Aturan Kemendag: Pengunjung Pasar Rakyat Maksimal 30% Normal.

Jakarta.--------Kementerian Perdagangan telah menyiapkan skema new normal di sektor perdagangan pada masa pandemi Covid-19. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto pun telah merilis SE Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan new normal.

Dari dokumen yang diterima CNBC Indonesia, SE itu mengatur sejumlah lokasi perdagangan, yakni pasar rakyat, toko swalayan, restoran/kafe, toko obat, mal, restoran di rest area, serta tempat hiburan. Namun, ada sejumlah perbedaan teknis yang diatur. Misalnya adalah pasar rakyat dengan toko swalayan yang terdiri dari minimarket, supermarket, hypermarket serta department store.

Di pasar rakyat, jumlah pengunjung maksimal hanya 30% dari jumlah kunjungan normal. Sementara toko swalayan kuota maksimal boleh lebih besar, yakni sebanyak 40%. Begitu pun dengan toko obat, restoran/kafe maupun restoran di rest area yang maksimal sebesar 40%.

"Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batas waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 35% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan," pernyataan dalam SE tersebut, baru-baru ini.

Masing-masing tempat belanja mengatur persamaan dalam protokol suhu tubuh, yakni 37,3° C, sesuai standar WHO. Pun dengan antrean di kasir, umumnya diatur khusus untuk 5 orang. Kecuali swalayan yang diperbolehkan hingga 10 orang. Namun, jaraknya tetap harus diperhatikan, yakni 1,5 meter.

Selain itu, dalam SE tersebut diatur juga sejumlah tempat hiburan, seperti kebun binatang, museum serta galeri seni. Pada pada saat beroperasi, pengelola wajib menerapkan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas pada kondisi normal, dan penjualan tiket secara online.

"Surat edaran ini mengatur penyelenggaraan kegiatan perdagangan dalam rangka menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat selama masa darurat bencana nonalam Covid-19," tulis bunyi surat edaran tersebut. (RZ/WK )***

RI Resmi Tolak Klaim China di Laut China Selatan.

Jakarta.-----Indonesia menolak klaim China di Laut China Selatan. Hal itu tertuang dalam dalam sebuah surat yang ditulis oleh misi tetap Indonesia untuk PBB, kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Divisi Urusan Kelautan dan Hukum Laut lembaga itu.

"Indonesia menegaskan bahwa peta sembilan garis garis putus-putus (nine-dash line) yang menyiratkan klaim hak historis tidak memiliki dasar hukum internasional dan sama saja dengan melanggar UNCLOS 1982," bunyi surat itu, sebagaimana dilaporkan WION dan juga dimuat di Twitter oleh Sidhant Sibal, reporter untuk situs web berita tersebut akhir pekan ini.

"Sebagai Negara Pihak (State Party) pada UNCLOS 1982, Indonesia secara konsisten menyerukan kepatuhan penuh terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Indonesia dengan ini menyatakan bahwa negara tidak mendukung klaim yang dibuat bertentangan dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982."

Nine-dash line merupakan klaim China atas wilayah di Laut China Selatan. Klaim itu mencakup hampir seluruh wilayah termasuk pulau Paracel dan Spratly yang disengketakan.

Meski ditentang banyak pihak, awal tahun ini China telah menyetujui pembentukan 2 distrik untuk mengelola pulau Paracel dan Spratly yang disengketakan di Laut China Selatan. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk menegaskan kedaulatannya atas wilayah tersebut.

UNCLOS atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut merupakan perjanjian internasional yang diadopsi hampir 40 tahun yang lalu. Indonesia merupakan salah satu negara penandatangan Hukum Laut UNCLOS 1982.

Komentar Indonesia disampaikan di saat ketegangan terus meningkat di wilayah Laut China Selatan antara Amerika Serikat (AS) dan China serta beberapa negara lainnya dalam beberapa bulan terakhir.

Ketegangan terjadi pasca China terus memperluas klaimnya di wilayah yang penting bagi jalur perdagangan dunia itu dan berbagai negara termasuk AS, terus menegaskan bahwa klaim China merupakan sesuatu yang ilegal.

Saat ditanya tentang  Indonesia mengenai penolakan Indonesia atas klaim China, Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah membenarkan kabar tersebut.

"Indonesia, melalui Perwakilan Tetap RI di New York telah menyampaikan nota diplomatik ke Sekjen PBB yang menegaskan kembali posisi Indonesia yang menolak, berdasarkan hukum internasional, klaim RRT (China) di Laut China Selatan berdasarkan 9D/historic rights," jelasnya, baru-baru ini. (RZ/WK )***

Dinas Pendidikan Kota Semarang Perpanjang KBM Daring, Gunawan: Berjalan Sesuai Edaran Sebelumnya.

Semarang. Jateng.------------Dinas Pendidikan Kota Semarang tetap memperpanjang masa belajar dari rumah secara online untuk siswa tingkat sekolah dasar SD, SMP, maupun sekolah non formal (SNF).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri menyampaikan, untuk tanggal perpanjangan tidak diatur lebih lanjut.
Pengaturan perpanjangan masa belajar dari rumah masih mengacu pada pada surat edaran bernomor: B/3606/440/IV/2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
di Kota Semarang.

"Tetap berjalan sesuai edaran yang dulu sampai batas waktu yang ditentukan kemudian. Maka, selagi belum ada edaran baru, pembelajara dari rumah tetap berjalan," ungkapnya, baru-baru ini.
Dia menuturkan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) daring untuk satuan pendidikan tidak boleh dilakukan secara berkelompok di salah satu tempat(tidak boleh menerapkan pola belajar kelompok).
"Jadi, KBM daring dilakukan secara kreatif, menyenangkan, menantang, melatih kemandirian, tidak menimbulkan kecemasan/kepanikan, maupun tidak
memberatkan peserta didik maupun orang tua/wali peserta didik," ucapnya.
Menurutnya, sehingga satu di antara tujuan KBM daring, yakni mencegah penularan dan penyebaranCovid-19 dapat diwujudkan.

"Mengingat satuan pendidikan mempunyai fungsi memberikan layanan publik seperti legalisasi ijazah dan juga untuk menjaga/memelihara aset sekolah, maka kepala sekolah dapat melakukan pengaturan piket secara proporsional. Piket tersebut yakni 30 persen dari jumlah guru dan tenaga kependidikan," ucapnya.
Menurutnya, piket itu diutamakan untuk layanan publik, petugas akebersihan, dan petugas eamanan.
"Tentu, pelaksanaan piket tersebut wajib mematuhi protokol kesehatan pada satuan pendidikan," ucapnya.
Gunawan menyampaikan, untuk kepala sekolah wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap aktivitas guru, karyawan, dan peserta didik dalam pelaksanaan KBM
daring dan work from home (WFH).
"Sehingga kebijakan tersebut berdampak positif sebagai bagian upaya pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19," tandasnya. (RZ/WK )***

Mati Lampu Terjadi di Sebagian Wilayah Jawa Tengah, Berjam-Jam Lamanya.

Semarang. Jateng.-----Mati lampu terjadi di sebagian wilayah Jawa Tengah pada Sabtu (30/5/2020) tengah malam. berjam-jam lamanya.
Sejumlah netizen di media sosial melaporkan mati lampu atau listrik padam di daerahnya, antara lain di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Banyumas, Magelang, Purworejo, dan Temanggung.
Mati lampu juga disebutkan terjadi di Pekalongan, Cilacap, Brebes, dan Kulon Progo (DIY).

Perihal mati lampu ini, akun resmi Twitter PLN UID Jawa Tengah & DIY segera memberi penjelasan:
Pukul 23.59 WIB terjadi gangguan jaringan tegangan menengah yang menyebabkan sebagian wilayah Jawa Tengah padam. PLN berupaya melakukan penormalan secepatnya. Kami mohon maaf sebesar besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Beberapa netizen juga membagikan pesan berantai mengenai adanya gangguan pada saluran transmisi IBT1-2 Ungaran trip.
Namun, mengenai hal ini belum bisa dikonfirmasi ke pejabat berwenang.
Untuk diketahui, hujan deras turun beberapa kali pada Sabtu sore dan malam di Semarang dan sekitarnya.
17 Daerah
Setidaknya mati lampu pada Sabtu (30/5/2020) tengah malam terjadi di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Mati lampu ini juga terjadi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penjelasan mengenai daerah-daerah yang mengalami mati lampu ini disampaikan Tim Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY di media sosial Facebook.
Diketahui bahwa mati lampu ini terjadi di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kendal.
Kemudian Kota Pekalongan, Batang, Pemalang, dan Brebes.
Terjadi pula di Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, dan Purbalingga.
Mati lampu juga terjadi di Kebumen, Purworejo, Temanggung, dan Wonosobo.
Berikut keterangan resmi Tim Komunikasi PLN UID Jateng & DIY:
Kami sampaikan sekitar pukul 23.59 WIB telah terjadi gangguan jaringan transmisi yang menyebabkan sebagian wilayah Jawa Tengah dan DIY mengalami padam.
Daerah terdampak :
1. Kab. Batang
2. Kota Pekalongan
3. Kab. Kendal
4. Kab. Semarang
5. Kota Semarang
6. Kab. Banyumas
7. Kab. Kebumen
8. Kota Cilacap
9. Kab. Kulon Progo
10. Kab. Purworejo
11. Kab. Temangung
12. Kab. Pemalang
13. Kab. Brebes
14. Kab. Banjarnegara
15. Kab. Purbalingga
16. Kab. Wonosobo
17. Kab. Magelang
Saat ini petugas PLN berupaya melakukan recovery agar bisa secepatnya kembali normal.
Mohon maaf atas ketidaknyaman yang terjadi.
Infomasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center PLN 123.
-Komunikasi PLN Distribusi Jateng dan D.I. Yogyakarta-

Hingga saat ini, penanganan terhadap gangguan jaringan tegangan menengah terus dilakukan petugas PLN UID Jateng & DIY.
Coba bayangkan bila terlambat pembayaran pelanggan PLN  belum ada satu bulan diputus langsung oleh petugas. Dan bila ada padam listiknya itu berlama-lama untuk menghidupkan jaringan listriknya.
(RZ/WK )***

Jubir COVID-19 Minta Masyarakat yang Mudik Jangan Kembali ke Jakarta Dulu.

Jakarta .--------Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19, Achmad Yurianto mengimbau kepada masyarakat yang ada di daerah agar tidak kembali ke Jakarta untuk mencari nafkah, dalam situasi pandemi COVID-19. Kendati situasi itu tidak mudah, namun harus dipahami bahwa kembali ke Ibu Kota yang sekarang ini menjadi episentrum COVID-19 justru dapat menjadikan permasalahan semakin besar.

