Ganjar Pranowo Naikkan UMP Jawa Tengah 2021 3,27%.

Foto: Ganjar Pranowo.

Semarang, ( INDENPERS-MEDIA )----Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memilih untuk menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 Jateng tahun depan sebesar 3,27%, menjadi Rp Rp1.798.979,12

Hal tersebut dikonfirmasi Ganjar melalui pesan singkat interaktif kepada CNBC Indonesia, baru-baru ini.

Lebuh rinci, dia menjelaskan kenaikan UMP Jateng pada 2021 sebesar Rp56.963,9 sehingga totalnya menjadi Rp 1.798.979,12. Ganjar mengatakan dasar penetapan UMP ini adalah PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam perhitungan ini, maka kenaikan UMP menggunakan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, maka Ganjar tidak mengikuti Surat Edaran Menaker

Pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Apindo dan lainnya. Mereka semua lanjut Ganjar sudah diajak bicara dan memberikan masukan-masukan.

Setelah penetapan UMP ini, Ganjar mengatakan, maka hal itu dijadikan pedoman penetapan UMK masing-masing Kabupaten/Kota.

"Mereka punya waktu sampai tanggal 21 November nanti untuk menyusun itu (UMK). Dan ini kalimatnya dapat, artinya bisa iya bisa tidak. Pengalaman di Jawa Tengah, selama ini kami tidak menggunakan UMP melainkan UMK," jelasnya.

Ia juga menyebut ada dua daerah yang harus menyesuaikan dengan kenaikan UMK yaitu Banjarnegara dan Wonogiri. "Kabupaten Banjarnegara menaikkan sebesar Rp50.979,12 dan Wonogiri sebesar Rp1.979,12. Jadi memang kenaikannya tidak terlalu tinggi," pungkasnya. ( RZ/WK )****

Ganjar Naikkan UMP 2021, RK Tidak, Anies Gimana?.

Foto: Cover Topik/Protes UMP 2021.

Semarang, ( INDENPERS-MEDIA )----Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah pada 2021 sebesar 3,27% menjadi Rp 1.798.979,12.

Keputusan Ganjar ini berbeda dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang memutuskan tidak ada kenaikan UMP 2021. Sebanyak 18 provinsi disebut menyetujui pelaksanaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan ini, antara lain Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Timur, Papua, dan lainnya.

Ini artinya, ke-18 provinsi tersebut juga memutuskan tidak menaikkan UMP 2021.

Namun, dari daftar 18 provinsi yang telah sepakat untuk tidak menaikkan UMP tahun depan ini, belum ada Provinsi DKI Jakarta di dalamnya. Artinya, masih belum dipastikan apakah Gubernur Anies Baswedan akan ikuti keputusan tersebut atau mengambil langkah berbeda seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo.

Serikat buruh dikabarkan akan melakukan aksi mogok nasional bila tidak menemui kesepakatan dalam ketetapan upah minimum pada tahun depan. Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Hal ini menurutnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak adanya kesepakatan.

Ia juga menilai SE Menaker tidak konstitusional.

"Bukan mengancam, bisa terjadi akhirnya diambil keputusan mogok kerja nasional. Ini lebih kuat dari mogok nasional yang pernah dilakukan Serikat Buruh tanggal 6-8 Oktober lalu. Kenapa mogok kerja nasional? karena mogok kerja nasional akan dipakai oleh kawan-kawan buruh di tingkat pabrik yang kemudian akan mengusulkan ini kepada tingkat nasional misal KSPI dan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), konfederasi serikat buruh lain, bisa aja diusulkan oleh Serikat Pekerja tingkat pabrik," jelasnya dalam konferensi pers secara virtual, baru-baru ini.

Kalangan buruh mengingatkan menteri ketenagakerjaan agar segera mencabut SE tersebut karena berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Begitu pun dengan para Gubernur agar tidak mengikuti permintaan Menaker dalam SE yang sudah ditetapkan.

Ketika mengetahui Ganjar Pranowo menaikkan UMP 2021 untuk Jawa Tengah, Said Iqbal pun mendukung langkah Gubernur Jateng tersebut.

"Jadi Gubernur Jateng sudah benar nggak mengikuti surat edaran yang sifatnya imbauan," ujarnya.

Menurut Said, di dalam peraturan perundang-undangan, tidak dikenal surat edaran. Ia bilang kalau patokan upah minimum adalah UU Cipta Kerja.

"UU Cipta Kerja kan belum berlaku ya, belum berlaku nomornya, tanggal 7 November baru berlaku," kata Said Iqbal.

Oleh karena itu, kenaikan upah saat ini mendasarkan pada dua dasar hukum utama, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Ganjar menyebutkan kenaikan UMP Jateng pada 2021 sebesar Rp56.963,9 sehingga totalnya menjadi Rp 1.798.979,12. Ganjar pun menjelaskan bahwa dasar penetapan UMP ini adalah PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam perhitungan ini, maka kenaikan UMP menggunakan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. ( RZ/WK )****

Menlu AS Pompeo Bertemu Jokowi, Apa Saja Kesepakatannya?.

Foto: Presiden Joko Widodo bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo (Biro Pers Sekretariat Presiden ).

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo berkunjung ke Tanah Air dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Kedatangannya ke Indonesia ini menutup rangkaian kujungannya ke empat negara Asia.

Sebelumnya ia berkunjung ke India, Sri Lanka dan Maladewa.

"Senang bisa kembali ke Jakarta," tulisnya dalam akun Twitter resminya, Kamis (29/10/2020).

Ia menuturkan dirinya akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Lalu apa saja yang dibahas?

Melalui akun Twitter nya, ia mengaku akan membahas visi bersama tentang #IndoPasifik yang bebas dan terbuka. Ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dengan China terkait Laut China Selatan.

China mengklaim 80% wilayah perairan kaya itu miliknya melalui Sembilan Garis Putus-putus. AS masuk dengan dalih menjamin kebebasan navigasi.

Di Asia, AS telah bersekutu dengan India, Jepang dan Australia untuk melawan hegemoni China. Keempat negara membentuk Quad.

Berikut rangkuman hasil pertemuan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi:

- Laut China Selatan

Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Kamis (29/10/2020), Pompeo mengatakan kedatangannya ini dalam rangka menjaga hubungan bilateral kedua negara.

"Kami menghabiskan waktu setelah berbicara tentang ekonomi, tentang keamanan atau hukum dengan negasi menolak klaim yang dibuat oleh Partai Komunis China di Laut China Selatan," kata Pompeo.

Dia pun mengatakan pemerintah AS mendukung sikap pemerintah Indonesia yang menunjukkan keberaniannya mengenai isu Laut China Selatan di tingkat Asia Tenggara maupun forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Itu adalah isu yang patut diperjuangkan dalam pengaturan multilateral dan pemerintahan Trump saat mendukung ini," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Pompeo juga menyinggung perihal Indonesia yang terus berupaya menjaga kedaulatan maritim di Laut Natuna Utara.

- Isu Timur Tengah

Tak hanya bahas tentang Laut China Selatan, RI juga menyinggung masalah Timur Tengah.

"Kami membahas masalah Palestina. Saya sebutkan bahwa masalah ini sangat dekat dengan hati masyarakat Indonesia. Saya tegaskan posisi Indonesia dari masalah tersebut termasuk prinsip 'solusi dua negara'," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Selain itu, Retno dan Pompeo juga sepakat untuk memperkuat kerja sama di Peace Keeping Operations (PKO) PBB, termasuk pemberdayaan perempuan penjaga perdamaian.

Terakhir, Retno dan Pompeo juga membahas kolaborasi keduanya di Afghanistan. Retno mengatakan mengapresiasi kepemimpinan AS yang membawa perdamaian di Afghanistan.

- Kerja Sama Bidang Pertahanan

Indonesia dan AS ternyata sudah menyepakati kerja sama bidang pertahanan.

Retno mengatakan kesepakatan kerja sama itu dimulai dengan kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ke Amerika Serikat pekan lalu.

"Menteri Pertahanan kami sudah mengunjungi AS bulan ini dan bertemu dengan berbagai mitra AS, termasuk Menteri Pertahanan AS," katanya dalam konferensi pers. 

Presiden: Indonesia Mengecam Keras Pernyataan Presiden Prancis yang Menghina Agama Islam.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )------Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang teriadi di Paris dan Niece, Prancis yang telah memakan korban jiwa. Selain itu, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina agama Islam dan telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. 

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan persnya usai bertemu dengan sejumlah pemimpin organisasi keagamaan di Indonesia membahas perkembangan dunia, khususnya terkait dengan persaudaraan antarumat beragama

“Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang teriadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. 

Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antarumat beragama di dunia, di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19,” tegas Presiden.

Ditegaskan Presiden, kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan, dan harus dihentikan.

“Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme, teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun,” ujarnya.

Terakhir, disampaikan Presiden, Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik.

Dalam pertemuan, Presiden antara lain didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. 

Hadir dalam pertemuan, para pemuka agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). 

Pertemuan tersebut membahas perkembangan perkembangan dunia khususnya terkait dengan persaudaraan antarumat beragama. ( RZ/WK )****

Tangan Kanan' Prabowo Dukung Megawati yang Sindir Milenial.

Foto: Megawati Soekarnoputri.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Sindiran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terhadap kaum milenial menuai dukungan dari partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain PDIP, dukungan juga disampaikan oleh partai besutan Prabowo Subianto, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman sepakat dengan pandangan Megawati yang meminta Presiden Jokowi tidak memanjakan generasi muda atau kaum milenial.

"Itu wejangan yang bagus. Generasi milenial memang harus dididik keras," ujar Habiburokhman, belum lama ini.

