Jaga Netralitas PNS.

Jakarta, Pemerintah sangat serius untuk menciptakan birokrasi yang netral dalam pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Dalam waktu dekat, pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) akan meneken Memorandum of Understanding ( MoU). Dalam kesempatan itu, Yuddy didampingi oleh Sesmen PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji dan Deputy Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh, dan Staf Khusus bidang Komunikasi Strategis dan Politik M. Fariza Y. Irawady. Menteri mengharapkan agar penandatangani MoU tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, dan menghadirkan Menteri Dalam Negeri. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi akan membentuk Satuan Tugas ( Satgas) untuk menjamin terciptanya netralitas ASN dalam Pilkada serentak mendatang. Yuddy menambahkan, penyusunan draf MoU itu sebenarnya sudah selesai, dan ia telah setuju dengan isi kesepakatan tersebut. Soal waktu dan disesuaikan dengan waktunya Mendagri. Muhammad mengakui, Surat MenPAN-RB tentang Netralitas ASN yang terbit beberapa waktu lalu sebenarnya sudah merupakan warning bagi sebagian besar ASN dan para pejabat didaerah untuk mencegah politisasi birokrasi dalam pilkada serentak. Namun menurutnya, hal itu harus ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU. Selain sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan netralitas birokrasi, hal itu juga sangat ditunggu oleh semua pihak. Dan pihaknya tidak akan ragu-ragu lagi menjalankan tugas tersebut.***

Pejabat Pemprov Jateng Ditahan Terseret Dana Bansos.

Semarang, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan seorang pejabat di Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Jawa Tengah Agoes Soeranto yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial yang dikuncurkan pemerintah provinsi setempat pada tahun 2011 ditahan setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, di Semarang, baru-baru ini. Anak buah Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tersebut dibawa ke Lembaga Kemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang. Tersangka yang saat pengucuran dana bansos 2011 itu menjabat Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Jawa Tengah, dibawa dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Penasehat hukum Agoes Soeranto, Djunaedi, mengaku masih melihat situasi dan kondisi untuk mengambil langkah selanjutnya. Dan Djunaedi menyayangkan penahanan kliennya tersebut yang terkesan tiba-tiba. Menurut Djunaedi, tersangka diperiksa sejak pukul 10,00 WIB dan menjawab beberapa pertanyaan dari tim jaksa penyidik. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menetapkan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Jawa Tengah Agoes Soeranto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah provinsi setempat pada tahun 2011. Padahal, menurut Djunaedi, tersangka lain yang merupakan pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang juga ditetapkan sebagai tersangka tidak kunjung diadili. Dalam kasus penyelewengan bansos pada tahun 2011 sebesar Rp 26 miliar ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga telah menetapkan sejumlah tersangka. Dari hasil penyidikan diperoleh fakta adanya penerima bansos fiktif yang dilakukan dengan cara menggunakan beberapa LSM atau kelompok masyarakat atau ormas. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan Pergub dengan Nomor 6 Tahun 2011 menjadi Pergub nomor 12 tahun 2011. Para tersangka lain tersebut masing-masing staf ahli Gubenur Jawa Tengah Joko Mardiyanto, mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Biro bina Sosial Joko Suryanto, serta lima penerima fiktif bansos. Berdasarkan audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan ( BPKP ) perwakilan Jawa Tengah terhadap 164 sample penerima bansos yaitu lembaga sosial berupa LSM atau ormas dengan nilai bantuan sebesar Rp 1.095 miliar telah diperoleh bukti bahwa semua lembaga sosial penerima bansos tersebut hanya dimiliki oleh 21 orang. Dengan perencian 19 orang berhasil dikonfirmasi dan dua lainnya fiktif. Hasil audit BPKP menyimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 654 juta. Proposal yang dikirim dengan nota dinas oleh kepala biro keuangan ini tidak dilakukan pengkajian oleh tim pengkaji dengan alasan karena jalur permohonan bansos melalui nota dinas kepala biro keuangan adalah kebijakan pimpinan sehingga tidak perlu dikaji lagi. Ditemukan pula dalam proses penerimaan bansos selain melalui mekanisme umum yaitu pengajuan melalui biro binsos, ternyata juga banyak pemberian bansos yang melalui biro keuangan dalam bentuk nota dinas berupa daftar nama kelompok atau ormas atau LSM serta jumlah nominal yang diperuntukkan kepada kelompok atau ormas atau LSM tersebut. Ketua Divisi Pengawasan Aparat Penegak Hukum KP2KKN , Eko Haryanto mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan oleh Kejati Jawa Tengah tersebut. Menurutnya, tindakan penahanan tersebut akan mempermudah penyidik untuk melakukan penyidikan kasus Bansos pada tahun 2011. Menurut Eko, maka itu nanti tunggu fakta persidangan yang ada. Berharap Agoes bisa terbuka dan kooperatif dengan jaksa supaya kasus tersebut bisa tuntas. Dikatakan pula oleh Eko, namun, hal itu perlu diingatkan kembali kepada pihak penyidik untuk bisa mengimbangi prestasi ini dengan ketertinggalan kasus-kasus yang lain.****

Nasib Petani Tembakau Margorahayu Memprihatinkan.

Demak, Para petani khawatir jika Framework Convention on Tobacco Control ( FCTC ) jadi ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo. Alasannya, aksesi FCTC akan berdampak terhadap petani tembakau. Selain itu petani tembakau tidak memiliki posisi tawar terhadap harga jual, juga komoditas tembakau yang dihasilkan petani justru nantinya akan dinikmati oleh industri rokok raksasa dari asing. Untuk saat ini, jenis tanaman yang masih menjadi komoditi andalan bagi petani di Demak untuk musim kemarau adalah kacang hijau untuk wilayah Demak utara, bawang merah di daerah Mijen, jagung untuk wilayah Mranggen dan Karangawen, serta sedikit ada pula petani yang menanam tembakau. Sampai saat ini, Demak bagian selatan memang masih terkendala masalah ketersediaan air. Sebab itulah, diharapkan nantinya bisa tercukupi airnya jika waduk itu sudah terealisasi. Meski begitu, Ahmad Nur Hidayat menyampaikan bahwa Kabupaten Demak termasuk wilayah dengan pertaniannya yang mampu menghasilkan swasembada pangan. Kemarin juga mengikuti expo pertanian di Temanggung dengan membawa hasil panen unggulan berupa padi, jagung dan kedelai. Terutama Karangawen dan Mranggen itu masih susah mendapatkan air karena pertaniannya lebih banyak ke sistem tadah hujan. Dinas Pertanian Kabupaten Demak juga terus berupaya untuk melakukan pendampingan bagi para petani. Salah satunya yakni dengan mengagendakan panen raya bersama pada tanggal 29 September 2015 mendatang.****

Perlu Partisipasi Masyarakat Untuk Antisipasi Kebakaran.

Semarang, Kota Semarang merupakan kota yang terbilang rawan kebakaran. Padatnya pemukiman warga di tiap kecamatan, serta minimnya ruang kosong menjadi salah satu faktor yang membuat Kota Semarang ini rawan kebakaran. Tercatat, sejak Januari 2015 sudah terjadi lebih dari 200 peristiwa kebakaran di Kota Semarang. Selain soal kepadatan penduduk, musim kemarau seperti saat ini berpengaruh dalam peningkatan kualitas kebakaran. Cuaca panas, aktivitas manusia tinggi, materi yang mudah terbakar, embusan angin kencang menjadi faktor utama pendukung terjadinya kebakaran. Kecamatan paling rawan kebakaran adalah yang kepadatan penduduknya sangat tinggi. Contohnya saja sesuai data adalah kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Tugu dan Genuk Semarang. Selain kepadatan penduduk, faktor lain yaitu adanya area industri. Sumarsono selaku Kabid Opsdal Dinas Kebakaran Kota Semarang, berharap pada bulan September saat ini maupun bulan-bulan seterusnya pihaknya dapat menekan angkat kejadian kebakaran di Kota Semarang. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) yang diterima, puncak kemarau adalah pada bulan Oktober. Sumarsono juga meminta kepada masyarakat Kota Semarang agar lebih sadar diri dalam mengantisipasi kejadian kebakaran. Caranya bagaimana? Mulai dari membiasakan diri untuk tidak bakar-bakar sampah maupun ilalang, tidak menyelewengkan pemakaian listrik. Sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menekan kejadian kebakaran.***

Edan Tenan.....Lumpia Milik Semarang Sempat Diakui oleh Malaysia.

Semarang, Malaysia tidak henti-hentinya mengklaim hasil produk Indonesia. Yang terbaru, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Kacung Marijan mengungkapkan, bahwa lumpia Semarang sempat diakui menjadi milik Malaysia. Padahal lumpia Semarang jelas-jelas milik bangsa Indonesia. Menurut Kacung usaha melindungi lumpia merupakan bagian dari pelestarian dan pengembangan cagar budaya tak benda. Kuliner asli Indonesia tersebut merupakan makanan yang harus dilestarikan. Makanya penetapan kuliner tersebut jadi milik Indonesia penting dilakukan supaya tak diakui oleh bangsa lain. Apalagi, menurut Kacung, Semarang yang menjadi penghasil lumpia khas tersebut merupakan salah satu kota di Indonesia. Lumpia Semarang sudah ditetapkan menjadi hak milik Indonesia sejak pada tahun 2014. Begitu pula Soto Lamongan dan Rendang sudah ditetapkan jadi milik Indonesia. Di Kota Semarang, ada kampung yang masyarakatnya kebanyakan memproduksi lumpia, yaitu Kampung Kranggan, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah. Di situ. bisa dilihat industri rumah kulit lumpia. Setiap bulan Ramadhan generasi pewaris Lumpia Semarang di Kota Semarang, Meliani Sugiarto atau Cek Meme, mempunyai cara tersendiri. Agar lumpia bisa lebih membumi di kalangan masyarakat, dia memberikan lumpia gratis kepada masyarakat melalui program Lumpia Delight. Julukan " Kampung Kulit Lumpia " cocok disematkan di kampung ini. Begitu masuk ketengah kampung, di kiri kanan, gang, warga Kampung Kranggan terlihat sibuk membuat kulit lumpia. Menurut Cik Meme mengatakan bahwa, Lumpia Semarang sedang diperjuangkan di UNESCO PBB. Dan Cik Meme berujar, setelah penetapan sebagai warisan budaya tak benda, para penerus lumpia mengaku bisa berbangga diri. Mereka bekerja keras agar lumpia bisa dibudidayakan secara lebih luas di masyarakat. Pemberian lumpia itu merupakan terobosan untuk melestarikan tradisi budaya leluhurnya. Selain itu, upaya tersebut juga untuk mendukung Lumpia Semarang yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional tak benda.****

Cara Represif Jadi Pilihan Terakhir.

Semarang, Sejumlah pejabat pusat hadir menjadi nara sumber dalam rapat koordinasi Pemantauan Kinerja Pelaksanaan APBN/APBD Tahun 2015 di Wisma Perdamaian Semarang, baru-baru ini. Mereka di antaranya Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Jaksa Agung Prasetyo mengharapkan seluruh kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk mendukung keberhasilan penyerapan APBN/APBD karena negeri ini sedang berusaha keluar dari perlambatan ekonomi. Agung Prasetyo menegaskan cara represif akan menjadi pilihan terakhir dalam mengambil tindakan hukum terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terkait percepatan penyerapan dana APBN dan APBD. " Represif menjadi pilihan terakhir. Jajaran Kejaksaan akan dampingi pejabat daerah. Ia menuturkan kejaksaan telah membentuk tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan (TP4) juga memberi penyuluhan hukum kepada masyarakat, misalnya terkait dengan masalah pembebasan lahan. Juga ditegaskan oleh Agung Prasetyo bahwa TP4 akan berfokos kepada upaya pencegahan. Sementara itu Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang juga menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut. Bahkan, Badrodin menyarankan para kepala daerah agar menginventarisasi berbagai hal yang berpotensi menjadi masalah hukum. Indentifikasi yang membuat keraguan, cari solusinya. Bisa konsultasi dengan Kepolisian, kejaksaan, ada TP4. Menurut Badrodin, pejabat tidak perlu takut dalam mengelola keuangan negara sepanjang tidak ada niat jahat. Meski demikian lanjut dia, jika ditemukan bukti atau fakta terjadinya penyimpangan, kecenderungan merugikan keuangan negara atau penyalahgunaan kewenangan, tetap akan dilakukan penindakan. Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan seluruh camat yang daerahnya akan melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk membangun komunikasi menjelang pilkada dengan aparat penegak hukum serta tokoh-tokoh agama guna mengantisipasi terjadinya konflik. Mendagri mengungkapkan bahwa permainan jumlah perolehan suara pada pilkada itu terjadi di tingkat kecamatan. Kuncinya kesuksesan pilkada ini ada kecamatan sehingga camat harus diingatkan bahwa permainan suara itu di kecamatan. Menjelang pilkada serentak di 269 daerah pada tanggal 9 Desember 2015, Kementerian Dalam Negeri sudah memetakan daerah-daerah yang rawan terjadi konflik. Selain itu, Mendagri juga mengintruksikan bupati dan walikota yang daerahnya akan menyelenggarakan pilkada agar ikut mengingatkan camat untuk menjaga netralitas dengan baik. Menurut Tjahyo bahwa, konflik rawan terjadi pada saat tahap penetapan pemenang pilkada. Mohon aparat Kepolisian lebih konsentrasi pada penetapan pemenang. Khusus di Jawa Tengah, kata Mendagri, beberapa daerah yang jumlah penduduknya padat, seperti Kota Semarang, Cilacap, Tegal, Surakarta, dan Pati, yang perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan antisipasi terjadinya konflik pada pilkada.****

Peringatan Hari Perhubungan Tingkat Kota Semarang.

