Bebersih BUMN, Erick 'Dibeking' Jenderal, BIN, KPK & Politisi.

Jakarta.---------Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir masih terus 'menekan pedal gas' dalam upaya mengefisiensikan perusahaan-perusahaan pelat merah. Mulai dari mengurangi jumlah perusahaan hingga mengganti jajaran komisaris dan direksi perusahaan BUMN dengan sosok yang dinilai cocok mengisi posisi tersebut.
Beberapa perombakan dilakukan mulai dari BUMN kelas kakap hingga perusahaan BUMN kelas menengah. Bahkan dia menegaskan akan memangkas jumlah BUMN dari sekitar 142 menjadi 70-80 BUMN.

Sejak dilantik menjadi menteri pada 23 Oktober 2019, Erick punya gambaran besar untuk melakukan evaluasi direksi BUMN secara keseluruhan.

Meski tak secara langsung namun dia menyuratkan akan ada perombakan direksi perusahaan BUMN, Erick menegaskan peluang tersebut tetap memperhatikan prinsip profesionalisme.

"Sebagai info, dari 142 BUMN sekarang kita bisa tinggal 107, sudah signifikan dan terus kita turunkan. Akan jadi 80-70 ke depannya. Ini tahap 1 sudah dilaksanakan, berikutnya kita coba lakukan tahap selanjutnya. Ini juga kita turunkan klasterisasi. Sudah kita turunkan dari 27 jadi 12, jadi masing masing Wamen [wakil menteri] pegang 6 klaster," kata Erick dalam paparannya kepada Komisi VI DPR RI, baru-baru ini.

Khusus untuk perombakan susunan pengurus BUMN, Erick memilih orang-orang yang dinilai memiliki kualifikasi dan mampu bekerja sama dengannya.

Sosok yang ditunjuknya ini memiliki background beragam, mulai dari jenderal TNI dan Polri, auditor, petinggi Badan Intelijen Negara (BIN), eks Komisi Pemberantasan Korupsi hingga politisi.

Para profesional dan pejabat tinggi ini ditempatkan oleh Erick baik di Kementerian BUMN maupun menjadi komisaris di perusahaan BUMN.

Pada Februari 2020, sosok yang ditunjuk Erick untuk membantunya di kementerian yakni Carlo Brix Tewu. Dia adalah petinggi polisi aktif yang ditarik memperkuat Kementerian BUMN. Inspektor Jenderal (Irjen) Carlo sebelumnya bertugas di Deputi V Bidkor Kamtibmas Kemenkopolhukam.

Carlo didapuk untuk menjadi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, yang tugasnya untuk memetakan permasalahan yang ada di BUMN secara hukum baik dengan eksternal BUMN maupun antar-BUMN. Baru-baru ini dia juga ditunjuk menjadi komisaris di PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, 10 Juni lalu.

"Tugas [Carlo] bagaimana supaya perusahaan BUMN yang punya dispute antar-BUMN sendiri, ada 20an BUMN antar dia sendiri, saling adukan," ujar Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN, kepada wartawan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Kemudian sosok lainnya yang dinilai unik adalah Nawal Nely yang ditempatkan sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko. Sebelumnya dia menjabat sebagai partner di Ernst & Young (EY).

Erick juga mengajak bergabung pejabat dari Kejaksaan Agung, yakni Warih Sadono menjadi Staf Ahli bidang Implementasi Kebijakan Strategis. Sebelumnya Warih merupakan Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Kejaksaan Agung.

Dia juga pernah menjadi Direktur Penuntutan KPK pada 2011, Plt Direktur Penyidikan dan merangkap sebagai Direktur Penuntutan KPK pada 2012, dan Deputi Penindakan KPK sekaligus merangkap sebagai Deputi Penyidikan KPK pada periode 2012 hingga 2015. (RZ/WK )***