Habiburokhman lantas membandingkan bagaimana generasi muda di beberapa negara lain dididik dengan keras. Menurutn dia, hal tersebut dilakukan sebagai modal bagi masa depan mereka.

"Kalau saya lihat di Singapore dan Jepang mereka mendidik generasi muda keras sekali. Saya lihat anak-anak muda dilatih wirausaha sejak dini," kata Habiburokhman.

Anggota Komisi III DPR ini menyebut generasi milenial punya tantangan besar. Habiburokhman menilai kemudahan yang didapat generasi milenial dapat berdampak negatif apabila tidak disikapi dengan bijaksana.

"Mereka punya tantangan besar, karena dipundak merekalah masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Yang paling bahaya itu khan pola berpikir instan. Ingin meraih kesuksesan dengan cara-cara yang singkat tanpa proses yang normal. Ini akan membuat mereka lemah jika menemui persoalan kelak," kata Habiburokhman.

Sebelumnya, Megawati meminta Jokowi agar tidak memanjakan kaum milenial. Megawai lantas menyindir sumbangsih yang sudah diberikan generasi milenial kepada bangsa.

"Anak muda kita, aduh saya bilang ke presiden, jangan dimanja, dimanja generasi kita adalah generasi milenial," ujar Megawati

"Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa bertatap langsung, apa sumbangsih kalian untuk bangsa dan negara ini?," lanjutnya.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu lalu berkomentar perihal demonstrasi yang dilakukan pemuda beberapa waktu belakangan.

"Masa hanya demo saja, nanti saya di-bully ini, saya nggak peduli, hanya demo saja ngerusak, apakah ada dalam aturan berdemo, boleh saya kalau mau debat," katanya. ( RZ/WK )****

Satgas Khawatir Libur Panjang Bikin Kasus Covid-19 'Meledak'.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA)-------Libur panjang pada pekan ini dikhawatirkan membuat kasus Covid-19 melonjak. Pasalnya, masifnya orang bepergian bisa membuat adanya kerumunan sebagai sarana penularan.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan adanya potensi lonjakan kasus pasca libur panjang. Ia mengimbau agar sebaiknya masyarakat di rumah saja selama liburan.

"Karena kondisi ini adalah kondisi masa pandemi dan menurut pengalaman dari beberapa liburan panjang kasus-kasusnya memang beberapa minggu kemudian, 10 sampai 14 hari kemudian angkanya naik," ucapnya, belum lama ini.

Dari pengalaman tersebut, lonjakan kasus akibat libur panjang bukan hanya sekali terjadi. Setidaknya ia mencatat sudah ada tiga kali libur panjang yang berdampak kepada lonjakan kasus.

"Liburan lebaran di bulan Mei, kemudian liburan Idul Adha di bulan Juli, kemudian liburan yang terkait dengan hari kemerdekaan waktu itu dan liburan di bulan Agustus tersebut memiliki dampak yang cukup besar kenaikan kasus pada bulan September," imbuhnya.

Kendati begitu, ia masih punya optimisme bahwa masyarakat sudah banyak belajar. Pengalaman di liburan sebelumnya, menurutnya cukup sebagai pelajaran agar tak terulang lagi.

"Kami yakin seluruh masyarakat pasti belajar dari apa yang sudah ada Dan harapannya dengan pelajaran seperti itu bisa menjaga diri dan masyarakatnya dalam mempraktikkan 3M," katanya. Protokol kesehatan ini yakni #pakaimasker, #jagajarak hindari kerumunan, dan #cucitangan pakai sabun, efektif untuk mencegah penularan Covid-19.

"Kami berharap jangan sampai terjadi lagi keadaan seperti itu. Jadi betul betul Kita liburannya harus aman. Di rumah adalah yang paling aman dan kalau sampai harus keluar rumah pastikan itu adalah liburan yang aman nyaman tanpa kerumunan," pungkas Wiku. ( RZ/WK )****

Megawati Kesal Halte Transjakarta Dibakar: Emangnya Duit Lo!.

Foto: Megawati Soekarnoputri.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menghadiri acara peresmian 13 kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP secara virtual, belum lama ini.

Dalam kesempatan itu, Megawati mengomentari aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dilakukan berbagai elemen massa beberapa waktu lalu. Demo itu turut berujung pada pembakaran halte Transjakarta di DKI Jakarta.

"Saya bilang ngapain sih kamu demo-demo. Kalau enggak cocok, pergi ke DPR. Di sana ada RDP itu terbuka bagi aspirasi. Kalian ini orang politik atau bukan... Sekarang kamu bayangkan keluargamu, anak-anakmu dibuat seperti itu. Kalau enggak ada rasa sakit hati, bohong! Manusia sama aja, dibuat Allah SWT itu sama. kita yang membuatnya berbeda. Camkan lho," kata Megawati seperti dikutip detik.com.

"Ini ketua umum kan jarang ngomong. Tapi sekali saya ngomong saya enggak tahan. Masyaallah, susah-susah bikin halte, enak aja dibakar-bakar, emangnya duit lo? Ditangkap enggak mau. Ini gimana ya. Aku sih pikir lucu banget Indonesia sekarang," lanjutnya.

Megawati lantas menanyakan kepada politikus senior PDIP Djarot Syaiful Hidayat perihal ongkos membuat satu halte Transjakarta. Djarot pernah menjabat sebagai plt gubernur DKI Jakarta beberapa tahun lalu.

"Nah, ini ada Pak Djarot, satu halte dibangun berapa biayanya?," tanya Megawati.

"Bisa sampe Rp 3 miliar, Bu," jawab Djarot.

"Tuh, Rp 3 miliar, mungkin sekarang dengan kenaikan inflasi. Kalau ibu-ibu patokannya harga emas gitu. Mana mungkin lagi mau dibenerin itu Rp 3 miliar cukup. Coba bayangkan. Itu rakyat siapa ya. Itu yang namanya anak-anak muda? Saya ngomong gini itu dalam Sumpah Pemuda lho," sambung Megawati.

"Ya bayangin zaman dulu kok bisa ya pemuda, karena tertekan, karena belum merdeka, dia sampai berani bikin sumpah. Ayo kalau kalian hari ini bisa nggak bikin sumpah kayak gitu. Waduh pikirannya zaman dulu lho sampai bersatu bikin sumpah, eh zaman penjajahan ditangkaplah. Ini udah merdeka, dirusak sendiri," tuturnya.( RZ/WK )***

Rayakan Maulid Nabi Muhammad SAW 2020, Ini Pesan-pesan Jokowi.

Jakarta,  ( INDENPERS-MEDIA )-----Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini diperingati di tengah badai pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pandemi telah berdampak pada seluruh dimensi kehidupan, sekaligus menguji kesabaran kita sebagai insan beriman.

Di tengah situasi tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak umat Islam untuk mengambil pelajaran dari sosok Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan.

"Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, role model, atau suri teladan dengan akhlakul karim, berakhlak mulia, yang wajib kita ikuti," ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual di Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kenegaraan 1442 H/2020 sebagaimana dikutip dari video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden pada, baru-baru ini..

Menurut Jokowi, salah satu akhlak terbaik Rasulullah yang patut diteladani dan sangat relevan dalam situasi saat ini ialah peduli terhadap lingkungan sekitar. Pandemi saat ini tidak bisa dihadapi secara individual, tetapi memerlukan ikhtiar bersama untuk dapat menanganinya.

"Beliau bersabda, siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya maka Allah akan melepaskan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Semangat kepedulian terhadap sesama sebagaimana dicontohkan dan diperintahkan Nabi harus menjadi semangat kita sebagai bangsa di masa pandemi seperti sekarang ini," kata Jokowi.

Kepala Negara menyampaikan rasa syukur bahwa selama hampir delapan bulan masa pandemi ini, kita menyaksikan bagaimana masyarakat dengan tulus saling membantu dan ikhlas membagikan sebagian rezekinya untuk meringankan beban saudara-saudara yang mengalami kesusahan.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan organisasi keumatan serta kemasyarakatan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lainnya yang turut bahu-membahu memberikan uluran tangan dan berperan bersama pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

"Kita juga patut bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat, organisasi keumatan dan kemasyarakatan MUI, NU, Muhammadiyah, dan lain-lainnya yang ikut bahu-membahu memberikan tenaga, relawan, bantuan sosial, dan menyediakan fasilitas kesehatan untuk penanganan Covid-19 untuk bergerak bersama melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, bersinergi dengan pemerintah tanpa memandang perbedaan," ujar Jokowi.

Meski bangsa Indonesia kini tengah berjuang untuk pulih dari pandemi dan segala dampak yang ditimbulkannya, Kepala Negara mengajak umat Islam untuk dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian dengan tetap terus menerus memanjatkan doa kepada Allah SWT agar memberikan pertolongan dan jalan keluar dari situasi sulit ini.

Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan dalam keadaan yatim, namun Allah SWT berikan perlindungan dan kasih sayang-Nya. Kisah tersebut memberi pelajaran penting kepada kita bahwa bagaimanapun beratnya ujian yang sedang kita hadapi saat ini, Allah pasti akan melindungi dan menyelamatkan kita.

"Saya mengajak umat Islam di seluruh Tanah Air untuk bermunajat, memohon pertolongan Allah SWT, memohon jalan keluar dari kesulitan serta memberi kekuatan kepada bangsa kita agar segera pulih dan bangkit dari pandemi," kata Jokowi. (RZ/WK )****

Masjid Agung Demak Gelar Pengajian Terbatas Puncak Maulud Nabi.

Masjid Agung Demak. 

