Polda Jateng Pastikan Tak Beri Izin Unjuk Rasa Hari Buruh Mayday.

Semarang. Jateng.---- Polisi pastikan tak ada gelaran peringatan hari buruh internasional pada Jumat, 1 Mei 2020 mendatang di seluruh wilayah Jateng.
Hal itu ditegaskan Kapolda Jateng, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel kepada Tribunjateng.com, di sela agenda penyerahan bantuan di Mapolda Jateng, baru-baru ini.
Rycko menegaskan, tak ada aksi turun ke jalan, unjuk rasa, maupun demo yang berkaitan tentang peringatan hari mayday di Jateng. Langkah itu diambil Polda Jateng supaya mencegah terjadinya kerumunan di tengah pandemi wabah virus corona Covid-19.

"Kami tak bakal keluarkan izin jika ada yang mengajukan permohonan unjuk rasa. Sejauh ini, tak ada yang meminta izin ke kami untuk menyelenggarakan mayday," terang Kapolda.
Rycko mengaku telah memerintahkan seluruh jajaran kapolres di Jateng untuk meniadakan kegiatan unjuk rasa di daerah. Dia juga meminta supaya para Kapolres memantau dan tidak mengeluarkan izin apabila ada kelompok buruh di daerah yang hendak mengajukan aksi turun ke jalan.
"Para kapolres di 35 kabupaten/kota di Jateng juga sudah saya minta supaya tidak mengeluarkan izin demo mayday. Saya minta supaya aksi demo ini diganti menjadi agenda bakti sosial," sambung Rycko.
Dia mengatakan, pada Jumat (1/5/2020) nanti, kegiatan mayday yang biasanya diisi dengan aksi unjuk rasa akan diubah menjadi bakti sosial. Dalam hal ini, Rycko mengaku telah mengajak TNI dan sejumlah serikat buruh di Jateng untuk melaksanakan aksi bakti sosial bersama.
"Jadi, kami bersama TNI dan sejumlah kelompok serikat buruh di Jateng akan melaksanakan bakti sosial pada Jumat (1/5/2020) besok. Ini dilakukan serentak di 35 kabupaten/kota," pungkas Rycko. (RZ/WK )***

Kepala Bappenas Mengusulkan Program Stimulus Untuk Dua Tahapan.

Jakarta.------Pada tahun 2018 UMKM berkontribusi 57,24% dari total PDB Nasional, sebagian besar berskala mikro. Secara umum, UMKM dapat berkontribusi dalam PDB sebesar Rp476,76 triliun per bulan. UMKM pun banyak menyerap tenaga kerja yang mencapai 116 juta orang.

Begitu besar peran UMKM pada negara maka sudah sepatutnya mereka diberikan penanganan secara khusus. Penangananan dampak ekonomi terhadap UMKM bisa meredam gejolak sosial yang bisa timbul dari dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data dari Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) dampak Covid-19 hampir dirasakan oleh seluruh UMKM. UMKM ini merasakan penjualan mereka menurun bahkan ada yang tidak dapat penjualan sama sekali. Selain penjualan yang menurun UMKM juga dihadapkan dengan masalah-masalah seperti keterbatasan bahan baku, kesulitan membayarkan cicilan, pinjaman, dan kredit.

Dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo kali ini membahas soal Lanjutan Program Mitigasi Dampak Covid 19 terhadap UMKM. Salah satu skema stimulus yang dijalankan pemerintah ialah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

"Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, baru-baru ini.

Pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan untuk UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Dalam program ini pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang disusun untuk pelaku UMKM yang penghasilannya menurun selama pandemi.

Sejalan dengan usulan Presiden, Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas menyatakan bahwa program stimulus nantinya bisa digunakan untuk membenahi kembali sektor UMKM yang sempat menurun di tengah wabah Covid-19.

“Stimulus bukan bertujuan untuk mengembalikan bisnis UMKM ke keadaan normal, melainkan menjembatani proses adaptasi UMKM untuk bertransformasi pada keadaan yang baru,” ujar Menteri Suharso saat mengikuti ratas di kediamannya di Jakarta.

Bappenas menyampaikan bahwa kebijakan program stimulus nantinya dilakukan bertahap yakni pada masa pandemi (survival) dan setelah pandemi (recovery). Pada masa pandemi UMKM akan diberikan stimulus berupa restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga dan pokok pinjaman, serta bantuan sosial bagi usaha mikro yang tidak dapat menjalankan usahanya. Setelah pandemi berakhir atau masa recovery para UMKM dapat diberikan stimulus berupa pinjaman modal kerja baru. Mereka harus diberi pendampingan recovery usaha dan pelatihan manajemen usaha serta pembuatan Business Continuity Plan (BCP).

Alternatif tambahan dukungan keuangan untuk UMKM akan dicoba dengan skema Asset Backed Securities. Skema ini sudah diterapkan di Amerika Serikat. Instrumen pembiayaan seperti ini belum lazim dilakukan di Indonesia, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mematangkan konsep secara utuh sebelum diterbitkan.

“Proses sekuritisasi efek beragun aset ini akan memakan waktu yang cukup lama sehingga tidak bisa diterapkan secara instant. Skema ini tentunya cocok dilakukan pada saat pemulihan Covid-19 di tahun 2021 mendatang,” ungkap Menteri.(Kementerian PPN/Bappenas/RZ/WK)***

Heboh Surat Larangan Naik Motor Berboncengan di Semarang,

Semarang. Jateng.----Foto surat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan Satpol PP Kota Semarang beredar luas di WhatsApp dan WhasApp Group sehingga sempat membuat heboh.
Surat yang dikeluarkan pada Senin (27/4/2020) berisi SOP bagi Pos Pantau Covid-19 Posko 1 sampai Posko 8.
Di dalamnya terdapat delapan poin, satu di antaranya membuat heboh netizen.
Yaitu pemberlakuan satu kendaraan hanya untuk satu orang mulai 4 Mei 2020, berarti pengendara motor dilarang berboncengan.

Benarkah demikian? Dihubungi Tribunjateng.com, Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto menyatakan surat itu benar dikeluarkannya tapi sudah dicabut.
“Sudah saya cabut karena sudah ada SOP dari Pemkot Semarang,” tegas Fajar, baru-baru ini.
Fajar mengatakan bahwa sebelumnya surat itu bersifat fleksibel.
Keberadaan poin mengenai larangan berboncengan itu berdasarkan pantauan di lapangan.

“Karena pas kami lakukan pemeriksaan di jalan, masih didapati satu dua kendaraan roda dua yang dinaiki tiga orang,” imbuhnya.
Dia kemudian menunjukkan SOP yang baru terkait pencegahan virus corona, terutama pada poin social/physical distancing.
Satu antaranya adalah angkutan umum hanya boleh berpenumpang 50 persen dari kapasitas.
Kemudian kendaraan pribadi atau mobil berkapasitas 5 orang hanya diisi oleh 3 orang, yakni satu pengemudi dan dua penumpang di belakang.
Adapun mobil berkapasitas 7 orang hanya diisi 4 orang, penumpang berada di tengah dan belakang.
Sepeda motor maksimal memboncengkan satu orang dan serumah atau alamat KTP sama.
Penggunaan kendaraan roda dua dibatasi untuk angkutan barang. (RZ/WK )****

Hari Ketiga PKM Semarang, Pengendara Arah Timur Diperiksa Ketat, Ada yang Disuruh Putar Balik.

Semarang. Jateng.------- Pengecekan ketat terhadap pengendara yang masuk ke Kota Semarang dari arah timur di pos pantau Plamongansari pada hari ketiga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) Semarang, baru-baru ini.
Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Kota Semarang diterjunkan.
Seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat diberhentikan. Satu per satu pengendara dicek suhu tubuh.
Pengendara yang suhu tubuhnya mencapai 38 derajat celcius atau lebih diminta untuk putar balik.
Sementara, pengendara yang memiliki suhu tubuh normal boleh melanjutkan perjalanan.
Kendaraan pun harus dilakukan sterilisasi oleh petugas dengan penyemprotan disinfektan. Setiap pengendara juga diminta untuk menggunakan masker.
Pemeriksaan ketat berlangsung pada saat jam padat yang mana banyak masyarakat luar kota masuk ke Semarang untuk bekerja.

Adanya pengecekan ini, terjadi kemacetan lalu lintas yang cukup panjang di pintu masuk dari arah Demak menuju Kota Semarang ini.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Endro P Martanto mengatakan, pengetatan arus kendaraan yang masuk Kota Semarang diberlakukan secara maksimal.
Pemeriksaan akan dilakukan setiap hari selama masa PKM berlangsung.

"Memang berdampak pada kemacetan. Itu artinya kami benar-benar berlakukan secara maksimal. Walaupun hanya satu jam, tadi ditemukan orang yang bersuhu 40 derajat.
Belum juga yang 38 derajat. Ada yang disuruh putar balik. Kalau fisiknya sudah benar-benar lemah masih dilakukan pemeriksaan di pos," terang Endro.
Selama satu jam tersebut, lanjut Endro, ada sekitar 400 kendaraan yang dilakukan pemeriksaan.
Artinya, volume kendaraan yang masuk ke Kota Semarang masih sangat tinggi. Mayoritas adalah pekerja yang berdomisili luar Semarang.
"Itu artinya belum sesuai harapan yang disampaikan pemerintah bahwa harus ada pengaturan shift dalam perusahaan. Melihat kondisi ini, masih seperti keadaan biasa," ujarnya.
Menurut Endro, arus kendaraan dari timur saat ini lebih padat dibanding arus kendaraan dari barat.
Pasalnya, arus kendaraan dari barat sudah dilakukan filterisasi mulai dari area Jabodetabek hingga perbatasan Jawa Tengah yakni di Brebes. Sementara dari arah timur, masih sangat padat.
"Kami serentak di semua pos (pengecekan). Perimbangannya, kami melihat arus yang padat justru terbalik, datang dari timur bukan dari barat.
Dari barat kita tahu filterisasi yang dilakukan di area Jabodetabek dan Brebes begitu ketat. Makanya kami balik, kami fokus di timur," jelasnya.

Sementara, Kasatlantas Polrestabes Semarang, AKBP Yuswanto Ardi mengatakan, pemeriksaan tidak hanya dilakukan di perbatasan kota melainkan juga di dalam kota.
Setiap pengendara dilakukan pemeriksaan suhu dan kelengkapan masker.
Penyekatan yang dilakukan dalam rangka PKM ini memang menimbulkan konsekuensi kemacetan.
Namun, pihaknya semaksimal mungkin menurunkan personil di lapangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait adanya pemeriksaan. (RZ/WK )***

TNI AD Terima Bantuan 30.000 APD dari MNC Peduli.

