Pesan Jokowi Soal Corona di Depan Kepala Daerah se-Jateng saat Video Conference.

Semarang. ( Inden Media )------Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberikan pemaparan kondisi terkini kasus virus corona Covid-19 dan penanganannya kepada Presiden Jokowi di Gedung Gradhika Bakti Praja Kantor Gubernur Jateng, Selasa (30/6/2020).
Pada kunjungan kerja di Jateng ini, Jokowi juga melakukan video conference dengan bupati/ wali kota se-Jateng.
Presiden meminta seluruh kepala daerah di Jateng agar hati-hati sebelum menerapkan tatanan hidup baru atau new normal.

"Saya titip jangan sampai membuka (new normal) tidak melalui tahapan dengan benar," katanya.
Jangan sampai, kata dia, dilonggarkannya aturan dan melaksanakan new normal malah justru terjadi gelombang kedua atau second wave kasus penularan corona.
Ia menegaskan, setiap kebijakan yang diambil harus beerlandaskan data science dan mengikuti saran dari para ahli agar tepat sasaran.
Data science yang dimaksud yakni terkait jumlah persebaran kasus di satu daerah yang berdampak pada pemutusan rantai Covid-19.

Data science memiliki peran penting dalam memprediksi penyebaran wabah Covid-19. Dari data ini bisa mengetahui apakah dengan diterapkannya new normal dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 dan memulihkan ekonomi negara berdasarkan data yang ada.
"New normal jangan dipaksa. Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan tatanan new normal.
Tiga tahapan itu ialah prakondisi, timing, dan prioritas pembukaan sektor," jelasnya.
Setelah new normal diterapkan, Jokowi meminta para kepala daerah untuk rutin memonitor dan mengevaluasinya setiap pekan Jika kasus kembali meningkat, ia meminta tempat-tempat umum kembali ditutup.
"Setiap minggu dievaluasi. Kalau naik, tutup lagi. Harus berani putuskan itu," tandasnya.
( RZ/WK )***

Rangkaian Kunjungan Jokowi Ke Jateng: Dari Semarang, Batang dan Demak Sore Ini.

Semarang. ( Inden Media )-----Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Demak dalam rangkaian kunjungannya di beberapa kota di Jawa Tengah pada Selasa (30/6/2020).
Kunjungannya di Demak kali ini dalam rangka mengunjungi pabrik furniture di kecamatan Sayung yakni PT Saniharto Enggalharjo.
Diketahui bahwa PT Saniharto Enggalharjo merupakan pabrik furniture yang produksinya telah diakui ditingkat internasional.

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020). Dikutip dari siaran pers resmi, Presiden dan rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia sekitar pukul 08.10 WIB. Setibanya di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Kota Semarang, Presiden langsung menuju posko penanganan dan penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Pada beberapa waktu sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga telah mengunjungi pabrik furniture tersebut.

Di Semarang Presiden Jokowi mengecek posko Covid-19 di Jawa Tengah yakni di Gedung Gradhika Bakti Praja Pemprov Jateng.

Selanjutnya Jokowi berpindah mengunjungi Kabupaten Batang yakni di Gringsing untuk meninjau tempat yang rencananya akan dikembangkan menjadi kawasan industri.
Kawasan industri ini merupakan calon tempat relokasi pabrik-pabrik milik asing ke Indonesia.
Selepas dari Batang, Jokowi akan mengunjungi PT Saniharto Enggalharjo yang berada di Sayung Demak.
Di sana ia akan melihat langsung produk hasil karya pabrik tersebut.
Jokowi dijadwalkan akan meninjau pabrik furniture tersebut sekira pukul 16.15 WIB.
Pada pukul 17.00 Jokowi akan bertolak dari Demak menuju Lanumad A Yani untuk melanjutkan perjalanannya ke Jakarta.( RZ/ WK )***

Anev Bersama Wakapolri, Komjen Pol Agus Andrianto: Terus Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan .

Jakarta. ( Inden Media )-----Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan COVID-19, kembali mengingatkan kepada jajaran kepolisian pentingnya sosialisasi dan edukasi dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk disiplin menerapkan dan menaati protokol kesehatan (Prokes).

Hal itu disampaikan Komjen Pol Agus Andrianto saat rapat virtual melalui video conference yang dipimpin Wakapolri dan diikuti para pejabat utama Polri yang terlibat dalam Ops Aman Nusa II, Kasatgas 1-6 Ops Aman Nusa II, serta Kaopsda dari seluruh Indonesia, Selasa, 30 Juni 2020.

Untuk itu, Komjen Pol Agus Andrianto meminta kepada para kepala kepolisian satuan kewilayahan (Kapolda dan Kapolres) untuk terus memasifkan sosialisasi dan edukasi Prokes dalam rangka menuju new normal life atau kebiasaan hidup baru.

"Lakukan sosialisasi dan edukasi secara masif dalam rangka membangun kesadaran masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal yang lebih mudah diterima oleh masyarakat," pesan Komjen Pol Agus Andrianto kepada para Kapolda dan Kapolres.

Komjen Pol Agus Andrianto juga meminta agar para Kapolda dan Kapolres melakukan pengawasan dan pengendalian secara langsung ke lapangan. "Untuk memastikan anggota tergelar secara masif dalam rangka mendisiplinkan masyarakat terutama di pusat-pusat keramaian," terangnya.

Dan yang paling penting, Komjen Pol Agus Andrianto mengingatkan, para Kasatwil juga harus melakukan pengecekan apakah kegiatan sosialisasi-edukasi tersebut benar-benar sudah dipahami masyarakat atau tidak.

"Sebagai contoh, lakukan pengecekan secara random kepada 10 orang. Berapa yang mampu memahami dan mengerti apa itu tatanan hidup baru atau new normal, dan berapa yang tidak mengerti. Kalau persentasenya lebih banyak yang tidak mengerti atau tidak paham, maka perlu dilakukan evaluasi kembali terkait pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang selama ini kita laksanakan," ungkap Komjen Pol Agus Andrianto.

Khusus kepada Kapolres di 57 kota/kabupaten yang masih dalam zona merah, Komjen Pol Agus Andrianto meminta agar meningkatkan koordinasi, kamunikasi, dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder (pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media) untuk membuat terobosan yang extraordinary (tidak biasa-biasa saja) dalam penanganan COVID-19. "Tentunya menyesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerah masing-masing," tambahnya.

"Utamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat serta pemulihan sektor ekonomi nasional," pesan Komjen Pol Agus Andrianto. ( RZ/ WK )***

Danrem 143/HO Ajak Personel Korem Jadi Duta Anti Penyalahgunaan Narkoba.

Kendari. ( Inden Media )----Menyikapi dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Tenggara Komandan Korem 143/HO Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan, S.E., M.B.A., mengajak personel Korem 143/HO menjadi duta-duta anti penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, stop Narkoba karena bisa menghancurkan Negara dan Bangsa Indonesia.

Hal itu diungkapkan Kapenrem 143/HO Mayor Arm Sumarsono dalam rilisnya, baru-baru ini.

Lebih lanjut Danrem menambahkan dalam sambutannya pada  kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Jajaran Korem 143/HO Triwulan II TA. 2020 bertempat di Aula Jend. Sudirman Korem 143/HO Jl. Adb. Silondae, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. TNI AD sebagai bagian garda terdepan dalam pertahanan dan kemananan NKRI memiliki nilai strategis untuk mendukung program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Kegiatan Sosialisasi P4GN sebagai wujud kepedulian jajaran Korem 143/HO terhadap maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Prov. Sultra. Untuk itu saya menekankan tidak ada oknum TNI dan ASN Korem yang terlibat Narkoba, akan sangat mempermalukan citra TNI,. Oleh karena itu, jika ada anggota maupun keluarga yang terbukti positif menyalahgunakan atau bahkan mengedarkan narkoba, pihak kesatuan atau komando tidak akan memberikan keringanan karena yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diancam dengan pemecatan,” tegas Brigjen Jannie.

“Jadilah duta-duta anti penyalahgunaan peredaran Narkoba dan Stop Narkoba,” imbunya..

Pada kesempatan terpisah dr. L.M. Syahriyal (Dokter Umum Rumkit Ismoyo) dalam materi yang dibawakannya mengatakan  Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

“Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum yang berat,” tuturnya.

Untuk diketahui untuk kegiatan dilanjutkan dengan tes urine terhadap prajurit dan PNS Korem 143/HO dengan hasil keseluruhan negatif.
(penrem143? RZ/WK )**

Panglima TNI Terima Penyerahan Jabatan Dankoopssus serta Pimpin Sertijab Kapuskes dan Kasetum.

Puspen TNI.( Inden Media ) Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto S.I.P., menerima penyerahan jabatan Dankoopssus TNI Mayjen TNI Rochadi, serta memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapuskes TNI dari Mayjen TNI dr. Bambang Dwi Hasto, Sp.B., FinaCS., M.Si., kepada Mayjen TNI Dr. dr. Tugas Ratmono, Sp.S., M.A.R.S., M.H., dan Kasetum TNI dari Brigjen TNI Kukuh Surya Sigit Santoso, M.Tr.(Han)., C.Fr.A. kepada Kolonel Inf Rusmili, S.I.P., M.Si., bertempat di Subden Denma Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Penyerahan jabatan Komandan Komando Operasi Khusus (Dankoopssus) TNI serta sertijab  Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI  dan Kepala Sekretariat Umum (Kasetum) TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1193/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.

Dalam acara Sertijab tersebut, Kapuskes TNI dan Kasetum TNI yang baru melakukan penandatanganan pakta integritas dan berita acara serah terima jabatan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI.

Sesuai dengan Surat Perintah Panglima TNI di atas, Mayjen TNI Rochadi akan menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.  Sementara, Mayjen TNI dr. Bambang Dwi Hasto, Sp.B., FinaCS., M.Si., akan menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (Ka RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta.

Mayjen TNI Dr. dr. Tugas Ratmono, Sp.S., M.A.R.S., M.H.,  sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Kapuskesad). Sedangkan Brigjen TNI Kukuh Surya Sigit Santoso, M.Tr.(Han) selanjutnya akan menjabat sebagai Wakil Asisten Personel (Waaspers) Panglima TNI.