Semarang, Peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2015 tingkat Kota Semarang, diselenggarakan di Halaman Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ( Dishubkominfo ) Kota Semarang, baru-baru ini, dengan pembina upacara Penjabat ( Pj) Walikota Semarang, Tavip Supriyanto. Sisi manfaat yang pertama adalah terbentuknya semangat jiwa korsa dan bersamaan seluruh anggauta Keluarga Besar Sektor Perhubungan, sedangkan manfaat kedua adalah terciptanya apresiasi positif stakeholder dan masyarakat terhadap organisasi dan insan perhubungan yang saat ini sedang menuju perubahan. " Semoga peringatan Hari Perhubungan Nasional kali ini harus dimaknai sebagai momentum yang tepat untuk merenungkan kembali terhadap kinerja dan berbagai peristiwa yang terjadi di sektor perhubungan serta menyatukan persepsi dan tekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menteri Perhubungan RI dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Pj Walikota Semarang Tavip Supriyanto mengatakan, bahwa peringatan Hari Perhubungan Nasional memiliki dua sisi manfaat yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ia menyambut baik tema Hari Perhubungan Nasional 2015 tersebut adalah " Melalui Peringatan Harhubnas Tahun 2015, Kita Tingkatkan Pelayanan Publik Perhubungan Dengan Kerja, Kerja dan Kerja ". Proses reformasi dan transformasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan masih membutuhkan waktu yang panjang. Akan tetapi, kata dia, dengan tekad yang kuat dengan semangat revolusi mental, Menteri Perhubungan yakin bahwa seluruh keluarga besar perhubungan saat ini sedang menuju birokrasi yang lebih baik lagi dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang dilakukan Kementerian Perhubungan. " Dengan semangat ini, semua insan perhubungan diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan dan kinerja khususnya sektor perhubungan kepada masyarakatpun dapat ikut berperan serta membantu memperoleh apa yang semua cita-citakan. Kementerian Perhubungan sebagai regulator yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perhubungan sedang dan terus berupaya meningkatkan kinerjanya kepada masyarakat. " Berbagai langkah reformasi dan transformasi terus dilakukan untuk meningkatkan akses keselamatan dan pelayanan masyarakat. Dalam kesempatan itu pula, di pamerkan sejumlah keunggulan-keunggulan yang telah ditorehkan Dishubkominfo Kota Semarang diantaranya Air Trafic Controler ( ATC ), BRT, dan piala Wahana Tata Nugraha.****

Kapolri Sebut Sejumlah Daerah di Jateng Rawan Konflik Pilkada Serentak 2015.

Semarang, Enam daerah di Jawa Tengah masuk kategori rawan konflik pemilihan daerah ( pilkada ) serentak. Enam daerah tersebut meliputi Kabupaten Purbalingga, Klaten, Demak, Pekalongan, Kebumen, serta Kabupaten Boyolali. Hal itu diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Dikatakan pula oleh Badrodin sebenarnya, secara umum, situasinya cukup kondusif. Namun upaya untuk menciptakan pemilihan yang aman dan damai terus dilakukan. Badrodin juga mengatakan, karakteristik masyarakat di daerah yang mudah terprovokasi harus terus diwaspadai. Sejauh ini, rumor yang berkembang adalah kerawanan perihal penolakan pasangan calon serta netralitas Komisi Pemilihan Umun. Seperti diketahui, 21 kabupaten dan kota di Jawa Tengah dijadwalkan menggelar pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Sebut saja pemilihan walikota dan wakil walikota di Semarang, Magelang, Surakarta, Salatiga, dan Pekalongan. Oleh karena itu, Badrodin meminta intelijen Polri maupun TNI mendalami persoalan tersebut. Badrodin juga meminta personel melakukan langkah-langkah deteksi dini. Upaya itu perlu dilakukan agar persaingan bisa berjalan sehat. Sekali lagi, setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Antisipasi wajib ditempuh. Kemudian, ada pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Semarang, Rembang, Kebumen, Purbalingga, Boyolali, Kendal, Blora, Pekalongan, Demak, Sukoharjo, Wonogiri, Wonosobo, Purworejo, Klaten, Pemalang, serta Grobogan. Sementara itu, beberapa waktu lalu, Polresta Solo menyatakan siap menggelar pengamanan dan pengawasan pemilihan walikota dan wakil walikota pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Kapolresta Solo, Kombes Pol Ahmad Lutfi, mengatakan dari sekitar 1.000 tempat pemungutan suara ( TPS ) yang ada, pihaknya memprioritaskan 10 titik. Lutfi menambah 10 TPS masuk kategori rawan satu lantaran beberapa sebab. Diantaranya, merupakan domisili calon walikota dan wakil walikota, berlatar belakang konflik politik, serta berlokasi di dekat kantor partai tertentu. Sebanyak 10 TPS tersebut, ungkapnya, masuk kategori rawan satu. Dikatakan pula oleh Lutfi akan perbanyak jumlah personel dan melakukan pengawasan tertentu di TPS-TPS tersebut. Meski begitu, Lutfi belum merinci lokasi dan sebaran TPS rawan satu yang dimaksud. Secara keseluruhan, untuk pengamanan pilkada, Polresta Solo bakal mengerahkan 781 personel. Jumlah tersebut belum ditambah personel dari TNI, Brimob, dan Kopassus.****

Lagi-lagi Gayus Bikin Olah Menggegerkan Semua Pihak.

Pada tahun 2010 perbendaharaan kata Bahasa Gaul dalam dunia maya bertambah satu, yaitu gayus. Meski satu, tapi sangat populer dan cepat perkembangannya. Gayus sebagai sindiran untuk orang yang gila uang, dan berusaha mendapatkan uang dengan berbagai cara yang tidak halal. Ungkapan ini tentu saja mengacu pada Gayus Tambunan, pegawai pajak yang pada tahun 2010 diciduk polisi lantaran ketahuan menilap uang negara sebesar Rp 67 miliar. Namun, itu semua baru tercipta berkat " inspirasi Gayus " dalam kasus korupsi. Bisa jadi bakal berkembang lebih banyak lagi sindiran-sindiran baru terkait Gayus mengingat aksi-aksi kontroversialnya. Terbaru, terpidana 30 tahun ini ketahuan sedang makan di sebuah restoran berpose dengan dua perempuan yang sengaja diblur wajahnya. Foto yang menggegerkan itu beredar di media sosial. Sejak itu nama Gayus sering digunakan di media sosial. Semisalnya, " Dasar cewek gayus, maunya naik mobil melulu...." Bahkan, kata gayus yang menggambarkan sesuatu yang kampungan, norak, akhirnya tersingkirkan oleh gayus di arena obrolan ala dunia maya. " Gayus amat sih, luh...." Maksudnya, kampungan amat, lu. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat terkait gayus yang umumnya bernada sindiran. Gayus sendiri mengakui foto tersebut benar adanya. " Tadi malam Gayus mengakui sempat mampir keluar makan siang", ujar Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM Akbar Hadi. Kini, pemeriksaan terhadap Gayus masih dilakukan untuk mencocokkan keterangan dari Gayus dengan petugas Lapas Sukamiskin yang mengawalnya. Akibat ulah terbarunya, Gayus dimasukkan dalam ruang isolasi di Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas ) Sukamiskin, Bandung. Hanya saja, kalau Gayus ketahuan lagi bisa bebas di luar Lapas, tak heran bila sel isolasi dijadikan akrnomin dari " ruang penuh fentilasi. " Heboh foto Gayus berada di luar tahanan juga terjadi pada tahun 2010 silam, Gayus dan isteri saat menonontonkan Tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions di Nusa Dua, Bali. Tahun yang sama Gayus juga sempat diketahui membuat paspor dengan Sony Laksono, dan Gayus mengakui pergi ke Singapura, Kuala Lumpur, Macau, bahkan sempat jalan-jalan ke China.****

Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Belum Maksimal.

Semarang, Salah pergaulan juga bisa memicu anak menjadi pelaku tindak kriminal. Banyak kasus kriminal tersebut dilakukan pada malam hari. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang Budi Yuliarto dalam banyak kasus, pergaulan sangat mengaruhi perilaku anak. Salah satu binaan, ia dikenal sebagai anak yang rajin mengaji di rumah. Namun, karena anak dibiarkan keluar malam,akhirnya jadi salah pergaulan. Budi juga mengatakan pihaknya saat ini menangani sejumlah kasus anak sebagai pelaku kriminal bahkan ada yang sudah menjadi tukang begal di jalan. Ada anak pelaku begal asal Pedurungan, Mijen, dan Tanah Putih Semarang. Di beberapa daerah memang marak anak menjadi pelaku kriminal. Untuk menangani hal tersebut harus terpadu antarinstansi. Karena itu, Budi mengusulkan ada jam malam bagi anak-anak kota Semarang untuk mengawasi anak agar jangan sampai keluar larut malam. Dalam pemantauan pada malam hari, masih banyak tindak pidana yang melibatkan anak-anak di Jawa Tengah. Faktor utamanya adalah lingkungan, tontonan televisi dan gaya hidup hedonis disebut sebagai pemicunya. Berdasarkan data Bapas Kelas 1 Semarang, ada 220 tindak pidana melibatkan anak-anak sepanjang tahun 2014, mulai perampasan, pencurian, narkoba, dan lain-lainnya. Tindak pidana pencurian menduduki tempat teratas dengan 118 kasus. Hingga Agustus 2015, tindak pidana melibatkan anak-anak sudah mencapai 142 kasus dan masih didominasi kasus pencurian dengan 65 kasus. Budi juga menjelaskan, pemerintah daerah harus ikut serta dan ada pembinaan terhadap para keluarga. Kasus yang muncul di Bapas beberapa pelaku memiliki latar belakang kurang kasih sayang dari orangtua. Pencegahannya adalah keluarga diberdayakan untuk memberi kasih sayang pada anak. Harus ada gerakan kasih sayang anak. Pihak sekolah juga harus memperhatikan anak didiknya. Misalnya ada anak bolos sekolah harus diselidiki apa masalahnya. Sementara itu, Kepala Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan ( PMKS ) Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga ( Dinsospora) kota Semarang, Jeti Wahjoeningsih mengakui pendampingan anak berhadapan dengan hukum ( ABH ) belum maksimal. Jeti mengungkapkan dalam waktu dekat Pemkot Semarang akan membangun panti sosial di Rowosari Semarang.Harapannya panti baru tersebut bisa jadi solusi untuk pembinaan ABH di Kota Semarang. Kemungkinan, panti tersebut baru akan dibangun pada tahun 2016-2017 mendatang, Selama ini pihaknya hanya mengandalkan panti atau yayasan yang bersedia menampung ABH. Sebab, Pemkot Semarang belum punya panti yang representatif untuk menangani ABH. Dari sarana prasarana memang kurang. Pendampingan yang dilakukan hanya selama proses penegakan hukum saja. Tindak kriminal tersebut dilakukan sesudah meminum miras agar supaya melakukannya tidak tanggung-tangung untuk melukai atau membunuhnya. Sebelum melakukan tindak kriminal itu didahului pesta minum miras sampai mabuk benar dan juga mengkoodinir dan membuat rencana yang matang untuk melakukan tindak pidana bagi anak-anak dibawah umur. Setelah itu melakukan tindak kriminal diantaranya tukang begal di jalan, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Dalam pengamatan bahwa penjual miras tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar supaya tidak ketahuan oleh pihak aparat kepolisian. Dan juga untuk jam operasi penjualan miras disalah tempat di daerah Tlogosari Semarang sudah ada para pembeli yang menunggunya. Bila ada mobil pik up datang membawa miras tersebut, langsung diserbu para pembeli untuk membelinya. Kegiatan tersebut dilakukan siang hari Jan 11.00 WIB pada jam kerja. Hari Minggu tutup. Informasi yang sempat dikumpulkan bahwa penjual miras tersebut di daerah Tlogosari Semarang ada backing oknum aparat. Sampai saat ini penjual miras tersebut masih berjualan secara bebas dan tidak ada yang menyentuhnya.*****

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang; Jangan Terpancing Emosi.

Semarang, Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang yang makin mendekat, membuat tensi politik makin memanas. Banyaknya para calon saling lapor ke panwas terkait dugaan pelanggaran kampanye. Namun demikian hal itu dianggap sebagai demokrasi karena pemilihan kepala daerah merupakan pesta rakyat. Hal yang paling penting adalah, pasca pemilihan kepala daerah ini, untuk bisa saling menghormati pasangan satu dengan yang lain. Artinya kepala boleh panas namun hati tetap dingin. Masyarakat sudah banyak mengerti makna dari demokrasi. Tentunya akan berjalan secara dinamis dan berjalan lancar. Demikian dikatakan oleh Wiwin Subiyono politikus asal Partai Demokrat. Menurutnya, diselenggarakannya Pilkada ini merupakan sebagai wahana asas berdemokrasi sebagai pesta yang tentunya untuk memilih walikota nantinya bisa mengedepankan kesejahteraan masyarakat kota Semarang. Menurut Wiwin Semarang dalam kepempinan Hendrar Prihadi sangat maju, sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi. Maklum saja, baru dua tahun menjabat sektor pembangunan dan pendidikan juga meningkat tinggi ditambah banyaknya para investor yang berdatangan ke kota Semarang, sehingga tinggal melanjutkan saja. Diantaranya adalah dari segi sektor pendidikan, pembangunan, mengatasi rob serta masih banyak lainnya. Wiwin yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, kepada Rakyat Jawa Tengah menegaskan, jika memilih pemimpin itu yang benar-benar kreatif, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta meningkatkan kualitas dalam hal pendidikan. Jika melihat para pasangan calon walikota saling melapor, sebagai hak untuk menegakan sebuah aturan. Namun itu yang bisa ditelaah hak dari panitia pengawas. Sangat wajar jika ada yang melapor. itu sebagai wadah dalam menegakan peraturan yang sudah ditentukan oleh KPU. Oleh karena itu menginstruksikan, ke jajarannya menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebagai kaum muda tidak lepas dari salah, sehingga meminta masukan kepada masyarakat untuk membetulkannya. Wiwin pun mengajak kepada para relawan untuk tidak terpancing emosi. Sebab menurutnya bahwa, ini merupakan pesta rakyat, yang seharusnya dinikmati bukan dijadikan ajang peraturangan yang tidak sehat.****

Siapakah Ahli Waris Sriwedari Solo ?

