Ibadah Umrah Ditangguhkan, Dubes Arab: Bukan Berarti Indonesia Positif Corona.

Jakarta.------– Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam Abed Althgafi angkat bicara soal kebijakan Pemerintah Saudi terkait penangguhan sementara ibadah umrah dan wisata bagi jemaah asal Indonesia.

Kebijakan ini tak hanya berlaku bagi Indonesia semata, tetapi 22 negara lain yang diduga telah terpapar virus corona jenis baru atau Covid-19.

Menurut Essam, masuknya Indonesia ke dalam daftar negara yang ditangguhkan visanya bukan berarti bahwa Indonesia merupakan negara yang positif penyebaran virus Covid di wilayahnya.

“Adapun larangan pemegang visa wisata untuk melaksanakan ibadah umrah dan berkunjung ke Masjid Nabawi, ini merupakan perpanjangan dari penangguhan semua visa umrah dari seluruh negara dan warga negara asing,” kata Essam seperti dilansir Kompas.com dari akun Twitter resmi Kedubes Arab di Indonesia, baru-baru ini.

“Hal tersebut dilakukan untuk menjaga seluruh umat muslim dan umat manusia dari penyebaran virus tersebut,” imbuh Essam.

Ia menegaskan bahwa tindakan pencegahan ini bersifat sementara dan akan terus dievaluasi oleh pihak-pihak yang berkompeten.

Sebelumnya, sejumlah pihak mempertanyakan kebijakan yang diambil Pemerintah Saudi. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bahkan sampai memanggil Dubes Arab Saudi untuk Indonesia untuk meminta klarifikasi.

“Di dalam butir dua ada beberapa negara, 23 negara (yang ditangguhkan), salah satunya Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia itu kan belum (terinfeksi corona),” kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Retno menilai, seharusnya Pemerintah Saudi dapat membuat pengecualian untuk Indonesia.

“Jadi, alasan bahwa mengani Covid-19 sudah confirm dan sebagainya, sampai saat ini sebenarnya belum relevan diberlakukan untuk Indonesia,” kata Retno.

Di lain pihak, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan, pihaknya akan melakukan negosiasi dengan Pemerintah Saudi agar warga negara Indonesia dapat tetap menjalankan ibadah umroh.

Sebab, mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto ini meyakini bahwa Indonesia masih bersih dari penyebaran virus COVID-19.

“Ya, namanya juga berusaha demi untuk rakyat, pasti kita akan melakukan upaya seperti itu. Tapi caranya kan halus,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap, Pemerintah Saudi dapat menangguhkan kebijakannya terutama bagi jemaah asal Indonesia yang telah mengantongi visa umroh dan yang tertahan di bandara-bandara negara anggota Gulf Cooperation Council (GCG).

“Kita harapkan nanti Pemerintah Saudi memberikan atau membuka kembali kepada jemaah Indonesia untuk melakukan umroh. Duta Besar kita di Saudi sedang berusaha itu , ya kita tunggu saja,” kata Ma’ruf.(RZ/WK ).

Menkes Siap Buktikan Indonesia Bebas COVID-19 Pasca Saudi Setop Umrah.

Jakarta.------ – Pemerintah Arab Saudi telah resmi mengeluarkan pembekuan sementara izin umrah untuk masyarakat dunia. Larangan umrah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah ini diumumkan demi mencegah penyebaran wabah virus corona COVID-19.
Mengenai larangan umrah ini, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengakui sangat menghormati keputusan pemerintah Arab Saudi. "Itu adalah kebijakan dari pemerintah sana kita harus menghormati apapun keputusannya," kata Terawan, belum lama ini.
Meski demikian, Terawan yakin akan tetap membuktikan pada dunia bahwa RI masyarakat Indonesia dalam kondisi sehat, bahkan hingga kini belum ada yang terdeteksi virus corona.

"Yang paling penting kita buktikan bahwa negara kita ini semua sehat dan baik. Sampai detik ini kita bersyukur, bahkan besok atau lusa kita berdoa terus," kata Terawan lagi.
Terawan pun berusaha meyakinkan masyarakat agar tak resah dengan adanya wabah virus corona yang dikabarkan telah banyak memakan korban. Terawan juga meminta bantuan doa agar penerintah Indonesia bis aterus menangkal COVID-19.
"Jadi, nomor satu mulai percaya kekuatan kita sendiri di dalam menggalang dengan apa. Berbuat dengan yang ada tidak mengada-ada. Apabila ada yang benar kita katakan benar. Yang salah kita katakan salah," ujar Terawan.

Terawan ingin, ke depan Pemerintah Saudi percaya, jemaah Indonesia dalam keadaan sehat tentu ditunjang dengan data-data kesehatan. Terawan berani jamin, jemaah Indonesia yang bakal diberangkatkan ke Tanah Suci nantinya dipastikan bebas dari COVID-19.
"Meyakinkan dengan by data saja. Kalau dengan data tidak bisa bagaimana. Jemaah umrah ya sehat," tutur Terawan.
Terawan ingin tak ada benturan antara pemerinta Indonesia dengan Arab Saudi mengenai hal ini. Untuk itu, Indonesia sangat menghargai keputusan Saudi. Saat ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk memasuki bulan haji.
"Kalau urusan kebijakan harus serahkan dan kita harus menghargai. Jangan membuat benturan antar pemerintah. Karena habis itu kita harus disiapkan untuk jemaah haji yang begitu besar. Persiapannya harus siap mulai sekarang," kata Terawan.(RZ/WK )*****

Isu Virus Corona Menghempaskan Nilai Rupiah, Kini Rp 14.025 per Dolar AS Rupiah ditutup melemah 293 poin atau 2,09 persen menjadi Rp 14.025 per USD 1.

Jakarta.---- - Nilai tukar atau kurs Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada akhir pekan ini, Jumat (28/2/2020), melemah hingga lebih dari dua persen.

Merosotnya nilai tukar Rupiah pada penutupan pasar pekan ini tersebut dipicu sentimen merebaknya wabah virus corona alias COVID-19.

Rupiah ditutup melemah 293 poin atau 2,09 persen menjadi Rp 14.025 per USD 1. Padahal, posisi Rupiah sehari sebelumnya, Kamis (27/2), masih berada pada level Rp 13.940 per USD 1.

"Berkurangnya harapan wabah Corona dapat tertahan di China mendorong investor kembali panik, sehingga memicu kekhawatiran dampak ekonomi dari pembatasan perjalanan, gangguan rantai pasokan, dan penurunan permintaan mungkin jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta.

Ibrahim menuturkan, akibat meluasnya wabah Virus COVID-19 yang terus menjadi topik utama dalam awal tahun ini, mengakibatkan goncangan ekonomi secara global.

Indonesia juga terkena dampaknya, walaupun prosentase ekses masih relatif kecil dibandingkan negara-negara lainnya, yaitu hanya 1,08 persen.

Namun, kata Ibrahim, bukan berarti pemerintah dan Bank Indonesia hanya diam. Pemerintah maupun BI terus bekerja guna mendapatkan hasil yang maksimal, walaupun akhirnya pasar dalam negeri kembali tertekan.

Salah satunya adalah keluarnya modal asing per 27 Februari 2020 yang mencapai Rp30,8 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp26,2 triliun dan di Saham sebesar Rp4,1 triliun.

"Pelemahan ini tidak sebesar negara lain karena BI terus jaga komitmen stabilkan nilai tukar rupiah dan pasar keuangan," ujar Ibrahim.

BI hari ini kembali melakukan intervensi di pasar valas dan obligasi di perdagangan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) untuk menstabilkankan rupiah.

Rupiah pada pagi hari dibuka melemah di posisi Rp 14.060 per satu dolar AS. Sepanjang hari, Rupiah bergerak di kisaran Rp 14.060 per USD 1 hingga Rp 14.318 per dolar.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat menunjukkan, rupiah melemah menjadi Rp 14.234 per Dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp 14.018 per dolar.( RZ/WK )

Gegara Virus Corona, Jokowi Keluarkan 4 Ultimatum.

Jakarta.----- - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengambil langkah cepat untuk menggenjot perekonomian dalam negeri yang terhambat virus corona.

Jokowi setidaknya mengeluarkan empat langkah dan percepatan pemberian stimulus.

"Yang pertama saya minta seluruh instrumen disiapkan dan dipergunakan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi kita baik instrumen moneter maupun instrumen fiskal," kata Jokowi dalam pembukaan Ratas Pembahasan Dampak virus Corona terhadap Perekonomian Indonesia di Kantor Presiden, Selasa (25/2/2020).


Jokowi memberikan apresiasi khusus atas kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menurunkan suku bunganya.

"Dari sisi moneter saya menyambut positif keputusan BI dalam menurunkan suku bunga BI Rate-nya. Dan juga melakukan relaksasi moneter dalam rangka mendukung ekonomi nasional," tegasnya.

Kedua, Jokowi mengatakan siap memutuskan langkah-langkah kebijakan fiskal dalam mendorong ekonomi. "Baik dari sisi konsumsi, investasi dalam meningkatkan kembali sektor pariwisata terutama di Bali, Sulut dan Kepri di mana daerah itu yang banyak dikunjungi turis-turis dari Tiongkok," katanya.

Ia juga meminta pihak-pihak untuk mengadakan konferensi dalam negeri di daerah tersebut dan menyasar juga wisatawan mancanegara.

"Saya minta agar insentif dan upaya mendorong ekonomi dilakukan secara bersamaan dan saling dukung mendukung," katanya.

"Ketiga, saya ingatkan lagi agar semuanya, Kementerian/Lembaga mempercepat belanja ;

"Kemudian keempat, saya minta langkah-langkah menurunkan defisit neraca transaksi berjalan agar betul-betul dijalankan secara efektif dan di lapangan dikontrol sehingga kita tekan impor. Itu yang jadi prioritas kita," tutup Jokowi. (RZ/WK)*****

Ribuan Calon Jemaah Asal Jateng-DIY Gagal Berangkat Umroh, Dampak Saudi Setop Visa Umroh.

Semarang. Jawa Tengah.------- Ribuan jamaah batal berangkat Umroh. Hal itu karena Pemeritah Arab Saudi melakukan penangguhan Umroh, baru-baru ini.
Arab Saudi melakukan penangguhan itu untuk mengantisipasi wabah virus corona.
Menurut Endro Dwi Cahyono, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (Amphuri) DPD Jateng DIY, pemberhentian penerbangan berimbas ke jamaah yang akan berangkat Umroh.
"Imbasnya keberangkatan Umroh dibatalkan, bahkan beberapa jamaah yang sudah sampai Singapura di kembalikan ke Indonesia siang ini," paparnya.

Dilanjutkannya,  dampak lainya, ribuan jamaah asal Jateng batal berangkat Umroh.
"Padahal rata rata ada 2000 orang berangkat Umroh setiap harinya," ujarnya.
Endro menuturkan, agar tidak ada pihak yang dirugikan sejumlah langkah tengah dilakukan.
"Asosiasi mengupayakan langkah antisipasi supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pusat," terangnya.
Endro menambahkan, pemberhentian penerbangan Umroh tidak hanya terjadi di Indonesia.
"Ini permasalahan global dan langsung dari Pwmerintah Arab Saudi. Maka dari itu asosiasi hanya bisa menunggu," tambahnya.
Menurut Muhammad Rifqi Azahri, CEO Biro Umroh Fatimah Zahra Kota Semarang, pemberitahuan dilakukan secara mendadak.

