Pakai Masker, Presiden Jokowi Sholat Jumat di Istana Yogyakarta

[Presiden Joko Widodo akan Sholat Jumat di Masjid Darussalam Istana Kepresidenan Yogyakarta Foto: Twitter jokowi]

Yogyakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Presiden Joko Widodo (Jokowi) Sholat Jumat berjamaah di Masjid Darussalam Istana Kepresidenan Yogyakarta selepas meresmikan Yogyakarta International Airport (YIA), Jumat (28/8/2020).

Protokol kesehatan di Masjid Istana tersebut berlaku ketat. Masing-masing jamaah harus memakai masker dan saling menjaga jarak aman demi mencegah penularan Covid-19.

"Salat Jumat berjama'ah di Masjid Darussalam Istana Kepresidenan Yogyakarta, siang ini, berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Jamaah mengenakan masker dan saling menjaga jarak," ujar Jokowi melalui akun Twitter resminya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi DI Yogyakarta pada Jumat 28 Agustus 2020. Dalam lawatan ini Kepala Negara meresmikan Yogyakarta International Airport (YIA) disertai dengan pengoperasian menara AirNav Indonesia, dan sistem peringatan dini tsunami.

Selepas menjalankan ibadah Sholat Jumat pada siang harinya, Presiden Jokowi juga diagendakan untuk menyerahkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro di Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Turut serta dalam penerbangan menuju DIY di antaranya ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. (RZ/WK )****

 

Pakai Masker, Presiden Jokowi Sholat Jumat di Istana Yogyakarta.

Presiden Joko Widodo Sholat Jumat di Masjid Darussalam Istana Kepresidenan Yogyakarta 

JAKARTA ( INDENPERS-MEDIA)----Presiden Joko Widodo (Jokowi) Sholat Jumat berjamaah di YogyakartaMasjid Darussalam Istana Kepresidenan Yogyakarta selepas meresmikan Yogyakarta International Airport (YIA), Jumat (28/8/2020).

Protokol kesehatan di Masjid Istana tersebut berlaku ketat. Masing-masing jamaah harus memakai masker dan saling menjaga jarak aman demi mencegah penularan Covid-19.

"Salat Jumat berjama'ah di Masjid Darussalam Istana Kepresidenan Yogyakarta, siang ini, berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Jamaah mengenakan masker dan saling menjaga jarak," ujar Jokowi melalui akun Twitter resminya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi DI Yogyakarta pada Jumat 28 Agustus 2020. Dalam lawatan ini Kepala Negara meresmikan Yogyakarta International Airport (YIA) disertai dengan pengoperasian menara AirNav Indonesia, dan sistem peringatan dini tsunami.

Selepas menjalankan ibadah Sholat Jumat pada siang harinya, Presiden Jokowi juga diagendakan untuk menyerahkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro di Gedung Agung, Istana Kepresidenan 

Turut serta dalam penerbangan menuju DIY di antaranya ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. (RZ/WK )****

Trump Ngamuk, FBI Turun Atasi Kerusuhan AS.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )---Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat (AS) mengirim agen dan analis khusus ke Kenosha, Wisconsin. Ini untuk meredakan demo 'mematikan' yang telah terjadi di kota itu sejak tragedi penembakan Minggu (23/8/2020).

Sebelumnya demo karena penembakan yang dilakukan polisi pada seorang pria bernama Jacob Blake (29) telah membuat warga yang marah turun ke jalan. Kerusuhan dan pembakaran terjadi dalam demo yang dilakukan, di mana dua orang dikabarkan tewas pada Selasa (25/8/2020).

"Bekerja sama dengan Gubernur dan penegak hukum negara bagian dan lokal, Departemen Kehakiman mengerahkan aset federal, termasuk dari FBI dan US Marshals, untuk membantu dalam menanggapi kerusuhan dan kekacauan," tulis Juru bicara Departemen Kehakiman AS, Kerri Kupec dalam sebuah pernyataan di Twitter, baru-baru ini.

Pernyataan itu juga sebagai tanggapan atas postingan dari Presiden Donald Trump sebelumnya. Mantan pengusaha yang kini tengah berlaga dalam Pemilu AS itu, mengatakan akan mengirim Garda Nasional lagi ke lokasi kerusuhan.

"Kami tidak akan mendukung penjarahan, pembakaran, kekerasan, dan pelanggaran hukum di jalan-jalan Amerika. Tim saya baru saja menelepon Gubernur (Tony) Evers yang setuju untuk menerima bantuan federal (Portland harus melakukan hal yang sama!)" cuit Trump.

"Hari ini, saya akan mengirim penegak hukum federal dan Garda Nasional ke Kenosha, WI (Wisconsin) untuk memulihkan hukum dan peraturan!"

    We will NOT stand for looting, arson, violence, and lawlessness on American streets. My team just got off the phone with Governor Evers who agreed to accept federal assistance (Portland should do the same!)...

    — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

Sementara itu, Gubernur Wisconsin Tony Evers mengaku sudah menerjunkan 500 pasukan semi militer Garda Nasional. Ini merupakan penambahan jumlah pasukan untuk kedua kalinya, dari sebelumnya 100 menjadi 250 pasukan.

Ia mengatakan Garda Nasional akan mendukung penegakan hukum lokal di Kenosha. Hal ini berbeda dari pernyataannya Senin, di mana pasukan disiagakan hanya untuk melindungi aset dan bangunan kota itu.

"Tragedi ini tidak masuk akal terjadi lagi," tegas Evers mengomentari penembakan baru yang terjadi. "Mohon lakukan (protes) dengan damai dan aman."

Kenosha sendiri memberlakukan jam malam mulai pukul 20.00 hingga 7.00 pagi.

Demo dan kerusuhan juga menyebar di sejumlah kota di negara bagian lain termasuk New York, Los Angeles dan San Diego. Menurut pemadam kebakaran setempat, ada 37 kebakaran dan sejumlah laporan luka tembak mengancam jiwa di sejumlah wilayah titik demo. ( RZ/WK )***

Kawah Oro-oro Kesongo Blora Meletus, 4 Warga Keracunan Gas. Pertanda Apa Ya ?.

Blora, ( INDENPERS-MEDIA )---Kawah Oro-oro Kesongo di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora meletus pagi tadi. Akibatnya empat penggembala ternak di sekitar lokasi keracunan gas.

"Pertama kali letusan terjadi sekitar pukul 05.30 WIB," kata Kepala Desa Gabusan Parsidi, baru-baru ini.

Parsidi menjelaskan tinggi material yang dikeluarkan saat letusan itu terjadi hampir mencapai 40 meter. "Ini yang paling tinggi, sebelumnya tidak setinggi ini," tuturnya.

Saat letusan terjadi ada empat warga yang sedang mengembala hewan ternak di sekitar lokasi. Akibatnya empat warga tersebut keracunan gas yang disemburkan saat letusan.

"Keempat warga langsung dilarikan ke Puskesmas Jati (karena keracunan gas). Alhamdulillah keadaannya semakin membaik," terangnya.

Parsidi mengatakan, kawasan Oro-oro Kesongo merupakan fenomena alam unik. Kawasan tersebut hampir menyerupai Bleduk Kuwu di Kabupaten Grobogan yang menyemburkan lumpur dan gas.

"Bedanya letupannya, kalo di Kesongo ini setahun maksimal biasanya hanya terjadi sebanyak dua kali," jelasnya. ( RZ/WK )***

Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum untuk tidak bermain-main dalam situasi hukum yang masih carut-marut.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )------Jokowi mengingatkan agar perilaku aparat penegak tak menyalahgunakan regulasi untuk menakut-nakuti pejabat, pelaku usaha hingga masyarakat. Menurut Jokowi tindakan menakut-nakuti itu sudah mengarah kepada pemerasan dan bisa membahayakan agenda pembangunan nasional.

“Jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat. Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional,” kata Jokowi saat memberikan sambutan acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring dari Istana Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Jokowi menegaskan perilaku penegak hukum yang menebar ketakutan dengan regulasi yang tidak tepat membuat Indonesia bergerak lambat dan ketakutan. Ia menyatakan penegak hukum yang melakukan aksi pemerasan merupakan musuh bangsa dan harus ditindak secara tegas.

“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini [menebar ketakutan] adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini,” tegas Jokowi.

Jokowi mengakui upaya menakut-nakuti yang dilakukan aparat penegak hukum terjadi karena regulasi yang tidak jelas, tumpang tindih dan tidak memberikan kepastian hukum. Para pejabat tidak bisa membuat inovasi dan terjebak dengan prosedur yang berbelit-belit.

Oleh karena itu, dalam pandangan Jokowi, Indonesia perlu mereformasi birokrasi. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menjalankan omnibus law yang dianggap bisa menyelaraskan undang-undang, memberikan kepastian hukum, mendorong kecepatan kerja dan inovasi, akuntabel serta bebas korupsi. ( RZ/WK )***

Info Buat Kapolri ; Seorang Wartawan Di Aniaya Saat Hendak Melakukan Peliputan Laka Lantas.

Medan, ( INDENPERS-MEDIA )---Penganiayaan terjadi lagi terhadap insan pers, namun,, sangat disayangkan atas pelayanan Kepolisian Sektor Sunggal - Polrestabes Medan - Polda Sumut, proses pengaduan Korban Lius sangat lambat, hingga pukul 22.15 WIB ini Laporan Polisi (LP) Lius belum juga dikeluarkan oleh petugas Sentra Pelayanan Terpadu atas anjuran para penyidik dengan alasan harus gelar perkara. Padahal Lius melapor dari Pukul 18.00 WIB tadi, baru-baru ini.

Lius yang dianiaya, berawal pada saat melakukan giat Jurnalistiknya diwilayah hukum Sektor Sunggal - Polrestabes Medan - Polda Sumut, yang mendapat tindakan kekerasan pada saat melakukan peliputan sembari membantu korban lantas di Jalan Sei Mencirim Payageli, Medan, Sumatera Utara.