"Pahami, bahwa dalam situasi yang saat ini terjadi, kita tidak boleh menggunakan cara pikir, cara tindak, seperti situasi di masa-masa lalu. Inilah yang kemudian beberapa kali pemerintah, bahkan Bapak Presiden sendiri mengatakan, kita harus bersabar. Situasi ini tidak mudah. Namun, kita yakin dengan kebersamaan, pasti kita akan bisa melakukan,” kata Yuri di melalui keterangan pers daring, di Graha BNPB, Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, Yuri juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), baik ke luar atau masuk Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Adapun masa PSBB DKI Jakarta telah diperpanjang hingga tanggal 4 Juni 2020 mendatang.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa aktivitas masyarakat keluar dan masuk wilayah Jakarta pada masa pandemi dilarang dengan pengecualian. Siapapun yang melaksanakan perjalanan keluar-masuk DKI Jakarta wajib memiliki Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) yang dapat diunduh melalui situs corona.jakarta.go.id.

"Prinsipnya adalah, bahwa memang ada pengecualian untuk aktivitas pekerjaan yang dilakukan, baik oleh warga DKI yang harus melaksanakan pekerjaan di luar Jabodetabek, atau orang yang berada di luar Jabotabek yang harus ada pekerjaan di DKI," ungkap Yuri. (RZ/WK )****

Khofifah Buka-bukaan Soal Jatim Hotspot Baru Covid-19.

Surabaya.----------Jawa Timur (Jatim) jadi hotspot baru penyebaran Covid-19 seiring peningkatan signifikan yang terjadi beberapa hari terakhir. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, buka suara terkait hal tersebut.

"Sebetulnya ini fenomena sudah 10 hari terakhir ketika kami mendapatkan support reagen yang cukup. Kami mendapatkan support 49.200 reagen," kata Khofifah kepada CNBC Indonesia, baru-baru ini.

Dengan adanya dukungan peralatan tersebut, dia menegaskan bahwa tes cepat molekuler (TCM) digeber di sejumlah titik secara bersamaan. Hal inilah yang pada akhirnya berkontribusi pada banyaknya kasus positif di Jatim.

"Tracing yang dilakukan masif, rapid test yang dilakukan masif, dan juga pcr test yang dilakukan secara lebih progresif karena mesinnya sudah siap, maka kita akhirnya menemukan angka-angka terkonfirmasi positif cukup signifikan," kata bekas Menteri Sosial era Kabinet Kerja ini.

Penambahan kasus positif di Provinsi Jatim beberapa waktu ini menjadi perhatian karena menunjukan kenaikan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Pada Kamis (28/05/2020) penambahan kasus positif harian di Jatim bisa dibilang menjadi yang tertinggi yakni 171 orang.

Dengan begitu total kasus positif di Jawa Timur mencapai 4.313 orang atau di menjadi epicentrum COVID-19 di Indonesia selain DKI Jakarta, dengan jumlah kaus 7.001 orang.

Pada 21 Mei 2020, Jatim bahkan mencapai angka penambahan kasus positif harian tertinggi yakni 502 orang. Secara harian penambahan kasus di Jatim rata-rata di atas 100 kasus positif hingga hari ini. Hanya pada hari lebaran 24 Mei 2020 kasus positif bertambah di bawah 100, yakni 68 kasus, dan 26 Mei 2020 sebanyak 57 orang.

Pada 22 Mei 2020, penambahan kasus di Jatim tercatat 131 orang. Pada 23 Mei penambahan kasus harian di Jatim tercatat 466 orang, pada 25 Mei 2020 atau hari kedua lebaran angka kasus harian meningkat dari hari sebelumnya menjadi 223 orang. Kemudian pada Rabu, 27 Mei 2020 penambahan kasus positif harian di Jatim tercatat 199 orang. (RZ/WK)*****

Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Arinal Bahas Lomba Inovasi Daerah Demi Siapkan Tatanan Nasional Baru Produktif dan Aman Covid-19.

BANDARLAMPUNG ----- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi serta seluruh Kepala Daerah di Indonesia membahas Lomba Inovasi Daerah dalam rangka penyiapan tatanan nasional baru produktif dan aman Covid-19, demi menjawab tantangan New Normal.

Pembahasan inovasi daerah tersebut dilakukan Gubernur Arinal melalui Video Conference (vicon) di Ruang Command Center, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Bandarlampung, baru-baru ini.  Pada kesempatan itu, Gubernur didampingi Kepala Badan Litbang.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, Lomba Inovasi Daerah ini memerlukan inovasi-inovasi guna menjawab tantangan New Normal.

Lomba ini, lanjut Mendagri, dalam bentuk video singkat, yang mensimulasikan kehidupan nyata New Normal di tempat objek yang dibuat. Objek ini meliputi 7 (tujuh) sektor yaitu pasar tradisional, pasar modern (mall, minimarket), restoran, hotel, ptsp, tempat wisata, dan transportasi umum.

"Aspek dan bobot penilaian ini terdiri dari kesesuaian protokol Covid-19 (40%), aplikatif/replikasi (30%), Strong idea (kreatifitas/pembaharuan) (20%), dan kerjasama/kolaborasi (10%)," jelas Mendagri Tito.

Adapun tahapan penilaian, sosialisasi perlombaan dimulai dari 29 Mei 2020. Pembuatan dan pengiriman video (1-8 juni 2020), penilaian (9-12 juni 2020), dan pengumuman pemenang (15 juni 2020).

"Tim penilai terdiri dari Kemendagri, Kemenkes, Kemenkeu, Kemenpar,dan gugus tugas C-19," jelasnya.

Pemenang akan diambil dari juara 1 sampai 3 di masing-masing sektor yang diperlombakan. "Nantinya yanng menang akan diekspose di media baik cetak, tv, elektronik, dan media sosial. Hal ini sebagai bahan penialaian dan contoh bagi masyarakat serta menjadi contoh new normal life yang baru," jelas Mendagri. (SA/RZ/WK )***

Mendag Pastikan Mal Buka Juni 2020, Ini Persiapannya.

Jakarta.-------Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan lima fase pembukaan tatanan kehidupan baru (new normal) bidang perdagangan. Ia memastikan mal dan aktivitas perdagangan lain mulai dibuka di Juni 2020.

"Seluruh elemen di bidang perdagangan kini mulai bersiap. Kementerian Perdagangan telah mempersiapkan Exit Strategy COVID-19 dengan membuka aktivitas perdagangan. Tahapan tersebut terdiri dari lima fase dengan persyaratan yang berbeda tergantung tingkat kerentanan terhadap potensi penyebaran COVID-19," kata Agus dalam siaran pers resmi di situs Kemendag, Sabtu (30/5/2020).

"Penerapan pembukaan aktivitas perdagangan khususnya di tempat-tempat usaha yang menggerakkan roda perekonomian bangsa ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 mendatang dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat dan pengawasan serta evaluasi secara menyeluruh."

Dijelaskan Agus, Exit Strategi COVID-19 Kementerian Perdagangan ini akan dilakukan dengan membuka aktivitas perdagangan secara bertahap dan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, pembatasan jam dan kapasitas operasional, pengaturan jumlah kunjungan dan pembatasan waktu sirkulasi pengunjung, serta penyusunan SOP di tempat-tempat kegiatan perdagangan melalui mitigasi risiko.

Ada 5 (lima) tahapan yang disusun Kementerian Perdangangan. Pertimbangan penerapan setiap fase sangat tergantung pada kondisi daerah atau wilayah dengan parameter tingkat penularan di tempat kegiatan masing-masing atau wilayah, tingkat kedisiplinan masyarakat dan pelaku usaha, serta kesiapan Tim Evaluasi dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas COVID-19 pusat dan daerah serta Pemerintah Daerah.

Pembukaan aktivitas perdagangan dapat dilaksanakan di daerah atau wilayah zona hijau dengan angka reproduksi virus kategori Rt<1. Saat ini ada sekitar lebih dari 100 daerah zona hijau (kabupaten/kota) di 8 provinsi (Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau).

Kondisi ini bisa bertambah atau berkurang tergantung tingkat kepatuhan dari seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang telah diterapkan. Evaluasi dan penentuan status wilayah tersebut ditetapkan oleh GUGUS TUGAS COVID-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah setempat.

"Saat ini daerah yang siap dibuka adalah Semarang, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat yang berada di sekitar Jakarta dengan kontribusi ekonomi yang signifikan. Hal itu berdasarkan hasil Analisis Trend (KSP) dan analisis per kelurahan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat," imbuh Agus.

Jenis aktivitas perdagangan yang akan mulai dibuka dalam 'new normal', meliputi pasar rakyat, toko swalayan (minimarket, supermarket, hypermarket, Department Store), restoran/rumah makan/warung makan, kafe, toko obat farmasi dan alat kesehatan, mall atau pusat perbelanjaan,restoran di Rest Area, alon/Spa, tempat hiburan/pariwisata.

"Pembukaan aktivitas perdagangan itu disesuaikan dengan fasenya. Pada fase tertentu misalnya pusat perbelanjaan baru bisa dibuka, dengan jam operasional dan jumlah pengunjung yang dibatasi secara bergilir setiap tiga jam," katanya. (RZ/WK )****

Biaya dan Cara Urus Surat Keterangan Bebas Covid-19 di Semarang.

Semarang. Jateng.--------Surat keterangan bebas covid-19 harus dikantongi oleh masyarakat apabila hendak melakukan perjalanan ke luar kota.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 5 tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Untuk mendapatkan surat keterangan tersebut, masyarakat harus melakukan rapid atau swab test secara mandiri.

Di Kota Semarang, ada beberapa rumah sakit yang memberi pelayanan pemeriksaan rapid test atau swab test secara mandiri, diantaranya RSUD KRMT Wongsonegoro.
Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro, Susi Herawati menyebutkan, ada dua macam pemeriksaan mandiri untuk mendapatkan surat rekomendasi bebas Covid-19,
yakni bisa melakukan rapid test dan melakukan PCR/swab test.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui website RSUD yaitu http://www.rswnsmg.com/ testcovid19/ dengan memasukan data diri dan jadwal kedatangan.
Untuk rapid test mandiri di rumah sakit milik Pemerintah Kota Semarang ini akan dikenai biaya sebesar Rp 500 ribu yang ditransfer langsung melalui rekening RSUD KRMT Wongsonegoro.
Sementara, biaya PCR/Swab test sebesar Rp 2,35 juta.
Swab akan dilakukan dua kali pemeriksaan.
"Hasil rapid test hari itu bisa langsung terbit.

