Berdasarkan data hasil survei IPO yang dilansir CNN Indonesia, nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ada di posisi paling atas, dengan suara sebesar 64,1% dari total responden.
"Paling muncul pertama ini bukan nama yang asing Yasonna Laoly ada 61,4 persen paling layak dilakukan reshuffle," ujar Direktur IPO Dedi Kurnia, baru-baru ini.
Setelah Yasonna, berikutnya ada nama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebesar 52,4% suara, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5%, dan Menteri Agama Fahrul Razy 40,8%.
Selanjutnya ada nama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo 36,1%, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 33,2%, dan Menteri Sosial Juliari Batubara 30,6%.
Kemudian ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28,1%, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 24,7%, dan ada nama Menteri BUMN Erick Thohir 18,4%.
Lebih lanjut menurut Dedi, menteri yang diharapkan oleh publik justru diganti, justru orang yang dianggap paling dekat dengan Jokowi. Sebut saja Yasonna yang merupakan satu kader dari partai PDIP dengan presiden, maupun Erick Thohir yang merupakan ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Jangan sampai kedekatan itu membuat mereka kemudian tidak berupaya lebih baik karena merasa aman dari kritik dan koreksi dari presiden," ucapnya.
Selain itu, ia mengungkapkan terjadi peningkatan keinginan masyarakat terhadap reshuffle dibandingkan dengan survei sebelumnya yakni pada 100 hari kerja Jokowi-Ma'ruf.
Hasilnya, sebanyak 72,9% responden menganggap perlu dilakukan reshuffle. Sedangkan saat survei 100 hari kerja Jokowi-Ma'ruf hanya 42%. Dari presentasi tersebut, sebanyak 57,4% menyatakan reshuffle sangat mendesak dan 42,6% menilai reshuffle mendesak.
Survei IPO sendiri dilakukan kepada 1.350 responden yang tersebar di 135 desa dari 30 provinsi. Survei dilakukan pada periode 8-25 juni 2020. Metodologi survei menggunakan metode well-being. Artinya, respon tidak hanya diberikan pertanyaan namun juga dibekali dengan pengetahuan mendasar seperti nama dan kebijakan menteri terkait.
Sebelumnya, Jokowi mensinyalkan ada reshuffle ketika meluapkan kegeramannya terhadap kinerja sejumlah menteri dalam menangani Covid-19. Beberapa menteri dinilai Jokowi malah bekerja layaknya kondisi 'normal' padahal situasi saat ini dinilai mengalami krisis.
Kekesalannya ini disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Pernyataan tersebut diunggah melalui sebuah video yang dipublikasikan oleh Sekretariat Kepresidenan baru-baru ini.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," katanya dengan tegas. ( RZ/WK)**
No comments:
Post a Comment