Candaan Presiden Jokowi Bertemu Ketum Senkom Mitra Polri: Wah Kalah Itu Pangkatnya Kapolri.

Foto ;Ketum Senkom Mitra Polri Katno Hadi berfoto bareng Presiden Joko Widodo. 

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Presiden Joko Widodo berkenan menemui Ketua Umum Senkom Mitra Polri H.Katno Hadi di istana negara.

Obrolannya ringan penuh candaan.

Pertemuan itu tanpa pengawalan ketat. 

Seperti biasa, Presiden Jokowi berkelakar dengan tamunya. 

Jokowi melihat atribut yang dipakai Katno Hadi. 

"Wah kalah itu Kapolri, pangkatnya," celetuknya, sesuai yang disampaikan Hadi Katno dalam rilis.

Katno Hadi pun mengawali obrolan dengan orang nomor 1 di Indonesia itu. 

Dia menjelaskan tugas dan kegiatan organisasinya ke presiden. 

“Dihadapan bapak Presiden, saya  sampaikan mengenai kegiatan yang kami lakukan, seperti yang baru-baru ini kami road show dari mulai MoU dengan bapak Doni Kepala BNPB, dengan Ditjen Pothan Kemenhan dengan Kabaharkam dan institusi lain yang terkait," ucap H. Katno Hadi.

Katno berujar, presiden mengapresiasi kerja dan kegiatan Senkom selama ini. 

“Apa lagi dengan adanya covid-19 yang belum berakhir, supaya terus membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebarannya."

"Termasuk membantu menyosialisasikannya."

"Termasuk juga yang saat ini bertugas di gunung merapi Jawa Tengah Bapak Presiden berpesan supaya hati-hati dan tetap waspada,” tutur Katno Hadi.

Acara diakhiri dengan foto bersama. (RZ/WK )****

Sekber Pers IPJT DPC Cilacap Agendakan Seminar Bulan Desember Mendatang.

Cilacap, ( INDENPERS-MEDIA )------Sekretariat Bersama Insan Pers Jawa Tengah ( Sekber IPJT ) DPC Cilacap, Senin 28  Desember 2020 bulan Depan akan menggelar " Seminar Workshop Jurnalistik" yang akan diselenggarakan di Fave Hotel, jl. Budi Utomo No.38 Kabupaten Cilacap.

Kegiatan Seminar Workshop Jurnalistik tersebut,bakal diikuti peserta sekitar 100 orang dari berbagai elemen media yang ada di Jawa Tengah untuk mendapatkan pembinaan mental dan bekal ilmu di bidang Jurnalistik. 

Dalam Seminar Workshop Jurnalistik pada Bulan Desember 2020 mendatang bertemakan " The Media is Spreading Information in The Publik " Yang akan dipaparkan oleh dua nara sumber yang profesional dibidang Jurnalistik yakni: Hence Mandagi selaku Ketua Dewan Pers Indonesia ( DPI) dan PWI Jateng.

Sangidun, Ketua Sekber IPJT DPC Cilacap dan sekaligus sebagai ketua panitya saat adakan rapat internal bersama anggota di Kantor Sekretariat Jl.Raya Kedungrejo RT. 06 RW.07 Bangunrejo Kecamatan Kedungrejo, Kabupaten Cilacap menyampaikan, bahwa dalam Seminar Workshop  Jurnalistik di Bulan Desember 2020 mendatang dapat memberikan wawasan  bagi para peserta dan sekaligus memahami Tupoksi sebagai Insan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik. 

"Disamping itu, dengan melalui Seminar Workshop Jurnalistik tersebut sebagai ajang silaturahmi untuk saling mengenal diantara awak media satu dengan yang lainya, meskipun beda payung namun tetep sedulur ", tuturnya. 

Sekjen IPJT Moh Safik saat ditemui awak media berharap,dengan adanya Seminar Workshop tersebut dapat meningkatkan profesionalisme para wartawan dalam menjalankan tugasnya dengan bercermin Kode Etik Jurnalistik,tandasnya.( Adh/Rz/Wk )***

Tony-Antoni Kampanyekan Visi-Misi Lampung Selatan Berjaya di Desa Tejang Pulau Sebesi.

 

LAMPUNG SELATAN, ( INDENPERS-MEDIA )-----Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan (Lamsel) H. Tony Eka Candra dan Antoni Imam, SE menggelar acara kampanye tatap muka dan dialogue di Kecamatan Raja Basa, Desa Tejang Pulau Sebesi, baru-baru ini.

Dengan menggunakan 2 Kapal, tim kampanye Tony-Antoni melakukan perjalanan penyebrangan dari Dermaga Bom Kalianda ke Dermaga Pulau Sebesi, dalam rangka menunaikan sejumlah titik pertemuan Kampanye tatap muka dan dialogue dengan warga di Desa Tejang Pulau Sebesi.

Adapaun para tim yang hadir dalam kampanye Tony-Antoni yakni, Ibu Hj. Surya Aprina Suud Tony Eka Candra, Calon wakil Bupati H. Antoni Imam, SE, didampingi istri Ibu Hj Murniawati bersama Fungsionaris PKS Lamsel, ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Lamsel, Brigjen TNI (Purn) Agus Haryono Kholil, fungsionaris dan pengurus Partai Golkar Lamsel yaitu Marwan, Nivolin, Sustari, Endang, Herman Hanafia, Ciktin, Sobri, Pardin, Rita, Syahroni, Alihamidi, serta pengurus DPD Partai Golkar Lamsel lainnya.

Selain itu, turut hadir Ketua DPD Gerakan Rakyat Anti Narkotika (GRANAT) Lamsel, Rusman Efendi, SH, MH, Bendahara PD AMPG Lamsel, Rizki (Kiki) dan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita di Kecamatan Raja Basa, Desa Tejang Pulau Sebesi.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, agenda yang dikawal oleh aparat kepolisian, dan Panitia pengawas Kecamatan (Panwascam) Raja Basa, berlangsung dengan khidmat, aman, tertib, Kondusif dan lancar.

Dalam kesempatan tersebut, para juru kampanye (jurkam) Tony-Antoni, menyampaikan bahwa

Pasangan nomor urut 2, dengan tagline Tidak korupsi dan tidak ngapusi, telah merumuskan visi dan misi melalui program bersama bangun Desa, Lampung Selatan Berjaya, jika terpilih, bertekad menjadikan Lampung Selatan sebagai Kabupaten termaju di Provinsi Lampung melalui sejumlah program prioritas.

Hal tersebut disampaikan oleh Herman Hanafia, salah satu jurkam Tony-Antoni.

"Dalam bidang Pemerintahan Tony-Antoni akan melaksanakan birokrasi yang bersih dan Profesional, pelayanan administrasi publik, KTP, KK, akta kelahiran, perizinan dalam skala kecil akan mudah dan gratis, mengurusnya cukup di kecamatan setempat.

Bidang kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tunjangan kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peningkatan insentif honorer (Guru honorer, honorer Pemda, tenaga teknis, tenaga operator, tenaga kesehatan di lingkungan Pemkab Lamsel. Kemudian memberikan bantuan hibah langsung kepada guru honor/ASN untuk mengikuti program pendidikan profesi Guru dalam rangka meningkatkan jumlah guru bersertifikasi.

Bidang pertanian, Tony-Antoni akan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan kartu Petani Berjaya dan penyediaan pupuk tepat waktu, pemberian bantuan bibit dan benih untuk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dalam rangka meningkatkan nilai tukar petani", kata Herman.

Sementara Marwan, menjelaskan untuk sektor ekonomi dan ketahanan pangan, Tony-Antoni akan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru dan membuat lumbung pangan berupa beras.

"Tony-Antoni akan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru dan memberikan bantuan hibah langsung untuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp. 250 juta rupiah per Desa setiap Tahun, sehingga masyarakat usia produktif tidak menganggur.

Selain itu, Tony-Antoni akan memberikan insentif kepada pemuka agama dan tokoh adat, imam masjid, pastur, pendeta, pinandita, bhiksu, tokoh adat, guru ngaji, guru sekolah Minggu, penyuluh agama, marbot Masjid, penjaga rumah ibadah, dan penjaga makam.

Untuk masyarakat prasejahtera dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka Tony-Antoni akan membuat lumbung pangan berupa beras di setiap Kecamatan", terang Marwan.

Masih dalam kesempatan yang sama, Nivolin selain jurkam Tony-Antoni, juga sebagai pengurus Partai Golkar Lamsel memaparkan sejumlah program prioritas Tony-Antoni sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lamsel.

"Tony-Antoni akan memberikan pendidikan gratis, dan beasiswa sampai jenjang Perguruan Tinggi, karena tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak mampu sekolah karena tidak punya biaya.

Program kesehatan, melalui jaminan berobat gratis ditanggung oleh APBD cukup menggunakan KTP/Kartu Keluarga sehingga masyarakat yang sakit tidak mampu berobat karena tidak punya biaya, dijamin oleh Pemerintah Daerah Lampung Selatan.

Bidang infrastruktur, jalan mulus dan Pembangunan ruas jalan baru, terang benderang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Lampung Selatan", tandas Nivolin.

Sedangkan Brigjen TNI (Purn) Agus Haryono Kholil menambahkan bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan di Lampung Selatan, maka Tony-Antoni akan meningkatkan insentif aparatur Desa.

"Tony-Antoni terpilih maka akan meningkatkan insentif aparatur Desa seperti RT, kepala dusun, kaur, kasie, sekretaris desa, badan permusyawaratan Desa (BPD), LPM, Linmas, tenaga kesehatan, kader kesehatan (posyandu, lansia, perawat desa), Babinkamtibmas dan Babinsa dalam rangka peningkatan pelayanan dan keamanan masyarakat", paparnya.