Jakarta.-------Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan bahwa bantuan 30.000 Alat Pelindung Diri (APD) dari MNC Peduli akan didistribusikan secara bertahap ke seluruh Rumah Sakit jajaran TNI AD.

Hal itu disampaikan Kadispenad Kolonel Inf Nefra Firdaus, S.E.,M.M dalam rilisnya, Jakarta, baru-baru ini.

Diungkapkan Kadispenad, penerimaan secara simbolis bantuan APD baju Hazmat tersebut dilakukan pada kegiatan audiensi Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dengan Kasad di ruang tamu Kasad.

Usai menerima bantuan secara simbolis, Kasad menegaskan bahwa pemberian bantuan APD tersebut akan dilakukan secara bertahap dan dengan diterimanya bantuan tersebut, TNI AD siap untuk mendistribusikannya.

“Kami memiliki 68 rumah sakit, kami berterimakasih atas bantuan dari Bapak Hary dan MNC Group. Bantuan dari Bapak ini akan kami siapkan distribusinya. Kami sangat memerlukan APD termasuk masker terutama masker N95 untuk tenaga medis yang saat ini juga susah didapatkan,”ungkapnya.

Selain itu, Andika juga mengungkapkan bahwa kebutuhan APD setiap harinya sangat tinggi bagi tenaga medis dihadapkan pada situasi saat ini.

“APD penggunaannya hitungan per hari, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto sendiri, mereka bisa menghabiskan hampir 500 APD per harinya. Gambaran yang serupa juga bisa terjadi di rumah sakit-rumah sakit lainnya. Bantuan-bantuan dari pak Hary dan dari semua pihak sangat membantu,”tegas Kasad.

Andika juga menambahkan bahwa bantuan kali ini adalah fokus kepada tenaga medis TNI AD dimana APD merupakan kelengkapan mereka dalam melaksanakan tugas, selain itu juga meningkatkan imunitas mereka.

Sementara itu, diakhir pertemuan, Kasad juga berpesan kepada seluruh warga masyarakat agar terus bersama-sama untuk membatasi dan memutus mata rantai penyebaran virus.

“Saya bisa memahami betapa di bulan Ramadhan ini keprihatinan memang bertambah, Situasi pembatasan sosial ini yang masih akan menyulitkan banyak pihak," ujar Andika

"Tetapi saya yakin kalau kita semua disiplin, kita sama-sama untuk menjaga, penyebaran virus Covid-19 ini akan bisa kita batasi dan mudah-mudahan akan cepat berakhir,”harapnya sambil menutup pembicaraan.

Pada kesempatan tersebut, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada para tenaga medis termasuk tenaga medis TNI AD yang telah berjuang dalam melawan pandemi secara global ini.

“Saya dan tentunya masyarakat Indonesia sangat berterima kasih dengan semua upaya medis untuk merawat pasien-pasien Covid-19, sangat luar biasa pengorbanan dan kerelaanya, kami sangat simpati, terus berjuang, kami sangat mendukung,”ujar Hary.

Selain Kadispenad, turut mendampingi Kasad dalam audiensi tersebut, Wakasad Mayjen TNI Moch Fachrudin,S.Sos, Koorsahli dan Aster Kasad, Kapuskesad serta Dandenma Mabesad.
(Dispenad/ RZ/WK )**

Resmi! Jokowi Pecat Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty.

Jakarta.------ Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan secara tidak hormat Sitti Hikmawatty dari posisinya sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pemberhentian tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) 43/P 2020, di mana klausul pertama keppres tersebut berbunyi : Memberhentikan tidak dengan hormat Dr. Sitti Hikmawatty, S ST., M. Pd sebagai Anggota KPAI Periode 2017-2022.

"Sudah (ditandatangani), betul," kata Sekretaris Utama Kementerian Sekretaris Negara Setya Utama yang membenarkan bahwa Jokowi sudah meneken keppres tersebut, Senin (27/4/2020).

Adapun dalam klausul kedua keppres tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan keputusan presiden tersebut akan dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebagai informasi, pemecatan Siti sebelumnya telah direkomendasikan oleh Dewan Etik KPAI. Sitti dianggap bersalah karena pernyataannya soal perempuan bisa hamil di kolam renang beberapa waktu lalu.

Dalam konferensi pers, Sabtu (25/4/2020), Sitty menilai ada ketidakadilan terhadapnya. Ia pun menyinggung manajemen internal KPAI.

"Saya melihat ada upaya mengadili saya dengan cara yang berlebihan, ketidakmampuan pimpinan dalam mengelola manajemen internal KPAI serta manajemen konflik di dalamnya, kapasitas independensi sebagai pimpinan sebuah lembaga negara yang independen juga perlu dipertanyakan terhadap tekanan yang ada," kata Sitti belum lama ini. (RZ/WK )***

Gigihnya Babinsa Salurkan Bantuan Beras ke desa-desa.

Kapuas Hulu.-------Guna melaksanakan pengawasan, pengawalan dan pendistribusian beras bantuan dari provinsi Kalimantan barat kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Kodim 1206/Psb melalui Koramil 1206-08/Bunut Hilir melakukan pengawalan bantuan tersebut di wilayah Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, baru-baru ini.

Plh Danramil 1206-08/Bunut Hilir Pelda Gesnowo menjelaskan, bantuan beras dari Pemprov Kalbar sudah sampai di Kecamatan Boyan Tanjung kemarin dan hari ini langsung di distribusikan ke desa - desa.

"Kemarin Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta perangkat desa bersama - sama mengawal bantuan dari gudang Kecamatan ke gudang Kantor Desa," katanya.

Lanjutnya, hari ini pihaknya melakukan pengawalan pendistribusian bantuan beras langsung dari desa ke masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan data yang ada.

”Kita pastikan tepat sasaran bagi yang layak menerima bantuan beras," ucapnya.

Tambahnya, untuk Kecamatan Boyan Tanjung mendapat bantuan beras dari Pemprov Kalbar sejumlah 26.020 Kg yang di bagikan ke 1.301 KK tersebar di lima belas desa. (Pendam XII/Tpr/RZ/WK )***

TNI Bersama Tim Medis Melakukan Penyemprotan Disenfektan Di Lingkungan Desa Maluli Taliabu.

TALIABU.-----Ketua Tim Gabungan  Pencegahan Penyebaran Virus Corona ( Covid-19 ), bersama Babinsa dan Tagana  Kecamatan Taliabu Selatan "La Safi" selaku Kepala Desa Maluli dan seluruh tim medis dari Puskesmas Pencado  Kabupaten Pulau Taliabu  ( Pul -Tab), Melakukan Penyemprotan Cairan Disenfektan untuk Cegah penyebaran Virus Corona ." Sabtu 11/04/2020  pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 Wit . ungkap Kepala Kantor Kecamatan Taliabu selatan Yakni John Bugis melalui telpon via  Washappnya." belum lama ini.
.
lanjut dia, Tim  gabungan terdiri dari TNI-Polri dan Tagana Desa Maluli  melakukan penyemprotan Cairan Disenfektan  pada setiap di lingkungan Warga Masyarakat Desa Maluli itu.

"Jhon Bugis, juga menjelaskan bahwa, penyemprotan desinfektan itu sesuai dengan surat edaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan wabah Virus Corona  yang menjadi keresahan seluruh dunia, terkhusus di Pulau Taliabu." ungkapnya.

"Selain peyemprotan Disenfektan di kami juga menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh warga masyarakat agar pola hidup keseharian yang baik sehingga bisa mencegah wabah dari pada Covid-19" katanya.

agenda penyemprotan desinfektan ini juga dijadwalkan akan dilakukan seminggu dua kali penyemprotan cairan." jelasnya.

Kepala kantor Kecamatan Taliabu selatan "Jhon Bugis" berharap , Agar Seluruh masyarakat dapat mengikuti himbauan pemerintah pusat maupun daerah terutama meniadakan aktifitas secara kelompok-kelompok yang berkumpul-kumpul diluar rumah atau karantina dirumah untuk menghambat sekaligus memutuskan mata rantai pandemi penularan Covid-19." tegasnya ( RZ/WK )*

Jokowi Ungkap Deretan Bahan Pangan yang 'Krisis' di RI.

Jakarta.-----Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan stok sejumlah komoditas pangan domestik yang ternyata mengalami defisit di puluhan provinsi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan lanjutan antisipasi kebutuhan bahan pokok melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

"Laporan yang saya terima, untuk stok beras defisit di 7 provinsi, stok jagung defisit di 11 provinsi," kata Jokowi.

Tak hanya itu, laporan yang diterima kepala negara juga menyebutkan bahwa stok cabai besar mengalami defisit di 23 provinsi, cabai rawit defisit di 19 provinsi, bawang merah pun diperkirakan defisit di 1 provinsi.

"Stok telur ayam defisit di 22 provinsi, stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi tapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi," katanya.

Jokowi menekankan kepada jajarannya untuk betul-betul menghitung secara berkala stok komoditas pangan strategis agar tidak terjadi kekurangan stok. Apalagi, di tengah wabah Covid-19.

"Saya ingin dilakukan hitungan yang cepat, assesment yang cepat terhadap kebutuhan bahan pokok setiap daerah, setiap provinsi, agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, berapa produksinya, semuanya harus kita hitung," katanya.

Jokowi lantas menekankan bahwa transportasi antar provinsi, antar pulau, maupun antar wilayah agar tidak terganggu kendati ada sejumlah daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Saya cek terus, karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi dan beberapa kabupaten kota memang ada satu dua yang terganggu terutama transportasi pesawat," jelasnnya.

"Ini tolong betul-betul kita exercise agar jangan distribusi bahan pokok, bahan yang penting tidak terganggu karena sekali lagi kita negara kepulauan," katanya. (RZ/ WK )****

JK: Aturan Penanganan Covid-19 RI Simpang Siur & Tidak Jelas.

Jakarta.----------- Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla memiliki penilaian tersendiri terhadap penanganan Covid-19 di tanah air. Menurut dia, ada kendala krusial yang membuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkendala. Hal itu disampaikan JK, sapaan akrab Jusuf Kalla,baru-baru  ini.

"Secara aturan dan perintah, aturannya juga masih simpang siur, kadang-kadang jadi tidak jelas, harus terkoordinasi lagi," ujarnya.

"Ada tiga hal pokok. Satu, waktu terbatas, karena semakin lama dan waktu kita terbatas. Selanjutnya ada koordinasi. Walau ada satgas dan gugus tugas, tapi tidak mudah melakukannya. Kemudian yang terakhir itu logistik. Kalau labnya kurang, orang-orangnya kurang, rumah sakit tidak mencukupi, APD kurang, obat-obat kurang, jadi susah dengan mempertimbangkan waktu, logistik, koordinasi, dan orang-orang yang memiliki keahlian," lanjut JK.