Kalau hasil PCR bisa tiga hari," jelas Susi, baru-baru ini.
Pemeriksaan rapid atau swab test di RSUD, lanjut Susi, bisa dibebaskan biaya dengan ketentuan jika hasil rapid tes menujukkan reaktif
dan digolongkan menjadi pasien dalam pengawasan (PDP) atau hasil PCR/Swab tes adalah positif.
"Hasilnya positif dan pasien mau dirawat di RSUD maka kami bebaskan biayanya sampai perawatan sembuh.
Tapi kalau rawat mandiri tetap dikenai biaya pemeriksaan dan kami laporkan ke Dinkes," paparnya.
Rumah sakit lain yang melayani pemeriksaan rapid maupun swab mandiri yakni RS Columbia Asia.
Direktur RS Columbia Asia, Siska Sindhuatmadja menerangkan, pihaknya melayani pemeriksaan rapid test drive thru dan swab test.

Alur pendaftarannya pun tak berbeda jauh yakni dengan melakukan perjanjian secara online melalui https://bit.ly/ AppointmentRSCASemarang dan transfer ke rekening rumah sakit tersebut.
"Pasien datang menggunakan masker ke depan pintu Emergency rumah sakit,
tunjukkan bukti transfer pembayaran kepada petugas kami,
buka kaca jendela mobil dalam kondisi maksimun terbuka dan petugas kami akan melakukan pengambilan darah," jelasnya.
Terkait biaya, Siska membeberkan, untuk rapid test sebesar Rp 595 ribu termasuk biaya admin dan dokter.
Sementara untuk PCR/Swab tes akan dikenakan biaya Rp 3,2 juta untuk dua kali swab dengan interval waktu pengambilan swab pertama dan kedua yakni 24 jam.
Hasil dari rapid tes bisa didapat dalam waktu tiga jam, sedangkan PCR/swab tes bisa diketahui setelah tiga hari.
"Hasil pemeriksaan rapid test akan dikirimkan melalui email atau jika butuh hardcopy bisa melakukan pengambilan ke rumah sakit," tambahnya. ( RZ/WK )***

Ragam Skema Bansos untuk Petani dan Nelayan Terdampak Pandemi Corona.

Jakarta.-------Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.
Belum semua petani dan nelayan miskin terdampak pandemi virus corona mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Hal ini diketahui dari data Kementerian Sosial yang menyatakan 80% dari 3,8 juta petani dan nelayan miskin belum tercatat sebagai penerima bansos di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menteri Sosial Juliari Batubara dalam konferensi pers di Jakarta kemarin (28/5) pun berjanji akan memverifikasi data tersebut. Ia pun mengungkap kemungkinan 3,8 juta petani dan nelayan miskin akan menjadi penerima bansos reguler berkelanjutan.


Langkah Juliar adalah respons dari perintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar Kementerian Sosial segera memastikan 3,8 juta petani dan nelayan miskin menerima bansos selama pandemi covid-19. “Baik program keluarga harapan, bansos tunai, BLT desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik,” kata dia saat membuka Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara, baru-baru ini.

Seluruh program yang disebutkan Jokowi adalah bagian dari jejaring pengaman sosial pemerintah selama covid-19. Pemerintah mengalokasikan Rp 110 triliun untuk program ini yang diambil dari stimulus pandemi corona sebesar Rp 405,1 triliun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020.

Jokowi menyatakan juga menyiapkan bantuan lain bagi petani dan nelayan terdampak covid-19 berupa stimulus fiskal sebesar Rp 34 triliun. Bantuan ini ditujukan membantu pembayaran angsuran serta subsidi bunga kredit, khususnya bagi para petani dan nelayan yang memiliki tanggungan angsuran sejumlah program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat, KUR, Mekaar, pembiayaan ultramikro (UMi), pegadaian, dan bantuan permodalan kementerian.

Stimulus tersebut juga digunakan untuk membantu modal kerja berupa pembiayaan produksi petani dan nelayan. Selain itu, bantuan non-fiskal yang disiapkan adalah mengupayakan kelancaran rantai pasok bibit, pupuk, dan alat produksi agar produktivitas petani dan nelayan meningkat.

Selama masa pandemi Indonesia memang sedang terancam kelangkaan pangan. Pada 28 April, Jokowi sempat mengingatkan defisit beras di 7 provinsi, jagung di 11 provinsi, cabai besar di 23 provinsi, dan cabai rawit di 19 provinsi. Stok bawang merah dan telur juga diperkirakan defisit di 22 provinsi. Sementara gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan bawang putih di 31 provinsi. Maka, dibutuhkan peningkatan produktivitas petani untuk menutup defisit tersebut.

Pada 2019, indeks ketahanan pangan Indonesia masih nomor 5 di ASEAN. Di bawah Singapura di peringkat pertama, Malaysia di peringkat kedua, Thailand di peringkat ketiga, dan Vietnam di peringkat keempat. Data selengkapnya bisa disimak dalam Databoks di bawah ini:

Pada 5 Mei lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga merencanakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi 2,7 juta petani yang dianggap terdampak covid-19. Mereka terdiri dari petani serabutan, buruh tani, dan petani penggarap.

Para petani tersebut akan mendapatkan BLT senilai Rp 600.000 per orang setiap bulan. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan. Rinciannya, Rp 300.000 diberikan dalam bentuk tunai dan sisanya berbentuk bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya.


Bantuan ini akan disalurkan melalui kostra tani di tingkat kecamatan tanpa melalui pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. ( RZ/WK )****

Kata Istana tentang Ruhut Sitompul Jadi Anggota BPIP.

Jakarta.-----Istana angkat suara soal kabar Ruhut Sitompul ditunjuk menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menggantikan Mahfud Md yang diangkat menjadi Menkopolhukam. Kabar Ruhut menjadi petinggi BPIP beredar santer di media sosial.

Ruhut Sitompul kini bergabung dengan PDIP setelah sempat berlabuh di Partai Demokrat dan Partai Golkar.  "Hoax," ujar Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, belum lama ini.

Sebelumnya, Fadjroel menuturkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang sedang memproses nama-nama calon anggota Dewan Pengarah BPIP yang baru. Ada dua posisi yang lowong setelah ditinggalkan Mahfud Md. dan Ma'ruf Amin, yang menjadi Wakil Presiden.

"Belum (ada nama yang final), semuanya masih dalam proses," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Sejak Desember 2019, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri telah meminta Presiden Jokowi segera menunjuk pengganti Ma'ruf dan Mahfud. (RZ/WK )**

Puan Kritik Kebijakan New Normal, Istana Tak Masalah.

Jakarta.--------Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian tak mempermasalahkan kritik Ketua DPR RI Puan Maharani soal kebijakan tatanan kehidupan baru atau new normal di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19) karena tengah menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah.

"Itu kan fungsi pengawasan DPR yang harus dipertimbangkan pemerintah. Tidak masalah dengan mengingatkan pemerintah tentang kebijakan new normal," ujar
, baru-baru ini.

Puan sebelumnya mengkritik pemerintah agar tak buru-buru menyusun protokol new normal yang beberapa kali disampaikan pemerintah untuk merespons kondisi ekonomi selama pande: Puan Maharani Minta Pemerintah Tak Buat Kebingungan Baru.

"Tentu semua masukan itu harus diterima dan pemerintah akan mempertimbangkan dengan seksama," lanjut Donny.

Menurut dia, pemerintah juga masih mengkaji lebih lanjut kesiapan penerapan new normal di sejumlah daerah, serta tengah menyusun protokol di sejumlah bidang seperti sekolah, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, hingga perkantoran.

"Lalu dirinci juga pengawasannya, apakah hanya aparat atau dengan masyarakat sipil sampai RT/RW juga. Diawasi ketat karena kita tidak mau ada gelombang kedua, karena meski nanti sudah longgar jangan sampai lengah," ucap Donny.

Pemerintah diketahui mulai menggaungkan tatanan kehidupan baru atau new normal untuk memulihkan kondisi ekonomi terkait pandemi Virus Corona. Wacana dimulai saat Jokowi mengajak rakyat hidup berdamai dengan corona.

Menkes Terawan Agus Putranto telah menerbitkan panduan berkegiatan bagi dunia usaha saat pandemi. Jokowi juga telah berkeliling ke sejumlah pusat keramaian memastikan kesiapan new normal.

Sementara dalam kritiknya, Puan mengingatkan berbagai ketentuan yang diwajibkan WHO sebelum menerapkan new normal. Misalnya, kemampuan negara mengendalikan transmisi Virus Corona, kemampuan rumah sakit melakukan pengujian sampel, dan kemampuan rumah sakit dalam menangani setiap kasus baru. (RZ/WK )****

Alasan Kenapa Wali Kota Semarang Hendi akan Putuskan New Normal 8 Juni Mendatang.

Semarang. Jateng.---------Meski Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, belum berpikir untuk menerapkan new normal di tingkat Jawa Tengah dalam waktu dekat, namun Kota Semarang sudah siap menyambut new normal.
Seperti disampaikan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, baru-baru ini, meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhubungan dengan masyarakat untuk menyiapkan inovasi menjelang new normal.

"Saya minta memberikan inovasi maksimal 6 Juni sebelum memutuskan 8 Juni new normal seperti apa. Misalnya, Dinas Pendidikan, Juli nanti kelas 5 dan 6 boleh masuk dengan SOP kesehatan masker, yang kelas 1-4 mungkin seminggu dua kali.
Digilir. Atau mungkin pakai sekat mika. Di Dinas Pariwisata, message pakai sarung tangan," urai Hendi, sapaannya, usai mengumpulkan OPD.
Sementara pengaturan bekerja, pihaknya pun sudah menerapkan sistem shift di lingkungan PemerintahKotaSemarang.
Pemkot akan terus melakukan sosialisasi agar masyarkat semakin memahami protokol kesehatan.

"New normal harus dipersiapkan. PKM menjadi sebuah jalan tengah untuk membuat masayarakat semakin paham SOP kesehatan. Patroli mengingatkan masyarakat yang berkerumun, bergerombol, dan unit-unit usah," paparnya.
Menurutnya, selama kebijakan PKM yang Pemkot Semarang jalankan, sejumlah tahapan sudah dilalui. Antara lain sosialisasi, patroli dan penindakan terhadap berbagai tindakan yang melanggar protap pencegahan Covid-19.
Untuk itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada setiap OPD supaya merumuskan protap new normal yang harus dijalankan usai masa perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) berakhir pada 7 Juni 2020 mendatang.