Sementara itu, Kolonel Inf Rusmili, S.I.P., M.Si., sebelumnya menjabat sebagai Paban Utama Was Aspas Sahli Bid Hubint Panglima TNI.
(Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman/ RZ/WK )***

PPDB Jateng 2020, Ditemukan Pengisian Data Tak Benar Soal Sertifikat Prestasi di SMAN 5 Semarang.

Semarang. ( Inden Media )------Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah disinyalir terdapat manipulasi data.
Kepala Sekolah SMAN 5 Semarang, Siswanto menyampaikan di sekolah yang dia pimpin ada beberapa orangtua yang melakukan pengisian data yang tidak benar.
"Ya, ada yg mengganti setelah disampaikan data yang tidak benar. Misal, sertifikat prestasi yang harusnya tidak berjenjang tapi diinput berjenjang," ucapnya, baru-baru ini.

Mengenai jumlah pasti berapa orang yang melalukan pengisian data yang tidak benar, Siswanto belum bisa memastikan jumlahnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Jumeri menyampaikan pihaknya menerima banyak laporan aduan adanya ketidakbenaran data yang diisikan pada aplikasi PPDB tahun ini.
"(Ketidakbenaran itu, red) Baik melalui nilai rapor, surat keterangan domisili, kartu keluarga (KK), maupun sertifikat kejuaraan yang dipakai untuk mendaftar," ucap Jumeri.
Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya telah meminta kepala sekolah SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah untuk melakukan validasi data yang diisikan peserta didik di aplikasi PPDB online.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa prihatin dengan banyaknya indikasi penggunaan data aspal alias asli tapi palsu, dalam PPDB tahun ini.

Ganjar memastikan, akan melakukan pencoretan terhadap mereka yang berbuat curang.
Sebagai informasi, pada PPDB 2020-2021 jalur zonasi (berdasarkan jarak sekolah ke kantor kelurahan tempat tinggal) dijatah minimal 50 persen.
Diduga, banyak pendaftar menyiasatinya dengan meminta SKD sebagai pembuktian yang bersangkutan telah tinggal di zona tersebut selama minimal setahun.
Ganjar menyampaikan, sempat menemukan kasus dari orangtua yang ngotot memasukan anaknya menggunakan SKD aspal, asli tapi palsu.

Bahkan, ia menelpon langsung dan mendapati kenyataan yang bersangkutan mengakui perbuatannya.
Ganjar menegaskan, per 25 Juni 2020 pendaftaran PPDB ditutup. Namun, proses verifikasi secara sistem tetap berjalan.
Sistem melakukan sortir terhadap data-data ganda dan mengeliminasinya. Selain itu, seleksi dilakukan oleh sekolah-sekolah, dengan melakukan verifikasi langsung.
“Cara-cara seperti ini adalah bagian yang mengkhawatirkan kalau punya calon siswa yang kurang berintegritas. Ini pasti bukan siswanya tapi orangtuanya. Itulah mengapa pendidikan tanggung jawab orang tua,” jelasnya. (RZ/WK )***

Jokowi Marah! Ancam Reshuffle, Ada Corona tapi Kerja Normal.

Jakarta. ( Inden Media )Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan ancaman perombakan atau reshuffle kabinet secara tiba-tiba di tengah pandemi corona (Covid-19), lantaran jajarannya dianggap masih bekerja dengan 'normal' dalam situasi krisis.
Pernyataan tersebut dikemukakan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020). Pernyatan tersebut diunggah melalui sebuah video yang dipublikasikan oleh Sekretariat Kepresidenan, baru-baru ini.

Saat menyampaikan pidatonya, Jokowi membuka dengan nada yang cukup tinggi. Kepala negara terlihat berang lantaran masih ada 'segelintir' menteri yang bekerja secara biasa-biasa saja dalam situasi sekarang,

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," tegas Jokowi.  Senin (29/6/2020).

"Tindakan-tindakan kita, keputusan kita, kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?," tegasnya.

"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini [harus] extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya. Enggak ada progres yang signifikan, enggak ada," katanya.

Jokowi lantas melontarkan ancaman reshuffle kepada pembantunya yang dianggap masih bekerja begitu-begitu saja dalam situasi krisis.

"Langkah extra ordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintah akan saya buka," katanya.

"Bisa saja, membubarkan lembaaga, bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," tegasnya. (RZ/WK )***

TEC Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga dan Bahaya Narkoba di Kecamatan Palas.

Lampung. ( Inden Media )-----Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra (TEC) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan di Desa Palas Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, baru-baru ini.

Hadir sejumlah Stake Holder, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan Kecamatan Palas dengan tetap menerapkan standar Protokol Kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh dengan thermo gun, menggunakan masker dan cuci tangan sebelum masuk ke lokasi acara.

Dalam kegiatan Sosialisasi Perda Provinsi Lampung tersebut, H. Tony Eka Candra (TEC) mengatakan, Pembangunan Daerah mencakup semua dimensi aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, dibawah Kepememimpinan Gubernur Lampung Ir.H.Arinal Djunaidi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung gencar melakukan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Dihadapan masyarakat Palas H. Tony Eka Candra (TEC) juga mengatakan, Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam mewujudkan, meningkatkan keuletan dan ketangguhan keluarga.

"Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental, spiritual, secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal, menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha," ujar TEC.

Sementara Pemateri lainnya Yakni Drs. Rusfian Effendi, M.IP dalam paparannya mengatakan bahwa Keluarga Berkualitas adalah Keluarga Berketahanan dan menjalankan 8 fungsi Keluarga, yaitu Keluarga-Keluarga yang menerapkan fungsi agama, fungsi budaya dan fungsi sosio-ekonomi. Selain itu, mereka juga menjalankan fungsi cinta kasih, fungsi keamanan, fungsi reproduksi, serta keluarga yang senantiasa menjalankan fungsi-fungsi lingkungan yang sehat tanpa Narkoba.

Ketua Harian DPD GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) Provinsi Lampung inipun merasa prihatin, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran empuk pasar besar peredaran dan perdagangan Narkoba di dunia, hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna yang mencapai 18 ribu orang meninggal dunia sia-sia setiap tahunnya.

Jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah Ganja, Ekstasi dan Sabu, yang menyasar pada kelompok yang awalnya hanya mencoba pakai terutama kelompok Pelajar, Mahasiswa dan kelompok Pekerja usia produktif.

"Pecandu Narkoba tersebut sebagian kecil saja yang dapat pulih kembali kepada kehidupan normal, karena sebagian berakhir idiot dan menjadi beban keluarga, beban masyarakat sekaligus beban negara, bahkan banyak yang menunggu kematiannya," ujar Rusfian.

Oleh sebab itu, Pemerintah sudah menabuh genderang perang untuk mencegah dan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang belakangan ini terus mengalami peningkatan, bahkan penggunanyapun semakin beragam, lintas usia dan lintas profesi.

“Indonesia saat ini sudah bukan lagi Darurat Narkoba, tetapi sudah Bencana Narkoba,” tutup Rusfian.

Terakhir, di sela Kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2018, TEC yang juga Ketua Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi Lampung ini seperti biasa kembali memberikan bingkisan Paket Sembako dari Ketua IIPG (Ikatan Istri Partai Golkar) Provinsi Lampung, Ibu Hj. Riana Sari Arinal, SH, yang diberikan langsung secara simbolis oleh TEC kepada perwakilan masyarakat setempat dalam rangka membantu Pemerintah melawan Covid-19.

"Salam hangat dan salam hormat dari ketua IIPG Ibu Hj. Riana Sari Arinal, SH yang telah menitipkan Bingkisan Paket Sembako untuk diberikan kepada warga Kabupaten Lampung Selatan. Mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah," ujar TEC.

Beliau (Riana Sari Arinal.red) berpesan agar warga masyarakat Lampung Selatan dapat mematuhi anjuran Pemerintah; Untuk tetap berada di rumah, wajib menggunakan masker apabila ada kepentingan yang mendesak di luar rumah, melakukan pembatasan sosial dan menghindari kerumunan (Social Distancing), selalu menjaga jarak aman 1-2 meter dalam berinteraksi (Physical Distancing), selalu mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, serta menjaga kebersihan dan pola hidup sehat guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. ( RZ/WK )***

Jokowi: Saya Jengkel, Masih Banyak Menteri yang Biasa-Biasa Saja Saat Ini.

Jakarta. ( Inden Media )-------Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku jengkel melihat kinerja para menteri yang dinilai masih biasa-biasa saja. Padahal, saat ini negara tengah menghadapi situasi yang tidak normal akibat pandemi virus corona (Covid-19).

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," ujar Jokowi seperti video yang diunggah Sekretariat Presiden, baru-baru ini.

Jokowi meminta para menterinya memiliki perasaan yang sama bahwa saat ini negara dihadapkan pada krisis karena pandemi corona. Dia mengungkapkan Organization of Economic Co-Operation Development (OECD) menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi minus 6-7,6 persen.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Bank Dunia bahwa pertumbuhan ekonomi diprediksi minus hingga 5 persen. Dia pun menekankan bahwa saat ini bukanlah situasi yang normal.

"Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," tutur Jokowi.

Dia menilai kinerja para menteri saat ini masih sama seperti saat pandemi corona belum menyerang. Padahal, seharusnya dibutuhkan strategi dan kebijakan yang luar biasa untuk menghadapi situasi tak normal ini.

"Lha kalau saya lihat Bapak/Ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary," jelas dia.

Jokowi meminta para menterinya tak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang standar dalam situasi krisis saat ini. Bahkan, dia siap membantu mengeluarkan peraturan presiden untuk mempermudah kerja para menteri dalam menangani pandemi corona.

"Kalau mau minta Perppu lagi saya buatin perppu, kalau (peraturan) yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara," ucap Jokowi. ( RZ.WK )***



Istana Sengaja Rilis Video Teguran Jokowi Agar Publik Tahu.

Jakarta. ( Inden Media )--------Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI Bey Triadi Machmudin mengatakan video Presiden Joko Widodo marah dalam sidang kabinet paripurna dirilis agar diketahui publik secara luas. Mulanya, Sidang Kabinet Paripurna itu dihelat tertutup.
Presiden Jokowi marah dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

"Namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik, dan bagus untuk diketahui publik, sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru di-publish hari ini," kata Bey baru-baru ini.

"Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang," kata Bey.

Dalam video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tidak optimal menanggulangi krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19). Nada bicaranya berulang kali meninggi.

"Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan," kata Jokowi.

Dia lalu menegaskan bisa saja melakukan tindakan yang tidak biasa. Misalnya dengan membubarkan suatu lembaga negara mau pun mengganti menteri atau reshuffle kabinet.

"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Kalau suasana ini bapak ibu tidak merasakan itu, sudah artinya tindakan2 yang keras akan saya lakukan," kata Jokowi. ( RZ/WK ) ****

Penyaluran bantuan paket sembako untuk warga miskin di Blora dari alumni Akabri 89.

Blora. ( Inden Media )------Alumni Akabri angkatan 89 membagikan 400 paket sembako untuk warga miskin di Blora yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah.
Warga yang mendapat paket sembako ini merupakan bagian dari mereka yang terdampak Covid-19.
Selain di Blora, kabupaten lain yang juga disasar dalam penyaluran paket sembako yakni Kabupaten Grobogan, Kendal, Demak, dan Rembang.

"Jadi kami mewakili alumni Akabri angkatan 89, diperintahkan oleh Kapolri, untuk membantu meringankan beban kepada warga yang terdampak covid-19," kata Kombes Pol Habib Prawira dalam keterangan tertulisnya.
Akabri 89 ini sendiri terdiri dari Polri, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Mereka menggalang dana dan diwujudkan dalam bentuk paket sembako.

"Di Kabupaten Blora sendiri, kita sediakan sebanyak 400 paket sembako.
Dan ini kami bagikan secara gratis, dengan kupon untuk menhindari kerumunan," imbuhnya.
Dalam pembagianya Alumni Akabri 89 ini, didampinngi Kapolres Blora AKBP Ferry Irawan, Wakapolres Kompol Joko Watoro beserta pejabat utama Polres Blora, Forkompimcam, Dandim 0721/Blora yang diwakili Kasdim Mayor Inf. Budi Leksono.
Wuriah (76) salah seorang penerima bantuan warga Kelurahan Kunden, Kecamatan Kota Blora tak kuasa menahan rasa bahagianya ketika menerima bantuan paket sembako dari alumni Akabri 89.
"Matur nuwun (terima kasih) bantuannya.
Semoga berkah untuk semua," kata Wuriah. ( RZ/WK )***

Pendiv2. ( Inden Media )----Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mayjen TNI Tri Yuniarto, S.AP, M.Si, M.Tr (Han), memimpin pelaksanaan Sertijab (Serah Terima Jabatan) Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB, Danbrigif Raider 9/DY Danbrigif Para Raider 18/SEY, Danmenarmed 1/PY dan penyerahan jabatan Aspers Kasdivif 2 Kostrad, Aster Kasdivif 2 Kostrad, Irutum Divif 2 Kostrad, Waaster Kasdivif 2 Kostrad, Kaajen Divif 2 Kostrad serta Dankikav 8/KSC yang berlangsung di Gedung Sandoyo Madivif 2 Kostrad, Singosari. baru-baru ini.

Serah terima jabatan di lingkungan Divisi Infanteri 2 Kostrad ini merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi, sekaligus regenerasi dan kesinambungan kepemimpinan, dalam rangka mendorong semangat pembaharuan dan penyegaran pemikiran, yang diproyeksikan bagi peningkatan kinerja organisasi, guna menjamin pelaksanaan tugas pokok Divif 2 Kostrad.

Pada kesempatan ini pula, Pangdivif 2 Kostrad turut mengantarkan Letkol Caj Kukuh Qori Irianto memasuki masa purna tugas. Menurutnya, berakhirnya masa dinas bagi seorang prajurit TNI adalah awal pengabdian kepada masyarakat yang lebih luas, kesempatan bersama keluarga lebih banyak, serta lebih fokus menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, bahkan kontribusi seorang pensiunan justru semakin nyata dan diperlukan pada saat terjun dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam sambutannya Pangdivif 2 Kostrad menyampaikan ucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada Kolonel Inf Ade David Siregar, Kolonel Inf Andreas Nanang DP., S.I.P., Kolonel Inf Roynald Sumendap, Kolonel Arm Didik Harmono., S.E., Kolonel Inf Andre Julian S.I.P., M.Sos., Kolonel Inf Erwin S.I.P, Letkol Inf Wilson Napitupulu, S.I.P. dan Letkol Caj Kukuh Qori Irianto atas segala dedikasi, loyalitas dan semangat pengabdian selama berdinas di Satuan Divif 2 Kostrad. “Saya berpesan untuk tetap menjaga hubungan silaturahmi dengan segenap prajurit Divif 2 Kostrad walaupun tidak lagi berdinas di Satuan Divif 2 Kostrad,” tuturnya.

“Selanjutnya kepada pejabat baru, Letkol Inf Doddy Triyo Hadi beserta istri, Kolonel Inf A. Yoyok Pranowo, S.I.P. beserta istri, Kolonel Inf Ahmad Hadi Al Jufri beserta istri, Kolonel Arm Sumanto beserta istri, Kolonel Inf Sunarto beserta istri dan Kapten Kav Dedy Soeharto David, S.S.T (Han) beserta istri, saya mengucapkan selamat bertugas di Divif 2 Kostrad, disertai harapan agar dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tugas tanggung jawab jabatannya. Semoga akan semakin baik, maju, berprestasi dan lebih produktif dalam menciptakan karya-karya terbaik bagi Satuan,” pungkas Pangdivif 2 Kostrad.

Diakhir sambutannya, Pangdivif 2 Kostrad berpesan agar senantiasa memelihara dan memantapkan terus profesionalisme prajurit sehingga selalu siap dan berhasil dalam setiap pelaksanaan tugas yang dipercayakan. Meningkatkan Soliditas, semangat dan moral setiap prajurit agar selalu memiliki kesiapan operasional yang tinggi serta menunjukkan bahwa Divif 2 Kostrad adalah satuan kebanggaan milik bangsa Indonesia, yang keberadaanya selalu dicintai rakyat, disegani kawan dan ditakuti lawan. ( RZ/WK )***

Jokowi Semprot PTPN soal Lahan Perusahaan AS, Ini Lengkapnya!.

Jakarta. ( inden Media )Presiden Joko WIdodo (Jokowi) ternyata menyimpan amarah kepada PTPN IX lantaran tidak memberikan 4.000 hektar lahan untuk perusahaan Amerika Serikat (AS).

Tabir kekesalan kepala negara tersebut diceritakan langsung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, seperti dikutip CNBC Indonesia, Minggu (28/6/2020).

"Pak Presiden marah-marah ini PTPN punya jutaan hektar, minta 4.000 saja ewel. Kita kalah bersaing. Ini kan saling bersaing memberikan service," kata Basuki.

Kemarahan Jokowi bukan tanpa alasan. Pasalnya, 4.000 hektar lahan dari jutaan hektar lahan milik PTPN nantinya akan dimanfaatkan untuk menampung investor Paman Sam yang angkat kaki dari China.

Meskipun Jokowi disebutkan marah atas PTPN, Basuki tidak menjelaskan secara rinci seperti apa kemarahan kepala negara.

"KIta kan bersaingnya dengan Vietnam, Bangladesh, yang gitu-gitu di sana tanah digratiskan. Pak Presiden marah-marah ini PTPN punya jutaan hektar, minta 4.000 saja," katanya.

Jokowi memang berulang kali melontarkan kekecewannya lantaran arus investasi yang masuk ke Indonesia kalah dibandingkan negara lain. Bahkan, banyak perusahaan yang angkat kaki dari China, namun Indonesia bukan menjadi tempat utama.

"Kita siapkan 4.000 hektar di Batang, kawasan industri karena mau ada pindahan dari Tiongkok itu. Yang kemarin kita enggak dapet apa-apa, sekarang kita siapkan 4.000 hektar di Batang, di tanah PTPN IX," kata Basuki. ( RZ/WK ) ***

60,3 Persen Responden Nilai Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran.

Jakarta. ( Inden Media )----Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei mengenai penanganan Covid-19 oleh pemerintah serta dampak politik dan ekonominya. Hasilnya, 60,3 persen responden menilai bantuan sosial (bansos) yang diberikan untuk warga kurang mampu tidak tepat sasaran.

“Mayoritas menilai bantuan sosial yang diberikan untuk warga kurang mampu kurang atau tidak tepat sasaran sama sekali, 60,3 persen,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, baru-baru ini.

Sementara itu, sebanyak 25,6 persen responden menilai distribusi bansos cukup tepat sasaran. Hanya 4,1 persen responden menilai bansos sangat tepat sasaran.

Menanggapi hasil survei, politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait yang turut hadir menjadi pembicara menilai, kendala terbesar distribusi bansos adalah masalah data. Dia mengusulkan sejumlah langkah seperti verifikasi data dari tingkat RT/RW secara berjenjang.

“Dugaan saya, ke depan itu bansos-bansos meningkat. Jadi, perlu kita database buat pegangan. Jadi, harus ada data terbaru dan terus update,” ucap Maruarar. ( RZ/WK )***

Subsidi Tak Tepat Sasaran, Orang Miskin Malah Tak Dapat. Apa Lagi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Jakarta. ( Inden Media )------Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapati penyaluran subsidi energi kepada masyarakat tak tepat sasaran.
Kepala BKF Febrio Kacaribu menjelaskan, ada tiga jenis subsidi energi yang disalurkan kepada masyarakat, yakni subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, subsidi gas elpiji 3 kg, dan subsidi listrik.

Berdasarkan catatan BKF, subsidi yang disalurkan kepada masyarakat saat ini tidak menyasar kepada golongan 40% masyarakat miskin.

"Artinya, orang yang seharusnya mendapatkan, malah tidak mendapatkan [subsidi]. Ini tidak tepat sasaran dan memang terjadi pemborosan," kata Febrio di ruang rapat Banggar DPR, baru-baru ini.

