Amarah Luhut untuk Direksi BUMN Bandel, Jabatan Dicopot!

Amarah Luhut untuk Direksi BUMN Bandel, Jabatan Dicopot!

Jakarta,  ( INDENPERS-MEDIA)----Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan memberi peringatan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memenuhi regulasi mengenai penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk setiap belanja barang dan jasa.

Luhut bahkan sudah mengajukan usulan secara langsung kepada Presiden Jokowi soal kebijakan TKDN ini agar dibahas secara khusus dalam penerapan di lapangan. Ia mendorong  sanksi denda hingga pencopotan jabatan direksi BUMN yang tak patuh atau bandel dengan ketentuan minimum TKDN 25% dalam belanja barang dan jasa.

"Saya akan meminta kepada presiden agar dapat dibuat ratas (rapat terbatas) mengenai penggunaan produk dalam negeri, jadi kita tahu dimana kelemahan selama ini, ini saya minta agar diperhatikan secara sungguh-sungguh, jadi apabila tidak ada yang melaksanakan TKDN ini, agar bisa diganti saja (direksi)," kata Luhut, baru-baru ini.

Ia meminta agar tidak ada lagi BUMN yang 'bermain-main' mengenai TKDN ini. Terutama saat situasi bangsa saat ini tengah membutuhkan kerja nyata dari seluruh pihak agar bisa memaksimalkan produk dalam negeri.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang turut hadir dan mengusulkan agar denda bagi BUMN yang tidak patuh terhadap syarat minimum TKDN 25%. Dendanya dinaikkan dari 5% menjadi 25% dari nilai kontrak pengadaan. Bahkan Luhut mengusulkan denda dinaikkan lebih tinggi sampai 30%.

"Kita jangan lagi bermain-main mengenai TKDN ini, bangsa saat ini tengah membutuhkan kita. Terkait jumlah denda, masukan Wamen BUMN bagus sekali, kalau bisa justru 30%," sebut Luhut.

Demi mematangkan rencana tersebut, kelanjutan rakor ini rencananya akan dilaksanakan minggu depan. Luhut meminta semua pihak untuk menyiapkan laporan perkembangan penggunaan TKDN.

"Sekira satu minggu untuk menuntaskan mengenai hal ini, minggu depan laporkan kembali, nanti saya minta deputi saya untuk atur pertemuan kembali, kalau memang perlu Permen nanti akan kita pertimbangkan," katanya.

Ancaman luhut dalam penggunaan TKDN tidak lepas dari laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merekomendasikan agar Kementerian BUMN dapat membuat kebijakan dalam pengutamaan penggunaan produk dalam negeri. Ini sekaligus menjadi salah satu indikator kinerja Direksi BUMN.

"Kementerian BUMN agar memerintahkan seluruh Direksi BUMN menyusun pedoman PBJ (engadaan Barang/Jasa Pemerintah) nya agar sesuai dengan PP No 29 Tahun 2018," jelas Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Sementara itu, Wamen BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, bahwa pihaknya akan langsung menindaklanjuti hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan memberi arahan secara langsung kepada perusahaan BUMN, terutama yang tergolong besar.

"Kami akan segera tindak lanjuti, mengenai policy pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar disesuaikan dengan PP 2009/2018, kemudian klausul-klausul di proyek BUMN Pertamina yang baru untuk memberikan insentif apabila menggunakan produksi dalam negeri, saya akan share ke BUMN lain seperti PLN dan rekan-rekan BUMN lainnya," jelasnya. ( RZ/WK )****

Makna Idul Adha dan Hakikat Qurban Dimata Kabaharkam Polri

Jakarta - ( INDENPRTS- MEDIA )----9 Dzulhijjah 1441 H seluruh umat Islam di dunia banyak yang melaksanakan puasa arafah sebagai salah satu sunnah menyambut Hari Raya Idul Adha bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji tahun ini.

Esok hari kita akan bersiap-siap melaksanakan Sholat Idul Adha serta melaksanakan pemotongan hewan qurban, namun makna Idul Adha dan hakikat qurban itu sendiri sangatlah luas karena mencerminkan hubungan secara vertikal kepada Allah SWT (Habluminallah) dan hubungan secara horizontal sesama manusia (Habluminannas).

Hal ini disampaikan Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat diwawancarai awak media melalui pesan singkat Whatsapp terkait pengamanan perayaan Idul Adha oleh Kepolisian sekaligus diskusi ringan terkait makna Idul Adha dan hakikat qurban dimata jenderal kelahiran Blora ini.

"Untuk pengamanan perayaan Idul Adha Polri mengerahkan personil disamping untuk mengamankan juga mensosialiasikan adaptasi kehidupan baru dalam menghadapai pandemi Covid-19 yang masih merebak, Polri juga menghimbau agar masyarakat tidak melaksanakan takbiran keliling dan untuk pelaksanaan Sholat Idul Adha serta pemotongan hewan qurban tetap mengacu pada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah", buka Komjen Agus.

Disinggung terkait makna Idul Adha dan hakikat qurban, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengaku hanya menyebut 2 hal dalam hidup dan menjalani kehidupan.

"Saya ini fakir ilmu, karena yang lengket dibadan saya bukan punya saya, semua kepunyaan Allah SWT, kalau terkait makna Idul Adha dan hakikat qurban saya cuma ingat Habluminallah dan Habluminannas", ujar Komjen Agus.

Lebih lanjut mantan Kapolda Sumut ini mengatakan bahwa berqurban dalam ibadah Idul Adha itu meniscayakan spirit berkorban dalam hidup dan melakukan kebaikan. Dalam beragama serta kehidupan berbangsa dan bernegara juga memerlukan pengorbanan lahir dan batin sebagai wujud dari ketulusan, pengabdian, dan ibadah semata karena Allah demi meraih ridha dan karunia-Nya. Dalam kehidupan di dunia tiada manusia bekerja dan meraih keberhasilan tanpa pengorbanan.

"Sebagaimana ujian Allah SWT kepada Nabi Ibrahim, hikmah dari segala peristiwa qurban tidak lain tidak bukan adalah untuk memperoleh ridha Allah", ujar Komjen Agus.

Secara lahiriah setiap yang berkorban menyembelih hewan qurban dan membagikannya kepada sesama, tetapi sejatinya yang bersangkutan berqurban kepada Allah dengan berani mengorbankan sesuatu yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih utama, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah sekaligus berbuat kebajikan yang luhur atau ihsan kepada sesama.

Berkurban juga memiliki hakikat menyembelih sifat-sifat binatang/hewani yang ada didiri kita manusia, sifat-sifat yang tidak taat aturan, buas, rakus, tamak, zolim, intoleransi, kita kadang tak pernah merasa puas, jarang bersyukur atas begitu banyak nikmat padahal hidup ini hanya sesaat. Ujung kehidupan adalah akhirat, alam dimana semua perbuatan dan perkataan dipertanggungjawabkan.

Yang menciptakan perbedaan itu Allah SWT, agar kita semua memikirkan, memahami, mengambil pelajaran, bersyukur, mendapat petunjuk. Jadikan momentum Idul Adha dan qurban ini sebagai ikhtiar ibadah kita mendekatkan diri kepada sang Khalik, teruslah berbuat kebaikan dengan keikhlasan karena kombinasi keduanya Insya Allah bernilai ibadah.

"Ikhlas dengan menerima pembelajaran hidup dari pendemi Covid-19 sebagai sebuah pengorbanan sehingga kita terus mawas diri, kemampuan beradaptasi dengan segala situasi menuju kemandirian di berbagai sisi sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa dan pemerintah saat ini", tutup Komjen Agus. ) RZ/WK )***

Paldam XIV/Hsn Laksanakan Penyuluhan Narkoba di Denpal Kendari

Kendari, ( INDENPERS-MEDIA )-----Tim  Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Paldam XIV/Hasanuddin yang dipimpin oleh Kapten Cpl Leonardus bersama tim penyuluh dari Denkesyah Kendari melaksanakan penyuluhan Narkoba dan tes urine di Denpal XIV/3 Kendari, Kampung Salo, Kota Kendari, baru-baru ini.

Pada kesempatan ini Komandan Detasemen Peralatan (Dandenpal) Mayor Cpl Vilipus menyampaikan kepada seluruh personel Denpal XIV/3 Kendari , untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dengan baik sehingga tidak ada satu orangpun personel yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Laksanakan dengan baik, cermati apa yang disampaikan dengan harapan semua bisa mengerti dan tak ada satupun anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba,” tegasnya.

Lebih lanjut menurut Ketua Tim P4GN Paldam kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk pengecekan secara langsung dan mengajak seluruh anggota Denpal Kendari untuk menjadi pioneer dalam masyarakat atau duta anti narkoba di dalam keluarga dan lingkungan disekitarnya.

“Selain melaksanakan pengecekan kami bersama tim juga memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang narkoba sehingga diharapkan semua anggota bisa menjadi duta anti narkoba,” terang Kapten Leonardus.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan  oleh Tim Denkesyah Kendari yang diikuti oleh 30 orang personel dan tes urine yang dilaksanakan secara acak oleh 10 orang dengan hasil semuanya negati.

(RZ/WK )***

Kabareskrim Polri : Presiden dan Kapolri Instruksikan Tangkap Djoko Tjandra Dimanapun

JAKARTA, ( INDENPERS-MEDIA )----Tim khusus Bareskrim Polri berhasil menangkap Djoko Tjandra setelah pelariannya ke Negara Malaysia. Kini, Ia sudah langsung dibawa ke Mabes Polri usai mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. 

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, pemulangan buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Idham Azis.  

"Terhadap peritiwa tersebut pak Presiden perintahkan untuk cari keberadaan Djoko Tjandra dimanapun berada dan segera ditangkap untuk dituntaskan sehingga semua menjadi jelas, atas perintah tersebut kepada Kapolri maka Kapolri bentuk tim khusus yang kemudian, secara intensif mencari keberadaan Djoko Tjandra," kata Listyo di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, baru-baru ini.

Menurut Listyo, setelah adanya intruksi tersebut, Bareskrim langsung bekerja keras menemukan keberadaan Djoko Tjandra. Alhasil, diketemukan jejaknya di Malaysia. 

