Mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura itu juga mengungkapkan para pejabat sudah sepakat untuk bekerja dengan lebih cepat. Sesuatu yang disinggung oleh Jokowi, termasuk soal penyerapan anggaran hingga soal kebijakan-kebijakan dalam kondisi krisis.
"Tentu kita harus lihat keadaan krisis nggak boleh berpikiran keadaan normal, kemarin di kantor Pak Mahfud (Menko Polhukam) kita kumpul semua 4 Menko, Gubernur BI juga, KPK, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkumham menyamakan bahasa. Kemudian dalam langkah audit, BPK misalnya, itu juga harus lihat kacamata krisis, maka perlu kecepatan," katanya. baru-baru ini.
Ia mengatakan setelah itu proses penyerapan anggaran akan lebih baik. "APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) saya kira sudah lancar, dana bansos itu tahap pertama 98% mungkin sudah jalan. Tahap berikutnya lagi akan jalan setelah ini," katanya.
Lambatnya realisasi program membuat penyerapan anggaran menjadi tersendat. Akibatnya, dana tidak tersebar di masyarakat, padahal itu penting bagi keberlangsungan hidup orang banyak. Dengan adanya proyek atau aktivitas ekonomi, maka masyarakat bisa kembali bekerja.
"Jadi saya pikir program-program dari presiden memang agak awal, sedikit agak lambat karena banyak peraturan-peraturan yang berlalu berbelit. Presiden minta disederhanakan peraturan itu dan sekarang sudah disederhanakan. Tapi tetap dalam rambu-rambu aturan yang aman. Kan selalu diisukan moral hazard itu," kata Luhut. ( RZ/WK )***
No comments:
Post a Comment