Moeldoko Buka-bukaan Soal Prabowo Jadi Bos Lumbung Pangan RI.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-------Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto untuk mengomandoi proyek food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng). Penunjukan ini memantik banyak pertanyaan. Apalagi pada saat debat Pilpres 2019 lalu sempat menyinggung kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko buka suara mengenai hal ini. Dia membantah adanya keterkaitan penunjukan Prabowo dengan kepemilikan lahan di Kalimantan.

"Nggak ada kaitannya. Itu berbeda ya. Lahan Pak Prabowo di Kaltim, ini di Kalteng, jadi nggak ada nggak ada konektivitasnya itu, nggak ada hubungannya," ungkap Moeldoko, baru-baru ini.

Kendati demikian, Moeldoko menegaskan tahu persis alasan Jokowi melibatkan Prabowo di proyek lumbung pangan. Memang, langkah ini bukan langkah yang diambil dalam keadaan normal.

"Kebetulan dalam konteks meningkatkan pekerjaan pertanian yang lebih extraordinary agar bisa melampaui dari kebutuhan yang diinginkan oleh perut kita maka Presiden akan melakukan tindakan dengan extraordinary," ujar Moeldoko.

"Menteri pertanian lebih ke pekerjaan yang bersifat seperti biasanya, tetapi dalam konteks kesiapan cadangan pangan nasional, maka Presiden menunjuk Pak Menhan untuk bisa menjalankan, menyiapkan cadangan pangan nasional," lanjutnya.

Sejauh ini, Moeldoko menegaskan bahwa Indonesia tidak dalam posisi ancaman kelaparan. Kendati begitu, langkah penyiapan cadangan pangan perlu dilakukan.

"Indonesia ini dalam perkembangan pertaniannya walaupun kita menghadapi pengurangan luas lahan baku, tetapi produktivitas kita itu dalam satu tahun itu menurut data BPS itu masih lebih 2,9 juta toh. Ya itu cadangan kita ada di situ, kelebihan dalam satu tahun panen itu seperti itu," kata Moeldoko.

Namun, barang tersebut saat ini selalu tersebar di berbagai lokasi seperti gudang, pasar, hingga rumah-rumah warga. Karenanya selama ini Indonesia masih mengambil kebijakan impor beras.

Jika tak impor, menurutnya gudang Bulog akan kosong. Karenanya impor yang selama ini dijalankan bertujuan agar aliran stok nasional Indonesia terisi.

"Itu sebenarnya kita bukan negara yang kekurangan pangan, tapi sebagai bapak bangsa sebagai kepala negara kepala pemerintahan itu selalu memikirkan resiko faktor-faktor agar 267 jiwa itu setiap hari tidak boleh kekurangan makan," ujar Moeldoko.

Maka ada pilihan pilihan, pertama yakni intensifikasi lahan yang ada di Jawa dan sentra-sentra produksi. Yang kedua adalah ekstensifikasi membuka lahan baru. ( RZ/WK )***