Jokowi Anggarkan Rp 217 T untuk SDM di Tahun 2022, Buat Apa Saja ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran kabinetnya telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Salah satu prioritas nasional yang akan dilakukan pemerintah Jokowi adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Dalam Lampiran III Salinan Perpres Nomor 85 Tahun 2021, dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada 2022 akan digelontorkan dana sebesar Rp 217,4 triliun.

Alokasi dana tersebut akan diperuntukkan untuk percepatan penurunan kematian ibu dan stunting dengan alokasi sebesar Rp 34,2 triliun. Pembangunan Science Techno Park sebesar Rp 1,6 triliun.

Adapun untuk pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Industri 4.0 akan digelontorkan dana sebesar Rp 1,8 triliun. Reformasi sistem perlindungan sosial sebesar Rp 157,7 triliun. Serta reformasi sistem kesehatan nasional sebesar Rp 22,1 triliun.

Seperti dikutip dalam Lampiran I Salinan Perpres 85/2021, dijelaskan bahwa pandemi Covid-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022. Karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif maupun kuratif termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan.

"Pandemi covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan," tulis lampiran I tersebut,Jumat (24/9/2021).

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh agenda pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi prioritas nasional pada RKP tahun 2022.

Ketujuh prioritas nasional pada RKP 2022 di antaranya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Juga membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam (politik, hukum, pertahanan, keamanan) dan transformasi pelayanan publik.(RZ/WK)***