Muhammad Rifqi Azahri CEO Biro Umroh Fatimah Zahra Kota Semarang, saat ditemui media di kantornya, baru-baru ini.
"Kami baru tahu pagi hari tadi, padahal kami akan memberangkatkan 90 jamaah Sabtu mendatang," jelasnya.
Dilanjutkannya, karena pemberitahuan secara mendadak, biro terpaksa menunda keberangkatan Umroh.
"Katanya untuk mengantisipasi merebaknya virus corona, ya mau bagaimana lagi , kami harus menunggu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut," paparnya.
Dikatakan Rifqi, jamaah yabg siap berangkat dan memiliki visa berjumlah 137 orang.
"Kalau sudah ada pemberitahuan resmi pastinya kami akan lakukan reschedule ulang keberangkatan," ucapnya.
Menurutnya, penangguhan yang dilakukan di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk Umroh.
"Ada kenaikan dari tahun 2018 ke 2019, kenaikan Umroh mencapai 15 sampai 20 persen yang semula 4.000 orang menjadi 6.000 orang," kata Rifqi.
Untuk Februari 2020, dijelaskannya, sudah ada 700 jamaah yang berangkat Umroh.
"Kami jamin untuk yang sudah mendaftar tetap bisa berangkat menunggu pemberitahuan lebih lanjut, dan tidak akan dikenai biaya tambahan," tambahnya.
KBRI upayakan dapat berangkat

Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel angkat bicara terkait penghentian sementara jamaah umrah dan kunjungan ke Masjid Nabawi Madinah oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, sebagai langkah pencegahan virus corona.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendekatan ke pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar jamaah Indonesia yang telah memiliki visa umrah dapat masuk ke Arab Saudi.
"Agar kiranya jamaah umrah Indonesia yang sudah mengantongi visa umrah diizinkan masuk ke wilayah Arab Saudi, dengan pertimbangan Indonesia tidak termasuk dalam negara yang terkonfirmasi terkena wabah virus Corona (COVID-19)," kata Agus dalam keterangannya, baru-baru ini.

Agus melanjutkan, dari hasil komunikasi dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr Mohammed Saleh Benten diperoleh informasi, Kementerian Haji dan Umrah sudah resmi menghentikan visa umrah untuk sementara.( RZ/WK )******

Pupuk Palsu Beredar di Jawa Tengah Kok Bisa Terjadi.

Wonogiri. Jawa Tengah.------- Seorang petani asal Trucuk, Klaten, Ngatijan, menjadi pemicu terbongkarnya sindikat pupuk bersubsidi palsu.
Ngatijan awalnya curiga dengan pupuk bersubsidi jenis phonska yang dibelinya.
Produk tersebut berbeda dengan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

"Kalau kena tangan, warna pupuknya itu menempel di tangan dan sulit dihilangkan.

Padahal pupuk yang asli, dicuci pake air saja sudah langsung bersih," katanya saat konferensi pers di Pracimantoro, Wonogiri, Kamis (27/2/2020).
Selain itu, ciri-ciri lain yang membedakan, jika pupuk palsu tersebut dicampur dengan urea, maka akan cepat padat.
"Padahal kalau pupuk yang asli, tercampur seharian itu masih bisa ditabur, kalau yang palsu cepat padat dan tidak bisa ditabur," jelasnya.
Dia tidak mengetahui pupuk yang dia beli adalah palsu.
Pasalnya saat itu pupuk bersubsidi semakin langka dan dia terpaksa membeli dari pihak lain.
"Saya beli 18 karung, dengan harga Rp 120.000 per karungnya.
Di tanaman itu ada pengaruhnya, malah tanaman jadi kerdil dan daunnya kering," terangnya.
Pihak Petrokimia Pupuk Gresik Afik Dwi Warsono menambahkan, ciri-ciri lain yang bisa dilihat dari kemasan.
Tulisan di kemasan yang asli berwarna kebiru-biruan, sementara yang palsu cenderung hitam.
"Ada dua jenis pupuk kami yang dipalsukan, yaitu jebis Phonska dan SP36.
Phonska yang asli lebih keras, sementara yang palsu gampang hancur, karena kami menggunakan teknologi yang canggih.
SP36 kemasan kami lebih rapi dan jelas terlihat dari logo dan tulisan," terangnya.
Sementara dari Balai pengkajian tanah dan pertanian, Widodo, secara kasat mata memang sulit membedakan pupuk asli dan palsu.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Rycko Amelza Dahniel mengimbau, para petani membeli pupuk di tempat resmi yang sudah disediakan pemerintah.
Dia mengatakan peredaran pupuk palsu ini sangat meresahkan petani dan pihaknya bertekat akan melindingi petani.
Rycko menjelaskan masih ada 3 tahap pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Polda Jateng, Polres Klaten dan Wonogiri.
"Nanti dari Labfor akan memeriksa apakah ada kandungan bahan berbahaya atau tidak, serta menelusuri sumber bahan bakunya dan akan periksa pendistribusiannya sudah kemana saja," terangnya.
Dari informasi yang dia terima, pemasaran pupuk palsu ini ada di Karasidenan Surakarta, Pati, bahkan sejumlah kawasan di Jawa Timur.
"Kami juga meminta kepada para petani jika menemukan pupuk palsu ini agar segera melapor ke pihak berwajib.
Nanti akan kami tarik," pungkasnya.(RZ/WK)

Menkes: Pasien Meninggal Semarang Idap H1N1, Bukan Corona.

Jakarta.----- -- Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan seorang pasien yang meninggal dunia di Semarang, Jawa Tengah bukan karena positif mengidap virus corona, melainkan flu babi atau virus H1N1.

"Sakitnya H1N1, bukan Covid-19, sudah dipastikan negatif," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (27/2).

Terawan mengatakan pasien tersebut mulanya memang menunjukkan tanda-tanda terinfeksi virus corona. Misalnya, demam tinggi dan sesak nafas.

Pihak Rumah Sakit Dr Kariadi Semarang lalu memberikan perawatan khusus. Pasien tersebut juga sempat diperiksa dengan metode Polimerase Chain Reaction (PCR) yang biasa digunakan untuk uji virus corona. Namun, hasilnya negatif.

"Kenapa kita cek dua kali menggunakan PCR, itu untuk antisipasi, dan hasilnya negatif," ucap Terawan.

Pihak rumah sakit juga telah mengirimkan spesimen cairan dalam rongga pernafasan pasien ke balitbang kemenkes untuk uji laboratorium. Namun sebelum hasil uji lab keluar, pasien tersebut dinyatakan meninggal.

"Sehari sebelum meninggal, pasien juga telah melakukan tes SWAB dan sudah dikirim ke litbangkes, hasilnya negatif," ujarnya.

Negatif Corona, Pasien Meninggal karena Infeksi Paru-paru
Pihak RS Kariadi Semarang, Jawa Tengah menyatakan ada satu orang meninggal dunia pada Minggu malam (23/2). Dia sempat diduga mengidap gejala terinfeksi virus corona (Covid-19).

Namun, pihak rumah sakit menyebut pasien itu meninggal dunia bukan akibat virus corona. Hasil laboratorium Kementerian Kesehatan menyatakan pasien yang bersangkutan negatif virus corona.

"Minggu 23 Februari pasien meninggal, datanya langsung kita kirimkan ke Litbangkes, dan esoknya yakni Senin, disebutkan bukan karena corona," kata Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUP dr Kariadi, Nurdopo Baskoro.(RZ/WK)******

Mahfud Kena Imbas Larangan Umrah Arab Saudi.

Jakarta.------- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkena imbas pelarangan umrah dan wisata sementara yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi. 

Mahfud batal umrah, padahal seharusnya dua minggu lagi, dia berangkat ke Arab Saudi.


"Saya ini mau berangkat umrah minggu, dua minggu yang akan datang, terpaksa enggak jadi karena itu kebijakan Arab Saudi ditutup, Arab Saudi itu untuk wisata dan umroh," kata Mahfud di Bangka Belitung,baru-baru ini.

Meski begitu Mahfud mengaku tak kecewa. Kata dia, pelarangan masuk ke Arab Saudi bagi warga negara Indonesia tersebut adalah kebijakan pemerintah Arab yang memang harus ditaati. 




"Itu untuk kebaikan. Saya setuju itu," kata dia. 

Lihat juga: Semua Visa Umrah Ditangguhkan, Muhadjir Minta Jemaah Sabar

Pemerintah, kata Mahfud, memang harus mengikuti langkah dan aturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. 

Kedutaan Besar RI di Riyadh telah memastikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas larangan umrah sementara yang dikeluarkan Arab Saudi hari ini. 

Penangguhan visa umrah itu dikeluarkan Saudi di tengah penyebaran virus corona yang terus melonjak terutama di kawasan Timur Tengah.

Aturan penangguhan umrah tersebut dirilis oleh Kerajaan Arab Saudi pada Kamis (27/2) dini hari. Rilis tersebut menyampaikan larangan sementara warga negara asing yang ingin masuk ke Arab Saudi dalam rangka ibadah umrah dan mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah.

Selain berhenti mengeluarkan visa umrah, Saudi juga menyetop pemberian visa wisata bagi wisatawan asing yang berasal dari negara-negara yang memiliki kasus virus corona.(RZ/WK )****

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

Jakarta.-------Pertama
Wartawan Indonesia harus merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

Kedua
Wartawan Indonesia memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.

Ketiga
Wartawan Indonesia tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.

Keempat
Wartawan Indonesia dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual identitas atau asosiasi identitas anak.

Kelima
Wartawan Indonesia dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.

Keenam
Wartawan lndonesia tidak menggali informasi dan tidak memberitakan anak yang masih dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Ketujuh
Khusus tentang berita terkait anak sebagai korban kejahatan yang kemudian diketahui pelakunya ada hubungan kekeluargaan/kekerabatan, wartawan Indonesia segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkapkan.

Kedelapan
Dalam hal berita anak hilang, kemudian diketahui menjadi korban tindak kejahatan, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.

Kesembilan
Perusahaan pers segera menghapus dan mencabut pemberitaan sesuai ketentuan pada butir ketujuh dan kedelapan.

Kesepuluh
Organisasi pers ikut mendorong pelaksanaan pedoman ini melalui berbagai kegiatan seperti diseminasi dan pelatihan.*****

ZAT RADIOAKTIF ADA DIRUMAH KARYAWAN BATAN?.

Yogyakarta.------saya baca running text MetroTV yang menyebutkan ada zat radioaktif di rumah karyawan Batan.

Tidak ada alasan membawa zat radioaktif pulang ke rumah.

Background keilmuan saya adalah Teknik Nuklir. Saya faham betul hal ini.

Polri bekerja samalah dengan BNPT dan BIN.

Langkah yang perlu segera dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Apa motif karyawan Batan membawa zat radioaktif pulang ke rumah?
2. Apakah zat radioaktif yang ada di rumah karyawan Batan adalah Cs-137? Jika iya, besar kemungkinan dia yang membuang Cs-137 ke halaman perumahan Batan Indah. Apa motivasinya?
3. Dia tidak mungkin bekerja sendirian mencuri zat radioaktif dari Batan. Ungkap jaringannya di internal Batan.
4. Telusuri rekam jejak karyawan Batan ini dan rekan-rekannya. Apakah terkait jaringan teroris? Apakah terkait ormas radikal? Ungkap!

Ini sangat membahayakan keamanan negara, Polri harus bekerja ekstra.

Ini pintu masuk bagi Polri, BNPT dan BIN untuk bersih-bersih lembaga-lembaga negara dan BUMN dari kaum radikalis.(KPH. BP. Widyakanigara).

Untuk Keselamatan Warga, PLN Padamkan Sejumlah Daerah Terdampak Banjir.

Jakarta.------– Banjir yang melanda beberapa titik di sebagian Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Demi menjaga keselamatan warga agar terhindar dari bahaya arus listrik, PLN terpaksa melakukan pemadaman sementara di sejumlah wilayah terdampak banjir.

Terpantau hingga pukul 09.00 WIB sebanyak 868 gardu di DKI Jakarta, 711 gardu di Jawa Barat, dan 33 gardu di Banten yang aliran listriknya diputus sementara. Total terdapat 1.612 gardu yang aliran listriknya diputus sementara demi keselamatan warga. Sementara sebanyak 43 gardu yang banjirnya sudah surut dan dinyatakan aman, listriknya telah dinyalakan kembali.