Diakhir pemaparan program kerja, yang disampaikan oleh Bapak H. Antoni Imam, SE, menjelaskan jika Tony-Antoni terpilih, maka akan berkantor di Desa-desa dalam rangka percepatan terwujudnya program kerja tersebut.

Selain menyampaikan 17 Visi-Misi dan program kerja Tony-Antoni, dalam acara tersebut tim Kampanye memberikan edukasi kepada warga sebagai pemilih tentang tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, yang dipandu oleh Rusman Efendi.

Acara kampanye tersebut ditutup dengan do'a bersama yang di imami oleh Herman Hanafia dan dilanjutkan melantunkan yel-yel Kemenangan Tony-Antoni untuk Lampung Selatan Berjaya.(Sa/Rz/Wk)*****

Daftar 10 Lembaga yang Dibubarkan Jokowi Lewat Perpres, Apa Alasannya?.

Jakarta, ( INDEPES-MEDIA )-----Presiden Jokowi membubarkan 10 lembaga nonstruktural melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020.

"Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional perlu membubarkan 10 lembaga nonstruktural," dikutip dari Perpres Nomor 112 Tahun 2020, baru-baru ini.

Pembubaran lembaga ini telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 26 November 2020 lalu, dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari seluruh lembaga nonstruktural yang dibubarkan itu akan dialihkan ke kementerian/lembaga terkait.

Pengalihan juga termasuk pendanaan, pegawai, aset, dan arsip milik 10 lembaga tersebut.

Sepuluh lembaga nonstruktural berdasarkan Perpres No.112 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Dewan Riset Nasional yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2005

2. Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2006

3. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2009

4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang dibentuk dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2014

5. Komisi Pengawas Haji Indonesia yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 50 Tahun 2014

6. Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2016

7. Badan Pertimbangan Telekomunikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 1 Tahun 1996

8. Komisi Nasional Lanjut Usia yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 2004

9. Badan Olahraga Profesional Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2015

10. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018

Proses pengalihan 10 lembaga nonstruktural ini diberi waktu hingga satu tahun.

Pada awal bulan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Tjahjo Kumolo telah mengatakan, pemerintah akan kembali membubarkan 10 lembaga.

Sepuluh lembaga tersebut akan dibubarkan setelah Presiden Jokowi menandatangani beleid pembubarannya. Namun Tjahjo tidak menyebutkan 10 lembaga tersebut.

"Baru diumumkan setelah perpres pembubaran keluar dari Sekretariat Negara dan sudah ditandatangani Presiden," kata Tjahjo dikutip baru-baru ini.

Menurut Tjahjo, rencana pembubaran 10 lembaga tersebut telah dipastikan dalam rapat terbatas di Istana Bogor, baru-baru ini.

Pertimbangan pembubarannya, karena ada keterkaitan tugas dan fungsi dengan kementerian lain, dan hasil analisis kinerja yang dilakukan Desk Evaluation pada Lembaga Nonstruktural Kemenpan

”Agar tidak tumpang-tindih dan memperpanjang birokrasi," ujar Tjahjo.

Selain dibubarkan, beberapa lembaga juga akan dileburkan ke kementerian yang ada.

Dengan pembubaran lembaga-lembaga tersebut, kata Tjahjo, dapat membuat pengeluaran negara lebih efisien serta mempercepat proses pengambilan keputusan. (RZ/WK)****

Gerindra Minta Maaf ke Jokowi dan Masyarakat Terkait Kasus Edhy Prabowo.

Jakarta, (INDENPERS-MEDIA )-----Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara terkait penetapan tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) dan mantan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster (benur). Hal ini disampaikan Muzani melalui Gerindra TV yang tersebar di kalangan media, sekitar pukul 18.00 WIB. 

 "Menanggapi peristiwa Rabu, 25 November 2020 di Bandara Soetta yang menimpa Edhy Prabowo, maka DPP Gerindra merasa perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut," kata Muzani dalam video keterangannya, baru-baru ini.

 Muzani menyampaikan, Gerindra menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK terhadap dugaan yang dilakukan Edhy Prabowo, karena itu Gerindra percaya sepenuhnya dalam menangani masalah ini kepada KPK bahwa persoalan ini akan ditangani secara transparan, baik, cepat, dan pada akhirnya masyarakat akan dapat mengetahui masalah ini secara jelas duduk masalahnya. 

 "Namun demikian kami juga berharap agar asas hukum praduga tak bersalah tetap dihormati, tetap dinjunjung tinggi karena itu upaya untuk menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati sebagai upaya untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkannya," ujarnya.(RZ/WK)***

Amien Rais Ingatkan MUI Jangan jadi Alat Kekuasaan, Menjual Agama untuk Keduniaan itu Dikutuk Allah!.

Foto ; Amien Rais.

 Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )------Politikus senior Amien Rais mengingatkan, agar organisasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI tidak menjadi alat kekuasaan. Pasalnya, jika para ulama yang bernaung dalam organisasi MUI telah menjadi alat kekuasaan, akibatnya amat sangat berat. 

 Hal tersebut disampaikan Amien Rais di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Pasar Rebo, Jakarta Timur, baru-baru ini.

 Di lokasi tersebut, Amien didapuk menjadi pembicara dalam acara bertajuk "Kuliah Politik Untuk Ummat". "Yang penting, MUI jangan jadi alat. Begitu ulama jadi alat kekuasaan, wasalamualaikum. Begitu berat akibatnya," ungkap Amien, dilansir Suara.com. Eks Ketua MPR tersebut berharap agar MUI tetap memegang teguh kebenaran. 

Dia mengingatkan, agar para ulama tidak menjual agama untuk sesuatu yang sifatnya duniawi.

 "Jadi lewat ini saya harapkan, para ulama yang ada di MUI pegang teguh kebenaran. Jangan sampai sekali-kali menjual agama untuk sesuatu yang keduniaan. Itu dikutuk Allah," papar Amien. 

 Amien memcontohkan, banyak ulama yang sebelumnya 'lurus', pada akhirnya 'belok' karena kekuasaan. Melalui kesempatan tersebut, Amien mengingatkan agar para ulama di MUI untuk berhati-hati. 

 "Makanya hati-hati jangan. Karena ini di Alquran banyak sekali contohnya ulama yang di dunia yang jalannya lurus, gara-gara kekuasaan menjadi berubah," kata dia. (RZ/WK )****

Koopssus TNI Laksanakan Operasi Pembebasan Sandera di Selat Malaka.

Jakarta - Komandan Koopssus TNI Mayjen TNI Richard TH. 

 Tampubolon, SH, MM secara langsung mengendalikan Satuan Aksi Khusus (Sataksus) TNI, dengan melakukan tindakan untuk membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang sedang di sandera oleh kelompok teroris di tiga tempat, yaitu di Wilayah Tanjung Pinang dan Perairan Selat Malaka Provinsi Kepulauan Riau, baru-baru ini.

TNI berhasil mengetahui penyusupan yang dilakukan oleh pihak teroris dengan berpura-pura menjadi Karyawan salah satu perusahaan PT BAI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Crew ABK Kapal, dan sebagai Cleaning Service Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) yang menawan WNI dan WNA.

Dalam usaha pembebasan tawanan tersebut,TNI telah berusaha melakukan negosiasi dengan kelompok teroris.

Namun,kelompok teroris meminta tebusan berupa uang untuk pembebasan WNI dan WNA kepada Pemerintah sebagai persyaratan tuntutannya. 

Kelompok teroris mengancam jika tidak dipenuhi keinginannya, maka Warga Negara yang disandera akan dibunuh. 

Negosiasi gagal membebaskan WNI dan WNA yang disandera karena tidak terwujud kesepakatan yang diminta oleh sandera, maka Satuan Aksi Khusus (Sataksus) TNI bergerak melakukan  operasi dan berhasil melumpuhkan penyusup atau teroris dengan cepat dan tepat waktu.

WNI dan WNA yang disandera berhasil dibebaskan dengan selamat atas reaksi cepat oleh pasukan TNI yang terlatih. 

Keberhasilan Sataksus TNI membebaskan WNI dan WNA yang disandera kelompok teroris ditiga tempat merupakan skenario latihan penanggulangan teroris, yang dikendalikan oleh Komandan Komando Operasi Khusus TNI Mayjen TNI Richard T.H. Tampubolon, selaku Direktur Latihan. 

Latihan penanggulangan teror ini, merupakan tindak lanjut dari sidak yang dilakukan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., beberapa waktu yang lalu disatuan-satuan Khusus TNI dalam rangka mengecek secara langsung kesiap siagaan dari Pasukan Khusus TNI, sekaligus untuk meyakinkan kesiapan tempur (Readiness) Satuan Aksi Khusus TNI tersebut, bila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam situasi darurat dalam berbagai bentuk penugasan di dalam dan luar negeri. 

Adapun tema latihan “Satuan Aksi Khusus Koopssus TNI melaksanakan penanggulangan terorisme dalam rangka operasi pengamanan VVIP pada masa pandemi Covid -19 di Wilayah Kepulauan Riau guna mendukung tugas pokok TNI”. 

Menurut Komandan Koopssus TNI, tema yang diangkat sangatlah tepat, karena sebagai bukti bahwa TNI tetap waspada dan preventif serta senantiasa bekerja keras untuk memberikan jaminan keamanaan dan ketenangan bagi seluruh lapisan masyarakat di tengah pandemi Covid -19. 

Mayjen TNI Richard T.H. Tampubolon menyampaikan saat memimpin Apel Gelar Pasukan Latihan Penanggulangan Anti Teror (Latgultor) Sataksus TNI dalam rangka pengamanan VVIP Tahun Anggaran 2020 beberapa hari yang lalu. 

Upaya pemberantasan terorisme akan senantiasa dilakukan secara profesional dan proporsional yang dilandasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.

 “Demi Keamanaan dan Kenyamanaan seluruh masyarakat Indonesia serta untuk tetap menjaga kedaulatan Negara dan Bangsa Indonesia,” tegasnya.