Hendi mencontohkan, Dinas Pendidikan diminta mengumpulkan seluruh kepala sekolah dan yayasan pendidikan untuk dapat mempersiapkan protokol kesehatan bagi seluruh warga sekolah mulai dari anak didik, guru, dan seluruh warga sekolah.
“Masih ada waktu dan kesempatan mempersiapkan protokol terbaik melindungi warga hingga 6 Juni mendatang, sebagai persiapan sebelum 8 Juni saat kebijakan PKM usai,” terang Hendi.
Adapun update kasus Covid-19 di Kota Semarang pasca PKM sempat mengalami penurunan dari angka 138 menjadi 47 kasus.
Namun, penambahan di Pasar Kobong menyebabkan intensifikasi screening dan tracing keluarga positif terus dilakukan. Terbukti 2 keluarga pasien yakni istri dan anak dari pedagang yang ada di Pasar Pedurungan tertular dari kasus OTG (Orang Tanpa Gejala).
Untuk itu, Hendi mewanti-wanti dengan tegas pentingnya menjalankan protokol pencegahan Covid di mana pun berada bahkan di tingkat keluarga.
Hendi pun meminta untuk tidak merasa malu memeriksakan diri jika merasa ada gejala penyakit yang dirasakan.

Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali berkeliling ke tempat-tempat publik dalam rangka persiapan penerapan normal baru, itu.
Setelah mengunjungi mal dan perkantoran baru-baru ini, Ganjar berkeliling ke tempat-tempat ibadah serta sekolah di Kota Semarang.
Tempat ibadah yang dikunjungi Ganjar baru-baru ini  adalah Gereja Katedral Semarang dan Masjid Agung Kauman Semarang.

Di Gereja Katedral, Ganjar melihat belum ada persiapan khusus, karena pelaksanaan ibadah di gereja itu selama pandemi Covid-19 dilakukan secara daring.
"Selama ini kami melaksanakan ibadah secara live streaming. Kami laksanakan dua kali sehari, pagi dan sore," kata Uskup Agung Semarang, Mgr Robertus Rubiyatmoko.
Uskup Rubiyatmoko juga menerangkan, penerapan pembatasan peribadatan sudah ditetapkan sampai 31 Mei.
Namun karena kondisi belum pasti, pembatasan peribadatan diperpanjang mulai 1 Juni sampai batas waktu yang belum ditentukan.
"Kami perpanjang lagi pembatasan peribadatan sambil menunggu perkembangan. Kami mengikuti kebijakan pemerintah, kalau ada kebijakan baru kami tentu akan mendukung," terangnya.
(RZ/WK )***

Jubir Luhut Sebut Kehadiran TKA Dibutuhkan, Ini Sebabnya.

Jakarta.------Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Jodi Mahardi mengklaim kehadiran banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia untuk membantu percepatan pembangunan. Ia membantah kehadiran TKA untuk menggeser posisi tenaga kerja dari dalam negeri.

"Saya akan bicara apa adanya saja. Rencana kehadiran 500 TKA China sekitar akhir Juni atau awal Juli adalah untuk mempercepat pembangunan smelter dengan teknologi RKEF dari China. Kita harus jujur bahwa dengan teknologi RKEF China mereka bisa bangun secara ekonomis, cepat, dan memiliki standar lingkungan yang baik," kata Jodi baru-baru ini.

Ia mengklaim teknologi itu juga menghasilkan produk hilirisasi nikel yang bisa bersaing di pasar internasional. Jodi menyebut kenapa pemerintah membutuhkan TKA tersebut.

"Karena mereka bagian dari tim konstruksi yang akan mempercepat pembangunan smelter dimaksud. Setelah smelter tersebut jadi, maka TKA tersebut akan kembali ke negara masing-masing. Pada saat operasi, mayoritas tenaga kerja berasal dari lokal," ungkapnya.

Ia menyebut sejumlah contoh dimana TKA lebih sedikit dibanding tenaga kerja lokal. Diantaranya IMIP yang ada di Morowali. Ia mengklaim jumlah tenaga kerja lokal saat ini adalah 39.500 sementara yang TKA ada 5.500. Jadi jumlah TKA kira-kira 12% dari total pekerja.

"Di Weda Bay, yang saat ini sebagian besar masih dalam fase konstruksi, jumlah tenaga kerja adalah 8.900 orang, dengan tenaga kerja lokal sebesar 7.700 dan TKA 1.200. Itupun tenaga kerja lokal masih jauh lebih banyak," paparnya.

Tidak ketinggalan, Ia pun memberi contoh kasus yang hangat beberapa waktu lalu. Dimana 500 TKA China yang datang sempat ditolak oleh DPRD setempat. Lagi, Ia mengklaim jumlah TKA lebih sedikit dibanding tenaga kerja lokal.

"Virtue Dragon di Konawe, yang kemarin sedang diributkan, jumlah tenaga kerja seluruhnya adalah 11.790 orang , dengan komposisi 11.084 tenaga kerja Indonesia dan 706 TKA China," sebut Jodi.
(RZ/WK )***

Jokowi Terima Usul 245 Proyek Strategis Nasional, Disetujui? Kapan Dilaksanakan Pak.

Jakarta.-----Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada 245 proyek strategis nasional (PSN) baru yang kembali diusulkan. Kepala negara meminta jajarannya untuk mengkalkulasi betul perihal hal ini.

Hal tersebut ditegaskan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan implementasi proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19 di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Terkait dengan usulan 245 PSN baru, saya minta ini untuk betul-betul dilihat di lapangan," kata Jokowi, Jumat (29/5/2020).

Ia menginstruksikan kepada jajarannya agar melihat betul proyek-proyek yang diusulkan tersebut. Kepala negara meminta para pembantunya memprioritaskan proyek yang memiliki dorongan kuat terhadap perekonomian.

"Dikalkulasi secara perinci mana yang direkomendasi dan mana yang tidak direkomendasi," ujar Jokowi.

"Prioritaskan proyek yang memiliki daya ungkit besar kepada ekonomi pasca pandemi. Saya kira sangat penting untuk didahulukan," lanjutnya.

Sebagai informasi, daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) 3/2016 yang meliputi 225 proyek dan 1 program. Namun, produk hukum tersebut akhirnya direvisi.

Revisi tersebut tertuang dalam Perpres 58/2017 yang meliputi 245 proyek dan 2 program. Terakhir, pemerintah kembali merevisi aturan hukum tersebut melalui Perpres 56/2018 yang meliputi 223 proyek dan 3 program.

Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan kepada jajarannya tetap melanjutkan sejumlah PSN di tengah pandemi Covid-19. Meski demikian, kepala negara meminta para pembantunya untuk memprioritaskan untuk kecepatan pada proyek yang bisa bersinggungan langsung dengan ekonomi masyarakat di kalangan menengah ke bawah.

"Saya minta diprioritaskan percepatan pelaksanaan PSN yang berdampak bagi penguatan ekonomi rakyat, yang berdampak pada pemulihan ekonomi nasional," kata Jokowi.

Sejumlah PSN yang diprioritaskan, lanjut eks Wali Kota Solo itu, yang menyangkut dengan penguatan ekonomi rakyat seperti program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial, hingga peremajaan perkebunan rakyat.

"Saya ingin memastikan bahwa program ini tetap berjalan tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat," ujar Jokowi.

Jokowi lantas meminta jajarannya menyisir persoalan yang menghambat pelaksanaan PSN di lapangan. Berdasarkan catatan kepala negara, masalah pembebasan lahan masih menjadi biang kerok utama.

"Saya menerima laporan bahwa hambatan yang paling besar masih ada urusan pembebasan lahan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. (RZ/WK )****

Inilah Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 Bagi Aparat Negara yang Bertugas.

Jakarta.---------Baharkam Promoter! - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH, MH, mengungkap 13 poin protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi aparat (TNI-Polri) yang melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Hal itu disampaikan saat Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan COVID-19 tersebut memimpin rapat analisa dan evaluasi (Anev) Operasi Aman Nusa II bersama para pejabat utama operasi tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres melalui video conference dari Ruang Pusdalsis Mabes Polri, Jakarta, baru-baru ini.

Kabaharkam Polri menyatakan ke-13 poin protokol tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/334/2020.

Berikut poin-poin protokol pencegahan penularan COVID-19 bagi aparat negara yang bertugas:

1) pastikan aparat dalam kondisi sehat sebelum bertugas di lapangan. Bila terdapat keluhan demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas, tidak ditugaskan dan istirahatkan di rumah;

2) gunakan pakaian kerja saat bertugas, dengan baju berlengan panjang;

3) wajib menggunakan masker, face shield, dab sarung tangan;

4) jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan menggunakan hand sanitizer;

5) hindari tangan menyentuh area wajah, seperti mata, hidung, dan mulut;

6) tetap memperhatikan jarak (physical distancing) minimal satu meter saat berhadapan dengan masyarakat atau rekan kerja pada saat bertugas;

7) kontak fisik aparat dengan dengan masyarakat agar melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;

8) terapkan waktu kerja 8 jam sehari atau maksimal 12 jam per hari, 40 jam seminggu;

9) saat pulang bertugas, jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan ganti pakaian kerja);

10) tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 menit sehari, serta istirahat cukup. Bila perlu konsumsi suplemen tambahan vitamin C;

11) lakukan pemantauan kesehatan secara berkala, termasuk pemeriksaan Rapid Test COVID-19 atau sesuai indikasi medis;

12) pastikan kendaraan operasional yang digunakan dibersihkan secara berkala dengan disinfektan; dan

13) setiap aparat yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan setempat, dan dilakukan pemantauan terkait hubungannya dengan kriteria COVID-19 ODP, PDP, dan positif COVID-19.

Kabaharkam Polri menegaskan kepada jajaran kepolisian agar mempedomani protokol tersebut guna memperkuat strategi pengamanan Polri untuk mengantisipasi keadaan normal baru (new normal).

"Secara tegas Presiden memerintahkan TNI-Polri untuk menggelarkan kekuatan secara masif di pusat-pusat keramaian masyarakat dalam rangka mengawasi dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilaksanakan di lapangan, khususnya terkait hal-hal memakai masker, menjaga jarak, dan menghindarkan orang dari kerumunan dan orang dari berdesak-desakan," kata Komjen Pol Agus Andrianto.

Langkah yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka menghadapi tatanan normal baru itu terutama akan dilaksanakan di 4 provinsi (Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo) dan 25 kabupaten/kota yang telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Yang belum PSBB, agar mematuhi Maklumat Kapolri dan menerapkan protokol kesehatan. Ada 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota, selebihnya yang belum menerapkan harap mempedomani dua hal tersebut," imbau Komjen Pol Agus Andrianto kepada jajaran kepolisian yang terlibat Ops Aman Nusa II.(RZ/WK)***

Kapolda Jateng Pastikan Copot Kapolsek di Rembang Penyebab Kecelakaan Maut, Siapa Penggantinya?.