Pasalnya, pada saat melakukan tugas jurnalistiknya sebagaimana mestinya, pada peristiwa kecelakaan lalulintas (Laka Lantas) dan sekaligus berinisiatif membantu korban yang terkapar akibat hantaman mobil bernomor nomor polisi BK 1790 LH, warna merah.

Kemudian, Lius sebagai korban penganiayaan secara bersama-sama (Pasal 170 KUHPidana), menceritakan,, awalnya dia Lius mengabadikan moment dengan mengambil gambar atau foto situasi dan kondisi Lakalantasnya, dan selanjutnya Lius membantu korban membicarakan pertanggungjawaban pelaku penabrak korban.

Selanjutnya, kata Lius, tiba-tiba sejumlah orang datang yang tidak lain adalah keluarga pelaku, dengan sikap marah-marah, lalu terjadi cekcok, dan terjadi lah penganiayaan. Sehingga lius mengalami bekas pukulan atau pun luka disejumlah titik, ada di bagian pipi, leher dan kesakitan bagian uluh hatinya akibat tendangan kaki pelaku.( RZ/WK )****

Forbes Masyarakat Lampung Timur Deklarasi Pemilukada Damai dan Anti Hoax 2020.

Lampung Timur, ( INDENPERS-MEDIA )---Forum Bersama (FORBES) Masyarakat Lampung Timur melaksanakan deklarasi Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang dipusatkan di Aula Islamic Center Lampung Timur di Jalan Lintas Timur, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, baru-baru ini.

Acara tersebut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yakni Bupati Lampung Timur H. Zaiful Bokhari, ST, MM, perwakilan Dandim 0429, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selain itu hadir juga Lailatul Khoiriyah sebagai komisioner Bawaslu Lampung Timur, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Organisasi masyarakat (ORMAS), Organisasi Kepemudaan (OKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, dan insan pers.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yaitu menjaga jarak, mengenakan masker, mengecek suhu tubuh, menyemprot cairan disinfektan, mengenakan sarung tangan, menyiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, acara deklarasi Pemilukada damai tersebut mengusung tema, "Pemilih berintegritas mewujudkan Pemilukada damai dan anti hoax".

Dalam sambutannya ketua pelaksana Fitri Andi mengatakan bahwa dalam rangka menghadapi pemikukada yang telah dijadwalkan serentak se-Indonesia oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, diharapkan dapat menjadi momentum untuk memilih kepala daerah sesuai harapan masyarakat.

"Pemilukada serentak harus didukung semua pihak agar dapat berjalan dengan baik, lancar dan damai. Walaupun berbeda pilihan dan dukungan pada pemilukada, persatuan dan kesatuan di masyarakat harus diutamakan, oleh karena itu kita perlu menciptakan dan menggalang kekuatan dari semua pihak menuju terciptanya Pemilukada damai, luber, dan jurdil", kata Andi sapaan akrabnya.

Selain itu Andi yang juga sebagai ketua LSM Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) Lampung Timur menambahkan, Forbes menjadi instrumen masyarakat Lampung Timur dalam berkomitmen menciptakan suasana kondusif, aman dan damai menjelang pemilukada di Lampung Timur.

"Demi terciptanya demokrasi yang sehat dan baik melalui Forbes Masyarakat Lampung Timur memberikan komitmennya guna menyatukan visi dan misi untuk mewujudkan pemilukada 2020 yang damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai upaya menekan berbagai potensi konflik sosial, hal ini telah kita buktikan dengan berlangsungnya acara deklarasi Pemilukada damai 2020", ungkap Fitri Andi.

Sementara dalam sambutannya ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Lampung Timur yang dibacakan oleh Lailatul Khoiriyah sebagai komisioner Bawaslu Lampung Timur bahwa Penyelenggaraan Pemilukada serentak se-Indonesia di tengah wabah Covid-19 menjadi tantangan baru yang harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya di Lampung Timur.

"Harapannya dengan terselenggaranya acara deklarasi Pemilukada damai 2020 yang diinisiasi oleh Forbes Masyarakat Lampung Timur dapat mengawal jalannya Pemilukada yang akan berlangsung", kata Lailatul.

Sedangkan Bupati Lampung Timur H. Zaiful Bokhari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara deklarasi Pemilukada damai yang diselenggarakan oleh Forbes Masyarakat Lampung Timur.

"Pemilukada yang sebentar lagi akan berlangsung serentak seluruh Indonesia, khususnya Lampung Timur, menjadi momentum memilih Bupati dan wakil Bupati yang berintegritas, siapapun yang akan terpilih tentunya kita harus menghargai hasil tersebut, demi terciptanya Pemilukada yang damai, aman dan kondusif", kata Bupati Zaiful Bokhari.

Selain menandatangani komitmen bersama (MoU) untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif oleh elemen masyarakat dan Forkopimda, acara tersebut juga membacakan ikrar Pemilukada damai yang dipimpin langsung oleh Koordinator Forbes Masyarakat Lampung Timur Fitri Andi.

Berikut point ikrar pada acara deklarasi Pemilukada damai tahun 2020 tersebut.

1. Menjaga keutuhan Negara, persatuan dan kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Mewujudkan situasi kondusif, aman dan damai dalam menyongsong Pemilukada damai Tahun 2020

3. Mensukseskan Pemilukada tahun 2020 yang damai, demokratis dan edukatif dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih.

4. Tidak melakukan penyebaran ujaran kebencian dan hoax atas dasar sara, intoleransi dan radikalisme yang berdampak kepada disintegrasi masyarakat

5. Mendukung sinergitas dan soliditas TNI-Polri, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat demi terciptanya keamanan yang kondusif di kabupaten Lampung Timur

6. Tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. ( RZ/WK )***

Kejar Target Trans Sumatera, Jokowi Resmikan Tol Pertama Aceh.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan proyek ruas tol Sigli-Banda Aceh seksi 4, yaitu ruas Indra Puri-Blangbintang sepanjang 14 kilometer (Km). Ini merupakan tol pertama di Provinsi Aceh, dan merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"Dengan mengucap Bismillah, jalan tol ruas Sigli Blang Bintang Seksi 4 Indra Puri Blang Bintang hari ini diresmikan," kata Jokowi melalui video conference yang disiarkan langsung Sekretariat Presiden, baru-baru ini.

Jokowi lantas menjelaskan alasannya terus mengebut pembangunan infrastruktur kendati saat ini masih dihadapkan dengan virus corona (Covid-19). Apalagi, saat ini, pembangunan infrastruktur domestik masih tertinggal.

"Kenapa ini kita jalankan? Karena alasan ini dan kita tahu untuk menyambungkan Aceh sampai ke Lampung yang punya memiliki 2.765 km, kita harapkan mendorong pertumbuhan, mendorong pemerataan ekonomi," jelasnya.

Berdasarkan data yang diterima Kepala Negara, keberadaan tol tersebut bisa meningkatkan efisiensi waktu tempuh hingga 53 jam sepanjang koridor pembangunan dan meningkatkan multiplier effect dua hingga tiga kali lipat.

"Ini luar biasa. Kalau ini selesai Insya Allah 2024. Dan juga dihitung ini menyerap tenaga kerja 296.000 lapangan kerja secara langsung untuk 18 ruas yang ada dan saat ini menyerap tenaga kerja 24.700 tenaga kerja," jelasnya.

Jokowi lantas mengapresiasi peran para pemangku kepentingan terkait yang berhasil menyelesaikan ruas tol ini. Menurutnya, pembebasan lahan di Aceh lebih cepat dibandingkan yang lain.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih ke bapak gubernur, bupati seluruh masyarakat di Aceh bahwa pembebasan lahan di Provinsi Aceh ini paling cepat, sepanjang yang saya tahu paling cepat," jelasnya.

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Budi Harto memaparkan bahwa Tol Sigli-Banda Aceh seksi 4 menjadi seksi tol pertama yang diresmikan di Aceh.

Secara keseluruhan, total ruas tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 74 km yang terdiri dari seksi yaitu Seksi 1 Padang Tiji-Seulimun (25 km), Seksi 2 Seulimun - Jantho (6 km), Seksi 3 Jantho - Indrapuri (16 km), Seksi 4 Indrapuri -Blang Bintang (14 km), Seksi 5 Blang Bintang - Kuto Baro (8 km), dan seksi 6 Kuto Baro - Baitussalam (5 km).

Jika telah tersambung sepenuhnya, Tol Sigli - Banda Aceh akan membuka akses darat dari Kota Banda Aceh ke Kota Sigli maupun sebaliknya. Tak hanya itu, keberadaan tol ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan.

"Jika sebelumnya saat melewati jalan nasional perjalanan antar kedua kota mencapai 2-3 jam, dengan hadirnya jalan Tol Sigli - Banda Aceh ini dapat mempersingkat waktu tempuh antar kedua kota menjadi hanya 1 jam saja," tutur Budi Harto.

Ia juga menyampaikan dengan adanya ruas tol ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap perekonomian Provinsi Aceh. Menurutnya, alur distribusi barang dan kendaraan kini dapat dijangkau dengan mudah melalui keberadaan tol tersebut.

"Kita sangat menantikan peresmian Tol Sigli - Banda Aceh seksi 4 ini, karena setelah diresmikan, tol pertama di Provinsi Aceh ini sudah dapat beroperasi secara penuh serta dilintasi oleh masyarakat Aceh dan sekitarnya," kata Budi, yang juga hadir dalam peresmian tersebut. ( RZ/WK )****

Perintah Jokowi, Subsidi Gaji Rp 600.000 Harus Cair Pekan Ini.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan subsidi gaji bagi pekerja swasta akan cair pada pekan ini, sesuai dengan perintah langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Artinya, dalam waktu dekat pekerja swasta anggota BP Jamsostek dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan akan langsung menerima tambahan gaji Rp 600.000 per bulan atau total Rp 2,4 juta selama 4 bulan. Rencana pencairan bantuan dalam dua tahap, atau masing-masing Rp 1,2 juta per dua bulan.

"Pokoknya bapak presiden minta pada minggu ini diluncurkan," ujar Sri Mulyani usai rapat sidang Paripurna, baru-baru ini.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya memastikan pencairan dana subsidi gaji bagi peserta BP Jamsostek bergaji Rp 5 juta ke bawah akan cair akhir Agustus.