Untuk DKI Jakarta Daerah yang aliran listriknya dipadamkan sementara diantaranya meliputi sebagian Pondok Kopi, Cempaka Putih, Menteng, Pondok Gede, Bandengan, Cengkareng, Lenteng Agung, Kramatjati, Jatinegara, Ciracas, Kebun Jeruk, Bintaro, Bulungan, dan Marunda.

Untuk Wilayah Jawa Barat meliputi sebagian Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cikarang, dan Gunung Putri. Sementara, untuk Wilayah Banten meliputi sebagian Cikupa, Teluk Naga, dan Serpong.

"Kami amankan listriknya sampai benar-benar siap untuk dinyalakan demi keselamatan masyarakat " ungkap Executive Vice President Corporate Communication dan CSR PLN, I Made Suprateka.

Himbauan kepada masyarakat apabila wilayahnya mulai tergenang air:
1. Matikan listrik dari Meter Circuit Breaker (MCB)
2. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak
3. Naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih aman
4. Apabila aliran listrik di sekitar rumah belum padam, segera hubungi Contact Center 123, aplikasi PLN Mobile atau Kantor PLN Terdekat meminta untuk dipadamkan.

Ketika banjir sudah surut, sebelum menyalakan aliran listrik, PLN perlu memastikan bahwa gardu, jaringan, dan instalasi pelanggan aman. PLN melakukan inspeksi, pembersihan, pengeringan, dan pengecekan gardu distribusi yang terkena dampak banjir. PLN akan menyalakan aliran listrik setelah penandatanganan berita acara dengan Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat yang menyatakan instalasi listrik di rumah warga aman.

“Sebelum menyalakan listrik di rumah, warga juga harus berhati-hati, pastikan peralatan listrik di rumah sudah bersih dan kering sebelum digunakan, karena ini juga berpotensi menyebabkan tersetrum,” jelas Made, baru-baru ini.

Untuk yang wilayahnya masih mengalami pemadaman, PLN juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan genset.

"Mungkin masyarakat sangat ingin menyalakan listrik, karena listrik PLN belum aman untuk dinyalakan, warga menggunakan genset karena merasa rumahnya sudah aman dari banjir. Padahal instalasi listriknya masih belum aman, ini juga harus diperhatikan, karena berpotensi tersetrum," pungkas Made.(RZ/135).********

Tak Ada Calon Independen di Pilwakot Semarang, Ketua KPU : Terlalu Dini Sebut Lawan Kotak Kosong. Ada apa ya ?

Semarang. Jawa Tengah.----- - Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwakot) Semarang 2020 dipastikan tidak diikuti oleh calon independen atau perseorangan.
Hingga batas waktu yang ditentukan yakni 23 Februari 2020 pukul 24.00, tidak ada satu pun calon yang menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Komisi Pemihan Umum (KPU) Kota Semarang.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Koya Semarang, Henry Casandra Gultom, saat ditemui di kantornya, baru-baru ini.

"Periode pendaftaran 19-23 Februari 2020 pukul 24.00.

Sampai tadi malam tidak ada yang mendaftar.
Untuk jalur perseorangan sudah dinyatakan ditutup dan nihil," tutur Nanda, sapaan ketua KPU.
Meski tidak ada calon dari jalur perseorangan, lanjut Nanda, masih ada pendaftaran calon melalui jalur partai yang rencananya akan dibuka pada 16-18 Juni 2020.
Karena itu, belum dapat dipastikan Pilwakot Semarang akan terjadi calon tunggal atau melawan kotak kosong.

"Kemungkinan kotak kosong masih terlalu dini karena pendaftaran jalur partai 16-18 juni.
Apapun konsiliasi politik yang sedang berlangsung saya kira terlalu cepat kalau berstatemen bahwa Pilwakot Semarang akan melawan kotak kosong," paparnya. Ini ada apa ya ?

Terkait pendaftaran jalur partai politik, Nanda menjelaskan, sesuai regulasi partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi parlemen DPRD Kota Semarang atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu 2019.*****

Pengamat Sayangkan Jokowi Sering Undang Buzzer Bahas Isu Penting.

Jakarta .-------- Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, mengatakan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kerap mengundang relawan atau pendukungnya untuk bicara keputusan politik penting menunjukkan sikapnya yang bias. Menurut dia, Jokowi terkesan tidak menghormati pimpinan-pimpinan formal, seperti staf ahli atau menteri terkait.



"Hal ini menandai Jokowi tidak memiliki kepercayaan kepada para pembantu formalnya untuk mendiskusikan hal sepenting struktur pemerintahannya," katanya, baru-baru ini.

Selain itu, kata dosen komunikasi Universitas Telkom ini, sikap Jokowi itu menunjukkan ia tidak memerintah dengan sistem yang baik. Tetapi lebih pada keputusan-keputusan parsial yang dia hasilkan dari relawan. Jika diteruskan, hal ini dianggap sangat mengganggu laju pemerintahan.

Menurut Dedi, dengan sikap seperti ini Jokowi tidak akan berhasil meredam kegaduhan politik lantaran ia sendiri tidak melakukan tata kelola komunikasi pemerintahan yang baik. "Maka wajar jika kemudian terjadi silang pendapat soal reshuffle, terburuknya jika kemudian publik tidak lagi percaya pada lembaga-lembaga formal di masa mendatang," tuturnya.

Penulis buku Media dan Politik ini menuturkan pascapemilihan presiden kelompok relawan seharusnya sudah tidak ada lagi. "Jokowi seolah bias identitas, tidak dapat membedakan dirinya sebagai Presiden untuk seluruh anak bangsa, atau hanya untuk tim pemenangannya, sangat disayangkan," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi beberapa kali kerap mengundang relawan, influencer, atau buzzer ke Istana Kepresidenan. Terbaru, Jokowi mengundang mereka ke Istana Bogor, Jawa Barat pada Selasa,18 Februari 2020. Bahkan pertemuan itu menyinggung soal keputusan politik tinggi, yakni reshuffle kabinet.

Jokowi pernah pula mengundang relawan ke Istana Merdeka, Jakarta, beberapa jam setelah dilantik sebagai presiden 2019-2024. Dalam pertemuan itu, ia membicarakan soal gabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintah.



Saat demonstrasi #ReformasiDikorupsi pecah di sejumlah daerah di Indonesia, Jokowi juga memanggil para relawannya saat pemilihan presiden. Koordinator Relawan Gojo (Golkar Jokowi), Rizal Mallarangeng, mengatakan para relawan dari berbagai organisasi ini memberikan dukungan, simpati, serta pertimbangan seputar isu revisi Undang-Undang KPK.******

Menkes Tunggu Data WN Jepang Kena Corona Usai dari Indonesia.

Jakarta.---- -- Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan masih menunggu data dari otoritas Jepang terkait informasi yang menyebutkan seorang pria Jepang positif mengidap virus corona usai dari Indonesia.

"Saya masih menunggu data dari mereka (Jepang) karena itu data epidemologi di mana saja, apa benar dia sudah ke sini (Indonesia), di mananya, di sana diperiksa setelah berapa hari, terus sakitnya apa. Itu harus detail," ujar Terawan di Kompleks Istana Kepresidenan, belum lama ini.

Terawan mengatakan pihaknya tak bisa begitu saja mengambil kesimpulan bahwa pria itu positif virus corona setelah berkunjung ke Indonesia.

Menurutnya, perlu dilakukan pula pemeriksaan rekam jejak ke mana saja negara yang pernah disinggahi pria tersebut.

"Kalau hanya berita, pernah kan di Malaysia, Korea juga begitu. Jadi kita harus terus hati-hati menyikapinya karena data itu penting. Saya sebagai Menkes sangat berpatokan dengan data," katanya.

Kantor Berita NHK Jepang memberitakan sebelumnya bahwa seorang warga berusia 60 tahun positif terjangkit corona setelah melakukan perjalanan dari Indonesia. Pria itu tinggal di Kota Tokyo dan mengalami sejumlah gejala mirip virus corona.

Dalam berita itu disebutkan, pada tanggal 12 Februari, pria tersebut sempat mengunjungi rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya tetapi hasilnya ia tidak menderita pneumonia.

Setelah itu, dia melakukan perjalanan ke Indonesia bersama keluarganya tanggal 15 Februari 2020. Sepulangnya dari Indonesia, pria itu masuk ke rumah sakit di Tokyo karena mengalami dispnea (sesak nafas) parah sejak tanggal 19 Februari 2020 dan dinyatakan positif mengidap virus corona.****

Gedung DPR Kebakaran, Pusat Api di Gedung Nusantara 3 Kebakaran Atau Kepulan Asap Saja Ada Apa Ya.

Jakarta.------- Gedung DPR Kebakaran, Senin (24/2/2020). Pusat kebakaran ada di lantai 8 Gedung Nusantara 3.
Kebakaran terjadi pukul 12.00 WIB. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Sampai kini petugas pemadam kebakaran masih proses penjinakkan api.
Asap putih tebal memebuhi lobby di Gedung Nusantara III DPR RI. Bunyi alarm tanda kebakaran pun terus menyatla sejak puk 11.52 WIB.

Asap tebal tersebut membuat seluruh pegawai dan pengunjung di DPR kocar - kacir berlarian ke halaman parkjr depan Gedung Nusantara III. Petugas pengamanan dalam pun juga meminta para pegawai untuk  keluar.
Asap tebal terus memenuhi lobby gedung hingga membuat sesak napas dan pandangan terbatas.
Belum ada informasi lebuh lanjut apakah asap tebal ini merupakan bagian dari simulasi kebakaran atau memang telah terjadi kebakaran.
Satu unut mobil pemadam kebakaran juga sudah tiba di depan depan gedung. Hingga berita ini diturunkan,****

Istana Beberkan Pertemuan Jokowi dengan Pegiat Medsos, Tak Ada Reshuffle.

Bogor.------- Pihak Istana Kepresidenan menepis kabar kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Kabar tersebut pertama santer terdengar seusai Jokowi bertemu para pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Bogor, baru- baru ini.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman menuturkan, Jokowi sudah menegaskan tidak ada perombakan dalam Kabinet Indonesia Maju. Jokowi kata dia, malah memerintahkan agar semua anggota kabinet untuk fokus pada tugasnya masing-masing.

"Presiden Joko Widodo dalam silaturahmi dengan pegiat media sosial di Istana Bogor (18/2/2020) menegaskan tidak ada rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju, semua anggota kabinet diperintahkan untuk fokus terhadap fungsi kementeriannya masing-masing dan segera dapat beradaptasi," kata Fadjoel dalam keterangannya, Minggu (23/2/2020).

Jokowi, kata Fadjoel, sempat menjawab soal kinerja menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut jika segala sesutu perlu penyesuaian dan adaptasi.

"Menjawab pertanyaan tentang kinerja menteri, Presiden Joko Widodo menyatakan, "Apa-apa perlu penyesuaian. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak. Mohon sedikit dimaafkan dulu," kata dia.

Dala pertemuan itu, Fadjoel mengatakan Jokowi sempat menyinggung tujuan Indonesiasetris atau pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satunya melalui prioritas Panca Kerja Kabinet Indonesia Maju.

"Berupa pembangunan Sumber Daya Manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi modern bernilai tambah, berpihak pada kemajuan lingkungan hidup dan kehidupan sosial-budaya yang berkemajuan secara efektif dan efisien diperlukan anggota kabinet yang dapat menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan fungsi kementeriannya," kata Fadjoel.

Fadjoel menyebut, Jokowi yang akan mengganti menterinya jika tidak mampu beradaptasi. Dia menegaskan bahwa tidak ada reshuffle dalam waktu dekat.

"'Kalau terus (tidak dapat beradaptasi), pasti saya ganti,' tuntas Presiden," tutup Fadjroel menirukan pernyataan Jokowi.******

Jokowi Perintahkan BIN Dekati Rakyat yang Menolak Omnibus Law ..