"Dari pencarian tersebut kami dapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ada di Malaysia, oleh karena itu kemudian ditindaklanjuti dengqn kegiatan police to police," ujar Listyo.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung penjemputan terhadap Djoko Tjandra, di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, malam ini. 

Penjagaan ketat pun menghiasi pemulangan Djoko Tjandra. Ia pun tampak menggunakan baju oranye dengan tangan di borgol. 

Kini Djoko Tjandra dibawa ke Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP standar protokol kesehatan Covid-19 atau virus corona. (RZ/WK )***

Gajih 13 PNS Cair  Tinggal Hitung Hari. Itu Kapan Tanggal Berapa Cair ?

JAKARTA,---------( INDENPERS-MEDIA )-----Dalam hitungan hari, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mendapatkan gaji ke-13 nya. Sebab, Pemerintah telah memastikan pembayaran Gaji ke-13 bagi seluruh PNS, Prajurit TNI dan Polri dilakukan pada Agustus 2020 mendatang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, gaji ke-13 ini diharapkan Pemerintah bisa menjadi bagian stimulus perekonomian yang tengah tertekan pandemi Covid-19.

Pemberian gaji ke-13 tidak hanya untuk PNS tapi juga para pensiunan. Untuk skemanya akan sama dengan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Mei lalu. Dimana yang mendapatkan hanya PNS level eselon III ke bawah serta pensiunan.

"Gaji dan pensiun ke-13, kami melaksanakan dengan kebijakan THR yang sudah dilakukan Mei lalu yakni tidak diberikan pada pejabat negara, pejabat eselon 1 dan 2 dan pejabat setingkat," ujar Sri Mulyani pekan lalu.

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 28,5 triliun. Anggaran ini termasuk bagi pensiunan PNS di seluruh Indonesia.

Secara rinci, anggaran Rp 28,5 triliun ini terdiri dari PNS Pusat Rp 6,73 triliun dan untuk pensiunan sebesar Rp 7,86 triliun. Sedangkan untuk PNS daerah sebesar Rp 13,89 triliun yang akan diberikan melalui APBD.

Sayangnya, komponen gaji ke-13 PNS dan anggota TNI/Polri tidak mencakup tunjangan kinerja (tukin).

Komponen gaji ke-13 ini berupa gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji. Tunjangan yang dimaksud itu berupa tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

"Tidak termasuk tunjangan kinerja. Hanya gaji pokok dan tunjangan melekat, yakni keluarga dan jabatan," kata Askolani, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI.

Pemerintah masih menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2019 dan PP No.38/2019 untuk mencairkan gaji ke-13. ( RZ/WK)***

Presiden Jokowi Bersama Keluarga Sholat Idul Adha di Istana Bogor

JAKARTA ( INDENPERS-MEDIA )-----Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama keluarganya akan melaksanakan sholat Idul Adha di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (31/7/2020).

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan, sholat akan dilangsungkan secara tertutup guna mengantisipasi penyebaran virus corona.

"Sholatnya juga intern. Dilaksanakan di Bogor dengan keluarga," kata Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono.

Adapun untuk ibadah sholat Idul Adha tahun ini, kata Heru, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan. "Enggak ada persiapan khusus," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menjelaskan, pelaksanaa sholat Idul Adha bisa dilakukan di masjid atau lapangan yang sudah aman dari Covid-19.

Kementerian Agama (Kemenag) juga sudah mengeluarkan panduan salat Idul Adha agar aman dari virus corona. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menag Nomor 18 Tahun 2020.

( RZ/WK )

Sapi Kurban Presiden Jokowi Mengamuk, Pohon Roboh dan Warga Kocar-kacir

KULONPROGO ( INDENPERS-MEDIA )----- Sapi kurban sumbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penerima bantuan di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, baru-baru ini  sempat mengamuk dan nyaris kabur. Evakuasi sapi selama lima jam ini pun harus mengundang pawang sapi.

Insiden tersebut terjadi sesaat sebelum sapi jenis Simental itu hendak diserahterimakan secara simbolis dari Bupati Kulonprogo, Sutedjo kepada takmir Masjid Al-Iman, Kelurahan Banjarasri, Kapanewon Kalibawang selaku penerima bantuan di kompleks rumah dinas bupati.

Diduga karena kepanasan menunggu serah terima dari bupati kepada pengurus Masjid Al – Iman, sapi tersebut mengamuk hingga merobohkan pohon cemara di depan rumah dinas. Selain merobohkan pohon, tali sapi juga terlepas sehingga lari di dalam kompleks dari depan rumah dinas menuju belakang rumah dinas.

Jazil Ambar, Sekretaris Panitia Penerimaan dan Penyaluran Hewan Kurban Kulonprogo mengatakan, sapi seberat 930 kg atau hampir mencapai 1 ton itu awalnya diikat di pohon pule dan cemara yang berlokasi di halaman rumah dinas bupati. Kemudian, hendak memindahkan sapi itu ke tempat yang lebih teduh. Namun, Gombloh tiba-tiba mengamuk dan meronta hingga tali yang mengikatnya lepas.

sapi kurban jokowi mengamuk

Setelah berhasil lepas dari ikatan, Gombloh berjalan ke belakang rumah dinas bupati. Di tempat itu, Gombloh berhasil dijinakkan oleh panitia dibantu pawang. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Gombloh dibiarkan di situ sampai berlangsungnya penyerahan bantuan.

“Jadi, malah kita buatkan kandang baru di belakang rumah dinas,” ujar Mardi Santoso, takmir Masjid Al-Iman.

Namun, karena tali keluhan yang ada di hidung dan tali di leher lepas, sehingga untuk mengevakuasi cukup lama sekitar 5 jam. Setelah mendatangkan pawang sapi dan memasang tali di leher serta tali keluhan di hidung, sapi mulai bisa dikendalikan.

Evakuasi hingga dari mulai siang hingga habis isya baru bisa dievakuasi dengan melibatkan sekitar 15 orang, bahkan saat hendak dinaikan ke mobil juga sempat meronta tak mau naik ke mobil. Warga pun kocar kacir, namun akhirnya bisa dimasukkan ke dalam mobil bak terbuka dan dibawa ke tempat tujuan.

Meski sempat diwarnai insiden, prosesi penyerahan bantuan itu tetap berlanjut. Hanya saja khusus untuk Gombloh, prosesi penyerahannya dilangsungkan di belakang rumah dinas bupati. Lainnya, sebanyak tujuh ekor sapi dan 34 ekor kambing dilakukan di halaman depan rumah dinas.

( RZ/WK)***

    

Wamen BUMN Ingin Ada 'Peluru' Lagi dari Sri Mulyani.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA)-----Realisasi penyaluran kredit oleh Bank Himbara dari penempatan dana pemerintah yang sebesar Rp 30 triliun, telah tersalurkan kredit sebesar Rp 43,5 triliun per 22 Juli 2020. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo berharap ada dana tambahan penempatan lagi dari pemerintah.

Seperti diketahui, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 78,8 triliun untuk ditempatkan di perbankan.

Sejak awal bulan Juli 2020, pemerintah sudah menempatkan dananya sebesar Rp 30 triliun kepada empat Bank Himbara (Bank Mandiri Mandiri, BRI, BNI, dan BTN).

Di mana Bank Mandiri dapat Rp 10 triliun, BRI Rp 10 triliun, sementara Rp 10 triliun sisanya dibagi masing-masing untuk BTN dan BNI Rp 5 triliun.

Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah berencana untuk menempatkan dananya sebesar Rp 20 triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Sejauh ini, 5 BPD telah mendapatkan pendanaan dengan jumlah yang bervariasi. Di antaranya Bank Jawa Barat Rp 2,5 triliun, Bank DKI Rp 2 triliun, Bank Jawa Tengah Rp 2 triliun, Bank Jawa Timur Rp 2 triliun, Bank Sulawesi dan Gorontalo Rp 1 triliun.

Sementara, dua BPD lainnya yakni BPD Bali dan BPD Yogyakarta masih dilakukan pengkajian, yang rencananya pemerintah akan menempatkan dananya kepada dua BPD tersebut dengan nilai masing-masing Rp 1 triliun. Dan pemerintah masih menyisakan anggaran Rp 8,5 triliun untuk ditempatkan di BPD.

Secara keseluruhan dari total anggaran pemerintah yang akan ditempatkan kepada perbankan kini masih ada tersisa Rp 28,8 triliun agar dananya bisa ditempatkan di perbankan.

Melihat realisasi yang ada sekarang, Tiko optimistis Himbara bisa mendapatkan target dengan ekspansi kredit hingga Rp 90 triliun. Pun jika sudah tercapai, kata Tiko Himbara berencana untuk meminta dana penempatan lagi dari pemerintah, namun dia tidak merinci berapa jumlah yang diminta.

"Kalau nanti skala leverage yang diminta Kementerian Keuangan yaitu Rp 90 triliun tercapai, kami tentu akan berharap akan ada tambahan penempatan dana lagi, sehingga kami ada peluru untuk semakin agresif menyalurkan kredit baru," ucapnya.

Sri Mulyani Beberkan Ketidakpastian di 2021. Suatu Tantangan.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Pandemi Covid-19 masih akan terasa efeknya hingga 2021. Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk menetapkan RUU APBN dan Nota Keuangan 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sederet ketidakpastian yang masih akan tinggi di tahun 2021 nanti.

"Satu, mengenai kecepatan dan kemungkinan penanganan covid di seluruh dunia. Yakni pengendalian covid apakah benar-benar bisa terkendali menjadi mendatar atau menurun," tegas Sri Mulyani usai Ratas dengan Presiden Jokowi, baru-baru ini.

Dan kemudian, menurut Sri Mulyani, munculnya vaksin untuk covid-19 ini, akan sangat menentukan langkah dan pola pemulihan tahun 2021.

"Yang kedua, yang mempengaruhi juga proyeksi tahun depan adalah global economic recovery. Recovery atau pemulihan ekonomi global ini juga sangat tidak pasti akibat covid lagi."

"Saat ini beberapa lembaga internasional perkirakan pemulihan ekonomi akan cukup cepat untuk tahun depan. Dengan asumsi tahun ini menurunnya sangat tajam, namun kita melihat bahwa lembaga-lembaga tersebut terus menerus melakukan revisi pemulihan ekonomi 2020-2021," katanya.