Oleh karena itu, pemerintah memandang, skema penyaluran subsidi energi tidak efisien dan mengakibatkan masalah kurang bayar yang menjadi piutang pemerintah kepada dua BUMN plat merah yang mendapatkan tugas dari pemerintah, yakni PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

Febrio mengatakan dari 40% kelompok masyarakat miskin, hanya 36,4% saja yang bisa menikmati subsidi gas tabung 3 kg. "Ini harus dibenarkan, di-reform segera dan jangan ditunda lagi. Ini harapan kita," jelasnya.

Sementara penyaluran subsidi berbasis orang seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu Indonesia Pintar (KIP), dan bantuan sosiak (bansos) lainnya lebih baik dibandingkan penyaluran subsidi energi yang berbasis barang.

Pmerintah mengusulkan skema penyaluran subsidi energi pada tahun 2021 berbasis orang (by name by address) atau sama seperti program bansos. Langkah pemerintah untuk bisa memberikan subsidi energi by name by address itu disambut baik oleh beberapa anggota Banggar DPR.

Anggota Banggar Fraksi Demokrat Bramantyo Suwondo mengatakan, dirinya setuju dengan strategi pemerintah untuk bisa menyalurkan subsidi energi secara by name by address. Namun pemerintah tetap harus membenahi data penerima manfaatnya terlebih dahulu.

Sementara anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, El Nino Husein juga menyinggung soal ketepatan data penerima manfaat, khususnya 40% yang berada paling bawah. Sehingga penyaluran subsidi energi benar-benar tepat sasaran.

"Yang dimaksud orang miskin 40% berdasarkan data mana? Data keadaan normal puluhan tahun kita perbaiki saja selalu salah sasaran. Berapa tahun diperbaiki untuk buat subsidi BBM, gas, listrik tepat sasaran?" kata El Nino.

Akhirnya penetapan penyaluran subsidi energi untuk 2021 diputuskan, penyaluran akan dijalankan dengan skema by name by address. Sementara permasalahan data penerima manfaat juga harus dibenahi, agar anggaran belanja pada APBN 2021 tidak bengkak.

Rapat pembahasan penyaluran subsidi pun disepakati untuk ditunda dan Banggar DPR memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyiapkan rencana kebijakan penyaluran subsidi tahun 2021 hingga Senin pekan depan.

"Kalau LPG terus menerus terbuka, jebol fiskal kita, jebol keuangan pemerintah. Itu melanggar UU. Kalau barang subsidi dijual terbuka berarti melanggar UU. Harusnya tertutup, by name by address," katanya.

"Dipertimbangkan betul. Kami bukan tidak setuju. Inclusion error itu terjadi. Oleh karenanya saya ingin apa yang kita sampaikan semua, mudah-mudahan kebijakan ini kami tunggu yang responsif seperti yang diharapkan Banggar," jelas Said.

Informasi yang sempat dikumpulkan bahwa BLT tersebut tidak tepat sasaran dan yang sebetulnya dapat akhirnya hanya gigit jari saja. Lebih ironisnya untuk BLT yang sudah meninggal dunia tetap didaftar dapat bantuan. ( RZ/ WK ) ****

Jelang HUT Bhayangkara, Polsek Mijen Bagi Nasi Kotak kepada Para Pekerja Jalanan.

Semarang. (Inden Media )----Polsek Mijen membagikan puluhan nasi kotak kepada para pekerja jalanan di wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang, baru-baru ini.
Pembagian nasi kotak tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Mijen AKP Ady Pratikto yang langsung memberikan kepada tukang ojek online, ojek tradisional, tukang sapu jalan, petugas parkir, dan lainnya.

Menurut Ady, pembagian nasi kotak tersebut semata-mata hanya sebagai bentuk kepedulian dari Polsek Mijen kepada para pekerja jalanan yang harus tetap bekerja keras di masa pandemi ini.
Sekaligus kegiatan itu dalam rangka menyambut hari Bhayangkara ke 74 pada 1 Juli mendatang.
"Tentu kami sangat respek kepada para pekerja jalanan yang bekerja keras penuh totalitas meski di tengah pandemi virus Corona," katanya.

Tidak hanya membagikan nasi kotak, Kapolsek juga mengingatkan kepada para pekerja jalanan untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan di tengah pandemi.
"Kami ingatkan kepada mereka untuk selalu mengenakan masker, rajin cuci tangan, jaga kebersihan sebagai ikhtiar agar jauh dari penyebaran virus Corona," bebernya.
Kapolsek melanjutkan, pihaknya juga turut prihatin atas kondisi saat ini dan berharap masyarakat dapat terbantu oleh pihak kepolisian di tengah pandemi.

“Semoga sumbangsih kami ini bermanfaat untuk warga yang menerimanya dan semoga kami juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat," katanya.
Kapolsek menambahkan, Kepolisian dapat melaksanakan tugas dengan baik tidak lepas dari dukungan masyarakat sehingga polisi perlu dekat dengan masyarakat serta mampu mendekat di hati masyarakat.
"Harapan kami dalam HUT Bhayangkara pada 1 Juli mendatang semoga Polsek Mijen mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat demi terwujudnya kamtibmas kondusif masyarakat produktif," tandasnya.( RZ/WK )****

Kabaharkam Dampingi Kapolri Launching Bakti Sosial Serentak Peringatan Hari Bhayangkara ke-74.

Jakarta. (Iden Media )-----Kapolri, Jenderal Polisi Idham Azis, pimpin upacara peluncuran Bakti Sosial Serentak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-74 di Lapangan Baharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, baru-baru ini

Turut hadir dalam kegiatan ini Kabaharkam Polri sekaligus Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan COVID-19, Komjen Pol Agus Andrianto, serta sejumlah pejabat utama Polri dan beberapa pejabat utama TNI.

"Selaku Pimpinan Polri, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh panitia beserta staf yang terlibat dalam acara Bakti Sosial Serentak ini. Semoga niat baik ini bermanfaat bagi masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 serta menjadi amal ibadah bagi kita sekalian," kata Jenderal Pol Idham Azis mengawali amanatnya.

Menurut Kapolri, momentum rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-74 tahun ini sungguh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Semua masyarakat berada dalam kondisi penuh keprihatinan karena pandemi COVID-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

"Dampak sosial ekonomi maupun keamanan yang timbul akibat pandemi ini perlu kita antisipasi dengan baik. Tema peringatan Hari Bhayangkara ke-74 tahun 2020 ini yaitu 'Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Semakin Produktif', sangat tepat dimaknai bahwa Polri sebagai alat negara yang bertugas memelihara Kamtibmas harus senantiasa hadir untuk masyarakat, terlebih dalam masa sekarang ini," ungkap Jenderal Pol Idham Azis.

Bakti Sosial Serentak yang diluncurkan ini, lanjut Kapolri, adalah salah satu wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19. Bantuan sembako yang diberikan Mabes Polri sebanyak 60.000 paket akan didistribusikan ke berbagai wilayah di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, serta Jawa Tengah. Dan dalam waktu yang bersamaan juga dibagikan secara serentak sebanyak 575.055 paket sembako oleh Polda dan Polres jajaran di seluruh Indonesia.

Selain kegiatan pembagian sembako, Polri juga melaksanakan kegiatan rapid test sebanyak 7.386 orang, kegiatan donor darah yang diikuti oleh 13.454 orang, pembagian masker sebanyak 77.232 buah, serta beberapa kegiatan simpatik lainnya berupa pembagian hand sanitizer, APD, dan face shield dengan sasaran fakir miskin, buruh/karyawan yang di-PHK, panti jompo, panti asuhan, panti sosial, purnawirawan/warakawuri TNI-Polri, tenaga medis, kaum disabilitas, dan beberapa kelompok masyarakat lainnya.

"Saya ingin menekankan bahwa Polri harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita bekerja baik saja belum tentu dinilai baik oleh masyarakat, apalagi tidak bekerja baik. Oleh karena itu, teruslah berbuat kebaikan," pesan Jenderal Pol Idham Azis di akhir amanatnya. ( RZ/WK )****

TEC Hadiri Silaturahmi Pengurus Yayasan Ponpes Modern Madinah.

Lampung. (Inden Media )Ketua Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Modern Madinah Lampung Timur H. Tony Eka Candra (TEC) menghadiri Acara Silaturahmi sekaligus memberikan pengarahan kepada Pengurus Yayasan yang baru serta jajaran Dewan Guru yang dipusatkan di aula Pondok Pesantren setempat, baru-baru ini.

TEC yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung hadir ke Pondok Pesantren yang berada di Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur tersebut, dalam rangka menghadiri Silaturahmi dan Sosialisasi serta perkenalan Pengurus Yayasan Pendidikan Madinah yang baru, pasca Ketua Yayasan yang lama KH. Kurnia Rozali, Lc meninggal dunia beberapa waktu yang lalu.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Madinah yang baru Ust. Jauhari Rozali, S.PdI, Ketua Pondok Pesantren Modern Madinah Drs. H. M.Yamin, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Karibun, M,Pd, Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Rojudin, S.PdI, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Lukmanto, S.Pd, Kepala Sekolah Raudhatul Athfal Eni Ratnaningsih, S.PdI, serta segenap jajaran Dewan Guru dan Staf lainnya.

Dalam kesempatan penuh kekeluargaan tersebut TEC mengaku bangga dengan kemajuan Pondok Pesantren yang didirikan pada Tahun 1985 tersebut, yang terus mengalami banyak perubahan dan kemajuan dalam rangka mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang religius.

"Alhamdulillah saat ini Pondok Pesantren Modern Madinah sudah memiliki Lembaga Pendidikan Raudhatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Kedepan kualitas pendidikan di Ponpes Modern Madinah harus lebih baik dan terus ditingkatkan, dan mampu mendirikan Perguruan Tinggi untuk menampung lulusan Madrasah Aliyah Ponpes Modern Madinah dan lulusan SMA/Sederajat dari masyarakat di wilayah Lampung Timur," ujar TEC.

TEC yang juga Mustasyar PW NU Lampung ini menjelaskan, bahwa di era modernisasi saat ini, Pondok Pesantren menjadi solusi paling tepat untuk menjadi kawah candradimuka dalam mendidik, membentuk dan mencetak generasi anak bangsa yang memiliki karakter yang berakhlakul karimah.