Solo, Status ahli waris Sriwedari yang selama ini disandang oleh sejumlah orang mulai dipertanyakan dasar hukumnya. Tak sedikit orang yang dengan mudah menyandang disebut sebagai ahli waris Sriwedari dan mengklaim punya hak menguasai lahan bekas Bonraja tersebut. Salah anggauta DPRD Kota Solo Putut Gunawan mengatakan telah menemukan banyak kejanggalan ihwal putusan hukum yang memenangkan ahli waris Sriwedari atas Pemkot Solo. Dengan sebutan ahli waris yang selama ini kerap dialamatkan kepada orang-orang yang tak jelas nasab dan keturunannya. Ketidakjelasan ini, kata Putut, berujung pada ketidakjelasan siapa pihak penggugat dan siapa aktor di balik permintaan pengosongan lahan Sriwedari. Menurut Putut putusan soal siapa saja ahli waris harus ada, sebab menyangkut legal standing proses hukum. Kejanggalan, kata Putut, adalah terkait putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) pada tahun 2012 lalu yang membatalkan seluruh lahan Sriwedari yang dikuasai oleh Pemkot Solo. Padahal, penggugat saat itu meminta pembatalan putusan atas penguasaan lahan seluas 3,6 hektare. Yang digugat lahan seluas 3,6 hektare, namun putusannya seluruh lahan Sriwedari. Melihat ada iktikad tak baik pada hakim PTUN kala itu. Menurut Putut, jika legal standing ahli waris belum ada, maka putusan pengadilan layak dipertanyakan. Lebih jauh lagi, kata Putut, putusan pengadilan tersebut juga sangat janggal. Bagaimana mungkin ada putusan, sementara legal standing terkait ahli waris ini belum ada ketetapan hukumnya. Putut secara tegas menyebutkan ada pemain ( rule maker ) yang ada di balik sengketa Sriwedari tersebut. Menurutnya, persoalan yang sesungguhnya terjadi saat ini bukanlah antara ahli waris dengan Pemkot Solo atau warga Solo, melainkan dengan para brokerlah yang bermain. Persoalan ahli waris sudah selesai. Mereka sudah menerima ganti rugi. Anggauta DPRD lainnya, Supriyanto menengarai ada sejumlah konglomerat yang bermain di balik sengketa Sriwedari Solo. Menurutnya, mereka ada yang berada di lapisan kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kuncinya saat ini adalah mencari ketetapan hukum siapa sesungguhnya ahli waris Sriwedari tersebut. Pemkot Solo, harus didorong agar kuat posisinya di mata hukum. Selama ini posisi hukum pemkot Solo belum kuat, maka persoalan tak akan pernah selesai, meski dengan cara jalan tengah.****

Siapa Pelaku Penculikan Dua Warga Negara Indonesia ?

Jakarta, Dua Warga Indonesia ( WNI ) di Papua Nugini ( PNG) adalah Badar (29) dan Sudirman alias Ladiri ( 28) yang sempat disandera dan ditahan oleh kelompok OPM sudah berhasil dibebaskan. Kondisi Ladiri Sudirman dan Badar, yang sebelumnya sempat disandera oleh kelompok bersenjata di Papua Nugini cukup baik. Namun pasca bebas keduanya mengalami tekanan psikis. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan pelaku penyanderaan terafiliasi dengan kelompok aktivis hak asasi manusia. Menurutnya, penyanderaan adalah tindak kriminal yang tidak berprikemanusian, Retno memastikan Pemerintah Indonesia akan mengusut kasus tersebut dan mendalami siapa yang bertanggung jawab dalam penyanderaan dua WNI. Dijelaskan pula oleh Retno mengatakan,info sementara, pelaku penculikan adalah kelompok bersenjata yang terafiliasi dengan kelompok yang menyuarakan tuduhan adanya pelanggaran HAM di Papua. Adanya kejadian tersebut justru menunjukkan pada dunia bahwa pelanggaran HAM dan tindakan kriminal yang dilakukan kelompok pelaku penculikan harus segera ditemukan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu Juru Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir alias Tata membeberkan krologi pembebasan dua WNI tersebut. Informasi yang diterima, pasukan Tentara Keamanan PNG dan penyandera awalnya menyepakati untuk bertemu. Menurut Tata, pada hari Kamis ( 17/9) siang hari, militer PNG janjian dengan para penyandera di tengah hutan. Namun sesampainya disana, para penyandera malah tidak datang dan masuk ke dalam hutan lebih dalam. Selanjutnya militer PNG bergerak kedalam hutan untuk mengejar mereka. Hingga sore hari mereka berhasil menemukan para WNI di sebuah lokasi. Walau begitu, Tata mengaku, salah satunya di antara mereka ada yang terluka, namun itu karena jatuh bukan luka tembak. Pada hari Jumat siang (18/9) keduanya dibawa perbatasan PNG dan Papua lalu ke Jayapura. Akan diperiksa kesehatan sebelum diserahkan ke keluarga. Kemudian, pada hari yang sama pukul 19.30 WIB operasi pembebasan berhasil. Militer PNG membenarkan dua WNI tanpa melakukan kekerasan berlebihan. Hingga Jumat pagi pada pukul 10.30 waktu Vanimo, Konjen RI Vanimo menerima penyerahan Dirman dan Badar dari militer PNG. Mereka dalam kondisi baik. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam ( Kapendam )XVII Cinderawasih, Teguh Puji Raharjo menegaskan saat ini kedua korban penyenderaan dalam keadaan selamat dan masih dalam perjalanan kembali ke Indonesia. Pihaknya juga sedang berupaya untuk memenangkan psikis korban pasca pembebasan dari penyanderaan. Kita sembuhkan psikis mereka dulu.****

Mendagri; Rawan Kecurangan Di Pilkada 2015.

Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tempat paling rawan praktik curang dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah di Kecamatan, sehingga perlu perhatian dan bimbingan lebih besar kepada para Camat. Karena, Tjahjo meminta kepada seluruh camat untuk bersikap netral dan adil dalam pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Camat adalah koordinator dari desa atau kelurahan sehingga seluruh permasalahan merupakan tanggung jawab pejabat tersebut. Tjahjo juga mengatakan bila tidak netral akan diatur lebih detil. Yang jelas, pejabat daerah yang terang-terangan dengan pakaian dinas mendukung, dalam jangka pendek akan diskors. Bahkan pemerintah tidak akan segan untuk memberhentikan jabatannya. Pemerintah akan mengatur kembali sanksi yang akan diberikan kepada para camat yang dinilai tidak netral. Menurut Tjahjo, konflik yang terjadi di suatu daerah juga berawal dari tingkat kecamatan, sehingga perlu penguatan koordinasi antar-lembaga di kecamatan. Mendagri juga meminta pejabat gubenur untuk melakukan tugasnya mengordinasikan Satuan Pamong Praja dalam mengawal camat dalam melaksanakan tugasnya. Di kota kata Tjahjo, tidak ada masalah. Contohnya di Ambon masalah toleransi tidak ada masalah, begitu RT 1 di kecamatan berkelahi memicu seluruh kecamatan dan seterunya. Karenanya, Tjahjo meminta para camat terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI yang berada di tingkat kecamatan. Kementerian Dalam Negeri mengadakan apel diikuti camat dari 269 kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada serentaak 2015. Tjahjo juga nengatakan yang mewakili camat yang akan mengikuti Pilkada. Untuk membangun sinergitas mengantisipasi Pilkada tersebut berlangsung aman. Tjahjo juga meminta para camat melakukan deteksi dini atas berbagai potensi kecurangan saat Pilkada serentak. Di tingkat kecamatan ada Kapolsek, Danramil ada tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga harus mampu membangun stabilitas daerah. Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, Mendagri secara terbuka mengingatkan jajaran camat beserta aparat pemerintah lainnya untuk tidak melakukan memanipulasi suara dan menambah angka seperti yang sering dilakukan oleh oknum camat di saat penghitung suara. Untuk itulah, para camat harus baik. Kalau tidak, hal yang sama akan ditiru oleh para kepala desa. Disebutkan, ketiga instruksi terdiri atas; pertama, seluruh jajaran kecamatan haru netral. Kedua, para camat termasuk seluruh aparatur pemerintah harus melayani masyarakat secara ikhlas. Dan ketiga, koordinasi dengan perangkat di tingkat kecamatan dan desa. Sementara Pemprov Jawa Tengah mempersiapkan anggauta perlindungan masyarakat ( Linmas ) menjadi pelaku penting dalam pengamanan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Untuk itu, Linmas diberikan pelatihan khusus pengamanan Pilkada tersebut. Langkah strategis adalah meningkatkan ketrampilan Linmas. Pelatihan ditujukan kepada Danton/ Danru Satlinmas mulai pada tanggal 15 sampai 22 Oktober 2015. Ini demi menjaga kondusifitas Jawa Tengah. Hal itu dikatakan oleh Kabid Perlindungan Linmas Drs Eko Prihardi. Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Pemprov Jawa Tengah Drs Achmad Rofa'i mengatakan tahapan pilkada berpotensi menimbulkan kerawanan sehingga harus diantisipasi. Linmas akan diarahkan mampu mendeteksi dan mencegah kerwanan yang bisa mencederai demokrasi, kerusakan fasilitas umum, dan menghambat pembangunan. Dalam kegiatan tersebut ada 50 anggauta Linmas dilatih pola strategi dalam mengawal, mengamankan dan mendukung Pilkada oleh Karo Ops Polda Jawa Tengah. Kemudian memetakan potensi kerawanan Pilkada oleh Bawaslu Pemprov Jawa Tengah. Sebelumnya, Bawaslu Jawa Tengah memetakan potensi kerawanan pelanggaran Pilkada. Pihak Bawaslu Jateng mengatakan, Kabupaten Sragen merupakan daerah tertinggi kerawanan pelanggaran Pilkada, dengan indek kerawanan 2,86 persen dan terendah Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran pilkda yang dilakukan, Bawaslu Jateng, indek kerawanan pelanggaran (IKP) disusun lima aspek yang dianggap paling potensial memunculkan kerawanan pelanggaran dalam pilkada serentak. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo. Menurut Teguh, berdasarkan hasil pemetaan potensi kerawanan pelanggaran, pelaksanaan pilkada di 21 kabupaten/kota di Jateng memerlukan pengawalan dan pengawasan dari semua pihak. Kelima aspek tersebut adalah profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan kondisi keamanan.****

Kereta Api Tua Di TMII Diboyong Ke Solo.

Solo, Pemerintah Kota Solo segera memboyong kereta api tua koleksi Taman Mini Indonesia Indah ( TMII ) Jakarta untuk mendampingi Sepur Jaladra buatan pada tahun 1920 yang sudah beroperasi sebagai kereta wisata di kota Solo. Rencana awal sebenarnya akan memboyong kereta api dari Ambarawa, Kabupaten Semarang, ke Solo tetapi dibatalkan dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan, ada kerusakan kereta terlalu parah dan sulit diperbaiki lagi sehingga diputuskan diganti lokomotif yang sebelumnya menjadi koleksi TMII. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ( Dishubkominfo ) Pemkot Surakarta, Yosca Herman Soedrajat. Dikatakan pula oleh Herman rencana kereta api tersebut diboyong ke Solo pada bulan Oktober 2015 mendatang. Menurut Herman, kereta api yang berada di TMII dari segi usia sama seperti " Sepur Kluthuk " Jaladara. Yang membedakan, sepur di TMII memiliki sejarah tinggi karena pernah digunakan oleh Presiden pertama RI Soekarno. Herman juga katakan telah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia terkait rencana pemindahan " sepur Kluthuk " di TMII ke Solo. Kesuksesan Solo mengoperasikan " sepur Kluthuk " Jaladara menjadi alasan utama agar kereta dari TMII ini bisa beroperasi di Solo. Sepur Kluthuk Jaladara dapat membawa maksimal 80 penumpang dengan biaya sebesar Rp 3,5 juta, per perjalanan. Biaya ini digunakan untuk membiayai bahan bakar berupa lima meter kubik kayu jati dan tiga masinis yang menyalakan kereta tersebut. Rute ini melewati jalan Slamet Riyadi, jalan utama kota Solo, dan biasanya singgah beberapa saat di beberapa tempat perhentian dalam satu perjalanan pulang pergi, di antaranya adalah Kampung Laweyan, Loji Gandrung, Ngapeman, Pasar Pon, Keraton, Gladak, dan lain-lain. Sepur Jaladara beroperasi dari Stasiun Puwosari sampai Stasiun Kota Sangkrah yang berjarak kurang lebih 5,6 kilometer. Sepur " Impor " dari TMII juga bakal melewati rute tersebut.****

Kereta Api Tua Di TMII Diboyong Ke Solo.

Solo, Pemerintah Kota Solo segera memboyong kereta api tua koleksi Taman Mini Indonesia Indah ( TMII ) Jakarta untuk mendampingi Sepur Jaladra buatan pada tahun

Kereta Api Tua Di TMII Diboyong Ke Solo.

Solo, Pemerintah Kota Solo segera memboyong kereta api tua koleksi

Kereta Api Tua Di TMII Diboyong Ke Solo.

Solo,

Kereta Api Tua Di TMII Diboyong Ke Solo.

Solo,

Benarkah Solo Sudah Kehilangan Tempat Sekaten ?

Solo, Sampai saat ini pihak Keraton Kasunanan Solo masih melakukan pembahasan terkait dengan lokasi penyelenggaraan Sekaten mendatang. Pasalnya, lokasi Sekaten tersebut yang biasanya digelar di kawasan Alun-alun utara dan Pagelaran Keraton Solo sampai saat ini masih dipakai pedagang pasar Klewer. Bahkan lokasi tersebut bakal di tempati kurang lebih dua tahun lamanya, hingga diselesaikannya bangunan pasar Klewer Pengageng III Museum dan Pariwisata Keraton Kasunanan Solo, KRMH Satriyo Hadinagoro menjelaskan, ada usulan jika nantinya pedagang gerabah atau bolo pecah akan di tempatkan di trotoar kanan kiri jalan Pakubowono atau pintu masuk ke kawasan keraton. Padahal, sekaten yang digelar untuk memperingati Maulud Nabi SAW ini bakal berlangsung sekitar bulan November mendatang. Meski begitu, pihak panitia sekaten telah memetakan ejumlah tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi tersebut. Sementara itu Wakil Pengageng Sasana Wilapa, Kanjeng Pangeran Winarno Kusuma mengatakan perayaan sekaten tetap berlangsung dan sudah ada beberapa lokasi alternatif.Jika Alun-alun Utara jelas tidak mungkin, karena sudah dipakai pasar sementara. Dijelaskan pula oleh Kanjeng Pangeran Winanrno bahwa sekaten tetap jalan seperti biasa. Lokasi alternatif sudah dipersiapkan dan itu tidak masalah, tidak juga mengurangi makna dari sekaten itu sendiri. Semua ini dilakukan masyarakat saat masuk ke kawasan keraton suasananya langsung sekaten, karena selama ini sudah tidak sesuai lagi. Untuk pedagang seperti kinang, telor asin ataupun pecut akan ditempatkan dikawasan Masjid Agung Solo, sedangkan untuk wahana permainan bisa di Alun-alun selatan . Semua masih dalam pembahasan, namun sesegera mungkin akan tetapkan. Mengingat waktu yang sudah tak lama lagi. Terlebih sampai saat ini sekaten masih menjadi primadona masyarakat luas.****

Gubenur Akpol Yang Baru.