Demak, ( INDENPERS-MEDIA )----Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw di Masjid Agung Demak tidak semarak pada tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan adanya wabah corona yang melanda Kabupaten Demak.

Ketua Takmir Masjid Agung Demak Abudllah Syifa' mengatakan, di Masjid Agung Demak menyelenggarakan parade sholawat selama 12 hari. Dalam parade sholawat tersebut diisi grup rebana dari berbagai pondok pesantren.

"Puncaknya nanti malam pengajian terbatas dihadiri Forkompimda bertempat di area makam dengan tausiah KH. Zaenal Arifin Maksum," kata Syifa' baru-baru ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunjateng.com, peringatan maulid Nabi Muhammad Saw pada tahun-tahun sebelumnya selalu diisi banyak acara.

Ada acara parade sholawat, festival rebana. Di puncak malam terakhir maulidan ada pengajian yang boleh diikuti masyarakat.

Di malam terakhir tersebut, kata sumber, dihadiri dan ada sambutan dari Bupati Demak H. M. Natsir.(RZ/WK)****

Pidato Lengkap Jokowi dalam Peringatan Sumpah Pemuda.

Foto ; Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam Puncak Acara Peringatan hari Sumpah Pemuda Ke 92 dan Peresmian TVRI Stasiun Papua Barat yang ditayangkan secara virtual melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam puncak acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 yang ditayangkan akun Youtube Sekretariat Presiden, baru-baru ini.

Dia berbicara mengenai upaya menjaga persatuan dan pembangunan serta akses informasi yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dalam pidato tersebut Jokowi juga menyinggung peresmian stasiun TVRI ke-30 yang berlokasi di Papua Barat. Video tersebut ditutup dengan penandatanganan prasasti peresmian. Berikut ini pidato lengkap Presiden Jokowi:

Bismilahirahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan.

Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, para pemuda Indonesia yang saya banggakan, hadirin dan undangan yang berbahagia.

Hari ini kita memperingati peristiwa yang sangat bersejarah, 92 tahun lalu ketika para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara menyisihkan perbedaan di antara mereka yang beragam suku, agama, dan bahasa daerah untuk bersumpah menjadi Indonesia yang satu. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kini 92 tahun telah berlalu, semangat Sumpah Pemuda harus terus menyala.

Dalam arus besar globalisasi yang sering terjadi adalah persaingan yang sengit antar-negara dan juga antar-individu. Tidak jarang kompetisi itu berujung pada upaya saling mengalahkan, saling menghancurkan. Hal itu menjadi energi negatif yang merugikan kita semuanya.

Sumpah Pemuda justru membawa energi positif yang menyatukan persaingan dan perbedaan, tidak harus membuat kita melupakan adanya masalah-masalah bersama, kepentingan-kepentingan bersama, maupun tujuan-tujuan bersama. Yang semuanya bisa kita selesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama.

Bersatu dan bekerja sama adalah kunci untuk mencapai Indonesia maju. Upaya-upaya untuk menjaga persatuan harus terus kita lakukan. Menjadi Indonesia, tidak cukup hanya dengan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Kita harus bekerja sama merawat ke-Indonesiaan. Ke-Indonesiaan harus selalu dijaga dengan semangat solidaritas dan rasa persaudaraan. Kita harus saling membantu satu sama lain dalam semangat solidaritas. Tidak ada Jawa, tidak ada Sumatera, tidak ada Sulawesi, tidak ada Papua, yang ada adalah saudara sebangsa dan setanah air.

Persatuan harus terus kita perjuangkan dengan menghargai perbedaan, menjaga toleransi, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Untuk mewujudkan Indonesia yang satu, kita juga harus bekerjasama membangun Indonesia secara adil dan merata. Membangun Indonesia sentris dengan membangun dari pinggiran, dari desa, dari pulau terdepan hingga perbatasan.

Kita juga membangun infrastruktur yang memudahkan konektivitas antarwilayah, antarpulau, untuk mensatukan Indonesia. Dengan pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka masyarakat Papua, masyarakat Aceh, dan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah merasa menjadi bagian dari Indonesia, merasa memiliki Indonesia, serta ikut berkontribusi untuk memajukan Indonesia.

Salah satu sarana untuk mengetahui wajah Indonesia dan berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dunia adalah melalui televisi. ( RZ/WK )***

Bahas Laut China Selatan dengan Pompeo, Ini Kata Menlu Retno.

Foto: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bertemu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. 

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )------Persaingan antara China dan Amerika Serikat (AS) semakin panas, terutama di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS). Dalam kunjungannya ke Indonesia, Menteri Luar Negeri AS Michael Richard Pompeo turut membicarakan masalah LCS dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi.

"Kami membahas situasi di Laut Cina Selatan. Bagi Indonesia, Laut Cina Selatan harus dijaga sebagai laut yang stabil dan damai," kata Retno pada Kamis (29/10/2020).

Retno mengatakan Indonesia memegang teguh hukum internasional yang berlaku di wilayah LCS, khususnya UNCLOS 1982.

"(Hukum UNCLOS 1982) harus dihormati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap klaim harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal termasuk UNCLOS 1982," ujar Retno.

Sebelumnya, kedatangan Pompeo ini juga dilakukan pasca pemberitaan Reuters soal penolakan RI pada masuknya jet tempur canggih mata-mata AS, Poseidon. Sejak Juli hingga Agustus, AS mengirimkan permintaan khusus agar pesawat Boeing itu bisa 'mampir' dan mengisi bahan bakar.

Penolakan langsung diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya pendekatan, disebut sumber media itu, dilakukan ke Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.

Dalam laporan media tersebut, permintaan AS itu sebenarnya mengejutkan pemerintah Indonesia. Karena kebijakan luar negeri bebas aktif, RI menolak keras dan tidak mengizinkan militer asing beroperasi di wilayah mereka.

P-8 sendiri adalah jet yang penting dalam mengawasi aktivitas China di Laut China Selatan (LCS). AS kini tengah terlibat ketegangan dengan China yang mengklaim 80% kawasan perairan LCS dengan konsep sembilan garis putus-putus (nine-dash line).

Intensitas militer China yang semakin berani di LCS membuat AS masuk ke perairan tersebut. AS baru-baru ini menggunakan pangkalan militer di Singapura, Filipina, dan Malaysia untuk mengoperasikan penerbangan P-8 di atas LCS. ( RZ/WK )*****

Terima Kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Presiden Bahas Kerja Sama Ekonomi hingga Pertahanan.

Bogor, ( INDENPERS-Media )-----Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 29 Oktober 2020. Presiden Jokowi menyambut baik kunjungan Mike Pompeo untuk yang kedua kalinya ke Indonesia.

"Selamat datang di Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda untuk kedua kalinya di Indonesia," ujar Presiden Jokowi mengawali pertemuan.

Presiden Jokowi memandang, kunjungan Mike Pompeo di tengah pandemi ini memiliki arti penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika. "Selama pandemi ini, saling kunjung antara pejabat kita cukup intensif, bahkan dapat saya sampaikan paling intensif," imbuhnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat. Sebelumnya, Under Secretary of Defense for Policy AS James H. Anderson juga berkunjung ke Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan mengatakan, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen kemitraan dan pertemanan yang baik. Presiden Jokowi juga menginginkan Amerika Serikat sebagai true friend of Indonesia. Hal tersebut tentunya tidak bisa didapatkan dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan dan dipelihara.

"Sehingga Presiden mengatakan bahwa untuk memelihara kemitraan ini diperlukan upaya yang serius, diperlukan pemahaman satu sama lain, dan diperlukan juga upaya untuk mewujudkan kerja sama yang konkret, termasuk di antaranya adalah kerja sama ekonomi," jelas Menlu Retno.

Menurut Menlu Retno, Presiden menekankan bahwa Indonesia ingin melihat kerja sama ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang, termasuk tentunya harapan terhadap perpanjangan fasilitas Generalized System Preference (GSP) kepada Indonesia.

Di samping itu, Presiden juga menginginkan agar kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat meningkat. Presiden juga ingin melihat Amerika memahami kepentingan negara berkembang dan menekankan ingin Amerika memahami kepentingan negara-negara muslim.

"Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia ingin bahwa Amerika juga memahami Asia Tenggara dan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di kawasan," ungkap Menlu Retno.

Sementara itu, Mike Pompeo mengungkapkan bahwa dirinya senang bisa berkunjung kembali ke Indonesia dan menyampaikan komitmen kuatnya untuk melanjutkan kemitraan strategis dengan Indonesia, termasuk di bidang ekonomi. Pompeo juga menyebut, Amerika akan mendorong lebih banyak pengusaha Amerika untuk melakukan economic engagement dengan Indonesia.

Di kawasan, Indonesia dinilai oleh Amerika Serikat memainkan peran yang khusus, yakni sebagai "jangkar" ASEAN. Dengan peran besar Indonesia tersebut, maka Amerika betul-betul ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi dan kerja sama di bidang pertahanan.

"Oleh karena itu, Mike Pompeo juga mengatakan bahwa ingin tidak saja menjalin hubungan baik pada tingkat pemerintah, tetapi juga menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan grass root, dengan stakeholders di Indonesia," jelas Menlu Retno.

Terakhir, Mike Pompeo menyampaikan penghargaan terhadap peran Indonesia untuk isu Afghanistan. Seperti diketahui, Indonesia dengan Amerika dan beberapa negara lainnya terus bekerja sama dari awal, mencoba berkontribusi untuk menghadirkan perdamaian di Afghanistan.(Biro Pers, Media, dan -Informasi Sekretariat Presiden /RZ/WK )***

Libur Panjang, Wisatawan Butuh Kepastian Protokol Kesehatan.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan protokol kesehatan menjadi daya tarik wisatawan yang ingin menikmati libur panjang akhir pekan ini.