Dalam Latgultor Koopssus TNI telah melibatkan sejumlah personil yang tergabung dalam Sataksus TNI diantaranya yaitu, Satuan 81 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Satuan Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL dan Satuan Detasemen Bravo (Denbravo) 90 Paskhas TNI AU(
Adh/Rz/WK)***

Tak Ingin Ambil Risiko, Jokowi Diprediksi Tunjuk Profesional Jadi Menteri KP.

                                                                                                                                                                Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-------Siapa sosok yang bakal menduduki posisi Menteri KP terus menjadi perbincangan publik. Sejumlah nama muncul sebagai kandidat Menteri KP pengganti Edhy Prabowo. Pengamat Politik dari CSIS Arya Fernandes memprediksi kemungkinan Jokowi akan menunjuk menteri pengganti Edhy Prabowo dari kalangan profesional. 

 Mengapa Jokowi ingin mengambil menteri dari kalangan profesional? Menurut Arya, jika Jokowi menunjuk menteri dari Gerindra, maka publik cenderung akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Sebab, Edhy Prabowo juga terseret kasus dugaan suap juga berasal dari Gerindra.

 "Mungkin Presiden akan ambil dari profesional begitu. Dari luar Partai Gerindra, kenapa  begitu? Karena kan kasus korupsi ini tentu juga akan mengganggu juga kepercayaan publik pada pemerintah. Kan jadi untuk itu momentum reshuffle ini akan menjadi jalan memulihkan kepercayaan publik dengan mengambil orang yang punya kualifikasi bagus," kata Arya baru-baru ini.

 Arya mengatakan, jika tokoh yang diusulkan Gerindra memiliki kualifikasi yang biasa saja, maka Jokowi tak mau mengambil risiko mengiyakan permintaan tersebut. Jokowi dinilai tak ingin ambil risiko kehilangan kepercayaan publik. 

 "Jadi kan kalau orang yang ditawarkan Gerindra atau berafiliasi dengan Gerindra, kalau ternyata itu yang ditawarkan biasa biasa saja, Presiden enggak mau ambil risiko gitu. Karena bagaimana pun mencari orang yang berkualifikasi tinggi untuk jabatan menteri KP ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan," jelas Arya.( RZ/WK)****

Presiden Jokowi Menerima Kunjungan Ketua Umum Senkom Mitra Polri H. Katno Hadi di Istana Negara.

Foto ;Presiden Jokowi Menerima Kunjungan Ketua Umum Senkom Polri H Kanto Hadi /

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )------Dalam rangka membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan ketua umum Senkom Mitra Polri H.Katno Hadi di Istana Negara RI, baru-baru ini.

Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Senkom Mitra Polri H.Katno Hadi di Istana Negara tanpa pengawalan ketat. Hanya beberapa staf khusus dan pengawal pribadi yang berada di Istana.

Pada kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo sempat bercanda saat melihat ketua umum Senkom Mitra Polri H.Katno Hadi mengenakan seragam lengkap dengan atribut keorganisasiannya.

"Wah..kalah tuh Kapolri pangkatnya," candanya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan berbincang-bincang mengenai seputar kegiatan Senkom Mitra Polri. Dengan suasana santai, Presiden mendengarkan kegiatan Senkom yang disampaikan oleh ketua umumnya.

Ketua Umum Senkom Mitra Polri H.Katno Hadi pada kesempatan itu menyampaikan mengenai keberadaan Senkom dan kegiatanya yang selama ini berjalan. ( RZ/WK )****

Info Pengumuman Resmi Libur Akhir Tahun dan Cuti Bersama 2020.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Pengumuman resmi mengenai libur ahir tahun dan cuti bersama 2020 masih dinanti masyarakat update informasinya.

Update info perihal libur panjang akhir tahun erat kaitannya dengan rencana masyarakat untuk melakukan liburan atau mudik.

Sejak ada wacana pengurangan atau revisi jumlah hari cuti bersama dan libur akhir tahun 2020, pro kontra pendapat muncul dari berbagai kalangan. Mulai dari pejabat hingga tenaga medis.

Berita mengenai pengurangan libur akhir tahun serta cuti bersama bermula dari pernyataan Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy baru-baru ini.

Muhajir menyatakan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan mengenai revisi libur akhir tahun. Hal itu berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang masih belum hilang dari Indonesia.

"Berkaitan dengan masalah libur, cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama hari raya Idul Fitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan," ujar Muhadjir dalam konferensi pers virtual, seusai Ratas dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, baru-baru ini

Rencana pengurangan libur panjang akhir tahun ini mendapat respon positif dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia menyatakan dukungannya kepada pemerintah yang akan merevisi libur panjang akhir tahun.(RZ/WK )***

Kabar Gembira dari Bu Sri Mulyani untuk Guru Honorer, Tahun Depan akan Diangkat.

 

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam APBN 2021, untuk mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sri Mulyani menyampaikan itu saat memaparkan penjelasan kepada Presiden Jokowi ketika membuka rapat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat,baru-baru ini.

Sri Mulyani menerangkan, total belanja negara pada 2021 mencapai Rp 2.750 triliun.

"Fokus pertama ialah mendukung kelanjutan penanganan pandemi Covid-19 melalui program pencegahan, penyebaran melalui penerapan disiplin kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak," kata dia.

"Kemudian 3T tracing, testing dan treatment serta untuk program vaksin Covid-19 dan vaksinasi."(RZ/WK )***

Rombongan Menteri Edhy Prabowo dari AS, Ada Ngabalin dan 2 Anggota DPR.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Khusus Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin diduga ikut diamankan dalam penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo di di Bandara Soekarno Hatta, baru-baru ini.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Tim gabungan penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo bersama sekitar sekitar 13 orang lainnya saat tiba dari Amerika Serikat di Bandara Soekarno Hatta, baru-baru ini.

Sumber internal Bidang Penindakan KPK menyatakan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edhy Prabowo selaku Menteri KKP dilakukan setelah tim melakukan pemantauan intensif atas komunikasi dan keberadaannya termasuk kepulangan setelah lawatan dari Negeri Paman Sam ke Indonesia.

Tim KPK lebih dulu tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sebelum jam/jadwal kedatangan pesawat yang ditumpangi Edhy dan rombongan. Sumber ini mengungkapkan, ada beberapa orang yang ditangkap oleh tim KPK selain Edhy dan istirnya, Iis Rosita Dewi pada Rabu dini hari. 

Di antaranya, tutur sumber ini, beberapa pejabat KKP, Staf Khusus Menteri, ajudan menteri, ajudan istri menteri (Iis), satu orang anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, satu orang Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, dan Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik di KKP sekaligus Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Khusus Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Begini Kronologis Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo

"Yang ditangkap Rabu dini hari tadi ada EP (Edhy Prabowo) Menteri KKP dan istrinya kemudian Stafsus Menteri, ajudan menteri, dan ajudan istri menteri. Ada juga Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP. Kemudian juga ada satu orang anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra Wakil Ketua Komisi VI DPR F-Gerindra MHB, dan AMN yang jadi Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KKP. AMN itu juga kalau nggak salah pejabat KSP kan," ujar.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menyatakan memang benar tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo dan beberapa orang lain pada Rabu (25/11/2020) dini hari. Dia mengungkapkan, untuk upaya penindakan terhadap telah ada penugasan resmi dan OTT dilakukan oleh beberapa tim. Salah satu tim satuan tugas (satgas), kata dia, dipimpin oleh Penyidik Senior KPK Novel Baswedan. (Baca juga:OTT Menteri Edhy dan Potensi Koalisi Pecah, Pengamat: Jokowi Masih Butuh Prabowo)

"Kegiatan ini dilakukan oleh tim KPK atas penugasan resmi dengan menurunkan lebih tiga Kasatgas (Ketua Tim Satuan Tugas) baik penyelidikan dan penyidikan termasuk juga dari JPU yang ikut dalam kegiatan dimaksud. Salah satu Kasatgas tersebut benar Novel Baswedan," kata Ali saat dikonfirmasi di Jakarta. ( RZ/WK )****

Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Kapolri, Ini Bocorannya.

 Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-------Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini sudah mengantoni nama calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis. Jokowi hanya akan menunggu proses berjalan sebagaimana undang-undang yang berlaku. Keyakinan itu diungkapkan anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid. Dia pun memberikan bocoran sosok yang kelak akan terpilih. 

”Saya yakin untuk calon Kapolri, Pak Jokowi sudah ada stoknya,” ujar Jazilul dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Siapa Calon Kapolri Pilihan Jokowi’ di Media Center Parlemen, Senayan, baru-baru ini. Politikus PKB yang juga Wakil Ketua MPR ini menuturkan, ada 15 nama yang masuk dalam bursa Kapolri. 

Hal ini bisa dilihat dari kepangkatan dan jenjang kariernya. Mengacu pada undang-undang, kata dia, calon Kapolri harus perwira tinggi yang masih aktif. Lantas siapa paling berpeluang?

 Menurutnya, orang yang pantas menjadi Kapolri adalah yang memiliki kedekatan dan bisa harmoni dengan arah kebijakan pembangunan Presiden. 

 ”Untuk siapa yang paling pas, yang memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi. Jadi yang punya kedekatan dan harmonisasi dengan Presiden langsung,” kata dia, memberikan bocoran. 

 Gus Jazil menuturkan, dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi bangsa maka dibutuhkan Kapolri yang matang dan bijaksana. Sosok yang bisa cepat dan tepat dalam bertindak untuk mengatasi segala potensi gangguan keamanan dan ketertiban. 

Sebab, kunci dari pembangunanan adalah keamanan dan ketertiban. Dia mengingatkan, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri menjadi kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR. 