Semarang, Irjem Pol Anas Yusuf resmi mrnjabat sebagai Gubenur Akademi Kepolisian ( Akpol ) Semarang menggantikan pejabat sebelumnya, Irjen Pol Puji Hartanto. Serah terima jabatan Gubenur Akpol Semarang yang baru dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan ( Kalemdiklat ) Polri, Komjen Pol Syafruddin di Lapangan Bhayangkara Akpol, baru-baru ini. Nama Anas melambung dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Dia merupakan ketua tim penjemput Muhammad Nazaruddin, yang saat itu buron dalam kasus suap Hambalang, ke Kolombia. Pengalamannya di Interpol membuat Polri mempercayai sebagai ketua tim penjemput Nazaruddin. Irjen Pol Anas sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, sementara Irjen Pol Puji Hartanto selanjutnya akan bertugas sebagai Kapolda Sulawesi Selatan. Anas juga merupakan alumnus Akpol pada tahun 1984. Jenderal kelahiran Brebes, tanggal 11 September 1960 silam, tersebut pernah menjabat sebagai Kapolres Kendal. Nama Anas juga pernah masuk bursa Kapolri. Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) menyebut namanya sebagai calon Kapolri potensi pengganti Jenderal Timor Pradopo. Dengan keberhasilan memulangkan Nazaruddin membuat kariernya melesat. Anas kemudian menempati posisi Staf Ahli Bidang Sosial dan Politik ( Sahlisospol ) kapolri. Tidak lama sebagai Sahlisospol, Anas pun dipromosikan sebagai Kapolda Kalimantan Timur mulai 2 Juli 2012 hingga 12 Juni 2013 dilanjutkan menjabat sebagai Wakabareskrim Polri dari 12 Juni 2013 hingga 3 September 2014. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kapolda Jawa Timur. Syafrudin menuturkan, Gubenur Akpol yang baru memiliki sejumlah tugas untuk mengevaluasi beberapa hal yang berkaitan dengan lulusan Sarjana Terapan Kepolisian yang baru saja menghasilkan lulusan pertamanya. Pada serah terima jabatan Gubenur Akpol tersebut, Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Syafrudin mengatakan, gubenur Akpol merupakan jabatan strategis dan penting dalam upaya peningkatan profesionalitas polisi.

Edan Tenan Tunjangan DPR Naik.

Jakarta, Belum tuntas rasa penasaran publik terhadap anggaran kunjungan kerja DPR, seperti para pemimpin ke Amerika Serikat, kini muncul lagi usulan penggunaan anggaran negara untuk kenaikan tunjangan Wakil Rakyat. Menteri Keuangan membalas usulan yang sempat dibahas melalui rapat Badan Urusan Rumah Tangga ( BURT ) DPR itu melalui surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015 tertanggal 9 Juli 2015 yang mengambulkan usulan kenaikan tunjangan, namun tidak sebesar yang diminta oleh DPR-RI. DPR RI mengusulkan kenaikan tunjangan untuk anggauta hingga Rp 20 juta per bulan, yang terdiri dari tunjangan kehormatan hingga tunjangan komunikasi. Namun pemerintah tidak menerima usulan tersebut sesuai yang dibahas di DPR RI. Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa tunjangan kehormatan untuk Ketua Badan/komisi yang awalnya sebesar Rp 4.460.000 diusulkan untuk naik menjadi Rp 11.150.000. Namun yang dikabulkan oleh Kemenkeu lewat surat tersebut adalah sebesar Rp 6.690,000 Sementara tunjangan peningkatan fungsi pengawasan anggaran ketua komisi/badan yang awalnya hanya Rp 3.500.000 lalu diajukan untuk naik menjadi Rp 7.000.000. Yang disetujui oleh Kemenkeu hanyalah Rp 5.250.000. Untuk tunjangan komunikasi intensif bagi ketua badan/komisi yang awalnya sebesar Rp 14.140.000 diusulkan untuk naik menjadi Rp 18.710.000. Namun yang dikabulkan oleh Kemenkeu lewat surat tersebut adalah sebesar Rp16.468.000. Selain itu, ada juga kenaikan bantuan langganan listrik dan telepon yang awalnya sebesar Rp 5.500.000 diusulkan untuk naik menjadi Rp 11,000.000. Hanya saja, yang disetujui pemerintah adalah sebesar Rp 7.700.000. Anggauta BURT Irma Suryani membenarkan usulan tersebut, meskipun pada akhirnya angka yang dikabulkan oleh Kemenkeu tidak sebesar usulan. Menurut Irma memang ada permintaan dari BURT ke pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggauta. Lalu yang disetujui oleh pemerintah oleh Kementerian Keuangan adalah yang sesuai dengan surat tersebut. Bila dijumlahkan seluruhnya, rencana usulan kenaikan tunjangan untuk ketua badan/komisi dalam satu bulan adalah sebesar Rp 20.260.000. Tetapi, pemerintah hanya mengabulkan kenaikan sebesar Rp 8.508.000. Irma juga menuturkan bahwa kenaikan itu juga disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini. Menurutnya, meski sudah ada surat dari Kemenkeu pun, realisasi nilai tunjangan belum berubah.****

Bocah Taman Kanak-Kanak Perokok Sering Pingsan.

Semarang, Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, mungkin peribahasa itu yang melekat pada bocah usia 5 tahun berinisial K yang tinggal di Gajah Barat VI, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Kebiasaan ibunya bernama Sri Lestari (35) yang perokok berat ternyata ditiru anak ketiganya itu. Saat ditanya pihak Kelurahan soal perilaku anaknya, Lestari mengakui kemungkinan putranya mengikuti kebiasaan merokok yang memang sudah dilakukannya sejak 15 tahun itu. Lestari sulit lepas dari rokok bahkan saat menimang K, ia melakukannya sambil rokok. Dulunya waktu kecil sering sakit. Panas badan, digendong sambil merokok. Perilaku menyimpang itu sudah diketahui para tetangga sejak setahun terakhir. K biasanya merokok diperempatan ruko Jalan Gajah raya. Warga yang simpati berusaha mencari cara untuk menolong K agar tidak merokok. Salah satu warga bernama Ahmad Soleh mengatakan sudah koordinasi dengan pihak Kelurahan dan Kepolisian. Sudah kecanduan itu, mungkin setahunan lebih. Selain itu juga khawatir diikuti anak-anaknya. Di depan keluarganya. K memang tidak pernah merokok, ia selalu sembunyi-sembunyi. Lestari menambahkan pihak keluarga sudah pernah mengingatkan agar K tidak merokok, namun bocah tersebut ternyata tidak mau berhenti merokok dia enggak berani. Pihak kepolisian dari Polsek Gayamsari yang dipimpin oleh Kapolsek, Kompol Dili Yanto dan Lurah Pandean Lamper, Sri Indrayati sudah mendatangi pihak keluarga dan memberikan himbauan Biasanya K memunguti puntung rokok yang terjatuh di jalan atau dibuang di tempat sampah. Ia mengumpulkan dan membawanya ke perempatan atau emperan ruko kemudian mulai menghisapnya. Jika membeli di warung, K mengaku membeli rokok untuk kakaknya yang juga perokok. Dia ngambilin punya orang-orang di jalan, bawa korek dari rumah. Di warung dekat korek juga diambilin oleh K. Kebiasaan yang tidak biasa untuk anak usia 5 tahun itu ternyata membuat kesehatan K terganggu. Ia kerap pingsan setelah merokok satu puntung. Biasanya ia kejang kemudian duduk lalu meletakkan kepalanya di lantai atau tanah. Setelah sekitar 1 menit, ia bangun lagi dan kembali aktif seperti bocah-bocah biasanya. Sementara itu pihak kelurahan langsung mendatangi rumah Lestari menanggapi laporan warga. Lurah Pandean Lamper, Sri Indrayati menerangkan pihaknya dengan tegas mengatakan kepada Lestari agar menghentikan kebiasaan merokoknya.Tapi dia perokok berat, jadi mungkin tidak bisa langsung berhenti. Jadi kalau ibunya berhenti kan anaknya nanti ikut. Lestari mengatkan pihaknya sudah berusaha membawa ke rumah sakit dan pengobatan alternatif untuk menyembuhkan K yang sering pingsan. Namun hingga kini belum ada hasil karena K belum bisa berhenti merokok. Sudah diperiksakan ke daerah Jerakah, belum ada perubahan. Lestari juga minta obat tidur untuk K tidak boleh. Itu sering pingsan mungkin tidak kuat nikotinnya. Kapolsek Gayamsari, Kompol Dili Yanto menambahkan, kepolisian ikut datang ke rumah K untuk mendampingi pihak Kelurahan dan RT setempat. Kepolisian ikut mendamingi agar K ini dapat penanganan serius. Selain himbauan, pihak Kelurahan Pandean Lamper juga membantu K untuk mengobati kebiasaan buruk dan gangguan kesehatan. Sri menegaskan dirinya juga meminta KPAI untuk masalah tersebut. Sedang dibuat surat untuk KPAI sudah dilakukan pendekatan ke orang tua. Meminta perlindungan, ini juga harus dikemanakan. K tinggal bersama Ibu, Nenek, dan dua kakaknya sedangkan ayahnya sudah lama berpisah. Bocah TK tersebut termasuk hiperaktif dan menangis jika tidak mendapatkan rokok. Meski demikian saat ini orang tua K berjanji akan berusaha menghentikan kebiasaan merokok K.****

Tiga Pasangan Calon Paparkan Visi Misi Di Undip Semarang.

Semarang, Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang menyelenggarakan talkshow membedah visi dan misi calon Walikota dan Wakil Walikota Semaramg di Gedung Pasca Sarjana Undip Jalan Imam Barjo Semarang,belum lama ini. Ketua DP2K Budi Santoso mengatakan diadakannya talkshow ini untuk melihat visi dan misi walikota dan wakil walikota Semarang terutama dalam pembangunan Kota Semarang. Dan DP2K ingin melihat calon karena siapa pun pemenangnya nanti akan menjadi mitra kerja dalam pembangunan Kota Semarang. Dalam talkshow tersebut dihadiri oleh ketiga pasangan calon walikota dan wakil walikota Semarang yakni Soemarmo-Zuber, Hendi-Ita dan Sigit-Agus dengan tiga panelis Prof Sudarto, Dr Widya Wijayati dan FX Sugianto. Menurutnya, jadi walikota harus mempunyai dua hal yakni punya selera dan angan-angan. Semarang juga harus tumbuh dan akhir-akhir ini sudah lumayan. Ketiga pasangan calon itu pun memaparkan visi dan misi serta program, mulai dari mengatasi masalah kemacetan, banjir, dan lainnya. Bahkan, sempat ada saling sindir di antara mereka. Sementara itu Pejabat Walikota Semarang Tavip Supriyanto menjelaskan selain figur ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yakni visi dan misi yang sangat berperan dalam masyarakat untuk menilai. Tavip juga menerangkan dengan harapannya talkshow ini bisa menjadikan masyarakat kritis dan cerdas dalam memilih walikota. Sehingga dengan pendidikan politik ini dapat memberikan nuansa baru untuk memilih pemimpin Kota Semarang.****

Lima Laporan di Panwas Pelanggaran Tidak Terbukti.

Semarang, Panitia Pengawas ( Panwas ) Pemilihan Kota Semarang hingga saat ini sudah menyelesaikan lima laporan. Hasil kajian dan tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Panwas dengan sentra Penegak Hukum Terpadu ( Gakkumdu ) mengenai laporan lima kasus dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti. Gakkumdu adalah gabungan dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan panwas yang mengkaji laporan dugaan pelanggaran kampanye yang masuk, baik dari masyarakat maupun tim hukum pasangan calon. Ketua Panwas Kota Semarang Muhammad Amin dan didampingi oleh anggauta Panwas Kota Semarang Divisi Penindakan Pelanggaran Perlindungan Manik, serta Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bekti Maharani. Amin menjelaskan,laporan pertama terkait dugaan pelanggaran pemberian uang oleh pasangan calon 1 Soemarmo HS kepada korban kebakaran di Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur pada hari Senin 31 Agustus 2015 lalu. Pelapor adalah tim kuasa hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, Hendi-Ita. Kegiatan pemberian sejumlah uang oleh H Supriyadi, S.Sos kepada korban kebakaran di Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara pada hari Senin 31 Agustus 2015 lalu. Pelapor tim kuasa hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1, Marmo- Zuber. Dari hasil klarifikasi dan kajian Panwas Pemilihan Kota Semarang, tidak ada unsur kampanye dari kegiatan yang dilakukan oleh Soemarmo. Tidak ada ajakan memilih dan tidak ada juga yang mengenakan atribut pasangan calon maupun partai, baik kaos, simbul, stiker, atau bentuk lainnya yang menunjukkan identitas pasangan calon nomor urut 1. Amin mengatakan dugaan pelanggaran kampanye pemilihan sesuai pasal 73 UU No.8 Tahun 2015 jo PKPU Nomor 7 tahun 2015 iipasal 69 tidak terbukti, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Sementara dalam laporan keempat, sambung Amin, adalah kegiatan penggunaan fasilitas negara pada kegiatan pameran oleh pasangan calon walikota nomor urut 2, Hevearita Gunaryanti di atrium lantai 1 Java Mall, Semarang. Pelapor adalah dari Tim Kuasa Hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1, Marmo-Zuber. Dari hasil klarifikasi dan kajian Panwas telah memperoleh kesimpulan bahwa tidak ada unsur kampanye dan penggunaan fasilitas negara oleh Hevearita dalam kegiatan tersebut sebagai tamu undangan yang memang sudah dijadwalkan dari Januari 2015. Dalam sambutannya tidak ada unsur kampanye dan pihak yang menemani tidak menggunakan identitas atau atribut pasangan calon nomor urut 2. Laporan ini pun tidak terbukti sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Kegiatan pemberian sejumlah uang oleh Hendrar Prihadi dalam reses yang ditumpangi kampanye di Candisari, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 lalu. Pelapor Tim Kuasa Hukum Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1, Marmo-Zuber. Dari hasil klarifikasi dan kajian Panwas Pemilihan Kota Semarang, Bekti Maharani menjelaskan telah memperoleh kesimpulan bahwa pada hari tersebut, kegiatan reses telah diganti oleh jadwal kampanye dialogis Hendi-Ita. Bekti mengatakan masalah uang yang dibagikan adalah uang milik Ediningsih yang bertujuan untuk sedekah saja, tidak ada kaitannya dengan kampanye Hendi-Ita, sehingga tidak terbukti dan tidak bisa ditindaklanjuti. Masalah kegiatan menjanjikan modal oleh Hendrar Prihadi kepada PKL Tlogosari di rumah DR Ngadino, Jln Majapahit Semarang pada tanggal 31 Agustus 2015. Pelapor adalah Tim Kuasa Hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1, Marmo-Zuber. Dari hasil klafikasi dan kajian Panwas Pemilihan Kota Semarang telah memperoleh kesimpulan bahwa tidak ada unsur menjanjikan modal oleh Hendi, dalam kegiatan tersebut. Hendi hanya memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.****

Menteri BUMN Rini Soemarno Tahu Bagaimana Menghadapi Anak Buahnya.