Berkenaan dengan hal ini, Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo sudah mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah solid dalam menanggulangi virus corona. Tidak ada hambatan dalam bersinergi satu sama lain.

Politikus senior Partai Golongan Karya ini juga mengomentari apakah penanganan yang dilakukan pemerintah sudah terbilang cepat. Menurut JK, hal itu bisa dilihat daripada tren kasus konfirmasi positif Covid-19.


Ia mencontohkan Taiwan dan Korea Selatan. Dalam dua bulan, kedua negara mampu mengontrol penyebaran virus corona baru penyebab Covid-19. Tentu dengan memperhitungkan segala aspek.


"Kita harus pilih opsi-opsi yang ada walau berisiko. Pendekatan lembut dengan melarang ke mana-mana tentu rakyat akan lebih senang. Jadi pilihannya apa? Semua para ahli hanya dua yang pokok, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tidak bertemu banyak orang," kata JK.

"Itu akan menghentikan penyebaran. Nah, ditambah lagi karena ini tidak tahu di mana virus ini. Harus besar-besaran semprot ini. Kalau dulu flu burung, sumbernya dari ayam, ayam yang unsur ada merahnya kita musnahkan. Pemerintah bayar dan ini tidak, saat itu saya yang pimpin. Kalau ini obatnya tidak tahu, vaksinnya juga tidak tahu," lanjutnya. ( RZ/WK )***

Prabowo, Kemenhan, Senjata Biologis & Teori Konspirasi.

Jakarta.----Juru Bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak buka suara perihal anggapan yang menyebut virus corona baru penyebab Covid-19 sebagai bagian dari senjata biologi. Anggapan itu berkembang di kalangan penganut teori konspirasi. Lantas, bagaimana tanggapan Kemenhan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto?

"Sampai saat ini, berdasarkan data yang kita pelajari, kami tidak menemukan tren bahwa ini adalah senjata biologi. Kalau kemudian ada perang narasi politik internasional antara AS dan Tiongkok, kalau sekarang Inggris, AS, Jerman, menggugat Tiongkok, kami menganggap itu adalah narasi politik, narasi diplomasi internasional," kata Dahnil dalam sebuah diskusi yang difasilitasi Prodi Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Kalijaga, baru-baru ini.

"Kita belum menemukan fakta gejala bahwa ini adalah senjata biologi. Yang kita temukan adalah ini merupakan wabah alamiah yang muncul, kemudian menyebar sekalligus membuktikan bahwa dunia itu interkoneksi, terkoneksi antara satu dan yang lain," lanjutnya.

Dahnil menjelaskan, pendekatan Kemenhan terhadap Covid-19 adalah perang semesta. 'Perang' ini melibatkan seluruh masyarakat Indonesia.

"Yang harus dipahami adalah bagaimana cara kerja musuh. Musuh kita saat ini adalah Covid-19. Virus ini punya cara kerja yang kita semua sudah tahu, maka tidak cukup pemerintah yang menanganinya tapi juga perlu keterlibatan masyarakat," ujar Dahnil.

"Nah langkah semesta yang selalu kita sampaikan itu ada tiga. Pertama, pastikan kita membangun proteksi komunal. Kedua, mendorong solidaritas komunal seperti charity dan lain-lain. Ketiga, membangun kesadaran bersama bahwa perlawanan ini adalah perlawanan semesta dan bersama seperti PSBB, social dan physical distancing," lanjutnya.

Prabowo dan Seruan Hadapi Situasi Terburuk

Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat berujar dan memerintahkan kepada seluruh kader dan simpatisan untuk bersiap dalam keadaan yang terburuk dalam pandemi COVID-19.

Dalam pidato taklimat yang disiarkan melalui media sosial resminya, Prabowo meminta kepada seluruh kader dan simpatisan untuk melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi COVID-19 yang belum jelas ujungnya.

"Saya minta kader Gerindra yang ekonominya dalam keadaan baik untuk mengorganisir mereka yang keadaan ekonominya lemah. Minimal dirimu dan keluargamu masing-masing, tanamlah tanaman pangan yang berguna bagi kepentinganmu dan orang-orang di sekitarmu. Supaya jika terjadi saat-saat sulit nanti, mungkin terdapat kekurangan persediaan bahan pangan, saudara sudah siap untuk mengantisipasinya," ujar Prabowo dalam pidatonya, Rabu (22/3/2020).

Dia juga meminta agar seluruh Kader yang mampu untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan. "Saya bangga melihat kader-kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia memberi bantuan kepada rakyat yang lebih membutuhkan. Saya bangga melihat komitmen anda semuanya, itulah partai kerakyatan, itulah partai yang berjuang untuk rakyat," ujarnya. (RZ/WK )***

TEC Berikan Bantuan Sembako, Masker dan Hand Sanitizer untuk Honorer, Nelayan, dan Pengurus GOLKAR Lampung Selatan.

Lampung.------Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, sekaligus selaku Ketua Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra (TEC) tak henti-hentinya terus memberikan bantuan kepada berbagai pihak, baik organisasi, komunitas maupun kelompok masyarakat dalam rangka berpartisipasi aktif mendukung dan membantu upaya Pemerintah dalam pencegahan, penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

Tidak tanggung-tanggung, kali ini politisi senior Partai Golkar Provinsi Lampung tersebut mengajak dan memberikan Puluhan Ribu Masker dan Hand Sanitizer serta Bantuan 500 Kg Beras kepada DPD AHN (Aliansi Honorer Nasional) Kabupaten Lampung Selatan, 500 Kg Beras kepada DPC HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Lampung Selatan Serta 3 ton Beras diberikan kepada jajaran Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan, saat menggelar "Reses" yang dipusatkan di Aula Kantor DPD Partai Golkar Lampung Selatan, baru-baru ini.

Hadir dalam kesempatan yang berlangsung penuh kekeluargaan tersebut, Ketua DPD AHN Kabupaten Lampung Selatan Setiawan, S.Pd beserta jajaran, Ketua DPC HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Lampung Selatan Shobri dan Ketua Koprasi Mina Dermaga CikTin beserta jajaran, serta hadir 17 Ketua Pengurus Kecamatan Partai Golkar Se-Kabupaten Lampung Selatan.

Turut hadir juga Wakil Bendahara Umum DPP Partai GOLKAR yang juga Anggota Komisi II DPR-RI Ir.H.Hanan A Rozak, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung I Made Bagiasa dan Darlian Pone, Fungsionaris DPD Partai GOLKAR Provinsi Lampung, yakni H. Riza Mirhadi, H. Romudin Adam, Bambang Purwanto, Reza Pahlevi, Sugeng Kristianto, Arifin Indrajaya, H. Benny HN Mansyur, Supriyanto Erwandi, Ketua DPD GRANAT Lampung Selatan Rusman Effendi, Juansyah, Arian, Yudha Sukarya, dan 4 orang staf DPRD Provinsi Lampung, serta dihadiri lengkap 7 Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam paparanya politisi senior Partai Golkar Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra (TEC) mengatakan, bantuan Ribuan Masker dan Hand Sanitizer serta sembako tersebut sejalan dengan Instruksi serta arahan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung yang juga Gubernur Lampung Bapak Ir. H. Arinal Djunaidi, bahwa Kelembagaan Partai Golkar di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Anggota Fraksi Partai Golkar di Legislatif, baik Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota wajib berpartisipasi aktif mendukung dan membantu upaya Pemerintah dalam pencegahan, penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

Pada kesempatan tersebut seperti biasa, TEC menyempatkan berdialog dan menyerap aspirasi secara langsung, baik dari Pengurus DPD AHN Kabupaten Lampung Selatan, maupun dari Pengurus DPC HNSI Kabupaten Lampung Selatan yang pada umumnya menyampaikan permasalahan dibidang perikanan, insfrastruktur, pemerataan pembangunan yang belum dinikmati masyarakat secara layak, pendidikan, peningkatan tunjangan bagi para Tenaga Honorer, baik Tenaga Guru/Pengajar maupun Tenaga Teknis, kemakmuran masyarakat yang masih rendah di Kabupaten Lampung Selatan, serta kesulitan ekonomi dan kesulitan mendapatkan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat akibat dampak wabah Covid-19.

Terkait permasalahan yang berkembang dalam dialog tersebut, TEC menyampaikan akan memperjuangkan seluruh aspirasi tersebut didalam Program Pembangunan Provinsi Lampung yang akan dituangkan dalam APBD sesuai dengan kewenangan Provinsi Lampung, serta akan menyampaikan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan, Penanggulangan, dan Penyebaran Virus Covid-19 baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten Lampung Selatan.

"Permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten, akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan", imbuh TEC

TEC yang juga Ketua PD VIII FKPPI Provinsi Lampung ini menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Lampung agar bersabar, karena target pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung masih fokus untuk melakukan percepatan, penanganan, dan pencegahan Corona Virus Desaese (Covid-19) di Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

TEC juga mengajak kepada masyarakat Lampung Selatan untuk ikut aktif terlibat dalam pengawasan penggunaan Dana Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 yang bersumber dari APBN APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. TEC juga menjelaskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah mengultimatum bagi siapapun yang melakukan penyimpangan Dana Penanganan Covid-19 akan diberikan hukuman seberat-beratnya, oleh Karena itu masyarakat juga harus ikut mengawasi dan mengontrol penggunaan dana tersebut. Karena pengawasan yang paling baik dan efektif adalah pengawasan dari masyarakat.

Dalam kesempatan itu juga, selain menyerap aspirasi, TEC juga sekaligus memberikan bantuan Ribuan Masker dan Hand Sanitizer yang disampaikan langsung secara simbolis oleh TEC kepada DPD AHN dan DPC HNSI Kabupaten Lampung Selatan untuk kemudian dibagikan kepada warga masyarakat Lampung Selatan guna melindungi diri dari penularan wabah Covid-19, serta membagikan Beras sebanyak 4 ton, dengan rincian 3 ton untuk Pimpinan Kecamatan (PK) dan Pimpinan Desa (Pimdes) Se-Kabupaten Lampung Selatan, serta 1 ton Beras untuk DPD AHN dan HNSI Kabupaten Lampung Selatan.

Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Provinsi Lampung ini juga meminta kepada Masyarakat, agar di bulan Ramadhan ini dapat mematuhi anjuran Pemerintah; Untuk tetap berada di rumah, wajib menggunakan masker apabila ada kepentingan yang mendesak di luar rumah, melakukan pembatasan sosial dan menghindari kerumunan (Social Distancing), selalu menjaga jarak aman 1-2 meter dalam berinteraksi (Physical Distancing), selalu mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga kebersihan dan pola hidup sehat guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

"Selamat menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1441 H, Kita berharap dan berdoa kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pandemi wabah Covid-19 segera berakhir, Aamiin", pungkas TEC. (SA/RZ/WK )***

Dandim Putusibau : Sterilisasi Rumah Pasien Covid-19, Warga Diminta Tidak Panik.

Kapuas Hulu.------Kodim 1206/Putussibau pada Minggu (26/4) melakukan sterilisasi di rumah pasien yang terkonfirmasi Covid-19 di Jalan Lintas Timur, Desa Suka Maju, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus.

Kegiatan sterilisasi ini dilaksanakan oleh Kodim 1206/Psb bersama dengan Personel Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Kapuas Hulu. Yang dipimpin langsung oleh Dandim 1206/Psb, Letkol Inf Basyaruddin, S.S., dan Ketua BPBD Kapuas Hulu, Gunawan, S.Sos.

Dandim 1206/Psb, Letkol Inf Basyaruddin, S.S., menjelaskan, penyemprotan desinfektan dilakukan di rumah pasien positif Covid-19 dan sarana umum dan rumah masyarakat yang ada di Desa Suka Maju.

"Upaya ini dilakukan karena dekontaminasi penyebaran Covid-19 dapat dikurangi dengan membersihkan ruangan serta benda-benda yang sering tersentuh tangan. Hal ini menunjukkan penyemprotan dengan menggunakan cairan desinfektan secara rutin cukup efektif untuk menekan penyebaran Covid-19," jelasnya, baru-baru ini.

Letkol Inf Basyaruddin, S.S., menghimbau kepada masyarakat Desa Suka Maju dan umumnya masyarakat Kapuas Hulu untuk tidak panik dengan adanya pasien positif Covid-19. Namun agar terus meningkatkan kewaspadaan dengan mengikuti kebijakan pemerintah.

"Mari kita saling mendukung dengan kesadaran yang tinggi agar tetap dirumah saja demi mencegah menyebarnya Covid-19. Semoga atas kejadian ini kita diberi hikmah dan wabah ini cepat berlalu," imbau, Letkol Inf Basyaruddin, S.S. (Pendam XII/Tpr/RZ/WK )***

Sosok dan Keberadaan Prabowo di Tengah Pandemi Covid-19.

Jakarta.-------Juru Bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak buka-bukaan perihal pertanyaan sejumlah kalangan terkait peran menhan dalam penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Menurut dia, ada sejumlah perspektif yang dikedepankan pemerintah dalam terkait wabah tersebut.

"Kemenhan bukan dalam posisi sebagai leading sector terkait penanganan Covid-19. Tapi Kemenhan melihat sejak awal sebagai bahaya yang serius dan harus ditangani segera dan tidak boleh dianggap remeh. Oleh sebab itu kami sejak awal bersiap mem-back up apa yang dibutuhkan oleh pemerintah secara umum," ujarnya dalam sebuah diskusi yang difasilitasi Prodi Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Kalijaga, baru-baru ini.


"Apa yang saya sampaikan tidak mempresentasikan pemerintah tapi merepresentasikan secara sektoral pemerintah. Karena kalau secara keseluruhan itu yang berkompeten adalah ketua gugus atau kepala gugus Covid-19 atau jubir Covid-19. Saya bicara secara sektoral yaitu dalam hal Kementerian Pertahanan," lanjut Dahnil.

Ia lantas menjelaskan, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan wabah Covid-19 sebagai darurat kesehatan. Oleh karena itu, leading sector dalam konteks ini adalah Kementerian Kesehatan. Mengapa? Sebab, perspektif yang digunakan adalah darurat kesehatan.

"Kenapa bukan pak Prabowo (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) yang menjadi leading sector? karena ini menyangkut kesehatan, kebijakan negara melalui PP, perpu, instruksi presiden yang dikeluarkan pada 2020 itu menggunakan frame darurat kesehatan. Nah sedangkan Kemenhan secara birokrasi mem-back up semua tugas dari Kemenkes tersebut," kata Dahnil. (RZ/WK )***

Covid-19 Musnah di RI Pada Juli 2020, Semoga! .

Jakarta.-----Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengungkapkan laporan terkini terkait kinerja gugus tugas kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam keterangan pers seusai rapat internal dengan Jokowi, baru-baru ini, Doni mengatakan Jokowi menyampaikan sejumlah pesan penting terkait penanganan Covid-19.

"Presiden minta kita kerja lebih keras, lebih patuh, lebih disiplin agar pada Juni yang akan datang kita bisa turunkan Covid-19 di Indonesia. Juli diharapkan kita bisa memulai hidup normal kembali," ujarnya.

Oleh karena itu, Doni mengatakan pemerintah terus mengusahakan berbagai langkah. Mulai dari memberikan imbauan kepada masyarakat dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti perihal jaga jarak, cuci tangan, hingga menghindari kerumunan.

Tidak ketinggalan, lanjut Doni, adalah tes masif pada bulan April-Mei, dilanjutkan dengan pelacakan agresif dan isolasi yang ketat.

Sampai dengan Senin (27/4/2020) pukul 12.00 WIB, Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan kasus konfirmasi positif sebanyak 9.096 orang atau bertambah 214 orang dibandingkan dengan satu hari sebelumnya.

Sedangkan jumlah pasien meninggal bertambah 22 orang menjadi 765 orang. Sementara jumlah pasien yang sembuh mencapai 1.151 orang atau naik 44 orang dibandingkan dengan sehari sebelumnya. (RZ/WK )****

Mudik vs Pulang Kampung, Indef Nilai Jokowi Tidak Tegas.

Jakarta.-----Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pernyataan yang dilontarkan pemerintah mengenai perbedaan mudik dan pulang kampung dinilai tidak tegas dan justru menimbulkan kebingungan bagi publik. Padahal dua kalimat ini dinilai memiliki efek yang sama, yakni memobilisasi publik dalam jumlah besar.

Peneliti Senior Indef Didik Rachbini mengatakan pernyataan yang membingungkan bagi publik ini justru menyebabkan risiko penyebaran Covid-19 yang meluas. Namun pemerintah dinilai tidak tegas dalam mengendalikan mobilisasi publik ini.

"Mudik dan bukan pulang kampung ini pernyataan kebijakan yang membingungkan dari pejabat publik dan pasti berpotensi menyebabkan kegagalan dan taruhan kegagalan adalah nyawa," kata Didik dalam publikasi virtual di Webinar, baru-baru ini.

Dia menyebutkan, pernyataan yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai tak tegas. Seorang presiden dinilai tak boleh menyampaikan kebijakan yang kontra dan menyebabkan satu hingga dua juta masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan ini secara tak langsung melakukan pembiakan Covid-19.

Untuk itu, pemerintah diminta untuk lebih tegas dalam penanganan pandemi ini. Beberapa negara yang tegas dalam menangani penyebaran virus ini bisa diambil sebagai contoh, yakni China yang dalam waktu singkat dapat mengendalikan virus ini agar tak menyebar di negaranya.

Sebelumnya, Jokowi menyebut arus masyarakat keluar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) sebelum pemerintah resmi melarang mudik, 24 April lalu, merupakan aktivitas pulang kampung.

Mudik dilakukan menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri, sedangkan pulang kampung dilakukan jauh hari sebelum memasuki bulan puasa Ramadan.


"Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, belum lama ini.  "Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang. Karena anak istrinya ada di kampung."


Jokowi beranggapan, mereka yang mencuri start untuk pulang kampung justru berada dalam kondisi berbahaya jika tetap tinggal di Ibu Kota. Ia menambahkan, saat pulang kampung, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan tempat isolasi bagi warga yang ingin masuk ke wilayah tersebut.

"Coba dilihat juga di lapangan, ini lapangan yang kita lihat. Di Jakarta, mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4, isinya 8 orang atau 9 orang," katanya.

Sementara, definisi mudik dan pulang kampung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni:

Mudik
v (berlayar, pergi) ke udik (hulu sungai, pedalaman): dari Palembang -- sampai ke Sakayu
v cak pulang ke kampung halaman: seminggu menjelang Lebaran sudah banyak orang yang --


Pulang kampung
kembali ke kampung halaman; mudik: dia -- kampung setelah tidak lagi bekerja di kota.(RZ/WK)***

Kasus Positif Corona di Indonesia Sudah 8.882, Kapan Selesai?.

Jakarta.------ Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto melaporkan sampai dengan Minggu (26/4/2020) pukul 12.00 WIB, kasus konfirmasi positif Covid-19 mencapai 8.882 orang. Jumlah itu bertambah 275 orang dibandingkan kemarin.

Dalam keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (26/4/2020), Yurianto juga melaporkan kasus kematian bertambah 23 orang sehingga total menjadi 743 orang. Adapun jumlah pasien yang sembuh mencapai 1.107 orang, meningkat 65 orang dibandingkan dengan sehari sebelumnya.

Ia mengatakan sebaran total pasien sembuh 1.107 orang hingga 26 April 2020, yaitu Jakarta 335 orang, Jawa Timur 138 orang, Sulawesi Selatan 99 orang, Jawa Barat 93 orang, Bali 75 orang, sebagian 29 orang dari provinsi-provinsi.

Ia juga mengatakan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) akumulasi 2.242 orang, sebagian besar sudah selesai dipantau. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) 19.648 orang. (RZ/WK)***

Viral Karena Curi Beras 5Kg Akibat Kelaparan, Kabaharkam Polri Bantu 100 Paket Sembako untuk Pak Atek dan Warga Sari Rejo.

Medan.-----Viral di media sosial seorang pria di Medan nekat mencuri 1 karung beras ukuran 5kg akibat kelaparan ditengah pandemi covid-19, peristiwa dugaan pencurian itu terjadi di Jalan Cinta Karya, Medan Polonia,baru-baru ini. Pria yang belakangan bernama Atek awalnya sempat ditangkap karena diduga mencuri sehingga polisi datang ke rumahnya, diketahui korban dugaan pencurian dan Atek diketahui juga sudah berdamai.

Berita viralnya pak Atek ini sampai kepada mantan Kapolda Sumut yang saat ini menjabat Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto.

Melalui Staf IT nya Abink, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto memberikan bantuan 100 paket sembako yang terdiri dari 100 karung beras ukuran 5 kg, minyak goreng, mie instan untuk pak Atek dan warga Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Rabu (22/4/2020).