Jakarta.---------– Permintaan Presiden Joko Widodo kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk ikut mendekati masyarakat yang menolak omnibus law mendapat kritikan tajam.

Salah satunya dari Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule. Baginya, perintah yang disampaikan Presiden saat rapat 15 Januari lalu di Istana Negara sangat mengagetkan dan mengherankan.

“Perintah Jokowi kepada BIN untuk dekati kelompok yang tolak Omnibus Law mengagetkan dan mengherankan,” ujarnya baru-baru ini.

Menurutnya, perintah itu seperti sedang memposisikan ormas dan rakyat sebagai musuh negara. Kondisi tersebut sambungnya, sama seperti era Orde Baru yang otoriter.

“Melibatkan BIN dalam politik, tak ubahnya ORBA. Fungsi BIN direduksi untuk berhadapan dengan rakyat. Kacau,” pungkasnya.

Dia mengingatkan bahwa kesalahan dalam memfungsikan perangkat negara, menunjukan ketidakpahaman pemimpin negara.

Hal ini akan berbahaya bagi rakyat dan kelangsungan bernegara. Karena pemerintahan yang otoriter menyengsarakan dan memecah belah akan menimbulkan perlawanan rakyat yang dahsyat.

Dalam rapat terbatas Januari lalu, Jokowi menggenjot agar omnibus law selesai cepat.

Dia juga meminta agar Polri dan BIN melakukan pendekatan dan komunikasi kepada kelompok masyakarat yang menolak. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah bisa benar-benar dipahami.****

Longsor Terjadi di Susukan Ungaran, Tak Ada Korban Jiwa.

Ungaran. Kabupaten Semarang.---------- Longsor terjadi di daerah Mojo, Susukan, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Sabtu (22/2/2020) sore.
Tak ada korban dalam insiden tanah longsor tersebut.
Korlap BPBD Kabupaten Semarang, Yunianto mengatakan, longsor terjadi pukul 16.00.
"Kami mendapatkan informasi dari relawan bahwa ada longsor di daerah Mojo RT, 06 RW 07, Susukan Kabupaten Semarang. Langsung kami cek ke TKP," jelasnya.

Menurutnya, BPBD Kabupaten Semarang menerjunkan dua personelnya untuk mendatangi TKP.
Selanjutnya mereka bersama-sama dengan relawan membantu membersihkan material longsor.
"Material longsor berada di samping rumah dan mengenai sebagian rumah tersebut," jelasnya.
Yunianto mengimbau masyarakat untuk mewaspadai longsor yang bisa sewaktu-waktu terjadi.
Hal itu disebabkan sekarang sedang musim penghujan.
"Apalagi di kawasan Susukan ini banyak tebing sehingga longsor bisa terjadi," katanya.
Lima Titik Lokasi Penghijauan
Kabid Pelestarian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang, Budi Santosa, mengatakan di Kabupaten Semarang ada lima titik lokasi penghijauan.
Hal tersebut untuk mengantisipasi longsor dan juga bencana banjir yang sewaktu-waktu terjadi.
"Di daerah penyangga semisal Sumowono, Bandungan, Banyubiru, Getasan. Lalu daerah kering yakni di Ungaran Timur yang kurang ketersediaan air," paparnya.
Menurutnya, dengan penghijauan bisa mengurangi resiko bencana tanah longsor terutama di Kabupaten Semarang.
Meski begitu Budi menjelaskan penghijauan tetap pihaknya lakukan di semua kecamatan di Kabupaten Semarang.
"Meski di Kabupaten Semarang tidak ada dinas kehutanan, tetapi kami tetap wajib melakukan penghijauan," jelasnya.
Selain itu DLH Kabupaten Semarang menurutnya juga sedang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng kaitannya dalam memberikan kebun bibit untuk penghijauan.
Budi menjelaskan, kebun bibit di Kabupaten Semarang saat ini tidak ada. Padahal adanya kebun bibit sangat penting untuk penghijauan.
"Kebun bibit itu untuk penghijauan, kita nanti punya bibit-bibit di situ, sehingga saat ada relawan yang meminta bibit, DLH Kabupaten Semarang tak kesusahan," jelasnya. *******

Parpol : Di Bawah Lindungan Para Taipan.

Ketua MPR Bambang Soesatyo buka rahasia sangat besar!  Tapi  sebenarnya kalau mau jujur, sudah bukan rahasia. Kita sudah sama-sama tahu. 

Untuk menguasai partai politik, kata Bamsoet, seorang pemodal cukup merogoh kantong tak lebih dari Rp 1 Triliun!

Artinya dengan jumlah parpol yang lolos ambang batas parlemen hanya berjumlah 9, maka untuk menguasai parlemen secara penuh hanya butuh modal Rp 9 Triliun.

Jumlahnya jauh lebih sedikit,  karena untuk menguasai parlemen tak perlu semua partai harus dibeli. Cukup dua pertiga suara saja. Pilih 3-4 parpol dengan suara tertinggi.

Jadi modalnya kira-kira hanya Rp 5-6 Triliun mereka sudah bisa menguasai Indonesia.

Murah bukan?

Dengan menguasai parpol, menguasai parlemen,  maka para pemodal bisa menentukan siapa yang menjadi Presiden, Menteri, Panglima TNI, Ketua KPK, Kapolri, Gubernur, Bupati, Walikota dan berbagai jabatan publik lainnya. Tentu saja termasuk pimpinan MPR, DPR dan DPD.

Ongkos tambahan diperlukan ketika berlangsung pilkada, pemilihan jabatan publik melalui DPR, dan puncaknya yang paling besar ketika berlangsung pilpres. 

Sejumlah pengamat pernah menyebut untuk maju pilpres, seorang kandidat setidaknya membutuhkan dana Rp 7 Triliun. Tapi melihat praktik Pilpres 2019 lalu, jumlah yang dibutuhkan jauh lebih besar dari itu.

Bagi pemilik modal, angka tersebut tetap saja murah, mengingat yang akan dia kuasai adalah Indonesia.

“Jika partai politik dikuasai, maka dia akan menguasai parlemen, jika dia kuasai parlemen maka dia akan kuasai pasar-pasar dan sumber daya alam kita, dan dialah yang berhak mengusung siapa pemimpin kita,” ujarnya.

Dalam bahasa yang lebih lugas,  Bamsoet ingin mengatakan parpol dan para pejabat kita sesungguhnya tidak lebih hanya sekedar proxy, boneka dari para pemilik modal.

Mereka adalah orang-orang yang dimodali untuk menjalankan agenda kepentingan para pemilik modal. Urusannya tidak jauh-jauh penguasaan sumber daya alam dan ekonomi melalui politik kekuasaan.

Bamsoet menjamin apa yang dikatakannya sahih. Berdasarkan pengalaman sekian puluh tahun terjun di dunia politik. Dia juga pernah mencoba maju menjadi ketua umum Golkar. Namun melalui lobi-lobi, tarik ulur dan tekanan politik dia harus mengalah ke Airlangga Hartarto.

Tidak gratis. Kompensasinya dia mendapat posisi sebagai Ketua MPR dan Wakil Ketua Umum Golkar. 

Sebelumnya Bamsoet jug pernah menjadi Ketua DPR. Sebuah posisi yang hanya bisa diraih melalui proses lobi-lobi politik yang tidak gratis juga.

Jadi sekali lagi apa yang dikatakan Bamsoet dapat dipastikkan, dijamin sahih. Bukan hoax, apalagi fitnah.

(Siapa para pemilik modal itu?)

Kalau melihat angkanya dalam jumlah triliunan, maka sebenarnya tidak banyak orang Indonesia yang memilikinya.

Mereka adalah sekelompok kecil orang kaya Indonesia. Mereka punya kepentingan politik agar bisnisnya tetap terjaga dan bisa lebih menggurita.

Siapa para orang kaya itu. Datanya terbuka. Setiap tahun majalah Forbes melansir daftar 100 orang terkaya di Indonesia. Dipastikan pemainnya tidak jauh-jauh dari mereka.

Di posisi 10 besar urutan pertama ditempati mantan pemilik pabrik rokok Djarum  R Budi dan Michael Hartono. Jumlah kekayaan: US$37,3 miliar (Rp526,11 triliun). Berikutnya pemilik PT Sinar Mas Group Widjaja Family (2). Jumlah kekayaan: US$9,6 miliar (Rp135,4 triliun). Pengusaha hutan dan Petrokimia Prajogo Pangestu (3) Jumlah kekayaan: US$7,6 miliar (Rp107,2 triliun). Pemilik pabrik rokok PT Gudang Garam Susilo Wonowidjojo (4). Kekayaan: US$6,6 miliar (Rp93,1 triliun). Pengusaha Petrokimia Sri Prakash Lohia (5) Kekayaan: US$5,6 miliar (Rp78,9 triliun).

Berikutnya pengusaha Anthoni Salim (6) kekayaan: US$5,5 miliar (Rp77,5 triliun). Pemilik Mayapada Group Tahir (7).Kekayaan: US$4,8 miliar (Rp67,7 triliun). Pengusaha farmasi Boenjamin Setiawan (8) kekayaan: US$4,35 miliar (Rp61,3 triliun). Pengusaha media Chairul Tanjung (9) Kekayaan: US$3,6 miliar (Rp50,7 triliun). Pemilik PT Mayora Jogi Hendra Atmadja (10).Jumlah kekayaan: US$3 miliar (Rp42,3 triliun).

Coba perhatikan jumlah kekayaan mereka. Angka Rp 1 Triliun adalah jumlah kecil. Cuma seupil!

Kalau bench marknya adalah orang terkaya di Indonesia, keluarga Hartono. Maka jumlahnya hanya 0.0019 persen dari total kekayaannya.

Itu hanya tusuk gigi bagi mereka!

Dari 10 orang terkaya itu,  hanya dua orang yang bukan taipan dari etnis Cina. Sri Prakash Lohia dan Chairul Tanjung.

Jika kita teruskan daftarnya sampai 100 orang terkaya, maka komposisinya juga akan sama. Mereka semua adalah taipan yang menguasai perekonomian Indonesia.

Tidak semua taipan bermain-main dengan politik kekuasaan. Tapi kebanyakan yang bermain adalah mereka. Karena mereka lah yang punya modal dan kekuatan dana.

Kalau yang bermain adalah negara asing, maka kita dengan mudah menyebut Cina lah saat ini yang paling berkepentingan.  Cina banyak menggelontorkan dana untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Dan semua itu pasti tidak gratis.

Apa yang disampaikan Bamsoet seharusnya membuka mata kita. Negara ini  tengah dalam bahaya.

Sistem politik liberal yang sangat mengandalkan kekuatan uang, membuat sekelompok orang, sekelompok pemodal, kepentingan asing, dengan mudah dan murah,  membajak negeri ini melalui proses demokrasi.

Rakyat pemilih hanya menjadi justifikasi. Siapa yang menjadi presiden, gubernur, bupati, walikota dan semua jabatan publik lainnya sudah mereka ditentukan.

Mereka lah para oligarki yang menjadi penguasa sesungguhnya negeri ini.

Para politisi, pejabat negara mulai pusat sampai daerah, sesungguhnya  hanya proxy yang dibayar murah!

 Oleh Hersubeno Arief

KITA SKRG BERSATU KAWAN.lupakan pilpres.lupakan pileg.lupakan pilkada.lupakan pilihan kades.pilihan karangtaruna.

Jakarta.------SIAPA SESUNGGUHNYA SI RAJA HUTANG ??

Hindia Belanda - 4 Milyar USD
Soekarno - 2.3 Milyar USD
Suharto  - 61 Milyar USD
Habibie - 8.5 Milyar USD
Gus Dur - (minus) 3.76 Milyar USD
Mega - 11 Milyar USD
SBY - 211 Milyar USD
#Jokowi  - 10.5 Milyar USD

Hutang yg 211 milyar USD, tdk ada hasil apa², digunakan utk impor dan korupsi. Kok gak pada rame ?
Sedangkan yg 10,5 milyar, utk bangun infrastruktur di-mana², kok jadi masalah.

