Apakah Pak Prabowo Masih Aman Jadi Menteri, Pak Jokowi?.

Jakarta. ( INDEN PERS- MEDIA )-----Video kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 masih menjadi perbincangan publik. Sebab, salah satu poin utama dalam arahan itu adalah ancaman Jokowi melakukan reshuffle atau kocok ulang susunan Kabinet Indonesia Maju.

Semua itu tak lepas dari minimnya sense of crisis para menteri di tengah pandemi Covid-19 yang telah menghadirkan krisis kesehatan hingga krisis ekonomi.

"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," katanya dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, belum lama ini.

Salah satu lembaga riset politik, Indonesia Political Opinion (IPO), lantas melakukan survei terkait menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju yang berpotensi terkena reshuffle.

"Paling muncul pertama ini bukan nama yang asing Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM) ada 61,4 persen paling layak dilakukan reshuffle," ujar Direktur IPO Dedi Kurnia Syah dalam acara Diskusi Polemik Trijaya, dikutip CNN Indonesia.

Setelah Yasonna, berikutnya ada nama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebesar 52,4% suara, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5%, dan Menteri Agama Fachrul Razi 40,8%.

Selanjutnya ada nama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo 36,1%, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 33,2%, dan Menteri Sosial Juliari Batubara 30,6%.

Kemudian ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28,1%, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 24,7%, dan Menteri BUMN Erick Thohir 18,4%.
Baca: Prabowo Mau Beli 4 Jet Tempur di 2021, Sukhoi Su-35?

Selain itu, Dedi mengungkapkan terjadi peningkatan keinginan masyarakat terhadap reshuffle dibandingkan dengan survei sebelumnya yakni pada 100 hari kerja Jokowi-Ma'ruf.

Hasilnya, sebanyak 72,9% responden menganggap perlu dilakukan reshuffle. Sedangkan saat survei 100 hari kerja Jokowi-Ma'ruf hanya 42%. Dari presentasi tersebut, sebanyak 57,4% menyatakan reshuffle sangat mendesak dan 42,6% menilai reshuffle mendesak.

Jika menilik data IPO, tidak ada nama Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto sebagai sosok yang layak di-reshuffle. Hanya ada Edhy Prabowo sebagai kader Gerindra.

Perihal posisi Menhan dan Menteri KKP, Wakil Ketua Umum Partai Sufmi Dasco mengingatkan reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi sebagai kepala negara.

"Ya itu hak prerogatif pak presiden Jokowi, tentunya kalau DPR diminta pendapat, saya belum bisa mengatasnamakan DPR karena masing-masing komisi mempunyai pertimbangan lebih dan kurangnya para menteri yang ada kabinet, sehingga kita serahkan saja kepada pak presiden Jokowi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Gerindra sebagai partai yang masuk ke dalam koalisi pemerintah, terus bekerja maksimal. Hal itu sesuai dengan arahan Prabowo.

"Karena itu, sesuai hak prerogatif presiden, biarlak pak presiden menilai apakah kementerian yang diberikan kepada Gerindra itu mempunyai nilai yang baik atau tidak, itu sepenuhnya kami serahkan kepada pak presiden. oke? ( RZ/WK )***