Otoritas ketenagakerjaan mengakui bahwa terkait proses validasi data penerima yang dilakukan Kemenaker, maka dipastikan pencairan pun akan dilakukan secara bertahap hingga akhir September mendatang.

Kemenaker sendiri telah menerima data rekening 2,5 juta dari total 15,7 juta pekerja calon penerima subsidi upah atau subsidi gaji dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.

Sebanyak 2,5 juta peserta ini akan divalidasi selama empat hari sesuai petunjuk teknis. Nantinya, data tersebut akan diteliti serta dilakukan check list untuk mengecek kehati-hatian siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut.

"Kami membutuhkan waktu untuk mengecek kesesuaian data yang disampaikan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Data 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit, kami memang mentargetkan bisa ditransfer dimulai akhir Agustus ini, " katanya

Setelah diperoleh kesesuaian data, pihaknya akan menyerahkan data tersebut kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa mencairkan uangnya yang akan disalurkan ke bank penyalur yakni bank-bank pemerintah.

"Jadi bank pemerintah dan bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer dipindahbukukan ke penerima program subsidi upah atau gaji. Kami merencanakan batch pertama 2,5 juta, mudah-mudahan 2,5 juta itu minimal per minggu sehingga dari 15,7 juta itu datanya bisa masuk datanya pada akhir September 2020, " katanya.

Ida bahkan sempat meminta maaf karena adanya penundaan pemberian subsidi gaji lantaran penyesuaian data. "Kami mohon maaf, butuh waktu dan kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada," jelasnya. ( RZ/WK )***

Janji Tegas Kapolrestabes Semarang Bagi Siapapun yang Kedapatan Bawa Sajam.

Semarang, ( INDENPERS-MEDIA )-----Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Auliansyah Lubis tidak akan mentolerir pelaku tindak kriminal maupun yang berpotensi melakukannya.

Misalnya yang berpotensi yakni dengan membawa senjata tajam.

"Dalam kesempatan yang baik ini ingin saya katakan, untuk adik saya yang di Kota Semarang, khususnya yang masih muda umur 15 tahun 16 tahun sampai 19 tahun tidak lagi boleh melakukan kegiatan seperti ini.

Apalagi bawa senjata tajam.

Saya dalam kesempatan ini tidak mentolerir.

Bila ada adik-adik saya yang seharusnya bisa belajar dengan baik membawa senjata tajam seperti ini kami akan proses.

Karena akan memberikan perhitungan yang cukup jelas," ujar Auliansyah Lubis, baru-baru ini.

Menurutnya, yang dilakukan itu sudah merujuk pada pertimbangan yang matang.

Sebab, sebelumnya ketika menjumpai mereka yang masih belia melakukan tindak kriminal, misalnya tawuran, maka pihaknya akan memanggil orang tua dan memintanya untuk mendidik. (RZ/WK)***

Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto Apresiasi Keberhasilan Program Jaga Kampung Polda Riau.

Rokan Hilir, ( INDENPERS-MEDIA )-----Kabaharkam Polri Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH MH dan rombongan Baharkam Mabes Polri blusukan ke pelosok kampung Balai Raja Bagan Sinembah Kabupaten Rohil, Provinsi Riau baru-baru ini  pada kunjungan dihari keduanya di Bumi Lancang Kuning Riau.

Jenderal bintang tiga jebolan Akpol tahun 1989 ini meninjau langsung kawasan yang menjadi program Kampung Tangguh Nusantara yang ditindaklanjuti sesuai kearifan lokal dengan nama “Jaga Kampung Polda Riau” yang terletak di Kecamatan Balai Jaya kabupaten Rokan Hilir Riau

Program Jaga Kampung yang digagas Polda Riau sejak dua bulan lalu inilah yang menjadi sasaran blusukan Komjen Agus bersama rombongan Mabes Polri, diantaranya turut hadir Kakorsabhara, Kakorpolairud, Kakorbinmas, Dirsamapta Korsabhara, Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri serta didampingi Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi SH SIK MSI, Gubernur Drs H Syamsuar, Danrem 031 Brigjen TNI Moch Syech Ismed , Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Ronny Irianto Moningka serta Danlanal Kolonel Laut (P) Himawan, Ketua LAM Datuk H Al Azhar dan segenap Forkopimda Rokan Hilir.

Dilahan seluas 8 hektar yang berlokasi dikawasan perkebunan sawit di Kecamatan Balai Jaya, yang merupkan landasan pesawat terbang yang tidak terpakai tersebut menjadi pilihan untuk penerapan Program Jaga Kampung Polda Riau di Kabupaten Rohil. Lahan tersebut kini diberdayakan oleh kelompok tani Sastra Parahita Bhayangkara, yang diasuh Bhabinkamtibmas Brigadir Marbun, sehingga lahan menjadi produktif dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Tidak hanya ikut memanen berbagai jenis tanaman siap panen di lahan tersebut, Komjen Agus Andrianto bersama rombongan juga melakukan penanaman jagung hitam yang merupakan varietas unggul. 

Juga melakukan Penaburan Bibit Ikan Nila sebanyak 15000 ekor, kemudian melepas pemberian Bantuan Sosial masyarakat terdampak covid-19 dengan jumlah 6250 paket serta pemberian 5 buah pertamini nagibusaha masyarakat yang diberikan melalui Kepala desa, Bhabinkhamtibmas dan Babinsa.

Komjen Agus Andrianto memuji atas apa yang sudah dilakukan oleh Kapolda Riau, Irjen Agung Setya Imam Effendi dengan membuat program Jaga Kampung yang merupakan penjabaran Program Kampung Tangguh Nusantara yang digaungkan Polri.

"Ini sangat luar biasa, saya sampaikan terimakasih kepada Kapolda Riau dan jajaran serta Forkopimda. Mudah-mudahan dari yang digagas ini menjadi motivasi, sehingga kita bisa berdiri dikaki sendiri, makin produktif serta ketahanan pangan bisa tercapai, mendorong masyarakat berpartisipasi aktif," ucapnya penuh semangat

Komjen Agus Andrianto berharap, program Jaga Kampung yang bertujuan untuk ketahanan pangan tersebut terus digulirkan sebagai program jangka panjang, mengingat Provinsi Riau merupakan daerah strategis. Apalagi dimasa sekarang kondisi negara masih dalam ancaman Pandemi Covid-19, yang dampaknya begitu luas termasuk dampak pada perekonomian masyarakat.

"Kita ingin masyarakat bisa terus produktif, di tengah Pandemi Covid-19, dengan tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari virus tersebut. Dengan program ini, ketahanan pangan terjaga dan kebutuhan masyarakat bisa terwujud," tegas mantan Kapolda Sumatera Utara tersebut.

Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi DH DIK MSI turut menjelaskan, bahwa saat ini ada 130 Polsek yang tersebar diseluruh jajaran Polda Riau sudah menjalankan Program Kaga Kampung tersebut. Masing-masing Polsek memiliki lahan minimal seluas dua hektar untuk difungsikan oleh petani binaan dalam memberdayakan lahan dengan tanaman produktif. Sebagiannya bahkan sudah melakukan panen raya, seperti halnya di Kecamatan Balai Jaya, Rokan Hilir ini.

"Ada 130 Polsek di jajaran Polda Riau menggelorakan program Jaga Kampung ini. Kita ingin wujudkan ketahanan pangan. Dengan dukungan pemerintah daerah, semua bergandengan tangan dalam program ketahanan pangan dan alhamdulillah belum ada kendala. Tujuan kita, masyarakat cukup pangan, sehat kampungnya, kuat masyarakatnya," terang Irjen Agung.

Kesuksesan program Jaga Kampung Polda Riau tersebut juga turut diapresiasi Gubernur Riau Drs H Syamsuar yang mengaku telah melihat secara langsung selama ini bahwa petani merasakan dampak positifnya. 

“Program ini benar-benar dimanfaatkan petani, harapan nanti usaha ketahanan pangan masyarakat bisa meningkatkan ekonomi, kita bekerja keras meningkatkan ketahanan pangan, kita harap Jaga Kampung diteruskan masyarakat lain," harapnya. ( RZ/WK )***

Panglima TNI Resmikan Monumen Pesawat N250 Gatotkaca.

Yogyakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Apa yang ada dihadapan kita sekarang adalah bukti kehebatan dan kecintaan anak bangsa kepada negaranya serta kecintaannya kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebuah mahakarya yang telah membuat bangga seluruh rakyat Indonesia,” Hal tersebut disampaikan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., saat meresmikan monumen pesawat N250 Gatotkoco. Bertempat di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Yogyakarta. baru-baru ini.

Pesawat yang digagas Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie itu kini menjadi koleksi ke-60 museum tersebut. Sebagai penghormatan terhadap karya anak bangsa, pesawat yang pernah membawa bangsa ini berjaya di bidang dirgantara ditempatkan di depan pintu masuk museum.

Sejak penerbangan perdananya pesawat N250 Gatotkoco pada tanggal Agustus 1995 kebanggaan itu masih bergaung hingga saat ini. Kehebatan pesawat kebanggaan karya PT IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia.

Pesawat N250 Gatotkoco Dengan mengusung teknologi fly by wire, dan berbagai teknologi yang canggih saat itu, penerbangan Gatotkoco di langit Nusantara dan langit Eropa telah melambungkan nama Indonesia di dunia penerbangan internasional.

“Peresmian monumen ini sekaligus sebagai bentuk penghargaan yang tinggi kepada Bapak Teknologi Indonesia, yang telah berjasa mengharumkan nama Indonesia melalui karya-karya beliau, termasuk N250 Gatotkoco,” Tegas Panglima TNI.

Tak lupa Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada PT Dirgantara Indonesia, yang telah menyerahkan Pesawat N250 Prototype Aircraft 01 (PA01) Gatotkoco untuk melengkapi koleksi Museum Pusat Dirgantara Mandala Yogyakarta dan juga apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja sama menghadirkan N250 Gatotkoco di museum ini.

