Jaga Netralitas PNS.

Jakarta, Pemerintah sangat serius untuk menciptakan birokrasi yang netral dalam pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Dalam waktu dekat, pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) akan meneken Memorandum of Understanding ( MoU). Dalam kesempatan itu, Yuddy didampingi oleh Sesmen PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji dan Deputy Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh, dan Staf Khusus bidang Komunikasi Strategis dan Politik M. Fariza Y. Irawady. Menteri mengharapkan agar penandatangani MoU tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, dan menghadirkan Menteri Dalam Negeri. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi akan membentuk Satuan Tugas ( Satgas) untuk menjamin terciptanya netralitas ASN dalam Pilkada serentak mendatang. Yuddy menambahkan, penyusunan draf MoU itu sebenarnya sudah selesai, dan ia telah setuju dengan isi kesepakatan tersebut. Soal waktu dan disesuaikan dengan waktunya Mendagri. Muhammad mengakui, Surat MenPAN-RB tentang Netralitas ASN yang terbit beberapa waktu lalu sebenarnya sudah merupakan warning bagi sebagian besar ASN dan para pejabat didaerah untuk mencegah politisasi birokrasi dalam pilkada serentak. Namun menurutnya, hal itu harus ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU. Selain sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan netralitas birokrasi, hal itu juga sangat ditunggu oleh semua pihak. Dan pihaknya tidak akan ragu-ragu lagi menjalankan tugas tersebut.***