Sehingga pemulihan ekonomi dunia, sambungnya juga diperkirakan masih tidak pasti. "Bisa strong rebound, bisa sifatnya moderate."

Yang ketiga, lanjut Sri Mulyani yang mempengaruhi juga adalah ekonomi RI sendiri. Di mana pemulihannya sangat tergantung pada penanganan covid terutama pada semester II-2020.

"Kalau penanganannya efektif, dan berjalan seiring dengan pembukaan aktivitas ekonomi, maka kondisi ekonomi bisa recover pada kuartal III-2020 dengan positive growth 0,4 persen dan pada kuartal IV akan akselerasi ke 3 persen. Kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi kita secara seluruh tahun (2020) akan bisa tetap di zona positif."

"Inilah yang sedang terus diupayakan oleh pemerintah untuk tekankan kepada semua menteri dan pemda agar kita tetap berada di skenario di mana pemulihan ekonomi tetap bisa berjalan pada zona positif di kuartal 3 antara 0-0,4 dan kuartal IV pada zona positif lebih tinggi antara 2-3 persen. Sehingga total perekonomian kita masih bisa tumbuh positif di atas nol persen untuk tahun 2020 ini."
(RZ/WK )***

Kecamatan Merbau Mataram Terkesan Membela Oknum Kadus Yang Memakai Ijazah Orang Lain. Ada Apa Ya ?

Lampung Selatan ( INDENPERS-MEDIA )-----Persoalan tiga oknum kepala Dusun Desa Karang Raja diduga memakai ijaazah orang lain yang saat ini viral di Medsos tak ayal mendapat tanggapan masyarakat dan bebagai pihak.

 Edi Suryadi SH salah satu tokoh LSM TOPAN RI menyayangkan sikap Kecamatan Merbau Mataram yang kurang tegas bahkan menurut nya Pihak Kecamatan terkesan berpihak kepada kepentingan yang salah.

"Seharusnya pihak Kecamatan mengambila langkah segera berkoordinasi dengan BPD untuk memberhentikan oknum kepala dusun yang memakai ijasah orang lain tersebut agar semua persoalan selesai, bukan nya merekayasa dan mendorong Kadus  membuat surat pernyataan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Biar dibuat tiga atau empat kali surat pernyataan semua masyarakat tahu kok  siapa kadus nya" jelas Edi Suryadi ketika dimintai tanggapan oleh media ini baru-baru ini.

Sebelum nya diperoleh keterangan dari Camat Merbau Mataram Heri Purnomo  melalui Handoyo Susilo PLt Kasi Pemerintahan bahwa dirinya sempat turun dan meminta tiga orang oknum kadus di desa Karang Raja untuk membuat surat pernyataan yang isi surat pernyataan nya bahwa mereka bukan kadus.

Beberapa warga yang berhasil mintai keterangan nya oleh media ini diantara nya Samsudin, Maliki warga Talang Maenal mengakui dan mengetahui bahwa kadus mereka bernama HERI RAHMAN. Sementara menurut mereka untuk menjadi kadus Her Rahman memakai ijasah Putra nya M. Ardiansyah.
Hal ini di pertegas oleh pengakuan istri Heri Rahman, istrinya mengakui bahwa suaminya merupakan Kadus Talang maenal.

Sama hal nya dengan kasus Catihan dua sepengetahuan warga bernama Idris dan dedi yang merupakan tetangga sdr ADE, mereka menjelaskan bahwa kadus Catihan dua itu bernama Ade , bukan Aris yang tertulis di Absen desa. Tetapi memang Ade menjadi kadus dengan memakai ijazah Aris sebagai persyaratan. Yang sempat meninbulkan permasalah ketika Ade menerima gaji, si Aris pemilik ijazah yang semula akan diberi setengah dari gaji nya namun oleh Ade hanya diberi seratus tujuh puluh lima ribu.

Sama halnya dengan kadus Trimulyo satu Abdul Gani untuk persyaratan menjadi kadus ternyata memakai ijazah Diana sari ( saudara kandung nya ).
Ini yang membuat masyarakat Trimulyo senyum- senyum saat diminta keterangan karna mereka tahu Diana sari itu perempuan tapi yang mereka tahu Abdul Gani selaku kadus nya adalah laki- laki. Dan menurut warga sekitar Diana sari tak mungkin jadi kadus di Trimulyo satu sebab domisilinya di Dusun Salam rejo.

Abdul Gani selaku kadus Trimulyo satu pun diakui oleh Sdr Hendri ( saudara kandung Abdul Gani ).
Menurut Hendri Abdul Gani memang kadus Trimulyo satu. Tapi menurut Hendri siapa pun yang akan mempermasalahkan Abdul Gani sebagai kasud, dirinya akan membela karna Abdul Gani merupakan saudara kandung nya." Benar bang, Abdul gani itu Kadus Trimulyo satu, tapi siapa pun yang akan mempermasalahkan dia, saya akan bela Abdul Gani, karna itu saudara kandung ku" ancam Hendri.
( SA/RZ/WK )***

Gibran Tanggapi Nama Dirinya Masuk dalam Broadcast Foto Rekomendasi.

Solo. ( INDENPERS-MEDIA )-------Gibran Rakabuming Raka buka suara soal nama dirinya yang masuk dalam foto daftar rekomendasi yang beredar.

Dalam foto rekomendasi tersebut ada daftar nama Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Teguh Prakosa.

Berkaitan dengan beredarnya foto tersebut, Gibran Rakabuming Raka tidak banyak memberikan tanggapan.

Gibran juga tidak menjawab dengan tegas soal rekomendasi itu.

"Saya mohon doanya aja agar semua dilancarkan," kata dia, belum lama ini.

"Matur nuwun" tambahnya.

Menanggapi kabar yang beredar tentang pengumuman rekomendasi tersebut, Jubir Relawan Kagege Imelda Yuniati mengatakan, apapun hasilnya dia akan tetap memberikan dukungan pada Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau ditanya kami tetap yakin mas Gibran yang dapat rekomendasinya," papar Imelda, belum lama ini.

Namun, dirinya sendiri juga belum mengetahui dan belum mendapatkan kabar terkait Rekomendasi dan lain sebagainya.

"Kami ini relawan, jadi tentu tidak mengetahui soal rekomendasi tersebut," jelas dia.

Pihaknya menyatakan, apapun hasilnya dari rekomendasi pihaknya tetap menyatakan mendukung Gibran Rakabuming Raka.

"Kami belum dapat kabar, besok atau kapan pengumuman rekomendasinya," papar Imelda.

Kagege sendiri sampai saat ini terus melakukan kegiatan untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka.

Kegiatan sosial kemanusiaan dan membantu penanganan Covid-19.

"Intinya tetap dukung mas Gibran," tegasnya. ( RZ/WK )***

Kantor OJK Semarang yang Roboh Itu Istana Balekambang Gergaji Peninggalan Oei Tiong Ham. Pertanda Apa Ya ?

Semarang. ( INDENPERS-MEDIA )----Bagian depan gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jateng-DIY di Jalan Kyai Saleh, Semarang, roboh baru-baru ini.

Bangunan yang roboh itu merupakan ruang resepsionis dan ruang kepala Kantor OJK.

Tukang pun segera didatangkan untuk merenovasi.

Ternyata pilar-pilar yang masih utuh sudah tak sanggup menahan beban sehingga bangunan itu pun runtuh.

Bagian depan Kantor OJK Kanwil Regional 3 Jateng-DIY di Jalan Kyai Saleh Semarang direnovasi sebelum roboh. Bangunan ini sudah dikosongkan tiga hari menyusul kondisi pilar yang memprihatinkan. (IST)

Perlu diketahui, kantor OJK ini merupakan bangunan kuno yang bersejarah.

Gedung ini merupakan peninggalan pengusaha Oei Tiong Ham, konglomerat pertama di Asia Tenggara yang berjaya pada tahun 1920-an atau masa Hindia Belanda.

Oei Tiong Ham yang lahir pada 1866-1924  memulai usaha setelah mewarisi perusahaan milik ayahnya, Oei Tjie Sien.

Semula total harta dan aset yang dia terima 17,5 juta gulden.

Berkat keuletannya, nilainya berkembang menjadi sekitar 200 juta gulden yang membuatnya menjadi orang terkaya di Hindia Belanda.

Bahkan dia juga menjadi konglomerat pertama di Asia Tenggara berjuluk Raja Gula.

Oei Tiong Ham kemudian mendirikan bangunan megah bak istana di kawasan Gergaji, Semarang, dilengkapi taman.

Warga sekitar biasa menyebut bangunan ini Istana Balekambang atau Istana Gergaji.
Istana Balekambang atau Istana Gergaji milik Oei Tiong Ham
Istana Balekambang atau Istana Gergaji milik Oei Tiong Ham. Tampak di kejauhan Bukit Siranda.  (LEIDEN UNIVERSITY LIBRARIES/KITLV)

Kompleks istana yang dahulu seluas 81 hektar tinggal sekitar 8.000 meter persegi tempat bangunan itu berada.

Sisanya telah menjadi perkantoran dan permukiman penduduk.

Bagian dari lahan milik Oei Tiong Ham kini menjadi perkampungan, kompleks Polda Jawa Tengah, kantor Gubernur Jawa Tengah, DPRD Jawa Tengah, kampus Universitas Diponegoro Pleburan, pusat perkantoran di Jalan Pandanaran hingga ke dekat Kampung Kali. (RZ/WK )***

Presiden Jokowi: Kita tidak boleh melupakan agenda besar dan strategis.

Jakarta ( INDENPERS-MEDIA )------Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada seluruh jajaran kabinetnya agar tidak melupakan agenda-agenda besar strategis di tengah upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19.

"Saya ingin menekankan lagi walau kita menghadapi situasi sulit, kita tidak boleh melupakan agenda-agenda besar, agenda-agenda strategis besar bangsa kita," kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas tentang Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Presiden Jokowi mengatakan agenda besar strategis tidak boleh dilupakan terutama yang berkaitan dengan langkah Indonesia untuk bisa keluar dari jerat pendapatan menengah atau middle income trap.

"Kita semua tahu, Indonesia telah masuk meraih predikat sebagai aktor middle income country. Namun kita tahu tantangan untuk keluar dari middle income trap ini masih besar dan panjang," ujar Presiden Jokowi.

Dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengingatkan Indonesia memiliki peluang besar untuk naik status menjadi negara berpendapatan tinggi dengan beberapa syarat.

Salah satu syaratnya adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, produktif, inovatif, dan kompetitif. (RZ/WK )***

Jokowi Sebut Ekonomi RI Bakal Cepat Pulih Setelah China.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )------Perekonomian Indonesia diproyeksikan sejumlah lembaga keuangan internasional menjadi salah satu negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah China pascapandemi Covid-19.

Hal tersebut dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Indonesia diproyeksikan masuk ke kelompok pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok (China). Ini juga kalau proyeksi ini benar, patut kita syukuri," kata Jokowi, Selasa (28/7/2020).

Meski demikian, eks Wali Kota Solo itu menegaskan Indonesia tidak boleh lengah dan harus tetap waspada. Sebab, berbagai kemungkinan masih terjadi tak terkecuali risiko adanya gelombang kedua Covid-19.

"Kita harus tetap waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua dan masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di 2021," ujar Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan situasi global saat ini masih dinamis dan penuh ketidakpastian. Pemerintah perlu mempersiapkan berbagai kemungkinan yang terjadi apabila ada hal-hal yang diinginkan. ( RZ/WK )***

Apa Saja Sih Strategi APBN Jokowi di 2021? Simak Ya!

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-------Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan sejumlah prioritas keuangan negara untuk 2021 mendatang. Salah satu fokus utama pemerintah adalah mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Kita harus pastikan prioritas untuk 2021 dan pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor," kata Jokowi, Selasa (28/7/2020).

"Terutama di reformasi bidang kesehatan, reformasi di bidang pangan, energi, pendidikan, dan juga percepatan transformasi digital," lanjutnya.

Jokowi memahami bahwa kas keuangan negara hanya berkontribusi kurang lebih 14,5% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, belanja negara akan difokuskan untuk membangkitkan sejumlah mesin penggerak ekonomi yang terpukul akibat Covid-19.

"Dalam situasi krisis, belanja pemerintah jadi instrumen utama daya ungkit. Tapi juga agar sektor swasta dan UMKM bisa pulih kembali. Mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN, yang terarah dan tepat sasaran," ujar Jokowi.

Terlepas dari hal itu, kepala negara mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak melupakan agenda besar dan strategis pemerintah yang sudah dirancang. Program pemerintah merupakan salah satu cara untuk terhindar dari jebakan pendapatan menengah.

"Tantangan masih besar, dan panjang," kata Gubernur DKI Jakarta itu. ( RZ/WK )***

Jokowi Pede PDB RI 2021 Tumbuh di Atas Ekonomi Global.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-------Presiden Joko Widodo (Jokowi) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Proyeksi ini seiring dengan prospek cerah dari laporan yang dikeluarkan dari sejumlah lembaga internasional.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Kalau perkiraan ini betul, kita akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya di atas pertumbuhan ekonomi dunia," kata Jokowi, Selasa (28/7/2020)

Pernyataan Jokowi berdasarkan proyeksi sejumlah lembaga keuangan internasional yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun depan akan kembali bangkit usai pandemi Covid-19.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu lantas mengutip proyeksi yang disampaikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia sampai dengan OECD terkait prospek pertumbuhan ekonomi dunia di 2021.

"IMF, Bank Dunia, OECD meyakini bahwa perekonomian dunia mulai tumbuh positif. Bahkan IMF memperkirakan ekonomi dunia 5,4%. Ini perkiraan yang sangat tinggi menurut saya. Bank Dunia 4,2%, OECD 2,8% -5,2%," ujar Jokowi.

Meski demikian, eks Wali Kota Solo itu menegaskan Indonesia tidak boleh lengah sedikitpun dengan berbagai proyeksi tersebut. Menurut Jokowi, situasi perekonomian dunia masih dinamis dan penuh dengan ketidakpastian.

"Saya ingin ingatkan situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis, penuh dengan ketidakpastian," katanya. (RZ/WK )****

Jokowi Lantik Isdianto Sebagai Gubernur Kepri.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Isdianto sebagai Gubernur Kepulauan Riau untuk sisa masa jabatan 2016-2021 di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.

Pelantikan Isdianto berdasarkan pada surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 71/P/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan periode 2016-2021.

Acara pelantikan diawali dengan penyerahan petikan peppres oleh kepala negara kepada Isdianto di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Proses kirab kemudian dilakukan Jokowi yang didampingi Wakil Presiden KH Maruf Amin dan Isdianto dengan berjalan kaki menuju Istana Negara. Mereka terlihat menjaga jarak satu dengan yang lainnya.

Jokowi lantas menanyakan kesediaan Isdianto sebagai Gubernur Kepulauan Riau sebelum diambil sumpah jabatan.

"Terlebih dahulu saya akan bertanya, bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama Islam?," kata Jokowi.

"Bersedia," jawab Isdianto.

Jokowi kemudian meminta Isdianto mengikuti dan mengulangi sumpah jabatan yang dibacakan di depan para tamu undangan.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa," kata Jokowi yang diikuti Isdianto

Adapun sejumlah pejabat yang hadi dalam pelantikan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Isdianto merupakan pelaksana tugas gubernur Kepri sejak tahun lalu. Posisi itu ditempat lantaran Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam suap dan gratifikasi terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri.

Nurdin sendiri telah divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 9 April 2020 lalu.
(RZ/WK )***

Di Depan Anggota Kabinet, Jokowi: Perasaan Kita Harus Sama, 1 Berbeda Bahaya Presiden Joko.

JAKARTA, ( INDENPERS-MEDIA )----Jajaran Kabinet Indonesia Maju diminta serius menyikapi situasi krisis saat ini karena dampak wabah virus corona (Covid-19). Para menteri diminta bekerja keras untuk menyikapi kondisi sekarang.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan para menteri saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Negara, baru-baru ini  yang diunggah melalui akun Youtube. Jokowi meminta para menteri berpikir sama mengenai situasi sekarang sedang krisis di tengah Covid-19.

"Saya melihat masih banyak yang menganggap ini normal, kerja masih biasa-biasa saja. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda 1 saja akan berbahaya," ujar Jokowi.

Dia mengingatkan kepada para menteri untuk menerapkan kebijakan luar biasa di tengah kondisi krisis. Menurutnya, manajemen krisis dengan saat kondisi normal berbeda.

"Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini kenormalan. Apa-apaan in?" ucapnya.

Dia mencontohkan, di bidang kesehatan dianggarkan Rp75 triliun baru dikeluarkan 1,53 persen. Seharusnya dana tersebut segera dikeluarkan dengan tepat sasaran.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, tenaga spesialis segera dikeluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera dikeluarkan," ucapnya. ( RZ/ WK )**

Luhut Ungkap 'Perang' AS vs China Kelola Tanah Jarang RI.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sedang mencari negara yang bakal menjadi investor untuk komoditas rare earth atau tanah jarang. Belakangan ini komoditas rare earth banyak jadi perbincangan karena bisa menjadi bahan baku pembuatan senjata.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sudah menawarkan ke negara-negara yang siap menjadi investor, seperti Amerika Serikat (AS). Saat ini investor yang sudah siap adalah China, akan tetapi demi menjaga iklim investasi di Indonesia, ia enggan menyerahkan ke negara tersebut.

"Ini kita juga memang dilematis, karena rare earth kan paling banyak diproduksi di Tiongkok, Amerika sendiri begitu di banned oleh Tiongkok itu kelabakan juga. Nah investor yang paling cepet sekarang itu Tiongkok, nah kalau kita semua kasih Tiongkok nanti semua mental," kata Luhut, baru-baru ini

Luhut kini tengah mencari investor lain selain China, agar negara lain berkesempatan untuk mengembangkan tanah jarang ini. "Jadi kita ya memelihara ekuilibrium kita cari investor, apakah Amerika mau, kita coba atau yang lain," jelasnya.

Menurutnya mencari investor itu bukan hal yang sederhana seperti yang orang lain lihat dan pikirkan. Namun juga harus pas dengan kepentingan nasional kita.

"Jadi kita harus melihat nasional interest kita, tidak sekedar hanya terima orang datang investasi, tidak begitu ceritanya. Ada perhitungan strategi kita, pertimbangan geopolitik sebelum memutuskan itu dan seberapa banyak yang akan kita berikan, nggak akan kita berikan semua," ucapnya.

Usulan penggunaan rare earth sebagai bahan pembuatan senjata merupakan hasil pembicaraan antara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Tanah jarang ini banyak di temukan di daerah yang menghasilkan timah, seperti di Bangka Belitung. Saat dikonfirmasi ke Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosma Djohan, ia mengaku sudah bertemu dengan Prabowo perihal potensi besar tanah jarang ini.

"Ini adalah mineral-mineral yang sangat memiliki potensi untuk ketahanan negara kita," ujar Erzaldi ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, baru-baru ini.

Tidak berhenti sampai di situ, Ia mengklaim kalau Prabowo sudah mendiskusikan potensi besar tanah jarang dengan Presiden Joko Widodo. "Alhamdulillah dengan Pak Prabowo sudah menindaklanjuti ke Pak Presiden dan kita tunggu nanti kebijakan dari pemerintah," kata Erzaldi. (RZ/WK )***

TEC Kunjungi Kediaman Antoni Imam Sekaligus Sapa Relawan dan Simpatisan.