Para pelancong akan tertarik berlibur di hotel, tempat wisata, dan restoran yang aman dari penularan Covid-19.

"Mereka yang mau makan di warung, tidur di hotel, yang menerapkan protokol kesehatan akan merasa aman. Ini penting untuk kita yang akan merencanakan liburan," ujar Menteri Koperasi UKM Teten Masduki dalam talkshow "Dialog Covid-19: Penerapan Protokol Kesehatan di UMKM" di Media Center Satgas Penanganan Covid-19 Graha BNPB Jakarta baru-baru ini.

Teten menambahkan bagi konsumen atau turis bukan harga murah atau diskon barang. Melainkan jaminan protokol kesehatan seperti #pakaimasker, #jagajarak dan menghindari kerumunan, serta #cucitangan pakai sabun di air mengalir.

Bagaimana protokol kesehatan untuk perhotelan, pesawat terbang, restoran, dan kafe bisa meyakinkan turis yang sadar protokol kesehatan.

"Turis yang berpergian itu punya uang dan berpendidikan. Kalau disadarkan dengan protokol kesehatan memakai masker, makanan higienis, saya kira semua orang tidak takut untuk liburan," ujar Menteri Koperasi UKM Teten Masduki.

Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan pelaku UMKM yang menerapkan protokol kesehatan bisa mendatangkan keuntungan. Salah satunya, kata Wiku, konsumen akan yakin untuk membelinya.

"UMKM kalau disiplin protokol kesehatan akan membuat keyakinan konsumen untuk membelinya. Ini saling menguntungkan," ujar Prof. Wiku Adisasmito.

Ia menegaskan ekonomi bisa berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun kalau indikator ekonomi berjalan dan kasusnya naik berarti ada yang tidak disiplin.

"Entah itu dari konsumen atau UMKM-nya. Makanya harus gotong royong menjadi satu," papar Prof. Wiku yang akan tetap bekerja meski libur panjang cuti bersama akhir pekan ini. ( RZ/WK )****

UMP 2021 Tak Naik, Sri Mulyani: Jangan Sampai Pekerja Di-PHK!.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tidak naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) dilakukan agar perusahaan yang saat ini tengah tertekan akibat Pandemi Covid-19 tidak jatuh semakin dalam.

Sebab, jika perusahaan jatuh semakin dalam maka harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke karyawannya. Hal ini lah yang dihindari pemerintah sehingga melakukan berbagai kebijakan untuk tetap bisa membantu para pekerja.

"Jangan sampai ini sebabkan perusahaan lemah dan kemudian pekerja hadapi kemungkinan kena PHK. Ini cari titik balance-nya dengan pemerintah cari instrumen," ujarnya melalui konferensi pers virtual, baru-baru ini.

Menurutnya, untuk membantu para pekerja yang saat ini membutuhkan dukungan, maka pemerintah akan menggunakan instrumennya. Kebijakan mulai dengan memberikan bantuan sosial sembako tunai dan non tunai hingga subsidi gaji bagi pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta per bulan.

Selain itu, pemerintah juga memperluas Program Keluarga Harapan (PHK), diskon listrik, dan kuota internet bagi pelajar serta tambahan gaji bagi guru honorer. Ini dilakukan pemerintah sekaligus untuk tetap menjaga daya beli masyarakat yang saat ini turun tajam.

"Ini agar tidak memberikan tekanan ke perusahaan tapi masyarakat atau buruhnya yang butuh dukungan dibantu pemerintah, sehingga perusahaan tetap bisa bertahan dan bangkit kembali dan masyarakat tetap bisa dijaga daya belinya, itu peranan fiskal kita," jelasnya.

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengambil keputusan terkait kenaikan upah minimum tahun 2021 mendatang. Yakni tidak adanya kenaikan atau sama dengan upah minimum tahun 2020 saat ini.

Keputusan ini dituangkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/Hr .04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 26 Oktober 2020. ( RZ/WK )****

Sri Mulyani Sebut 6 BUMN Sudah Disuntik PMN.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran untuk sektor korporasi yang ada dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mulai berjalan. Penyaluran sudah dilakukan kepada perusahaan BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sri Mulyani menjelaskan, setidaknya pencairan sudah dilakukan ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"PEN kita lihat sampai akhir Oktober ini, sudah terealisasi," ujarnya baru-baru ini..

Adapun enam BUMN yang sudah menerima penyaluran PMN adalah PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 1,75 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp 5 triliun dan PT Geo Dipa Energi sebesar Rp 700 miliar.

"SMF adalah untuk program FLPP untuk create demand side dari permintaan rumah untuk MBR. Geodipa untuk pengembangan Geothermal Dieng 2 dan Patuha 2 yang semuanya juga akan menarik dari sisi leverage pinjaman ADB," kata dia.

Selanjutnya ada PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp 1 triliun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun dan PT Hutama Karya sebesar Rp 3,5 triliun.

"Berbagai injeksi ini sudah mulai mengalir ke sektor riil. Makanya beberapa program PSN yang sudah dijalankan lagi untuk ruas-ruas jalan tol Sumatera, kemudian untuk PMN UMKm seperti mekaar, juga kita lihat untuk PLN untuk danai listrik pedesaan," jelasnya.

Sementara itu, untuk saat ini yang lagi dalam proses pipeline ada beberapa perusahaan yakni PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk pengembangan Mandalika, kemudian ada Jamkrindo serta Askrindo.

Kemudian, Hutama Karya akan mendapatkan tambahan PMN lagi untuk melanjutkan penyelesaian jalan tol Sumatera.

"Untuk PMN injeksi kedua ini sedang dalam proses," tegasnya. ( RZ/WK )***

Ma'ruf Amin : Meger 3 Bank Syariah Jadikan RI Pemain Global.

Foto: Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara mengenai. Ia menyebut, merger tersebut berpotensi menghasilkan total aset Rp 390 triliun di tahun 2025.

Adapun untuk tahap awal, dengan bergabungnya ketiga Bank Syariah tersebut maka Bank syariah yang baru akan memiliki aset sekitar Rp 225 triliun. Angka ini juga meliputi 1.200 kantor cabang di seluruh pelosok tanah air.

"Diperkirakan pada tahun 2025 asetnya menjadi Rp 390 triliun sehingga mampu bersaing secara kompetitif di tingkat gobal," kata Ma'ruf Amin dalam acara Webinar Strategis Nasional 'Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia' yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Ia menjelaskan bahwa pengembangan Industri Keuangan Syariah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Merger 3 bank syariah pelat merah ini menurutnya sebuah langkah besar.

"Langkah besar dalam rangka memperkuat kelembagaan keuangan syariah di dalam negeri dan dalam rangka meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perekonomian syariah global," ucapnya.

Proses penggabungan telah dimulai dengan penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA). Dengan demikian diharapkan bank syariah baru itu akan beroperasi penuh pada Februari 2021.

Sejalan dengan itu, menurutnya untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat produsen produk halal dunia, Indonesia memerlukan langkah-langkah strategis yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan terkait secara simultan dan kolaboratif.

Langkah-langkah strategis tersebut antara lain melalui penguatan industri produk halal melalui pembentukan kawasan-kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri yang sudah ada.

"Sehingga kapasitas produksi produk halal Indonesia bisa meningkat secara signifikan dan terintegrasi, semakin berkualitas serta berdaya saing global," ungkapnya.

Kawasan industri halal (KIH) yang tumbuh dan berkembang diharapkan akan menarik perhatian investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub produk halal dunia.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 17 tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

Amin bilang, aturan itu merupakan langkah awal berkembangnya kawasan industri halal terpadu di Indonesia. Artinya, seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service.

"Sampai saat ini sudah ada dua kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten dan SAFE n LOCK Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selain dua kawasan industri halal tersebut, saya menerima laporan bahwa sudah ada 6 kawasan lagi yang mengajukan permohonan penetapan kawasan Industri halal. Saya meminta Menteri Perindustrian untuk segera memprosesnya," tandasnya. ( RZ/WK )***

Libur Panjang, Pertamina Amankan Stok serta Pasokan BBM & LPG.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )------PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) II Sumbagsel memastikan penyaluran dan ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk masyarakat dalam kondisi aman.

Unit Manager Communication, Relations & CSR Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Umar Ibnu Hasan, dalam keterangan resminya mengungkapkan pasokan BBM dan LPG saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Untuk menghadapi lonjakan permintaan BBM dan LPG, Pertamina MOR II Sumbagsel yang wilayahnya meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan pengamanan dan pemantauan suplai, distribusi, serta penjualan BBM dan LPG.

Untuk itu, Pertamina akan terus menjalin koordinasi dengan internal dan eksternal guna menunjang kelancaran pasokan energi, dengan memperkuat stok, memantau kondisi di lapangan, serta melihat potensi pergerakan masyarakat ke lokasi tujuan mudik atau tempat wisata.

Jika masih diperlukan, penyaluran BBM maupun LPG akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan, sementara untuk produk subsidi dan penugasan tentunya akan disesuaikan dengan kuota yang telah ditetaplan pemerintah.

"Guna memastikan kesiapannya, kami pastikan keandalan sarfas BBM dan LPG, ketercukupan SDM termasuk Awak Mobil Tanki (AMT) dan semua Mobil Tanki (MT) serta infrastruktur dalam kondisi maksimum", kata Umar.

