BARU PERTAMA GUBERNUR JATENG TIDAK TAHU MASALAH ANGGARAN INFRASTRUKTUR .

Semarang, Pertama kali Gubernur Jateng Ganjar Pranowo secara mengagetkan mengaku tidak tahu kalau draft RAPBD 2014 untuk alokasi anggaran infrastruktur Jateng 2014 yang diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng hanya sebesar Rp. 1,225 Triliun. Menurut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, bahwa dalam pengajuan sebelum menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jateng 2014. Dan diakui telah menghitung alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 1,7 triliun. Ganjar juga mengatakan, sebelum disampaikan ke DPRD melalui Rapat Paripurna telah menghitung anggaran infrastruktur sebesar Rp. 1,7 triliun. Kenapa sekarang menjadi Rp. 1,225 triliun tidak tahu. Yang jelas RAPBD akan revisi lagi. Melihat hal itu, Ganjar dengan nada tinggi akan memanggil seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan klarifikasi tentang nominal anggaran yang berkurang dalam jumlah banyak tersebut. Selain itu dalam rangka membangun infrastruktur di Jateng, Ganjar mengancam akan mengurangi anggaran di SKPD jika pada praktiknya ada yang tak mendukung niatnya tersebut. Diketahui bahwa pasca dilantik menjadi Gubernur Jateng, Ganjar selalu mewacanakan untuk menjadikan tahun 2014 sebagai tahun infrastruktur di seluruh daerah se-Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung nominal yang selalu diucapkan oleh Ganjar akan siap menggelontorkan dana APBD murni 2014 senilai Rp. 1,5 Triliun khusus untuk infrastruktur nilai tersebut, kata Ganjar beberapa saat lalu khusus untuk belanja langsung dan tidak termasuk belanja tak langsung (belanja pegawai). Sebelumnya, banyak kalangan dari komisi D DPRD Jateng mengaku kecewa melihat ketidakkonsistenan Ganjar dengan manjanjikan infrastruktur 2014 sebesar Rp 1, 5 triliun. Salah satunya anggaran Komisi D Jateng Hadi Santoso. Menurut Hadi,bahwa anggaran Rp. 1,225 triliun yang diajukan oleh Gubernur itu juga tidak murni untuk belanja langsung (khusus infrastruktur), akan tetapi juga termasuk anggaran untuk belanja tidak langsung atau untuk gaji para karyawan di tiga SKPD tersebut. Padahal sebelumnya, Ganjar mengatakan bahwa anggaran infrastruktur akan dialokasikan murni untuk belanja langsung. Menurut Hadi, dari anggaran Rp. 1,155 triliun itu, untuk belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 1,0797 triliun dan untuk belajna tidak langsung sebesar Rp. 176,56 milyar. Sebaliknya, alokasi dana infrastruktur yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng, belum lama ini, dimana dibahas RAPBD Jateng 2014 dapat dilihat bahwa untuk sector pembangunan Ganjar hanya mengajukan anggaran sebesar Rp. 1,255 triliun untuk infrastruktur 2014. Itupun dialokasikan untuk tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA). Melihat RAPBD yang ada, kata Hadi, angka yang diajukan masih jauh dari besaran yang selama ini dilontarkan oleh Gubernur Jateng sebesar Rp. 1,5 triliun. Gubernur Jateng nampak tidak memiliki etikat untuk alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sebesar 1,5 triliun, jika Gubernur Jawa Tengah memiliki etikat untuk alokasi anggaran sebesar Rp. 1,5 triliun, seharusnya dalam RAPBD angka tersebut sudah nampak Sementara itu, anggaran Komisi D DPRD Jateng Abdul Aziz mengaku sempat kecewa dengan ketidakkonsistenan Ganjar dalam berkoar perihal dana infrastruktur. Apalagi sebelumnya, Ganjar pernah memberikan bola panas kepada Komisi D dengan tantangan memberi alokasi dana infrastruktur 2014 lebih besar dari Rp. 1,5 triliun. Banyak kritik mengenai alokasi si anggaran infrastruktur Jateng 2014 di era Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun memicu kepercayaan publik terhadap mantan anggota DPR - RI itu melemah. Pakar Politik Universitas Diponegoro Semaran, Susilo Utomo menilai dalam pembahasan RAPBD memang sarat muatan politis. Dalam hal ini, Ganjar mempunyai kelemahan soal loby politis dimana belum bisa meyakinkan partai selain PDIP di ranah legislative pada kebijakan anggaran. Artinya semua kekuatan politik di DPRD jelang Pileg dan Pilpres 2014 sarat kepentingan, dan yang ini yang menjadi masalah, seperti banyak kritik terhadap Ganjar salah satunya tentang kebijakan alokasi anggaran infrastruktur. Susilo mengatakan, sikap dan cara bicara itulah yang akan mempengaruhi kemampuannya dalam memimpin. Menurut Susilo,Gubernur Jateng harusnya lebih action, seperti yang dilakukan Gubernur DKI Joko Widodo. Selain itu konsolidasi internal Ganjar terhadap SKPD terkait menyangkut pos anggaran infrastruktur yang akan mengorbankan alokasi anggaran yang lain pun dinilai belum jalan. Apalagi gaya bicara Ganjar dalam memimpin kan seperti saat jadi DPR-RI, dengan tampil kritis dan banyak bicara, ingin ini dan itu. Dan itu tidak baik, karena seharusnya berbeda. Terpisah Koordinator KP2KKN Jateng, Eko Haryanto menilai bahwa loby Ganjar terhadap beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jateng dalam menentukan Pos Anggaran infrastruktur dengan nominal yang besar sesuai janjinya terlalu lemah. Mengingat, jika alokasi infrastruktur besar maka Ganjar pun harus merelakan pos-pos anggaran untuk SKPD yang lain untuk dipotong. Eko juga mengatakan, jadi lemahnya di sana, jika anggaran diperbanyak ke infrastruktur pasti SKPD yang lain akan teriak. (Andu)