Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Pemerintah merombak desain dana pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rencananya, konsep dana pensiun akan ada keseimbangan antara keuntungan yang cukup, pendanaan yang terjangkau, dan berkelanjutan.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, sistem dana pensiun yang berkelanjutan mempunyai tata kelola dana pensiun dan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan best practice internasional.
Kendati demikian, sampai saat ini, pemerintah masih melakukan pengkajian, termasuk masih mendengarkan saran-saran dari pihak-pihak tertentu mengenai program pensiun.
"Program dana pensiun masih di review oleh internal pemerintah, termasuk mendengarkan masukan-masukan eksternal. Nanti bila sudah matang, akan disampaikan pemerintah persisnya," kata Askolani belum lama ini.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkeu, aset dana pensiun sudah mencapai Rp 834 triliun per tahun 2017. Angka tersebut meningkat dari Rp 561 triliun pada tahun 2014. Dana pensiun dinilai belum memegang peranan yang signifikan pada perkembangan industri keuangan nasional.
Sistem perbankan masih mendominasi industri keuangan nasional dengan porsi 78%. Sementara dana pensiun hanya 2,5% dari total aset sektor finansial.
Adapun ukuran industri dana pensiun di Indonesia dari total aset dana pensiun, terhadap produk domestik bruto (PDB) masih jauh tertinggal dari peer countries seperti 5 negara Asia lainnya.
Untuk meraih potensi maksimal, Asko mengatakan dana pensiun harus dikelola dengan baik dan prudent atau hati-hati. Menurut dia, ini area yang bisa diperbaiki di Indonesia. Contohnya manajer dana pensiun di Indonesia cenderung menempatkan aset mereka ke instrumen investasi jangka pendek dengan volatilitas rendah dan keuntungan yang sedikit.
Praktek ini, dikatakan Askolani tidak sesuai dengan karakteristik program pensiun yang memiliki kewajiban (liabilitas) jangka panjang yang berakibat asset-liabilities mismatch atau kewajiban aset tidak sesuai.
Tidak hanya itu, juga penting untuk memastikan pengelolaan dana pensiun dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya untuk meningkatkan kepercayaan pada industri dana pensiun.
Selain itu, tata kelola investasi yang tepat (proper investment governance), manajemen risiko yang efektif, mengedukasi transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan yang kuat adalah beberapa karakteristik tata kelola yang baik yang perlu kita terapkan pada industri ini.
Oleh karena itu, Askolani mengungkapkan Indonesia perlu memastikan dana pensiun Indonesia sejalan dengan best practice internasional. Contohnya pada hari ini, bisa belajar dari pola pensiun Iran dan Thailand.
Ia juga mengatakan, dana pensiun penting tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi dan pendalaman pasar keuangan tetapi untuk menyediakan perlindungan pensiun untuk seluruh orang Indonesia yang senior citizen (orang tua).
"Penting untuk menciptakan pengelolaan dana pensiun yang kuat sebagai prasyarat untuk sistem pensiun yang matang dan inklusif. Pengelolaan dana pensiun juga harus efektif diredesain dan diimplementasikan oleh institusi dana pensiun dan didukung oleh masyarakat," ungkapnya.(RZ/WK)***
No comments:
Post a Comment