Penyerahan pesawat N250 Prototype Aircraft 01 (PA01) Gatotkaca ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (SKEP) Nomor 284/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, tentang Penugasan Penerimaan Hibah Pesawat PA01 N250 milik PTDI untuk ditempatkan di Museum Pusat Dirgantara Mandala Yogyakarta.

Setelah di bawa dari Bandung menuju Yogyakarta dengan menggunakan truk trailer, pesawat N250 Gatotkaca, tiba di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Yogyakarta, pada Jumat, (21/8/2020) pagi.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakasau, Pangkogabwilhan III, Asops Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Dirum dan SDM PT DI Bapak Sukatwikanto, Kepala Program N250, Bapak Djoko Sartono dan Pilot Pesawat N250 Gatotkoco Bapak Chris Soekardjono.( RZ/WK )***

Pedagang Pecel Ini Terima Banpres Produktif Dari Presiden Jokowi.

JAKARTA ( INDENPERS-MEDIA )---Jangan sekali–sekali menyerah dan berputus asa.” Sepenggal kalimat pendek yang bermakna dalam, menjadi penyemangat hidup yang dipegang Partini (31), seorang penjual pecel keliling. Terlebih saat ia harus berjuang menjalankan usahanya di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Partini yang kesehariannya menjual pecel keliling di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, tidak pernah menyangka, akan merasakan kehidupan semakin bertambah berat akibat pandemi. Ketika suaminya, Triono, yang bekerja sebagai sales obat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Beban yang dipanggul Partini kian bertambah karena ia kini menjadi tulang punggung keluarga.

“Karena pandemi Covid-19, suami saya mengalami PHK. Namun saya tidak menyerah, saya jualan pecel keliling masuk-masuk gang. Saya dan suami tetap berusaha, meskipun pendapatan kami jauh berkurang dibandingkan sebelum adanya corona,” kata Partini baru-baru ini.

Sebelum pandemi, penghasilan dari berjualan pecel yang dijajakan ibu satu anak ini cukup menjanjikan. Dengan menjual makanan pecel, ia bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp100 ribu per hari. Penghasilan itu mampu untuk menambah biaya kebutuhan sehari-hari. Partini pun masih bisa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menabung di Tabungan Simpedes di BRI.

Namun, situasi seketika berubah manakala pandemi Corona menyergap. Usaha dagangan pecel yang menjadi andalannya untuk meraup rupiah sepi pembeli. “Setelah ada Corona, pendapatan saya hanya sekitar Rp30 ribu-Rp40 ribu per hari. Sepi pembeli, pelanggan banyak yang memilih masak sendiri sejak Covid-19,” ungkap Partini.

Untuk bertahan hidup, ia juga membantu suaminya berjualan tahu aci secara online. Pilihan berdagang secara daring dilakukan suami Partini karena kendala alat bantu kaki milik suaminya rusak. “Kalau keliling belum bisa karena suami saya punya polio di kaki, jadi kalau jalan harus ada alat bantu.” Ujarnya.

Di tengah kondisi yang sulit dan beban ekonomi bertambah karena pandemi, Partini mendapatkan secercah harapan. Ia merupakan salah satu dari jutaan penerima Banpres Produktif sebesar Rp2,4 juta dari Presiden Joko Widodo. 

“Selama ini saya nabung di BRI. Tapi belum pernah mengajukan kredit. Alhamdullilah, saya mendapat bantuan. Saya kaget campur bahagia karena doa saya diijabah,” kisahnya. Partini juga mengaku beruntung karena bisa bertemu orang nomor satu di Indonesia, Presiden Jokowi, pada acara peluncuran banpres produktif di Istana Negara, baru-baru ini.

Dana bantuan itu, menurut Partini akan dipergunakannya sebagai modal dagang. “Saya pergunakan untuk modal dagang. Dananya akan saya putar lagi, seperti untuk berbelanja terigu, kacang, minyak goreng dan bumbu pecel, beli ayam dan lain-lain,” sebutnya.

Wanita asal Karang Anyar, Solo ini mengaku telah memulai berjualan pecel sejak 2008. Selepas SMA, Partini memberanikan diri untuk merantau ke Jakarta pada 2007 silam. Karena sulitnya mendapat pekerjaan, ia mencoba peruntungan berjualan pecel keliling dengan keranjang yang digendong dipunggungnya. Ia mencontoh pedagang pecel keliling di kampungnya di Jawa Tengah. Setiap harinya, Partini mulai berjualan pukul 15.00 WIB dan pulang ke rumah pada pukul 19.00 WIB.

Memilih menjual dagangannya secara berkeliling, menurut Partini, lebih efisien dan efektif, karena bisa langsung mendekati konsumen. “Hidup di Jakarta itu keras, kalau tidak kuat berusaha maka tidak bisa hidup. Kenapa saya tidak sewa tempat, karena kalau sewa harganya mahal, saat itu saya tidak punya modal,” katanya. Kini ia berharap usahanya semakin berkembang dengan adanya bantuan dari pemerintah. Seperti ke depannya ia dapat membeli gerobak sehingga dapat memuat banyak dagangan. (RZ/WK )**

Pusing 7 Keliling! Penerimaan Pajak di Juli 2020 Baru Rp711 T, Ada Apa Ya ?

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Penerimaan negara dari sektor pajak dipastikan minus 14,7% hingga Juli 2020. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat bersama dengan Komisi XI DPR, baru-baru ini.

Sri Mulyani mengatakan, penerimaan pajak sampai dengan akhir Juli hanya mencapai Rp 711 triliun, atau baru mencapai 56,69% dari target penerimaan pajak yang ada di dalam APBN Perubahan 2020 senilai Rp 1.254,1 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu merinci, dari realisasi penerimaan pajak pada akhir Juli yang mencapai Rp 711 triliun, terdiri dari pajak sektor migas yang mencapai Rp 19,8 triliun dan pajak non migas Rp 582 triliun.

Di tengah pandemi covid-19, penerimaan pajak mengalami tekanan yang sangat luar biasa, terutama PPh Pasal 21.

"Sesudah Juni ini terlihat banyak yang mengalami tekanan dari pajak untuk PPh 21," kata Sri Mulyani.

Untuk PPN juga kontraksinya bahkan sampai mencapai 12%. Terkontraksinya PPN hingga 12% itu kata Sri Mulyani karena melihat pergerakan nilai tambah dengan adanya covid-19 yang mengalami pelemahan.

Sementara untuk penerimaan dari Bea dan Cukai telah mencapai Rp 109,1 triliun, di mana penerimaan cukai mencapai Rp 88,4 triliun, serta dari penerimaan pajak perdagangan internasional mencapai Rp 20,6 triliun.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak sampai dengan Juli 2020, mengalami penurunan 14,7%.

"Secara umum untuk penerimaan pajak terjadi kontraksi 14,7%. Namun kepabeanan dan cukai masih positif 3,7%," jelas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, target penerimaan pajak yang ada dalam APBN Perubahan 2020 senilai Rp 1.254,1 triliun, target penerimaan pajak penghasilan (PPh) dipatok senilai Rp 703,3 triliun atau turun 24,36% dibandingkan APBN 2020 sebelumnya, senilai Rp 929,9 triliun.

Selanjutnya penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dipatok senilai Rp 529,7 triliun atau turun 22,78% dibandingkan APBN 2020 sebelumnya, senilai Rp685,9 triliun.

Adapun penerimaan pajak bumi dan bangunan dipatok senilai Rp13,4 triliun atau turun 28,75% dibandingkan APBN 2020 awal sebelumnya dengan nilai Rp18,7 triliun. Kemudian, target penerimaan pajak lainnya tercatat senilai Rp7,7 triliun atau turun 3,27% dari target awal senilai Rp7,9 triliun.

Sementara, realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun atau hanya terealisasi 84,4% dari target dalam APBN 2019 yang dipatok Rp 1.577,6 triliun. ( RZ/WK )***

Jurus Sri Mulyani Agar Belanja Pemerintah Bisa Dikebut.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Kementerian dan lembaga negara boleh melakukan pemindahan program anggaran belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, baru-baru ini.

Sri Mulyani menjelaskan, kementerian/lembaga (K/L) kini boleh melakukan membelanjakan anggaran belanjanya dengan memindahkan program yang sudah sudah ada atau  ke program yang baru.

"Re-programming kalau misalnya dia aktivitasnya dia untuk misalnya perjalanan dinas, kemudian dipakai untuk membuat kegiatan dan sekarang mau dipakai untuk melakukan kegiatan pemberian seperti labour intensive atau padat karya," jelas Sri Mulyani.

Ia menjelaskan untuk K/L yang ingin melakukan re-programming, maka kementerian atau lembaga terkait bisa menyampaikan permohonan kepada komisi di DPR yang terkait, di masa sidang sekarang ini.

Kemudian apabila K/L sudah melakukan konsultasi dengan DPR dan disetujui oleh komisi terkait, kemudian melaporkan kepada Kementerian Keuangan, untuk dibuatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang baru.

"K/L yang ingin melakukan re-programming sampaikan dengan komisi terkait dan Kemenkeu akan jemput bola dengan membuat DIPA yang baru, agar pencairan cepat dan sesuai aturan," jelas Sri Mulyani.

Ia mencontohkan yang dimaksud dengan re-programming belanja K/L. Misalnya saja, kata dia yang tadinya K/L biasanya menggunakan anggaran belanja untuk kegiatan pendidikan atau aktivitas lainnya yang biasanya dilaksanakan secara fisik, setelah diubah bisa untuk mengubah rincian anggarannya untuk program yang lainnya.

"Yang tadinya untuk kegiatan diklat atau aktivitas, tapi karena ada covid-19 sekarang sifatnya bisa pake zoom dan anggarannya nggak terserap, maka dia bisa saja diubah jadi padat karya yang langsung diubah untuk masyarakat. Itu kan berubah sama sekali. Itu biasanya harus dilakukan dengan bicara dengan DPR dan DIPA-nya harus disesuaikan," jelasnya. (RZ/WK )***

Sri Mulyani Sebut Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Cair Today.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA)----Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah mencairkan bantuan subsidi gaji selama 4 bulan sebesar Rp 2,4 juta atau Rp 600 ribu per bulan untuk Tahap Pertama.