Jakarta, Nama Richard Joost ( RJ ) Lino beberapa pekan terakhir menjadi topik perbincangan. Anak buah Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Rini Soemarno ini menjadi perhatian lantaran berani mengancam akan mundur dari jabatannya kepada Presiden Joko Widodo. Lino dituding telah merugikan negara dalam proyek pengadaan mobil crane. Belum lagi perseteruannya dengan para pekerja di Jakarta Internasional Container Terminal ( JICT ) dan beberapa permasalahan lainnya. Komisi VI DPR RI bahkan meminta agar Rini segera mencopot jabatan Lino. Hal itu Lino juga lakukan karena tak terima ruangannya diobrak-abrik oleh Bareskrim Mabes Polri. Menurut Rini, mengikuti saja karena itu adalah hak dari Komisi VI untuk berpendapat. Tentu akan dievaluasi kinerja Lino. Dari sejak mulai sidang ( raker ) sudah banyak menyimak komentar-komentar dari Komisi VI. Secara menyuruh tidak lepas dari kepribadian Lino. Rini juga mengatakan sebagai pimpinan kementerian BUMN sebagai pemegang saham ingin melihat dari profesionalisme, melihat institusi, bukan like or dislike. Dikatakan oleh Rini waktu terjadinya kasus tersebut, pada waktu itu Rini masih di mobil, dengar kabar bahwa kantor Lino digeledah. Dan langsung menelpon Badrodin menanyakan itu kasusnya apa ? Dan beliau bilang nggak tahu dan bilang nanti dihubungi lagi. Ternyata itu bukan dwelling time, tapi yang berurusan dengan karyawan sesuai laporan dari pegawai JICT. Terkait tudingan JICT soal pelanggaran perpanjangan konsensi. Tentunya akan melakukan proses secara seharusnya dikatakan. Sejak awal menunggu laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ).JICT pun sebetulnya setelah audit dari BPK.Itu sebetulnya harus melihat proses secara menyuluruh. Dan juga bicara dengan deputi dan minta Pontas Tambunan sebagai Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana kementerian BUMN. Perpanjangan JICT tunggu audit BPK. Meyakini ingin ambil keputusan secara profesional. Konteksnya beragam karena ada kegaduhan. Saat ini banyak orang yang tidak suka dengan Lino, apalagi setelah berani mengancam Presiden Joko Widodo. Pasti banyak pihak, kalau lihat tv, kesel. Kok dibeginikan oleh anak buah. Sebetulnya Rini pernah menjadi seorang CEO, tahu bagaimana sebetulnya hadapi anak buah. Ingin melihat konteksnya. Jangan sampai ada kegaduhan. Jangan makin dipertajam dengan persoalan-persoalan lain. Rini juga mengatakan sadar keputusan harus cepat, tapi seperti dikatakan Darmin dan Nasril Anggauta Komisi VI DPR RI. Marilah tangani ini dengan tidak gegabah. Berilah waktu beberapa hari lagi untuk dalami menyeluruh. Bicara dengan Direksi dan Komisaris Pelindo II. Dan juga komunikasi lagi dengan menhub Ignasius Jonan. Dan nanti akan kembali lagi di Komisi VI DPR RI. Rekomendasi sebaiknya keputusannya seperti apa. Marilah kita menunggu keputusan Menteri BUMN Rini Soemarno kepada Lino. *****

Festival Payung Inonesia 2015 Yang Terbesar di Asia ?.

Solo, Gelaran Festival Payung Indonesia ( FPI ) 2015 diselenggarakan di Taman Balekambang, Solo, belum lama ini. Festival tahunan terebut diikuti berbagai daerah yang memiliki kerajinan payung khas, misalnya Klaten dengan kreasi Payung Juwiring , Yogyakarta, Purwakarta, Kalibagor, hingga Thailand dan Tiongkok. Selama penyelenggaraan, festival ini diisi pula dengan penampilan grup perkusi, teatrikal, fashion show, warkshop payung dan tari-tarian. Ketua Panitia Penyelenggara Festival Payung Indonesia 2015 Heru Mataya mengatakan bahwa festival digelar setiap tahun di Taman Balekambang yang juga situs budaya dan bermilai sejarah di daerah setempat. Pada tahun ini diikuti sebanyak 13 kota di Indonesia dan tiga negara dari luar negeri, adalah Jepang, Tiongkok, dan Thailand yang memiliki seni budaya payung. Selain itu, Festival Payung Indonesia 2015 juga menjadi daya tarik kunjungan wisata, dengan demikian juga mengangkat perekonomian masyarakat secara nasional. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Walikota Solo Budi Suharto. Berharap dengan Festival Payung Indonesia tahun ini yang diikuti perwakilan dari negara lain, dapat meningkatkan industri payung di Indonesia. Budi juga menyatakan optimis Festival Payung Indonesia di Kota Solo ke depan akan menjadi festival payung terbesar di Asia karena ada 10 negara lain yang telah menyatakan siap ikut memeriahkan kegiatan serupa pada tahun depan. Budi juga mengharapkan kegiatan tersebut mampu membangkitkan usaha kecil, dan menengah, terutama kerajinan payung di daerah-daerah. Bahkan, festival payung juga mampu mendatangkan wisatawan, baik lokal maupun asing, seperti Jepang, Tiongkok, dan Thailand karena mereka turut memeriahkan kegiatan tersebut di Kota Solo. Festival yang digelar setiap tahun tersebut, kedepan mampu lebih besar lagi dengan peserta luar negara bertambah sehingga kegiatan makin meriah dan mampu melestarikan seni budaya tradisional payung di negara ini. Festival juga dimeriahkan pentas berbagai seni budaya, antara lain tari silat payung dari Singingi Riau, Bengawan Symphoni Orchesta ( Solo ), tari payung dari Kembang Lawu Karanganyar, tari payung dari Tasikmalaya, dan tari payung dari Jepang.****

Tolak Eksekusi Museum Radya Pustaka.

Solo, Gelombang aksi penolakan masyarakat Solo terhadap akan dieksekusinya Museum Radya Pustaka yang berada di Kawasan Sriwedari, masih terus terjadi. Dimana di kawasan CFD Solo. Belum lama ini, masyarakat membubuhkan tanda tangan berupa penolakan tersebut. Tak hanya itu saja, sosok wayang Punawakan, yakni semar, gareng, petruk dan bagong juga ikut berpartisipasi dalam anjang tersebut. Sementara itu, dalam aksi solidaritas lewat tanda tanga, hampir semua masyarakat Solo mendukung keberadaan lahan Sriwedari tak boleh di gusur. Pengagas ide kegiatan, Mayor Haristanto mengatakan, alasannya menghadirkan sosok Punawakan, karena memang sosok tersebut yang mewakili rakyat. Sehingga dengan tegas rakyat Solo khususnya menolak Museum Radya Pustaka dipindah tempat. Mayor juga menjelaskan perlu diingat dan diketahui, museum Radya Pustaka memiliki perjalanan sejarah penting bagi Indonesia. Sehingga jika dipindah lokasinya saja, sudah sangat berkurang nilai sejarahnya. Mulyadi yang membawakan wayang sosok Semar menjelaskan, selain museum kawasan Sriwedari juga ikut terancam. Padahal, selama ini kawasan Sriwedari terkenal dengan Gedung Wayang Orang dan sampai saat ini masih banyak orang mengantungkan nasib dalam pertunjukan tersebut. Dijelaskan pula oleh Mulyadi kembali lagi ke masalah sejarah, Gedung Wayang Orang mampu menciptakan banyak seniman ketroprak. Apakah dengan hal tersebut akan dirobohkan dengan begitu saja ?. Sriwedari merupakan roh Solo, jangan ada permainan di dalamnya. Sementara itu, Dua calon Walikota Solo yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) pada tanggal 9 Desember mendatang Anung Indro Susanto dan FX Hadi Rudyatmo angkat bicara soal polemik yang terjadi di Museum Radya Pustaka Solo. Kedua calon tersebut berjanji untuk bekerja keras mempertahankan lahan tersebut. Pria yang akrab disapa Rudy ini pun mengapresiasi langkah hukum yang sedang berjalan. Bahkan Rudy meminta kepada Museum Radya Pusaka untuk memenuhi undangan Pengadilan Negeri Solo pada tanggal 28 September mendatang. Diharapkan oleh Rudy perwakilan museum datang dalam undangan tersebut, akan siap mendampingi demi kepentingan rakyat. Bagaimanapun juga ingin lahan ini kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Dan juga Rudy mendesak kepada Pejabat Walikota Solo untuk tak tinggal diam terhadap kasus tersebut, salah satu upayanya dengan mengajukan penundaan eksekusi lahan Museum Radya Pusaka. Sementara itu Anung Indro Susanto mengatakan jika dipercaya menjadi Walikota Solo, akan melakukan jalur dialog. Jika peninjauan kembalai (PK) kalah, meminta masyarakat Solo bisa menerima semua itu, karena itu sudah diputuskan pengadilan kita bisa apa, masyarakat juga harus bisa menerima. Kalau perlu malah sekalian dibeli saja, tinggal komunikasi bersama, baik dengan pemilik lahan dan Pemkot Solo.****

Polrestabes Semarang Permudah Pelayanan Lisensi Mengemudi

Semarang, Memperpanjang surat izin mengemudi ( SIM ) semakin mudah bagi warga yang bermukin atau berada di Kota Semarang. Mereka bisa melakukannya secara online. Sementara ini, sistem online ini juga baru melayani perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C. Adapun jenis B1 dan B2 masih harus di daerah asal. Jadi tak perlu repot pulang ke daerah asal hanya untuk memperpanjang durasi lisensi mengemudi itu. Korps lalu Lintas ( Korlantas ) Polri sudah menerapkan pembuatan SIM berbasis online meski pelayanan masih sebatas perpanjangan masa berlaku SIM. Kapolrestabes Semarang, Kombes Burhanudin, menyebut kebijakan bertujuan memberi kemudahan kepada pemohon SIM dari luar daerah> Dia pun berharap warga memanfaatkannya. Seorang warga Sleman yang mukin di Semarang Selatan, Roy Ardian, bersyukur polisi atas penerapan sistem online ini. Dia yakin masyarakat terbantu oleh kebijakan tersebut. Burhanudin menyebut sistem ini belum berlaku di seluruh Polres di Indonesia. Penerapannya di semua Polda dan masing-masing Satpas di bawah jajaran Polda. Satpas yang menjadi pilot project adalah Banda Aceh, Medan. Padang, Jambi, Bengkulu, Barelang, Pakanbaru, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung di Sumatera. Di Yogyakarta baru Sleman. Restabes Surabaya menjadi percontohan di Jatim. Di Banten dan Jabar baru Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang, Serang, dan Restabes Bandung. Satu-satunya di Jawa Tengah adalah Restabs Semarang. Kemudian Restabes Makassar< Kendari, Manado, Palu, Mamuju, dan Gorontalo di Sulawesi. Di Maluku dan Papua ada di Ambon, Ternate, Jayapura, dan Manokwari. Di Bali dan Nusa Tenggara baru Denpasar, Mataram,dan Kupang, Di Kalimantan ada Banjarmasin, Pontianak, Bulungan, Palangkarya, dan Samarinda. Selebihnya adalah Ditlantas Polda Metro Jaya/Daan Mogot, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Depok, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Itulah kota-kota yang tercatat dalam sistem online pemohonan SIM. Dalam waktu dekat, sistem online ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widoo. Dalam realisasinya, baru warga dari kota-kota tersebut yang disebutkan yang bisa memperpanjang SIM mereka secara online. Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Pungky Bhuana Santoso, mengatakan sistem online ini langkah awal dari Korlantas menyeragamkan pelayanan. Sekaligus memberi kemudahan bagi warga. Dari daerah yang tidak termasuk proyek percontohan tak dapat melakukannya. Situasi ini akan berubah ketika semua daerah sudah menerapkannya tanpa kecuali. Menurut Pungky sementara baru perpanjangan dulu yang dilayani dan tidak semua Polres. Lambat laun sistem ini akan diperluas agar bisa berlaku di seluruh Indonesia. Contohnya, warga Jakarta yang ada di Kota Semarang akan habis masa berlaku SIM-nya. Dia bisa memperpanjang di Semarang tanpa harus pulang ke Jakarta. Begitu pula bagi warga Semarang yang bekerja di Jakarta. Sedangkan warga Kudus atau Tegal, misalnya, belum bisa karena daerah yang sama belum menerapkan. Dijelaskan pula oleh Pungky bahwa, pemasangan ini berguna untuk data forensik si pemiliknya. Pada saatnya nanti akan diketahui apakah pemilik SIM itu pernah terlibat kecelakaan atau tidak melalui chip. Semua data nanti teregister. Dengan tujuan lain di samping mempermudah pelayanan adalah optimalisasi kepemilikan SIM. Optimalisasi yang dimaksud Pungky bahwa dilisensi yang dikeluarkan itu akan dipasang chip.****

Pemerintah Akan Terapkan Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Tertutup.

Jakarta, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan tetap memberikan subsidi untuk gas elpiji 3 Kg pada tahun depan. Namun penyaluran elpiji 3 Kg harus dilakukan dengan sistem distribusi tertutup. Pemerintah saat ini memang komitmen melakukan reformasi subsidi. Sebelumnya, pemerintah telah mencabut subsidi BBM untuk premiun dan hanya memberikan subsidi tetap sebesar Rp 1000/liter untuk solar. Bambang mengatakan, selama ini ada begitu banyak orang-orang kaya yang membeli gas elpiji 3 Kg. Bahkan, nereka membeli gas elpiji 3 kg sekaligus tiga tabung gas elpiji 3 kg. Distribusi tertutup penting agar semua orang yang membutuhkan dapat membeli gas elpiji 3 kg dengan terjangkau. Bambang juga mengatakan, pertamina dan distributor harus didorong melakukan distribusi tertutup. Yang berhak membeli gas elpiji 3 kg harus benar-benar yang membutuhkan yang tidak mampu membeli gas elpiji 10 kg. Bambang, sistem distribusi tertutup sangat penting dilakukan agar gas elpiji 3 kg benar-benar tepat sasaran. Pasalnya selama ini, gas elpiji 3 kg banyak dibeli oleh orang-orang kaya yang tidak pantas menikmati subsidi dari pemerintah.****

Subsidi Listrik Bakal Dicabut.