”Kapolri harus fit and proper test di DPR, tidak seperti duta besar, tidak seperti BPK, tetapi itu hak mutlak Presiden untuk mengajukan kepada DPR. ( RZ/WK )****

Pertama kali dalam sejarah, pejabat RI 4 kali ke White House dalam 3 hari.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu memberikan kesan mendalam. Luhut pun menceritakan kembali pengalamannya ketika menyambangi AS pada pekan lalu, tepatnya pada 15 hingga 19 Oktober.

Sesampainya di AS, Luhut mengaku dirinya langsung bertandang menuju di Istana Kepresidenan AS atau yang lebih dikenal dengan White House. Pada hari pertama, Luhut bahkan sampai dua kali mendatangi gedung tersebut.

"Mungkin baru pertama kali dalam sejarah Indonesia ada pejabat republik yang sampai 4 kali ke White House dalam 3 hari. Dalam hari pertama saya bolak-balik ke sana," kata Luhut dalam diskusi vitual, baru-baru ini.

Luhut membeberkan tujuannya mengunjungi kantor presiden AS itu. Salah satunya yakni menyampaikan ucapan terima kasih Presiden Joko Widodo terhadap Presiden Trump yang telah memperpanjang Generalized System of Preference (GSP).

"Saya bilang itu adalah budaya kami, menyampaikan terima kasih, memberikan penghargaan terhadap teman kerja yang sebentar lagi bisa menyelesaikan tugasnya," ujar Luhut.

Selain itu, Luhut juga bertugas untuk melobi para calon investor menanamkan modalnya di Indonesia. Ia pun berhasil menggaet investasi senilai US$ 2 miliar atau setara Rp 28,2 triliun (asumsi kurs Rp 14.100 per dollar AS) dari United States International Development Finance Corporation (IDFC) yang ditempatkan di Indonesia Investment Authority atau Sovereign Wealth Fund (SWF).

"Ini segera kita tindak lanjuti, langkah ini langkah yang bagus," kata Luhut. ( RZ/WK )****

Agenda Pertemuan Dinilai Tak Jelas, Walhi dan AMAN Tolak Undangan Istana.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA)----Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menolak memenuhi undangan Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, baru-baru ini. Kedua aliansi itu menilai undangan yang diberikan istana tak jelas dan terlalu mendadak.

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan  mendapat pesan WhatsApp berisi undangan bertemu Jokowi dari protokoler Istana pada Kamis, 19 November 2020 lalu. Awalnya pertemuan direncanakan pada Jumat, namun ternyata kemudian diundur menjadi Senin.

"Setelah konsultasi di AMAN dan dengan beberapa teman jaringan, sahabat-sahabat masyarakat adat, kita putuskan untuk tidak hadir," kata Rukka dalam acara diskusi daring, baru-baru ini.

Selain itu, dalam undangan tersebut Rukka mengatakan disebutkan bahwa Jokowi 'berkenan' menerima AMAN. Padahal, ia menuturkan AMAN maupun Walhi tak pernah meminta pertemuan apapun dengan Jokowi.

Hal serupa diceritakan oleh Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati. Undangan yang berupa pesan WhatsApp hingga waktu pesan dikirim, juga penundaan sama persis dengan yang diterima AMAN. Nur Hidayati pun sempat berkonsultasi dulu sebelum memutuskan akhirnya tak memenuhi undangan tersebut.

"Yang pertama adalah ketidakjelasan agenda pertemuan. Jadi kami sudah menanyakan apa agenda dari pertemuan ini, tapi memang dijawab oleh protokoler Istana yang membalas WhatsApp bahwa kami tak diberikan informasi soal agenda tersebut," kata Nur Hidayati.

Bagi Walhi, kata dia, agenda yang akan dibahas penting untuk diketahui terlebih dulu. Selain akan menjadi topik yang penting dibicarakan, Walhi juga dapat meninmbang relevansinya dengan apa yang sedang menjadi fokus perhatian Walhi saat ini.

Penolakan hadir juga didasarkan dengan melihat konteks kekeinian. Nur Hidayati mengatakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Jokowi juga menjadi alasan. Ia melihat pemerintah dan DPR tak mendengar dan melibatkan masyarakat dalam membahas omnibus tersebut.

Nur Hidayati mengaku khawatir jika undangan tersebut hanya menjadi upaya memecah belah koalisi masyarakat sipil saja. Ia menuturkan sebelumnya, modus yang sama dengan mengundang satu organisasi ke Istana dan tak mengundang organisasi lainnya, kerap membuat keretakan di tengah koalisi. "Itu sering dilakukan pemerintah. Dan kami tak mau bahwa upaya-upaya ini bisa memecah belah gerakan kami. Ini juga yang jadi concern utama kami," kata dia.

Ia menegaskan bahwa upaya seperti itu tak akan bisa lagi diterapkan. "Kami ingin memberikan pesan yang kuat bahwa kami masyarakat sipil masih solid, kami tak bisa dipecah-pecah dengan upaya seperti itu," kata Nur Hidayati. (RZ/WK )****

Novel Baswedan Pimpin Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )------KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. 

Penyidik senior KPK Novel Baswedan terlibat dalam penangkapan Edhy Prabowo ini.

"Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango, Rabu (25/11/2020).

Edhy Prabowo ditangkap pada malam dini hari tadi sepulang dari Amerika Serikat. Ia ditangkap bersama istrinya.

Awalnya ada 13 orang yang diamankan, tapi sejumlah orang kemudian dilepas. 

Mereka ditangkap setelah pesawat yang membawa rombongan dari AS itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Seorang sumber menyebutkan penyidik KPK Novel Baswedan turut terlibat dalam penangkapan Edhy Prabowo.

"Tadi sekitar jam 1 malam terlihat Edhy Prabowo dibawa ke KPK. Terlihat juga Novel Baswedan penyidik senior KPK sampai larut malam di KPK," ujar sumber tersebut.

Edhy Prabowo ditangkap atas dugaan kasus ekspor benur. Hingga saat ini Edhy Prabowo masih diperiksa oleh tim KPK. (RZ/WK )****

RI Bakal Dapat Kucuran Rp 28 T dari Paman Sam.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Lembaga keuangan Amerika Serikat (AS), International Development Finance Corporation (IDFC) akan menyuntikkan modal atau mengucurkan investasi ke pemerintah melalui Indonesia Investment Authority atau sovereign wealth fund Indonesia.

Besaran investasi yang ditanamkan adalah US$ 2 miliar atau setara Rp 28,4 triliun (kurs Rp 14.200) oleh IDFC usai CEO DFC Adam Boehler menandatangani Letter of Interest (LOI) yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Penandatangan dilakukan di Washington DC belum lama ini.

Mengutip keterangan resmi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, pemerintah Indonesia terus mengembangkan opsi pembiayaan dan investasi dari sektor swasta terhadap proyek strategis nasional dan prioritas lainnya, hal itu menjadi bagian dari reformasi ekonomi nasional.

DFC adalah salah satu yang tengah melakukan evaluasi komprehensif terhadap investasinya di Indonesia sehingga bisa ikut menarik sektor swasta dari negeri Paman Sam berinvestasi di pasar dengan potensi ekonomi besar seperti Indonesia.

Adapun, kerja sama ini akan memperkuat ikatan ekonomi antara AS dengan Indonesia. DFC juga akan bekerja sama dengan mitranya di Jepang, Uni Emirat Arab, dan Singapura untuk ikut berinvestasi di sovereign wealth fund Indonesia.

Sebelumnya, Adam Boehler pernah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal 2020. Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Turut mendampingi Jokowi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pada saat itu, Airlangga mengatakan lembaga keuangan bentukan pemerintah AS ini akan menyiapkan dana US$ 5 miliar untuk Indonesia. Menurut Airlangga dana sebesar itu berpeluang untuk membiayai proyek-proyek fisik maupun untuk Sovereign Wealth Fund (SWF).

"Mereka akan sediakan dana US$ 5 miliar untuk Indonesia. Nilai tersebut termasuk semacam shift capital. Bisa multiplier 4-5 kali, dengan US$ 5 miliar investasi dialokasikan ke Indonesia, itu akan mengundang sekitar US$ 20 miliar," tutur Airlangga di Komplek Istana Presiden, Jakarta, belum lama ini. (RZ/WK )****

Mahasiswa Papua Di Kalbar Akui Pembangunan Papua Maju Pesat.

Kalbar, ( INDENPERS-MEDIA )----Sejumlah mahasiswa asal Papua, Enos dkk, yang sedang menjalani study di STT ABDI TUHAN INJILI (ATI) Anjongan, Kalimantan Barat (Kalbar) mengakui perkembangan Papua dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat pesat.

Anjongan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.Anjongan terdiri dari empat desa dan satu kelurahan yaitu, Desa Dema, Desa Pak Bulu, Desa Kepayang, Desa Anjungan Dalam, dan Kelurahan Anjungan Melancar

Kecamatan Anjongan merupakan pemekaran dari Kecamatan Sungai Pinyuh. Berikut kesaksian Enos dan teman-teman:

“Di Provinsi Kalbar ini kami rasakan wujud dari Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, masyarakat TNI dan Polri memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada kami”.

Awalnya kami berpersepsi bahwa ada perlakuan pembedaan ras kulit putih dan kulit hitam namun hal itu tidak kami rasakan di Kalbar.

Kami diterima dengan baik dan diperlakukan sebagai saudara. Kami harus bersyukur kepada Bapak Jokowi, kepada seluruh masyarakat dan TNI-Polri, karena sangat peduli dengan Papua, pembangunan Papua semakin dirasakan masyarakat.

Bapak Jokowi telah membantu pendidikan mahasiswa asal Papua, membuat sekolah-sekolah di Papua gratis.

TNI bersama aparat terkait membuka akses jalan sehingga daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau bisa terjangkau.

Membantu masyarakat miskin serta memberikan tunjangan tunai kepada masyarakat miskin Papua.