Pemalang. Jateng.-----Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi sudah menyiapkan pengganti Kapolsek di Kabupaten Rembang yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
Kecelakaan maut itu mengakibatkan dua orang tewas.
"Perkembangan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami sudah menyiapkan pengganti kapolsek yang terlibat kecelakaan lalu lintas," kata Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi kepada Tribunjateng.com seusai menghadiri TFG kontinjensi penyekatan arus balik di Polres Pemalang,baru-baru ini.

Menurutnya, kalau ada dua alat bukti dalam kejadian tersebut pihaknya akan melakukan proses lebih lanjut.
"Sekarang kapolsek yang alami kecelakaan sudah berada di Polda,"ujarnya.
Kemudian terkait dugaan kapolsek mabuk, pihaknya masih menunggu hasil laboratorium darah.
"Nanti kita lihat dulu apakah darahnya mengandung alkohol atau tidak, karena kita masih menunggu hasil laboratorium," imbuhnya.

Kapolda menambahkan, yang jelas pihaknya sudah mengimbau kepada seluruh perwira Polri untuk menjadi suri tauladan bagi anggota terutamanya masyarakat.
"Begitu melanggar, harus kita lakukan evaluasi dan banyak pemain pengganti yang bisa melaksanakan kegiatan kepolisian dan anggota Polri tidak boleh menyakiti hati masyarakat," tambahnya.
Balita dan Nenek Tewas.

Sebelumnya diberitakan, balita berusia tiga tahun dan neneknya tewas ditabrak sebuah mobil Isuzu Panther bernopol L 1476 GK yang dikemudikan seorang anggota polisi, (25/5/2020) malam.
Iptu SY tidak mampu mengendalikan mobilnya sehingga menghantam rumah warga di Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Akibatnya kejadian itu, PT balita berusia tiga tahun dan neneknya, YS (50) tewas di lokasi.
Kapolres Rembang AKBP Dolly A Primanto menjelaskan, pengemudi minibus silver tersebut menjabat kapolsek di wilayah hukum Polres Rembang.
Kasus kecelakaan yang menewaskan dua orang tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Jateng.
"Benar kasus diserahkan ke Polda Jateng."
"Pengemudi Ipda SY, Kapolsek di jajaran Polres Rembang," kata Dolly baru-baru ini.
Berdasarkan informasi
, sebelum kecelakaan itu terjadi, minibus Panther melaju kencang dari arah barat menuju timur sekitar pukul 20.30 WIB.
Namun, minibus tersebut tiba-tiba oleng ke kiri hingga menyeruduk rumah warga yang berada di pinggir jalan.

"Saat itu pengemudi masih mengenakan seragam dinas kepolisian.
Korban sudah dimakamkan," kata Kepala Desa Bangunrejo, Kusminanto.
Kapolsek yang Tabrak Rumah Warga Hendak Apel
Kapolres Rembang, AKBP Dolly A Primanto, membenarkan pengemudi mobil Isuzu Panther bernomor polisi L 1476 GK yang menyeruduk rumah warga di Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, adalah Iptu SY, seorang kapolsek di jajaran Polres Rembang.

Dua penghuni rumah tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi pada Senin (25/5/2020) lalu  malam itu.
"Benar, pengemudi seorang kapolsek di Polres Rembang," kata Dolly.
Dolly menuturkan, sebelum kejadian, Iptu SY yang mengenakan seragam dinas kepolisian tersebut hendak berangkat bekerja.
"Yang bersangkutan perjalanan apel ke polsek," kata Dolly.
Mobil yang dikemudikan Iptu SY diketahui menghantam rumah warga di Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Senin (25/5/2020) malam.
Akibat kecelakaan maut itu, PT, balita berusia tiga tahun dan neneknya, YS (50), meninggal dunia di lokasi kejadian. (RZ/WK )***

Pak Menteri Nadiem, Jadi Juli Beneran Mulai Masuk Sekolah ya?.

Jakarta.--------Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengakui tengah menyiapkan skenario masuk sekolah tahun ajaran baru 2020/2021. Dengan syarat, para pelajar SMA/SMK/SLB bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan protokol kesehatan yang maksimal.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Kartika mengatakan, keputusan Dinas Pendidikan Jabar masih menunggu keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini masih menunggu keputusan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

"Pak Menteri Nadiem Makarim ancar-ancar semester awal harus mulai di bulan Juli, tapi pertama kali masuk sekolahnya di tanggal berapa harus nunggu informasi Satgas Covid-19 Pusat," ujar Dewi yang akrab disapa Ike, baru-baru ini, seperti dikutip dari siaran pers Pemprov Jabar, Rabu (27/5/2020).

Kendati demikian, kata Ike adaptasi protokol kesehatan di sekolah harus dikedepankan, terutama untuk pelajar SMA/SMK/SLB di kabupaten dan kota yang menjadi urusan Pemda Provinsi Jabar.

Protokol kesehatan yang akan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Jabar akan menjadi pedoman bukan hanya untuk siswa, tapi juga bagi para guru, orang tua, dan siapa saja yang berada di lingkungan sekolah agar tidak tertular virus.

Dalam menentukan SOP di kabupaten dan kota dengan zona penularan covid-19, Dinas Pendidikan Jabar akan tetap mengacu pada data terbaru https://pikobar.jabarprov.go.id/.

Protokol kesehatan di sekolah pada prinsipnya tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah ada, yakni dengan jaga jarak (physical distancing) dan pola hidup sehat dan bersih. Namun, pada beberapa poin ada penyesuaian seperti alat pelindung diri tambahan.

Hal yang perlu diwaspadai adalah interaksi siswa sejak dari rumah, dalam perjalanan ke sekolah, di kelas bersama guru, serta interaksi dengan teman-temannya.

"Kita tidak tahu siswa berinteraksi di rumah dengan siapa saja, terus pergi sekolahnya pakai angkot ketemu siapa saja kita tidak tahu. Ini yang harus diantisipasi," kata Ike.

Disdik sebetulnya tidak terlalu khawatir siswa SLTA tertular Covid-19 karena berdasarkan data kelompok usia sekolah paling tahan. Menjadi atensi Ike siswa berpotensi menjadi pembawa virus bagi orang sekitar yang berusia lanjut. Mereka boleh jadi guru sepuh, orang tua di rumah, atau "teman" perjalanan saat menggunakan transportasi publik.


"Anak-anak SMA itu pada kuat, tapi dia bisa menjadi carrier [pembawa] virus. Ini juga perlu jadi perhatian," kata Ike.

Hal lain yang perlu diantisipasi, menurut dia, SOP penanganan jika di sekolah ternyata ada yang positif Covid-19. Meskipun protokol kesehatan Covid-19 di SLTA yang menyusun adalah Pemda Provinsi Jabar, namun yang melaksanakan kabupaten/kota.

"Jika misalnya ada kasus di sekolah, provinsi tidak mungkin datang langsung ke sekolah, harus dari kabupaten/kota karena sekolahnya ada di daerah," ujar Ike.

Ia berharap adaptasi protokol kesehatan di SMA/SMK/SLB ini dapat rampung secepat mungkin agar dapat disosialiasasikan ke kabupaten/kota.

"Kementerian Pendidikan sudah ada plan A, plan B, plan C tapi belum sampai ke kita (Dinas Pendidikan). Insyaallah Jumat ini sudah jelas," kata Ike. (RZ/WK)***

Keputusan Mantap Jokowi: Utamakan Kesehatan, Tak Lupa Ekonomi.

Jakatta.--------Di masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi tidak bisa hanya salah satu saja yang diselamatkan.

Oleh karena itu, pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu No.1/2020 untuk mengakomodir dampak negatif COVID-19 di bidang kesehatan dan ekonomi.

"Sebagai pemerintah, terutama di Kemenkeu, kita memastikan anggaran untuk kesehatan masyarakat tersedia dan meminimalisir penyebaran melalui berbagai kebijakan," tutur Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, baru-baru ini.

Hal ini disebabkan penyebaran dan lamanya ini sangat mempengaruhi pemulihan ekonomi. Sekilas memang terlihat ada trade off antara ekonomi dan kesehatan.

"Namun, sebenarnya dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jelas terlihat bahwa yang ingin diselamatkan adalah kita, masyarakat, manusianya," tuturnya.

Kesehatan dan ekonomi adalah dua sisi yang saling mempengaruhi. Pemberlakuan social distancing membuat ekonomi akan melambat dan lama-kelamaan akan terhenti karena terbatasnya interaksi pergerakan manusia daan pergerakan barang.

"Oleh karena itu, pemerintah menyesuaikan APBN agar menjadi bantalan (shock absorber) untuk mencegah koreksi ekonomi yang lebih dalam."

"Krisis sekarang langsung menyentuh sektor riil akibat keterbatasan interaksi. Untuk itu, kita berusaha membuat APBN menjadi shock absorber," terang Masyita.

Jokowi sempat mendapat pertanyaan oleh Najwa Shihab pada acara Mata Najwa di Trans7 tentang mana yang diprioritaskan terlebih dahulu di masa pandemi, apakah ekonomi atau kesehatan. Jokowi menyebut kesehatan menjadi prioritas.

"Saya kira yang diutamakan, tadi di awal sudah saya sampaikan, COVID ini adalah virus yang sangat berbahaya sehingga yang didahulukan, diutamakan, tetap kesehatan," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menyebut ekonomi dan kesehatan saling berkaitan. Tak bisa salah satunya dihilangkan.

"Tetapi antara kesehatan dan ekonomi ada relevansinya, nggak mungkin kita hilangkan salah satunya nggak mungkin," ucap Jokowi. (RZ/WK)****

Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP ) kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat , yang telah dikembalikan oleh tiga oknum Polisi Lampung Barat.

Bandar Negeri Suoh.------Dana Simpan Pinjam Perempuan  (SPP ) kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat , yang telah dikembalikan oleh tiga oknum Polisi Lampung Barat sebanyak 185 juta diduga tidak dikembalikan oleh ketua SPP Kecamatan Bandar Negeri Suoh insial JN , kepada UPK Kecamatan .

Sebelumnya ' diberitakan adanya dugaan Tiga oknum Polisi Lampung Barat gelapkan Dana SPP 185 juta dengan dalih untuk Barang bukti .

"Dari informasi yang didapat salah satu media online ,dana 185 juta milik Simpan Pinjam Perempuan kecamatan Bandar Negeri Suoh , telah dikembalikan kepada JN selaku Ketua SPP Bandar Negeri Suoh, minggu lalu. 

Sementara ' dana yang telah dikembalikan ,diduga digelapkan oleh oknum Ketua SPP ,inisial JN dan belum dikemblikan kepada UPK setempat .

Ironisnya ' pertanyaan yang diberikan oleh awak Media kepada JN tidak dijawab ' melainkan pihak lain yang memberikan keterangan kepada awak media ,

Yang diketahui seorang pejabat Dewan di kabupaten Lampung Barat .