Memang, bbrp orang kita mikirnya sudah kebolak-balik

Inilah 47 Prestasi Kepemimpinan Presiden Jokowi untuk memakmurkan rakyat dan kemajuan NKRI.

1. Membubarkan PETRAL yg bisa hemat anggaran sbsr Rp.250 miliar/hari.

2. Mencabut subsidi BBM, sehingga dananya dapat digunakan untuk berbagai hal yg produktif.

3. Meresmikan pembuatan jalan toll Trans Sumatera tahap I dari Lampung - Palembang - Indralaya.

4. Meresmikan dimulainya pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah dgn Kapasitas 2.000 MW yg mangkrak selama empat tahun.

5. Dimulainya pengairan Waduk Jatigede, Sumedang yg berfungsi untuk mengendalikan banjir di Indramayu, pengairan sawah sawah di Jawa Barat serta pembangunan PLTA dgn kapasitas 110 MW.

6. Pada Tanggal 09-09-15 dimulainya pembangunan jalur LRT jurusan Cibubur - Cawang dan Bekasi Timur - Cawang (info : Kemen PUPR).

7. Pada Tanggal 21-09-15, peresmian dioperasikannya Bor Raksasa untuk membuat terowongan dalam tanah guna jalur MRT trayek Lebak Bulus - KebayoranBaru - Senayan - Bundaran Hotel Indonesia.

8. Pemerintahan Jokowi menggelontorkan dana sbsr Rp.16 triliun untuk membangun infrastruktur di perbatasan Kalimantan dari Kalimantan Utara sampai Kalimantan Barat.

9. Pembangunan Pelabuhan Laut dalam di Papua : Sorong, Manokwari, Jayapura dan Merauke, serta infrastruktur pembuatan jalan yg menghubungkan kota kota di Papua.

10. Perusahaan Saudi Arabia ARAMCO akan membangun Kilang Minyak serta Storage BBM di Indonesia senilai Rp.140 triliun yg selama ini pembangunan Kilang Minyak tidak pernah terwujud sejak era Soeharto.

11. Dengan beroperasinya pada bln Nopember 2015 ini unit RFCC (Residual Fluid Catalytic Cracking) di Cilacap Jateng dan Kilang TPPI di Tuban Jatim, maka Import BBM Premium bisa berkurang 30% atau Negara bisa hemat Rp.150 M/hari, atau setara dgn 100 ribu Barrel per hari.

12. Kasus Lumpur Lapindo yg selama 8 tahun tidak selesai di era SBY, oleh Jokowi hanya dalam kurun waktu 8 bulan rampung ganti rugi semuanya diterima warga Sidoarjo.

13. Komite Explorasi Nasional (KEN) yg dibentuk pemerintah Jokowi pada tgl.12 Juni-2015 telah menemukan cadangan Minyak dan Gas di Indonesia Timur sebesar 5.2 miliar barrel untuk minyak sebanyak 2.7 miliar barrel dan untuk Gas14.TCF Gas.

14. Pemerintah targetkan pekerjaan Tol Trans Papua dirancang sepanjang 4.320 Km (Sorong - Manokwari - Wamena - Jayapura - Merauke) (Timika - Oksibil) tersambung pada tahun 2018 (info : Men PUPR Berita Satu TV-14.10.15)

15. Satu tahun Jokowi memimpin sudah membuat jalan Tol sepanjang 132.35 Km

16. Izin investasi untuk para investor yg ingin menanamkan modalnya di Indonesia di era SBY harus menunggu sampai 2 tahun (536 hari) Tetapi di era Jokowi urus Izin Investasi cukup dgn 3 jam.

17. Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres No.115 tahun 2015 untuk Kementrian KP yg isinya tidak perlu ke Pengadilan lagi jika Satgas Ilegal Fishing menangkap Kapal Asing Pencuri Ikan bisa langsung tenggelamkan.

18. Dalam kurun waktu 9 bulan Jokowi bisa membayar sebagian hutang warisan peninggalan SBY sbsr Rp.293 triliun.

19. Sejarah baru Indonesia, dalam waktu 9 bulan Investasi masuk Rp.400 triliun, Jokowi memang ber keinginan kuat untuk membuat Indonesia sejahtera.

20. Mulai beroperasinya 6 rute Tol Laut Jokowi dari Tanjung Priok – Papua. Tanjung Priok – Natuna. Tanjung Perak – ke seluruh pelabuhan di NTT dan seluruh pelabuhan di Maluku serta seluruh pelabuhan di Papua dan Papua Barat.

21. Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi sedang proses pekerjaan pembangunan 15 Bandara baru di wilayah terluar Indonesia, diantaranya Bandara di Miangas, Manokwari, Berau, Tual, Palu, Maumere, Tarakan, Aceh Tengah, Wakatobi , dll.

22. Pemerintahan Jokowi selama satu tahun dapat menurunkan Import Premium sbsr 37% dari semula 378.5 ribu BPH turun jadi 236 ribu BPH. Begitu juga dgn Solar importnya turun sebesar 84% dari semula sejumlah 121.3 ribu BPH turun menjadi 20.ribu BPH.

23. Setelah 40 tahun Presiden Italia tdk ke Indonesia datang menemui Presiden Jokowi tanggal. 9-11-15 untuk menandatangani MOU investasi sebesar USD.1,055 M atau setara dgn Rp.140 triliun dalam bidang Logistik, Industri Kulit, Industri Otomotif dan Furniture.

24. Presiden Jokowi meresmikan pabrik Pupuk terbesar di Asia Tenggara Pupuk Kaltim 5 Bontang dgn kapasitas produksi Ammonia 825.000 Ton per tahun dan produksi Urea 1.155.000 Ton per tahun, serta dimulainya pembuatan jalur Kereta Api Trans Borneo.

25. Keputusan besar telah diambil Presiden Jokowi, yaitu tidak lagi memperpanjang kontrak Freeport yg telah 45 tahun menggali Emas di Papua.

26. Jokowi Tanggal.25.11.2015 meresmikan pembuatan jalur rel kereta cepat Makassar-Pare Pare, diharapkan tahun 2019 sudah bisa beroperasi Kereta Api Trans Sulawesi dari Manado ke Makassar.

27. Ground breaking pembangunan jalur Kereta Cepat, Jakarta-Bandung di Walini, Bandung Barat.

28. Program pembangunan 1 juta rumah untuk rakyat, akhir Januari 2016 sudah terbangun 700 ribu unit rumah.

29. PLN mulai bln Februari.2016 menurunkan lagi tarif Listrik dgn daya dari 450 VA, 900 VA, 1300 VA, 2200 VA dan 4400 VA.

30. Kapal khusus angkut Sapi Camara Nusantara I, berhasil angkut 500 ekor Sapi ke Jakarta dari NTT & NTB, diusahakan setiap bln bisa angkut 1.000 ekor sapi.

31. Sejak 50 tahun lalu Warga Sulawesi Utara dan Gorontalo kekurangan Listrik, sekarang sudah bisa merasakan aliran listrik selama 24 jam mulai Januari 2016 karena PLTG Apung yg dikirim Jokowi bln Desember 2015 sudah berfungsi full berdaya 120 MW.

32. Sebanyak 2.519 Desa di Indonesia Timur akan mendapatkan aliran Listrik di tahun 2016 – info : Kemen ESDM 18-12-2016.

33. Hari ini tgl.29.02.2016 sebanyak 3.898 rumah tangga di Sorong telah bisa menikmati Gas Alam untuk memasak.

34. Presiden Jokowi programkan dari tahun 2014-2019 akan membangun 49 waduk di seluruh Indonesia untuk mengairi persawahan, tahun 2015 sedang dikerjakan 13 Waduk dan tahun 2016 sedang dikerjakan 8 waduk.

35. Waduk yg sedang di kerjakan sejak tahun 2015 : Waduk Raknamo - Kupang. Waduk Pidekso - Wonogiri. Waduk Logung - Kudus. Waduk Lolak - Boolang Mongondow. Waduk Kruereto - Aceh. Waduk Passaloreng-Wajo. Waduk Tanju-Dompu NTB. Waduk Bintang Bano-Sumbawa Barat. Waduk Mila-Dompu NTB. Waduk Kairan - Lebak. Waduk Tapin - Tapin Kalsel. Waduk Rotiklot - Belu NTT. Waduk Telaga Jawa - Karang Asem Bali.

36. Waduk yg mulai dikerjakan tahun 2016 : Waduk Rukoh - Aceh. Waduk Sukoharjo - Lampung. Waduk Kuwil Kawangkoan - Sulut. Waduk Ladongi-Sulawesi Tenggara. Waduk Ciawi - Jawa Barat. Waduk Sukamah i- Jawa Barat. Waduk Leuwikeris - Jawa Barat. Waduk Cipanas - Jawa Barat.

37. Presiden Jokowi Ground Breaking Pembangunan MPP di Kab.Bangka untuk pembangkit Listrik dgn daya 350 MW guna kebutuhan Regional Sumatera – Yaitu : Bangka - Belitung - Lampung - Nias - Duri Riau - Medan. Tanggal 01-06-2016.

38. Presiden Jokowi meresmikan PLTMG Arun dgn daya listrik 184 MW untuk kebutuhan warga Lhokseumawe. Tanggal 02-06-16.

39. Presiden Jokowi Ground Breaking Pembangunan Mobile PP 4×25 MW di Kab.Mempawah. Kalbar Tgl.02-06-16.

40. Melalui video konferensi Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya PLTU Ketapang dgn daya 20 MW. Tanggal.02-06-16.

41. Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya PLTG Paguat Pohuwato di Gorontalo dgn daya 100 MW. Tanggal :03-06-16.

42. Presiden Jokowi ground breaking pembangunan PLTU unit IV Lontar di Kronjo Banten dgn daya 1×315 MW. Tanggal 10-06-16.

43. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan MPP Jeranjang PLTG berdaya 2×25 MW di Gerung Lombok Barat NTB. Tanggal 11-06-16.

44. Jokowi menambah Terminal 3 Bandara Soetta Ultimate International yg bisa angkut penumpang 25 juta orang mengungguli Bandara Changi Singapore.

45. Setelah Indonesia merdeka 71 thn baru di era Jokowi warga perbatasan di Krayan Nunukan bisa beli Solar Pertamina dgn subsidi khusus seharga Rp.5.150,- per liter.

46. Warga Sungai Mandau, Kab.Siak selama 71 tahun baru saat ini menikmati aliran Listrik.

47. Warga Kab. Puncak Jaya Papua selama 71 tahun di era Jokowi ini dibangun SPBU pertama dgn harga Premium yg semula Rp.50 ribu, bisa turun ke Rp.6.500 per Liter.

Presiden Joko Widodo

Beberapa Investor Tak Percaya Jokowi Berantas Korupsi, Presiden Kini Buka Opsi Terbitkan Perppu.

Jakarta.--------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat disinggung bahwa dirinya tak lagi berkomitmen memberantas korupsi saat wawancara dengan jurnalis BBC, Karishma Vaswani.

Kharisma mengungkapkan bahwa ada beberapa investor yang berpendapat Jokowi tak berkomitmen bersihkan korupsi.


"Salah satu hal yang kerap Anda bicarakan adalah membawa lebih banyak investor asing ke Indonesia. Itu adalah bagian besar dari rencana Anda."

"Tapi, beberapa investor yang kami temui berpendapat bahwa pelemahan KPK mereka justru khawatir bahwa mungkin Anda tidak lagi berkomitmen memberantas korupsi."

"Seperti yang Anda janjikan di masa lalu," tanya Kharisma.

Jokowi menjawab agar jangan pesimis dengan KPK yang kini baru berjalan dua bulan.

