dalam bidang kebijakan pembangunan kebudayaan bagi Kota Semarang bakal diuji dalam dialog budaya " Membangun Kebudayaan Kota Semarang " pada hari Rabu tanggal 12/8, pukul 15.00 WIB, di Taman Budaya Raden Saleh ( TBRS ), Jalan Sriwijaya Semarang. Warga Semarang, terutama yang konsen terhadap pengembangan budaya, selama ini merasakan jika pemkot Semarang kurang intim dalam upaya menjalin hubungan. Merasa kurang diajak bicara dan duduk bersama ketika pemkot Semarang hendak memutuskan hal-hal besar terkait bidang kesenia. Hal itu diungkapkan oleh panitia Pazaar Seni, Gunawan. Dijelaskan oleh Gunawan bahwa, dijadwalkan, dialog sebagai rangkaian dari kegiatan Pazzar Seni itu bakal dihadiri oleh pasangan Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti R, Soemarmo HS- Zuber Safawi, dan Sigit Ibnugroho -Agus Sutyoso. Sebagai seniman ingin menangkap visi mereka dalam bidang kebijakan pembangunan kota Semarang yang bakal mereka pimpin. Selain,koordinasi antar bidang juga terkesan kurang. Contohnya semestinya TBRS selama ini tidak dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi pemkot Semarang, dan semestinya hanya dikhususkan menjadi sarana ekspresi dan interaksi sosial bagi warga. Masalah pendapatan bukan urusan seniman. Gunawan juga menyatakan kejelasan terkait pandangan para bakal calon terkait hal tersebut penting untuk diketahui masyarakat luas, bukan hanya seniman dan budayawan, mengingat kebudayaan merupakan basis untuk pembangunan kota yang lebih beradab. Menurutnya, acara tersebut bukan sebagai ajang adu-adu, namun dari diskusi ini diharapkan bakal muncul pandangan-pandangan yang mencerahkan terkait dengan berpihakan terhadap kebudayaan. Gunawan menyatakan keberpihakan itu tidak sekedar mengadakan kegiatan seni dan budaya secara besar-besaran tetapi perlu diimbangi dengan pembinaan dan kadersasi, pemberian wadah untuk meningkatkan iklim kreatif bagi genarasi muda. Oleh sebab itu, janji politik tidak dibutuhkan dalam ranah pembangunan kebudayaan. Kelak jika mereka menjabat dituntut untuk menunjukkan keberpihakan dan menyandarkan kebijakannya secara humanis, bukan hanya mengejar keuntungan secara ekonomi. Karena itu melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan mendengarkan kehendak warga menjadi hal mutlak. Dan dialog terbuka bagi masyarakat umum. Dari sini mendengar sekaligus mendiskusikan bagaimana arah kebijakan pembangunan kebudayaan kedepan.****