"dasar pengembalian dana dari oknum polisi.dana lngsung di mskukan ke rekening UPK di bank mandiri, uang itu adalah uang hibah.dan di kelola utk klompok-kelompok dan ada laporan pertanggung jawabannya.kl anda ingin mempersalahkan dana2 spp di tiap2 kecmatan yg saat ini macet

Lanjutnya " sy tidak akn memberi keterangan, anda sdh terlalu mendekte.maaf.jgn memperkeruh suasana.kmren kami sdh dr polda.dan sdh selesai.sekarang mash ada covid 19.ungkapnya 

karna sy tau alur tentang uang itu.dan yg bertanggung jwab tentang uang itu adlh pengurus upk.tp yg jls sy sbgai wakil msyarakt.saat ini tau uang itu sdh kembali ke pengurus upk

yg jls malh ini sdh selesai.setelah kami dr polda tempo hari tadi sudah sampaikan konfirmasi ke Paminal Polda .ungkap Sugeng ( anggota Dewan Lampung Barat/ SA/RZ/WK )***

Selama Ramadhan 2020, Polda Jateng Telah Putar Balik 5.300 Kendaraan dari Arah Jakarta.

Semarang. JawaPolda Jateng secara resmi memberlakukan penyekatan arus lalu lintas menuju ke arah Jakarta, baru-baru ini.
Namun sebelum pemberlakuan tersebut, Polda Jateng telah memutar balik kendaraan sejumlah 5.300 kendaraan baik melintas di tol maupun di jalur dalam kota.
"Sebelum lebaran selama 31 hari telah putar balik ribuan kendaraan yang melintas di Jateng menuju Jakarta," terang Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jateng Kombes Pol Arman Achdiat.

Menurut Dirlantas, kendaraan yang diputar balik lantaran tidak mampu menunjukkan dokumen kesehatan atau surat izin lain seperti surat izin keluar masuk Jakarta (SKIM) yang dikeluarkan dari Pemrov DKI Jakarta.
"Jika pengendara mampu menunjukan surat itu maka akan diberi kelonggaran untuk melintas dengan catatan kondisi fisik sehat," katanya

Dijelaskan Arman, pihaknya melakukan penyekatan tidak hanya fokus di jalur tol maupun jalur dalam Kota.
Melainkan juga memantau arus kendaraan di titik-titik jalur alternatif dan jalur tikus.
Menurutnya, tidak ada perbedaan perlakuan antara jalur tol dengan jalur alternatif semua terdapat petugas yang melakukan penyekatan.
"Kami siagakan petugas di jalur alternatif dan jalur tikus sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona," jelasnya.

Arman menegaskan, penyekatan arus lalu lintas tidak hanya dilakukan di Polda Jateng.
Jadi semisal terdapat kendaraan bisa melewati pos penyekatan maka mereka akan melewati pos penyekatan lainnya di daerah Jawa barat.
"Pos penyekatan ini berlapis-lapis, semisal kalau di Kalilangkung lewat nanti ada pos penyekatan di Cikampek, Karawang, Cikarang dan lainnya," tegasnya. (RZ/WK )***

Mulai Hari ini, Jokowi Sebar TNI-Polri Disiplinkan Warga +62.

Jakarta.-----Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, mulai hari ini, prajurit TNI dan anggota Polri akan disebar ke titik-titik keramaian untuk senantiasa mengingatkan masyarakat dalam menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan. Hal itu merupakan bagian dari kesiapan prosedur tatanan baru atau new normal di sarana publik. Demikian disampaikan Jokowi, baru-baru ini.

"Sebagai kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di sarana publik, mulai hari ini para anggota TNI dan Polri akan disebar ke titik-titik keramaian untuk senantiasa mengingatkan masyarakat dalam menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan," ujarnya.

Untuk itu, Jokowi meninjau salah satu sarana publik di Jakarta, yaitu Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) di Bundaran Hotel Indonesia, aru-baru . Turut mendampingi Jokowi antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

"Masyarakat yang memasuki titik-titik keramaian seperti mal, pasar, atau stasiun harus lebih disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan tersebut," kata Jokowi.

"Pelaksanaan pendisiplinan masyarakat ini tidak hanya digelar di Jakarta, tapi pada 1.800 obyek di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota," lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan new normal di tengah pandemi Covid-19 masih sebatas wacana. Demikian disampaikan Mahfud dalam acara Halal bi Halal IKA UNS yang disiarkan di kanal Youtube Universitas Negeri Sebelas Maret, baru-baru ini.

"Sekarang ini pemerintah, saya katakan sebagai Menko Polhukam, ada wacana, belum keputusan wacana bagaimana tentang new normal ini," kata Mahfud saat memberikan sambutan.

Menurut dia, ada tiga jenis pemodelan matematis terkait penyebaran virus corona baru penyebab Covid-19 dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu. Ketiga model itu diajukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, hingga Kantor Staf Presiden.

"Dan ketemu semua. Oh ini ada penurunan kalau ada pembatasan gerakan. Semua bisa diitung, Jakarta kan sekarang 0,9, tapi di sisi lain ada yang tinggi sekali seperti di Gorontalo, di Jatim," kata Mahfud.

Ia menyatakan, saat ini pemerintah sedang berpikir bagaimana masyarakat tetap hidup normal dengan fakta virus corona masih berada di tengah-tengah masyarakat.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini pun tak menampik bila wacana new normal itu diperdebatkan oleh banyak pihak. Mahfud menilai wajar bila wacana tersebut masih menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat.

Bahkan, Mahfud mencontohkan bahwa sesama dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) masih berbeda pendapat terkait wacana tersebut.

"Bagaimana yang terbaik? Mari kita diskusikan. Belum ada keputusan apapun soal itu, semua masih wacana dan kontroversi masih ada. Tapi kita harus hadapi itu," kata Mahfud. (RZ.WK )***

Mahfud Minta KSAL Jamin Keamanan Aktivitas Nelayan di Natuna.

Jakarta.------Menko Polhukam Mahfud Md menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo di kantornya. Dalam pertemuan tersebut, Mahfud meminta KSAL memberikan perhatian khusus kepada para nelayan di Natuna, Kepulauan Riau.
"Saya berpesan agar TNI AL memperhatikan keamanan aktivitas nelayan-nelayan kita di Natuna, dan agar KSAL baru terus mencari terobosan dan kreativitas dalam upaya mempertahankan kedaulatan di laut," kata Mahfud, baru-bru ini

"Di tengah keterbatasan sumber daya yang tidak ideal, sungguh butuh pengabdian tinggi untuk dapat menjaga kedaulatan di udara. Harapan saya TNI AU tetap menjaga daya juang," ujarnya.

Menko Polhukam Mahfud dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo (Foto: dok. Kemko Polhukam)
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Dengan demikian, pucuk pimpinan TNI AL dan TNI AU resmi berganti.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dan disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (20/5). Protokol kesehatan pencegahan virus Corona (COVID-19) diberlakukan dalam proses pelantikan.

Yudo dan Fadjar diangkat sebagai KSAL dan KSAU berdasarkan Keppres Nomor 32 dan 33 TNI Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut serta Kepala Staf Angkatan Udara dan Keppres Nomor 34 dan 35 TNI Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Tinggi TNI. Lewat Keppres Nomor 34 dan 35 TNI Tahun 2020, Yudo resmi berpangkat laksamana TNI dan Fadjar berpangkat marsekal TNI. (RZ/WK )****

THR Sudah Habis? Ini Kabar Terbaru Gaji ke-13 PNS.

Jakarta.------Kementerian Keuangan telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak pekan lalu dan seluruhnya sudah cair pada Jumat 22 Mei 2020.

"Pembayaran THR kepada PNS pusat/TNI/Polri mulai dibayarkan pada hari Kamis, 14 Mei dan sampai hari Jumat, 15 Mei 2020 sudah mencapai lebih dari 70% dan ditargetkan agar hari ini sudah terbayarkan semua," kata Direktur Jenderal Pembendaharaan Negara Andin Hadiyanto.

Adapun anggaran THR PNS untuk tahun ini telah disiapkan pemerintah sebesar Rp 29,382 triliun. Anggaran ini terdiri anggaran untuk PNS pusat, PNS daerah dan pensiunan PNS yang totalnya berjumlah 8,2 juta jiwa.

Untuk pensiunan pusat dianggarkan sebesar Rp 6,775 triliun untuk 875.096 PNS dan 925.508 TNI/Polri. Kemudian untuk PNS daerah dianggarkan Rp 13,898 triliun untuk sebanyak 3.200.854 orang.

Tak hanya itu, pensiunan juga akan tetap menerima THR pada tahun ini yang dianggarkan sebesar Rp 8,708 triliun untuk 3.168.712 orang. Maka THR untuk PNS pusat yang telah cair 70% tersebut sekitar Rp 4,743 triliun, sedangkan THR untuk pensiunan telah disalurkan 100% secara serentak.

"Untuk pembayaran THR kepada para pensiunan sudah dibayarkan semua pada hari Jumat 15 Mei 2020," kata dia.

Jika THR sudah dicairkan, lalu bagaimana dengan gaji ke-13? Apakah ada?

Seperti diketahui, gaji ke-13 yang biasanya diberikan sebulan setelah THR atau saat tahun ajaran baru sekolah. Akan tetapi kali ini berbeda, karena PNS harus bersabar lantaran gaji ke 13 tidak akan diberikan dalam waktu dekat.

Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pembahasan terkait pemberian gaji ke 13 akan dilakukan kuartal IV tahun ini. Artinya gaji ke-13, akan diberikan pada akhir 2020.

"Untuk gaji ke-13 akan diputuskan Oktober," katanya. baru-baru ini.

Yustinus mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Termasuk fokus penggunaan APBN.

Yustinus pun meyakini konsumsi masyarakat tidak akan turun meski penyaluran gaji ke-13 dilakukan di akhir tahun. Pasalnya, anggaran tetap diberikan hanya saja waktunya yang diubah.

"Tidak (menurunkan konsumsi) saya rasa, karena hanya bergeser waktunya," jelasnya. (RZ/WK)****

Jokowi Buka-bukaan soal 'New Normal' Bersama Covid-19.

Jakarta.---------Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mempersiapkan berbagai hal menuju fase baru kehidupan bersama dengan wabah Covid-19. Masyarakat diminta bersiap menghadapi new normal.

Jokowi bersama jajarannya blusukan untuk meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat dan Mal Summarecon Bekasi, Jawa Barat.

"Kita ingin sekali bisa masuk ke normal baru. Masuk ke tatanan baru dan kita ingin muncul kesadaran yang kuat, kedisiplinan yang kuat," kata Jokowi.