Jakarta, Pemerintah bakal memcabut subsidi listrik bagi 20 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara ( Persero ) yang menggunakan daya 450 Volt Ampere ( VA) dan 900 VA mulai tahun depan. Namun, berdasarkan penghitungan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K ), jumlah kepala keluarga ( KK ) miskin hanya sekitar 24 hingga 25 juta. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Jarman mengatakan, saat ini jumlah kepala rumah tangga yang masih berjumlah 46 juta pelanggan. Pelanggan ini menggunakan daya 450 VA dan 900 VA. Dikatakan pula oleh Jarman bahwa, jadi ada sekitar 20 juta pelanggan yang seharusnya tidak masuk kategorikan tersebut. Karena itu, pemerintah akan meminta 20 juta pelanggan 450 VA dan 900 VA berpindah ke golongan pelanggan tidak bersubsidi. Artinya golongan ini akan diminta bermigrasi ke golongan pelanggan dengan daya diatas 1.300 VA. Target tersebut ditetapkan seiring dengan kebijakan pemerintah yang telah mengurangi subsidi listrik dalam Rancangan dan Belanja Negara ( RAPBN ) 2016. Jarman juga berjanji akan menyosiasliasikan proses pemindahan terebut kepada masyarakat. Tahapan migrasi ditargetkan rampung tahun ini. Jarman juga mengatakan meyakini proses migrasi tidak membutuhkan waktu lama karena data pelanggan 450 dan 900 telah terkomputerisasi. Kalau rumah tangga prosesnya cepat. Subsidi litrik tahun depan hanya dipatok Rp 50 triliun. Dari total tersebut, besaran kuncuran subsidi hanya Rp 40 triliun , sisanya sebesar Rp 10 triliun merupakan kekurangan pembayaran subsidi tahun ini yang digeser ke tahun depan ( carry over ). Perlu diketahui, subsidi tahun ini dipatok Rp 73,1 triliun. Akan ada lagi program migrasi semacam ini, dalam rangka migrasi saja. Dalam rangka mempercepat proses migrasi pelanggan listrik subsidi ke nonsubsidi, pemerintah akan menghapus biaya kenaikan daya listrik. Selain itu, proses kenaikan daya juga akan dipercepat.****

Rupiah Oh Rupiah Kenapa Mau Turun ?

Mata uang negeri ini barangkali paling populer saat meroketnya Rhoma Irama pada tahun 70-an, sehingga Rhoma Irama dinobatkan sebagai Raja Dangdut. Album ke-3 grupnya Soneta, pada tahun 1975 meledak dengan lagu andalan Rupiah. " Tiada orang yang tak suka/ Pada yang bernama rupiah/ Semua orang mencarinya/ Dimana rupiah berada". Begitu baid awal lagu yang dulu sering dinyanyikan anak-anak kampung. Lagu Rupiah lahir memang sesuai konteks zamannya. Pada masa Orde Baru, antara pada tahun 1975 sampai tahun l990, bisa disebut masa keemasan Soeharto. Presiden kedua RI ini layak membusungkan dada atas kemajuan-kemajuan segnifikan dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Taroh contoh saat ini, Soeharto selalu bersemangat, pede, setiap tampil di ' mimbar dunia ' jika bicara tentang keberhasilan Program KB dan swasembada pangan. Tapi, ada juga syair yang mengandung kritik sosialnya. Simak baid lain lagu Rhoma tersebut. " Memang karena rupiah/ Orang menjadi megah/ Kalau tidak ada rupiah/ orang menjadi susah. Memang karena rupiah. Hidup memang perlu rupiah/ Tetapi bukan segalanya/ Asal jangan halalkan cara." Terpuruknya rupiah rupanya tidak menginspirasi Rhoma untuk mencipta semacam lagu rupiah, atau lagu dolar. Justru muncul lagu anak-anak yang bermakna tentang kampanye cinta rupiah dan negeri pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Semisal Aku Cinta Rupiah yang dinyanyikan oleh Cindy Cenora, lagu tentang rasa bangga anak Indonesia terhadap mata uang negaranya di saat krisis. Juga lagu Trio Kwek-Kwek. Grup yang terdiri Leony, Dea Ananda dan Alfandi ini kondang lewat lagu Indonesia Negeriku dan Gemah ripah lohjinawe. Tujuh tahun kemudian, ceritera jadi lain. Rupiah lunglai menyusul krisis finansial Asia pada tahunn 1997. Indonesia salah satu negara paling parah terkena dampaknya. Muncullah istilah krismon ( krisis moneter ). Dan bukan lagi Rhoma yang populer dengan lagu rupiahnya, melainkan Ronggrowarsita, pujangga Surakarta yang hidup sekitar pada tahun 1720-an hingga awal pada tahun 1880-an. Dalam suasana krismon, ramalan Ronggowarsito tentang Satrio Mukti Wibowo kesandung kesamper disebut-sebut tertuju pada sosok Soeharto pun menjadi presiden terkaya ( Mukti ) di negeri ini. Tapi, kemudian Soeharto jatuh menyusul krisis ekonomi dunia, dan ia harus memikulnya hingga lengser, yang mengacu ramalan tersebut disebut Kesandung kesamper. Kini dan hingga hari ini, rupiah bukan sebatas lagu, juga bukan sebatas kampanye, melainkan " nyata " dalam kondisi melemah. Waktu terus berjalan, rupiah dianggap popularitasnya bukan lewat lagu melainkan kampanye, bernama Gerakan Cinta Rupiah. Bank Indonesia (BI ) yang meluncurkannya sejak pertengahan pada bulan Desember 2014. Aksi BI ini dilakukan melalui iklan di televisi dan media cetak. Imbasnya, seperti lagu rupiahnya Rhoma, " Orang menjadi susah ". Kalau sudah begini, rakyat butuh langkah cepat dan tepat, bukan " lagu janji kampanye " yang meninabobokan. Oh... Rupiah...rupiah.... kenapa tidak mau turun ?.*****

Isteri JK Mufidah Kalla Sudah Sering Mengingatkan Untuk Menjaga Kesehatan.

Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla ( JK ) mengumbar senyum begitu keluar dari Rumah Sakit Ciptomangunkusumo ( RSCM ) pada hari Kamis ( 10/9). Isteri JK, Mufidah Kalla mengaku dirinya sudah sering mengingatkan sang suami untuk menjaga kesehatan di tengah padatnya aktivitas sebagai wapres. Diketahui, saat ini Jk telah menginjak usia 73 tahun dan Mufidah Kalla telah berusia 72 tahun. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Presiden Joko Widodo lebih dulu menemui JK, kemudian isambut oleh isteri Wapres JK, Mufida Kalla di ruang tamu. Dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri juga menjenguk JK, dan menyarankan agar selalu menjaga kesehatan. JK sambil terus mengumbar senyum, JK mengakui dirinya telah menjalani operasi pemasangan ring untuk jantung. JK juga berkilah bahwa dirinya adalah manusia biasa yang juga bisa jatuh sakit. JK kemudian mengungkapkan pesan dari dokter yang memintanya untuk beristirahat di rumah. Sedianya, kemarin WapresJk akan berangkat ke Gorontalo. Menurut JK bahwa hari ini mau istirahat saja. Sudah terlanjur semua acara dibatalkan. Menurut JK, hampir setiap enam bulan sekali dirinya melakukan pemeriksaan di RSCM secara berkala. Dirinya juga mengakui bahwa ia hanya manusia biasa yang bisa saja terserang penyakit. JK juga berceritera soal Presiden Joko Widodo yang sempat menemuinya di rumah dinasnya, di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Joko Widodo dan Jusuf Kalla sempat berbicara mengenai paket kebijakan yang kemarin diumumkan.****

Jusuf Kalla Memang Sosok Fenomenal.

Jusuf Kalla memang sosok fenomenal. Pria yang akrab disapa JK ini pernah menjabat Wakil Presiden pada periode 2004-2009. Jabatan serupa pun kembali Jk sandang di masa pemerintahan Joko Widodo. Usianya sekarang sudah 73 tahun, tapi JK masih terlihat bugar dan enejik dalam menjalankan tugas sebagai wakil presiden. JK rupayanya juga tidak mengenal istilah " pensiun " meski usianya jauh sudah melampauinya. Barangkali alasan itu pula JK pernah maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2009. Andai jadi, jadwalnya jauh lebih padat dibanding menjadi wapres. Sepertinya JK ingin membuktikan, seperti ditulis kolumnis Jakop Sumardjo, bahwa pemimpin tua atau muda bukan diukur dari usia tubuhnya, tetapi dari usia kemampuannya sebagai " orang tua dalam arti sebagai orang yang memiliki kematangan, kaya wawasan, yang umum diperibahasakan ; banyak makan asap garam. Tapi, sebenarnya, itu bukan hal yang tak mungkin. Tercatat ada sejumlah pemimpin tua, dipercaya memimpin negara saat usia di atas 60 tahun. Taruh contoh De Gaule, Einsenhouwer, dan Ronald Reagen. Bahkan, Ronald Reagen berusia 69 tahun ketika terpilih sebagai Presiden AS pada tahun 1980, dan berusia 73 tahun ketika terpilih kembali pada tahun 1984. Kamis ( 10/9/2015 ), JK baru keluar dari Rumah Sakit Ciptomangunkusumo ( RSCM), seusai menjalani operasi pemasangan ring untuk jantung. Ternyata, JK menjalani perawatan itu bukan karena sengaja, melainkan setelah " tertangkap basah " oleh dokter saat wapres berniat blusukan di RSCM. Kebetulan pada hari Rabu ( 9/9/2015) pagi JK tengah berada di acara bedah buku >" Reinveting Indobesia " yang digelar oleh Universitas Indonesia, kampus Salemba, Jakarta Pusat. Seusai menghadiri acara tersebut, JK menyambangi RSCM Kencana, yang lokasinya bersebelahan. " Dokter, kesempatan dalam tanda kutip " menangkap " JK sementara biar istirahat dulu ", ujar Juru Bicara Wapres Husein Abdullah. Begitulah JK, salah satu sosok yang menunjukkan bahwa kematangan mental dan spiritual justru pada usia pensiun. JK, entah disadari atau tidak, ikut menginspirasi " perluasan " makna pensiun yang terkesan masih sempit. JK juga berceritera, menjelang menjalani perwatan, Presiden Joko Widodo sempat menemuinya di rumah dinasnya. Joko Widodo dan JK sempat berbicara mengenai paket kebijakan deregulasi ekonimi yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 9/9/2015. Kendati demikian, JK juga menyadari bahwa dirinya adalah manusia biasa. " Wapres kan manusia biasa, bisa sakit juga ", kata JK. *****

Hendi-Ita Berdoa Bersama Dengan Warga.

Semarang, Pengajian dan doa bersama untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota Semarang, Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu ( Hendi-Ita ) digelar di sejumlah tempat. Salah satunya doa bersama yang digelar di rumah pribadinya Hendi di Lempongsari, yang diikuti sebanyak 285 kyai dan ratusan jamaah serta puluhan tokoh masyarakat. Ratusan jamaah khusyuk berdoa hingga pukul 22.00 WIB. Para Kyai itu di antaranya KH DR M Moeslichan, KH Dzikron Abdullah, KH M Said Al Masyhad, KH Abdul Karim Assalawi, Habib Umar Alatas, KH Kusdjono, KH Sambudi, H Musta'in, KH Abdurrahmin, dan ulama-ulama besar lainnya se-Kota Semarang. Para Kyai dari 16 kecamatan di Kota Semarang itu, selain menggelar doa bersama, juga sekaligus untuk mempererat jalinan silaturahim. Penceramah, Habib Umar Muthohar, dihadapan ratusan jamaah yang hadir menyampaikan agar masyarakat Semarang ikut berperan aktif dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Menurut Umar bahwa, pilih pemimpin yang soleh,jangan yang salah. Pemimpin itu yang ngayomi, dan bukannya ngangkremi. Sementara itu, Hendi-Ita mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas kehadiran, dukungan, sekaligus doa dari ratusan kyai. Dari dukungan yang diberikan oleh para kyai, lanjutnya, dirinya yakni bahwa program-program yang telah ia jalankan dan akan lanjutkan ini, menjadi kepentingan wajib seluruh warga kota Semarang yang harus terus dikawal oleh seluruh masyarakat kota Semarang. Dijelaskan oleh Hendi, bila memang ada dukungan dari para kyai semuanya yang rawuh ke sini, maka Hendi dan Ita akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Hendi- Ita yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat ( Nasdem ), dan Partai Demokrat.****

Buwas Diminta Tetap Ganas Di BNN.