Bantuan ini diberikan kepada peserta BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki upah gaji di bawah Rp 5 juta.

"Angagran Rp 37,87 triliun dan sudah dikeluarkan dalam bentuk DIPA [Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran]. Bantuan sama, berstandar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan," kata Sri Mulyani, baru-baru ini.

Pencairannya dilakukan dua kali dengan transfer rekening langsung. Dan menurut Sri Mulyani, tahap pertama sudah mulai didistribusikan.

"Mulai 24 Agustus sudah mulai bisa disalurkan tahap pertama," ungkapnya.

Ia memaparkan lebih jauh, subsidi gaji ini diberikan kepada 15,7 juta pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, untuk nama dan rekening serta data kepesertaan sudah dipegang oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Nanti ada isu guru honorer dimasukkan dalam manfaat baik sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan di dalam proses penyempurnaan melalui database di Kemendikbud maupun Menpan RB," teramgnya. ( RZ/WK )****

Buruh dan DPR Bikin Deal Soal Omnibus Law, Apa Isinya?.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----DPR dan konfederasi serikat pekerja mencapai beberapa kesepahaman dalam hal pembahasan RUU Cipta Kerja. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Willy Aditya mengatakan terkait klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ada empat kesepahaman yang dicapai, pertama, yang sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

"Kaitannya dengan perjanjian kerja waktu tertentu, upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial dan materi muatan lain yang terkait MK harus didasarkan pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat," kata Willy, baru-baru ini.

Kedua, terkait sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, agar dikembalikan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan sesuai UU No 13/2003 dengan proses yang dipertimbangkan secara seksama. Ketiga, tentang hubungan kerja yg lebih efektif pada industri yang belum dalam UU Ketenagakerjaan maka pengaturannya dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja dan terbuka pada masukan publik.

"Keempat fraksi-fraksi akan memasukkan materi poin substansi yang disampaikan serikat pekerja atau buruh dalam inventarisasi masalah fraksi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan tim perumus menghasilkan beberapa kesepahaman meski masih ada beberapa usulan lainnya. Menurutnya permintaan tertingginya adalah klaster ketenagakerjaan dapat dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, jika memungkinkan.

"Apabila 10 klaster yang lain mau cepat-cepat diselesaikan dan disahkan, dengan segala hormat kami serikat pekerja dan buruh setuju untuk investasi masuk secepatnya, izin dipermudah, hambatan investasi dihilangkan. Klaster ketenagakerjaan kami harap dikeluarkan tapi bisa kemudian dibahas di UU terkait dan hal-hal lain yang akan dibicarakan," kata Said.

Jika tidak memungkinkan dia mengharapkan aturan yang sudah ada yakni UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 tetap dipakai termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi, karena harus dihormati seluruh lembaga. Jika ada hal-hal baru yang belum dalam Undang-Undang tersebut maka baru dimuat dalam Omnibus Law.

"Misalnya bagaimana pekerja di industri start up, pekerja paruh waktu, pekerja UMKM, transportasi online yang memang belum diatur secara eksplisit dalam UU tersebut dan kalau masih memungkinkan diatur dalam dialog dimasukkan pada omnibuslaw," katanya. ( RZ/WK )****

Gegara Corona, KAI Susah Bayar Utang.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengalami gangguan dalam hal pembayaran utang jangka pendek sebagai dampak dari penurunan pendapatan perusahaan dan laba akibat merebaknya pandemi virus Covid-19.

Hal tersebut tertuang laporan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia tentang "Permintaan Penjelasan Terkait Dampak Pandemik Covid-19 Periode Agustus 2020."

Dalam laporan itu, KAI menyebut bahwa berbagai kebijakan pemerintah terkait pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi termasuk masa adaptasi baru, seperti penghentian sebagian usaha angkutan penumpang dan memangkas jumlah perjalanan kereta api, berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan.

Perusahaan memperkirakan total pendapatan perusahaan untuk periode yang berakhir per 31 Juli 2020 dibandingkan 31 Juli 2019, turun antara 25%-50%. Sementara penurunan laba bersih diproyeksikan mencapai lebih dari 75% untuk periode yang sama. Adapun nilai kewajiban perusahaan mencapai lebih dari Rp 828 miliar.

Namun demikian, menurut perusahaan hal ini tidak menimbulkan permasalahan hukum yang bersifat material seperti gugatan pailit/PKPU terhadap perseroan dan/atau entitas anak usaha (sebagai tergugat atau yang dimohonkan).

Untuk mempertahankan kelangsungan usaha di tengah kondisi pandemi Covid-19, PT KAI telah melakukan sejumlah strategi/upaya, antara lain melakukan efisiensi biaya sampai dengan 40% dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api.

Selain itu, perusahaan juga melakukan pemantauan arus kas secara ketat dan memastikan ketersediaan fasilitas pinjaman jangka pendek dalam rangka menjaga ketersediaan likuiditas. Perusahaan juga mengajukan relaksasi atas fasilitas pinjaman yang jatuh tempo dan menegosiasi kepada mitra atas kewajiban perawatan lokomotif.

"Ada juga upaya pemilihan belanja modal berdasarkan skala prioritas, optimalisasi angkutan barang untuk mengisi kekosongan jalur akibat penghentian sebagian angkutan penumpang, dan permohonan dukungan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional," jelas KAI dalam laporan tersebut. ( RZ/WK )***

 

Susah Buka Program Studi Umum, 10 Rektor UIN Temui Pimpinan DPD RI.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )---Merasa kesulitan dan alami hambatan untuk membuka program studi umum dan terapan, 10 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) temui pimpinan DPD RI. Dalam pertemuan di rumah dinas Ketua DPD RI itu, 10 kampus tersebut berharap mendapat jalan keluar melalui kerja konkret para Senator.

“Kami terus terang sangat berharap kepada DPD RI, setelah kami melihat sendiri bagaimana perjuangan DPD RI yang berhasil membantu peningkatan status 9 kampus IAIN menjadi UIN. Nah sekarang giliran kami, kampus UIN lama, yang mengalami hambatan dalam membuka prodi umum di kampus kami,” ungkap Prof. Fauzul Imam, yang didapuk sebagai juru bicara 10 kampus UIN, baru-baru ini.

Dikatakan Fauzul, beberapa kampus UIN kesulitan membuka prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan. Mereka hanya bisa membuka prodi umum ilmu induk. Padahal ilmu terapan lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan jaman. “Dan hal itu sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Dan niat kami memang memadukan antara ilmu agama dan sains,” urai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu.

Sementara itu, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Eka Putra Wirman mengungkapkan seharusnya tidak ada perbedaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), selama statusnya sama-sama universitas. Seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA.

“Padahal kalau mau jujur, PTN yang ada sekarang tentu tidak mampu menampung semua anak bangsa yang ingin belajar di fakultas-fakultas ilmu terapan yang ada. Dan kami, UIN, selain tersebar merata di hampir semua provinsi, biaya pendidikan di UIN relatif lebih murah dan terjangkau bagi peserta didik di daerah, tanpa mengurangi mutu. Karena kami rata-rata juga terakreditasi A dan B. Ini seharusnya faktor yang juga harus dilihat,” tukas Eka.

Atas hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masing-masing kampus membuat daftar masalah yang dihadapi, untuk kemudian diserahkan kepada Komite III yang membidangi pendidikan. “Nanti dari situ akan kami telaah, dan kami petakan. Di tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran fraksis akan menjadi tugas teknis Komite III,” tandasnya.

Senada dengan LaNyalla, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangan kampus UIN akan terwujud. Selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan. Seperti halnya IAIN meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.

Ditambahkan Nono, memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah ia alami saat menjadi Gubernur Akademi TNI, untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akademi Militer dengan Strata S1. “Alhamdulillah akhirnya bisa. Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Dan saya pikir, Presiden Jokowi berulang kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni optimis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dapat memahami niat kampus-kampus UIN untuk membuka prodi ilmu terapan. Mengingat Mendikbud telah meluncurkan program ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’, bagi perguruan tinggi.

“Program tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B untuk membuka prodi baru. Dengan titik tekan, prodi yang sesuai kebutuhan masa depan. Dan akan dipermudah, apabila kampus tersebut telah menjalin kerjasama dengan organisasi dunia atau 100 kampus terbaik dunia. Saya pikir UIN lebih mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan,” tukas Senator asal DKI Jakarta itu.

Optimisme para Senator juga disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Menurutnya selama hambatan itu masih berkisar di sektoral antar kementerian, maka DPD yakin dapat memperjuangkan aspirasi para rektor. “Dalam case UIN ini kan ada tiga kementerian yang terlibat. Kemenag, Kemendikbud dan Kemenpan/RB. Selama masih dalam tataran Permen dan Kepmen, tidak terlalu sulit,” ungkapnya.

Dalam pertemuan yang dihelat Minggu petang itu, selain Rektor UIN Banten dan Padang, juga hadir Wakil Rektor UIN Bandung Prof. Rosihan Anwar dan Dr Alamsyah dari UIN Lampung. Sedangkan pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Walisongo Semarang, UIN Sultan Thoha Saifudin Jambi, UIN Antasari Banjarmasin, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhalangan hadir. Sementara Senator yang juga hadir tampak Wakil Ketua Komite III Fadhil Rahmi Lc, Abdul Rahman Thaha dan Ajbar serta Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek. ( RZ/WK )***

Foto Jadul Jokowi, Dapat Order Kayu Jati dari Buyer LN.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Setelah sebelumnya beredar foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi panitia seminar ekonomi di tahun 1998 di Surakarta (Solo), kini viral lagi foto Jokowi. Kali ini terlihat dalam foto Jokowi tengah bersantai bersama kawannya di hutan.

Dua foto lawas yang diunggah di media sosial dan disebut itu adalah Presiden Jokowi, diambil di salah satu Tempat Penimbunan Kayu (TPK) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Perhutani Cepu.

Salah satu foto menunjukkan Jokowi muda sedang berdiri ngobrol bersama rekan-rekannya di sebuah kawasan hutan jati.