Jokowi menyebut akan mengerahkan puluhan ribu aparat TNI/Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Mereka akan menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.

Setidaknya, akan ada 340.000 personel gabungan TNI/Polri yang akan menjaga di 1.800 objek meliputi aktivitas lalu lintas masyarakat, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, hingga sejumlah tempat pariwisata.

"Kita harapkan kurva dari penyebaran Covid-19 akan semakin menurun," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa R0, atau tingkat reproduksi yang menggambarkan sejauh apa penyebaran virus sudah semakin membaik. R0 di sejumlah wilayah, diklaim Jokowi sudah di bawah satu.

Berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jika R0 lebih dari satu maka seorang pasien positif bisa menulari orang-orang lainnya. Namun jika sudah di bawah satu, maka tidak ada penularan lagi.

"Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah 1 dan kita harapkan akan semakin hari semakin menurun," katanya. (RZ/WK )***

Jokowi: Semoga Pandemi Berlalu Agar Dapat Melepas Rindu. Itu Kapan Pak.

Jakarta.----------Presiden Joko Widodo berharap pandemi Covid-19 berlalu agar warga bisa segera bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Selama pandemi, Jokowi mengimbau masyarakat agar tidak mudik dan berlebaran di rumah.

"Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita dapat bertemu dan saling melepas rindu," tulis Jokowi melalui Instagramnya, baru-baru ini.

Jokowi juga mengimbau di kala pandemi ini, warga bisa berbagi ucapan lebaran secara virtual menggunakan telepon.

"Semoga semua maaf lahir batin dapat tersampaikan dan diterima dengan sepenuh hati walau hanya lewat telepon atau panggilan video," ucapnya.

Pada lebaran tahun ini, Jokowi tidak mengadakan open house seperti biasanya, hal itu bertujuan untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19). Ia juga berpesan kepada masyarakat agar bisa menghadapi situasi ini bersama-sama.

"Tak ada gelar griya (open house), mudik, atau salat id di lapangan pada hari lebaran tahun ini. Memang ini berat, tapi kita alami dan hadapi bersama-sama," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melaksanakan salat Idulfitri 1441 H di halaman depan Wisma Bayurini, Istana Kepresidenan Bogor baru-baru ini.
Sementara itu, Jokowi melaksanakan salat Idulfitri 1441 H di halaman depan Wisma Bayurini, Istana Kepresidenan Bogor.

Jokowi dan Ibu Iriana bersama putra bungsu Kaesang Pangarep melaksanakan salat Idulfitri berjamaah yang dipimpin oleh Ketua DKM Masjid Baitussalam Istana Kepresidenan Bogor Muhammadun pada pukul 06.32 WIB.

"Jika sebelum Ramadan, kita saling bermusuhan, saling menghina satu sama lain, banyak melakukan kesalahan. Maka setelah hari raya Idulfitri ini, mari kita komitmen untuk memperbaiki diri, saling rukun, saling bermaafan, saling bersatu dan saling mempererat persaudaraan," ucap Muhammadun.

Lebih lanjut Muhammadun mengingatkan bahwa sebagai sesama muslim adalah bersaudara, sehingga harus saling berbuat baik.

"Semoga hari raya Idulfitri ini, menjadikan momentum bagi kita untuk semakin baik, semakin rukun, semakin bersatu, cinta damai, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT," kata Muhammadun. (RZ/WK )***

Pesan Sri Mulyani ke PNS Kemenkeu, Amankan Dana Desa!. Ada Apa Ya.

Jakarta.------Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan silaturahmi secara virtual bersama seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Ini dalam rangka hari raya Idul Fitri 1441 H.

Dalam silaturahmi ini, Sri Mulyani tidak lupa memberikan pesan agar jajaran Kemenkeu sebagai bendahara negara untuk terus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya mengelola keuangan negara dengan baik.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat berdialog secara virtual dengan Silvia dari KPPN Sanggau. Ia menekankan bahwa KPPN yang bertugas mengelola dana desa agar dilakukan dengan baik. Agar bisa diawasi sehingga dana yang telah disiapkan dari pusat benar-benar tepat sasaran.

Terutama Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dianggarkan pemerintah untuk masyarakat desa agar bisa diterima masyarakat yang membutuhkan.

"Jadi bu Silvia untuk dana desa tolong dibantuin semaksimal mungkin supaya masyarakat desa yang tidak mampu segera mendapatkan BLT nya, karena kemarin memang pencairannya nampaknya belum maksimal," ujar Sri Mulyani, baru-baru ini.

Ia menegaskan, pengawasan harus dilakukan secara ketat agar tidak ada kecurangan dalam penyaluran BLT kepada masyarakat. Ia ingin agar uang negara yang dititipkan betul-betul sampai ke masyarakat miskin di desa.

"Ada hal-hal agar dibimbing supaya tidak ada penyelewengan, supaya benar-benar uang negara untuk masyarakat bisa dinikmati dan benar-benar untuk tujuannya," jelasnya.

Pesan yang sama juga disampaikan oleh Sri Mulyani kepada pegawai DJPK bagian Evaluasi Sistem yakni Pangeran Hutagaol untuk bisa mengawasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar berjalan baik dan bisa sampai ke daerah tanpa kendala.

"Tolong di evaluasi terus ya termasuk ini penggunaan TKDD dalam rangka kita hadapi covid-19 ya," tegasnya.

Dalam penutupannya, SriMulyani tidak lupa menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh jajaranKemenkeu karena sudah bekerja tanpa lelah dalam membantu masyarakat miskin terutama dalam menghadapiCovid-19 ini. Dimana, dalam masapandemi ini,peanKemenkeu menjadi sangat penting dalam mendorong perekonomian dan membantu masyarakat yangterdampak. (RZ/WK)***

Kunjungi Stasiun MRT, Isyarat Jokowi ke Anies Akhiri PSBB?.

Jakarta.-------Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa skala R0, atau indikator penularan sebuah virus - dalam hal ini Covid-19 - di sejumlah provinsi sudah berada di bawah 1. Jokowi menyampaikan hal ini saat bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Apa benar Jokowi memberikan isyarat agar Anies mengakhiri PSBB dan memulai sebuah new normal?

Keduanya memang meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia. Jokowi berharap kondisi ini bisa membuat kurva Covid-19 di Indonesia menurun.

"Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah 1 dan kita harapkan akan semakin hari semakin turun," kata Jokowi, Selasa (26/5/2020).

Sebagai informasi, pemerintah memang menggunakan indikator penularan berdasarkan reproduction rate dengan skala R0. Reproduction rate ini adalah sebuah angka yang menunjukkan bagaimana daya tular sebuah virus atau sebuah bakteri atau sebuah penyakit.

Catatan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), Covid-19 memiliki skala 1,9 - 5,7 di seluruh dunia. Artinya, dalam skala R0, satu orang Indonesia bisa menularkan dua sampai tiga orang.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pernah mengemukakan bahwa pemerintah berupaya menurunkan angka tersebut di bawah 1. Artinya, tidak sampai menularkan orang lain.

Jokowi pun pada hari ini telah menegaskan bahwa mulai hari ini akan menerjunkan aparat keamanan untuk mengawasi tiap wilayah di era new normal.

"Mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa pasukan-pasukan tersebut akan diterjunkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Hal ini diharapkan bisa membuat masyarakat semakin disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di era new normal.

"Kita harapkan kurva dari penyebaran Covid-19 akan semakin menurun. Kita melihat R0 di beberapa provinsi sudah di bawah satu. KIta harapkan semakin turun dengan digelarnya pasukan TNI dan Polri di lapangan secara masif," katanya.

Untuk diketahui, Anies memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 14 hari terakhir sejak 22 Mei hingga tanggal 4 Juni 2020. Ini merupakan PSBB ketiga DKI Jakarta. Menurut Anies, ini akan jadi PSBB penghabisan dengan sejumlah catatan, yaitu masyarakat harus taat terhadap aturan itu.

"Bila masyarakatnya memilih untuk tidak, terpaksa PSBB diperpanjang, sesudah itu kita akan sampaikan protokol-protokol khusus wilayah DKI Jakarta karena setiap wilayah punya karakternya yang berbeda," ujarnya terpisah. (RZ/WK )****

Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Arman Achdiat bersama Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi di Gerbang Tol Kalikangkung,

Semarang. Jateng.-----Polda Jateng secara resmi memberlakukan penyekatan arus lalu lintas menuju ke arah Jakarta, Selasa (26/5/2020).
Namun sebelum pemberlakuan tersebut, Polda Jateng telah memutar balik kendaraan sejumlah 5.300 kendaraan baik melintas di tol maupun di jalur dalam kota.
"Sebelum lebaran selama 31 hari telah putar balik ribuan kendaraan yang melintas di Jateng menuju Jakarta," terang Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jateng Kombes Pol Arman Achdiat di Gerbang Tol Kalikangkung.

Menurut Dirlantas, kendaraan yang diputar balik lantaran tidak mampu menunjukkan dokumen kesehatan atau surat izin lain seperti surat izin keluar masuk Jakarta (SKIM) yang dikeluarkan dari Pemrov DKI Jakarta.
"Jika pengendara mampu menunjukan surat itu maka akan diberi kelonggaran untuk melintas dengan catatan kondisi fisik sehat," katanya.

Dijelaskan Arman, pihaknya melakukan penyekatan tidak hanya fokus di jalur tol maupun jalur dalam Kota.
Melainkan juga memantau arus kendaraan di titik-titik jalur alternatif dan jalur tikus.
Menurutnya, tidak ada perbedaan perlakuan antara jalur tol dengan jalur alternatif semua terdapat petugas yang melakukan penyekatan.
"Kami siagakan petugas di jalur alternatif dan jalur tikus sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona," jelasnya.

Arman menegaskan, penyekatan arus lalu lintas tidak hanya dilakukan di Polda Jateng.
Jadi semisal terdapat kendaraan bisa melewati pos penyekatan maka mereka akan melewati pos penyekatan lainnya di daerah Jawa barat.
"Pos penyekatan ini berlapis-lapis, semisal kalau di Kalilangkung lewat nanti ada pos penyekatan di Cikampek, Karawang, Cikarang dan lainnya," tegasnya. (RZ/WK)***

Saat Corona Banyak Pelanggaran Mudik, RI Jadi Sorotan Dunia.

Jakarta.--------Menjelang Idulfitri, keadaan Indonesia di tengah pandemi COVID-19 cukup mengkhawatirkan karena banyak pelanggaran terkait larangan mudik. Bahkan media internasional turut menyoroti pelanggaran tersebut seperti ditulis Agence France-Presse (AFP).