Lampung Selatan ( INDENPERS-MEDIA )----Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dari Partai Golkar dan PKS yakni H.Tony Eka Candra (TEC) - H.Antoni Imam melangsungkan pertemuan sekaligus menyapa para relawan dan simpatisan dikediaman Bakal Calon Wakil Bupati Lampung Selatan H.Antoni Imam yang terletak di Desa Sidorejo , Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, baru-baru ini.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua TIM Pemenangan H.Riza Mirhadi bersama jajaran TEC TEAM, serta hadir pula jajaran pengurus DPW PKS Lampung yakni Aef Susanto selaku Sekretaris Bappilu DPW PKS Lampung, Oscar, Ahmad Walidi, Muhammad Taufik dan jajaran DPD PKS Lampung Selatan lainnya, serta hadir juga tokoh masyarakat, relawan dan para simpatisan Pasangan Tony-Antoni yang antusias ingin bersilaturahmi dan berdialog langsung dengan Pasangan Calon Kepala Daerah yang berslogan TEC berHati MULYA.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, sederhana namun penuh kekeluargaan tersebut, Calon Wakil Bupati Lampung Selatan H. Antoni imam mengucapkan terima kasih atas dukungan Keluarga, para Relawan serta Simpatisan yang terus bergerak bekerja memperjuangkan kemenangan Pasangan H.Tony Eka Candra - H. Antoni Imam jelang Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung inipun mengungkapkan kesediaanya mendampingi TEC dalam Pilkada 2020 mendatang atas dasar dorongan masyarakat selama ia melakukan sosialisasi pada pileg 2019 lalu dan turun langsung membagikan ribuan "Nasi Cinta" kepada masyarakat Lampung Selatan dimasa Pandemi Covid-19,

"Hasil Pileg 2019 kemarin, Pak H.Tony Eka Candra meraih suara tertinggi pertama dan saya diposisi kedua, lalu hasil pemilihan raya (Pemira) PKS beliau juga menempati rangking pertama, kemudian ketika turun menyapa masyarakat, mereka (masyarakat.red) mendorong dan menginginkan saya untuk maju mendampingi Pak H.Tony Eka Candra, lalu berdasarkan konsultasi dengan para petinggi di internal PKS baik di DPP maupun di Daerah mereka terbuka apabila di Lampung Selatan PKS berkoalisi dengan Partai Golkar, oleh sebab itu saya bertekad dan siap mendampingi Pak H.Tony Eka Candra untuk berjuang bersama dalam gelaran Pilkada 9 Desember 2020 mendatang dalam rangka menjadikan Kabupaten Lampung Selatan Berjaya" Ucap Antoni.

Hal senada juga disampaikan Bakal Calon Bupati Lampung Selatan H.Tony Eka Candra (TEC) yang mengungkapkan kesediaanya berpasangan dengan H.Antoni Imam yang dinilai seorang politisi yang penuh kesederhanaan namun kaya akan ide-ide dan gagasan.

"Beliau (Antoni.red) berkali-kali jadi Anggota DPRD tapi rumahnya sangat sederhana, jauh sekali dari kemewahan" ujar TEC

TEC pun mengaku telah memiliki kesamaan persepsi, antara dirinya dan Antoni yang sama-sama saat ini berada di DPRD Provinsi Lampung, dan bercita-cita bagaimana menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam rangka menjadikan Kabupaten Lampung Selatan yang aman, maju, mandiri, berkeadilan, berdaya saing dan bermartabat.

"Insya Allah jika takdir menghendaki Pasangan Tony-Antoni memimpin Kabupaten Lampung Selatan, Yakin usaha sampai bersama seluruh element masyarakat, akan menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kabupaten Termaju di Provinsi Lampung" pungkas TEC.
(SA/RZ/WK )***

Sri Mulyani Siapkan Instrumen Investasi Baru dari Dana Waqaf.

Jakarta, (INDENPERS-MEDIA )----Pemerintah sedang mengembangkan instrumen Sukuk Negara yang berbasis waqaf uang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menungkapkan instrumen tersebut yakni Cash Waqf Link Sukuk atau CWLS.

"Waqaf merupakan salah satu amalan untuk mewujudkan kesalihan sosial kita disamping zakat, infak dan sedekah," jelas Sri Mulyani, baru-baru ini.


Cash Waqf Link Sukuk merupakan komitmen kuat dari Otoritas yaitu Badan Waqaf Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan Bank Indonesia untuk terus mengembangkan inovasi keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia.

Pemerintah menerbitkan sukuk negara seri sukuk waqaf dan terus memfasilitasi Badan Waqaf Indonesia dan para pewakaf uang agar dapat menginvestasikan uang waqaf pada instrumen yang aman seperti sukuk negara.

"Melalui CWLS, baik melalui yang bersifat temporer maupun permanen dapat dikonsolidasikan dan dioptimalkan untuk pembiayaan proyek-proyek dan kegiatan sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya lagi.

Dengan menggandeng bank-bank syariah, pemerintah juga mengembangkan CWLS ini untuk investor ritel. Pengembangan wakaf produktif diharapkan memberikan kontribusi sistem keamanan sosial yang berbasis komunitas juga berperan dalam penanganan Covid-19. ( RZ/WK )***

Kadis Pendidikan Sidrap Akhirnya Ditahan Polda Sulsel.

MAKASSAR, ( INDENPERS-MEDIA )----Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel, akhirnya menahan Kadis Pendidikan Sidrap, H Syahrul Syam terkait Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Pendidikan Sidrap, akhir Desember 2019 lalu.

Syahrul Syam yang juga Ketua PGRI Sidrap langsung ditahan penyidik, setelah memenuhi panggilan kedua Senin (27/7/2020).

"Yang bersangkutan memenuhi pemanggilan kedua. Ini sudah datang, dan akan kita tahan," kata Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol. Augustinus Berlianto Pangaribuan, via Whatsap, Senin (27/7/2020).

Syahrul Syam ditahan setelah diterapkan sebagai tersangka
bersama 2 tersangka lain, Ahmad dan Neldayanti, yang sudah ditahan, sejak Kamis pekan lalu.

Ketiga tersangka, diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK). Kasus itu berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Para tersangka, diduga melakukan pemotongan dana DAK Fisik Pendidikan Rp200 miliar, SD dan SMP di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap, Sulsel tahun 2019. (RZ/WK)**

Soal Gaji ke-13 PNS, Sri Mulyani: Saya Nggak Dapat. Tanggal Berapa Dicairkan ?

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )---Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengumumkan, pada Agustus 2020 mendatang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mendapatkan gaji ke-13. Sayangnya, gaji ke-13 tidak akan masuk ke kantong Sri Mulyani.

Bendahara Keuangan Negara tersebut menyampaikan langsung kepada awak media saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, belum lama ini.

Selama ini, pemberian gaji ke-13 mengacu pada dua regulasi, Pertama, PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Kedua yaitu PP Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai non-PNS pada Lembaga non-Struktural. Kedua aturan inilah yang akan diubah sebelum gaji ke-13 cair.

Kendati demikian, pemberian gaji ke-13 bagi PNS memang hanya akan diberikan kepada PNS dengan golongan Eselon III ke bawah. Sri Mulyani sebagai pejabat negara, tentu tidak bisa menerimanya.

"Iya, tidak dapat [Gaji ke-13]," ujar Sri Mulyani sambil tertawa.

Sebelumnya, Sri Mulyani telah mengumumkan, bawah pemberian gaji ke-13 PNS dimasukkan dalam program stimulus perekonomian di tengah Pandemi Covid-19.

Adapun anggaran gaji ke-13 yakni sebesar Rp 28,5 triliun dan akan dicairkan pada Agustus 2020 mendatang. Komponen gaji ke-13 yang diterima para abdi negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 15/2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa golongan. Dari yang masa kerja terendah, hingga masa kerja tertinggi.

Untuk PNS golongan I masa kerja 0 tahun, menerima gaji Rp 1,56 juta per bulan. Sementara PNS golongan IV masa kerja 32 tahun, menerima gaji hingga Rp 5,9 juta. ( RZ/WK )***

Jokowi, Bantuan Modal Kerja Rp2,4 Juta dan 'Es Kehausan'.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membagikan bantuan modal kerja kepada para pedagang mikro dan kecil (UMK) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Setelah dalam acara pembagian sebelumnya Jokowi sempat diteriaki oleh pedagang UMK, kali ini ada sebuah cerita lain. Kepala negara ingin merasakan sensasi dari produk pedagang yang diberi nama "Es Kehausan".

Mulanya, Jokowi sempat bertanya kepada salah satu pedagang. "Bapak [jual apa]?," kata Jokowi sambil menunjuk pedagang tersebut,

Pedagang tersebut lantas menjawab bahwa ia berjualan es. Percakapan kembali dilanjutkan saat Jokowi bertanya mengenai perbandingan omzet yang diperoleh pedagang es sebelum dan sesudah pandemi.

Pedagang tersebut mengaku bisa memperoleh omzet Rp 900 ribu sampai dengan Rp 1 juta per hari sebeum pandemi. Kini, keuntungan yang diraup turun drastis karena cuma mencapai Rp 300 ribu per hari.

"Sepertiga ya. Ya itu, hampir semua mirip-mirip seperti itu," kata Jokowi merespons pernyataan tersebut.

"Memangnya es apa sih," tanya Jokowi.

Pedagang itu menjawab "Es Kehausan". Jokowi kemudian tertarik untuk mencicipi "Es Kehauan" yang dijual belikan pedagang tersebut.

"Bagus banget namanya. Es-nya di bawa ke sini ndak? Oh ndak, saya pikir di bawa. Saya mau ambil satu," kata Jokowi.

Tak ingin Jokowi kecewa, pedagang tersebut menjanjikan akan mengirimkan es tersebut secara gratis kepada Presiden. Lantas, apa kata Jokowi?

"Gak boleh kalau ngirim gratis. Saya pasti harus bayar. Orang usaha gitu jangan kebanyakan gratisan," jelasnya.

Dalam pertemuan ini Jokowi pun memberikan semangat kepada para pedagang agar tetap bersyukur di tengah situasi sulit. Dengan bantuan senilai Rp 2,4 juta, diharapkan mereka bisa bekerja lebih keras untuk memperbaiki ekonominya.

"Kita masih patut bersyukur pada Allah karena ini cobaan yang harus kita hadapi dengan bekerja lebih keras lagi. Jangan ada kata menyerah," ujar Jokowi. ( RZ/WK )***

Tiga Menteri Dukung Gubernur Arinal Lakukan Percepatan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Bakauheni.

LAMPUNG SELATAN ( INDENPERS-MEDIA )---Tiga Menteri Kabinet Indonesia Maju mendukung Gubernur Lampung Arinal Djunaudi melakukan percepatan pembangunan Wisata Terpadu Bakauheni, setelah turun langsung ke Bakauheni Lampung Selatan, baru-baru ini.