"Insya Allah, jika Pengurus Yayasan dan Pengurus Lembaga Pendidikan yang bernaung dibawahnya bersinergi, maka Lembaga Pendidikan Modern Madinah akan terus berkembang pesat, berdaya saing dan semakin berkualitas," pungkas TEC

Sementara, dalam sambutannya Ketua Yayasan yang baru Ust. Jauhari Rozali, S.PdI menyampaikan, ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada jajaran Pengurus Yayasan dan Lembaga di Lingkungan Pondok Pesantren Modern Madinah yang telah bekerja keras dan terus membantu membesarkan Ponpes Modern Madinah dibawah Kepemimpinan Ketua Yayasan KH. Kurnia Rozali, Lc.

Jauhari yang juga adik Kandung KH. Kurnia Rozali, Lc tersebut berharap, dibawah kepemimpinannya dapat menjadikan Pondok Pesantren Modern Madinah sebagai Lembaga Pendidikan yang  berkualitas dan mampu mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam tujuan dan visi misi Yayasan.( RZ/WK )*****

Ketua DPD Ingatkan Tiga Sektor Prioritas.

Surabaya. ( Inden Media )Tiga sektor ketahanan harus menjadi prioritas pemerintah saat ini, di tengah pandemi Covid-19 dan ancaman resesi global yang sudah nyata di depan mata. Ketiga sektor ketahanan tersebut adalah kesehatan, pangan dan sosial. Demikian dikatakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di depan peserta Rapat Kerja Nasional Virtual PB IKAMI Sulawesi Selatan, Sabtu (27/6/2020).

"Inilah sebenarnya tantangan kita. Itulah mengapa saat saya bertemu Presiden Jokowi dalam rangka konsultasi bulan Februari lalu, saya sudah sampaikan kepada Presiden pentingnya memprioritaskan tiga ketahanan ini di Indonesia di masa pandemi," tegas LaNyalla dalam Orasi Kebangsaan dengan tema "Tantangan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19" itu.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini Indonesia sedang memanggil seluruh stakeholder untuk bersatu padu. Saling bahu membahu dalam menghadapi wabah Covid-19. Bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi dari sisi dampak yang disebabkan oleh pandemi ini. “Termasuk memanggil para mahasiswa dan pelajar, untuk ikut berkiprah dalam menghadapi situasi sulit ini,” tuturnya.

Dalam sebuah pertemuan, tambahnya, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan  ancaman Resesi Global sudah benar-benar nyata dan bukan wacana lagi. Artinya semua negara di dunia ini akan terganggu. Siklus demand, suplay dan produksi dipastikan terganggu.

"Artinya belanja masyarakat akan menurun. Disebabkan dua hal. Satu daya beli yang memang merosot karena naiknya tingkat kemiskinan dan rencana belanja serta investasi yang ditahan oleh kelas menengah dan atas. Akibatnya masyarakat dunia, termasuk Indonesia akan kembali ke teori Maslow," ujarnya.

Menurut LaNyalla, teori Maslow adalah teori tentang hirarki kebutuhan manusia dalam bentuk piramida lima tingkat. Dimana paling dasar adalah kebutuhan basic, yaitu kebutuhan fisiologi atau kebutuhan untuk bisa hidup. Dan untuk bisa hidup, harus ada makanan. Dalam hal ini, maka orang akan berpikir dan bertindak untuk bisa makan terlebih dahulu dan melupakan kebutuhan-kebutuhan yang lain

Untuk itu, maka Indonesia harus berupaya melakukan percepatan dalam meningkatkan ketahanan tiga sektor tersebut. Sebab, kalau ketahanan pangan lemah, lalu rakyat tidak bisa makan, maka bisa dibayangkan kerusakan di sektor ketahanan sosial. Dan hal ini terlihat dari pengurangan ekspor oleh sejumlah negara. Bulan ini, Vietnam dan India sudah menyatakan akan mengurangi ekspor bahan pangan mereka ke negara lain.

"Artinya ada sinyal krisis global akibat Covid ini bisa menjalar ke krisis pangan dunia. Kita harus cepat kembali kepada fitrah republik ini sebagai negara agraris dan maritim. Perkuat sektor Pangan Indonesia. Saatnya kita semua bersatu padu. Saling bahu membahu. Kita bantu pemerintah menemukan arah yang tepat. Kita bantu percepatannya. Skala prioritas pembangunan dalam konteks penanganan dampak wabah ini harus kita kawal," tegasnya.

LaNyalla juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan polemik-polemik yang memicu kegaduhan yang tidak perlu. Karena ketahanan Sosial juga harus diperkuat. Tanpa ketahanan Sosial, tidak mungkin seluruh elemen bangsa bisa bahu membahu untuk membangun ketahanan Pangan dan Kesehatan.

"Terakhir, saya ingin menitipkan pesan kepada adik-adik saya, para mahasiswa dan pelajar yang tergabung di IKAMI Sulsel, bahwa Indonesia butuh Sumber Daya Manusia yang unggul. Tetapi juga yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti. Jangan lupakan adab dan akhlak. Dan saya titip, generasi muda harus bisa bantu pemerintah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa perjuangan belum berakhir. Seluruh elemen masyarakat harus terus mengkampanyekan bagaimana memperketat protab kesehatan, utamanya dengan menggunakan masker untuk proteksi diri, keluarga dan teman-teman.

"Saya di sini, walaupun di dalam mobil saya tetap menggunakan masker, karena bertemu dengan orang daerah. Ini sebagai bukti komitmen kami untuk menjadi contoh bagi masyarakat agar selalu memperhatikan protokol kesehatan," ujarnya.

Andi Sudirman berharap, IKAMI Sulsel akan terus membangun sinergitas dengan pemerintah daerah dan begitu juga sebaliknya, Pemprov Sulsel juga akan berkomitmen untuk mendukung kegiatan IKAMI Sulsel.

Sementara itu, Ketua Umum PB IKAMI Sulsel Rahmat Al Kafi menegaskan bahwa dalam masa pandemi, pemuda dituntut untuk selalu menumbuhkan kreatifitas baru. Karena pandemi menuntut seluruh elemen bangsa untuk mengembangkan kreatifitas yang berbeda, mencari solusi baru dalam mengatasi persoalan yang sedang terjadi karena kondisinya memang tidak sama. (RZ/WK )****

Refleksi Hari Bhayangkara ke-74 Dimata Komjen Pol Agus Andrianto.

Jakarta. (Inden Media )-----Menjelang Hari Bhayangkara ke-74 pada 1 Juli 2020 mendatang, melalui keterangan resminya kepada awak media Sabtu (27/6/2020), Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan refleksinya mengenai pasang-surut kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Sebagai institusi intinya, meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, memerlukan perjuangan dengan bersusah payah dari segenap personelnya di berbagai bidang tugas.

Namun kepercayaan publik terhadap Polri dengan mudah langsung merosot jika personel Polri sedikit saja berbuat salah, hal seperti ini hendaknya menjadi perhatian dari segenap jajaran Polri mulai dari yang bertugas di Mabes, Divisi, Direktorat, satuan kerja wilayah provinsi, kota, kabupaten bahkan hingga ke pelosok nusantara semisal di jajaran Bhayangkara Pembina Desa.

“Kita berbuat baik saja belum tentu masyarakat menerimanya, apalagi kita tidak berbuat baik. Tapi percayalah, kebaikan itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Jadi, lakukan kebaikan saja untuk masyarakat,” ujar Komjen Agus

Menurut Alumni Akabri Kepolisian Tahun 1989 itu, ia menyampaikan refleksinya terutama kepada jajaran Baharkam Polri agar senantiasa berbuat baik, melakukan tugas dengan baik dan benar, tanpa harus ambil pusing atas penilaian masyarakat. Kabaharkam menambahan, polisi dibenci masyarakat itu biasa.

“Karena sering kali polisi hanya diidentifikasi sebagai penegak hukum, kerjanya menangkap orang yang diduga melakukan pelanggaran,”, tutur Komjen Agus.

Namun sebenarnya, sambung Komjen Agus, tugas Polri bukan semata penegakan hukum. Ia mencontohkan badan yang dipimpinnya, yang memiliki tugas utama pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Secara struktur, Baharkam Polri menaungi tiga korps di bawahnya, yakni Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas), Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara), dan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud). Korbinmas bertugas menangani faktor-faktor penyebab gangguan kamtibmas (preemtif). Korsabhara bertanggung jawab atas pencegahan gangguan kamtibmas (preventif), seperti melakukan pengamanan, pengawalan, dan patroli.

Sementara Korpolairud mempunyai tugas membantu operasional Polri, Harkamtibmas di wilayah pesisir, hingga penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi sepanjang 12 mil wilayah laut Indonesia diukur dari garis pantai.

“Baharkam Polri memiliki tugas yang sangat kompleks: preemtif, preventif, dan penegakan hukum. Baharkam Polri dapat dikatakan sebagai miniatur Polri. Yang tidak tertangani oleh tugas Baharkam akhirnya berpotensi menjadi gangguan Kamtibmas,” kata Jenderal Polisi bintang tiga ini.

Contoh lain bahwa tugas Polri tak sebatas penegakan hukum, lanjut Kabaharkam Polri, adalah Operasi Kepolisian Terpusat Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan COVID-19 Tahun 2020 (Opspus Aman Nusa II 2020). Yakni operasi kepolisian yang bertujuan membantu kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19.

Selanjutnya Agus menambahkan, Polri ada beberapa operasi kontinjensi, yaitu Aman Nusa I tentang keamanan nasional (teroris), Aman Nusa II tentang bencana alam dan nonalam (COVID-19), dan Aman Nusa III terkait kegiatan dinamis dari pemerintah.

"Covid-19 ini adalah pelajaran baru dalam kegiatan di semua kementerian dan lembaga, untuk itu semua Instansi secara masif bergandengan tangan untuk memutus mata rantai penyebarannya", ujar Komjen Agus.

Lebih lanjut Komjen Agus mengatakan bahwa reserse adalah bagian kecil dari tugas Polri. Fokus lain, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, kepada jajaran Baharkam Polri di seluruh Indonesia dan Kepolisian pada umumnya untuk terus menebar kebaikan bagi masyarakat. Jika sudah demikian, ia yakin, nama Polri dengan sendirinya akan harum di hadapan masyarakat.