Langkah-langkah Pak Jokowi menyatukan Papua ke Indonesia sangat tepat karena memang Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Merah Putih mengaliri darah Papua sehingga NKRI harga mati.

Kesaksian dari mahasiswa asal Papua tersebut dinyatakan dalam Forum mahasiswa Indonesia Timur Papua khususnya, belum lama ini
di STT ATI Anjungan, Sungai Pinyu, Mempawah.

Tujuan kegiatan tersebut untuk menguatkan kecintaan dan rasa nasionalisme seluruh anak bangsa dalam bingkai NKRI.

Mahasiswa Papua bertekad untuk bekerja keras menimba ilmu di STT ATI Anjungan, dan setelah tamat akan kembali ke Papua.

Mereka mengabdikan diri bagi masyarakat Papua, demi kemajuan Papua. Papua Indonesia, Indoenesia Papua.( RZ/WK )****

Cegah Klaster Baru, Jokowi Sarankan Libur Akhir Tahun Dipersingkat.

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta , mengimbau supaya wacana liburan panjang akhir tahun dikurangi untuk cegah klaster baru perebakan virus Corona (Biro Setpres)

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-------Wacana pemendekan masa libur akhir tahun bergulir, seiring kekhawatiran akan munculnya klaster-klaster baru COVID-19. Jokowi pun meminta wacana tersebut dibahas dalam sebuah rapat khusus.

“Kemudian secara khusus nanti akan kita bicarakan mengenai libur panjang yang nanti juga akan ada di bulan Desember, ini akan kita bicarakan nanti dalam rapat hari ini secara khusus,” ungkap Jokowi dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.

Menko PMK Muhadjir Effendi membenarkan pemerintah akan segera mengadakan rapat khusus untuk membahas pengurangan jumlah hari libur akhir tahun.

“Terkait dengan masalah libur (dan) cuti bersama akhir tahun, libur pengganti cuti bersama hari raya Idulfitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan-pengurangan," ujar @muhadjir_ef. Selengkapnya di video berikut ini.#LensaKabinethttps://t.co/M4hwCtSqgP

— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) November 23, 2020

“Kemudian yang berkaitan dengan masalah libur, cuti bersama akhir tahun termasuk libur pengganti cuti bersama hari raya Idul Fitri. Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan dan beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, red) dengan kementerian dan lembaga terkait terutama berkaitan masalah libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idul Fitri,” jelas Muhadjir.

Pilkada Jangan Sampai Timbulkan Gelombang Kedua Penyebaran Virus Corona

Hal lainnya yang disoroti Jokowi adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan berlangsung tidak lama lagi. Ia menginstruksikan agar Kementerian Dalam Negeri, Kapolri dan Satgas Penanganan COVID-19 di daerah mengawasi penerapan protokol kesehatan secara ketat. Ia tidak ingin perhelatan pesta demokrasi ini malah menimbulkan gelombang kedua perebakan wabah di tanah air.

“Proses Pilkada ini tinggal kurang lebih dua minggu lagi agar ini juga tidak mengganggu pekerjaan besar kita yaitu menyelesaikan Covid dan ekonomi. Tegakkan aturan kemudian terus disiplin protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat terutama Nanti pada saat hari pencoblosan dan tentu saja di saat-saat kampanye-kampanye terakhir ini,” jelas Jokowi.

Saya minta kepada Mendagri, Kapolri, dan Satgas di setiap daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses Pilkada serentak, dua minggu lagi. Protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat. Terutama pada hari pencoblosan, dan di saat kampanye-kampanye terakhir sekarang ini. pic.twitter.com/hTlNf8JQok

— Joko Widodo (@jokowi) November 23, 2020

Dalam kesempatan ini Jokowi pun kembali mengingatkan para kepala daerah, dan juga aparat keamanan untuk tidak segan-segan menindak siapapun yang melanggar protokol kesehatan. Ia tidak ingin lagi mendengar laporan mengenai adanya kerumunan banyak orang pada masa pandemi.

“Saya minta sekali lagi Komite, Satgas, para Gubernur untuk tetap waspada. Jadi strategi yang sejak awal kita sampaikan rem dan gas itu betul-betul diatur betul, jangan sampai kendor dan juga memunculkan, risiko memunculkan gelombang yang kedua ini yang bisa membuat kita mundur lagi karena itu langkah-langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol harus dilakukan dengan ketegasan. Lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin,” kata Jokowi.(RZ/WK )****

Memangkas Birokrasi, tak sekadar dibaca tapi juga dieksekusi sehingga hasilnya nyata.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )---- Memangkas Birokrasi, tak sekadar dibaca tapi juga dieksekusi sehingga hasilnya nyata.

Negara bertindak tegas bukan berarti membunuh demokrasi, karena pada hakikatnya tidak boleh ada kelompok yang lebih negara dari negara itu sendiri.

Indonesia wajib berjalan dengan rasa aman tanpa intimidasi dari kelompok tertentu.

Indonesia wajib sejuk, tanpa ceramah yang mengujar kebencian kepada siapapun. (RZ/WK )***

Pilwakot Semarang 2020. Kompol Eko Mulai Petakan Titik Rawan Pemilu di Kecamatan Tugu Semarang.

Foto : Kapolsek Tugu Kompol Eko bersama Camat Tugu meninjau kesiapan gudang logistik di wilayah Kecamatan Tugu, Kota Semarang. 

Semarang, ( INDENPERS-MEDIA )-----Polsek Tugu mulai memetakan kerawanan wilayah menjelang Pilwakot Semarang 2020.

Hal ini menyusul dimulainya distribusi logistik pemilu dari KPU Kota Semarang ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Kapolsek Tugu Kompol Eko Kurniawan mengatakan, di wilayah Tugu terdapat 69 TPS yang bakal menyelenggarakan pemilihan.

Dari 69 TPS itu nanti akan dipilah berdasarkan tingkat kerawanan.

"Kategori tingkat kerawanan itu nantinya berpengaruh pada jumlah personil kepolisian dan Linmas yang berjaga di TPS tersebut. Hal itu sesuai dengan intruksi dari pimpinan," ujarnya belum lama ini.

Di sisi lain, Kapolsek menyebut pihaknya juga akan memantau jalannya pemilu agar sesuai dengan protokol kesehatan.

Di antaranya pengaturan kedatangan pemilih, larangan berdekatan, tidak bersalaman, mencuci tangan.

Penggunaan masker, tersedianya sarung tangan plastik di TPS untuk para pemilih.

Petugas TPS harus menggunakan pelindung wajah, dan disediakan masker ganti.

"Dengan penerapan protokol kesehatan ketat, diharapkan pemilu berjalan lancar aman dan sehat," bebernya.(RZ/WK/ Slamet Riyadi)****

Prabowo Ditelpon Pentagon AS, Ada Apa Nih?

Jakarta, (INDENPERS-MEDIA )-----Pejabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Christopher Miller melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Hal ini terungkap dalam pernyataan resminya yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan AS, belum lama ini.

Lalu apa isi percakapan itu?

Awas 'Kegilaan Terakhir' Trump ke China di Laut China Selatan

Percakapan dengan pejabat kepala Pentagon tersebut membahas prioritas pertahanan bilateral. Kedua pemimpin disebut berbagi keinginan untuk meningkatkan keterlibatan pertahanan antara Indonesia dan AS.

Kedua belah pihak mencatat pentingnya pertukaran militer dan berkomitmen untuk memperkuat kesempatan pendidikan dan pelatihan antara kedua negara. Dalam pembicaraan tersebut, Prabowo juga membahas pengadaan pertahanan AS yang akan mendukung modernisasi pertahanan Indonesia.

Sebelumnya, tepatnya pada Oktober 2020, Prabowo datang khusus ke AS. Dikutip dalam laman resmi Kementerian Pertahanan AS, dalam pertemuan tersebut RI dan AS membahas mengenai keamanan kawasan, prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan.

Menhan AS, yang kala itu masih dijabat oleh Mark T. Esper, mengungkapkan mengenai pentingnya menegakkan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan profesionalisasi saat kedua negara memperluas keterlibatan mereka.

Sedangkan Prabowo menyampaikan pentingnya keterlibatan militer di semua tingkatan, dan menyampaikan apresiasi atas dukungan Amerika Serikat untuk modernisasi pertahanan Indonesia.

Keduanya pun menyampaikan harapan untuk meningkatkan kegiatan military-to-military bilateral dan bekerja sama dalam keamanan maritim. Tak hanya itu, kedua menteri juga menandatangani Memorandum of Intent (MoI) untuk upaya memulai kembali Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency.

Hal ini dilakukan untuk memulai kembali pekerjaan AS di Amerika untuk menemukan kembali personel AS yang hilang di Indonesia saat Perang Dunia II.

Sebagaimana diketahui AS kini sedang tegang dengan China. Beberapa pekan lalu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahkan datang langsung ke Indonesia untuk membahas soal kebebasan navigasi di perairan Indo-Asia Pasifik.(RZ/WK )***

KTT G-20 .Xi Jinping, Putin hingga Jokowi Bahas Corona, Apa Isinya?.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-------Para pemimpin dunia menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang diselenggarakan secara virtual baru-baru ini dengan tuan rumah gelaran ini yakni Arab Saudi.

KTT ini akan fokus pada perlindungan kehidupan dan pemulihan pembangunan dengan mengatasi kerentanan yang muncul selama pandemi dan dengan menetapkan pondasi untuk masa depan yang lebih baik.

Pertemuan ini digelar saat lebih dari 57 juta orang telah terinfeksi dan lebih dari 1,3 juta telah meninggal karena virus corona di seluruh dunia selama pandemi. Para pemimpin global pun berjuang untuk menghasilkan tanggapan yang terkoordinasi.