Ketiga Menteri tersebut yaitu Menteri BUMN Erick Thohir. Menteri Pariwisata Wishnutama dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Kedatangan Ketiga Menteri di Provinsi Lampung, disambut langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Dermaga Eksekutif Bakauheni, Lampung Selatan dan melakukan pembicaraan di Menara Siger.

Menteri BUMN Erick Thohir. menjelaskan bahwa kunjungan dirinya bersama Menteri Pariwisata dan Menteri Perhubungan merupakan wujud komitmen Pemerintah Pusat kepada Daerah.

"Kami bertiga hadir di sini merupakan wujud komitmen Pemerintah Pusat kepada Daerah. Dan sangat jarang suatu daerah dikunjungi sampai tiga Menteri," jelas Erick Thohir.

Terkait pembangunan Wisata Terpadu Bakauheni, Erick Thohir, menuturkan bahwa tidak harus menunggu sampai 2024, karena itu terlalu lama.

"Kita tidak perlu menunggu sampai 2024 dan menyelesaikan seluruhnya secara komplit. Tapi bisa memulainya secara bertahap," jelasnya.

Erick Thohir menuturkan bahwa sangat penting mendorong pariwisata lokal terlebih dalam kondisi Covid-19 yang terjadi. Apalagi mengingat booking hotel dan tiket pesawat banyak dipesan oleh wisata lokal.

"Untuk itu, ini akan kita coba maping, kalau bisa lebih cepat. Dan saya yakin dengan infrastruktur yang sudah ada, terlebih ada Jalan Tol Trans Sumatera Lampung. Dan kalau kita ambil 10 persennya saja yang melintasi Lampung, maka akan ada 2 juta yang akan berkunjung ke sini," ujar Menteri BUMN Erick Thohir.

Hal serupa disampaikan Menteri Pariwisata Wishnutama, bahwa dirinya sangat mendukung pemikiran Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Dirut ASDP terkait pembangunan wisata terpadu bakauheni.

"Mari kita dukung pemikiran pak Gubernur dan Dirut ASDP. ini akan kita dukung agar dapat dilakukan dalam waktu dekat dan tidak terlalu lama," jelas Wishnutama.

Ia menuturkan bahwa dirinya baru pertama kali ke Lampung, Dan ini sangat luar biasa. "Terus terang saya kaget, dan ini luar biasa. Ada yang dekat dengan Jakarta, hanya sejam sampai Lampung. Ada tempat segini bagusnya, tapi kok gak digarap," tambahnya.

Wishnutama melanjutkan bahwa Lampung memiliki potensi yang sangat luar biasa, dan dekat. "Datang ke sini membuat saya semangat melihat potensi yang ada, kita tidak usah menunggu sampai 2024, tapi memulai apa yang bisa kita garap dahulu, seperti hotel dan lainnya," ujarnya.

Menurut Wishnutama dirinya bahagia berada di Lampung. "Lautnya indah warna toska, Dan bahagia melihat Pak Gubernur yang sangat semangat memajukan daerahnya," ujar Wishnutama.

Sedangkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan Lampung menjadi tempat yang sangat familiar bagi dirinya.

"Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Arinal, Lampung akan maju," ujar Menhub Budi Karya Sumadi.

Terkait wisata terpadu Bakauheni, Menhub Budi menuturkan harus ada keterbukaan seperti kata Pak Erick Thohir.

"Jangan pikirkan harus keluar banyak, kita undang saja stakeholder terkait. Saya komitmen pariwisata harus kita support. Jadi tidak perlu menunggu sampai 2024," tambah Menhub Budi Karya Sumadi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang turut mendampingi kunjungan kerja 3 (tiga) Menteri, menjelaskan bahwa Lampung memiliki potensi pariwisata yang sangat besar.

"Tidak bisa dipungkiri dengan adanya jalan tol, semua masyarakat sangat menggemari perjalanan lewat darat. Oleh karena itu, ini memang sudah kita design beberapa waktu yang lalu," jelasnya.

Gubernur Arinal menjelaskan Wisata terpadu Bakauheni akan terhubung dengan Gunung Anak Krakatau, Kiluan, dan Pulau Pahawang.

"Dengan adanya konsep dari ASDP, HK, ITDC, dan Pemda, ini memberikan potensi yang cukup baik. Karena setiap tahun banyak masyarakat yang melintasi Lampung, baik dari sumatera ke jawa, atau sebaliknya. Ketika mereka kembali, maka mereka akan bermalam disini," Jelas Gubernur Arinal.

Gubernur mengatakan wisata terpadu Bakauheni salah satu yang dilaporkannya kepada Presiden. "Waktu beliau Gubernur, beliau pernah ke sini. Dan teruskan menurut beliau. Ini sangat menjanjikan, dan saya sangat bangga ketiga Menteri datang kesini," tambah Gubernur.

Sementara itu, Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, menambahkan bahwa sejak ada Jalan Tol Trans Sumatera telah mempermudah masyarakat untuk ke Lampung. Untuk itu, ASDP, HK, dan ITDC melakukan diskusi sangat intensif terkait membangun daerah ini.

"Dalam satu tahun di 2019, hampir 23 juta orang lewat. Kalau kita ambil 10 Persennya yang mampir, maka akan ada 2 juta orang yang kesini. Oleh karenanya diperlukan perencanaan dan visi yang baik," tuturnya.

Di Wisata Terpadu Bakauheni ini, lanjut Ira, Menara Siger akan menjadi ikon yang dipercantik dan akan menjadi Museum Krakatau.

"Kita akan sama-sama garap, di sini akan ada hotel berbintang dan lainnya," ujarnya. (SA/RZ/WK )*

7 Insentif Pemerintah untuk Industri Media.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Pemerintah menjamin industri media akan mendapatkan insentif, yakni berupa pengapusan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran.

Hal itu diputuskan oleh pemerintah dan perwakilan asosiasi media massa di tanah air, baru-baru ini. Diketahui rapat itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional.

seperti yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak Agustus 2019 silam.

Baca: Lha Gimana? Insentif Gaji Bebas Pajak Belum Direalisasikan

"Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah," tulis isi pertemuan tersebut.

Kedua, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan berupaya melakukan penundaan atau penangguhan beban listirk bagi industri media.

Ketiga, pemerintah juga akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.

Keempat, Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.

Kelima, Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.

Keenam, Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per bulan.

Ketujuh, Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.

"Dewan Pers meyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19," ujar Ketua Dewan Pers M. NUH. ( RZ/WK )****

Hasil Tes Swab, Jokowi Negatif Covid-19.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA)----Presiden RI Joko Widodo baru-baru ini melakukan tes swab setelah bertemu Wakil Wali Kota Solo yang dinyatakan positif corona. Jokowi menyampaikan jika hasil tes swab sudah keluar dan hasilnya negatif.

Ia menyampaikan hal tersebut baru-baruini selepas berolahraga dengan mengayuh sepeda di area Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. "Tadi malam sudah keluar hasil tes swab-nya. Alhamdulillah negatif. Ibu (Iriana) juga negatif," tuturnya.

Ia menyebut bahwa kondisinya dalam keadaan prima dan sehat. "Alhamdulillah sehat-sehat saja. Pagi hari ini saya berolahraga, bersepeda, agar badan lebih sehat lagi sehingga imunitas tubuh menjadi lebih baik," ujarnya.

Jokowi mengingatkan agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi yang melanda di setidaknya 215 negara. Perilaku disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan turut berperan penting dalam mempercepat penanganan pandemi oleh pemerintah.

"Saya berulang-berulang mengajak masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga secara rutin, makan makanan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sehabis aktivitas, jangan masuk ke dalam kerumunan, dan jaga jarak. Itu yang paling penting harus kita jaga terus," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo positif terjangkit virus corona. Purnomo sempat melakukan pertemuan khusus kepada Jokowi menjelang pengumuman Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wali Kota Solo 2020.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan setiap menemui tamu presiden selalu menerapkan protokol kesehatan. "Setiap tamu masuk Istana harus rapid tes. Bapak Presiden dan perangkat secara rutin melakukan swab test," kata Heru melalui pesan singkatnya, baru-baru ini.

Khusus kasus yang menimpa Purnomo, Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan segera melakukan tes swab lebih cepat dari biasanya. Namun sejauh ini, kondisi kepala negara masih sehat."Jadwal bapak presiden memang hari ini jadwal tes kesehatan rutin," ujar Heru.
(RZ/WK)***

Terawan Berkantor di Jawa Tengah Weekend ini, Ada Apa?.

Jakarta, ( INDENPERS_MEDIA )---Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI (Purn) dr. Terawan Agus Putranto berencana berkantor di Jawa Tengah pada akhir pekan ini. Rencana itu diungkapkan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kepada wartawan di rumah dinas gubernur Jateng, baru-baru ini.

"Tadi izin (Menkes Terawan) ke saya bahwa beliau mau berkantor di sini untuk weekend ini. Mungkin ingin membantu kita dan saya sangat senang karena kemarin sore kita rakor dengan satgas yang ada di pusat dan kita menjelaskan kondisi yang ada," kata Ganjar.

"Mudah-mudahan nanti teman-teman yang ada di Jawa Tengah semua akan bisa menyampaikan persoalan-persoalannya sehingga nanti apa yang menjadi view dari pusat tentang Jateng bisa dijelaskan dengan baik," lanjutnya.

Sebelumnya, Terawan menyerahkan santunan kepada ahli waris tiga tenaga medis yang meninggal dalam penanganan Covid-19 di RS Tentara Semarang hari ini. Terawan menjelaskan santunan itu merupakan bentuk penghargaan kepada para tenaga medis yang meninggal dalam perjuangannya melawan COVID-19. Untuk diketahui tiga ahli waris hari ini menerima masing-masing Rp 300 juta.

"Selain santunan kami berikan tanda penghargaan ke pahlawan kesehatan atas dedikasinya menangani COVID-19, kami juga sampaikan langsung insentif," kata Terawan.

Usai acara tersebut, Terawan menuju kantor Dinkes Jawa Tengah. Setelah beberapa lama, ia keluar dan membenarkan akan berkantor di Jateng.

