Jakarta.------Tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo secara terpisah memaparkan sejumlah masalah perihal penyaluran bansos oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Ketiganya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Ketika menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, belum lama ini, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah pusat memutuskan menanggung bantuan sosial baik dalam bentuk sembako dan bantuan sosial tunai (d/h bantuan langsung tunai/BLT) di Jakarta.
"PMK [Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan] yang DKI (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) cover 1,1 juta warganya, nggak punya anggaran dan minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya," kata Sri Mulyani.
Ia pun mempertanyakan apakah penyebaran sembako dan BLT itu sudah selesai dan tepat sasaran atau belum. Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan Kementerian Sosial (Kemensos) harus turun langsung memastikan seluruh hak masyarakat terpenuhi.
"Presiden minta sebelum lebaran 100 persen sudah harus terkirim dan utamanya Jabodetabek yang kebijakannya tidak boleh mudik dan harus dapat bansos," ujarnya.
Juliari pun menyebut penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Ia mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Lalu ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI Jakarta. Akibatnya terjadi kekacauan di lapangan
"Pada saat ratas [rapat terbatas] terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh Pemprov DKI Jakarta," katanya dilansir cnnindonesia.com, belum lama ini.
Juliari mengatakan, awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI Jakarta. Jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.
Menko PMK Muhadjir Effendy juga turut serta menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku sempat menegur Anies terkait data program bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI Jakarta imbas pandemi Covid-19.
"Itu [bansos] sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data. Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur," kata Muhadjir. (RZ/WK )***
No comments:
Post a Comment