"Cintailah profesi dan jangan suka mempersulit orang lain, gunakan kekuatan yang dipinjamkan oleh Allah SWT untuk membantu yang lemah”, tutup Komjen Agus. (RZ/WK )****

TEC Sambut Silaturahmi Tokoh Masyarakat Lamsel..

Lampung. ( Inden Media )------Plt. Ketua DPD Partai Golkar Lampung Selatan H. Tony Eka Candra (TEC) menerima silaturahmi dari sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), dan Relawan di Aula kantor DPD II partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan, baru- baru ini.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Fungsionaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung H. Riza Mirhadi, Yusro Hendra Perbasya, serta jajaran Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan, dan hadir juga Ketua DPD Granat (Gerakan Nasional Anti Narkotika) Kabupaten Lampung Selatan Rusman Effendi beserta jajaran.

Dalam kesempatan yang penuh dengan suasana kekeluargaan tersebut, TEC menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kehadiran sejumlah Tokoh Masyarakat dari unsur Ormas/LSM/Relawan yakni Ormas GML, Forbi, Siliwangi, FSB Kikes, KSBSI, LPRN, Forum Guru Swasta, Singa Manda, Relawan Krakatau, Bakauheni dan Forum Warga Sidomulyo (Forwasi), dikantor DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan.

Politisi senior Partai Golkar Provinsi Lampung ini juga seperti biasa menyempatkan berdialog dan menyerap aspirasi secara langsung keluhan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, yang pada umumnya menyampaikan permasalahan dibidang insfrastruktur, tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, kesenjangan sosial yang masih tinggi, pengangguran, PHK, serta terjadinya kesenjangan inventarisasi data penerima bantuan rakyat miskin di Kabupaten Lampung Selatan, yang berdampak kepada masih banyaknya masyarakat pra sejahtera yang tidak mendapatkan haknya.

Terkait permasalahan yang berkembang dalam dialog tersebut, TEC menyampaikan akan memperjuangkan seluruh aspirasi tersebut didalam Program Pembangunan Provinsi Lampung bersama dengan para Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Lampung Selatan.

Ketua PD VIII FKPPI Lampung ini juga mengajak kepada masyarakat Lampung Selatan untuk ikut aktif terlibat dalam pengawasan penggunaan Dana Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

TEC yang juga Ketua DPD Granat Provinsi Lampung ini menambahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah mengultimatum bagi siapapun yang melakukan penyimpangan Dana Penanganan Covid-19 akan diberikan hukuman seberat-beratnya, oleh karena itu masyarakat juga harus ikut mengawasi dan mengontrol penggunaan dana tersebut.

"Karena pengawasan yang paling baik dan efektif adalah pengawasan dari masyarakat," ucap TEC

TEC juga menghimbau kepada Masyarakat, agar dapat mematuhi anjuran Pemerintah; Untuk tetap berada di rumah, wajib menggunakan masker apabila ada kepentingan yang mendesak di luar rumah, melakukan pembatasan sosial dan menghindari kerumunan (Social Distancing), selalu menjaga jarak aman 1-2 meter dalam berinteraksi (Physical Distancing), selalu mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga kebersihan dan pola hidup sehat guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. (SA/RZ/WK )***

Jokowi Minta Selama 2 Minggu Pengendalian Covid-19 di Jatim Dilakukan Bersama dan Terintegrasi.

Surabaya. ( Inden Media )------Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dalam waktu 2 (dua) minggu pengendalian penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dilakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi.

”Baik itu di Gugus Tugas, baik itu di provinsi, kota dan kabupaten, seterusnya sampai ke rumah sakit, kampung, desa, semuanya ikut bersama-sama melakukan manajemen krisis sehingga betul-betul kita bisa mengatasinya dan menurunkan angka positif,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, baru-baru ini.

Menurut Presiden, yang paling penting ada kerja sama baik, sinergi antarmanajemen-manajemen. Ia melihat memang yang paling tinggi adalah di Surabaya Raya karena ini adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga dan dikendalikan terlebih dahulu.

”Enggak bisa Surabaya sendiri, enggak bisa. Gresik harus dalam satu manajemen, Sidoarjo harus dalam satu manajemen, dan kota/kabupaten yang lain, karena arus mobilitas itu yang keluar masuk adalah dari bukan hanya Surabaya tapi dari daerah juga ikut berpengaruh terhadap naik dan turunnya angka Covid-19,” jelas Presiden.

Untuk itu, Presiden menitipkan agar koordinasi antarmanajemen betul-betul dilakukan.

“Sehingga hari ini, saya tadi sudah meminta kepada Pangkogabwilhan 2 untuk membantu secara penuh terutama dalam menyinergikan, menangani langsung rumah sakit darurat dan menyinergikan dengan rumah sakit-rumah sakit rujukan,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden meminta untuk dipilahkan kategori berat dan ringan, serta penempatannya di rumah sakit (RS) mana sehingga semua tidak masuk ke dalam satu titik serta tidak dipisah-pisahkan, juga tidak menumpuk pasien di satu RS sementara lainnya masih banyak yang kosong.

Krisis Kesehatan dan Ekonomi

Kepala Negara juga mengingatkan kepada semua agar memiliki sebuah perasaan yang sama bahwa saat ini sedang menghadapi sebuah krisis kesehatan dan juga sekaligus ekonomi.

”Jangan sampai ada yang masih memiliki perasaan kita normal-normal saja, berbahaya sekali. Dan ini tidak (hanya) dialami oleh negara kita Indonesia tetapi 215 negara mengalami hal yang sama,” kata Presiden.

Sekali lagi, Presiden minta semua memiliki perasaan yang sama bahwa sekarang berada pada posisi krisis kesehatan itu dan ditambah dengan krisis ekonomi.

”Sehingga kita mengajak ke masyarakat juga sama, agar memiliki perasaan yang sama bahwa kita masih memiliki sebuah masalah yaitu urusan Covid-19 ini,” ungkap Presiden.

Ia mengingatkan jangan sampai ada masyarakat yang memiliki perasaan masih normal-normal saja sehingga ke mana-mana tidak pakai masker, lupa cuci tangan sehabis kegiatan, masih berkumpul di dalam kerumunan-kerumunan yang tidak perlu.

”’Saya juga ingin mengingatkan yang berkaitan dengan urusan ekonomi. Kemarin saya mendapatkan informasi bahwa krisis ekonomi global itu betul-betul nyata, ada bener, dan semua merasakan,” tandas Presiden.

International Monetary Fund (IMF), lanjut Presiden, memprediksi bahwa tahun 2020 Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya akan -8%, Jepang akan -5,8%, Inggris akan -10,2%, Perancis akan -12,5%, Italia akan -12,8%, Spanyol akan -12,8%, Jerman -7,5% yang artinya demand akan terganggu.

”Kalau demand terganggu suplainya akan terganggu, kalau suplainya terganggu artinya produksi juga akan terganggu. Artinya, demand, suplai, produksi semuanya rusak dan terganggu,” jelas Presiden.

Inilah, menurut Presiden, yang harus diketahui bersama, bahwa Pemerintah dalam proses mengendalikan Covid-19, urusan kesehatan, tetapi juga memiliki masalah lain yaitu urusan ekonomi.

”Indonesia, 1,5 bulan yang lalu saya telepon kepada Managing Director-nya IMF, Ibu Kristalina, dan dia mengatakan bahwa betul-betul dunia global berada pada posisi krisis ekonomi yang tidak mudah,
( RZ/WK )***

Jokowi mengatakan krisis ekonomi saat ini lebih berat dari Depresi Besar tahun 1930.

Surabaya. ( Inden Media)------Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar persoalan kesehatan dan ekonomi saat pandemi virus corona diatasi secara beriringan dan seimbang. Presiden mengatakan pemerintah tak boleh fokus mengurus masalah kesehatan semata karena krisis ekonomi dampak Covid-19 benar-benar terjadi di seluruh dunia.

Sebaliknya, Jokowi menilai pemerintah tak bisa fokus mengurus masalah ekonomi semata karena jumlah kasus corona di Indonesia bisa semakin meningkat ke depannya. “Rem dan gas harus betul-betul seimbang,” kata Jokowi dalam siaran langsung saat berbicara di Gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur baru-baru ini.

Dia lantas menyampaikan prediksi Dana Moneter Internasional (IMF) bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada tahun ini sebesar -8%. Sedangkan ekonomi Jepang diperkirakan tumbuh minus 5,8%.

Sementara itu, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Inggris terjun menjadi -10,2% pada 2020. Pertumbuhan ekonomi minus 12,5% dan -12,8% juga diperkirakan terjadi di Perancis dan Italia tahun ini. "Betul-betul dunia berada pada posisi krisis ekonomi yang tidak mudah, lebih berat dari Depresi Besar pada 1930," kata Jokowi.

Sedangkan jumlah kasus positif corona di Tanah Air saat ini sudah sebanyak 49.009 orang. Dari jumlah tersebut, 2.573 orang telah dinyatakan meninggal dunia akibat corona. Makanya Jokowi beranggapan kedua hal sama pentingnya untuk diatasi pemerintah.

"Tidak bisa gas di urusan ekonomi, tapi kesehatannya menjadi terabaikan. Tidak bisa konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tapi ekonominya menjadi sangat terganggu," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta masyarakat memiliki perasaan yang sama bahwa Indonesia sedang dilanda krisis kesehatan dan ekonomi. Dia berharap tidak ada warga yang memiliki perasaan bahwa kondisi saat ini normal.

“Ini berbahaya sekali. Ini tidak hanya dialami oleh negara kita Indonesia, tapi 215 negara lain mengalami hal yang sama,” kata dia.

Atas dasar itu, Jokowi meminta masyarakat tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Apalagi, Jokowi mendapatkan laporan bahwa 70% masyarakat di Surabaya masih belum mengenakan penutup wajah ketika berkegiatan.

Kepala Negara juga mengingatkan masyarakat untuk mencuci tangan setelah berkegiatan di luar rumah. Selain itu, dia meminta orang-orang tidak berkerumun dalam aktivitasnya. “Ini yang harus terus kami ingatkan,” kata mantan Wali Kota Solo itu. ( RZ/WK )***

KEBIJAKAN YANG NGAWUR BERDAMPAK PADA RENDAHNYA KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA. Ada Apa Ya.

