Kontrafersi Mutasi di Pemkot Semarang.

Semarang-Jawa Tengah.
        Mutasi 260 pegawai Pemkot Semarang setingkat eselon II, III dan IV pada hari Jumat lalu (21/9 ) mengandung kontrafersi dinilai tidak tepat dan bermuatan politis. Dan mutasi pejabat pemkot Semarang juga dinilai tidak tepat, dikarenakan dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembahasan APBD Perubahan 2012. Perombakan pegawai itu hanya akan merepotkan pembahasan di tingkat komisi. Terlebih, perombakan tidak hanya terjadi di level kepala SKPD, tetapi juga pada level kepala bidan, hingga kepala seksi.
         Hal itu diungkapkan oleh Anggauta Komisi A DPRD Kota Semarang, Imam Mardjuki. Dijelaskan pula oleh Imam bahwa keputusan Pelaksana tugas ( Plt ) Walikota Semarang Hendrar Prihadi, merombak hampir sebagian besar anak buahnya tak lepas dari keinginan untuk meningkatkan kinerjanya sebagai pemimpin. Kondisi itu dinilai akan mendorong pemimpin untuk mencari bawahan yang dapat diajak bekerja sama dengannya.  Imam juga mengatakan orang bisa diajak kerja sama kan artinya macam-macam. Entah itu orang yang sepaham, seide, atau sekubu. Itu hal yang tak terelakkan dan sangat wajar terjadi dalam birokrasi. Kepala daerah adalah produk politik yang diusulkan partai politik. Jadi sudah sewajarnya jika ada nuansa politik di birokrasi
        Meski demikian, Imam melihat mutasi pegawai pemkot Semarang sudah disesuaikan dengan kompentesi pegawai. Soal kepangkatan, itu tidak mungkin dilanggar, karena diamanatkan dalam perda. Tetapi soal politik like and dislike, ya itu bisa saja terjadi karena kompetesi dan politik, itu dua hal yang tidak bisa dilepaskan.
        Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Djunaidi membenarkan, unsur politis tidak dapat dihindari dalam birokrasi. Namun, Djunaidi meyakini, perombakan itu sudah didasarkan pada kriteria kompetensi dan kapabilitas pegawai. ( Andu )