"Saya ditelp Pak Kabaharkam, beliau menyampaikan rasa prihatinnya terhadap apa yang menimpa pak Atek ini dan memerintahkan agar diberi bantuan termasuk untuk masyarakat sekitarnya", ujar Abink disela-sela pembagian sembako.

Kabaharkam Polri saat dikonfirmasi awak media mengatakan bahwa bantuan sembako ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama.

"Kebetulan staf saya sedang di Medan, jadi bisa langsung memberikan bantuan kepada Pak Atek dan warga sekitarnya yang membutuhkan", ujar Komjen Agus melalui pesan singkat whatsapp.

Mantan Kapolda Sumut ini turut prihatin apa yang dialami Atek, "ini salah satu dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid-19", tutur Komjen Agus.

Jenderal bintang 3 ini menilai kejadian pak Atek mencuri karena kelaparan ini mungkin akibat luput dari lingkungan sekitar dan pemerintah setempat.

"Mungkin luput, situasi pandemi covid-19 ini, rasa kemanusiaan kita akan diuji, jangan biarkan tetangga, saudara-saudara kita kelaparan, semangat gotong-royong membantu sesama harus kita gelorakan, karena salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah kelaparan dan kemiskinan, harus kita antisipasi. ", ujar Komjen Agus

Lebih lanjut Komjen Agus menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada jajaran dan masyakarat yang terus bergotong-royong membantu sesama dalam menghadapi pandemi covid-19 ini.

"Yang ekonominya tidak terdampak mari kita bantu saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi", ujar Komjen Agus.

Terpisah saat diwawancarai awak media Atek sendiri mengaku terpaksa melakukan tindak pencurian itu.

"Saya terpaksa, karena keluarga saya kelaparan dan tempat saya bekerja saat ini menutup bengkelnya sehingga saya tidak punya penghasilan". ujar Atek

Kepala Lingkungan V Sumarni mewakili warga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia yang juga ikut membantu membagikan sembako mengucapkan terima kasih kepada kabaharkam Polri atas bantuan sembakonya. (RZ/WK)*****

TEC Ajak Ormas Islam Lampung Selatan Lawan Covid-19.

Lampung - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, sekaligus selaku Ketua Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra (TEC) melaksanakan Reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan program pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Kegiatan Reses digelar di titik yang berbeda yakni di Sekretariat DPD LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Kabupaten Lampung Selatan Jl. Trans Sumatera, Desa Canggu Kalianda Lampung Selatan dan di Sekretariat DPD Muhammadiyah Kabupaten Lampung Selatan Jalan Radin Inten, Way Urang Kalianda Lampung Selatan, baru-baru ini.

Dalam kegiatan Reses di Aula Kantor DPD LDII Kabupaten Lampung Selatan hadir Ketua Drs. Sugiono, Wakil Ketua H.Sutisna, dan H.Mahmud, Sekretaris Margono, Bendahara Sumadi, beserta jajaran pengurus DPD LDII lainnya.

Kemudian saat Kegiatan Reses di DPD Muhammadiyah Kabupaten Lampung Selatan, hadir Ketua umum Pimpinan Daerah Drs.H.Mukhlisin.H.Ilyas, didampingi Sekretaris Umum H.Puspo Binatmo,M.Pd, Bendahara H.Suroso Joko Mawasid, SE beserta jajaran pengurus DPD Muhammadiyah lainnya.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPR-RI Ir. H. Hanan A. Rozak, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung I Made Bagiasa dan Darlian Pone, Fungsionaris DPD Partai GOLKAR Provinsi Lampung, yakni H. Riza Mirhadi, H. Romudin Adam, Bambang Purwanto, Reza Pahlevi, Sugeng Kristianto, Arifin Indrajaya, H.Benny HN Mansyur, Supriyanto Erwandi, Ketua DPD Granat Lampung Selatan Rusman Effendi, Juansyah, Arian, Yudha Sukarya, dan 4 orang staf DPRD Provinsi Lampung, serta dihadiri lengkap 7 Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam paparannya, H.Tony Eka Candra (TEC) menyampaikan rencana program pembangunan Provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn, Ph.D yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

"Visi-Misi program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan bersama antara Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung tertuang didalam 6 Program Unggulan dan 33 Janji Kerja untuk terciptanya masyarakat Provinsi Lampung yang aman, berbudaya, maju, berdaya saing, dan sejahtera menuju Rakyat Lampung Berjaya", ujar TEC.

Pada kesempatan tersebut TEC juga menyempatkan berdialog dan menyerap aspirasi secara langsung, baik dari Pengurus DPD LDII Kabupaten Lampung Selatan, maupun dari Pengurus DPD Muhamadiyah Kabupaten Lampung Selatan, yang pada umumnya menyampaikan permasalahan dibidang pertanian, insfrastruktur, pendidikan "Pondok Pesantren", kesejahteraan guru Pondok Pesantren, kesehatan, pemerataan pembangunan yang belum dinikmati masyarakat secara layak, pembangunan tempat Pendidikan/Ibadah/Masjid, tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang masih rendah di Kabupaten Lampung Selatan, serta kesulitan ekonomi dan kesulitan mendapatkan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat akibat dampak wabah Covid-19.

Terkait permasalahan yang berkembang dalam dialog tersebut, TEC menyampaikan akan memperjuangkan seluruh aspirasi tersebut didalam Program Pembangunan Provinsi Lampung yang akan dituangkan dalam APBD sesuai dengan kewenangan Provinsi Lampung, serta akan menyampaikan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan, Penanggulangan, dan Penyebaran Virus Covid-19 baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten Lampung Selatan.

"Permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten, akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan", imbuh TEC. ( SA/RZ/WK.)****

Pangdam Pimpin Acara Tradisi dan Sertijab Pejabat Kodam XII/Tpr.

Kubu Raya.--------- Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Korem (Danrem) 121/Alambhana Wanawwai dan Danrem 102/Panju Panjung bertempat di koridor gedung A Makodam XII/Tpr. Jabatan Danrem 121/Abw diserahterimakan dari Brigjen TNI Bambang Trisnohadi kepada Brigjen TNI Ronny, S.A.P., sedangkan untuk jabatan Danrem 102/Pjg diserahterimakan dari Kolonel Arm Syaiful Rizal, S.Sos., kepada Brigjen TNI Purwo Sudaryanto.

Selain jabatan Danrem 121/Abw, juga diserahterimakan 2 jabatan lainnya, yaitu jabatan Irdam XII/Tpr, dari Kolonel Czi Denny Herman kepada Kolonel Kav Widhioseno, S.E., M.Hum. Jabatan Kapoksahli Pangdam XII/Tpr, dari Kolonel Czi Gumuruh, S.E., M.B.A., kepada Kolonel Czi Ita Jayadi.

Demikian disampaikan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XII/Tpr, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, S.Sos., dalam rilisnya di Kubu Raya, bahwa, pergantian pejabat tersebut berdasarkan Keputusan Panglima TNI nomor: Kep/385/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Pejabat lama Danrem 121/Abw, Brigjen TNI Bambang Trisnohadi telah menjabat sejak 23 Oktober 2018, selanjutnya akan menempati jabatan baru sebagai Kasdam XVII/Cenderawasih (Papua). Sedangkan penggantinya Brigjen TNI Ronny, S.I.P sebelumnya menjabat Kabinda Maluku BIN. Beliau adalah putra kelahiran Ketapang, Kalbar, merupakan lulusan Akademi Militer 1987.

Sedangkan untuk Pejabat lama Danrem 102/Pjg, Kolonel Arm Syaiful Rizal, S.Sos., telah menjabat sejak 28 Desember 2018. Selanjutnya akan menempati jabatan baru sebagai Pamen Mabesad. Sedangkan Brigjen TNI Purwo Sudaryanto sebelumnya menjabat sebagai Bandep Ur. Lingsos Setjen Wantannas. Beliau tidak asing lagi di lingkungan Kodam XII/Tpr, sebab saat masih berpangkat Kolonel, beliau juga sudah pernah menjabat sebagai Danrem 102/Pjg. 

"Penunjukan Brigjen TNI Purwo Sudaryanto sebagai Danrem 102/Pjg ini terkait dengan rencana alih status Korem 102/Pjg dari Korem tipe B naik status menjadi Korem tipe A," terang Kapendam, baru-baru ini.

Sementara itu untuk pejabat lama Irdam XII/Tpr, Kolonel Czi Denny Herman akan menempati jabatan barunya sebagai Irlog Itben Itjenad. Sedangkan penggantinya Kolonel Kav Widhioseno, S.E., M.Hum sebelumnya menjabat Kadeplat Sesko TNI. Untuk pejabat lama Kapoksahli Pangdam XII/Tpr, Kolonel Gumuruh, S.E., M.B.A., akan menduduki jabatan baru sebagai Danrem 064/MY (Serang) Kodam III/Slw.

Dijelaskan Kapendam XII/Tpr bahwa, alih tugas dan serah terima jabatan di lingkungan TNI AD, merupakan upaya penyegaran dalam tubuh organisasi yang dilandaskan pada kepentingan pembinaan personel dan pembinaan satuan, yang diproyeksikan bagi peningkatan kinerja organisasi, guna menjamin pelaksanaan tugas pokok TNI AD.

Pelaksanaan serah terima jabatan kali ini sedikit berbeda dari biasanya karena tetap mengacu pada protokol kesehatan yang berlaku ditengah pandemi Covid- 19, dimana sertijab tetap menggunakan masker, kaca mata, sarung tangan serta pengaturan jarak antar pejabat dan dalam pelaksanaanya dilakukan secara bergelombang tanpa menghilangkan makna dari acara tersebut.

Sertijab para Danrem jajaran Kodam XII/Tpr yang berlangsung dengan tertib dan khidmat tersebut, antara lain ditandai dengan penanggalan tanda jabatan dan tongkat komando, penyerahan dhuaja, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, dan sekaligus dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Persit Kartika Candra Kirana.

Sebagai informasi, sebelumnya pelaksanaan acara sertijab juga telah dilaksanakan acara tradisi penerimaan warga baru Kodam XII/Tpr, yang dipimpin oleh Pangdam XII/Tpr di pelataran Monumen Sejarah Kodam XII/Tpr. Yang diikuti oleh empat pejabat baru Kodam XII/Tpr. (Pendam XII/Tpr/RZ/WK )****

Berkas Perkara Penolak Pemakaman Perawat RS Kariadi Semarang di TPU Suwakul Sudah Lengkap .

UNGARAN. Kab. Semarang.------- Polres Semarang menginformasikan berkas perkara ketiga tersangka penolak pemakaman jenazah perawat RSUP Dr Kariadi meninggal karena corona di TPU Siwarak, Suwakul, Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, beberapa waktu yang lalu, yakni THP (31) BSS (54) dan S (60), dinyatakan lengkap.
Kasatreskrim Polres Semarang AKP Rifeld Constantine Baba, mengatakan, berkas perkara itu dinyatakan lengkap, baru-baru ini.

