APBN Jokowi Masuk Perangkap Utang, Tinggalkan Warisan Buruk'.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memberlakukan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua APBN 2020, outlook utang pemerintah mencapai Rp 1.439 triliun atau 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini mengungkapkan outlook utang pemerintah yang sebesar Rp 1.439 triliun tersebut setara dengan 20 kali lipat anggaran pendidikan yang ada di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Seperti diketahui, anggaran Kementerian Pendidikan tahun 2020 mencapai Rp 71 triliun.

"Utang tahun 2020, sama dengan 20 kali lipat atau 2.000% dari anggaran pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia," jelas Didik dalam sebuah diskusi yang digelar Indef, baru-baru ini.

Sebagai informasi, utang pemerintah, sejak tahun 2016 terus meningkat. Pada 2016, utang pemerintah sudah mencapai Rp 660,8 triliun.Pada 2017 naik menjadi Rp 726,3 triliun. Kemudian pada 2018 utang kembali naik menjadi Rp 782,3 triliun, dan pada 2019 utang menjadi Rp 921,5 triliun.

Adapun di tahun ini, melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, tentang perubahan kedua APBN 2020, outlook utang pemerintah mencapai Rp 1.439 triliun.

"Pada 2019, Indonesia sudah membayar utang sebesar utang pokok, Rp 475 triliun utang pokok, kemudian membayar bunganya Rp 275 triliun, itu Rp 750 triliun. Jadi pemerintah Joko Widodo harus membayar utang Rp 750 triliun setiap tahun. Beberapa tahun kemudian, setiap tahun akan membayar utang Rp 1.000 triliun lebih," jelas Didik.

"APBN sudah masuk perangkap, harus berutang untuk membayar utang. Indikasinya, keseimbangan primer merupakan indikator keseimbangan utang. Defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa pembayaran utang dilakukan dengan melakukan utang baru," kata Didik melanjutkan.

Selain itu menurut Didik, utang yang dianggap dikelola ugal-ugalan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin ini akan menjadi palu mematikan untuk presiden Indonesia di masa yang akan datang.

"Utang ini pandangan saya, akan menjadi palu mematikan presiden yang akan datang. Akan menerima tumpukan utang yang besar," tuturnya. ( RZ/WK )***