Seperti diketahui, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 78,8 triliun untuk ditempatkan di perbankan.
Sejak awal bulan Juli 2020, pemerintah sudah menempatkan dananya sebesar Rp 30 triliun kepada empat Bank Himbara (Bank Mandiri Mandiri, BRI, BNI, dan BTN).
Di mana Bank Mandiri dapat Rp 10 triliun, BRI Rp 10 triliun, sementara Rp 10 triliun sisanya dibagi masing-masing untuk BTN dan BNI Rp 5 triliun.
Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah berencana untuk menempatkan dananya sebesar Rp 20 triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Sejauh ini, 5 BPD telah mendapatkan pendanaan dengan jumlah yang bervariasi. Di antaranya Bank Jawa Barat Rp 2,5 triliun, Bank DKI Rp 2 triliun, Bank Jawa Tengah Rp 2 triliun, Bank Jawa Timur Rp 2 triliun, Bank Sulawesi dan Gorontalo Rp 1 triliun.
Sementara, dua BPD lainnya yakni BPD Bali dan BPD Yogyakarta masih dilakukan pengkajian, yang rencananya pemerintah akan menempatkan dananya kepada dua BPD tersebut dengan nilai masing-masing Rp 1 triliun. Dan pemerintah masih menyisakan anggaran Rp 8,5 triliun untuk ditempatkan di BPD.
Secara keseluruhan dari total anggaran pemerintah yang akan ditempatkan kepada perbankan kini masih ada tersisa Rp 28,8 triliun agar dananya bisa ditempatkan di perbankan.
Melihat realisasi yang ada sekarang, Tiko optimistis Himbara bisa mendapatkan target dengan ekspansi kredit hingga Rp 90 triliun. Pun jika sudah tercapai, kata Tiko Himbara berencana untuk meminta dana penempatan lagi dari pemerintah, namun dia tidak merinci berapa jumlah yang diminta.
"Kalau nanti skala leverage yang diminta Kementerian Keuangan yaitu Rp 90 triliun tercapai, kami tentu akan berharap akan ada tambahan penempatan dana lagi, sehingga kami ada peluru untuk semakin agresif menyalurkan kredit baru," ucapnya.
No comments:
Post a Comment