Seberapa Siap RI Hadapi Tantrum.

INDENPERS MEDIA JAKARTA-----Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara mengenai ketahanan ekonomi Indonesia dalam merespon pemulihan ekonomi di Amerika Serikat (AS). Seberapa Siap RI Menghadapi Taper Tantrum?

Sri Mulyani menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil oleh otoritas di Amerika Serikat (AS) bisa turut berdampak kepada Indonesia.

Seperti diketahui, Yield US Treasury mengalami kenaikan sampai dengan 85% menjadi 1,7% sejak akhir Januari. Hal ini mendorong kenaikan yield obligasi di banyak negara termasuk Indonesia sebesar 11%. Hal ini membuat dana asing terus mengalir ke luar negeri.

"Situasi di mana pasar keuangan mendapatkan respon dari pasar dengan tidak baik terutama terkait meningkatnya inflasi dan bagaimana US Treasury membuat capital outflow dari market, ini perlu diperhatikan karena ini benar-benar memberi dampak," jelas Sri Mulyani baru- baru ini.

Apa yang terjadi pada hari ini, membuat Sri Mulyani mengingat akan terjadinya taper tantrum pada 2013 silam. Kendati demikian, menurut Sri Mulyani kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi pada 2013.

Misalnya saja kata dia neraca perdagangan sudah mulai surplus US$ 1,96 miliar pada Februari 2021, debt to GDP ratio Indonesia masih pada level rendah yakni 38% dan masih harus tetap diawasi.

"Ada dua sisi pisau yang melihat ekspor dan impor terutama impor capital good adalah faktor yang akan memberi dampak pada kecepatan perbaikan ekonomi Indonesia. Neraca perdagangan sudah mulai surplus, tapi kita sedang berupaya menarik investasi," ungkapnya.

"Kemudian ada beberapa fundamental lain yang juga harus diperhatikan, yakni termasuk di dalamnya reformasi struktural, kesehatan, jaring pengaman sosial, pembangunan infrastruktur serta iklim investasi yang perlu dilihat sebagai bentuk optimisme," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk berupaya menekan penularan. Caranya dengan beradaptasi dengan kehidupan normal baru.

Kebijakan pembatasan sosial atau pembatasan wilayah atau lockdown yang diterapkan di banyak negara membuat ekonomi di seluruh dunia menjadi terkontraksi, tidak terkecuali Indonesia.

Dalam membantu masyarakat dan dunia usaha, pemerintah pun kata Sri Mulyani telah menggelontorkan dana hingga hampir Rp 700 triliun dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Serta berkerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan burden sharing.

"Dalam memulihkan ekonomi tidak bisa dilakukan dengan satu kebijakan, kita (pemerintah) bekerja sama dengan BI untuk melakukan pembiayaan di tengah situasi yang extra ordinary," tuturnya.( RZ/WK) '**"