Beberapa pemimpin G-20 menyerukan distribusi yang adil dari vaksin Covid-19 dan untuk memperkuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan yang memimpin dalam memerangi pandemi dan mengoordinasikan cara mendistribusikan vaksin ke seluruh dunia.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak kerja sama internasional dalam menyediakan vaksin untuk semua orang dan membangun sistem yang memungkinkan dosis pertama vaksin diarahkan ke negara-negara kurang berkembang.

Adapun Kanselir Jerman Angela Merkel menyerukan pendanaan yang lebih baik.

"Untuk mengalahkan pandemi, setiap negara perlu memiliki akses dan mampu membeli vaksin," kata Merkel pada acara G-20 tersebut, 

"Kami membutuhkan pendanaan yang dapat diandalkan, kerja sama yang lebih baik, kemandirian yang lebih besar."

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada para pemimpin bahwa Rusia siap untuk mendistribusikan vaksin virus korona Sputnik V ke negara lain dan sedang mengerjakan vaksin kedua dan ketiga.

Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa China siap untuk meningkatkan pengembangan dan distribusi vaksin global. China saat ini memiliki lima kandidat vaksin yang menjalani uji coba Fase III.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), baru-baru ini, juga menghadiri KTT G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Di hari pertama KTT G20 ini Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi usai KTT menyampaikan, di dalam pertemuan, Jokowi mengatakan bahwa dunia saat ini melihat dan menanti pertemuan para pemimpin negara G20 ini yang diharapkan dapat membawa dunia keluar dari krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Dunia menanti kepemimpinan G20 untuk keluar dari krisis kesehatan dan untuk keluar dari keterpurukan ekonomi," ujar Menlu mengutip pernyataan Presiden, dilansir Setkab.

Presiden, ujar Menlu, menyampaikan dua hal yang harus menjadi fokus G20 saat ini.

Pertama, pentingnya pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Presiden mengatakan bahwa dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat dan vaksin adalah salah satu amunisinya.

"Vaksin harus dapat diakses dan tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali. Komitmen politik negara G20 sangat diperlukan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan," kutip Menlu.(RZ/WK)***

Dalam KTT APEC, Jokowi Sebut Fondasi Kebersamaan Melemah.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan, Presiden Joko Widodo menyebut fondasi kebersamaan dalam Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) cenderung melemah.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

"Presiden secara jujur mengatakan bahwa fondasi kebersamaan yang telah dibangun di masa lalu cenderung melemah. Tahun lalu KTT APEC tidak dapat mencapai kesepakatan," kata Retno.

Retno mengatakan, pada KTT APEC kali ini dibahas dua agenda utama yakni kerja sama penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi di kawasan serta pembahasan visi APEC pasca-2020.

Bagi Indonesia, KTT APEC ini menjadi sangat penting lantaran diselenggarakan di tengah situasi pandemi yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia serta penajaman rivalitas di antara negara-negara besar.

Pertemuan ini juga dinilai krusial mengingat tahun 2020 merupakan tenggat dari komitmen Bogor Goals yang menjadi kesepakatan APEC tahun 1994.

Pada KTT tahun ini, ada sejumlah isu yang berhasil dimasukkan Indonesia, di antaranya mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, mendorong pembangunan konektivitas, hingga mendorong pemberdayaan UMKM dan perempuan dalam ekonomi digital.

Isu lainnya yakni mengarusutamakan kepentingan Indonesia di bidang investasi, akses perdagangan, dan pengembangan kapasitas sebagaimana yang tercantum dalam Bogor Goals Tahun 1994.

Menurut Jokowi, kesepakatan yang telah dicapai APEC pada 1994 masih sangat relevan hingga saat ini. Oleh karenanya, kini saatnya APEC membangun kembali komitmen persatuan.

"Presiden di dalam pertemuan juga menyampaikan saatnya APEC membangun kembali komitmen kuat yang dilakukan pada tahun 1994 di Bogor dalam merajut visi APEC pasca-2020," ujar Retno.

Dalam KTT, presiden juga menyampaikan 3 hal yang berkaitan dengan kontraksi ekonomi akibat pandemi.

Pertama, pentingnya merajut kembali kepercayaan strategis (strategic trust) visi APEC pasca-2020 untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan. Kedua, reaktivasi pertumbuhan perekonomian APEC.

Menurut Retno, Jokowi mengharapkan ekonomi tumbuh positif di tahun 2021. Oleh karenanya, hal ini harus diupayakan mulai dari sekarang, misalnya melalui dorongan perjalanan bisnis yang esensial serta optimalisasi APEC business travel card yang disesuaikan dengan protokol kesehatan.

Rantai pasok konektivitas dan digitalisasi ekonomi juga harus diperkuat untuk mendorong upaya ini.

"Dan yang ketiga, presiden menekankan pentingnya reformasi struktural dan multilateralisme harus terus didorong," kata Retno.( RZ/WK )****

Pentagon Telpon Prabowo, Apa Saja yang Dibahas?.

 

Foto: Peretemuan Menteri Pertahanan AS, Dr. Mark T. Esper bertemu dengan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, di Pentagon, Washington, D.C., Amerika Serikat, (Dok. Kemhan)

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Pejabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Christoper Miller secara khusus menghubungi Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo melalui sambungan telepon, baru-baru ini.

Hal tersebut terungkap dari pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan AS. Pembicaraan kedua belah pihak terkait dengan kerja sama bilateral dengan prioritas pertahanan.

Kedua pemimpin berbagi keinginan untuk meningkatkan keterlibatan pertahanan antara Indonesia dan AS.

"Melanjutkan pembicaraan sebelumnya dengan Menhan Mark Esper yang lalu," kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar baru-baru ini.

Dahnil sekaligus mengonfirmasi bahwa pemberhentian Mark Esper beberapa waktu lalu akan mempengaruhi kerja sama pertahanan dengan AS. Komitmen AS dan Indonesia untuk bekerja sama di bidang tersebut tetap terjaga.

Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan AS, kedua belah pihak mencatat pentingnya pertukaran militer dan berkomitmen untuk memperkuat kesempatan pendidikan dan pelatihan antara kedua negara.

Dalam pembicaraan tersebut, Prabowo juga membahas pengadaan pertahanan AS yang akan mendukung modernisasi pertahanan Indonesia.

Sebelumnya, tepatnya pada Oktober 2020, Prabowo datang khusus ke AS. Dikutip dalam laman resmi Kementerian Pertahanan AS, dalam pertemuan tersebut RI dan AS membahas mengenai keamanan kawasan, prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan.

Menhan AS, yang kala itu masih dijabat oleh Mark T. Esper, mengungkapkan mengenai pentingnya menegakkan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan profesionalisasi saat kedua negara memperluas keterlibatan mereka.

Sedangkan Prabowo menyampaikan pentingnya keterlibatan militer di semua tingkatan, dan menyampaikan apresiasi atas dukungan Amerika Serikat untuk modernisasi pertahanan Indonesia.

Keduanya pun menyampaikan harapan untuk meningkatkan kegiatan military-to-military bilateral dan bekerja sama dalam keamanan maritim.

Tak hanya itu, kedua menteri juga menandatangani Memorandum of Intent (MoI) untuk upaya memulai kembali Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency.

Hal ini dilakukan untuk memulai kembali pekerjaan AS di Amerika untuk menemukan kembali personel AS yang hilang di Indonesia saat Perang Dunia II.

Sebagaimana diketahui AS kini sedang tegang dengan China. Beberapa pekan lalu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahkan datang langsung ke Indonesia untuk membahas soal kebebasan navigasi di perairan Indo-Asia Pasifik.(RZ/WK )***

Pangdam Beraksi, Istana Langsung Ngegas: Jokowi Tak Instruksikan Bungkus FPI.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahralc Adian, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak pernah memerintahkan pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) yang merupakan besutan Habib Rizieq Shihab. 

 "Tidak ada (Presiden atau Moeldoko instruksikan FPI dibubarkan)," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, baru-baru ini.

 Hal tersebut dikatakan untuk merespons pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menyebut FPI bisa dibubarkan jika tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, ia mengatakan bahwa proses penegakan hukum tetap harus dilakukan jika ormas tersebut melakukan pelanggaran. 

 Sambungnya, aksi-aksi pelanggaran yang biasa dilakukan ormas seperti melakukan persekusi, aksi sweeping, dan main hakim sendiri.

 "Yang ada adalah proses penegakan hukum. Artinya, kalau ada yang melanggar, melakukan persekusi, sweeping, main hukum sendiri tentu ada hukum yang akan dikenakan," ucapnya. 

 Tak hanya itu, ia juga menuturkan bahwa penegakan hukum merupakan ranah aparat kepolisian. Namun, aparat TNI dapat diperbantukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban suatu wilayah. 

 "Saya juga mengatakan bahwa FPI itu ranahnya adalah ranah penegakan hukum, tapi TNI bisa di-BKO-kan bila dirasa perlu. TNI kan sifatnya membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban satu wilayah tertentu," tutur Donny. 

 Ia juga menuturkan, aparat keamanan seperti TNI dan Polri sudah disumpah untuk menjaga keutuhan NKRI. Namun, jika ada ormas yang ingin menggangu perdamaian dan persatuan Indonesia maka TNI atau Polri harus bertindak. ( RZ/WK )***

Presiden Kembali Minta 'Gas-Rem' Seimbang.

Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Presiden Joko Widodo kembali menegaskan keseimbangan antara “gas dan rem” sebagaimana yang berkali-kali disampaikan di masa Pandemi Covid-19 harus betul-betul dilakukan.

“Sering saya sampaikan, gas dan rem ini harus betul-betul kita kendalikan, kelola, dan manage dengan baik,” kata Presiden saat membuka Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 lewat konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Dari sisi penanganan pandemi kata Presiden, perlu disyukuri bahwa semakin hari kondisi kasus aktif di Indonesia menjadi semakin baik. Berdasarkan data terbaru, per hari ini rata-rata kasus aktif Indonesia berada di angka 12,73% yang sudah jauh lebih baik dari rata-rata kasus aktif dunia di angka 27,97%.

