SEJUMLAH PEJABAT KOTA SEMARANG DIPANGGIL POLISI

Semarang. Polrestabes Semarang meminta keterangan sejumlah pejabat di Pemerintah Kota Semarang terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah ( Setda ) kota Semarang Adi Trihananto dalam kasus sewaan lahan di kawasan Simpanglima Semarang. Beberapa pejabat yamg dimintai keterangan di antaranya pejabat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang Sri Martini dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Azet Daerah Kota Semarang, Yudi Mardiana. Kepala Satuan Serse Kriminal Polrestabes Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Wika Hardianto di Semarang, membenarkan tentang pemeriksaan sejumlah pejabat Kota Semarang sebagai saksi. Dalam penelusuran kasus dugaan penipuan tersebut, Wika belum bisa memastikan waktu pmeriksaan terhadap Setda Kota Semarang. Menurut Wika, permeriksaan berkaitan dengan mekanisme pemakaian lahan di kawasan Simpanglima. Dari hasil pemeriksaan sementara lahan di kawasan Simpanglima merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Pemerinta Kota Semarang. Sekretaris Daerah Kota Semarang Adi Trihananto dilaporkan oleh Direktur CV Alumaga Kota Semarang Jeffry Fransiskus atas dugaan penipuan sewa lahan di kawasan Simpanglima Semarang. Nilai uang sewa lahan dalam kasus tersebut mencapai sekitar Rp 1 miliar. Bertambah titil videotron di kawasan Simpanglima Semarang yang semula hanya ada satu, terdapat di sudut SMKN 7, kini bertambah dua lagi di depan Hotel Horison dan sudut gedung Living Plaza memicu anggapan, bahwa Pemkot Semarang makin membabi- buta dalam upaya meraih Pendapatan Asli Daerah ( PAD) reklame. Puluhan reklame berbentuk billboard,baliho, videotron serta media promosi lain menjadikan Simpanglima semakin tak berdaya dieksploitasi demi PAD Kota Semarang. Pemkot Semarang dalam hal ini Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame ( PJPR ), menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono ST harus transparan kepada masyarakat berapa pendapatan yang dikeruk dari kawasan Simpanglima Semarang tidak menimbulkan berbagai persepsi keliru atas penataan reklame. Menurut Agung Budi Margono ST, Simpanglima Semarang sudah merupakan kawasan nasional yang harus dijaga estetikanya, terkait dengan penataan Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Tapi fakta yang terjadi disana menjadi hutan reklame yang justru merusak estetika sebuah kawasan yang disebut sebagai ikonnya Kota Semarang. Agung Budi Margono ST, kalau mau mengacu pada SK Walikota Semarang, tentang Penataan Reklame Tahun 2012, seharusnya Pemkot Semarang harus bisa memberi penjelasan dan terbuka soal pajak yang masuk ke Pemkot Semarang. Kalau betul lahan milik pemprov Jateng, retribusinya juga milik pemprov Jateng. ( andu ). KASUS KORUPSI KECEWAKAN PARA PEJUANG KHUSUSNYA VETERAN. Semarang, Ketua Payuguban Pelaku Pertempuran Lima Hari di Semarang Soedijono ( 90 ) menyatakan, kekecewaannya dengan banyaknya kasus korupsi di negeri ini. Soedijono juga menerangkan, meskipun perjuangan ibarat sebutir pasir, tetapi prinsip para pejuang adalah merdeka atau mati, tidak seperti pemuda sekarang yang sikap nasionalisme luntur sama sekali. Menurut Soedijono, sangat mengecewakan orang tua terdahulu, berjuang mendirikan Republik Indonesia, tetapi sekarang kasus korupsi dimana-mana. Soedijono adalah pensiunan Kaisat Sutai atau Polisi Istimewa. Soedijono berharap para generasi penerus bangsa dapat memiliki rasa nasionalisme yang tinggi di antaranya dengan tidak melakukan kejahatan korupsi. Jika para pejuang memiliki semboyan melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan atau mati, maka generasi muda berjuang dari kebodohan dan kemiskinan. Menjelang Pemilu 2014, pejuang pelaku pelucutan senjata tanggal 14 Oktober 1945 dengan Jepang ini memiliki harapan pemimpin negara terpilih adalah mereka yang memperhatikan rakyatnya. Pelajar atau generasi penerus bangsa diharapkan dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan mengenyam pendidikan sampai tinggi, sehingga mempunyai wawasan dan pandangan seperti orang-orang terdahulu yang berjuang untuk Republik Indonesia. Menjelang Pemilu 2014, pejuang pelaku pelucutan senjata tanggal 14 Oktober 1945 dengan Jepang memiliki harapan pemimpin negara terpilih adalah mereka yang memperhatikan rakyatnya tidak mensensarakan masyarakat. ( Andu )