"Nggak, saya kira enggak seperti itu akan kita lihat. Ini kan baru dimulai akan kita lihat setahun ke depan."

"Akan kita lihat dua tahun ke depan seperti apa tiga tahun ke depan, ini baru dimulai jangan pesimis dulu," pinta Jokowi.

"Enggak boleh," imbuhnya sambil tertawa.

Lalu, Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan bahwa RUU KPK itu hasil ide DPR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat disinggung bahwa dirinya tak lagi berkomitmen memberantas korupsi saat wawancara dengan jurnalis BBC, Karishma Vaswani.

Jika memang dianggap melemahkan akan diperbaiki kembali oleh DPR.

"Kita harus tahu bahwa itu memang produk inisiatif dari DPR."

"Kita lihat kalau memang itu nantinya dianggap melemahkan KPK bisa dilakukan review di DPR," katanya.

Namun jika DPR tak melakukan perbaikan, Jokowi mengatakan bisa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Kalau DPR tidak melakukan bisa juga dilakukan Perppu oleh presiden. Saya kira ada banyak pilihan-pilihan," ungkapnya.

Menurut presiden asal Solo ini, KPK jangan dicela terlebih dahulu.

"Tetapi kita lihat ini berjalan dulu. Jangan KPK baru bekerja sebulan, dua bulan sudah diberikan komentar yang pesimis, saya kira itu tidak adil," ungkapnya.


Saat ditanya kemungkinan menerbitkan Perppu, Jokowi tak membantahnya.

Meski demikian, ia tak akan menerbitkan Perppu secara langsung.

Kini ia tengah menunggu Yudisial Review dari Mahkamah Konstitusi.

Tapi jika tak bisa, maka RUU KPK bisa diperbaiki lagi oleh DPR.

"Ada bebarapa alternatif saya sampaikan, ini sudah di-judicial review di Mahkamah Konstitusi pertama. Kalau nanti dikabulkan bisa selesai."

"Yang Kedua, dengan review oleh DPR juga bisa dilakukan," ujar Jokowi.

Jika keadaan sudah dirasa genting, Jokowi mengatakan dirinya bisa menerbitkan Perrppu.

Menurutnya di dalam demokrasi ada banyak pilihan.

"Yang ketiga juga bisa dilakukan dengan Perppu dari presiden kalau itu dalam keadaan yang genting."

"Saya kira opsi-opsi itu ada. Sekali lagi, ini demokrasi," tuturnya.


Dalam kesempatan yang sama, Karishma Vaswani sebagai Koresponden Bisnis Asia BBC News bertanya pada Jokowi mengapa tidak menghentikan upaya pelemahan KPK karena adanya hasil revisi.

Sedangkan, Jokowi dianggap sebenarnya mampu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Anda kini berkuasa dan berjanji akan memberantas korupsi. Tapi saat ada kesempatan untuk menghentikan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi."

"Anda bisa melakukan itu, tapi tidak Anda lakukan, kenapa?" tanya Karishma.

Ditanya demikian, Jokowi justru menegaskan bahwa RUU KPK itu ide dari DPR.

Semua partai setuju dengan adanya RUU KPK.

"Saya kira itu inisiatif DPR, Undang-undang itu inisiatif dari DPR, inisiatif dari parlemen."

"Sembilan fraksi yang ada di perlemen semuanya setuju," kata Jokowi di Istana Negara Yogyakarta.****

Pengamanan Berlapis Jelang Kedatangan Presiden ke Sukma Bangsa Bireuen

LHOKSEUMAWE - Menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Acara Kenduri Kebangsaan yang dilaksanakan di Sekolah Yayasan Sukma Bangsa Bireuen. Tim gabungan melakukan pengamanan berlapis, Sabtu (22/2).
Amatan AJNN, pengamanan itu terlihat mulai dari Jalan Medan Banda Aceh, Jalan Sukma, hingga ke pintu pagar. Setiap tamu undangan yang datang hendak masuk juga diperiksa badan dan barang bawaaan.
Pengamanan berlapis dilakukan oleh tim gabungan dari Polri, TNI, dan sejumlah intansi terkait lainnya.

Terlihat juga, sejumlah siswa berbaris rapi di depan gedung Yayasan Sekolah Sukma Bangsa Bireuen menunggu kedatangan Jokowi sembari memegang umbul-umbul bendera.
Dihimpun dari jadwal kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu, rombongan akan tiba di Bandara Malikussaleh Aceh Utara sekitar pukul 08.15 dan diperkirakan sampai di Sekolah Yayasan Sukma Bangsa Bireuen sekitar pukul 09.30 WIB.


Sebelumnya, Panglima  Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Teguh Arief menyebutkan pengamanan kedatangan Presiden dibagi dua satuan tugas (Satgas) yakni di Kabupaten Bireun dan Kota Banda Aceh.
Personel yang dilibatkan terdiri dari TNI-Polri serta Pemerintah Aceh dan Pemkab Bireun.
"1500 personel gabungan akan dikerahkan di Banda Aceh dan Aceh Besar, sementara di Bireun ada 2000 personel untuk pengamanan," kata Pangdam usai gelar pasukan di Lapangan Jasdam, Kamis (20/2).
Pangdam juga menyebutkan kunjungan kerja Presiden Jokowi diawali peninjauan pekerjaan jalan tol di kawasan Aceh Besar dilanjutkan ke Kabupaten Bireun menghadiri beberapa kegiatan.
"Personel yang dilibatkan memiliki tugas masing-masing, hasil pengecekan kami di lapangan dan koordinasi pelaksanaan kunjungan bapak Presiden ke Aceh berjalan lancar dan aman," kata Pangdam.
Pangdam juga mempersilahkan masyarakat Aceh yang ingin melihat kedatangan Presiden Jokowi disepanjang jalan yang dilalui oleh kepala negara itu.
"Jika ingin masyarakat ingin ketemu dengan pak Presiden dipersilahkan. Biasanya pak Presiden akan turun menyalami masyarakat. Kami juga ingin membuktikan kepada masyarakat luas bahwa Aceh sudah aman dan nyaman," ungkap Pangdam IM, Mayjen TNI Teguh Arid.******

Presiden Joko Widodo selfie bersama warga saat tiba di acara Kenduri Kebangsaan, Aceh,

Aceh.----- - Presiden Joko Widodo hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan yang digelar Yayasan Sukma bersama Forum Bersama Anggota DPR RI Asal Aceh (Forbes) di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun, Aceh, Sabtu (22/2/2020).
Jokowi hadir mengenakan kemeja berwarna putih dan celana hitam.
Memasuki lokasi acara, ia berjalan berdampingan bersama Pembina Sekolah Sukma Bangsa, Surya Paloh.
Jokowi pun disambut oleh ribuan masyarakat Aceh yang ikut hadir dalam acara.

Banyak di antara mereka yang menyerukan nama Jokowi. Sambil berjalan menuju panggung, Jokowi pun terlihat menyalami beberapa dari mereka.
Bahkan, Jokowi menyempatkan berswafoto bersama warga yang mayoritas para ibu.
Setidaknya, tiga kali ia berswafoto menggunakan tiga kamera kamera ponsel berbeda yang disodorkan warga.
Tak lama kemudian, Jokowi kembali berjalan menuju panggung.
Untuk diketahui, Kenduri Kebangsaan merupakan acara yang digelar sebagai ajang silaturahmi masyarakat Aceh.

Selain Jokowi, sejumlah pejabat negara juga dijadwalkan hadir dalam acara tersebut.
Mulai dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Ada pula Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin dan Rachmat Gobel hingga Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.******

PIDANAKAN KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI TURI 1, SLEMAN.

             
Oleh : Ir. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc., Lic.Eng., Ph.D.
UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA

Salam berduka yang mendalam,
Berita hanyutnya beberapa murid SMP Negeri Turi 1 dan menelan korban jiwa, bukan musibah. Murni kebodohan, dan keteledoran Kepala Sekolah, guru-guru dan pembina pramuka.

Musim hujan, anak didik disuruh susur sungai? Mengapa bukan Kepala Sekolah, guru-guru dan pembina pramukanya yang susur sungai? Otaknya dimana?

Saya dapat informasi, kalau acara susur sungai sudah diingatkan warga. Namun gurunya menjawab mati hidup ada di tangan Allah...guru goblog! Kenapa bukan Kepala Sekolah, guru-guru dan pembina pramuka SMP Negeri Turi 1 yang mati? Kenapa harus anak didik?

Pidanakan Kepala Sekolah, guru-guru dan pembina pramuka SMP Negeri Turi 1, Sleman.

Perlu ada evaluasi menyeluruh perihal pelaksanaan kegiatan pramuka di sekolah.

Saya sangat sedih dan berduka yang mendalam.******

Bencana Itu Terjadi Sehari Setelah Pernyataan Mendikbud Bicara tentang Guru Unggul

 Oleh Dasman Djamaluddin

Siswa SMP di Yogyakarta terseret arus banjir pada kegiatan susur sungai. Berita menyedihkan itu langsung menyentak hati para orang tua murid.

Banjir telah menyeret ratusan siswa SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman yang sedang melakukan susur sungai.

Para siswa yang tengah mengikuti kegiatan pramuka itu tengah melakukan susur sungai di Sungai Sembor, pada hari Jumat, 21 Februari 2020,  sekitar pukul 15.30 WIB. Padahal saat itu arus cukup deras di Sungai Sempor tersebut. Sementara ini enam orang murid ditemukan sudah tidak bernyawa.

Pencarian siswa SMPN 1 Turi Sleman Yogyakarta terkendala lokasi yang gelap. Selain itu, proses evakuasi juga terkendala kondisi hujan masih terus mengguyur lokasi kejadian.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) lantas mengungkap cara mengenali aliran sungai yang akan terjadi banjir. Hal ini disampaikan sebagai langkah mitigasi dan pencegahan dini bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir bandang.

Berikut empat tanda kedatangan banjir bandang berdasarkan kajian dari Lembaga LIPI seperti dilansir laman resmi Kemenkes:

1. Saat curah hujan tinggi, aliran sungai akan terlihat menyurut karena tertahan oleh material longsor di daerah hulu atau sepanjang aliran sungai. Kemudian, air akan meluap naik dan mengalir dengan cepat.

2. Air sungai akan berubah warna menjadi keruh karena tercampur dengan tanah dan lumpur. Lalu, datang suara gemuruh dari arah aliran sungai. Hal ini merupakan pertanda air dan lumpur serta batu atau batang pohon sedang bergerak.

3. Banjir bandang bisa dideteksi dari alat peringatan dini yaitu alat takaran hujan Wire Extensometer.

4. Waspada jika hujan deras dengan waktu yang cukup lama karena ini akan memicu terjadinya banjir banda. Banjir bandang disebabkan karena sungai tidak bisa membendung aliran air karena curah hujan yang tinggi.

Bencana ini terjadi setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim rapat kerja bersama Komisi X DPR pada hari Kamis, 20 Februari 2020. Lalu apa kaitannya dengan siswa yang tewas? Sebenarnya tidak langsung berkaitan, tetapi karena Mendikbud bicara tentang guru unggul, sudah tentu berkaitan terhadap anak murid.

Masih minim guru unggul, kata Nadiem. Dalam hal ini, Nadiem menekankan bahwa guru unggul itu adalah guru penggerak, bisa disebut gurunya guru. Guru penggerak ini asalnya datang dari daerah yang sama. Hampir semua kabupaten mengalami kesulitan guru berkualitas unggul, sehingga kalau mencari, sekolah tidak bisa sebatas mengendalikan hasil tes.