Jakarta. ( Inden Media )-------Ironis, ngawur dan tidak adil, kata yang diucapkan Tokoh Pendidikan Nasional bernama Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M. Si menyikapi polemik atas kebijakan KEMENDIKBUD dan PEMPROV DKI.

Dunia Pendidikan di Indonesia saat ini dirundung mendung kegelapan akibat kebijakan yang tidak tepat alias ngawur, belum selesai polemik masalah sisten zonasi kini heboh kembali masalah sistem umur siswa, yang menimbulkan jeritan tangis para orang tua murid dan para siswa.

Menurut Tokoh di bidang Pendidikan, Prof..Dr. H.Paiman Raharjo, M.Si saat dihubungi awak media mengatakan bahwa, kebijakan sistem zonasi dan sistem umur anak sekolah harus dievaluasi bahkan kalau perlu segera dibatalkan. Ini kebijakan yang ngawur dan tidak memiliki rasa keadilan.

"Anak yang berprestasi memiliki nilai rata-rata 95 ke atas bisa tidak diterima di sekolah manapun karena umurnya kalah rendah. Dengan sisten zonasi dan umur, maka anak anak yang memiliki nilai tinggi akan kalah dengan siswa yang nilainya lebih rendah, karena umur siswa yang memiliki nilai tinggi usianya lebih rendah dari siswa yang nilainya kecil," ungkapnya kecewa  kepada  media di Jakarta, jumat, 26 Juni 2020.

Menurut Paiman, Ini akan mematahkan semangat belajar siswa, dan kualitas pendidikan akan semakin rendah. Gimana dengan standar sekolah unggulan yang biasanya diisi oleh siswa berprestasi, kini diisi oleh siswa yang nilainya rendah atau tdk berprestasi, bahkan selalu tidak naik kelas, tentunya akan sulit mengimbangi/mengikuti standar pendidikan yang unggul, jika sistem ini dipaksakan apa jadinya kualitas pendidikan ke depan. Masa standar pendidikan ditentukan oleh umur, harusnya diukur dengan prestasi.

"Kasihan bagi siswa SD yang berprestasi lulus dengan usia 12-13 tahun akan sulit mendapatkan sekolahan jika di zona pilihannya yang mendaftar usianya rata rata diatas 13 tahun walau dengan nilai pas-pasan, demikian halnya dengan siswa SMP yang lulus berprestasi namun usianya masih 15-16 tahun jelas akan kesulitan mendapatkan sekolahan, jika di zonanya rata-rata yang mendaftar usianya di atas 17 tahun, maka yang umur 15-16 tahun tidak akan mendapat tempat, ini kebijakan yang ngawur, " tutur Paiman.

Lebih lanjut Paiman menambahkan, agar Pemerintah tidak gegabah membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan dan gangguan keamanan. Mengelola pendidikan itu tidak sesimpel apa yang dibayangkan banyak orang, tapi harus memperhatikan indikator-indikator di dalamnya. Kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan harus diserahkan pada ahlinya, jangan coba-coba. Jangan sampai kebijakan di bidang pendidikan bertentangan dengan visi misi presiden, yang mencanangkan “SDM unggul indonesia maju”.

"Artinya dengan kebijakan yang ngawur seperti ini, gimana SDM unggul, karena generasi yang berprestasi kalah umur, sehingga tidak mendapatkan sekolahan. Menutup pembicaraannya, Paiman berharap bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian dengan kasus ini, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan keamanan, apalagi kondisi bangsa dan negara baru fokus dengan penanganan wabah covid-19, jangan ditambah masalah baru,'  pungkas Paiman.(RZ/WK)*****

Jokowi: Kita Sekarang pada Posisi Krisis Kesehatan & Ekonomi.

Surabaya. (Inden Media )------Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah peringatan saat memimpin rapat terbatas dengan topik penanganan Covid-19 tingkat provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (25/6/2020).

"Pertama, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya agar memiliki sebuah perasaan yang sama bahwa kita sedang menghadapi krisis kesehatan dan sekaligus ekonomi. Perasaan harus sama. Jangan sampai ada perasaan kita normal-normal saja. Berbahaya sekali," katanya.

Menurut Jokowi, permasalahan ini tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga 215 negara lain di dunia.

"Sekali lagi saya minta kita memiliki perasaan yang sama bahwa kita sekarang pada posisi krisis kesehatan dan ditambah ekonomi. Sehingga kita mengajak masyarakat agar memikiki perasaan yang sama, kita memilik sebuah masalah, yaitu Covid-19.

Jangan sampai, lanjut Jokowi, ada masyarakat yang memiiliki perasaan yang normal-normal saja sehingga melanggar protokol kesehatan. Mulai dari pergi tidak pakai masker, lupa cuci tangan sehabis kegiatan, dan masih berkerumun dalam kerumunan yang tidak perlu.

"Ini yang terus kita ingatkan," kata Jokowi.


Tidak lupa, eks gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada mereka yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Mulai dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, hingga aparat keamanan yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi. (RZ/WK )***

Kapolda Bali Resmikan Press Room Ghoshal.

Bali. (inden Media )-----Kapolda Bali Irjen Pol Dr. Petrus Reinharn Golose, resmikan Press Room Ghoshal yang berlokasi di Bid Humas Polda Bali, pada hari kamis 25-06-2020.

Pada kesempatan tersebut Kapolda Bali didampingi, Waka Polda dan seluruh Pejabat Utama Polda Bali dan dihadiri perwakilan dari para pemimpin redaksi dan wartawan Bali.

Kapolda Bali Irjen Pol Dr. petrus Reinhard Golose, dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada seluruh pimpinan redaksi dan wartawan sebali, karena selama ini sudah menjadi pembawa pesan atau berita yang sangat baik kepada masyarakat Bali pada khususnya.

Sehingga pemberitaan yang baik dari para wartawan dapat tercipta situasi yang sejuk, damai, aman dan kondusif di masyarakat Bali, ucap Kapolda Bali.

Kapolda Bali Irjen Pol Dr. petrus Reinhard Golose,juga berharap semoga dengan diresmikan Press Room Ghoshal di ruangan Bid Humas Polda Bali ini, bisa menambah kerjasama yang lebih baik dan positif dalam menyampaikan berita kepada masyarakat Bali.

Dan jangan segan-segan para wartawan untuk memberikan masukan atau keritikan kepada Polda Bali, demi terciptanya pemberitaan yang baik dan positif kepada masyarakat dan jangan pernah membuat berita yang dapat meresahkan, apalagi masyarakat dan kita semua saat ini sedang susah ditengah pandemik covid-19, harap Kapolda Bali.

Kapolda Bali juga berharap kepada para wartawan, agar membuatkan berita tentang tatanan hidup baru atau New Normal, agar masyarakat kita bisa segera menyesuaikan diri dengan situasi, ucap Kapolda Bali.

Kapolda Bali Irjen Pol Dr. petrus Reinhard Golose, selanjutnya resmi membuka Press Room Ghosal dengan pemotongan tumpeng dan pita di pintu masuk ruang Press Room Ghosal.

Acara dilanjutkan dengan pengecekan ruangan Press Room Ghoshal oleh Kapolda Bali beserta perwakilan wartawan dan  penyerahan cinderamata dari Kapolda Bali kepada para pimpinan redaksi.

Sebelum acara berakhir, Kapolda Bali diwakili Kabid Humas Kombes Pol Syamsi, S.H., dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-74 menyerahkan paket sembako sebagai talikasih kepada para perwakilan wartawan.

Acara berlangsung hikmah, lancar, penuh rasa kekeluargaan dan tetap mingikuti protokol kesehatan ditengah pandemik covid-19. (RZ/WK )***

Peduli dampak Covid 19, Menpora berikan bantuan APD kepada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Prof.Dr. Moestopo .

Jakarta. (Inden Media )-----Banyak rumah sakit swasta di Jabodetabek yang kesulitan melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena minumnya APD dan sarana kesehatan akibat dampak Covid-19. Hal ini tak terkecuali dialami oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang di masa pademi covid 19 ini mengalami hambatan dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Melihat situasi dan kondisi tetsebut, Kemenpora memberikan bantuan APD kepada RSGM Universitas Prof Dr Moestopo . Serah terima bantuan Kemenpora diwakili oleh Prof. Dr. Paiman Tenaga Ahli Bidang Pemuda dan Kemahasiswaan Kemenpora RI.

Dalam sambutannya, Prof. Paiman raharjo menyampaikan permohonan maaf atas ketidak hadiran Bapak Menteri Dr. Zaenudin Amali karena ada rapat mendadak. Tidak mengurangi rasa hormat pak menteri, saya bersama ibu Farida diutus untuk mewakili beliau menyerahkan bantuan dari Kemenpora, jelas Paiman.


Di hadapan para awak media , Paiman menjelaskan bantuan ini ala kadarnya sebagai wujud kepedulian Menpora dalam menghadapi dampsk covid-19. Mohon jangan dilihat dari nilai barangnya, tapi lihatlah dari niatan tulus nya dari kepenpora. Pesan dari bapak menteri, ayo olah raga agar daya tahan tubuh kita kuat, sehingga virus korana tidak berani mendekat. Bantuan yang diberikan Berupa :

1. Masker 400 pcs
2. Hand Sanitizer sbyk 100 botol
3. Hand Soap sbyk 100 botol
4. Vitamin C sbyk 100 botol
5. APD/Hasmat sbyk 100 set
6. Face Shield, sbyk 100 pcs

Menutup pembicaraannya, Paiman raharjo berharap,  di masa New Normal ini kita tetap terus menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan dan hindarkan dari keramaian, tegas paiman.(RZ/WK )****

Jokowi ke Pemprov Jatim: Ajak Masyarakat Miliki Perasaan Sama soal COVID-19.