Umar menambahkan, di bulan September 2020, tercatat konsumsi BBM non subisdi jenis Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) sekitar 140.000 kiloliter, atau turun sekitar 6% dari rata-rata konsumsi sebelum Covid-19 (Jan-Feb) yaitu di kisaran 150.000 kiloliter. Untuk konsumsi BBM non subsidi jenis Gasoil (Dex, Dexlite) pada September 2020 sebesar 4.495 kiloliter atau meningkat 17 persen dibandingkan dengan rata-rata konsumsi sebelum Covid-19 (Jan-Feb) yaitu sektia 3.850 kiloliter.

Hal yang sama terjadi dengan konsumsi LPG. Selama Covid-19 konsumsi LPG sektor rumah tangga di bulan September mengalami kenaikan, untuk LPG PSO 3 Kg yaitu naik sebesar 4% dari konsumsi normal sebelum Covid-19 (Jan-Feb), yaitu dari 43.000 metric ton menjadi 46.000 metric ton. Dan untuk LPG Non PSO di bulan September juga mengalami kenaikan sebesar 9% dibandingkan dengan rata-rata konsumsi sebelum Covid-19, yaitu dari 4.700 metric ton menjadi 5.100 metric ton.

"Mulai bergeliatnya aktivitas perkantoran, UKM yang sempat terhenti akibat Pandemi Covid-19 masih menjadi alasan mulai naiknya konsumsi BBM dan naiknya konsumsi LPG PSO dan Non PSO sektor rumah tangga. Kondisi ini sudah kami antisipasi, karenanya saat ini kami telah menyiapkan proyeksi penyaluran fakultatif terutama di lokasi-lokasi yang menjadi tujuan mudik dan tujuan wisata untuk disalurkan menjelang libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami prediksi kebutuhan dapur masyarakat akan meningkat. Untuk BBM, saat ini belum ada rencana penambahan stok, namun hal ini akan kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan," jelas Umar.

Pertamina juga senantiasa berupaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang belum berakhir. Dengan tetap memberlakukan sejumlah protokol kesehatan baik di lingkungan operasional maupun terhadap sejumlah fasilitas operasional di SPBU.

Pertamina juga menghimbau kepada seluruh pelanggan setia untuk bertransaksi secara cas.(RZ/WK)**

Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam Kota Semarang 2020.

Foto ;Pjs Walikota didampingi Kapolrestabes Semarang, Dandim 0733 BS/Semarang Selasa (27/10/2020) memeriksa pasukan Apel Siaga Bencana Alam Kota Semarang 2020

Semarang, ( INDENPERS-MEDIA )---Berdasarkan hasil pemantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hingga akhir September 2020 terdapat anomali iklim La-Nina sedang berkembang di Samudera Pasifik Ekuator. Hal tersebut akan berdampak terhadap curah hujan yang ada di sebagian besar wilayah Indonesia.

Perubahan iklim extreem tersebut Kota Semarang termasuk ikut terdampak pada saat musim hujan tahun ini. Curah hujan diprediksi meningkat lebih tinggi dari biasanya sepanjang akhir 2020 hingga awal 2021. 

Prediksi Kota Semarang juga akan terlewati badai La Nina yang menyebabkan dampak wilayah Indonesia akan mengalami intensitas hujan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. dimungkinkan akan banyak terjadi bencana dari faktor alam antara lain banjir, tanah longsong, angin, petir dan banyak pohon tumbang

Polrestabes Semarang Selasa (27/10/2020) mengundang lembaga, organisasi dan Kemitraan Polrestabes Semarang serta potensi SAR yang ada di Kota Semarang ikut hadir dalam Apel Siaga Penanggulangan Bencana Alam Wilayah hukum Kota Semarang.

Basarnas, BPBD Kota Semarang, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kebakaran, PMI Kota Semarang, Bankom Kota Semarang, Sriti, Senkom, Satgas Kom Kumbang Caraka tanpak hadir beserta pasukannya mengikuti Apel Kesiapsiagaan bencana tersebut (27/10) di halaman Pratisara Wirya Polrestabes Semarang.

Tavip Supriyanto Pjs Wali Kota Semarang sebagai instruktuk upacara pada Apel tersebut menyampaikan “Terima Kasih kepada Kapolrestabes Semarang yang sudah menginisiasi adanya Apel kesiapsiagaan dalam upaya menghadapi musim penghujan untuk wilayah Kota Semarang, semoga dengan kegiatan ini masyarakat kota Semarang akan merasa Tenang, Aman, nyaman, dan apabila ada bencana kita bisa bergerak bersama, antara Pemerintah Kota Semarang, TNI- Polri, Stakeholder dan seluruh potensi SAR Kota Semarang yang hadir pada pagi ini. “

“Pada saat ini akhir bulan Oktober Kota Semarang sudah memasuki musim penghujan, curah hujan diprediksi akan cukup lebat dengan intensitas yang cukup tinggi, Presiden Republik Indonesia Joko Wododo menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mewaspadai potensi bencana dari factor alam seperti, banjir, tabah longsor, puting beliung” Terang Tavip dalam amanatnya.

“Kita ketahui bersama bahwa Kota Semarang terdiri dari dua bagian, Kota atas yang sangat rentan akan bencana tanh longsor, angin kencang, juga ada kota bawah yang juga sering terjadi banjir apabila curah hujan tinggi, pemerintah Kota Semarang tidak bisa bekerja sendiri, mari kita bergerak bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Semarang saat terjadinya bencana, dan sampaikan kepada masyarakat juga untuk ikut pro aktif menjaga lingkungannya dalam mengelola sampah sehingga tidak menyumbat dan menambah potensi banjir di Kota kita ini” tambahnya pada akhir amanat pada apel giat tersebut.

Sebelum upacara selesai Pjs Walikota didampingi Kapolrestabes Semarang, Dandim 0733 BS/Semarang Selasa (27/10/2020) berkeliling memeriksa barisan pasukan Apel Siaga Bencana Alam Kota Semarang 2020. Peserta Upacara Apel Kesiapan Penanggulangan Bencana Alam Kota Semarang.(RZ/WK)*** 

Ramalan' Baik Sri Mulyani: Konsumsi tidak Negatif di Q3 & Q4.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat konsumsi rumah tangga masih terkontraksi di kuartal III dan IV. Walaupun diharapkan tidak akan lagi seburuk di kuartal II-2020.

"Konsumsi rumah tangga di kuartal III dan IV kita harap dekati 0%. Di kuartal II kan minus lebih dari 5%," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), baru-baru ini.

Sri Mulyani menambahkan ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tanda perbaikan. Terutama terjadi kontraksi dalam di kuartal II-2020 lalu.

"Perbaikan secara berangsur didorong oleh percepatan realisasi APBN dan perbaikan dari sisi ekspor. Belanja pemerintah di triwulan III meningkat signifikan terutama bansos dan dukungan kepada usaha terutama UMKM," katanya.

Lebih jauh, Sri Mulyani mengatakan stabilitas sistem keuangan pada triwulan III masih terjaga sehingga menopang proses pemulihan ekonomi lebih jauh. ( RZ/WK)***

Kerap Diistimewakan, Orang Terkaya RI Banyak Taipan Batu Bara.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Perusahaan batu bara belakangan ini menjadi sorotan publik, selain terkait diberi keistimewaan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja berupa royalti 0% bagi yang melakukan hilirisasi batu bara hingga sindiran Presiden Joko Widodo bahwa sudah saatnya batu bara tak lagi diekspor mentah-mentah, melainkan harus dilakukan peningkatan nilai tambah terlebih dahulu.

Di balik hiruk pikuk isu batu bara, ternyata pengusaha dari sektor batu bara ini disebut sebagai bagian dari deretan orang terkaya di negeri ini selama 10-20 tahun terakhir ini.

Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sammy Hamzah. Menurutnya, hal tersebut tak ayal membuat iri sejumlah pihak.

"Mungkin masyarakat melihat - mohon maaf kalau saya mengatakan - ada rasa iri terhadap pemain-pemain batu bara karena pemain batu bara ini kala kita lihat kan pengusaha-pengusaha yang terkaya 10-20 tahun terakhir datangnya dari batu bara. Dan itu fakta," tuturnya.

Untuk itu, lanjutnya, peran pengusaha batu bara ini juga penting dalam mendorong transisi energi. Menurutnya, perlu ada perubahan pola pikir (mindset) dari pemain energi fosil terkait transisi energi ini.

Pasalnya, dalam tiga sampai empat tahun ke belakang menurutnya di antara pengusaha batu bara atau pemain energi fosil ini belum sepakat untuk beralih ke energi baru terbarukan. Padahal, imbuhnya, transisi ke energi baru terbarukan ini akan menjadi nyata dalam 10-20 tahun ke depan.

"Mungkin perlu kita pikirkan kembali, menata ulang transisi energi yang kemungkinan empat tahun lalu itu kita anggap bahwa tranformasi energi dari fosil ke renewable ini mungkin 30-40 tahun lagi. Kini saatnya benar-benar dipikirkan mungkin ini akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat," tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025, namun sampai akhir 2019 baru tercapai sekitar 9,15%. Artinya, banyak tantangan yang akan dihadapi pemerintah untuk bisa mengejar target bauran energi 23% tersebut. ( RZ/WK )****

Jokowi Buka-bukaan Soal Kebut UU Cipta Kerja Meski Pandemi.

Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Biro Pers Sekretariat Presiden )

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami selama ini masih banyak kendala bagi pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama kendala regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit.

Pada bulan Juni yang lalu, Indonesia bahkan ditempatkan dalam posisi nomor satu dalam Global Complexity Index. Refulasi dan birokrasi yang ada di Indonesia, dianggap menjadi salah satu yang paling rumit di dunia.