Memang sepintas tidak ada kaitan dengan musibah di atas. Tetapi mencari guru unggul sudah tentu sudah tentu membawa dampak positif kepada anak murid di samping ia juga memahami kondisi alam dan sudah pasti  memahami pernyataan dari LIPI  tersebut.*******

PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DANA INVESTASI PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

Jakarta.-------Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, kembali melakukan pemeriksaan 6 (enam) orang saksi dan 13 (tiga belas) orang pemilik rekening saham (SID) yang diduga terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Tbk. (PT. AJS) .
Saksi yang diminta keterangannya antara lain :---------------------------------------
1. Ferdinand Mamangkey (Dirut PT. Nusantara Capital Sekuritas);
2. Budianto Kelanadjaja (Dirut PT. Paramita Alfa Sekuritas) ;
3. Beny Andrewijaya (Dirut PT. Valbury Sekuritas Indonesia) ;
4. Tjie Shoek Tjin (Dirut PT. NISP Sekuritas) ;
5. Hie Binawati (Direktur PT. Waterfron Sekuritas) ;
6. Dwiyanto Wicaksono (Bancaasurance Relationship Manager/Eks. Kabag. Administrasi Keuangan Pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis PT. AJS Th. 2015 s/d 2018)
Sedangkan pihak-pihak yang diminta klarifikasi dan verifikasi terkait kepemilikan SID (single invertor identification) antara lain :
1. Stephan Raja Rtnam ;
2. Christoprios ;
3. Moch. Hikwat ;
4. Aileen Halim ;
5. Navin Kumar C Dodami ;
6. Anisa Adha Utami ;
7. Imelda Nina Soetomo ;
8. Secilia ;
9. Rinaldy Djamachsari ;
10. Janner Tandra ;
11. Endang Ekawati ;
12. Joe Ay Lie ;
13. Liem Kiok Hwa.
Seperti telah dirilis hari Rabu (19/02/2020) kemarin lusa dan sesuai hasil rapat Tim Penyidik dengan OJK, bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi pihak pihak yang keberatan atas pemblokiran rekening saham untuk mengajukan keberatan dan klarifikasi serta verifikasi tentang kepemilikan rekening sahamnya dan ternyata yang hadir hanya 13 orang dari rencana 21 orang yang akan diklarifikasi dan verifikasi.
Sementara itu 6 (enam) orang saksi yang diperiksa hari ini, sebanyak 3 (tiga) orang saksi merupakan pemeriksaan tambahan dari pemeriksaan sebelumnya yang dianggap belum cukup dan sisanya 3 (tiga) orang saksi merupakan pemeriksaan perdana dan dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok saksi antara lain :
a. 1 (satu) orang saksi dari management  PT. AJS ;
b. 5 (lima) orang saksi dari perusahaan emiten yang melantai di bursa saham ;
Sampai saat ini sebagian pemeriksaan saksi-saksi masih ada yang sedang berlangsung. Dan semua pihak terkait dalam perkara ini masih akan terus dilakukan pemeriksaan baik sebagai saksi maupun ahli, guna mencari fakta hukum serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap peristiwa yang sebenarnya.

Kantor Imigrasi Semarang Gelar Operasi Gabungan Keimigrasian Di Kabupaten Kendal.

Semarang. Jawa Tengah,--------- - Tim Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang bersama Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melaksanakan operasi gabungan di Kabupaten Kendal, Kamis (20/2/2020).
Operasi gabungan digelar dalam rangka melakukan pengawasan, pendataan, dan sosialisasi penegakan hukum keimigrasian ke berbagai perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Kendal.
Kali ini perusahaan yang dituju Keimigrasian antara lain PT. Mas Sumbiri, PT. Link Fortune dan PT. Citra Mas Mandiri

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Ma'mum dan Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng, Teguh Mentalyadi turut melakukan pengecekan dokumen izin tinggal bagi TKA yang bekerja di perusahaan tersebut.

Dari hasil pendataan didapatkan jumlah TKA di PT Mas Sumbiri sebanyak 54 orang, PT Link Fortune 15 orang, dan PT Citramas Madiri sebanyak 3 orang TKA.
Mayoritas TKA yang bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari Sri Lanka.
“Dari jumlah-jumlah TKA tersebut tidak ditemukan yang melanggar izin tinggal. "
"Tapi seandainya ada yang melanggar akan dilakukan penindakan sesuai SOP dan aturan Keimigrasian,” ujar Ma’mum, Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang kepada Tribun Jateng.
Kegiatan ditutup dengan pemberian buku Peraturan Keimigrasian dan Materi Sosialisasi Permenkumham No 3 Tahun 2020 tentang Peghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok secara simbolik kepada pihak perusahaan.
Operasi gabungan Keimigrasian rencananya akan dilakukan secara rutin dan berkala untuk menekan pelanggaran keimigrasian bagi WNA sekaligus melakukan pendataan, pengawasan, dan sosialisasi penegakan hukum bagi TKA dan sponsor atau penjamin. *****

Tim Sarda Jateng Melakukan Evakuasi Warga Terjebak Banjir di Perum Muktiharjo Indah Semarang.

Semarang. Jawa Tengah.------ - Banjir melanda sebagian besar Perumahan Muktiharjo Indah, Pedurungan, Kota Semarang, Kamis (20/2/2020).
Ketinggian air mulai 20 hingga 60 sentimeter.
Tingginya air membuat rumah warga terendam.

Dua lansia Kadarno (60) dan Endang Sunarsih (73) terpaksa harus dilakukan evakuasi ke rumah tetangganya lantaran rumahnya sudah terendam air.

Kadarno mengalami stroke bagian badan kiri yang menyebabkan susah berjalan.
Begitu juga istrinya, Endang Sunarsih juga sedang sakit dan baru saja pulang dari rumah sakit, Rabu (19/2/2020) lalu.
"Saya stroke badan sebelah kiri, ibu (istrinya) sakit saraf kejepit baru keluar dari rumah sakit kemarin.
Sebetulnya saya masih bisa jalan, tapi dipaksa karena takutnya nanti airnya tambah naik," tutur Kadarno, Kamis (20/2/2020) malam.
Kadarno mengatakan sudah terbiasa dengan kondisi banjir saat musim hujan.
Begitu juga istrinya, Endang Sunarsih.
Namun, Endang mengaku khawatir jika volume air semakin tinggi.
Dia mengakui, rumahnya kerap terendam air saat banjir melanda.
Hanya saja, kali ini volume air lebih tinggi dari biasanya.
Akhirnya, dia bersedia untuk dievakuasi.
Selain Kadarno dan Endang Sunarsih, enam anggota keluarganya juga terdampak banjir, yaitu anaknya Nur Meini (39) dan suaminya Agus Kristyawan (39). Empat cucu Kadarno juga terdampak antara lain Adelia (13), Alya (9), Talita (7), dan Nabila (14).
Mereka tidak ikut dievakuasi, namun menempati warung, satu-satunya ruangan yang tidak terendam air.
"Ibu sama bapak sudah dievakuasi karena mereka lagi sakit.
Saya bujuk tadinya tidak mau.
Takutnya nanti tensinya naik, jadi saya tetep minta mereka untuk dievakuasi.
Kalau anak-anak Nanti tidur di warung sini," kata Nur Meini.
Nur Meini pun menunjukan satu per satu ruangan yang terendam air.
Seluruh ruangan memang sudah terendam.
Baju-baju di dalam lemari paling bawah pun sudah dipindahkan.
"Hujan sejak sore kemarin.

Banjir mulai masuk rumah sudah dari pagi tadi.
Harapannya bisa segera surut, bisa beraktifitas seperti biasa lagi," tuturnya.
Sementara Tim Sarda Jateng membantu mengevakuasi Kadarno dan istrinya Endang Sunarsih.
Hingga saat ini tim Sarda Jateng masih terus menyisir setiap rumah warga di Perumahan Muktiharjo Indah apabila ada yang membutuhkan pertolongan evakuasi.
"Kami baru saja mengevakuasi warga atas nama Pak Darno dan istri.
Walaupun sudah bisa berjalan kami pindahkan ke rumah tetangganya.
Kami juga masih melakukan penyisiran," tutur salah seorang tim Sarda Jateng, Ari Tri Wibowo.
Ari menyebutkan, ketinggian air rata-rata mulai dari 20 hingga 60 sentimeter.
Meskipun tidak kembali turun hujan, kemungkinan volume air naik masih bisa terjadi.
Karena itu, pihaknya akan terus menyisir memastikan warga benar-benar aman.*******

Presiden Jokowi Tinjau Posko Penanganan Karhutla di Riau.

Riau, Pekanbaru, ------ Setibanya di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis, 20 Februari 2020, Presiden Joko Widodo langsung menuju sebuah ruangan yang dijadikan posko untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Di depan tempat Presiden duduk terpampang sebuah dashboard yang berisi beragam informasi terkait penanganan karhutla.

Dalam pemaparannya, Kapolda Riau Irjen Setya Imam Effendi menjelaskan bahwa dashboard tersebut adalah sistem yang dibangun untuk menangani karhutla secara terukur, terstruktur, dan efisien. Sistem ini menggunakan empat teknologi satelit sebagai alat pengindera untuk mendeteksi titik api, yaitu Noah, Aqua, Terra, dan satelit dari Lapan.

"Dari pemantauan kami dari tanggal 1 Januari sampai sekarang itu ada 786 titik panas (hot spot). Kami sudah menggunakan dashboard untuk menanganinya. Hasil verifikasi kami di lapangan dengan mendatangi langsung titik api di koordinat sebagaimana informasi dari satelit itu, hanya 455 titik api. Alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa kita padamkan dan kita akan terus memanfaatkan ini untuk proses pemadamannya," papar Setya.

Tak hanya bisa memantau titik api, dashboard tersebut juga berisi beragam informasi mengenai lahan gambut, perkiraan cuaca, arah angin, kepemilikan lahan, anggota yang online maupun offline, sekolah, embung, kanal, sekat kanal, Polsek, Polres, lahan perusahaan, hingga helipad yang paling dekat lokasi.

"Kami juga bisa memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya lain untuk keperluan pemadaman. Kami memetakan di mana letak peralatan-peralatan itu ada, pos-pos BNPB yang ada di kabupaten kami data, Polsek dan Koramil kami data, demikian juga perusahaan-perusahaan yang memiliki alat pemadaman juga kami data. Sehingga kami bisa mengerahkan peralatan maupun personel yang ada di titik api tersebut untuk membantu proses pemadaman," jelas Kapolda Riau.

Dashboard tersebut juga memudahkan seluruh jajaran untuk berkoordinasi secara langsung dengan para petugas yang sedang bekerja. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Riau sempat menelepon salah satu anggotanya yang sedang berada di lapangan.

"Siap Jenderal, pemadaman masih dilakukan pendinginan, api sudah tidak ada, hanya mengeluarkan asap Jenderal. Api sudah dapat dipadamkan Jenderal," tegas Marino Yures, anggota polisi yang berada di salah satu titik api di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Di lapangan, Marino bertugas bersama dengan sejumlah elemen yang terdiri atas unsur Polri 6 personel, TNI 6 personel, BPBD 5 personel, Damkar Kecamatan Rupat 7 personel, Masyarakat Peduli Api 3 personel, dan masyarakat sekitar sejumlah 15 orang.

"Kami ingin bersinergi dalam memadamkan karhutla secepatnya. Ini menjadi komitmen kami bagaimana penanganan kebakaran hutan di Provinsi Riau menjadi prioritas kami," tegas Kapolda Riau.

Saat memberikan arahan mengenai upaya peningkatan pengendalian karhutla tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020 lalu, Kepala Negara mengingatkan sekaligus menginstruksikan agar apabila ditemukan titik api sekecil apapun di suatu wilayah, maka pihak terkait diminta untuk sesegera mungkin memadamkan titik api tersebut sebelum terlanjur membesar. Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki infrastruktur dan instrumen hingga ke tingkat bawah untuk menangani hal tersebut.

"Kita punya Babinsa, Babinkamtibmas, beri tahu mereka. Gubernur, bupati, wali kota, ada kepala desa, beri tahu mereka. Instrumen dan infrastruktur kita ada. Sehingga sekali lagi kalau ada api sekecil apapun segera padamkan, jangan sampai meluas dan sulit diselesaikan," tutur Presiden saat itu.******

Banjir di Kota Pekalongan, Ratusan Orang Dievakuasi setelah 2 Sungai Meluap.