Belum lama ini pemerintah memang melakukan pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pelonggaran tersebut malah membuat ribuan masyarakat berbondong-bondong memenuhi bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api.
Dokumen perjalanan palsu dan surat keterangan kesehatan yang dapat diperjualbelikan digunakan sebagai dalih agar masyarakat yang berada di Jakarta, bisa menjalankan tradisi tahunan pulang kampung atau mudik ke daerah asal masing-masing.
"Ini adalah momen kritis," kata Doni Monardo, kepala satuan tugas mitigasi COVID-19 Indonesia, dikutip dari AFP. "Saya khawatir orang-orang yang pergi ke daerah lain akan kembali terinfeksi dan semua upaya kami akan sia-sia." baru-bar ini.

Kamal dan istri adalah salah satu masyarakat yang menggunakan dokumen perjalanan palsu untuk memudahkan anaknya, seorang mahasiswa yang sedang merantau di Jakarta, untuk kembali ke kota kelahirannya di Makassar, Sulawesi Selatan.
Berbekal bantuan teman-temannya, pasutri tersebut mengatakan berhasil mendapatkan surat bermaterai dari salah satu instansi pemerintah yang menyatakan bahwa putri mereka dipekerjakan untuk mendistribusikan persediaan selama pandemi di kota Makassar.

"Kami sangat khawatir tentang kesehatannya jika dia tinggal di Jakarta," kata Kamal, yang meminta agar nama aslinya tidak digunakan. "Tapi yang paling penting dari semua adalah bahwa kita sangat merindukannya. Kami ingin merayakan Idulfitri bersama seperti tahun-tahun sebelumnya."
Kemudahan dalam mendapatkan dokumen perjalanan palsu ini membuat polisi bekerja lebih keras untuk memberantas oknum-oknum yang memperjualbelikannya. Belum lama ini, pihak berwenang di Bali berhasil menangkap tujuh orang yang diduga menjajakan dokumen perjalanan palsu.
Selain menggunakan dokumen palsu, banyak juga masyarakat yang kucing-kucingan dengan polisi dalam perjalanan mudik. Mereka diam-diam bersembunyi di dalam mobil mereka yang dibawa dengan truk yang ditutupi terpal, berusaha mengecoh polisi agar bisa lolos di perbatasan antar kota antar provinsi.
Sayangnya, trik tersebut tidak begitu berhasil. Pihak berwenang berhasil menangkap ratusan pengemudi yang dibayar untuk menyelundupkan mereka yang ingin pulang kampung.
"Ada banyak cara orang mencoba menipu kita," kata juru bicara kepolisian Jakarta Yusri Yunus. "Kami tidak berusaha membuat hidup mereka sulit. Ini semua dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran virus corona."
Masyarakat pun terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang nekat mudik memicu kemarahan kubu masyarakat yang bertahan untuk tetap di rumah saja dan menjaga jarak.
Tagar #IndonesiaTerserah juga muncul sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap masyarakat pelanggar aturan, termasuk kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai tidak tegas dan tidak mampu menangani pandemi global ini. (RZ/WK )***

Tak Ada Kunjungan Keluarga saat Lebaran di Lapas Kedungpane Semarang, Ini Gantinya.

Semarang. Jateng.------Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang menutup kunjungan keluarga yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 H dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Dadi Mulyadi menuturkan, penutupan kunjungan tersebut lantaran masih mewabahnya virus Corona di Kota Semarang.
“Hari Raya Idul Fitri tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19 kami menutup kunjungan keluarga di Hari Raya.

Namun kami menyediakan beberapa alternatif untuk menyiasati rasa kangen kepada keluarga," ujarnya, baru-baru ini.
Dilanjutkan Dadi, lapas Semarang menyediakan layanan penitipan barang bawaan keluarga yang dapat disampaikan kepada warga binaan sebagai pengganti tidak ada kunjungan.
Layanan ini mulai dibuka hari Sabtu (23/5/2020) sampai dengan Selasa (26/5/2020) tentunya dengan prosedur kesehatan penanganan Covid-19.

"Selain itu, untuk mengatasi rasa kangen kepada keluarga, Lapas juga menyediakan sarana telepon dan video call," paparnya.
Dadi juga mengajak kepada warga binaan Lapas Semarang untuk dapat bekerja sama mematuhi aturan itu.
Dengan demikian, bisa menjadi solusi terhadap permasalahan di tengah pandemi.
Dadi menjelaskan, warga binaan juga diminta tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar.
Menjalankan prosedur Covid-19 berupa selalu cuci tangan dan tidak saling pinjam pakai alat makan serta selalu jaga jarak dan memakai masker.
“Maka seluruh warga binaan dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif.
Terlebih dalam keterbatasan akibat wabah virus Corona,” katanya. (RZ/WK )***

Ratusan Warga Tetap Ziarah Kubur di Bergota Abaikan Physical Distancing. Kok Bisa Ya.

Semarang. Jateng.-----Imbauan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi kepada warga Kota Semarang agar tidak berziarah kubur di hari raya idul fitri dalam upaya pencegahan virus Corona.
Walikota meminta warga untuk tetap di rumah.
Ziarah makam diganti melalui doa yang dikirim dari rumah.

Pesan itu tampaknya tidak pedulikan oleh sebagian besar warga Kota Semarang.
Dalam pengamatan, beberapa makam di Kota Semarang masih dipadati peziarah.
Satu di antarnya yakni TPU Bergota Semarang.
Ratusan kendaraan bermotor terparkir di pinggir jalan area makam.
Begitupula puluhan mobil terparkir di pinggir jalan depan makam.
Puluhan pedagang terdiri dari penjual bunga tabur, pedagang makanan dan minuman ikut mengais rezeki dari ramainya makam bergota.

Pun dengan puluhan pengemis yang duduk di beberapa sudut pintu masuk makam.
Peziarah, Mahfud (31) menuturkan, momen lebaran idul fitri sudah menjadi tradisi di keluarga besarnya untuk ziarah ke makam keluarga di Bergota.
Kendati ada wabah virus Corona, namun dia menilai sepanjang mematuhi protokol kesehatan pergi ziarah ke makam bisa dibilang aman.
Di area sekitar makam juga disediakan air dan sabun untuk cuci tangan.
"Insya Allah, kalau pakai masker jangan berdesak-desakan, jangan ada kontak fisik, hindari kerumunan pasti aman kog," terang warga Semarang Barat ini pada hari Minggu (24/5/2020) kemarin.

Peziarah lain, bibah (23) mengaku ada ketakutan untuk pergi ziarah ke makam saat Idul Fitri lantaran pasti ramai.
Apalagi masa pandemi virus Corona seperti saat ini.
Tetapi dia tetap pergi ke makam bersama ibunya sebab kegiatan ziarah hanya dilakukan setahun sekali.
"Ke sini kan setahun sekali jadi kami sempatkan. Untuk menghindari kerumunan kami ke sini agak siang jadi sudah lumayan sepi," bebernya.
Selain di TPU Bergota Semarang , TPU lain seperti makam Tugurejo Kecamatan Tugu dan makam Karanganyar Kecamatan Tugu juga tampak dipadati peziarah.
Puluhan kendaraan terparkir di depan pintu masuk di dua pemakaman tersebut. (RZ/WK )***

Demi Tugas Negara, Polwan Polda Banten Manfaatkan Teknologi Untuk Bersilaturahmi.

BANTEN --------- Ditengah pandemi Covid-19 dan suasana Hari Raya Idul Fitri 1441 H ini Personel Polda Banten terus bertugas.

Dan biasanya, suasana lebaran seperti ini masyarakat melakukan silaturahmi dengan para sanak saudara. Tetapi hal ini tidak berlaku pada anggota Polri yang bertugas di Operasi Ketupat Kalimaya 2020 dan operasi pengamanan PSBB di wilayah hukum Polda Banten.

Salah satunya, AKP Bhakti Yasa Saputri S.H, M.H seorang Polwan, yang menjabat sebagai Kapolsek Anyar Polres Cilegon Polda Banten, dan sekaligus bertugas di Pos Pam Ops Kalimaya 2020.

Tidak hanya menjabat sebagai Kapolsek, Bhakti juga merupakan seorang Ibu dari dua orang anak. Dimana anaknya yang paling besar kelas 2 SMA yang sedang bersekolah di Jawa Timur, dan anak kedua kelas 3 SMP yang bersekolah di Kota Cilegon.

Bhakti merupakan nama panggilannya, dia mengaku sudah sangat lama tidak bertemu dengan anaknya.

"Saya sudah sangat lama tidak bertemu dengan anak saya, ada sekitar dua tahunan lah, dimana orang-orang di suasana lebaran seperti ini mereka pada ngumpul bersama dengan anak dan sanak saudara, tapi tidak berlaku dengan saya", katanya Bhakti yang juga seorang istri dari Anggota Polri juga.

Lebih lanjut Bhakti menceritakan Saya harus tetap bertugas demi keamanan dan kenyamanan masyarakat, kalo di bilang kangen ya sudah pasti kangen, tapi demi Negara kita harus tetap siaga

"Untuk mengurangi rasa kangen dengan anak, Bhakti biasanya memanfaatkan teknologi untuk mengurangi rasa kangen tersebut, Ya biasanya kalo lagi kangen begini, saya biasanya memanfaatkan teknologi lah, saya biasanya Video Call dengan anak saya yang ada di Jawa Timur", ujar wanita asal Madiun, Jawa Timur ini.

Terkait membagi waktu antara tugas dan keluarga Bhakti menjelaskan susah-susah gampang.

"Untuk membagi waktu dengan tugas dan keluarga susah-susah gampang, tapi alhamdulillah masih bisa kita ngatur waktu antara dengan keluarga dan tugas", imbuhnya.

Bhakti juga mengungkapkan, bahwa anaknya pernah mengeluh karena tidak memiliki waktu untuk keluarga.

"Kalo komplain pernah sih, mereka mengeluh mamah ini kerja aja, kapan ada waktu ngumpulnya", ungkap Bhakti dengan nada sedih.

"Cuman saya selalu menjelaskan kepada mereka ya, bagaimana pekerjaan saya dan tanggung jawab saya, ya Alhamdulillah anak-anak bisa mengerti pekerjaan orang tua nya sebagai abdi negara", lanjut Bahkti yang sudah menjadi anggota Polri selama 22 tahun tersebut.

Dan terkait himbauan kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Corona, Bhakti mengajak masyarakat untuk tetap dirumah.

"Terkait pandemi covid-19 ini, ya saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap dirumah, jangan berkumpul dengan jumlah banyak, jangan berwisata dulu walaupun dalam suasana liburan, mari kita bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona ini", ajaknya.

"Saat ini kita bekerja untuk masyarakat, dan saya harap masyarakat di rumah untuk kita dan untuk Indonesia", harapnya. (Bidhumas/RZ/WK)****