"Jadi untuk hari ini kami lakukan pelimpahan tahap dua.
Yaitu tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang," paparnya.

Menurutnya barang bukti yang diserahkan di antaranya kuitansi, telepon genggam, serta pakaian pelaku.
"Kemudian untuk pasal yang dikenakan, di antaranya pasal 212 KUHP, pasal 214 KUHP, juga UU nomor 4 tahun 1984 terkait wabah penyakit," lanjutnya.
Senada, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Rahmat Wibisono, menjelaskan, berkas perkara tersangka penolak pemakaman jenazah perawat RSUP Dr Kariadi meninggal karena corona itu sudah lengkap.
"Artinya kami sudah menerima berkas pelimpahannya. Menunggu disidangkan. Tim jaksa yang membuat administrasi pendaftaran sidang," kata dia.
Terkait bentuk persidangan, ia mengatakan hal tersebut akan dikoordinasikan.
"Kami tentukan bersama pengadilan, sifatnya online atau terbuka. Yang jelas ini terbuka untuk umum," papar dia.
Sebelumnya seorang perawat RSUP Dr Kariadi Kota Semarang meninggal dunia disebabkan corona, Kamis (9/4/2020) lalu.

Sedianya jenazah dimakamkan di TPU Suwakul Bandarjo, Kabupaten Semarang.
Tetapi kemudian ditolak oknum warga Suwakul, sehingga dipindah pemakamannya di komplek makam keluarga Dr Kariadi di Bergota Kota Semarang.
Kronologi

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng tetapkan tiga orang yang diduga sebagai provokator penolakan pemakaman korban virus corona Covid 19 di Desa Suwakul, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, sebagai tersangka.
Mereka bertiga dibawa personel Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng pada Sabtu (11/4/2020) lalu sekira pukul 15.00 WIB.
Ketiga orang itu ditangkap karena dianggap memprovokasi warga untuk menolak pemakaman jenazah seorang perawat RSUP Dr Kariadi Kota Semarang.
Sedianya, perawat yang meninggal karena terinveksi virus corona itu akan dimakamkan di TPU Sewakul.

Karena ada penolakan dari warga sekitar, pemakaman jenazah korban corona pun akhirnya dipindahkan ke komplek makam keluarga Dr Kariadi, Bergota, Kota Semarang.
Direskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Budi Haryanto menegaskan bahwa penolakan pemakaman jenazah korban virus corona adalah perbuatan melawan hukum.
Pasalnya, kata Budi, pihak medis pasti telah menyiapkan dan menerapkan SOP khusus untuk proses pemakaman korban yang terinfeksi virus corona.
Sehingga, dia meminta agar warga tidak terlalu takut saat di daerahnya ada proses pemakaman korban virus corona.
"Kami tahu, masyarakat saat ini resah karena virus ini menyebarnya sangat masif. Tapi dengan tindakan penolakan pemakaman seperti itu jelas melawan hukum. Padahal, pihak medis telah menyiapkan SOP khusus," tegas Direskrimum.
Dia menuturkan, adapun tiga pelaku yang dibawa untuk dimintai keterangannya adalah THP (31), BS (54), dan S (60).

Kabaharkam Polri Hadiri Rapat Persiapan Penanganan Hari Buruh yang Dipimpin Kapolri.

Jakarta ----- Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto hadiri Rapat Persiapan Penanganan Hari Buruh yang digelar di Mapolda Metropolitan Jakarta Raya, Jakarta, baru-baru ini.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Drs Idham Azis MSi. Turut hadir Wakapolri, seluruh pejabat utama Polri, Kapolda Metro Jaya, pejabat utama Polda Metro Jaya, dan para Kapolres jajaran Polda Metro Jaya.

Rapat ini membahas rencana pengamanan aksi unjuk rasa oleh kelompok buruh yang akan dilaksanakan pada 30 April dan 1 Àpril 2020. Untuk melakukan pengamanan, sebanyak 22.917 personel telah disiapkan, yang terdiri dari unsur Polri, TNI, dan Pemda.

Selain itu, rapat tersebut juga membahas sejumlah isu aktual yang berkembang belakangan ini.

Mengingat rapat dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, maka para peserta rapat diwajibkan mengenakan masker dan tetap memperhatikan physical distancing (pembatasan jarak fisik).

Menurut Kapolri, masih ada waktu lima hari untuk menyiapkan langkah yang harus dilakukan. Namun, masih ada kemungkinan aksi unras dibatalkan atau ditunda, disampaikan oleh perwakilan, atau tetap dilaksanakan namun jumlah massa yang terlibat tidak terlalu banyak.

"Perintah saya, pertama, jangan beri izin demo. Yang kedua, lakukan penggalangan secara maksimal terhadap para tokoh. Ketiga, maksimalkan kontra intelijen melalui beberapa terobosan," kata Jenderal Pol Idham Azis memberikan instruksi kepada jajarannya.

Perintah keempat adalah publikasi ketentuan-ketentuan hukum dan sanksi pidana serta Maklumat Kapolri. Lima, persiapan rencana operasi (Renops), rencana pengamanan (Renpam), dan rencana kontinjensi (Renkon).

"Keenam, lakukan imbauan secara masif. Ketujuh, lakukan maping, deteksi dini, dan deteksi aksi. Terakhir, siapkan tim Gakkum," lanjut Jenderal Pol Idham Azis.
Kapolri memberikan apresiasi atas persiapan yang baik yang telah dilakukan Polda Metro Jaya. Menurutnya, persiapan yang baik sudah menyelesaikan setengah tugas.

Terima kasih atas kinerja yang telah dilakukan sehingga situasi Kamtibmas dapat dikelola dengan baik. Jakarta adalah episentrum, apa yang terjadi di Jakarta dampaknya situasi perekonomian dan politik secara nasional," terang Kapolri. (RZ/WK )***

Jokowi Meluncurkan Program " Berkah Ramadhan ".

JAKARTA-----
Relawan sedulur Jokowi memang patut mendapatkan apresiasi dan Penghargaan dari Pemerintah, pasalnya relawan ini tak henti-hentinya melakukan aksi sosial di masa isolasi dan PSBB alibat dampak covid-19.

Untuk membantu masyarakat miskin, sedulur Jokowi meluncurkan program “Berkah Ramadhan” selama bulan suci ramadhan 1441 H. Program yang diluncurkan berupa paket sembako dan nasi box.

Sasaran relawan sedulur  Jokowi adalah masyarakat miskin, pekerja informal terkena dampak covid 19 seperti PKL, pekerja harian, tukang ojek, sopir bajaj, pemulung dan tukang sapu jalanan.

Agar tepat sasaran, sedulur Jokowi melakukan door to door kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan paket sembako dan nasi box. Kegiatan aksi sosial ini digelar di beberapa wilayah seperti Jakarta, Banten, Jabar, Palembang, Sumut, Jateng, Sulawesi, NTB, Yogyakarta dan Jatim.

Dalam penelusuran wartawan Majalah CEO, berhasil menjumpai salah satu koordinator aksi di wilayah Jakarta utara yakni ibu Anny. Menurut keterangannya, Anny mengatakan, bahwa aksi sosial ini merupakan kelanjutan dari aksi sosial sebelumnya, hanya di bulan suci ramadhan ini di luncurkan program berkah ramadhan selama 1 bulan penuh dengan menyiapkan nasi box untuk buka puasa dan saur, serta pembagian sembako melalui door to door ke rumah warga miskin, agar benar benar langsung diterima pada yang memang membutuhkan.

Di tempat lain, majalah CEO juga berhasil menghubungi koordinator aksi di Medsn Sumut yakni Sukadi selaku Ketua DPD Sedulur Jokowi Sumut. Sukadi mengatakan, sedulur Jokowi Sumatra utara fokus membagikan nasi box bagi warga saat buka puasa dan sahur.

Program ini murni swadaya dari pengurus sedulur Jokowi, kami menjalankan amanah Ketum sedulur Jokowi Prof. Dr. H. Paiman Raharjo , agar sedulur Jokowi terus bergerak membantu warga masyarakat yang terkena dampak covid-19.


Kami berharap Pemerintah dapat bersinergi dengan kami sedulur Jokowi, agar program yang diluncurkan pemerintah tepat sasaran, karena sedulur Jokowi memiliki jaringan dan basis masa hingga desa maupun rt rw, tutur sukadi menutup pembicaraannya. (RZ/WK )****

Himakta Unila Turun Jalan Berbagi Kemasyarakatan.

Bandar Lampung - Himpunan Mahasiswa Akuntansi ( Himakta) Dalam menyambut bulan ramadhan yang mulia ini, Himakta Unila mengadakan kegiatan sosial dengan membagikan 150 takjil 150 Nasi kotak dan 150 masker yang dilakukan dari jalan Kimaja hingga terminal Rajabasa oleh pengurus Himakta Unila baru-baru ini.

Melihat kondisi yang sedang kacau pada masa pandemi ini, banyak orang yang perekonomian nya yang sedang tidak baik. seperti pekerja serabutan,buruh,dll mereka  tidak bisa membeli bahan lauk pauk untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Oleh sebab itu,  himakta unila mengadakan kegiatan sosial ini agar masyrakat yang terkena dampak Corona ini dapat mengawali bulan puasa yang penuh keberkahan dengan menyantap makanan yang lezat seperti masyarakat masyrakat lainnya

“Saya berterimakasih kepada teman-teman yng sudah berprtisipasi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Harapanya supaya kegiatan sosial ini dapat terus berjalan apalagi dibulan yang penuh dengan keberkahan semoga hal ini dapat memberi Inspirasi untuk masyarakat dan pemuda pemudi tutur ketua Umum Himakta.

Lanjut Ketua Umum Himakta Terkhusus dilampung menjalankan kegiatan serupa agar masyarakat yang membutuhkan dapat menerima bantuan dan juga semoga pandemi ini segera berakhir agar para pekerja ini dapat menghidupi kebutuhan anak dan istri mereka” ujar ketua umum Himakta Gustian Alan Wari ( SA/RZ/WK )***

TEC Berikan Bantuan Sembako, Masker dan Hand Sanitizer untuk Honorer, Nelayan, dan Pengurus GOLKAR Lampung Selatan.

