Deflasi Bahan Pangan, Jokowi Sebut Daya Beli Masyarakat Turun.

Jakarta.-----Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait antisipasi kebutuhan bahan pokok via konferensi video dari Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini. Saat memberikan pengantar, Jokowi mengingatkan penting untuk selalu memonitor stok hingga kestabilan harga.

Secara khusus, Jokowi menyoroti laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Per April lalu, bahan pangan mengalami deflasi 0,13%.

"Ini ada indikasi penurunan permintaan bahan-bahan pangan dan artinya daya beli masyarakat menurun," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, pemerintah telah meluncurkan berbagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Mulai dari bantuan sosial tunai (BST) untuk 9 juta keluarga, BLT desa dari Dana Desa untuk 11 juta keluarga hingga padat karya tunai.

"Kita harapkan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat," kata Jokowi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) sudah melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 hanya 2,97%. Khusus untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga cuma tumbuh 2,84%.

Saat meninjau penyerahan BST kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kantor Pos Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Jokowi berharap berbagai program bansos pemerintah bisa kembai membuat konsumsi rumah tangga kembali bergeliat.

"Kita harapkan bansos ini bisa menguatkan daya beli masyarakat, sehingga nanti konsumsi domestik kita menjadi normal kembali. Itu yang kita harapkan," kata Jokowi.

Kendati demikian, eks Wali Kota Solo itu tak memungkiri belum semua penyaluran bantuan berjalan 100%. Kendati di sejumlah wilayah telah rampung, namun untuk beberapa daerah terpencil memang belum sepenuhnya diberikan karena keterbatasan akses.

"Tempat-tempat lain saya cek misalnya BLT desa yang diteirma masyarakat kurang lebih baru 10%. Mohon, masyarakat masih menunggu, menanyakan kepada aparat desa baik RT/RW," katanya.

Menteri Sosial Juliari Batubara berharap seluruh bantuan bisa diterima masyarakat sebelum perayaan hari raya Lebaran. Meskipun, ia tak memungkiri bahwa tidak semua daerah bisa menerima bantuan secara bersamaan. (RZ/WK )****