Surabaya. (Inden Media)-----Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan semua pihak memiliki perasaan yang sama bahwa Indonesia tengah terdampak virus Corona (COVID-19), baik secara kesehatan maupun ekonomi. Jokowi tidak ingin masih ada masyarakat yang tidak peka akan situasi.
"Saya ingin mengingatkan pada kita semuanya agar memiliki sebuah perasaan yang sama bahwa kita menghadapi krisis kesehatan dan juga sekaligus ekonomi. Perasaannya harus sama. Jangan sampai ada yang masih memiliki perasaan kita normal-normal saja. Berbahaya sekali," kata Jokowi saat memberikan pengarahan terkait penanganan COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur. (RZ/WK )****

Curhat Khofifah ke Jokowi Soal Peningkatan Kasus COVID-19 di Jatim.

Surabaya. (Inden Media ).----Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur untuk mengetahui upaya Jatim dalam penanganan COVID-19. Dalam pemaparannya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut sejumlah hal yang telah dilakukan.

Beberapa waktu lalu Khofifah sempat optimis kasus COVID-19 di Jatim akan turun. Hal ini melihat dari rate of transmission (RT) di Jatim yang sempat turun di bawah angka 1.

"Izin Pak Presiden, kami sempat mendapatkan kebahagiaan ketika tanggal 9 Juni sebetulnya Rate of transmission di Jawa Timur sudah 0,86%, tapi kemudian ada kenaikan kembali pada tanggal 24 kemarin menjadi 1,08%," kata Khofifah mengawali paparannya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (25/6/2020).

Khofifah menyebut di Surabaya Raya, RT-nya sudah sempat di bawah 1 sampai dengan 6 hari. Namun akhirnya kembali naik akibat masyarakat yang enggan melakukan silaturahmi virtual saat lebaran.

"Tetapi kemudian imbauan kami pada saat lebaran supaya silaturahim secara virtual dan seterusnya, itu tidak mudah untuk mengajak masyarakat halal bihalalnya nanti secara digital saja. Ternyata dianggap kurang afdol," imbuhnya.

Sementara itu, Khofifah juga memaparkan temuan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair), terkait tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah.

Tak hanya di tempat ibadah, Khofifah menyebut di pasar tradisional jumlah masyarakat yang tidak menggunakan masker meningkat hingga 84%. Hal ini juga terjadi di tempat nongkrong, di mana ada 88% tak menggunakan masker.

"Pasar tradisional 92,8% buka, 84% tidak menggunakan masker, 89% tidak physical distancing. Lalu kita lihat bagaimana tempat cangkrukan, warung, saya lihat 88% mereka tidak menggunakan masker dan 89% mereka tidak physical distancing. Ini hasil dari IKA FKM Unair," kata Khofifah.

(RZ/WK )****

Kasus Corona Tertinggi Kedua di RI, Jokowi Kunjungan Kerja ke Jatim.

Jakarta. (Inden Media )-----Presiden Joko Widodo bakal mengunjungi Surabaya dan Banyuwangi antara lain untuk memberikan pengarahan terkait penanganan Covid-19.
Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, baru-baru ini. Jokowi dan rombongan lepas landas dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada sekitar pukul 08.15 WIB.

Rencananya, Jokowi bakal bertolak ke dua wilayah, yakni Surabaya dan Banyuwangi. Di Surabaya, Jokowi akan langsung menuju Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Jawa Timur.

"Tentunya di sana nanti Bapak Presiden akan memberikan arahan terkait dengan peningkatan kondisi Covid-19," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Setelah itu, Jokowi dijadwalkan kembali ke Bandara Internasional Juanda untuk pergi menuju Bandara Internasional Banyuwangi. Dia lalu akan meninjau langsung pasar tradisional dan pasar pelayanan publik Rogojampi.

Kepala Negara kemudian dijadwalkan menuju Pantai So Long untuk meninjau kesiapan adaptasi kebiasaan baru di destinasi wisata tersebut. Menurut Heru, Jokowi berharap masyarakat Banyuwangi dapat produktif untuk mengeksploitasi destinasi wisata yang ada.

"Sehingga tidak terbelenggu dengan kondisi PSBB, tidak terbelenggu dengan kondisi Covid-19," kata Heru.

Agenda kunjungan kerja Jokowi diperkirakan berakhir pada sore hari dan langsung kembali ke Jakarta menggunakan pesawat melalui Bandara Internasional Banyuwangi 

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Jokowi didampingi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Lalu, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Kunjungan Jokowi dilakukan di tengah lonjakan jumlah kasus positif virus di provinsi paling timur Pulau Jawa ini. Pada Rabu (24/6), ada tambahan 183 orang yang terpapar virus corona di Jawa Timur.

Total kasus positif corona di Jawa Timur sebanyak 10.298 orang, terbanyak kedua di Indonesia, setelah Jakarta. Sementara itu, kasus kematian akibat corona di Jawa Timur tercatat sebanyak 750 orang, paling tinggi se-Indonesia. (RZ/WK )***



Gelar Rapat Pleno, Ketua AMPG Lampung Arpozi Alam Fokuskan Konsolidasi di Daerah Yang Laksanakan Pilkada 2020.

LAMPUNG, ( Inden Media )--------|Usai ditunjuk sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Lampung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi dalam Rapat Pengurus harian DPD Partai Golkar Provinsi Lampung beberapa hari yang lalu, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Bidang Pemuda dan Olahraga DPD Partai Golkar Provinsi Lampung H.Aprozi Alam menggelar Rapat Pleno bersama pengurus AMPG Provinsi Lampung dan ketua AMPG Kabupaten/Kota Se- Lampung yang dipusatkan di gedung Graha Karya, DPD Partai Golkar Lampung, Rabu (24/6/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut, fungsionaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung yakni Ismet Roni, SH, MH, Sekretaris DPD Golkar Lampung dan sejumlah wakil ketua Golkar Lampung H. Abi Hasan Muan, SH, MH, H. Rycko Menoza SZP, SE, SH, MBA, Ismet Jaya Negara, Ali Imron, Yusro Hendra Perbasya, SP, MM, Bambang Purwanto, SE, MM, Muhidin, S.Sos, turut hadir Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Bandar Lampung Yuhadi, SHi, dan Ali Wardana, S.IP

Rapat yang berlangsung tertutup dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan tersebut menyampaikan kepada pengurus tentang pengesahan komposisi dan personalia Pimpinan Daerah (PD) AMPG Partai Golkar masa bakti 2020-2025 berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Lampung Nomor ; KEP-02/DPDPG-I/LPG/VI/2020, yang ditandatangani oleh ketua DPD I Golkar Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi dan Sekretaris Ismet Roni, SH, MH.

Usai menggelar rapat, H. Aprozi Alam (_Bang Ozi_sapaan akrab) mengatakan, pihaknya menggelar rapat pleno dalam rangka mensosialisasikan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Pengangkatan komposisi personalia PD AMPG Provinsi Lampung masa bakti 2020-2025, dan pengangkatan H. Aprozi Alam sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Bidang Pemuda dan Olahraga yang juga sebagai Ketua AMPG Provinsi Lampung.

Penunjukan H. Aprozi Alam sebagai ketua AMPG tersebut menggantikan Darlian Pone, SH, MM yang mendapat posisi baru di struktur pengurus sebagai Wakil Ketua Bidang Sumber daya Manusia DPD Partai Golkar Provinsi Lampung periode 2020-2025.

Selain melaksanakan sosialisasi, rapat tersebut juga membahas konsolidasi internal guna memastikan struktur pengurus AMPG dapat berjalan maksimal dan optimal.

"Rapat ini adalah rapat perdana pasca menerima SK Pengesahan komposisi dan personalia langsung dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Ir.H.Arinal Djunaidi sebagai Ketua AMPG Provinsi Lampung, kita akan secepatnya melakukan konsolidasi dengan PD AMPG Kabupaten/Kota khususnya yang daerahnya akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, yaitu Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Metro, Pesisir barat, dan Way Kanan, Kita berharap struktur AMPG dapat berjalan dengan maksimal dan lebih optimal, sehingga AMPG menjadi garda terdepan Partai Golkar dalam rangka suksesi Pilkada 2020", tandas Bang Ozi.

Adapun komposisi dan personalia dari 182 pengurus PD AMPG yang di ketuai oleh H.Aprozi Alam,
1. Wakil ketua Organisasi Dr. H. Frans Agung Mula Putra,
2. Wakil Ketua bidang kaderisasi dan Sekretaris M. Fadil, S.I.Kom
3. Wakil ketua bidang ideologi politik M. Agung Rulandri, CH, SH
4. Wakil ketua bidang Hukum dan Ham Yahril Irwan, SH
5. Wakil ketua bidang hubungan lembaga dan ormas Feison
6. Wakil Ketua bidang pengabdian masyarakat Rahmat WA, ST
7. Wakil ketua bidang Litbang Juhanda, SHI
8. Wakil ketua penggalangan komunitas Reri Pambudi
9. Wakil ketua bidang seni dan budaya H. Dedi Irawan, AMD
10. Wakil ketua bidang kesejahteraan rakyat Indah Kartika Sari, SM
11. Wakil ketua bidang koperasi dan UKM Mutia Tasla Syahrul, SE
12. Wakil ketua bidang pariwisata Monica Rahmadani P, SM
13. Wakil ketua bidang alam dan lingkungan hidup Agustian Purnama
14. Wakil ketua bidang buruh dan tenaga kerja Harsanudin, AMd
15. Wakil ketua bidang tani dan nelayan Sahrial, AMd
16. Wakil ketua bidang sosial budaya Tribuana Adhiya Garini, SE
17. Wakil ketua bidang pendidikan M Aris Pratama H
18. wakil Ketua bidang kesehatan Widya ST Dumalang
19. Wakil ketua bidang pemuda dan olahraga Ronal Ramdhan, SE
20. Wakil ketua bidang pemberdayaan perempuan Eka Fitriyanti, SE
21. Wakil ketua bidang perlindungan anak Diana Wulandari
22. Wakil ketua bidang Infokom dan penggalangan opini Seno Aji, S.Sos, M.H
23. Wakil ketua bidang keagamaan Sopian Ali, S.Sos
24. Wakil ketua bidang pengerahan massa Dicky Apriyadi
Sekretaris Reza Pahlepi, SE, MM dan Bendahara Rama Apriditya Alie, SH, MH.  (SA/RZ/WK)***