Lampung.-------Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung sekaligus selaku Ketua Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra (TEC) tak henti-hentinya terus memberikan bantuan kepada berbagai pihak, baik organisasi, komunitas maupun kelompok masyarakat dalam rangka berpartisipasi aktif mendukung dan membantu upaya Pemerintah dalam pencegahan, penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

Tidak tanggung-tanggung, kali ini politisi senior Partai Golkar Provinsi Lampung tersebut mengajak dan memberikan Puluhan Ribu Masker dan Hand Sanitizer serta Bantuan 500 Kg Beras kepada DPD AHN (Aliansi Honorer Nasional) Kabupaten Lampung Selatan, 500 Kg Beras kepada DPC HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Lampung Selatan Serta 3 ton Beras diberikan kepada jajaran Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan, saat menggelar "Reses" yang dipusatkan di Aula Kantor DPD Partai Golkar Lampung Selatan, baru-baru ini.

Hadir dalam kesempatan yang berlangsung penuh kekeluargaan tersebut, Ketua DPD AHN Kabupaten Lampung Selatan Setiawan, S.Pd beserta jajaran, Ketua DPC HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Lampung Selatan Shobri dan Ketua Koprasi Mina Dermaga CikTin beserta jajaran, serta hadir 17 Ketua Pengurus Kecamatan Partai Golkar Se-Kabupaten Lampung Selatan.

Turut hadir juga Wakil Bendahara Umum DPP Partai GOLKAR yang juga Anggota Komisi II DPR-RI Ir.H.Hanan A Rozak, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung I Made Bagiasa dan Darlian Pone, Fungsionaris DPD Partai GOLKAR Provinsi Lampung, yakni H. Riza Mirhadi, H. Romudin Adam, Bambang Purwanto, Reza Pahlevi, Sugeng Kristianto, Arifin Indrajaya, H. Benny HN Mansyur, Supriyanto Erwandi, Ketua DPD GRANAT Lampung Selatan Rusman Effendi, Juansyah, Arian, Yudha Sukarya, dan 4 orang staf DPRD Provinsi Lampung, serta dihadiri lengkap 7 Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam paparanya politisi senior Partai Golkar Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra (TEC) mengatakan, bantuan Ribuan Masker dan Hand Sanitizer serta sembako tersebut sejalan dengan Instruksi serta arahan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung yang juga Gubernur Lampung Bapak Ir. H. Arinal Djunaidi, bahwa Kelembagaan Partai Golkar di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Anggota Fraksi Partai Golkar di Legislatif, baik Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota wajib berpartisipasi aktif mendukung dan membantu upaya Pemerintah dalam pencegahan, penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

Pada kesempatan tersebut seperti biasa, TEC menyempatkan berdialog dan menyerap aspirasi secara langsung, baik dari Pengurus DPD AHN Kabupaten Lampung Selatan, maupun dari Pengurus DPC HNSI Kabupaten Lampung Selatan yang pada umumnya menyampaikan permasalahan dibidang perikanan, insfrastruktur, pemerataan pembangunan yang belum dinikmati masyarakat secara layak, pendidikan, peningkatan tunjangan bagi para Tenaga Honorer, baik Tenaga Guru/Pengajar maupun Tenaga Teknis, kemakmuran masyarakat yang masih rendah di Kabupaten Lampung Selatan, serta kesulitan ekonomi dan kesulitan mendapatkan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat akibat dampak wabah Covid-19.

Terkait permasalahan yang berkembang dalam dialog tersebut, TEC menyampaikan akan memperjuangkan seluruh aspirasi tersebut didalam Program Pembangunan Provinsi Lampung yang akan dituangkan dalam APBD sesuai dengan kewenangan Provinsi Lampung, serta akan menyampaikan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan, Penanggulangan, dan Penyebaran Virus Covid-19 baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten Lampung Selatan.

"Permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten, akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan", imbuh TEC

TEC yang juga Ketua PD VIII FKPPI Provinsi Lampung ini menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Lampung agar bersabar, karena target pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung masih fokus untuk melakukan percepatan, penanganan, dan pencegahan Corona Virus Desaese (Covid-19) di Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

TEC juga mengajak kepada masyarakat Lampung Selatan untuk ikut aktif terlibat dalam pengawasan penggunaan Dana Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 yang bersumber dari APBN APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. TEC juga menjelaskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah mengultimatum bagi siapapun yang melakukan penyimpangan Dana Penanganan Covid-19 akan diberikan hukuman seberat-beratnya, oleh Karena itu masyarakat juga harus ikut mengawasi dan mengontrol penggunaan dana tersebut. Karena pengawasan yang paling baik dan efektif adalah pengawasan dari masyarakat.

Dalam kesempatan itu juga, selain menyerap aspirasi, TEC juga sekaligus memberikan bantuan Ribuan Masker dan Hand Sanitizer yang disampaikan langsung secara simbolis oleh TEC kepada DPD AHN dan DPC HNSI Kabupaten Lampung Selatan untuk kemudian dibagikan kepada warga masyarakat Lampung Selatan guna melindungi diri dari penularan wabah Covid-19, serta membagikan Beras sebanyak 4 ton, dengan rincian 3 ton untuk Pimpinan Kecamatan (PK) dan Pimpinan Desa (Pimdes) Se-Kabupaten Lampung Selatan, serta 1 ton Beras untuk DPD AHN dan HNSI Kabupaten Lampung Selatan.

Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Provinsi Lampung ini juga meminta kepada Masyarakat, agar di bulan Ramadhan ini dapat mematuhi anjuran Pemerintah; Untuk tetap berada di rumah, wajib menggunakan masker apabila ada kepentingan yang mendesak di luar rumah, melakukan pembatasan sosial dan menghindari kerumunan (Social Distancing), selalu menjaga jarak aman 1-2 meter dalam berinteraksi (Physical Distancing), selalu mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga kebersihan dan pola hidup sehat guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

"Selamat menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1441 H, Kita berharap dan berdoa kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pandemi wabah Covid-19 segera berakhir, Aamiin", pungkas TEC. ( SA/RZ/WK )***

Larangan Mudik Diberlakukan, Dishub Pantau Semua Pintu Masuk ke Kota Semarang.

Semarang. Jateng.------------Pemberlakuan larangan mudik dilakukan baru-baru ini.
Menyusul kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Semarang akan memantau apabila terjadi pergerakan mudik dari sejumlah pintu masuk Kota Semarang.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, semua pintu masuk dan jalur protokol akan diberi pos pantau.
Tim pos pantau akan mulai berjalan efektif pada Senin (27/4/2020).

Petugas akan mengecek apakah para pengendara menggunakan masker.
Jika tidak menggunakan masker, petugas akan meminta mereka untuk berhenti.
"Kami lihat yang tidak pakai masker suruh berhenti, diingatkan.
Kalau punya masker suruh pakai, kalau tidak kami harap petugas punya masker untuk diserahkan," paparnya, baru-baru ini.

Pos pantau ini, menurut Hendi, dibentuk dalam rangka melakukan patroli lebih masif guna menekan penyebaran covid-19
sekaligus mengimplementasikan kebijakan presiden terhadap larangan mudik.
Selain mengecek penggunaan masker, petugas juga akan memberhentikan pengendara guna memastikan mereka bukan pemudik.
"Kami berhentikan. Cek ukur suhu tubuh dan lain-lain untuk memantuu mereka aktivitas logsitik atau mudik.
Kalau logistik silakan, kalau mudik saya rasa perlu teguran," ujarnya.

Sementara, Kepala Dishub Kota Semarang, Endro P Martanto mengatakan, pengawasan terhadap kedatangan pemudik sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.
Namun, pada saat itu, Dishub bersama instansi terkait masih memberlakukan pendataan kedatangan pemudik.
Berdasarkan data Dishub, sejak 23 Maret hingga 22 April 2020, jumlah pemudik yang masuk Kota Semarang tercatat 105.255 pemudik.
Pengawasan akan terus dilakukan dan petugas akan melarang masuknya pemudik ke Kota Semarang sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat.
"Sebetulnya pengawasan sudah berjalan,
di bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun.
Ini akan terus dilaksanakan," kata Kepala Dishub Kota Semarang, Endro P Martanto, baru-baru ini.

Lebih lanjut, Endro mengatakan, pihaknya akan melaksanakan keputusan tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Semarang terkait mekanisme pengawasan di setiap jalur masuk Kota Semarang.
"Tunggu saja seperti apa.
Yang jelas Dishub dengan instansi terkait Kepolisian, TNI, Satpol, dan DKK akan siap melaksanakan manakala harus dilakukan penjagaan di pintu masuk Kota Semarang," tuturnya.
Terkait dengan sanksi bagi para pemudik, Endro menyebutkan akan mengikuti aturan Pemerintah Pusat.
Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi daei puaat terkait hal itu. (RZ/WK )***

Mundur dari Stafsus Jokowi, Ini Pernyataan Lengkap Andi Taufan.

Jakarta - CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Jokowi. Pengajuan pengunduran diri tersebut diajukan pada 17 April 2020 dan diklaim telah disetujui Jokowi.

"Pengunduran diri ini semata-mata dilandasi keinginan saya yang tulus untuk dapat mengabdi secara penuh kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang menjalankan usaha mikro dan kecil," termaktub dalam keterangan tertulis yang ditandatangani Andi Taufan, Jumat, 24 April 2020.

Ia mengaku merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden atas kepercayaan, pelajaran dan nilai-nilai yang diberikan selama menjabat sebagai Staf Khusus Presiden. Menurut dia, ada banyak pelajaran yang ia petik selama menjabat di posisi tersebut.

"Dalam kurun waktu tersebut, saya menyaksikan sendiri bagaimana Beliau adalah sosok pemimpin teladan yang bekerja keras dengan tulus dan penuh dedikasi demi kebaikan seluruh masyarakat dan masa depan Indonesia," ujar Andi Taufan.

Sepanjang menjadi Stafsus, ia merasa tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu, ia memohon maaf dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi lebih baik.

Sebelumnya, kencang desakan kepada Andi untuk mundur dari jabatannya. Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan mengatakan, tetap menjabat sebagai stafsus tanpa melepas jabatan pribadi sudah jelas berpotensi besar terjadinya konflik kepentingan.

“Andi Taufan harusnya segera mengikuti jejak Belva. Mundur saja dari posisi stafsus karena tindakan dia kemarin itu bisa dikatakan pelanggaran etika yang cukup serius,” ujar  Ricky baru-baru ini.

Desakan agar Andi Taufan mundur ini bermula dari surat berkop Sekretariat Kabinet tertanggal 1 April 2020, yang dilayangkannya kepada para camat untuk mendukung kerjasama program antara pemerintah dan PT Amartha Mikro Fintek terkait Relawan Desa Lawan Covid-19 pada 1 April lalu.