Demikian halnya dengan rata-rata kesembuhan Indonesia yang kini berada di angka 84,02%, juga lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan untuk dunia di angka 69,62%.

“Hal seperti inilah yang harus kita jaga dan terus kita perbaiki agar ke depan angka-angka itu lebih baik lagi,” tuturnya.

Adapun dalam hal pemulihan ekonomi, Kepala Negara sekali lagi menegaskan bahwa hal yang paling dibutuhkan saat ini ialah memperbanyak peredaran uang di masyarakat untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka belanja pemerintah harus dipercepat secara maksimal menjelang akhir tahun ini.

“Saat ini memang yang paling banyak diharapkan adalah berasal dari konsumsi dan belanja pemerintah,” kata Presiden.

Untuk diketahui, pada kuartal kedua tahun ini, konsumsi dan belanja pemerintah tumbuh negatif hingga minus 6,90 persen. Namun, pada kuartal ketiga, belanja pemerintah tumbuh positif yang memicu bergeraknya roda perekonomian nasional.

“Itulah yang men-trigger pertumbuhan ekonomi kita. Di kuartal kedua di angka 5,32% minus, tetapi di kuartal ketiga masuk ke tren positif di angka minus 3,49%. Ini yang terus kita perbaiki,” ucapnya.(RZ/WK)**

Kabar Baik Sri Mulyani, Giliran Saham Rokok Siap 'Meledak'.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )------Harga saham rokok diprediksi siap bergerak liar pada perdagangan hari ini, Kamis (19/11/2020) setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan sinyal tidak akan menaikkan cukai rokok pada 2021. Pemerintah tampaknya mempertimbangkan banyak aspek karena kondisi pandemi covid-19.

Kabar tersebut akan berdampak pada saham-saham produsen rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada perdagangan kemarin, baru-baru ini, harga saham-saham rokok tercatat menguat. 

Saham PT Gudang Garam Tbk (GGRM) tercatat naik 1,06% ke harga Rp 42.425/unit. Lalu saham PT Bentoel International Tbk (RMBA) menguat 0,55% ke harga Rp 368/unit. 

Namun saham PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) terkoreksi 1% menjadi Rp 1.485/unit dan saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) terkoreksi 0,92% ke harga Rp 540/unit. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyoal soal kebijakan cukai rokok. Menkeu menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan banyak hal agar tetap seimbang. Meski demikian selalu saja ada pihak yang pro dan kontra.

Salah satunya terkait tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun depan yang saat ini masih disusun. Ia mengatakan, untuk kebijakan tersebut akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak dan mempertimbangkan semua aspek.

Namun, tetap saja akan ada pihak yang tidak menyetujuinya. Ia menceritakan salah satu bentuk protes yang dilakukan adalah demonstrasi.

"Ada demo dari para buruh rokok, mereka datang ke Monas ingin bertemu bapak Presiden, kemudian ada petani juga demo minta supaya nggak naik. Jadi bayangkan di satu sisi demo minta nggak naik, satu sisi ada yang minta naik tinggi banget," ujarnya di webinar virtual, Rabu (18/11/2020).

Menurutnya, mencari titik seimbang antara dua hal tersebutlah yang sedang dilakukan Kementerian Keuangan. Ia ingin agar tarif cukai rokok ini tidak merugikan atau menguntungkan segelintir pihak saja.

"Kita coba seimbangkan saja, berarti tidak ada satupun merasa dia paling menang. Jadi kita akan terus melakukan kajian," jelasnya.

Bendahara negara ini menjelaskan, setidaknya ada lima pertimbangan yang dilakukan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan cukai rokok ini. Mulai dari kesehatan, tenaga kerja, petani tembakau, rokok ilegal dan penerimaan negara.

Ia berharap tidak ada kenaikan signifikan untuk rokok ilegal karena kenaikan tarif akan membuat harga rokok di pasaran semakin tinggi.

"Ada manusia yang punya insentif membuat rokok ilegal, makin tinggi harganya makin senang dia bikin rokok ilegal, karena bedanya antara market price dengan ilegal itu akan sangat besar," kata dia.

Oleh karenanya, saat ini semua pertimbangan itu tengah disatukan agar mencapai satu kebijakan yang baik bagi semua pihak.

"Jadi kita akan seimbangkan diantara itu. Nanti akan kita keluarkan pada waktunya dan itu tujuannya adalah untuk bisa mencapai tujuan paling optimal dalam obyektif cukup banyak tadi," tegasnya.(RZ/WK)***

Gubernur Ganjar Pranowo bersama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi saat mengunjungi kediaman rumah Habib Luthfi.

Pekalongan, ( INDENPERS-MEDIA )----Mendagri Tito Karnavian menerbikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 hun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.

Gubernur Ganjar Pranowo bersama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi saat mengunjungi kediaman rumah Habib Luthfi. (Tribun Jateng/Indra Dwi Purnomo)

Dalam instruksi tersebut terdapat sanksi, bagi kepala daerah berupa pencopotan jika melanggar aturan protokol kesehatan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, terkait instruksi yang disampaikan Mendagri itu pihaknya sangat setuju.

"Saya setuju, intruksi yang disampaikan Mendagri," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai mengunjungi kediaman Habib Luthfi bin Yahya di Kota Pekalongan, Kamis (19/11/2020) sore.

Menurutnya, intruksi tersebut sebagai peringatan agar pemimpin daerah agar lebih memperhatikan warga dalam mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

"Intruksi ini agar kepala daerah serius tangani pandemi Covid-19," ujarnya.

Pihaknya menambahkan, terkait kunjungan ke rumah Habib Luthfi dalam rangka bersilaturahmi.

"Kami bersama Kapolda, Danrem, Wali Kota dan pejabat yang lain datang ke rumah Abah (Habib Luthfi) ingin bersilaturahmi.

"Selain itu, kita akan bersama-sama kompak dalam menangani pandemi Covid-19 dan merajut kembali nilai-nilai kebangsaan," tambahnya. (RZ/WK)***

Perintah Terbaru Kapolri Jenderal Idham Azis, Anggota Polri Wajib Tahu.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram nomor: ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020.

Telegram Kapolri ini berisi pedoman penegakkan hukum terhadap terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Betul, STR (surat telegram rahasia) terkait penegakkan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka menjaga keselamatan rakyat dari bahaya COVID-19," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo saat dihubungi di Jakarta, baru-baru ini, terkait telegram tersebut

Dalam surat telegram tersebut, Kapolri Idham Azis memaparkan data tentang masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia.

Hal tersebut terjadi karena tingkat kedisiplinan masyarakat masih belum sesuai harapan dalam mematuhi protokol kesehatan.

"Karena begitu besar angka yang terkonfirmasi positif maupun yang meninggal," katanya.

Kapolri Jenderal Idham Azis menekankan pada upaya memperkuat dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui sinergi bersama TNI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, kementerian/lembaga untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan serta mendampingi aparatur daerah dalam menegakkan disiplin dan menerapkan sanksi.

Kapolri juga meminta jajarannya menegakkan hukum secara tegas jika ada upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas.

"Oleh karena itu aparat harus melaksanakan STR dengan tegas dan ada konsekuensi sanksi bagi yang tidak melaksanakan STR. Ini sudah menjadi kebijakan pimpinan Polri dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tegas demi keselamatan jiwa masyarakat," tutur Sigit

Bagi jajaran Polri yang tidak mampu melaksanakan penegakkan hukum secara tegas, maka pihaknya akan melakukan evaluasi dan diberikan sanksi.

Selain penegakkan hukum, Kapolri juga meminta jajaran Polri untuk menjadi teladan bagi masyarakat dengan selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dalam kehidupan sehari-hari serta membina untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19 dengan memanfaatkan sarana, teknologi informasi.

Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mewakili Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. ( RZ/WK )***

Ma'ruf AmiN: Vaksin yang Digunakan RI Punya Label Halal.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan vaksin Covid-19 yang nantinya akan digunakan sudah memiliki label halal. Artinya, masyarakat tidak perlu cemas terhadap penggunaan vaksin ke depan.

Hal tersebut dikemukakan Ma'ruf Amin saat meninjau simulasi vaksin Covid-19 yang diselenggarakan di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kamis (19/11/2020).

"Vaksin dulu, halal itu atau boleh dipakai itu kan setelah ada vaksinnya," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan vaksinasi terhadap masyarakat akan tetap melalui tahapan pemeriksaan dari tim yang terdiri dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"itu sudah ada tim bersama dari BPOM juga dari MUI. Sekarang nanti menjelang vaksinasi itu harus terlebih dahulu keluar [izinnya]," jelasnya.

Ma'ruf menegaskan sebagian vaksin akan diberikan secara cuma-cuma, dan sebagian lainnya secara mandiri. "Pak Terawan akan menjelaskan teknis berapa jumlah yang akan divaksin," katanya.(RZ/WK)***

Kapolri Jenderal Idham Azis Blak Blakan Alasan Mutasi Besar-Besaran di Tubuh Polri.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis melakukan rotasi dan juga mutasi besar-besaran terhadap perwira tinggi (Pati) serta perwira menengah (Pamen) Polri.

Mutasitertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/3222/XI/KEP/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Polri. 

Telegram diteken Asisten SDM Polri atas nama Kapolri, Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan. 

Mutasi kali ini melibatkan 628 personel. 

Rinciannya 31 orang dalam rangka pensiun, 61 orang telah selesai penugasan khusus di luar Polri, 319 orang masuk pendidikan, 200 orang mutasi rutin atau pindah satuan dan 17 orang lainnya persiapan pensiun.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis melalui Asisten SDM Polri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan mengungkapkan mutasi kali ini dilakukan untuk beberapa kepentingan. 