"Saya mau ngecek, maunya ada di sini, lihat situasi. Saya terus berdiskusi dengan kepala dinas," kata Terawan di kantor Dinkes Jateng.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Jumat (24/7/2020), Jawa Tengah hari ini melaporkan penambahan 124 kasus baru konfirmasi positif Covid-19. Dengan demikian, total kasus mencapai 8.145. ( RZ/WK )***

Lahan Warga Nias Utara Diterobos Kontraktor Tanpa Ijin Pemilik Tanah.

Nias Utara. ( INDENPERS-MEDIA )-----Pembangunan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan mobilitas ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bila dalam pembangunan itu terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku seperti pembebasan lahan tanpa ijin dari pihak sah dan milik lahan atau tanah maka hal itu sudah bertentangan dengan hukum,  etika dan moral di tengah masyarakat.

Hal ini juga dialami oleh keluarga Edizaro Lase di Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo,  Kab. Nias Utara,  Sumut dimana lahan mereka dimasuki, dipergunakan, diubah bentuk dan fungsi oleh pihak kontraktor, ungkap Edi Lase.

Saat ini,  pihak kontraktor sedang membangun  jembatan Sungai Lo'o Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo,  Kab. Nias Utara yang berada di lahan atau tanah keluarga Edizaro Lase tanpa dipenuhi syarat dan ketentuan pembebasan lahan atau tanah seperti ijin tertulis dan pembentukan tim pembebasan lahan, terangnya.

Pada saat pihak media mengkonfirmasi hal ini kepada Edizaro Lase di Jakarta,  ia mengatakan bahwa pihak kontraktor memasuki lahan atau tanah milik sah keluarga Edizaro Lase tanpa ijin, tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Edizaro Lase menyampaikan bahwa sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat setuju dan mendukung pembangunan Jembatan Sungai Lo'o untuk kepentingan masyarakat. Tetapi ia menegaskan hak-hak masyarakat tidak boleh dilalaikan, diabaikan dan dikebiri oleh pihak kontraktor secara sepihak tanpa ada musyawarah mufakat dalam hal pembebasan lahan atau tanah, terangnya, baru-baru ini.

Sebab negara telah menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam hal ganti rugi atau ganti untung seperti seruan Presiden Joko Widodo, tambah Edi Lase.

Edizaro Lase menambahkan kepada pihak awak media bahwasanya pihak kontrakor menyampaikan akan melakukan ganti rugi sebagai mana mestinya prosedur pembebasan lahan atau tanah, hal tersebut disampaikan melalui Kepala Pelaksana proyek Jembatan Sungai Lo'o, ungkap Edi Lase.
( RZ/WK )***

Cara Istana Cegah Penularan Covid-19 di Sekitar Presiden.

Jakarta. ( INDENPERS-MEDIA )-----Protokol Kesehatan di lingkungan Istana Kepresidenan kembali menjadi perbincangan setelah Wakil Walikota Solo Achmad Purnomo dinyatakan positif virus corona atau Covid-19.

Alasannya Achmad Purnomo sempat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepekan lalu, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Meski belum diketahui pasti kapan dan darimana penularan virus tersebut, banyak yang menanyakan bagaimana protokol kesehatan di lingkungan Presiden Jokowi.

Kepala Kantor Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan pihaknya melakukan penerapan semaksimal mungkin protokol kesehatan pada Presiden serta perangkatnya di massa Pandemi Covid-19.

Presiden dan keluarga melakukan pemeriksaan rutin kesehatan seminggu sekali.

"Iya, ibu negara dengan bapak presiden dan keluarga sama perlakuannya. kami lakukan tes kesehatan dengan rutin," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.

Selain Presiden dan keluarga, para perangkat atau orang-orang yang sering berinteraksi dengan Presiden juga melakukan tes kesehatan secara rutin.

Termasuk dirinya dan Deputi Bidang Protokol, Pers, Media, dan Informasi Kantor Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Bahkan juru masak hingga Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) juga melakukan hal yang sama.

Untuk juru masak dan Paspampres, tes kesehatan yang di dalamnya termasuk uji usap (swab) dilakukan per dua bulan sekali.

Selama dua bulan mereka yang dinyatakan sehat tidak boleh berinteraksi sembarangan.

"Misalnya, besok ada jadwal pergantian dua bulan, berarti malam ini yang baru sudah kami lakukan swab. masuk, dan dia bekerja tidak boleh berinteraksi dengan yang lainnya sampai dengan 2 bulan berikutnya," katanya.

Tidak hanya itu ruangan yang akan digunakan presiden untuk bekerja, rapat, atau pertemuan lainnya juga dilakukan sterilisasi terlebih dahulu.

Sterilisasi menggunakan sinar ultra violet, 3 jam sebelum ruangan digunakan.

"Jadi misalnya bapak presiden akan bekerja di Istana Negara, berarti jam 6 pagi kami lakukan sterilisasi dan orang tidak boleh masuk," katanya.

Heru mengatakan bahwa protokol kesehatan di lingkungan presiden sudah sangat ketat.

Antisipasi penularan dari orang-orang yang bertemu Presiden juga sudah dilakukan semaksimal mungkin.

"Saya rasa sudah ketat, sudah maksimum, dan tentunya kami berdoa semoga semuanya tidak tertular dan untuk pak wakil Wali Kota solo kami berdoa semoga semuanya tetap sehat dan bisa melalui ini dengan baik," katanya.

Heru mengatakan intensitas kegiatan kerja Presiden tidak akan dikurangi, meski terdapat kasus positif orang yang sempat bertemu kepala negara tersebut.

Presiden tetap berkativitas dan bekerja dengan pembatasan jumlah perserta.

"Contohnya setiap bertemu dengan warga. Tadi sore misalnya pukul 15.00 WIB di Bogor ada 30 (orang), mungkin akan kami pikirkan kami kurangkan jadi 20, dengan jarak yang mungkin agak lebih jauh lagi," katanya. ( RZ/WK )***

Kabar Baik dari Arab, Operasi Empedu Raja Salman Sukses.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Raja Salman bin Abdulaziz telah menjalani operasi mengangkat kantung empedunya. Operasi tersebut dinyatakan berhasil.

Raja Salman masih akan berada di Rumah Sakit sampai beberapa waktu ke depan.

Raja Salman, memang tengah menderita radang kantung empedu dan dirawat sejak Senin lalu. Ia sempat memimpin rapat kabinet melalui video di rumah sakit di Ibu Kota Riyadh.

Raja Salman yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Gubernur Riyadh selama 50 tahun.

Presiden Jokowi mendoakan kesembuhan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz yang kini sedang sakit. Jokowi di akun Twitter resminya, dengan berbahasa Inggris menyampaikan pesan doa agar Raja Salman diberikan kesehatan.

"Wishing good health for His Majesty King Salman bin Abdul Aziz, Custodian of the Two Holy Mosques. May Allah rewards His Majesty with much blessings," kata Jokowi dikutip dalam akun Twitternya, baru-baru ini.

Arab sempat ramai diberitakan karena akan menjual aset-asetnya untuk menutupi kas negara yang habis.

Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan menyebut Pemerintah Arab Saudi bakal menjual aset yang dimilikinya di sektor-sektor yang sebelumnya tidak dipertimbangkan untuk diprivatisasi, di antaranya adalah sektor kesehatan dan pendidikan.

Mohammed al-Jadaan menyebut sektor yang diprivatisasi setidaknya bakal meraup US$ 50 miliar (Rp 730,1 triliun, asumsi Rp 14.602/US$) dalam 5 tahun ke depan.

Meskipun hal ini baru diumumkan kembali saat Arab Saudi tengah mengalami resesi yang tajam akibat pandemi virus Covid-19, namun sejak awal tahun 2018, salah satu negara di Timur Tengah tersebut memang sudah berniat menjual asetnya untuk memperkuat kas negara. (RZ/WK )***

Luhut Ancam Cabut Izin Smelter Nikel yang Tak Patuhi Harga.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )------Menteri Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan mencabut izin smelter yang tak mematuhi ketentuan harga patokan mineral (HPM).

Deputi VI Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto, mengatakan bahwa Luhut meminta seluruh pelaku usaha harus mematuhi Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Aturan tersebut dibuat untuk memberikan keadilan terhadap penambang dengan smelter.

"Pemerintah di sini berposisi sebagai wasit, tidak akan berpihak kepada siapapun. Namun kami minta seluruh pelaku usaha, baik penambang maupun smelter, untuk patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Kalau ada yang tidak mau patuh, pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas mulai dari peringatan, pemotongan ekspor bahkan sampai pencabutan izin," ujar Seto dalam pernyataan resminya, baru-baru ini.

Sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan terkait HPM bisa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha atau pemotongan ekspor, hingga pencabutan Izin Usaha. Pemberian sanksi harus didukung oleh seluruh K/L termasuk dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Tujuan penetapan aturan mengenai HPM untuk menciptakan keseimbangan antara penambang dan pengusaha smelter, terutama mendorong good mining practices namun tetap menjaga daya saing industri hilirisasi di Indonesia. Selain itu juga untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pajak di Indonesia.

Pengaturan tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM tidak ditetapkan secara sepihak, karena merupakan hasil dari diskusi dan kesepakatan bersama dengan para pelaku usaha dan pemangku kebijakan sektor mineral, khususnya nikel. Pihak yang terlibat di antaranya adalah penambang nikel yang diwakili APNI, serta perusahaan pertambangan dan perusahaan smelter yang diwakili AP3I.

Namun, masih tetap ada praktik di lapangan yang berjalan tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati tersebut. Mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik meskipun relaksasi kebijakan ekspor sudah diberlakukan, karena harga bijih nikel domestik tetap rendah.

Luhut minta koordinasi yang baik antara Kemenko Marves, Kementerian ESDM, Kemenperin dan BKPM melalui Satuan Tugas yang akan dibentuk untuk memastikan implementasi aturan mengenai HPM di lapangan. Satgas tersebut juga akan secara rutin mengevaluasi dan berwenang untuk memberi sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar dan tidak mengikuti aturan.

"Pemerintah tidak akan berkompromi mengenai larangan ekspor bijih nikel. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang. Keadilan harus ditegakkan baik kepada seluruh pelaku usaha, oleh karena itu kami minta semua pihak untuk patuh terhadap aturan. Hal ini saya kira sangat sederhana, sangat clear. Tinggal semua pihak mengeksekusi," tegas Seto. ( RZ/WK )****

Presiden undang pekerja informal ke Istana Bogor untuk diberi modal.