"Artinya, regulasi dan birokrasi Indonesia ditempatkan sebagai paling rumit di dunia," kata Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada peringatan hari ulang tahun ke-56 Partai Golkar akhir pekan.

Untuk itu, pemerintah berketetapan untuk melakukan reformasi struktural, membenahi regulasi dan birokrasi secara besar-besaran. Kepala Negara menegaskan, walaupun saat ini sedang ada pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, namun tidak menghambat upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural.

"Tatkala banyak negara maju mengalami kemunduran, justru saatnya bagi Indonesia untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan," tegasnya.

Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan semangat dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Reformasi Struktural ini dimaksudkan agar usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkembang pesat, serta industri padat tenaga kerja tumbuh pesat.

"Kita mengganti izin usaha dengan hanya pendaftaran untuk UMKM, kita permudah pendirian PT dengan modal minimal dan tidak ada pembatasan, juga koperasi bisa didirikan hanya dengan 9 orang, sertifikasi halal bagi UMK kita gratiskan dibiayai oleh APBN, dan lain-lain," ungkapnya.

"Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Golkar yang secara bersungguh-sungguh mendukung transformasi fundamental yang sedang dilakukan saat ini.

Jokowi meyakini bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh peluang, merupakan tahun pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi global. Menurutnya, ini adalah saat yang tepat untuk kembali bekerja, kembali mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja bagi jutaan pencari kerja Indonesia.

"Saya sangat optimis kita akan mampu memanfaatkan peluang tersebut. Pandemi memang menyulitkan kita tetapi juga membuka peluang kita. Dengan catatan, kita bisa lebih cepat dibandingkan negara lain dan kita lebih efisien dibandingkan bangsa lain," tandasnya. ( RZ.WK )***

Blak-blakan Buwas Soal Mafia Pangan Hingga Stok Beras RI.

Foto: Budi Waseso di Bulog. 

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut mafia pangan masih terus menjadi berkeliaran hingga saat ini, bahkan tetap memiliki kekuasaan. Kehadiran mafia pangan tersebut menjadi parasit bagi sistem tata kelola pangan di Indonesia, karena bukan hanya merugikan konsumen, namun juga petani. Sayang, tidak mudah untuk memberantasnya.

"Sampai saat ini, karena peluangnya masih ada, mafia pangan bekerja dan masih dia berkuasa, walaupun nggak sebanyak yg lalu. Karena itu, kita harus bangun sistem kerja sama dengan petani. Petani jangan sampai dikuasai tengkulak. Petani harus jadi sahabat pemerintah, sahabat Bulog sehingga petani nggak dirugikan, sehingga nantinya kita bisa sajikan kualitas tani dengan baik," katanya baru-baru ini.

Agar petani tidak dirugikan, pemberantasan mafia pangan harus terus dikejar. Pria yang biasa disapa Buwas ini menyebut komunikasi dengan Kepolisian terus terjalin.

"Beberapa yang sudah kita temukan dan kita sampaikan kepada Kepolisian karena yang punya kewenangan untuk pemberantasan penindakan terhadap mafia ini pihak Kepolisian secara khusus. Dan ini sedang ditangani Satgas Pangan dan dari Kepolisian secara khusus ya. Kita menunggu saja nanti dari Kepolisian," sebutnya.

Bukan hanya persoalan mafia pangan, persoalan cuaca juga perlu menjadi perhatian. Diantaranya ancaman La Nina. Buwas mengakui ada beberapa tanaman pangan memang kena dampak La Nina.

"Sudah dari jauh hari kita siapkan stok beras di seluruh wilayah Indonesia. Sampai sekarang kondisi beras yang ada di seluruh Indonesia sesuai kebutuhan sudah kondisi maksimal. Jadi kita punya dalam kondisi cadangan 1 juta lebih. Dan kita lihat antisipasi dengan jumlah itu akan mencukupi sampai prediksi di Januari-Februari tahun depan," kata Buwas.

Ia mengaku ada dampak yang bakal terjadi dari fenomena La Nina. Sehingga perlu antisipasi yang jelas agar dampaknya tidak berkepanjangan. Ia pun mengungkapkan beberapa komoditi yang berpotensi terkena dampak tersebut.

"Kalau dilihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) ada beberapa produk pangan yang mungkin terkena dampak dari La Nina tersebut. Misal padi, jagung mungkin. Tapi stok kita yang sekarang ada pangan lain seperti jagung, yang kita produksi, tepung sagu, tapioka, kentang umbi-umbian disiapkan untuk memperkuat situasi jika dapat ancaman krisisi pangan," paparnya.

Khusus untuk sagu, nampaknya perlakuan bakal khusus. Salah satu pertimbangannya adalah karena kuat dari berbagai cuaca dan hama. Penggunaannya pun belum maksimal dan memiliki potensi untuk dikembangkan.

"Jadi pohon sagu ini aman. Karena nggak ada gangguan cuaca kering maupun cuaca basah, termasuk hama. Sagu bertahan, ini sumber makan kita yang diandalkan ke depan," kata Buwas.

Melihat besarnya potensi dari sagu, Buwas menyebut penggunaannya pun bisa dikembangkan pada banyak hal. Saat ini, banyak yang mengenal sagu hanya untuk papeda, padahal masih banyak penggunaan lainnya. Karena itu, Buwas menyebut bakal membangun 20 titik pabrik sagu dan tapioka khususnya daerah produksi sagu di Papua. ( RZ/WK )****

Prabowo 'Blusukan' ke AS Hingga Turki, Apa Sih Hasilnya?.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Menteri Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto melakoni kunjungan kerja ke empat negara dalam kurun waktu 15 Oktober hingga 23 Oktober 2020. Keempat negara yang disambangi Prabowo, yaitu Amerika Serikat (AS) (15 Oktober-19 Oktober), Austria (20 Oktober), Prancis (21 Oktober) dan Turki (23 Oktober).

Lalu, apa hasil dari kunjungan kerja Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu? Secara normatif, negara-negara yang dikunjungi menyatakan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral, terutama di bidang pertahanan, dengan Indonesia.

Terlepas dari hal itu, perjalanan ke luar negeri mau tidak mau harus dilakukan Prabowo. Ia pernah membeberkan alasannya dalam wawancara khusus yang bersumber dari DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), belum lama ini.

"Dalam pembelanjaan alutsista, saya ingin harga terbaik. Harga murah, tapi kualitas paling tinggi. Ini perjuangan saya. Itu yang membuat saya harus banyak keliling, keluar negeri karena kita banyak teknologi dari luar," kata Prabowo.

Ia menjelaskan, perjanjian kerja sama alutsista dengan negara lain pun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah pun harus berkomunikasi dulu dengan otoritas pertahanan negara lain.

"Saya harus datang ke menteri pertahanan negara-negara itu, sowan, minta izin, dan kalau mereka baik dan kalau mereka memandang Indonesia bersahabat, kita bikin perjanjian kerja sama pertahanan. Dari situ baru kita bisa negosiasi sama pabrik," ujar Prabowo.

"Jadi kadang-kadang itu capek, harus datengi semua negara untuk dapat izin boleh atau tidak. Kadang-kadang dia nggak kasih. Negara ini boleh, negara ini tidak boleh. Jadi ada tingkatannya. Karena itu persahabatan, diplomasi sangat penting," lanjutnya.

Indonesia, kata Prabowo, selama ini menganut politik bebas aktif. Pemerintah Indonesia pun ingin bersahabat dengan semua negara, selama negara-negara tersebut tidak menganggu kepentingan dalam negeri.

"Saya sering katakan politik itu adalah 1.000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi positif, kita baik pada semua tapi ada tantangan juga," katanya. (RZ/WK )***

Presiden Jokowi: Percepat, Pacu Dan Wujudkan Hilirisasi Industri Batu Bara.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----“Saya yakin dengan mengembangkan industri turunan ini, kita akan mampu meningkatkan nilai tambah dari komoditas berkali-kali lipat, mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan beberapa industri dalam negeri, seperti industri baja (dan) industri petrokimia, dan yang tidak kalah pentingnya tentu kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya,” tegas Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan peningkatan nilai tambah batu bara melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, baru-baru ini.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah, salah satunya batu bara, menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi.

Indonesia, tegasnya, harus bergerak untuk pengembangan industri turunan dari batu bara, mulai dari industri peningkatan mutu (upgrading), pembuatan briket batu bara, pembuatan kokas, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara, sampai campuran batu bara-air.

“Kita harus bergerak untuk pengembangan industri turunan dari batu bara. Mulai dari industri peningkatan mutu, pembuatan briket batu bara, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara, sampai dengan campuran batu bara air,” ujarnya.

Pengembangan industri turunan sebagaimana dimaksud Presiden tersebut nantinya akan mampu meningkatkan nilai tambah dari komoditas batu bara hingga berkali-kali lipat. Hal itu juga sekaligus akan mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan beberapa industri dalam negeri seperti industri baja, petrokimia, dan lainnya.

“Saya ingin agar dicarikan solusi untuk mengatasi kelambanan pengembangan industri turunan batu bara ini, karena ini kita sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah ini. Saya kira memang harus segera diakhiri, apabila nanti akan ada beberapa perpanjangan dengan kewajiban untuk memulai ini,” tukasnya. ( RZ/WK )****

Jangan Nekat, Saat Pandemi Wajib Siapkan Dana Darurat.

Financial planning

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )------Di masa sulit akibat pandemi Covid-19, merencanakan keuangan menjadi hal yang juga tak kalah penting.

