Jokowi, Biden & 10 Pimpinan Negara Dunia Merapat ! Bahas Apa?

 INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-------

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi satu dari 10 kepala negara atau kepala pemerintahan dunia yang mengikuti Major of Economies on Energy and Climate 2021 secara virtual.

Dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (17/9), Jokowi mengikuti forum yang berisi negara-negara utama dalam pembahasan tentang energi dan perubahan iklim tersebut.

"Presiden Amerika, Joe Biden, telah mengundang sejumlah negara utama untuk hadir pada pertemuan ini," kata Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar usai mendampingi Jokowi, baru- baru ini.

"Pada kesempatan malam ini Bapak Presiden adalah salah satu dari hanya 10 kepala pemerintahan lainnya yang hadir dan berbicara dalam pertemuan melalui virtual setting," jelasnya.

Berdasarkan catatan, selain 10 kepala pemerintahan hadir pula Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pertemuan Major Economies Forum bertujuan untuk menggalang kerja sama negara-negara utama untuk langkah-langkah konkret yang ambisius untuk mewujudkan ambisi ataupun target dari pertemuan Conference of Parties (COP26) di Glasgow November mendatang.

Menurut Wamenlu, tujuan secara spesifik adalah memastikan bahwa perubahan suhu dunia tidak melebihi satu setengah derajat celsius.

Dalam konteks tersebut, yang menjadi satu fokus utama adalah penyampaian apa yang disebut dengan Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu komitmen masing-masing negara yang disampaikan dalam kerangka rencana program dan tujuan untuk mengatasi perubahan iklim.

Selain itu, Presiden AS Joe Biden juga mengundang para peserta yang hadir pada pertemuan ini untuk mendukung apa yang disebut dengan global methane pledge, yaitu kesepakatan atau suatu janji bersama untuk juga mengatasi emisi yang disebabkan oleh gas metan.

"Terkait dengan global methane pledge yang merupakan usulan dan permintaan dukungan dari Presiden Biden, Bapak Presiden menyampaikan secara umum mendukung langkah tadi dengan menyarankan agar seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka melalui mekanisme yang transparan dan bersifat partisipatif," jelasnya.(RZ/WK)****