Jakarta ( INDENPERS-MEDIA )-----Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pekerja informal yang tinggal di Bogor, Jawa Barat, dan sekitarnya untuk diberikan Bantuan Modal Kerja (BMK).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan BMK kepada masyarakat Bogor di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, mengatakan ia menyadari bahwa para pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah, bahkan usaha besar sekalipun saat ini terimbas pandemi COVID-19.

“Memang keadaan dan situasi sekarang tidak mudah, saya tahu, ini terjadi karena pandemi COVID-19 yang berimbas pada ekonomi,” katanya.

Baca juga: Bagi-bagi modal kerja di Bogor, Presiden ingin pesan Es Kehausan

Kepada masyarakat yang diberikan BMK, Presiden menegaskan bahwa yang terdampak pandemi bukan semata Indonesia melainkan semua negara di dunia.

Ia menyebutkan sekitar 215 negara harus menanggung dampak pandemi COVID-19 sebagaimana halnya dengan Indonesia.

“Dengan kondisi mirip-mirip kita bahkan lebih parah dari kita,” katanya.

Baca juga: Presiden minta pedagang tak gunakan bantuan modal beli HP dan Pulsa

Presiden memahami adanya penurunan omzet dari para pedagang kecil bahkan hingga lebih dari 100 persen.

Pada kesempatan itu diundang ke Istana Bogor para pedagang kaki lima, pedagang keliling, penjual sayur, warung sembako dan pelaku usaha mikro kecil lainnya.

Presiden berharap bantuan modal kerja sejumlah Rp2,4 juta yang diserahkan langsung olehnya tersebut setidaknya dapat membantu meringankan beban yang dirasakan utamanya oleh para pelaku usaha mikro maupun kecil.

Bantuan tersebut juga akan didapatkan oleh kurang lebih 12 juta usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. (RZ/WK )***

LBH Phasivic dan Law Justice.co Kecam Keras Tindakan Oknum Jaksa Menganiaya Wartawan. Ada Apa ?

Jakarta. ( INDENPERS-MEDIA )----” Wartawan yang dianiaya anggota kami di Pers Peliputan Nasional kelompok LBH Phasivic, saya minta Polisi dan Kejaksaan serius tangani perkara ini…karena kami akan kawal,” tegas Penasehat FKPPI ini.

Terkait Penganiayaan yang dilakukan Ricardo Ronald, wartawan law-justice.co mendapat intimidasi berupa pemukulan yang dilakukan Wakil Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Muhammad Isnaini.

Law-justice.co bersama LBH Phasivic yang dibawah Kepemimpinan Pengacara Agus Floureze mengecam dan mengutuk keras intimidasi tersebut dan akan melaporkan ke Polda Metro Jaya.

Law-justice.co  dan LBH Phasivic meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menindak tegas pejabat Kejaksaan Agung yang melakukan tindak kekerasan.

“Kami mendesak Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan untuk memeriksa oknum jaksa itu dan menjamin tidak ada lagi ancaman dan kekerasan dari aparat kejaksaan terhadap setiap wartawan yang sedang menjalankan tugasnya. Sangat tidak pantas seorang penegak hukum yang seharusnya jadi panutan publik justru menjadi pelaku pelanggar hukum yang mencemari profesi mulia seorang aparat hukum,” tegas law-justice.co, baru-baru ini.

Sedangkan Agus Floureze yang juga Pengacara Presedium Pers Nasional Peliputan (PPNP) mengatakan tindakan tidak terpuji dilakukan Oknum Jaksa Kejaksaan Agung merupakan Tindakan Penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana, sehingga perlu dilakukan Proses Laporan dikepolisian.

Selain itu pasal berlapis dikenakan di UU Pers Nomor 40 tahun 1999. Penganiayaan terhadap jurnalis law-justice.co melanggar UU Pers No.40 tahun 1999 dan KUHP.
Dalam Pasal 4 UU Pers dikatakan, pers nasional berhak mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarluaskan informasi.  Sementara Pasal 18 mengatur bahwa setiap orang yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik akan diancam pidana maksimal dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta.

Dapat pula dikenakan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena menghalangi kegiatan Pers melakukan Peliputan, dikenakan denda paling banyak Rp. 500 juta

” Nanti kami bagi tugas Law Jatice.co melapor ke Polda Metro Jaya, Kami mengawal perkembangan kasusnya, dan untuk gugatan Perdata Barengan antara Law Justice.co dan LBH Phasivic melakukan gugatan,” tegas Ketum LBH Phasivic.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan Ronald, kasus itu bermula. sekitar pukul 13.00 WIB. Ia tiba di Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kegiatan peliputan dan mencari data terkait kebutuhan redaksi dan pemberitaan.

Sekitar pukul 16.00 WIB, Ronald melakukan wawancara dengan Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono yang saat itu ditemani dua orang wakilnya, salah satunya Muhammad Isnaini. Ronald melakukan kerja jurnalistik mengikuti sesi tanya jawab terkait Djoko Tjandra dan kasusnya.

Sekitar 1a adalahamba 6.20 WIB, selesai wawancara ia langsung menemui Kapuspenkum untuk menanyakan beberapa kasus hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Setelah memperkenalkan diri kepada Kapuspenkum, di saat bersamaan Wakil Kapuspenkum, Muhammatuad Isnaini langsung menghardik Ronald dengan suara keras sambil menunjuk-nunjuk, “Oh, ini kamu yang kemarin, saya kan bilang nanti kasih data!” ujarnya sambil memukul pipi Ronald.

Sekitar pukul 16.25 WIB, karena situasi memanas, Ronald diajak masuk ke ruangan oleh Kapuspenkum ke ruang tamu Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Isnaini yang ada di belakangnya, memukul punggung Ronald hingga berbunyi `bugh!` yang menurut dia pukulan itu terasa keras. Ia  langsung meminta kepada pelaku untuk tidak melakukan pemukulan, “Jangan pukul dong Pak.”

Pemukulan itu juga disaksikan pegawai Kejaksaan Agung dan Kapuspenkum Kejaksaan Agung serta beberapa wartawan yang lain. Namun Isnaini berdalih itu bukan pukulan, hanya teguran keakraban.

Pukul 16.30 WIB, Ronald yang masih duduk di ruang tamu bersama Kapuspenkum melihat Isnaini masih marah-marah dengan raut muka emosional. Saat itu terdengar teriakan dari mulut Isnaini mengajak jurnalis law-justice.co untuk berkelahi, padahal saat itu dia masih mengenakan pakaian dinas. “Ayo mau gelut, gelut nih!” kata dia. Pegawai Kapuspenkum yang lain berusaha menahannya.

Pukul 16.35 WIB, di kursi tamu ruang Kapuspenkum, Kapuspenkum langsung mencecar Ronald dengan beberapa pertanyaan soal latar belakang media. Pukul 17.20 WIB, Ronald keluar dari ruang tamu Kapuspenkum dengan perasaan takut, disaksikan para wartawan yang ada di lokasi. Karena ketakutan, Ronald baru berani melaporkan masalah tersebut ke redaksi.
Apakah bisa kasus tersebut dituntaskan oleh hamba hukum lainnya yaitu pihak kepolisian ? Bila tidak bisa dituntaskan ada apa ya ?
Sebetulnya oknum Kejaksaan Agung RI sudah tahu tentang UU Pers No. 40 tahun 1999 dan KUHP. Kok dilanggar oleh hamba hukum itu sendiri.  Ada apa sih.? ( RZ/WK )***

Luhut: Jadi Pemimpin Itu Harus Berani Ambil Keputusan!.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan cerita tentang pengalamannya menjadi seorang pemimpin sejak menjadi angkatan sampai dengan menjadi seorang menteri.

Hal ini ia sampaikan saat memberikan ceramah mengenai Isu Strategis Integritas Kepemimpinan kepada peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II Kementerian PUPR.

"Check, recheck, and check again, itu yang saya dapat dari akademi militer, komandan saya selalu bilang setiap dapat perintah itu harus cek lagi. Jadi hal tersebut lebih meyakinkan dan dapat menghindari kesalahan yang ada, segala macam pastikan cek satu-satu, dan jangan bosan akan hal itu," kata Luhut di Jakarta, baru-baru ini.

Luhut memaparkan tentang kesigapan Indonesia dalam menghadapi Covid-19 ini. Salah satunya, Indonesia sudah dapat membuat paracetamol dan alat rapid test yang merupakan buatan dalam negeri yang digagas oleh BPPT.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Dok. Kemenko Marves)Foto: Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Dok. Kemenko Marves)

"Kemarin saya kunjungan ke Cilacap, sekarang kita sudah bisa buat obat paracetamol, selama ini kita impor dan sekarang kita sudah punya, selain itu Presiden memutuskan kita jangan impor-impor lagi, maksimalkan anggaran belanja digunakan dalam negeri. "

"Nah sekarang kita punya rapid test yang akuratnya mencapai 99% dengan harga 75 ribu dan itu buatan BPPT. Ini merupakan salah satu pola leadership, yaitu dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat dalam keadaan tertekan," tambah Luhut.

Luhut juga menjelaskan kepada peserta untuk tetap selalu berinovasi, dan berani mengambil keputusan dengan tetap didukung oleh data-data yang ada.

"Kita sudah masuk fase ketiga dalam uji klinis untuk vaksin Covid-19, sekitar Desember - Februari kemungkinan kita sudah punya vaksin covid, hal ini termasuk dengan leadership untuk berani mengambil keputusan."

"Jadi pemimpin itu harus berani mengambil keputusan dengan didukung oleh data-data dan saya ingatkan juga agar dimanapun tempat anda bertugas saudara-saudara harus punya inovasi untuk melakukan pengembangan. Sebenarnya kepemimpinan itu mengarahkan anak buahmu untuk berpola pikir bebas dalam berinovasi," jelas Luhut.

Sebagai penutup, Menko Luhut memberikan pesan untuk bekerja dengan baik dan benar.
 "Saya titip pesan sebagai seniormu, anda punya Menteri yang paten yaitu Pak Basuki, dia betul-betul kerja di lapangan dengan sangat baik, maka dari itu jadilah pemimpin yang bisa memberikan ketauladanan kepada anak buahmu," tutup Luhut. ( RZ/WK )***