Tampak dalam foto, di antara rekan-rekannya tersebut ada seseorang berkumis dan berperawakan agak gemuk, bersandar di depan mobil berwarna merah bernomor polisi K 8238 AE. Pria berkaus dan bercelana jin tersebut diketahui bernama Sisworo.

"Ya benar di dalam foto itu adalah saya, itu foto lama. Dan di depan saya adalah Pak Jokowi sebelum menjadi Wali Kota Solo," kata Sisworo, baru-baru ini.

Sisworo saat ini merupakan mantan pengurus Paguyuban Lembaga Masyarakat Tengah Hutan (LMDH) se-KPH Cepu.

Sisworo mengingat, foto tersebut diambil ketika Jokowi tengah mendapatkan order atau pesanan kayu jati dari luar negeri. Saat itu Jokowi tengah mengajak pembeli untuk melihat sumber kayu berasal.

Saat itu, ceritanya, Jokowi memiliki perusahaan mebel di Solo. "Ada pembeli dari luar negeri diajak melihat sumber kayu berasal, terus diajak ke Blora," kata Sisworo.

"Saat itu Perhutani KPH Cepu menjadi salah satu KPH yang sudah mendapatkan sertifikasi CoC atau sertifikat lacak balak. Sertifikat tersebut salah satu syarat dalam perdagangan ekspor-impor. Dan kualitas kayu Jati Blora adalah yang terbaik dan tidak usah diragukan lagi kualitasnya," ceritanya.

Saat Jokowi masih aktif menggeluti usaha mebel, menurutnya tidak hanya sekali saja Jokowi berkunjung ke Blora untuk memesan bahan baku kayu jati.

"Dulu sering datang ke Blora untuk mencari bahan baku kayu Jati. Sedangkan foto [foto jadul Jokowi] itu diambil di TPK Pasar Sore, masuk wilayah Perhutani KPH Cepu," jelasnya.

Mantan Ketua Paguyuban LMDH Perhutani KPH Cepu, Siswoto mengamini salah satu sosok di dalam foto tersebut adalah Sisworo.

"Betul itu adalah Pak Sisworo. Dulu memang perawakannya agak gemuk persis seperti di foto," kata Siswoto.

Siswoto menjelaskan, pengurus Paguyuban LMDH Cepu, di periode 2011-2015 dirinya terpilih sebagai ketua dan posisi wakil adalah Sisworo.

"Saya ketuanya dan wakil saya adalah Pak Sisworo, orang yang ada dalam foto itu," ujar Siswoto. (RZ/WK )****

Tahapan Pencalonan Pilwakot Semarang Dimulai Awal September, Calon Harus Ikut Pemeriksaan Kesehatan.

Semarang, ( INDENPERS-MEDIA )----Tahapan pencalonan Pilwakot Semarang 2020 akan dimulai awal September tepatnya mulai 4-6 September.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengatakan, KPU tengah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait tahapan pencalonan, termasuk dengan RSUP Dr Kariadi.

Pasalnya, setiap calon nanti akan dilakukan tes kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan berupa skrining kesehatan umum sekaligus tes bebas narkotika dari Badan Narkotika Nasional.

"Jadi mereka daftar dulu, setelah itu akan dilakukan pemeriksaan," ucap Nanda, sapaan akrabnya, baru-baru ini.

Mengenai pemeriksaan kesehatan, KPU Kota Semarang masih merujuk pada Keputusan KPU Nomor 231 Tahun 2017, yang mana pemeriksaan bagi calon peserta Pilwakot sama seperti pemeriksaan yang dilakukan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) sebelumnya.

Ia belum dapat memastikan apakah calon yang bertarung di Pilwakot akan dilakukan swab tes atau tidak. Saat ini hal tersebut masih dalam pembahasan di tingkatan KPU RI.

KPU Provinsi, kata dia, juga sempat melakukan pembahasan mengenai kemungkinan dilakukan pemeriksaan Covid-19.

Namun untuk melakukan hal itu, KPU yang berada di tingkatan daerah memerlukan landasan hukum atau surat edaran agar dapat melakukan pemeriksaan Covid-19.

"Sebenarnya yang perlu kami sikapi adalah butuh landasan hukum atau surat erdaran sehingga kami bisa melakukan tindak lanjut," ucapnya.

Lebih lanjut, Nanda menambahkan, setelah pemeriksaan kesehatan terhadap calon peserta Pilwakot, penetapan calon akan dilakukan pada 23 September mendatang dan dilanjutkan dengan pengundian nomor.

Adapun masa kampanye mulai dilakukan pada 26 September hingga 5 Desember mendatang.

Menurutnya, kampanye di tengah pandemi tentu akan berbeda dibanding kampanye tahun-tahun sebelumnya.

Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terkait mekanisme kampanye dari KPU RI.

"Kami masih menunggu mekanisme kampanye.

Mengenai jumlah orang yang ikut tentu akan dilakukan pembatasan dengan memperhatikan tempat.

Regionalisasi wilayah kampanye mana yang boleh dan tidak akan kami bahas sambil menuggu aturan yang baru," jelasnya.

Nanda menegaskan, KPU siap melaksanakan Pilwakot dengan kondisi apapun dan berapapun calon yang akan berkontestasi.

Dia menyebutkan, semua mekanisme baik calon tunggal maupun beberapa calon telah diatur sehingga tidak ada yang perlu dikhawatrikan.

Di sisi lain, hampir dipastikan Pilwakot Semarang yang bakal diselenggarakan 9 Desember mendatang hanya diikuti calon tunggal yakni pasangan petahana Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi-Ita).

Lantaran, sejumlah partai politik kini telah merapat dan memberikan dukungan untuk pasangan calon tersebut.

Meski demikian, menurut Hendi, upaya penjagaan keamanan perlu dipersiapkan. Ini menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung lima tahunan tersebut.

Dia menegaskan, kesukses pengamanan Pilwakot akan menjadi salah satu faktor penentu tingginya partisipasi pemilih.

Keamanan serta kenyamanan bagi seluruh warga dalam menyalurkan hak demokrasinya di TPS akan menjadi fakor penting penentu jumlah partisipasi pemilih.

"Selain Luber dan Jurdil, kesuksesan Pemilu juga terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat pada Pilkada mendatang.

Untuk itu keguyuban dan peran aktif seluruh pihak mulai dari pemerintah, pelaksana pemilu, TNI Polri, ( RZ/WK )***

Bahan Baku Vaksin China Masuk RI di November, Kapan Produksi?.

Jakarta,  ( INDENPERS-MEDIA )---PT Bio Farma (Persero) menyatakan bulk/konsentrat vaksin Covid-19 Ready to Fill (RTF) akan mulai dipasok dari China oleh Sinovac mulai November 2020. Selanjutnya produksi vaksin tetap akan dimulai pada awal 2021 mendatang setelah proses uji klinis tahap ke-3 rampung di Januari 2021.

Corporate Secretary Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan bulk yang mulai diterima pada November ini masih akan menjalani serangkaian pengujian hingga proses registrasi terlebih dahulu di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Bulk yang akan diterima, mulai bulan November 2020 tidak akan langsung diproduksi, melainkan tetap akan menunggu UK fase 3 selesai dilaksanakan sambil dilakukan beberapa tahapan pengujian di lab Bio Farma dan registrasi ke Badan POM," kata Bambang, baru-baru ini.

Dia mengungkapkan, dalam penandatanganan Prelimenary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Production of Covid-19 Vaccine antara Bio Farma dan Sinovac, Indonesia telah mengamankan bulk sebanyak 50 juta dosis yang akan masuk secara bertahap ke Indonesia mulai November 2020 hingga Maret 2021. Tiap-tiap bulan jumlah bulk yang masuk berjumlah 10 juta dosis.

Bambang mengatakan 50 juta dosis bulk ini akan akan menghasilkan 50 juta dosis vaksin pula untuk didistribusikan di dalam negeri.

Setelah dilakukan pengujian dan registrasi di BPOM, Bio Farma akan melanjutkan proses filling and packaging untuk menjadi produk akhir (Finished Product) sehingga di dalamnya terdapat komponen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan transfer teknologi dalam bidang fill/finish bulk dengan technology transfer pengujian.

Bio Farma sudah mempersiapkan fasilitas produksi vaksin Covid-19 dengan kapasitas sebanyak 100 juta dosis pada bulan Agustus 2020, dan pada akhir Desember 2020, akan ada tambahan kapasitas produksi sebanyak 150 juta dosis. ( RZ/WK )***

Istana Buru-Buru Tepis Heboh Isu Reshuffle 18 Menteri Jokowi.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Pihak Istana langsung merespons dan menipis soal kabar heboh terkait rencana reshuffle kabinet baru-baru ini. Indonesia Police Watch (IPW) sempat memunculkan kabar soal reshuffle 18 anggota kabinet Presiden Jokowi.

"Tidak ada reshuffle," kata Stafsus Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, baru-baru ini.

Fadjroel menegaskan semua menteri fokus dan bekerja keras menghadapi covid19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Kabar soal reshuffle berhembus dari IPW, kabar ini juga bukan kali pertama terjadi.

"Rotasi dan pergantian Kabinet sepertinya akan dilakukan Presiden Jokowi setelah pergantian Panglima TNI. Sementara pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal, yakni pensiunan-nya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021," jelas informasi yang diperoleh Indonesia Police Watch (IPW) dari berbagai sumber.

"Sedikitnya ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti," demikian keterangan resmi IPW, baru-baru ini IPW menyebut ada kemungkinan Prabowo Subianto akan digeser menjadi Menteri Pertanian. Sementara itu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan menggantikan posisi tersebut.

"Meski ada pula yang menyebutkan ybs akan menjadi Menteri Perhubungan. Semula pasca digeser dari Panglima TNI, Hadi akan istirahat sebagai Dubes RI di Perancis, tapi Jokowi tetap memintanya di tanah air untuk masuk ke kabinet,"

Adapun nama baru dan wajah lama disebut sebut pula akan masuk ke kabinet hasil reshuffle, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra mantan Presiden SBY dan mantan Cawapres Prabowo, Sandiaga Uno.