Perencana Keuangan yang juga CEO ZAP Finance, Prita Ghozie Hapsari, menuturkan beberapa tips bagaimana mengelola keuangan di masa krisis seperti sekarang ini.

Prita menjelaskan, di tengah kondisi krisis sekalipun, kebutuhan akan hidup terus berjalan. Karenanya, perlu adanya perencanaan keuangan dengan bijak.

"Kita harus mengerti tujuan keuangan yang terus ada walau masa krisis terus berjalan," kata Prita, dalam seminar Tips Mengelola Keuangan saat Krisis secara daring, baru-baru ini.

Ada tiga hal yang ditekankan Prita dalam mengatur keuangan di saat pandemi. Pertama adalah memperbesar porsi saving, dalam hal ini dana darurat harus disiapkan. Idealnya, dana darurat itu sebanyak 12 kali dari pengeluaran bualanan rutin.

Selain itu, pinjaman seharusnya tidak boleh lebih dari 30% penghasilan.

Kedua, tetap melakukan investasi. Ada beberapa produk yang bisa dijadikan acuan berdasarkan jangka waktunya.

Bagi tujuan investasi jangka pendek dan menengah, produk reksa dana pasar uang bisa dijadikan pilihan.

Selanjutnya, untuk tujuan investasi jangka panjang bisa melalui reksa dana pendapatan tetap (RDPT) atau surat utang negara (SUN) atau sukuk ritel yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder, yakni ORI atau Sukuk Ritel.

"Untuk kebutuhan investasi jangka panjang, ini waktu tepat beli saham, tapi cari yang benar [fundamentalnya] bukan spekulasi sesaat," katanya lagi.

Terakhir, sambung Prita adalah dengan membeli produk asuransi yang sifatnya proteksi, terutama asuransi kesehatan.

"Protection sangat penting di saat pandemi mau nekat ga punya asuransi atau BPJS kesehatan, jangan, kita gak pernah tahu kapan bisa kena musibah sakit," jelasnya. ( RZ/WK )***

Jokowi: Insyaallah Ekonomi RI Segera Recovery.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )------Presiden Joko Widodo optimistis ekonomi RI akan pulih. Hal ini diungkapkan Jokowi dalam sambutan virtual peringatan hari ulang tahun ke-56 Partai Golkar, baru-baru ini.

"Perekonomian di berbagai negara mengalami kontraksi, bahkan resesi. Tak ada yang kebal dari pandemi, termasuk negara kita Indonesia" ungkapnya dalam video yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

"Tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia relatif lebih landai dan saya meyakini insyaallah mampu untuk segera recovery, mampu melakukan pemulihan," imbuhnya.

Menurutnya hal tersebut terlihat dari pergerakan berbagai indikator strategis selama triwulan ketiga tahun 2020 yang telah menunjukkan perbaikan. Harga-harga pangan seperti beras tetap terjaga.

Selain itu, jumlah penumpang angkutan udara di bulan Agustus 2020 naik 36% dari bulan sebelumnya. Neraca perdagangan September 2020 juga surplus US$2,44 miliar.

Purchasing Managers Index (PMI) mulai memasuki tahap ekspansi kembali. Ia mengatakan telah terjadi peningkatan konsumsi.

"Ini artinya, peluang untuk mengembangkan usaha akan semakin terbuka, pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dan penciptaan lapangan kerja bisa semakin terbuka luas," katanya.

Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97% di kuartal I 2020. Ekonomi juga minus 5,32% di triwulan kedua tahun 2020.

Sebelum pandemi, ekonomi Indonesia selalu tumbuh sekitar 5%. Di tahun 2019 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02%. ( RZ/WK )****

Laris Diborong Milenial, Sri Mulyani Geber Jualan SBN Ritel.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan salah satu strategi pembiayaan APBN yang akan dilakukan tahun depan ialah melalui penerbitan SBN (surat berharga negara) ritel.

Bendahara negara ini menyebut, generasi milenial sudah familiar dengan instrumen SBN ritel seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Savings Bond Ritel (SBR), sehingga penerbitan instrumen ini ke depan akan ditingkatkan.

Terlebih lagi, di kala pandemi, hampir semua negara akan membutuhkan pendanaan, sehingga ada risiko tekanan likuiditas yang besar. Karena itu, mengandalkan basis investor domestik menjadi kuncinya.

"Penerbitan SBN ritel, segmen market dan kelompok milenial dan kelompok profesional itu kita lakukan peningkatan," ujar Sri Mulyani, dalam paparannya di acara webinar Capital Market Summit and Expo, belum lama ini.

"Millenial kita invest Rp 500 ribu - Rp 1 juta getting familiar dengan instrumen kita dan akan terus melakukan pendalaman itu dari basis investor kita," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain yang memungkinkan seperti melalui penerbitan green sukuk, samurai bond, atau instrumen lainnya.

"Dari sisi pembiyaan kita, kita tetap mendapatkan akses dari market yang reasonable dan pengelolaan APBN-nya ke stakeholder dalam negeri dan dunia, supaya tahu yang kita lakukan masih dalam koridor dan penanganan PEN [pemulihan ekonomi nasional] untuk perbaikan perekonomian kita," ungkapnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso menyebut investor ritel saat ini menguasai transaksi di pasar saham.

Investor ritel mampu menguasai 73% dari retata nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia (BEI).

OJK, lanjut Wimboh juga terus berupaya melakukan pendalaman pasar keuangan dengan memperluas basis investor domestik.

"Berkaitan dengan market deepening, basis baik issuer atau emiten atau investor harus diperbesar," kata Wimboh.

Salah satu yang ditekankan adalah mengenai menerapkan digitalisasi dari segala proses di pasar modal, terutama akses ritel. Hal ini penting untuk market akses oleh investor di seluruh nusantara.

"Ini bukan saja dilakukan di pasar modal namun di kita terapkan di seluruh sektor keuangan masuk ke ritel daerah, sehingga mempercepat inklusi keuangan masyarakat di daerah," katanya.

Minat investor milenial berinvestasi di instrumen surat utang ritel milik negara kian masif.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan, hampir 50% atau separuh investor dari Surat Berharga Negara (SBN) ritel adalah milenial.

Terbaru, pemerintah baru saja menerbitkan surat utang negara seri ORI018. Obligasi ritel ini merupakan obligasi ritel yang dapat diperdagangkan dan menjadi seri terakhir yang diterbitkan pemerintah di tahun 2020 ini. (RZ/WK )***

Jokowi Yakin Ekonomi RI Pulih: Tak Ada Negara Kebal Corona!.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Presiden Jokowi menegaskan tak ada negara yang ekonominya kebal terhadap dampak corona termasuk Indonesia. Namun, Jokowi sangat yakin ekonomi Indonesia akan segera pulih.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada peringatan hari ulang tahun ke-56 Partai Golkar, baru-baru ini.

"Perekonomian di berbagai negara mengalami kontraksi, bahkan resesi. Tak ada yang kebal dari pandemi, termasuk negara kita Indonesia" ungkap Jokowi dalam video yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi menjelaskan, sebelum pandemi, ekonomi Indonesia selalu tumbuh sekitar 5 persen. Di tahun 2019 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen.

Dampak pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97 persen di triwulan pertama, dan minus 5,32 persen di triwulan kedua tahun 2020.

"Tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia relatif lebih landai dan saya meyakini Insya Allah mampu untuk segera recovery, mampu melakukan pemulihan," kata Jokowi.

Hal tersebut terlihat dari pergerakan berbagai indikator strategis selama triwulan ketiga tahun 2020 yang telah menunjukkan perbaikan. Harga-harga pangan seperti beras tetap terjaga.

Selain itu, jumlah penumpang angkutan udara di bulan Agustus 2020 naik 36 persen dari bulan sebelumnya. Neraca perdagangan September 2020 juga surplus US$2,44 miliar. Purchasing Managers Index (PMI) mulai memasuki tahap ekspansi kembali, dan telah terjadi peningkatan konsumsi.

"Ini artinya, peluang untuk mengembangkan usaha akan semakin terbuka, pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dan penciptaan lapangan kerja bisa semakin terbuka luas," jelasnya.

Birokrasi RI Paling Rumit Di Dunia.

Jokowi juga memahami bahwa selama ini masih banyak kendala bagi pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama kendala regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit. Pada bulan Juni yang lalu, Indonesia bahkan ditempatkan dalam posisi nomor satu dalam Global Complexity Index.

"Artinya, regulasi dan birokrasi Indonesia ditempatkan sebagai paling rumit di dunia," kata Jokowi.

Untuk itu, pemerintah berketetapan untuk melakukan reformasi struktural, membenahi regulasi dan birokrasi secara besar-besaran. Kepala Negara menegaskan, walaupun saat ini sedang ada pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, namun tidak menghambat upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural.

"Tatkala banyak negara maju mengalami kemunduran, justru saatnya bagi Indonesia untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan," tegasnya.

Menurut Presiden, hal tersebut merupakan semangat dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Reformasi Struktural ini dimaksudkan agar usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkembang pesat, serta industri padat tenaga kerja tumbuh pesat.

"Kita mengganti izin usaha dengan hanya pendaftaran untuk UMKM, kita permudah pendirian PT dengan modal minimal dan tidak ada pembatasan, juga koperasi bisa didirikan hanya dengan 9 orang, sertifikasi halal bagi UMK kita gratiskan dibiayai oleh APBN, dan lain-lain," katanya. (RZ/WK )****

Tiba-Tiba Ada Master Fund di Dana Abadi RI, Apa Itu?.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), pemerintah telah membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau 'dana abadi'. Namun ternyata, di dalam SWF itu akan dibentuk lagi sebuah Master Fund. Lewat Master Fund ini lah yang akan mengelola berbagai dana investasi dari luar negeri.

