Foto: Pupuk Sriwijaya
Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Persoalan kelangkaan pupuk subsidi kembali terjadi. Persoalan klasik yang terjadi setiap tahun ini menjadi sorotan anggota DPR.
Kementerian Pertanian (Kementan) dan BUMN PT. Pupuk Indonesia mengadakan rapat dengan komisi IV DPR RI untuk membahas Penyesuaian Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2021, Senin (21/9). Namun, anggota DPR menyoroti soal kelangkaan pupuk bersubsidi saat ini. Sejumlah petani di daerah banyak yang kesulitan untuk mendapatkannya.
"Saudara menteri beserta dirjen, Dirut Pupuk Holding. Saya dapat keluhan, dan bukan saya saja, yang paling besar Jatim sama Jateng dalam kelangkaan pupuk," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin dalam rapat tersebut.
Kelangkaan pupuk menjadi kesulitan bagi para petani untuk mengembangkan hasil pertaniannya. Jika kelangkaan itu berlangsung lama, maka berpotensi memiliki dampak buruk, bahkan hingga gagal panen.
Hal ini coba dibenahi dengan kartu tani. Sayang, pelaksanaannya pun dirasa kurang maksimal. Sudin menyebut banyak juga pengaduan, baik secara resmi maupun informal mengenai penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani. Untuk itu, program ini ditahan untuk sementara waktu.
"Kemarin dapat penjelasan dari Kementan untuk penggunaan kartu tani ditunda sampai Desember 2020," sebutnya.
Mendapat komplain dari persoalan pupuk, Menteri Pertanian Syarul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa saat ini sedang diupayakan agar para petani kembali mendapatkannya. Ia berjanji menyelesaikannya dalam waktu cepat.
"Pemerintah telah menyetujui penambahan pupuk itu. Dan tinggal administrasi yang sepenuhnya belum, tapi semua proses sudah dilewati. Langkah di lapangan udah. Saya akan selesaikan 1 minggu," tegas SYL. ( RZ/WK )***
No comments:
Post a Comment