Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam melakukan serapan anggaran. Ia kecewa karena penyerapan APBD masih sangat rendah, padahal anggaran tersebut dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Untuk diketahui, penyerapan anggaran APBD sepenuhnya merupakan tanggung jawab kepala daerah. Sri Mulyani pun merinci, beberapa belanja yang realisasinya masih sangat rendah dalam PEN, yakni terkait dengan belanja kesehatan.
Dari pagu anggaran kesehatan Rp 30,4 triliun yang dialokasikan, realisasinya baru sebesar Rp 13,3 triliun. Kemudian dalam hal belanja jaring pengaman sosial atau bantuan sosial, dari pagu anggaran Rp 22,8 triliun, realisasinya baru mencapai Rp 11,7 triliun atau baru mencakup 51%.
Sementara dari sisi dukungan ekonomi, dari alokasi sebesar Rp 19,24 triliun, realisasinya baru Rp 2,6 triliun hingga akhir September atau baru mencakup 13,7%.
Rendahnya serapan anggaran di daerah itu, kata Sri Mulyani menunjukkan ada halangan atau kendala yang perlu diselesaikan.
"Ini menandakan banyak sekali halangan atau kendala di sisi non anggaran yang perlu diatasi bersama sehingga dunia usaha dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari design APBN dan APBD," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, belum lama ini.
Sri Mulyani juga berharap insentif ke dunia usaha dan UMKM yang sudah diberikan pemerintah mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga masa-masa sulit Covid-19 bisa dilewati bersama.(RZ/WK)***
No comments:
Post a Comment