Hal ini disampaikan langsung oleh Staf Ahli Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Hernando Wahyono dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI secara virtual, belum lama ini.

Dalam acara itu, Hernando juga didampingi langsung oleh pimpinannya, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Pria yang kerap disapa Nando itu menjelaskan, SWF merupakan modal pemerintah dalam membangun infrastruktur dan fasilitas publik di Indonesia. Namun, investasi yang datang dari berbagai negara itu, akan dihimpun oleh Master Fund.

Dalam gambaran skema yang dipaparkan oleh Nando, SWF yang dikelola oleh pemerintah akan melakukan perjanjian kerja sama terbatas atau limited partnership dengan Master Fund.

Nah, dana-dana investasi yang berasal dari luar negeri dan domestik itu, akan dikelola oleh Master Fund tersebut. Bisa dibilang, Master Fund ini adalah pihak kedua yang sudah kerjasama dengan pemerintah, yang akan mengelola dana-dana investasi dari badan-badan usaha luar negeri dan domestik.

Para investor yang melakukan investasi melalui SWF ini pun akan melakukan perjanjian kerja sama dengan Master Fund tersebut. Sayangnya, Nando tidak merinci siapakah yang akan menjalankan Master Fund tersebut.

Dari Master Fund itu lah, kemudian, dana-dana investasi dari berbagai investor akan langsung distribusikan, apakah akan masuk ke dana tematik, perusahaan portofolio, dan atau masuk ke aset atau proyek milik pemerintah.

"Badan ini [SWF] sepenuhnya milik pemerintah Indonesia, tapi nanti akan dibentuk master fund. Master fund ini lah yang dana-dana dari Jepang dan negara lain akan investasi masuk ke sini," jelas Nando.

"Dan baru akan kita investasikan satu-satu lagi, apakah akan masuk ke sektor energi, kesehatan, pariwisata, dan lain-lain. Jadi dengan kata lain, kita bisa bangun aset-aset i negeri kita ini, airport, Ibu Kota Negara, Hospital, Hotel, dan sebagainya dari modal-modal antara pemerintah Indonesia dan investor asing," kata Nando melanjutkan.

Nando bilang, dana investasi yang dikelola oleh Master Fund itu akan dijamin transparansinya, karena akan dilakukan dengan profesional.

"Gimana cara kita  transparansinya, justru saya sampaikan ke mereka [investor], ini ada di kepentingan pemerintah Indonesia, bukan hanya kepentingan kalian [investor] doang. [...] Jadi betul-betul pendekatannya profesional, sustainable, dan membantu membangkitkan ekonomi di Indonesia," jelas Nando. ( RZ/WK )***

Subsidi Gaji dari Jokowi Meluncur Lagi di November 2020.

Foto: Infografis/ Ini lho syarat penerima Subsidi gaji Rp 600 ribu jokowi

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Pemerintah memastikan pencairan bantuan subsidi gaji gelombang kedua akan kembali diberikan pada awal pekan bulan November mendatang. Bantuan ini akan diberikan hingga Desember 2020.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.

"Program subsidi gaji yang kedua akan disalurkan bulan November dan Desember," kata Budi Gunadi Sadikin.

Budi mengatakan, pencairan bantuan subsidi gaji pada gelombang pertama akan tetap disalurkan hingga akhir Oktober 2020. Saat ini, masih ada jumlah pekerja yang belum menerima bantuan tersebut.

"Untuk pengetahuan teman-teman, masih ada sebagian yang disalurkan sampai akhir Oktober," katanya.

Adapun peserta yang menerima program bantuan subsidi gaji mencapai 15,7 juta, di mana proses pencairannya dibagi menjadi 5 gelombang. Maraknya peserta yang belum mendapatkan bantuan ini dikarenakan ketidaksesuaian data yang tak valid.

"Ini akan diteruskan di gelombang kedua di awal November," kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

Sementara, Menaker Ida Fauziyah berharap, program bantuan subsidi gaji/upah dapat membantu kehidupan para pekerja, meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Kemnaker per 19 Oktober 2020, bantuan subsidi gaji/upah tahap I tersalurkan kepada 2.485.687 penerima (99,43 persen); tahap II sebanyak 2.981.531 penerima (99,38 persen); tahap III sebanyak 3.476.120 penerima (99,32 persen); tahap IV sebanyak 2.620.665 penerima (94,09 persen); dan tahap V sebanyak 602.468 penerima (97,39 persen).

Subsidi gaji/upah disalurkan melalui dua termin pembayaran. Setelah pembayaran termin I selesai disalurkan, Kemnaker akan kembali memproses pembayaran termin II subsidi gaji/upah.

"Kami targetkan pembayaran termin II dapat disalurkan pada awal bulan November setelah proses evaluasi penyaluran subsidi gaji/upah termin I ini selesai," kata Menaker Ida. ( RZ/WK )***

Jokowi: Syarat Perpanjangan IUPK, Wajib Hilirisasi Batu Bara.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Perusahaan tambang batu bara yang ingin mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan untuk melakukan hilirisasi batu bara.

Hal tersebut diungkapkan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan percepatan peningkatan nilai tambah batu bara melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, baru -baru ini.

Menurutnya, ini harus dilakukan agar Indonesia tidak hanya mengekspor batu bara, melainkan harus bernilai tambah terlebih dahulu.

"Saya ingin dicarikan solusi mengatasi kelambanan industri turunan batu bara ini karena kita sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah, ini saya kita memang harus segera diakhiri, sehingga bila ada beberapa perpanjangan (kontrak tambang/ IUPK) dengan kewajiban untuk memulai ini (hilirisasi batu bara)," kata Jokowi.

Jokowi mengakui bahwa masih ada sejumlah kendala yang membuat pengembangan industri batu bara dalam negeri mengalami kesulitan, mulai terkait dengan harga keekonomian hingga kendala teknologi.

Jokowi meyakini masalah tersebut bisa teratasi apabila perusahaan-perusahaan di sektor tambang bisa bekerja sama dengan perusahaan pelat merah. Apalagi, lanjutnya, saat ini baru ada beberapa perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang melakukan hilirisasi batu bara seperti memproduksi briket.

"Ini bisa diatasi kalau perusahaan itu atau BUMN berpartner dan pada 2019 baru ada lima pemegang IUP(K) OP yang melakukan coal upgrading dan baru dua pemegang IUP(K) OP yang memproduksi briket batu bara," jelasnya.

Jokowi lantas meminta peta jalan optimalisasi batu bara dalam negeri secara utuh. Peta jalan ini diperlukan agar percepatan pengembangan industri batu bara domestik dapat segera dilakukan.

"Saya minta road map optimalisasi batu bara dalam negeri betul-betul dipercepat dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Tentukan strategi, tentukan produk hilir yang ingin kita kembangkan sehingga jelas jalan mana yang akan kita tuju," katanya.

Dia pun meminta data rinci tentang berapa banyak pasokan batu bara yang akan diubah menjadi gas, petrokimia, dan kawasan mana saja yang akan dibangun industri hilirisasi batu bara ini. (RZ/WL )***

Vaksinasi Batal November? Begini Penjelasan Menko Luhut.

Foto: Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada kemungkinan pemberian vaksin Corona yang ditargetkan November akan mundur. Hal itu dikarenakan belum adanya pemberian izin emergency use authorization (EUA), yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Meski begitu, Luhut menegaskan keterlambatan pemberian vaksin dari target bukan karena vaksinnya belum ada. Dia menyatakan vaksinnya sudah ada dan didapatkan pemerintah. Vaksin itu juga siap diberikan, hanya tinggal menunggu izin EUA.

"Tadi presiden telepon saya. Tadinya rencana kita mau, karena barangnya dapat, rencana minggu kedua November bisa saja tidak kecapai minggu kedua November, bukan karena barangnya, barangnya siap, tapi adalah emergency used authorization (izin penggunaan darurat) belum bisa dikeluarkan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) karena ada aturan-aturan, step-step yang harus dipatuhi," ujar Luhut saat memberikan arahan di Lemhanas, baru-baru ini.

Luhut mengaku baru ditelepon Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal vaksinasi Covid-19. Menurut dia, Jokowi mengingatkan agar keamanan menjadi perhatian utama.

"Dan itu presiden, saya lihat tidak mau lari dari situ. Beliau mengatakan keamanan nomor satu," lanjutnya.

Lalu, kapan vaksinasi Covid-19 akan dilakukan?

"Jadi ya kita lihat nanti sampai kapan, dan saya bicara sama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) kemarin malam, profesor-profesor itu mereka sama bahasanya. Jadi saya kira pemerintah sangat menghormati mengenai aturan tadi," ujar Luhut.

Luhut juga sempat mengatakan dirinya sempat ditawari pemberian vaksin saat kunjungan ke China, hanya saja dia enggan menerima tawaran itu.

Alasannya sama, di Indonesia belum ada izin EUA-nya, maka sebagai warga Indonesia aturannya belum bisa divaksin tanpa izin tersebut.

"Minggu lalu saya dari Yunan bicara sama pemerintah Tiongkok segala macam, tidak ada lagi yang pakai masker, kita jadi alien di sana. Saya tanya Perdana Menterinya, kenapa nggak pakai masker, anda sudah suntik vaksin? Katanya sudah, saya diajak suntik juga lah," kisah Luhut.

"Tapi kan kita belum bisa disuntik, karena kita belum ada emergency use authorization. KIta masih tunggu, itu kan aturan. Kita harus patuhi aturan," sambungnya. ( RZ/WK )****