Pekalongan. Jawa Tengah.------- Sebagian Kota Pekalongan, Jawa Tengah, terendam banjir setelah diguyur hujan lebat dan disertai petir sejak Rabu (18/2/2020) malam.
Ratusan warga sudah dievakuasi dari rumah mereka yang terendam banjir.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan Saminta saat dihubungi Tribunjateng.com mengatakan banjir disebabkan meluapnya Sungai Meduri dan Sungai Bremi.

"Data sementara yang masuk, ada 494 orang yang sudah dievakuasi akibat banjir.

Jumlah itu pun masih akan bertambah," kata Saminta, Kamis (20/2/2020) dini hari.
Menurutnya, ada lima titik pengungsian akibat banjir yang melanda Kota Pekalongan.
Di antaranya di Masjid RSUD Bendan, Masjid Al Karomah Kelurahan Tirto, TPQ Al Hikmah Kelurahan Tirto, GOR Kelurahan Podosugih, dan Musola Al Fatah di Kelurahan Tirto.
"Ketinggian air di rumah warga sekitar 40 centimeter hingga 70 centimeter."
"Selain rumah, seluruh wilayah jalan utama Kota Pekalongan tergenang air dengan ketinggian mulai dari 10 centimeter hingga 50 centimeter," ungkapnya.
Saminta mengungkapkan BPBD sudah melakukan langkah dalam bencana banjir kali ini.
Pertama, menyiapkan posko pengungsian dan selanjutnya mengevakuasi warga yang terdampak banjir.
"Distribusi logistik pengunsian akan segera dilakukan setelah ada assesmen dan data valid di setiap lokasi pengungsian.
Sampai dini hari ini masih ada 6 titik pengungsian yang belum masuk ke BPBD," ujarnya.
Sampai saat ini Kota Pekalongan masih diguyur hujan dengan intensitas ringan.****

Wali Kota Semarang: Banjir bukan lagi menjadi persoalan utama.

Semarang. Jawa Tengah.-----Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyebut masalah banjir di Ibu Kota Jawa Tengah ini bukan lagi menjadi persoalan utama yang dihadapi setelah empat tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Hevearita G Rahayu.

"Wilayah rawan banjir yang pada 2011 lalu mencapai 41,02 persen, saat ini telah berkurang menjadi 13,71 persen," kata wali kota saat menjadi inspektur upacara peringatan empat tahun kepemimpinannya di Semarang, baru-baru ini. Pada saat acara syukuran di Balai Kota Semarang.

Meski persoalan yang menjadi masalah klasik Kota Semarang itu sudah teratasi, kata dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah lain yang menantikan untuk dituntaskan dalam setahun terakhir masa jabatannya nanti.

Menurut dia, berbagai problem masyarakat dapat dipetakan melalui aplikasi Lapor Hendi yang menampung berbagai keluhan masyarakat.

Ia mengungkapkan banjir dan jalan rusak bukan lagi masuk dalam posisi lima besar permasalahan yang dikeluhkan masyarakat.

Ia menuturkan keluhan tertinggi masyarakat saat ini berkaitan dengan layanan PDAM, kemacetan, PKL liar, dan  parkir liar.

Secara bertahap, lanjut dia, keluhan masyarakat tersebut akan dituntaskan dalam sisa setahun masa jabatannya ini.

Persoalan PDAM, kata dia, saat ini sedang dibangun sistem penyediaan air minum (SPAM) Semarang Barat di kawasan Waduk Jatibarang.

Selain itu, menurut dia, disiapkan pula proyek pengadaan air baku di wilayah Pudakpayung untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan atas Semarang.

"Direksi PDAM tidak boleh hanya berpuas diri menarik biaya langganan dari masyarakat. Tetapi bagaimana caranya biaya yang susah ditarik itu diinvestasikan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan," katanya.

Demikian pula, lanjut dia, dengan problem kemacetan yang salah satunya diselesaikan melalui upaya rekayasa lalu lintas serta peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum.***

Kurang Alokasi Anggaran Penyediaan Infrastruktur, Pemkot Semarang Diminta Cari Dana Non Pemerintah.

Semarang. Jawa Tengah.------- Permasalahan umum penyediaan infrastruktur di Kota Semarang disebabkan kurangnya alokasi anggaran organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam penyediaan infrastruktur dan sulitnya akses bantuan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
Hal tersebut diungkapkan Peneliti, Artiningsih, saat memaparkan hasil penelitian Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Diponegoro (Undip) bersama Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang tentang Kajian Potensi Pembiayaan Infrastruktur Non Pemerintah di Kota Semarang,baru-baru ini.

Karena itu, keterlibatan pihak ketiga dalam membangun Kota Semarang sangat diperlukan. Artiningsih menyebutkan, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan Pemkot dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Kota Semarang, antara lain melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), filantropi atau sumbangan dari badan usaha, dan melalui corporate social responsibilities (CSR).

Namun, mereka tidak tahu pemerintah butuhnya apa.
Jadi, modelnya memanfaatkan proposal yang masuk dari masyarakat.
Pembangunan infrastruktur seperti taman, galeri industri, sudah masuk tapi dikeluhkan karena promosinya kurang," kata Artiningsih.
Menurutnya, masih banyak program-program Pemkot yang masih membutuhkan sokongan dari pihak swasta terutama proyek yang menghabiskan dana lebih dari Rp 100 miliar.
Hanya saja, Pemkot Semarang masih kurang dalam kesiapan program atau proyek penyediaan infrastruktur yang sekiranya dapat dibantu pihak swasta.
Ditambah, kurangnya tindakan promosi Pemkot terhadap infrastruktur atau kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh swasta.
"Kebutuhkan swasta bukan berapa uang yang digelontorkan.
Tapi ada apresiasi dari masyarakat luas.
Masyarakat mengerti bahwa swasta telah berkontribusi membangun kota karena itu jadi portofolio yang bagus bagi swasta, terutama yang harus melakukan go publik," ujarnya.
Selain menggandeng pihak swasta, lanjutnya, Pemkot juga bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pilot projek sebuah infrastruktur.
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pihaknya merekomendasikan Pemkot Semarang untuk membuka jejaring kerjasama dengan swasta, lembaga donor, perguruan tinggi, dan media massa untuk kemudahan akes dana non pemerintah.
Pengaktifan kembali forum CSR juga diperlukan.

"Inovasi penyelenggaraan reguler event seperti pameran, lomba, atau festival, juga diperlukan sebagai apresiasi dan promosi hasil pembangunan dari CSR.
Bagaimana mereka bisa kelihatan komtribusinya.
Mereka kan harapannya masyarakat bisa memilih produknya," tambahnya.
Sementara, Kepala Bappeda Kota Semarang, Bunyamin mengatakan, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi memang setiap OPD didorong agar membangun dengan dana non pemerintah.
Karena itu, pihaknya melakukan penelitian agar kedepan pembangunan Kota Semarang semakin banyak yang dibantu oleh pihak ketiga.
Pihaknya pun terus melakukan pendekatan kepada pihak ketiga dengan mengumpulkan mereka secara periodik.
"Pembangunan yang dibutuhkan pemkot di banyak sektor, tentang lingkungan, infrastruktur, ekonomi, dan lainnya," ujarnya.*****




Tuan Rumah Bersama Piala Dunia FIBA 2023, Presiden: Siapkan Timnas Bola Basket Tangguh dan Bermental.

Jakarta.----Presiden Jokowi saat memimpin Ratas mengenai Rapat Terbatas mengenai Penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023,

Indonesia, Filipina, dan Jepang terpilih sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia FIBA (Federation Internationale de Basketball) Tahun 2023. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta disiapkan Tim Nasional (Timnas) bola basket yang tangguh dan bermental dalam rangka persiapan 2023 akan datang.


”Ini merupakan kepercayaan dunia internasional kepada negara kita yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023, baru-baru ini  di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa hal yang menjadi perhatian bersama, menurut Presiden, meski waktunya masih 3 tahun penting dimulai persiapan baik aturan hukum, regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan piala dunia untuk bola basket di tahun 2023.

”Termasuk juga persiapan pengalokasian anggaran dan penyelesaian kewajiban hosting fee yang harus dipenuhi kepada FIBA,” tambah Presiden ke-7 Republik Indonesia.

Kepala Negara juga minta untuk segera disiapkan bentuk organizing committee (OC)-nya, yang menyiapkan rancangan kegiatan secara komprehensif mulai dari perencanaan, penganggaran, kegiatan pra-event, termasuk keamanan dan pengamanan, kesehatan, juga di dalamnya dalam rangka mempromosikan wajah baru Indonesia, mengenalkan pariwisata, dan lain-lain.

”Saya juga minta agar venue yang akan digunakan sebagai tempat bertanding disiapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIBA. Mulai dari, baik mulai dari tempat duduk, ruang ganti, lapangan pertandingan, dari lantai kayu dan area untuk hospitality, jaringan internet, dan layanan-layanan yang lainnya,” tutur Presiden di akhir pengantar.

Turut hadir dalam agenda ini Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menaker Ida Fauziah, Menkumham Yasonna Laoly, Menhub Budi Karya Sumadi, Menpora Zainuddin Amali, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Parekraf Wishnutama, Kepala BIN Budi Gunawan, Ketua Umum Perbasi Danny Kosasih, Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Wakapolri Komjen Gatot Edy, dan para Eselon 1 di Lembaga Kepresidenan.*****

Rudenim Semarang Deportasi Warga Iran Mantan Narapidana Narkotika dari Nusakambangan.

Semarang. Jawa Tengah.---- Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang bakal mendeportasi satu warga negara Iran bernama Mahdi Rajab Rosta (35).
Warga Iran tersebut rencana akan dipulangkan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis (20/2/2020).
Plh Kepala Rudenim Semarang, Bustomi Wibowo mengatakan, Mahdi Rajab Rosta merupakan mantan tahanan dari Lapas Kelas II A Nusakambangan yang terjerat kasus Narkotika.
Warga Iran tersebut telah menjalani masa hukuman selama 10 tahun.

"Mahdi Rajab Rosta keluar dari Lapas Nusakambangan tanggal 11 Januari 2020 lalu tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap. Kemudian masuk ke Rudenim Semarang pada 15 Januari untuk menunggu proses deportasi," katanya.
Bustomi menuturkan selama proses deportasi pihaknya aktif melakukan komunikasi dengan kedutaan besar Iran.
Terutama menyangkut emergency paspor dan tiket kepulangan yang bersangkutan.
"Sudah dipastikan yang bersangkutan dideportasi besok, terkait jadwal tiket kami informasikan secepatnya," jelasnya.
Menurut Bustomi setelah mendeportasi pihaknya segera melakukan pengusulan penangkalan terhadap Mandi Rajab karena pernah melakukan kejahatan berat berupa Narkotika.
"Penangkalan tersebut agar Mandi Rajab tidak bisa datang lagi ke Indonesia," jelasnya.
Sementara Mahdi Rajab Rosta enggan memberikan keterangan perihal pendeportasian dirinya.
"Langsung ke pengacara saya saja," ungkap warga Iran yang fasih berbahasa Indonesia ini.******

Presiden Jokowi Teken Keppres Nomor 5/2020 tentang Program Penyusunan Perpres Tahun 2020.

Jakarta.----Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020.

Atas dasar pertimbangan itu, pada 13 Februari 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020.

Tautan: Melalui Keppres ini, Presiden menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam tautan di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020.

Dalam Keppres ini, Presiden juga memutuskan bahwa Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud ditetapkan untuk jangka waktu I (satu) tahun.

‘’Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,’’ bunyi Diktum KETIGA dalam Keppres tersebut.

Presiden juga memutuskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

‘’Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,’’ bunyi Diktum KELIMA Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020. ( RZ/135 )*****