"Jumlah menteri dari anggota Polri diperkirakan juga akan bertambah dalam kabinet hasil reshuffle ini," tulis keterangan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh IPW, setidaknya ada 11 Menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18 menteri. ( RZ/WK )***

Sugiarno Mantan Tentara PETA Tidak Mendapat Uang Bulanan.

Semarang, ( INDENPERS-MEDIA)---------Menyoroti kehidupan sehari-hari terkait nasib veteran di Kota Semarang maupun Jawa Tengah. Ada yang menikmati kebahagiaan bersama anak cucunya namun sebagian masih hidup di bawah garis kemiskinan bahkan rumah pun tiada.

Sebagian pejuang veteran mendapat pensiun atau tunjangan bulanan dari pemerintah, namun sebagian tidak mendapat apa-apa karena beberapa sebab. Satu di antara penyebabnya adalah yang bersangkutan tidak bersedia melengkapi persyaratan administratif, dan ada juga yang memang tak mau berharap tunjangan. Dengan alasan dulu berjuang dengan tulus tidak berharap imbalan. Hanya imbalan satu-satunya yaitu merebut kemerdekaan dan mempertahankannya.

Perjuangan merebut kemerdekaan mengorbankan harta jiwa dan raga. Bahkan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, rakyat masih tetap berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Terlebih penjajah Belanda saat itu masih ingin bercokol di nusantara.

Soedjani, seorang pejuang yang ikut memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soedjani kini menjadi Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Semarang.

"Sebelum bercerita tentang kesejahteraan para veteran, saya ingin menjelaskan dahulu status veteran yang dibagi berdasarkan perjuangannya dahulu," ujar veteran yang kini berusia 81 tahun.

Menurutnya, ada veteran pejuang kemerdekaan, yang berjuang merebut kemerdekaan. Ada pula veteran pembela kemerdekaan, veteran Trikora, veteran Dwikora, veteran Seroja Timor-Timur, ada pula veteran perdamaian yang berjuang bersama bendera PBB. "Ada juga veteran prajurit yang saat ini masih dinas aktif. Total veteran yang ada di Kota Semarang ada sekitar 266 orang," jelasnya.

Hingga kini masih ada sebagian veteran yang hidup kurang layak. Terutama untuk mereka yang tidak memiliki rumah hunian dan hanya hidup sebatang kara. "Kalau saya bersyukur masih bisa tinggal bersama anak. Tapi ada pula veteran-veteran yang tinggal di rumah kurang layak dan bahkan tidak memiliki rumah sama sekali. Justru itu yang perlu diperhatikan pemerintah. Karena bagaimanapun, kemerdekaan ini diraih dari hasil jerih payah para veteran," bebernya.

Menurut Soedjani, para veteran saat ini sudah mendapatkan dana kehormatan dan tunjangan veteran sebesar Rp 2,7 juta. Namun bila veteran tersebut merupakan pensiunan TNI, maka dana kehormatan yang didapat hanya Rp 1,8 juta. Karena dia sudah punya dana pensiun dari TNI. Dana kehormatan juga didapatkan oleh mereka yang saat itu menjadi laskar pejuang kemerdekaan. "Veteran itu tidak harus seorang tentara," terangnya.

Apabila yang bersangkutan sudah meninggal, maka tunjangan veteran akan diberikan kepada istrinya, tanpa ada dana kehormatan. Sehingga nilainya bisa lebih kecil. "Ya kalau untuk kebutuhan sehari-hari masih kurang. Maka kebanyakan kami para veteran tinggal bersama anak-anak yang sudah berkeluarga juga," tuturnya.

Kerepotan Urus Persyaratan

Terpisah, satu di antara veteran yang tidak mendapat tunjangan bulanan adalah Sugiarno. Kakek yang biasa disapa Eyang Giri ini nanti tanggal 14 Desember 2020 akan berusia 91 tahun. Meski sudah sepuh, Eyang Giri masih punya ingatan kuat.

Di era perang kemerdekaan, Sugiarno bergabung dalam barisan Tentara Pelajar sebagai penjaga front pertahanan di pinggir Kota. Ia pernah terlibat kontak senjata dengan pasukan Tiger Brigade di pinggiran Salatiga. Banyak sekali kejadian dramatis menimpanya yang sampai sekarang masih terus ia ingat. Kala itu dia hampir dibunuh oleh tentara Jepang karena kedapatan di rumahnya tersimpan senjata bambu runcing. ( RZ/WK )**

Sikap Resmi Jokowi Tepis Isu Reshuffle Kabinet.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Menteri Sekretaris Negara Pratikno menepis kabar yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan (reshuffle) kabinet besar-besaran. Ia sudah mengkonfirmasi perihal ini kepada Jokowi, baru-baru ini.

"Jadi kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang akan di-reshuffle. Itu tidak benar, karena hari-hari ini kita konsentrasi luar biasa untuk menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian," kata Pratikno di Jakarta, baru-baru ini.

Mensesneg menjelaskan bahwa seluruh menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju beserta jajaran di bawahnya tengah bekerja keras untuk menangani dampak pandemi. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar jajarannya memanfaatkan momentum krisis untuk lompatan kemajuan.

"Pak Presiden selalu perintahkan kepada menteri untuk fokus bekerja, fokus menyelesaikan krisis, dan fokus membajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan kemajuan di segala bidang," jelasnya.

"Jadi itu yang sudah disampaikan Pak Presiden kepada saya juga, karena saya juga mengkonfirmasi perihal ini kepada beliau kemarin," katanya.

Mensesneg pun mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan kerja cepat dan terfokus pemerintah untuk menghasilkan solusi dan mengatasi pandemi yang tengah berlangsung di Indonesia. Selain itu, para menteri juga akan terus bersinergi satu sama lain dalam menangani krisis.

"Saat ini rakyat Indonesia membutuhkan kecepatan kerja pemerintah dengan seluruh jajarannya dan juga dengan seluruh komponen bangsa agar kita bisa segera keluar dari krisis. Krisis kesehatan segera selesai, krisis perekonomian segera selesai, dan justru kita sekali lagi melakukan lompatan kemajuan ke depan. Jadi tolong kita semuanya fokus untuk bekerja," katanya.

Indonesia Police Watch (IPW) sempat memunculkan kabar soal reshuffle 18 anggota kabinet Presiden Jokowi. ( RZ/WK )***

Meski Calon Tunggal, Partisipasi Pemilih di Pilwalkot Semarang Diharapkan Terjaga.

Semarang, ( INDENPERS-MEDIA )----Meski hampir pasti Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, pada tanggal 9 Desember 2020, hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, Hendrar Prihadi (Hendi) dan Hevearita (Ita), namun tetap saja sejumlah upaya penjagaan keamanan dipersiapkan.

Pasalnya faktor keamanan menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung lima tahunan tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi saat membuka Rakor Operasi Candi Mantap, baru-baru ini.

Digelar di Ruang Rama Sinta Hotel Patrajasa. hadir dalam rakor pengamanan tersebut para ketua partai politik, pimpinan OPD, camat se-Kota Semarang, jajaran TNI, Polri, KPU serta Bawaslu Kota Semarang.

Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu menegaskan, jika kesukses pengamanan pemilihan Wali Kota Semarang nantinya, akan menjadi salah satu faktor penentu tingginya partisipasi pemilih.

“Selain Luber dan Jurdil, kesuksesan Pemilu juga terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat pada Pilkada mendatang.

Untuk itu keguyuban dan peran aktif seluruh pihak mulai dari pemerintah, pelaksana pemilu, TNI Polri, partai politik sangat diperlukan," tekan Hendi.

"Keamanan serta kenyamanan bagi seluruh warga bangsa dalam menyalurkan hak demokrasinya di TPS, akan menjadi fakor penting penentu jumlah partisipasi pemilih," lanjutnya.

Dipaparkan Hendi, partisipasi pemilih di Kota Semarang terpantau cukup tinggi mulai dari Pilkada 2015, Pilgub hingga Pilpres 2019 yang mencapai 83%.

Angka ini diharapkan dapat terjaga bahkan meningkat sebagai bagian dari penyaluran hak demokrasi seluruh warga pada Pilkada Desember mendatang.

Sehingga pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia, menjadi perhatian serius dalam mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

Dirinya pun kemudian mengajak seluruh pemangku wilayah, pelaksana Pemilu, personil keamanan, partai politik dan tokoh masyarakat untuk menunjukkan situasi guyub, aman, tentram sehingga masyarakat nyaman dalam memilih.

Sementara itu, Kapolrestabes Kota Semarang, Kombes Auliansyah Lubis, menyampaikan pihaknya bersama jajaran TNI, Kodim dan seluruh personil pengamanan siap mengerahkan seluruh SDM, kemampuan serta berkoordinasi sebaik mungkin guna mengawal, menjaga dan menciptakan kondusifitas guna suksesnya Pilkada 9 Desember mendatang.( RZ/WK )***

Halo Crazy Rich, Mau Makin Tajir? JK: Ini Waktunya Investasi.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Mantan Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla yang akrab disapa JK, mengatakan dari kaca mata dirinya sebagai pebisnis, saat ini merupakan momentum bagi pengusaha untuk berinvestasi lagi. 

Pasalnya, menurut JK, setelah pandemi Covid-19 reda dan kondisi perekonomian mulai recovery di tahun depan, pengusaha akan menuai hasilnya saat ekonomi kembali membaik, paling lambat pada kuartal kedua 2022.

"Kalau sekarang ada dua hal, kalau jangka pendek ya wait and see, tapi kalau melihatnya jangka panjang ya kita berusaha mulai investasi dari sekarang persiapan," kata JK, baru-baru ini.

Menurut dia, untuk jangka pendek saat ini memang ada baiknya pengusaha melakukan wait and sees sebab saat ini daya beli cenderung turun. Bahkan, daya beli belum mampu terungkit kembali setelah pemerintah memutuskan untuk membuka kembali operasional pasar dan pusat perbelanjaan.