Dalam rangka sekolah, pensiun, kemudian ditarik dari penugasan khusus di kementerian untuk dimasukan ke dalam organisasi. 

Ada juga yang naik pangkat dari kombes ke bintang satu serta bintang satu ke bintang dua.

"Ini adalah perombakan besar-besaran yang dilakukan Bapak Kapolri. Beliau ingin merubah struktur atau kebiasaan yang selama ini berjalan. Jadi sekarang istilahnya semua anggota Polri diberdayakan tidak ada istilah polisi nganggur," kata Sutrisno, baru-baru ini.

Dia mengatakan, perombakan personel ini merupakan salah satu program Kapolri untuk membenahi intenal Polri. 

Intinya SDM Polri bertekad agar semua personel Polri mengabdi secara optimal.

"Biasanya setelah lulus sekolah para kombes harus menunggu 1 hingga 2 tahun untuk dapat job. Sekarang tidak lagi. Mereka yang lulus sekolah langsung diberi job," ungkap Sutrisno.

Lebih jauh jenderal bintang dua itu mengungkapkan bahwa mutasi kali ini adalah penguatan Polri yang profesional, modern dan terpecaya (Promoter). 

"Ini merupakan implementasi satu dari tujuh program prioritas Kapolri dalam mewujudkan SDM unggul," tandas Sutrisno.(RZ/WK)****

Banjir 1,6 Meter Landa Perum Delta Asri II Mijen Semarang, 150 Rumah Tergenang.

Semarang, ( INDENPERS-MEDIA )-----Hujan lebat yang melanda Kota Semarang pada Kamis (19/1/2020) sejak petang hingga malam menyebabkan banjir di sejumlah tempat. Satu di antara yang terparah yakni di RW 5 Perum Delta Asri II, Cangkiran, Mijen.

Dari pantauan di lokasi, arus banjir bersama lumpur menggenangi seluruh kawasan perumahan ini. Barang-barang di sebagian besar rumah hanyut dan berserakan.

Situasi gelap gulita lantaran listrik di kawasan ini mati. Dari penuturan Ketua RW setempat, Wahyu, sebanyak sekitar 150 rumah telah tergenang air.

“Tinggi air sempat setinggi hingga 1.6 meter. Ini diduga pertemuan dari tiga aliran sungai yang deras dan tanggul yang ada tak cukup menahan arus. Selain itu, kawasan ini termasuk cekungan karena lebih rendah dari dataran lain sehingga air lebih mudah tergenang,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya masih belum bisa mendata atau menyisir kerugian material. Namun ia tidak korban dalam kejadian ini.

Anggota Polisi, TNI, Camat, anggota BPBD bersama relawan membantu melakukan pertolongan dan penanganan.

Kapolsek Mijen AKP Ady Pratikto yang berada di lokasi mengatakan bahwa ia mengerahkan seluruh personel di Polsek Mijen untuk melakukan penanganan terutama pengamanan.

“Akan ada yang berjaga sampai pagi minimal Bhabinkamtibmas agar situasi tetap kondusif. Kami juga berupaya mengantisipasi tindakan kriminal. Karena situasi seperti ini, kami imbau warga untuk bisa menjaga diri beserta barang masing-masing, kenali orang asing yang tiba-tiba bisa masuk. Harapannya tidak ada kejadian pencurian barang milik warga yang berharga,” tegasnya.

Saat ini pukul 22.07 WIB, anggota Polisi, TNI beserta anggota BPBD Kota Semarang masih menyisir lokasi dan mencari tahu tanggul yang jebol dan rumah-rumah warga yang terdampak banjir.(RZ/WK)**

Komisi II DPR Semprot Anies karena Bandingkan Penanganan Massa HRS-Pilkada.

Jakarta, (INDENPERS-MEDIA )----Komisi II DPR meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak berpikir linier soal perbandingan penanganan massa Habib Rizieq Syihab dengan Pilkada serentak 2020. Kedua hal itu dinilai tidak bisa dibandingkan.

"Memang tidak bisa dibandingkan. Makanya, jadi pejabat pemerintah itu kita berharap cara pikirnya jangan linier. Jika dibandingkan dengan Pilkada, di Peraturan KPU sudah dicantumkan tentang larangan berkerumun berikut sanksinya, sudah ada pengawasan dari Bawaslu dan aparat kepolisian," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas, baru-baru ini.

Menurut Yaqut, masih banyak pelanggaran dalam Pilkada meski sudah diawasi dan diatur dalam PKPU. Yaqut pun menyindir soal 'keefektifan' surat berisi ancaman sanksi dari Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara yang dilayangkan kepada pihak Rizieq.

"Itu pun masih saja banyak terjadi pelanggaran. Lha ini hanya surat, yang kita nggak tahu apakah sampai nggak surat tersebut ke yang bersangkutan. Kalau sampai, dibaca nggak surat tersebut? Kan repot kalau yang begini dijadikan standar pencegahan penyebaran COVID," ujarnya.

Yaqut pun mempertanyakan sikap Anies terkait kerumunan di acara Rizieq. Menurutnya, Anies yang biasanya responsif terhadap masalah, justru tidak terlihat dalam menangani kerumunan acara Rizieq.

"Saya senang ketika di beberapa kesempatan, Gubernur Anies menekankan pada inovasi, responsif atas masalah, thinking out of the box, dan sebagainya. Tapi kenapa di kasus kali ini itu tidak muncul?" ucap Yaqut.( RZ/WK)****

Sri Mulyani: Beban Negara Sangat Besar Akibat Covid-19.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Pandemi virus corona atau Covid-19 dinilai memberikan dampak besar, dari krisis kesehatan yang kemudian menular kepada dampak krisis ekonomi. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan beban dalam rangka memulihkan akibat dampak Covid-19 telah mencapai Rp 903,46 triliun. Hal tersebut berasal dari seluruh belanja dan program pemulihan ekonomi.

"Beban pemerintah sangat besar. Tapi, pemerintah tidak menanggung beban itu sendiri. Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia melakukan bersama-sama kombinasi kebijakan fiskal dan moneter," ujar Sri Mulyani, baru-baru ini.



"Bank Indonesia ikut menanggung beban dalam bentuk beban suku bunga, hingga pemerintah tidak perlu membayar suku bunganya," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Sri Mulyani mengatakan, sebanyak Rp 397 triliun sudah dibelanjakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat secara langsung.

Selain itu juga, kata Sri Mulyani sebanyak Rp 505,9 triliun sudah dibelanjakan untuk mendukung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan dunia usaha.

Pun, sampai akhir tahun 2020 ini, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pemerintah masih akan membelanjakan Rp 695,2 triliun dalam rangka memulihkan ekonomi.

Belanja negara juga masih akan terus dilakukan pemerintah, baik yang berasal dari Kementerian/Lembaga, transfer ke daerah, dan juga belanja melalui APBD.

Pada kuartal IV-2020, dari saku APBD masih akan dibelanjakan hingga Rp 470 triliun. Sementara yang berasal dari APBN, masih akan membelanjakan Rp 802,4 triliun.

"Dengan dua hal ini kita berharap pemulihan ekonomi yang sudah kita lihat pada kuartal ketiga akan terus dapat dipertahankan atau bahkan semakin cepat," tutur Sri Mulyani.(RZ/WK )****

Sri Mulyani: Vaksin Jadi Prioritas! .

Foto: Ilustrasi Vaksin

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di bidang kesehatan, pembelian vaksin menjadi prioritas pemerintah.

"Di bidang kesehatan kita mengalokasikan Rp 84,47 triliun, untuk mendukung dari sisi tenaga kesehatan, alat-alat kesehatan. Hingga program vaksinasi merupakan prioritas pemerintah," kata Sri Mulyani, Selasa (18/11/2020) malam.

Untuk diketahui, pemerintah telah melakukan pergeseran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk meredam dampak pandemi covid-19. Termasuk anggaran di bidang kesehatan.

Anggaran program PEN khusus di bidang kesehatan, semula dialokasikan sebesar Rp 87,55 triliun kini menjadi Rp 97,26 triliun.

Dari anggaran dana kesehatan yang dinaikkan jumlahnya tersebut, salah satu kebutuhan yang akan dipenuhi pemerintah, adalah untuk pembiayaan vaksinasi corona, baik untuk pengadaan tahun ini dan untuk di tahun depan.

Dalam paparannya Sri Mulyani pekan lalu di Komisi XI DPR, dia mengatakan cadangan penanganan kesehatan dan vaksin tahun ini telah dianggarkan sebesar Rp 5 triliun. Sementara untuk di tahun depan mencapai Rp 29,23 triliun.

Sehingga total dana yang telah dianggarkan pemerintah untuk pengelolaan vaksin mencapai Rp 34,23 triliun.

"Kita sudah melakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin, baik untuk tahun ini dan tahun depan," ujarnya saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI, Kamis (12/11/2020).

"Kalau kita lihat totalnya mencapai Rp 5 triliun plus Rp 29,23 triliun untuk program vaksinasi tahun depan. Yang ini memang sudah di e-mark, dananya berasal dari Gubernur (Bank Indonesia) yang 0%, ini adalah seluruh pengelola dana di bidang kesehatan," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Sri Mulyani juga merinci, anggaran dana kesehatan lainnya diperuntukan untuk penanganan covid yang mencapai Rp 45,23 triliun. Insentif untuk 300 ribu lebih tenaga kesehatan mencapai Rp 6,63 triliun.

Anggaran kesehatan juga dianggarkan untuk santunan kematian sebesar Rp 60 miliar. Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 4,11 triliun. Gugus Tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 3,49 triliun.

Sampai dengan 9 November 2020, realisasi anggaran kesehatan sudah terserap Rp 34,07 triliun atau 35% dari pagu yang sebesar Rp 97,26 triliun.(RZ/WK)***