Jakarta, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti berpesan agar Komjen Budi waseso tidak menghilangkan karakter tegas yang dimilikinya saat menjabat jabatan baru, yakni Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN). Badrodin juga berpesan kepada pengganti Budi Waseso yakni Komjen Pol Anang Iskandar. Ia berharap Anang Iskandar melanjutkan kiprah penegak hukum yang sebelumnya dilakukan oleh Budi selama menjabat sekitar 7,5 bulan. Kiprah Bareskrim Polri sebagai garda depan penegakan hukum namun tetap melihat nilai-nilai keadilan di masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Badrodin dalam sambutannya pada serah terima sejumlah jabatan di internal Mabes Polri dan Kepala Daerah di Ruang Rupatama, Kompleks Mabes Polri Jakarta pada hari Senin ( 7/9) pagi. Kepada Komjen Budi Waseso sangat bangga dan mengapresiasi terhadap apa yang selama ini Anda lakukan saat menjabat Kepala Bareskrim. Segala kasus yang Anda tangani menunjukan eksistensi Polri. Dan diharapkan ke depan, sebagai Kepala BNN, melaksanakan hal yang sama seperti sebelumnya Tetap tampilkan karakter Anda yang tegas namun tetap dekat dengan masyarakat. sebelumnya, Kapolri mengeluarkan telegram rahasia tertanggal 3 September 2015 dengan nomor ST/1847/IX/2015. Pada TR tersebut, Kapolri merotasi sebanyak 71 jabatan di lingkungan Mabes Polri. Salah satunya adalah jabatan Kabareskrim dari Komjen Budi Waseso diserahkan kepada Komjen Anang. Pada akhir jabatannya sebagai Kabareskrim, Buwas sempat mengungkap kasus trafficking atau perdagangan manusia. Namun dirinya enggan membeberkan lebih jauh tangkapan barunya itu. Kasus tersebut nanti akan dipaparkan oleh Anang sebagai Kabareskrim baru. Komjen Budi Waseso yang akrab disapa Buwas dikenal agresif menangani sejumlah kasus kriminal umum dan tindak pidana korupsi. Kasus yang ditangani oleh Buwas saat menjabat Kabareskrim, di antaranya memidanakan pimpinan KPK, serta mengungkap kasus dwelling time yang melibatkan sejumlah pejabat di Kementerian Perdagangan dan PT Pelindo II. Mantan Kapolda Gorontalo itu mengungkapkan, kasus trafficking itu ada kaitan dengan kejahatan cybercrime, narkoba, dan beberapa kriminal lain. Pengungkapan itu juga menjadi bukti bahwa kinerja tim di Bareskrim tak terpengaruh dengan pergantian pimpinannya. Ini bukti keseriusan dalam hal penegakan hukum. Bahwa ada atau tidaknya tidak memengaruhi anggauta dalam hal penegakan hukum. Buwas juga membeberkan perkembangan kasus yang menimpa sejumlah petinggi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) seperti Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Nowel Baswedan, dan mantan Wamenkumham Denny Indrayana Bahkan, berkas kasus pimpinan nonaktif KPK tersebut sudah P-21 atau lengkap. Kasus lain yang juga sudah selesai tahap pertama adalan penjualan kondensat bagian negara oleh SKK Migas dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ( TPPI). Penanganan kasus itu diakui oleh Buwas memakan waktu lama. Ia berharap Kabareskrim yang baru bisa menuntaskan kasus tersebut. Sementara terkait penanganan kasus terhangat, kata Buwas, yakni dugaan korupsi di PT Pelindo II dan Pertamina Foundation sudah dibawa ketingkat penyidikan. bahkan sudah ada bukti-bukti yang mengarahkan seseorang menjadi tersangka. Saat ini,lanjut Buwas,laporan terkait kerugian negara akibat kasus TPPI tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ). Ini masih diolah oleh BPK. Secara resmi belum, tapi secara kasat sudah. Artinya kerugian negara sementara masih dalam hitungan kasar. Sempat ada kabar bahwa mental penyidik Bareskrim jatuh saat Komjem Budi Waseso Dicopot. Namun itu dimentahkan pejabat baru Kabareskrim baru Komjen Anang Iskandar. Menurut Anang, penyidik patuh pada negara dan siapapun Kabariskrim-nya, bukan individu. Menurut Anang, tidak ada, penyidik di tangan siapapun Kabariskrim-nya sama. Jangan khawatir itu, tetap melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Budi Waseso. Dan juga Anang menipis anggapan bila dirinya tak akan mampu memimpin Bareskrim.****

Bus Trans Semarang Harus Dibenahi Lagi.

Semarang, Pelayanan moda transportasi massal Trans Semarang harus lebih dibenahi lagi secara optimal guna meningkatkan layanan kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang akan menggunakan Trans Semarang mengeluhkan bus-bus yang melayani koridor dari Ungaran, Kabupaten Semarang, sudah penuh sehingga mereka tidak kebagian tempat. Hal itu diungkapkan oleh pengamat transportasi Universitas Negeri Semarang, Alfa Narendra. Dijelaskan pula oleh Alfa bahwa, sebenarnya pelayanan BRT ( bus rapid transit ) Trans Semarang sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Minat masyarakat menggunakannya juga sudah mulai tumbuh. Makanya, kata Alfa, kapasitas Trans Semarang yang melayani jalur-jalur padat semacam itu harus diperbesar dan jadwal keberangkatan juga harus diatur, seperti memaksimalkan pada jam-jam padat. Bus Trans Semarang yang melayani sampai Ungaran ini banyak penuh sehingga penumpang dari dalam kota tidak kebagian. Alfa yang pernah mengepalai Laboratorium Transportasi Unnes itu, mengatakan persoalan lain yang perlu dibenahi, yakni pengelolahan pajak kendaraan bermotor yang selama ini pendapatannya besar. Di berbagai daerah, pendapatan sektor pajak kendaraan bermotor menduduki urutan kedua sampai kelima. Kalau pemda bisa mengelola sebagian besar pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ini untuk membenahi sektor transportasi massal, bus trans Semarang akan jauh lebih baik lagi. Namun, Alfa menyayangkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang besar itu sedikit sekali yang digunakan pemerintah daerah untuk membenahi layanan sektor transportasi massal.****

450 Prajurit Yonif 406/ Candra Kusuma Siap Bertugas Di Papua Untuk Pengamanan Perbatasan Indonesia -Papua Nugini

Purbalingga Jawa Tengah, Kepala Staf TNI Angkatan Darat ( KSAD ) Jenderal TNI Mulyono mengatakan bahwa 450 prajurit Batalyon Infanteri ( Yonif ) 406/ Candra Kusuma, Purbalingga, siap bertugas di Papua untuk pengamanan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Mulyono juga mengatakan, selama di Papua, prajurit Yonif 406/CK akan melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Papua Nugini dan menjaga serta mengecek patok-patok batas negara Indonesia dengan Papua Nugini, kemudian membantu melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ilegal di perbatasan. Disamping itu, menghadapi beberapa gangguan yang kita tahu bahwa di sana masih ada organisasi bersenjata juga menjadi tantangan dan hambatan bagi kita dalam pelaksanaan tugas. Itu yang juga harus kita antisipasi. Mulyono juga mengatakan bahwa jumlah prajurit Yonif 406/CK yang akan diberangkatkan ke Papua sebanyak 450 orang dan mereka bertugas selama satu tahun. Rencana, 450 prajurit Yonif 406/ CK itu diberangkatkan ke Papua pada tanggal 11 September 2015 mendatang. Terkait hal itu, KSAD mengaku telah mengingatkan kepada para prajurit bahwa berangkat ke Papua bukan pesiar melainkan untuk melaksanakan tugas operasi. Menurut Mulyono, di dalam operasi tidak ada yang menjamin bahwa situasi di Papua aman. Mulyono juga memerintahkan kepada prajurit untuk selalu meningkatkan faktor kemanan, itu yang menjadi faktor utama, kemudian kewaspadaan, kerahasian, ketelitian di dalam membuat suatu perencanaan dan ketepatan dalam memenuhi sasaran sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Itulah yang Mulyono tekankan kepada prajurit dalam melaksanakan operasi. Dalam kunjungannya di Markas Yonif 406/CK, KSAD berkesempatan meninjau kesiapan peralatan dan memberi pengarahan kepada para prajurit yang akan bertugas di Papua serta menanam pohon kenangan beberapa bibit pohon matoa.***

Kepala BNN Baru Ancam Penjarakan Semua Pengguna Narkoba.

Jakarta, Komjen Anang Iskandar menganggap Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso ( Buwas ) tidak memahami undang-undang yang mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Tanggapan Anang tersebut ini muncul atas komentar Buwas sebelumnya, yang mengancam akan memenjarakan pemakai narkoba. Jika ini benar-benar diterapkan saat Buwas menjadi Kepala BNN nanti, tentu akan terjadi perubahan sangat besar, Penjara akan makin penuh dengan para pemakai narkoba yang sebelumnya cukup hanya direhabilitasi saja. Padahal, kata Kepala Badan Narkotika Nasional, Anang, BNN memiliki undang-undang khusus mengatur hal tersebut. Menurut Anang, mungkin tidak paham. Undang-undang narkotika ini undang-undang khusus yang mengesampingkan undang-undang seperti KUHP. Lex specialist. Budi Waseso dan Anang Iskandar akan bertukar tempat mulai Senin ( 7/9 ). Budi Waseso akan menjabat sebagai Kepala BNN baru, sedangkan Anang akan menjadi Kepala Bareskrim baru. Anang mengatakan, dalam UU Narkotika disebutkan bahwa pengguna narkotika harus dicegah, dilindungi dan direhabilitasi. Anang menganggap pengguna narkotika merupakan korban kejahatan yang harus diselamatkan. Kalau penyalahguna direhabilitasi, bandar akan menangis meratap-ratap. Kalau penyalahguna dipenjara bandar akan tertawa-tawa. Hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. UU Narkotika yang mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu, yakni terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 103. Di dalam Pasal 103 UU Narkotika, menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Undang-Undang Narkotika, juga memberikan landasan hukum kemungkinan pengguna narkotika tidak dipidana, sebagaimana diatur pasal 128 ayat (2) dan (3) UU Narkotika, memberikan jaminan tidak dituntut pidana dengan kriteria sebagai berikut; a. Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana; b). Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaiman dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. Anang memaklumi keinginan Buwas untuk langsung menjebloskan pengguna narkotika ke penjara. Saat baru bekerja di BNN, Anang mengaku puas saat memenjarakan pelaku penyalahgunaan narkoba. Komjen Pol Budi Waseso sebelumnya mengatakan, kejahatan narkoba terutama di Indonesia sudah sangat besar. Oleh karena itu perlu tindakan yang lebih tegas terkait hal tersebut. Budi menganggap bahwa selain kejahatan yang besar, narkoba juga memiliki potensi besar untuk merusak generasi muda. Selain itu, akibat panjang dari narkoba bisa berakibat fatal bagi Indonesia. Oleh sebab itu, Rehabilitasi yang dianut BNN agaknya kurang pas dengan semangat pemberantasan narkoba di Indonesia. Bagi Budi, UU soal rehabilitasi bisa membuat para pengedar bersembunyi menggunakan lebel pengguna dan akhirnya lepas hukuman. Undang-undang bisa diubah agar tidak ada lagi yang berlindung pada pengguna. Bahkan, kata Budi, rehabilitasi malah merugikan negara lebih banyak lagi. Rehabilitasi itu merugikan negara dua kali. Coba bayangkan rehab itu menggunakan uang siapa ? Negara kan.****

DPRD Provinsi Jawa Tengah Minta Penjelasan Dari Gubenur Jateng.

Semarang, Sejumlah anggauta Dewan Perwakilan Daerah ( DPRD ) Provinsi Jawa Tengah sangat menyayangkan langkah Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang menjual saham proyek pembangunan tol Semarang- Solo. Total saham senilai Rp 780 miliar dijual oleh Ganjar kepada pihak ketiga. Salah satu anggauta DRPD Provinsi Jateng dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hadi Santoso berencana meminta penjelasan secara langsung dari Ganjar terkait pertimbangan penjualan saham tol Semarang-Solo. Dalam waktu dekat, dewan akan memanggil orang satu di Jawa Tengah. Menurut Hadi, tahu-tahu, Gubenur Jateng menjual 25 persen saham tol Semarang-Solo tanpa melibatkan dewan. Apalagi setelah menjual saham tol Semarang-Solo, Pemprov Jateng berencana membeli lagi lima persen sahan tersebut. Ini jelas kebijakan tidak tepat. Hadi juga menilai, langkah Gubenur tersebut sangat tidak tepat. Sebab, tol Semarang-Solo sudah mulai beroperasi dan mendapatkan pemasukan untuk seksi 1 Semarang-Ungaran dan seksi II Ungaran-Bawen. Anggauta Komisi C DPRD Pemprov Jateng, M Ngainiricardl, berpendapat, nilai jual saham tol Semarang-Solo kepada PT Astartel Nusantara terlalu murah. Alasan penjualan, ia menirukan seperti yang disampaikan oleh pihak PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, Pemprov Jateng mengalami kerugian pada awal pembangunan. Padahal, proyek tol tersebut untuk kepentingan jangka panjang, bukan jangka pendek. Sementara itu Gubenur Pemprov Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, saham tol Semarang-Solo dijual karena terus mengalami dilusi atau penurunan kepemilikan setiap tahun. Daripada saham Pemprov Jateng terus menurun, sambungnya, saham lebih baik dijual kepada pihak lain. Menurut Ganjar, uang hasil penjualan saham sebesar Rp 780 miliar dimasukkan ke PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah sebagai holding. Ke depan, ada investasi di berbagai sektor, sebagai misal peternakan dan logistik, yang dapat memberi keuntungan. Menurut Ganjar, namun mempunyai opsi membeli lagi saham tersebut. Toh, soal rencana penjualan saham sudah berkomunikasi dengan kalangan DPRD Pemprov Jateng.*****

Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Calon Haji Banyak Jemaah Kehilangan Uang Dan Barang.

Semarang, Pemerintah diminta meningkatkan fasilitas bagi calon haji. Sebab, bagi sebagian jemaah sarana dan prasarana di lapangan masih menyisakan masalah. Terlebih, mayoritas yang berangkat ke tanah suci berasal dari pedesaan dan telah berusia senja. Menurut Anggauta Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nur Shoid, menjelaskan seharusnya ada solusi konkret dari pemerintah. Dengan begitu, kejadian serupa tak terus terulang. Para jemaah mengalami permasalahan cukup bervariasi. Ada yang tersesat, kehilangan uang dan barang, kesulitan menggunakan fasilitas lift maupun eskalator, penggunaan kloset hingga terkunci di kamar. Nur Shoib juga memberi saran, pemerintah harus membuat perubahan orientasi manasik haji. Tak hanya aspek ritual, calon haji juga sebaiknya mendapatkan pemahaman tentang adapsi hidup. Fasilitas haji berupa anggaran. Minimnya anggaran telah berdampak kepada ketidakefektifan pelaksanaan manasik haji. Padahal, silabus dan materi yang harus disampaikan kepada jemaah begitu banyak. Kelompok Bimbungan Ibadah Haji harus memberikan materi simulasi dan praktik hidup di tanah suci. Tujuannya, sudah barang tentu, agar jemaah bisa lebih banyak memiliki pengalaman dan mengenal medan. Pada hari Jumat ( 4/9) pagi lalu. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji( PPIH ) Embarkasi Haji di Solo telah memberangkatkan rombongan calon haji gelombang dua asal Kabupaten Kebumen ke Tanah Suci. Mereka terbang melalui Bandar Udara Adisumarmo Solo Menurut Kepala Subbagian Humas PPIH Embarkasi Haji Solo, Gentur Rachma Indriadi menyatakan, jemaah Kloter 37 asal Kebumen masuk gelombang dua hingga Kloter 74. Sementara gelombang satu mulai Kloter 1 hingga Kloter 36, sudah berangkat pada hari Kamis ( 3/9 ) malam Jemaah asal Kebumen tersebut ada 359 orang, tergabung dalam Kelompok Terbang Kloter 37. Mereka langsung menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Gentur juga mengatakan, rombongan Kloter 37 diterbangkan ke Jeddah, kemudian jalur darat menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji wajib. Setelahnya, mereka menuju Medinah untuk melakukan salat 40 waktu atau Arbain di Masjid Nabawi. Usai berziarah di Masjid Nabawi. Usai berziarah di tempat-tempat bersejarah, mereka ke Jeddah untuk persiapan pulang ke Tanah Air.****

Serah Terima Jabatan Kepala Bareskrim Baru Dilakukan Awal Pekan Depan.