Hal ini terjadi tak hanya pada pengusaha dengan income besar, tapi hingga kalangan menengah yang lebih memilih untuk menyimpan dana dan hanya melakukan pengeluaran untuk kebutuhan dasar.

"Katakanlah kita yakin 2022 akan kembali normal, bisa pertengahan maka orang mulai kerja, orang mulai keluar, orang mulai diberikan stimulan oleh pemerintah. Maka kemudian dia akan berpenghasilan. Orang berpenghasilan akan mulai membeli, bukan kebutuhan pokok makanan dan sebagainya tapi mulai beli baju, sepeda motor," terangnya.

"Ekonomi sekolah sudah mulai berjalan, orang mulai beli buku atau anak-anak mulai lagi ada pesta perkawinan sehingga katering bisa jalan, orang akan makan daging lebih banyak. Maka terjadi perputaran ekonomi lagi seperti itu 2022 maka itu ekonomi akan mulai normal di situ." (RZ/WK)***

Menko Airlangga Resmikan Kerjasama dengan Pemuda Muhammadiyah.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Pemerintah bekerja keras memulihkan perekonomian nasional yang mengalami guncangan hebat akibat pandemi Covid-19. Salah satunya melalui stimulus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang memperoleh apresiasi luar biasa.

Kedua instrumen permodalan ini salah satunya diberikan pemerintah untuk Pemuda Muhammadiyah. Kerjasama itu ditandai dengan peluncuran program KiosMU atau Kios Warga Muhammadiyah, baru-baru ini  di Pasar Kota Gede, Yogyakarta.

"UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat peresmian program KiosMU atau Kios Warga Muhammadiyah serta Penyaluran KUR Syariah dan UMKM bersama Pemuda Muhammadiyah.

Ketua Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menyambut baik kerjasama penciptaan UMKM dan keberpihakan terkait KUR kepada pemuda. Sunanto mengatakan kader-kader Pemuda Muhammadiyah siap untuk melipat-gandakan KUR sebagai bagian dari peran pemuda untuk membangun ekonomi negara.

"Kami apresiasi langkah penciptaan sosiopreneur muda, dengan memberikan kail kepada Pemuda bukan ikan sehingga diharapkan dapat menciptakan multiplier effect termasuk berkembangnya lapangan kerja di Indonesia" ujar Ketum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto.

Selain UMKM pemerintah juga memberi insentif usaha dan tambahan kredit modal kerja. Pemuda diharapkan menjadi bagian dari percepatan ekonomi nasional dalam bagian program Pemerintah melawan pandemi Covid-19.

Selain meresmikan program KiosMU, Airlangga sebelumnya juga melakukan silaturahmi dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof KH. Haedar Nashir di Yogyakarta.

istFoto: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof KH. Haedar Nashir 

Haedar Nashir juga memberikan apresiasi atas program kerjasama ini. "Saya berharap program tersebut membawa manfaat bagi umat," kata Haedar Nasir.

Kerjasama Kemenko Perekonomian dengan Pemuda Muhammadiyah ini terdiri dari beberapa program. Selain Kios WargaMU, ada pula Pembiayaan KUR dan KUR Syariah Kios. Pada kesempatan tersebut dilakukan pula penyerahan CSR (Corporate Social Responsibility) kepada Pemuda Muhammadiyah.

Peresmian dilakukan secara live dari enam lokasi untuk menghindari keramaian dalam situasi pandemi. Acara ini juga diikuti secara langsung lewat zoom meeting oleh Pemuda Muhammadiyah di berbagai daerah. ( RZ.WK )****

Istana soal Isu Reshuffle Kabinet dari IPW: Tidak Benar.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Pihak Istana membantah kabar rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dihembuskan oleh Indonesia Police Watch (IPW).

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman mengatakan sejauh ini Presiden Joko Widodo tak memiliki rencana mengganti menteri atau kepala lembaga dalam waktu dekat.

"Tidak benar," ucap Fadjroel. baru-baru ini.

Namun, Fadjroel tak menjelaskan lebih lanjut apakah Jokowi akan mengevaluasikinerja menterinya dalam waktu dekat.

Hal yang sama disampaikan oleh Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro. Menurutnya, tak ada isu Jokowi akan merombak kabinetnya dalam waktu dekat.

"Tidak punya info, tidak ada isunya," kata Juri.

Sebelumnya, Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan ada 11 hingga 18 menteri yang akan diganti dalam reshuffle kabinet nanti. Selain diganti, beberapa menteri kemungkinan akan dipindah ke kementerian lain.

"Demikian informasi yang diperoleh Ind Police Watch (IPW) dari berbagai sumber," kata Neta dalam keterangan resmi.

Menteri yang akan direshuffle itu antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pemuda dan Olaharag Zainudin Amali, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, hingga Kepala Bulog Budi Waseso.

"PDIP disebut sebut akan mendapat tambahan jatah menteri. Bersamaan dengan itu Panglima TNI yang baru akan dilengkapi dengan jabatan Wakil Panglima TNI," tutur Neta.

IPW menyatakan reshuffle kabinet akan berlangsung setelah pergantian Panglima TNI. Namun, IPW tak menyebutkan waktu pasti dan hanya menyinggung soal pergantian Kapolri yang tetap sesuai jadwal pensiun Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021. Diketahui, masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto masih dua tahun lagi.

Neta bilang alasan Jokowi merombak kabinet kerjanya karena ia kecewa dengan kinerja mereka, khususnya dengan menteri milenial yang masuk dalam kabinet kerja.

"Sehingga diharapkan setelah Desember 2020 hingga ke depan, kinerja pemerintah Jokowi jauh lebih baik lagi dalam menata perekonomian maupun keamanan bangsa Indonesia," pungkas Neta. (RZ/WK)**

Anggota Polda Jateng yang Tak Taat Protokol Kesehatan Siap-siap Kena Sanksi.

 Semarang, ( INDENPERS-MEDIA )-----Polda Jateng akan memberi sanksi bagi anggotanya yang kedapatan tidak taat protokol kesehatan. Hal itu dilakukan agar setiap anggota Polda Jateng taat dalam mematuhi protokol kesehatan.

Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Pol Mukiya mengatakan, demi memantau keberadaan anggota apakah mematuhi protokol kesehatan atau tidak, pihaknya rutin menggelar patrol ke sejumlah tempat pelayanan Polri. Dari situ masih ditemukan ada yang belum mematuhi protokol kesehatan.

“Setiap harinya anggota propam Polda Jawa Tengah dalam hal ini provost patroli ke tempat pelayanan masyarakat seperti SPKT,Yanduan lalu ke ruangan kerja sampai cafetaria untuk memastikan protokol pencegahan Covid-19 berjalan sesuai ketentuan. Mulai dari pengecekan suhu,cuci tangan,penempatan hand sanitizer di setiap ruang kerja dan menjaga jarak,” kata Mukiya, baru-baru ini.

Dari patroli yang dilakukan, pihaknya masih menjumpai sejumlah anggota yang belum patuh protokol kesehatan. Misalnya lupa tidak mencuci tangan atau tidak menjaga jarak.

“Ada beberapa yang kena sanksi. Kami kenakan untuk saat ini pushup dan pencatatan KTA, setelah itu kami bersurat ke satkernya untuk diingatkan. Bila ketemu lagi pelanggaran aturan pencegahan covid-19 maka akan kita berikan sanksi yang meningkat lagi,” ujarnya. ( RZ/WK )***

Media Asing Sorot Kegagalan Penanganan Covid Indonesia.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia terus disorot oleh berbagai media asing. Teranyar, Channel News Asia melaporkan sejumlah aspek yang membuat penanganan pandemi di negeri ini sangat lemah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah terkait lambannya Pemerintah Indonesia mengungkapkan apa yang diketahui mengenai virus ini kepada publik saat awal muncul. Begitu pun langkah yang diambil setelah virus ini menyebar. Pengetesan pun dirasa masih terlalu sedikit.

Channel News Asia menilai jumlah kasus positif di Indonesia sebenarnya mungkin masih tersembunyi karena India dan Filipina menguji empat kali lebih banyak per kapita, sementara Amerika Serikat menguji 30 kali lebih banyak.

Meskipun secara jumlah, negara seperti Amerika Serikat, Brazil dan India sudah melaporkan jutaan kasus, namun itu tidak menggambarkan bahwa Indonesia lebih sedikit meski hanya melaporkan sekitar 145 ribu kasus.

Statistik dari Our World in Data, sebuah proyek penelitian nirlaba yang berbasis di Universitas Oxford, menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-83 dari 86 negara yang disurvei untuk keseluruhan tes per kapita.

"Kekhawatiran kami belum mencapai puncak, puncaknya bisa datang sekitar Oktober dan mungkin belum selesai tahun ini," kata Iwan Ariawan, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia.

"Saat ini kami tidak dapat mengatakan bahwa itu terkendali," lanjutnya.

Masalah pengetesan juga tidak luput dari sorotan. Kasus positif yang diklaim oleh pemerintah bertambah setiap harinya, belum tentu menggambarkan bahwa itu ternyata memang kasus positif Covid-19.

Petugas kesehatan di Banjarmasin, Rahmat Januar Nor, mengatakan informasi tentang kasus baru virus corona sering masuk ke kantornya. Namun sayangnya, nama yang diberikan tidak lengkap, nomor telepon tidak aktif atau alamat yang sudah kadaluwarsa, sehingga sulit ditelusuri.

"Kami meminta bantuan para pemimpin desa, tapi pada akhirnya kami tidak menemukan mereka (kontak) hampir sepanjang waktu," kata Nor.

Ketika mereka mencapai kontak, banyak yang menolak untuk diuji, karena takut mereka akan kehilangan pekerjaan atau dikucilkan di masyarakat.

Masalah di akar rumput itu bisa terus bertambah akibat pemerintah tidak menerapkan lockdown secara menyeluruh. Alasannya ingin menyelamatkan ekonomi.o

Tetapi ahli epidemiologi mengatakan mereka khawatir keputusan itu akan merugikan Indonesia dalam jangka panjang, terutama karena sistem kesehatannya tidak memadai untuk mengatasi jika kasus positif terus meningkat. (RZ/WK )****