Program itu merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Andi dianggap memanfaatkan jabatannya melancarkan program kerjasama perusahaannya dengan pemerintah.

Belakangan, Andi Taufan sudah meminta maaf dan menarik kembali suratnya itu. Namun, langkah iu dinilai tidak cukup dan ia didesak segera mundur. “Hal ini berlaku bagi stafsus lainnya kalau masih ada yang memegang posisi/jabatan di perusahaan tertentu, lebih baik sekarang mundur supaya kejadian seperti ini tidak berulang,” ujar Ricky.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi juga menilai, seharusnya langkah mundur Belva Devara diikuti oleh semua staf khusus milenial. Sebab, ia menilai peran para staf khusus milenial ini tak terlalu dirasakan oleh publik. Stafsus milenial yang kerap memunculkan polemik justru malah menjadi beban Presiden. (RZ/WK )****

Satgas Raider 300 Peduli Kebutuhan Gizi Balita ditengah Wabah Virus Corona.

Papua.-------Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Yabanda dipimpin oleh Letda Inf Asep Nana, membagikan Bubur Kacang Hijau untuk Balita-balita di Kampung Yabanda, Distrik Yaffi.

Hal tersebut yang di sampaikan Dansatgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Letkol Inf Ary Sutrisno S.I.P dalam release tertulisnya di Kabupaten Keerom, Papua. baru-baru ini.

Di pagi yang cerah, Danpos Yabanda dan Anggota berkeliling di permukiman masyarakat Kampung Yabanda untuk membagikan bubur kacang hijau yang kaya gizi bagi anak-anak usia balita.

Di tengah mewabahnya Virus Corona (Covid-19) di sejumlah wilayah tanah air, yang berimbas diterapkannya karantina wilayah.

Pos Yabanda berinsiatif untuk membantu masyarakat meningkatkan gizi balita.

Satu persatu rumah masyarakat disinggahi untuk dibagikan Bubur Kacang Hijau, Terlihat senyum wajah ceria masyarakat Kampung Yabanda.

Selain lezat dan mengenyangkan, manfaat bubur kacang hijau banyak bagi balita. Dalam masa tumbuh kembangnya balita sangat membutuhkan asupan nutrisi yang cukup.

Kacang hijau mengandung Kalsium, Zat Besi, Kalium, Fosfor, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin E dan Vitamin K, serta Karbohidrat tentunya dapat memberikan kesehatan untuk tubuh balita.

Ditempat terpisah Dokter Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Lettu Ckm Wahyu menambahkan manfaat bubur kacang hijau yaitu, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus menjaga kesehatan balita, serta protein yang terkandung dalam kacang hijau dapat membantu pertumbuhan, perkembangan otak, metabolisme dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh balita.

Bapak Yahya Sauri (60) salah satu tokoh masyarakat Yabanda mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Pos Yabanda Satgas Raider 300 karena sudah ikut membantu menyediakan dan membagikan bubur kacang hijau untuk menambah gizi balita di Kampung Yabanda perbatasan RI-PNG, semoga dengan kepedulian TNI, khususnya yang ada di Pos Yabanda, dapat membantu meringankan kesulitan masyarakat.

"Karena TNI dan Masyarakat harus bersatu padu untuk bersama-sama menjaga kedaulatan NKRI." Inbuhnya.(Papen Satgas Raider 300/RZ/WK)***

Penutupan Tahap II Tiga Ruas Jalan di Kota Semarang, Ini Kata Kasatlantas Polrestabes Semarang.

Semarang. Jateng.------Setelah menutup lima ruas jalan di Kota Semarang, mulai malam ini Pemkot Semarang dan Dishub Kota Semarang juga mulai menutup tiga ruas jalan lainnya, baru-baru ini.

Penutupan ruas jalan tahap dua ini akan diberlakukan di tiga titik masing-masing di Jalan Wahidin, mulai dari simpang Kaliwiru hingga simpang Sisingamangaraja.

Jalan Lamper Tengah, mulai dari simpang Majapahit hingga simpang Mrican.

Jalan Tanjung dari simpang Imam Bonjol hingga simpang Pemuda.



Sebelumnya ada lima jalan protokol yang ditutup, yaitu sepanjang Jalan Pandanaran mulai Tugu Muda sampai Simpanglima.

Jalan Pemuda mulai Mal Paragon sampai Tugu Muda, Jalan Gajah Mada mulai Simpang Lima sampai Simpang Gendingan.

Jalan Pahlawan mulai bundaran air mancur tugu tunas sampai Simpang Lima, dan sepanjang jalan Achmad Yani mulai simpang RRI sampai Simpang Lima.

Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Yuswanto Ardi menuturkan, setelah kordinasi antara Pemerintah Kota Semarang dengan Polrestabes Semarang atas hasil evaluasi terhadap penutupan ruas jalan tahap pertama, ternyata aktifitas masyarakat kota Semarang di tempat keramaian umum masih belum berkurang secara signifikan.

"Maka satu upaya untuk meminimalisir aktifitas masyarakat di tempat keramaian umum adalah dengan cara mengalihkan sebagian kecil di tiga ruas jalan di kota Semarang tersebut," paparnya.

Menurut Ardi, penambahan penutupan jalan tersebut diharapkan dapat mengurangi niat masyarakat untuk mengunjungi tempat keramaian umun sehingga aktifitas masyarakat di luar rumah berkurang.

"Namun sesuai komitmen kami, penutupan jalan tetap memberikan akses bagi hal-hal yang bersifat emergency," bebernya.

Ketika disinggung terkait kemungkinan bertambahnya ruas jalan yang akan ditutup, Ardi tidak menampik kemungkinan tersebut, jika masyarakat masih banyak yang beraktifitas di luar rumah maka penambahan ruas jalan ditutup bakal dilakukan.

"Tetapi semoga cukup hanya delapan ruas jalan saja yang ditutup, yang penting seluruh warga masyarakat berkontribusi terhadap pencegahan penyebaran virus Covid-19," ungkapnya.

Di sisi lain, Ardi juga mengimbau warga kota Semarang semaksimal mungkin untuk berada di rumah kecuali untuk hal-hal yang penting.

Gunakan masker saat bepergian, manfaatkan layanan pesan antar jika membutuhkan sesuatu.

Hindari kerumunan dan kenali kondisi tubuh individu masing-masing. Selain itu, jangan segan untuk memeriksakan diri jika timbul gejala tertular virus Corona.

"Warga juga diharapkan untuk melaporkan para pendatang di aplikasi Si Datang yang telah disiapkan oleh Polrestabes Semarang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang yang bisa di akses di link http://formpendatang.semarangkota.go.id/," tandasnya. ( RZ/WK )***

Akankah Kota Semarang Terapkan PSBB?.

Semarang. Jateng.------.Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum menjadi pilihan yang diambil Pemerintah Kota Semarang baru-baru ini.
Meski sebelumnya Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mendorong agar Pemkot Semarang mengajukan PSBB karena sudah dianggap zona merah.
Hingga kemarin,Pemkot masih mengkaji dampak dari penerapan PSBB tersebut.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi,  mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu untuk berhitung dan melakukan kajian secara mendalam terkait penerapan kebijakan tersebut.

Menurutnya, dari sisi anggaran kebijakan PSBB tidak ada masalah. Namun, hal yang masih harus dilakukan kajian yakni efektifitas PSBB jika hanya Semarang yang memberlakukan hal itu.
"Karena kita tahu setiap pagi ribuan orang Kendal datang ke Mangkang dan Jrakah, di situ ada kawasan industri.

Ribuan warga Demak datang ke Kaligawe karena ada kawasan industri. Kalau harus kami tutup, pabrik-pabrik juga ditutup.
Selama 14 hari dilakukan PSBB segalanya clear, tapi begitu dibuka lagi orang masuk lagi. Kira-kira ini jadi persoalan atau tidak," papar Hendi.
Karena itu, menurutnya, jika Semarang menerapkan PSBB semestinya disertai beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang, antara lain Demak, Kendal, dan Kabupaten Semarang.
"Kami rencananya Selasa atau Rabu besok akan dipanggil Pak Gub menjelaskan terkait PSBB. Saya nunggu petunjuk Beliau.

Kalau memang petunjuknya itu kami siap. Kalau memang ada hal-hal di dalam pertemuan besok yang membuat kami harus lebih berdisiplin memgawasi masyarakat kami juga siap," sambungnya.
Selain kajian efektifitas PSBB, lanjut Hendi, pihaknya juga menyadari bahwa di Semarang tidak hanya terdiri dari warga mampu saja.
Pemerintah perlu menghitung berapa banyak warga yang akan kehilangan pendapatan jika PSBB diterapkan.
"Saya rasa mencapai 50 persen lebih KK (kartu keluarga) bingung mencari makan kalau ini diberhentikan grek.
Suplai pemerintah harus dihitung. Kalau pemerintah sudah memberikan suplai ternyata mereka dihitung masih punya celah tidak bisa lawan aktivitas dan berbelanja bahan makanan apa yang terjadi di kota ini? Harus dihitung," tegasnya.
Lebih lanjut, kata Hendi, adanya pertimbangan itu bukan berarti pihaknya tidak ingin mengajukan PSBB.

Keputusan PSBB tidak dapat diambil secara tiba-tiba tapi harus dicermati dengan baik dan benar.
Rencananya, Pemerintah Kota Semarang akan mengundang sejumlah stakeholder di antaranya beberapa pakar, tokoh masyarakat Kota Semarang, para pengusaha, dan stakeholder lain untuk membicarakan terkait penerapan PSBB.
"Tadi pagi kawan-kawan dokter berdiskusi dengan kami. Rencananya, kami undang Forkopimda nanti Siang.
Kami berdiskusi mengenai ini. Saya tidak mau emosional mengajukan PSBB atau tidak. Saya ingin semua terlibat," tambahnya.
Di sisi lain, Perkembangan covid-19 di Kota Semarang belum menunjukan tren yang menurun hinga Senin (20/4).
Berdasarkan data Pemerintah Kota Semarang di laman siagacorona.semarangkota.go.id, jumlah pasien positif covid hingga Senin siang ada 125 orang. Jumlah pasien sembuh sebanyak 42 orang.
Sementara, jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 205 orang, sedangkan jumlah orang dalam pemantauan mencapai 613 orang.
"Maka, saran saya kepada warga Semarang untuk bisa mengikuti SOP yang ada," ucap Hendi.
Sebelumnya, setelah Kota Tegal diizinkan PSBB, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Pemerintah Kota Semarang menghitung kemungkinan pemberlakuan PSBB.
"Saya kira Kota Semarang harus mencermati betul-betul. Semarang ini sudah masuk kategori merah. Jadi harus hati-hati. ( RZ/WK )***