Jakarta, Komjen Budi Waseso masih menyelesaikan pekerjaannya di ruang kerjanya, Bareskrim Polri pada Kamis ( 3/9) malam pukul 23.10 WIB, secara tiba-tiba handphone miliknya berdering. Dari ujung telepon, suara yang sangat dikenal memberitahunya bahwa Budi Waseso dirotasi dari jabatan Kabareskrim menjadi Kepala BNN. Begitu handphone ditutup, Buwas langsung membereskan pekerjaannya. Dan langsung pulang ke rumah dinasnya di Jalan Panglima Polim Jakarta Selatan. Sesampai di rumah Buwas menceritakan kepada anak-isterinya perihal pegeseran jabatannya. Bahkan, sang isteri Buwas merasa bersyukur Buwas tak lagi menjabat Kabareskrim lagi. Kata isteri Buwas bahwa Tuhan telah menyelamatkan dari cercaan dan makian masyarakat selama ini. Bagi Buwas, apa yang dialaminya selama saat ini sebatas mekanisme yang biasa terjadi di dalam korps Bhayangkara. Dan dirinya sebagai anggauta Polri siap melaksanakannya. Tugas di mana pun sebetulnya sama saja. Nggak ada masalah. Buwas mengaku tidak berpikir sama sekali jika pencopotan sekaligus mutasi jabatannya dari Kabareskrim Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN ) ini terkait intervensi pemerintah menyusul aksinya mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane di PT Pelabuhan Indonesia ( Pelindo ) II. Sebelum serah terima jabatan dengan Komjen Anang Iskandar, Buwas berpesan kepada anak buahnya di Bareskrim Polri agar kasus yang sedang diusut terus berjalan hingga maju ke persidangan. Selain itu juga Buwas meminta agar semangat memberantas korupsi tetap dipelihara. Disinggung soal bagaimana jika ratusan penyidik di Bareskrim mengancam mundur karena tidak terima dengan pengeseran dirinya. Buwas mengatakan hal itu tidak boleh terjadi. Sebagai prajurit tidak boleh begitu ( mundur), harus taat kepada pimpinan, keputusan pimpinan harus diikuti. Buwas mengatakan, pelengserannya dari jabatan Kabareskrim datang saat dirinya mendapat dukungan dari sebagian masyarakat. Hal itu kontras saat awal ia menjadi Kabareskrim dengan mengungkap kasus dan menyeret satu per satu petinggi lembaga KPK. Di satu sisi Buwas senang atas pujian dan dukungan yang datang kepadanya atas pencopotan jabatannya ini. Namun, di sisi lain ia menyadari hal itu bisa menjadi ujian tersendiri mengingat ke depan publik menunggu konsistensi kejanya dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala BNN. Kapolri Jend Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa pergeseran tersebut adalah hal yang wajar di internal Polri. Menurutnya, menggeser Budi Waseso dalam rangka pembinaan karir dan pemberian pengalaman tertentu. Badrodin kemudian membantah bahwa penggeseran Budi Waseso Ke BNN sesuai dengan isu yang beredar kalau sepak terjangnya dianggap menghambat ekonomi dan iklim investasi di Indonesia. Tidak ada, semua penegakan hukum bisa berdampak positif atau negatif. Kapolri juga mengungkapkan alasan menggeser posisi Buwas. Budi Waseso cukup bagus dalam sepak terjangnya, maka Buwas diuji lagi yang lain.*****

Botoh Di Pilkada.

Ibarat botol ketemu tutupnya. Satu kepentingan bertemu dengan kepentingan lain yang ternyata klop, alias cocok. Ungkapan ini bisa pas jika proses pilkada dipengaruhi oleh botoh. Biasanya, calon yang maju disebut jago. Jagonya koalisi partai, atau jago dari satu partai. Kalau botoh diartikan sebagai penyabung ayam, kata botoh pun pas dipakai di dalamnya. Secara umum botoh berarti penghobi ayam aduan. Tapi tiap daerahnya biasanya berbeda dalam mengartikannya. Mengacu berbagai sumber, untuk di Semarang arti botoh lebih spesifik lagi tidak sekadar penghobi ayam aduan, juga untuk orang yang memandikan, menandingkan, dan bertaruh untuk ayamnya, atau pemain profesional. Tapi, klop seperti itu bukan lantas layak diamini bersama. Botoh dalam pilkada mengundang kekhawatirkan. Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik ( Kesbangpol ) Semarang, misalnya, kini mensinyalir sejumlah botoh lokal yang sudah beroperasi ke wilayah Kota Semarang, bahkan sejak partai politik mengeluarkan rekomendasi. Botoh dalam pilkada, arti bakunya memang belum tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maklum, istilah ini relatif baru. Namun, kira-kira tak beda dengan pengaruh saat jago-jago pilda tersebut ' bertarung ". Kalau sudah begini, dampaknya bukan sebatas mempengaruhi pemilih, lebih jauh lagi terkait perkembangan daerah itu sendiri. Kepala Kantor Kesbangpo Purbatinhadi menyatakan, sangat khawatir soal tersebut karena para botoh dapat mempengaruhi pilihan masyarakat. Biasanya rawan pelanggaran money politics. Ajang pilkada itu pun menjadi bak permainan sabung ayam yang panjang benang merahnya. Dalam konteks sosial-budaya, di Jawa, misalnya, sabung ayam dari folklore ( ceritera rakyat ) Cindelaras. Ceritera singkatnya, pemilik ayam Cindelaras berhasil menaklukkan ayam sang raja. Diketahui kemudian Cindelaras ternyata putra raja yang lahir dari permaisurinya yang terbuang akibat iri dengki sang selir. Kembali ke botoh pilkada, akhirnya tergantung pemilih, partai pengusung, dan jago itu sendiri. Bukan masalah jika semuanya sudah bak filosofi botol kosong.Jika terisi air bersih, botol kosong menjadi bernilai tinggi. Bukan botol kosong berisi air kotor, bahkan got, yang nilainya jauh lebih rendah dibandingkan botol kosong. Kalau memang sudah bak botol berisi air bersih, tidak ada pengaruhnya jika para botoh berkeliaran di area pilkada,****

Peristiwa Kebakaran Sebagian Besar Adalah Kelalaian Masyarakat.

Peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Semarang, beberapa waktu lalu belakangan semakin kerap terjadi. Selama bulan Agustus lalu, tercatat 48 kejadian kebakaran di Kota Semarang. Sementara kebakaran yang terjadi terhitung pada bulan Januari sampai Agustus 2015 sebanyak 191 kali. Jika dihitung dalam kurun waktu setahun pada tahun 2014 di Kota Semarang terjadi 267 kebakaran. Penyebab kebakaran tersebut beragam, sebagian besar karena kelalaian masyarakat. Ada pula penyebabnya karena listrik, membakar sampah, lupa mematikan kompor, dan lainnya. Berkait dengan keadaan itu, masyarakat kota Semarang lebih meningkatan kewaspadaan bahaya kebakaran, yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi, lahan kosong di kota Semarang. Jangan membuang puntung rokok sembarangan dan memastikan api benar-benar sudah padam saat sedang membakar sampah. Dua faktor itu jadi pemicu, biasanya ilalang kering kena api sedikit saja sudah terbakar apalagi ditambah embusan angin.****

Kodim 0733 Kota Semarang Menemukan Lambang Komunis PKI.

Semarang, Kodim 0733 Kota Semarang telah melakukan penggrebegan dua rumah kos di Jalan Menoreh No 9 No 2 B Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur dan kost di RT 2 RW 4 Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur, baru-baru ini. Dalam penggrebegan itu, menemukan tiga lambang komunis berupa gambar palu arit. Dari keterangan awal diketahui penghuni kamar merupakan pemilik dari lambang yang ditemukan. Dari deteksi awal. Terbukti penghuni merupakan pemiliknya. Ada tiga gambar, di pintu kamar yang disablon, steropfon. Terkait dugaan keterlibatan sementara masih didalami keren baru pertama ditemukan. Setelah diketahui identitasnya, tim unit Intel Kodim 0733 Kota Semarang melakukan pemeriksaan ke dalam rumah dan ditemukan beberapa lambang serupa. Dari temuan itu, dua mahasiswa adalah U (21) warga Rowosari, Tembalang Semarang yang masih kuliah di Fakultas Hukum Untag Semarang dan Y (23 ) mahasiswa Universitas PGRI Kota Semarang ( UPGRIS) asal Kendal langsung digelandang ke Makodim. Dan tidak melakukan penahanan, keduanya didata dan diawasi saja. Dandim 0733 Kota Semarang Letkol Kav Puji Setiono mengungkapkan, pengregeban dilakukan di rumah kos milik Totok setelah adanya laporan dari warga terkait adanya lambang komunis di pintu salah satu rumah kos. Laporan ke Koramil 01 Gajahmungkur/ Kodim 0733 Kota Semarang. Dan laporan tersebut diteruskan ke Kodim 0733 Kota Semarang dan selama dua hari tim melakukan pencarian penghuni kamar dan pemilik kos.***

Kapolri Pastikan Pergantian Kepala Bareskrim

Jakarta, Kepala Badan Reserse Kriminal ( Bareskrim ) Mabes Polri, Komjen Budi Waseso ( Buwas ), dipastikan bakal dimutasi. Buwas akan bertukar tempat dengan Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Komjen Anang Iskandar. Sebelumnya, Buwas masih yakin posisinya aman karena ia mengaku selalu memperhitungkan langkahnya dan melindungi diri dari berbagai rintangan.Buwas pun masih yakin posisinya sebagai Kabareskrim masih aman. Buwas atau Anang hingga saat ini belum dapat dimintai komentar masalah tersebut. Menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, ya benar, Kepala BNN Anang Iskandar tukar posisi dengan Kepala Kabareskrim Komjen Budi Waseso. Perhitungan sangat matang itu pula yang membuat Buwas berani menyidik ejumlah kasus korupsi. Buwas juga mengatakan tetap mem-protect diri. Bukan tidak berhitung soal tersebut, dan juga terlatih untuk itu. Artinya, kalau ada yang mau coba dirinya, boleh juga. Buwas juga mengakui, keputusannya untuk menyidik kasus-kasus korupsi di BUMN seperti Pelindo II dan Pertamina, bisa menimbulkan serangan balik kepada dirinya maupun keluarganya. Namun, jenderal bintang tiga kelahiran Kota Pati Jawa Tengah, ini siap menghadapi berbagai ancaman. Perhitungan matang tersebut pula yang membuat Buwas berani menyidik sejumlah kasus korupsi. Sejak pada hari Rabu pagi (2/9 ), beredar isu bahwa Buwas akan dicopot dari jabatan. Kabareskrim. Isu itu dikaitan kinerja Buwas dalam mengusust dugaan kasus korupsi. Dua kasus yang terbaru adalah dugaan korupsi di PT Pelindo II dan dugaan korupsi di tubuh Pertamina Foundation, organ PT Pertamina di bidang non profit. Sejumlah tokoh menilai, penyidikan kasus korupsi yang dilakukan Bareskrim hanya menimbulkan kegaduhan dan menghambat perkenomian nasional. Misalnya penggeledahan di Kantor Pelindo II yang membuat RJ Lino, Direktur Utama perusahaan pelat merah itu, meradang. Isu pencopotan Buwas perlahan-lahan mereda setelah Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, pada hari Kamis siang, menyatakan belum ada putusan mencopot Buwas. Bahkan Badrodin memuji kinerja Bareskrim belakang ini. Buwas justru merasa gebrakan Bareskrim di bawah kepemimpinannya membantu perekonomian nasional karena bisa mengembalikan kerugian negara, seperti pada korupsi penjual kondensat PT TPPI dan kasus korupsi pengadaan mobile crane di Pelindo II. Buwas menyatakan, isu pencopotan dirinya yang mencuat sejak pada hari Rabu sampai hari Kamis, tak membuat dirinya berubah, terutama dalam gaya bicara. Buwas itu mengaku memiliki gaya bicara ceplas-ceplos. Dalam catatan, kedua kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan. Alhasil, juga belum ada putusan hakim tentang kewajiban untuk mengganti kerugian negara. Buwas juga menyatakan akan tetap terbuka kepada para awak media massa. Menurutnya, ketika berbicara kepada media, yang paling penting adalah menyampaikan informasi sesuai fakta, Buwas berjanji akan terus melakukannya meski hal tersebut bisa menimbulkan dampak tidak baik kepada dirinya maupun kariernya. Menurut Buwas bahwa keterbukaan informasi kepada media dalam penanganan suatu perkaara, menurut Buwas merupakan hal yang sangat penting. Keterbukaan itu perlu dilakukan untuk menghindari ketidakakuratan dan kesalahan penafsiran sebuah informasi. Sementara itu Menko Polhukam Luhut Panjaitan menyatakan, pertemuan pada hari Kamis siang dengan pimpinan Polri bukanlah pertemuan untuk membahas pergantian Kabareskrim. Menurut Luhut pertemuan tersebut adalah membahas beberapa masalah. Buwas juga mengikuti pertemuan yang dihadiri Menko Polhukam Luhut Panjaitan dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Informasi yang diterima wartawan menyebutkan, pertemuan itu menghasilkan kesepakatan Polri tidak boleh memberikan keterangan berlebihan ke media massa ketika sedang menangani suatu perkara. Buwas juga mengatakan bahwa penyidikan tidak boleh tidak jujur. Kejujuran itu penting. Kalau kawan-kawan awak media massa menerimanya informasi salah, nanti memberikannya juga salah. Luhut bahkan mengatakan, pemerintah mendukung penuh langkah Polri dalam mengusut kasus-kasus korupsi besar di Tanah Air di antaranya kasus dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Menko Polhukam Luhut Panjaitan menyatakan, pertemuannya dengan pimpinan Polri bukanlah pertemuan untuk membahas pergantian Kabareskrim. Menurut Luhut pertemuan tersebut membahas beberapa masalah. Menurut Luhut bahwa pihaknya backup Polri, korupsi itu harus diberantas tetapi memakai cara yang benar. Pemberantasan korupsi harus dilakukan, namun harus sesuai aturan dan cara yang benar juga.****