Terungkap, Alasan Jokowi Cemas RI Masuk Jurang Resesi. Itu Suatu Tantangan Kerja.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kepala daerah untuk mempercepat belanja daerah sebagai penopang agar Indonesia tak masuk ke dalam jurang resesi seperti negara lainnya.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat terbatas dengan para gubernur dan jajaran menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

"Percepat belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan satu bulan ke depan menjadi pertaruhan terakhir apakah ekonomi Indonesia memasuki jurang resesi atau tidak. Jokowi menegaskan, apabila ekonomi domestik kembali minus, maka dipastikan Indonesia masuk ke daftar negara resesi.

"Untuk itu, kuartal ketiga, yang kita masih punya waktu satu bulan yaitu Juli, Agustus, September. Di September ini kita masih ada kesempatan. Kalau kita masih berada pada posisi minus artinya kita masuk resesi," tegasnya

Lantas, apa yang membuat Jokowi cemas terhadap potensi terjadinya resesi?

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi sempat menyampaikan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 27 Agustus. Serapan belanja daerah pada periode tersebut baru mencapai 44%.

"Untuk belanja APBD masih 44%, dan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8%. Hati-hati mengenai ini. Angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasi berapa, belanja modal berapa, bansos berapa," jelasnya.

Jokowi lantas menyebutkan sejumlah daerah yang realisasi belanja daerahnya masih cukup mengkhawatirkan. Meskipun tidak secara spesifik, namun angka-angka yang disampaikan kepala negara perlu dicermati dengan seksama.

"Sumatera Utara baru berapa persen, Bengkulu juga dilihat baru berapa persen, Sumatera Barat sudah berada di atas 50%. Saya kira angka ini betul-betul kita cermati, DKI jakarta barang dan jasa sudah tinggi 70%," jelasnya.

"Yang lain yang masih di angka 10%, 15%, apalagi bantuan sosial masih 0% itu betul-betul dilihat benar angka-angka ini. Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti semua provinsi, kabupaten, kota kelihatan angka-angkanya," katanya. ( RZ/WK )***