APPSINDO Kecewa Pemerintah Impor Beras

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA -------Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk melakukan impor beras.

Pasalnya Indonesia adalah negara agraris yang didominasi dengan petani yang menghasilkan beras. Selain itu, alasan APPSINDO kecewa adanya penegasan dari Bulog bahwa persediaan beras masih cukup untuk keperluan rakyat Indonesia.

"Sebagai organisasi yang fokus pada pasar induk tentu kami kecewa. Kami yang tau pasar, selain pasar akan rusak dengan impor, kami juga kasian sama rakyat," ungkap Ketua Penasehat Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Tjandra Setiadji di Jakarta.

Andy sapaan akrabnya itu memaparkan pemberitaan Kepala Bulog yang dengan tegas mengatakan bahwa masih banyak stok impor beras yang belum kepakai.

"Tidak masuk di akal kalau Kepala Bulog bilang masih banyak stok bahkan hasil impor sebelumnya masih belum kepakai tapi masih mau impor lagi," sambung Andy yang juga Praktisi Hukum itu.

Lalu ia meminta Presiden Jokowi untuk menindak anah buahnya yang memaksakan impor tersebut. Karena menurutnya, kebijakan itu akan merusak citra Jokowi.

"Asal usul ide impor dari kementerian apa, saya yakin Pak Jokowi akan menindak dan harapan kami harus ditindak," ujar Andy, Dewan Penasehat IMO-Indonesia itu.

Maka dari itu, lanjutnya, impor tersebut harus dihenyikan dan digagalkan. "Harus dihentikan," ungkap tokoh kelahiran Bagan Siapi-api itu.

Sementara itu, Ketua Umum APPSINDO, Hasan Basri, menyikapi impor beras disaat beras masih memenuhi gudang Bulok tentu sangat merusak citra Presiden di dalam kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi covid-19 dan apalagi impor tersebut menimbulkan polemik antar pejabat terkait yang berwenang.

"Oleh sebab itu Aliansi Pedagang pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) menghimbau kepada pemerintah agar menjalankan kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik lebih menggedepankan kepentingan nasional dari pada kepentingan pengusaha tertentu yang mungkin juga mafia beras," sambung Hasan.

Lebih lanjut Hasan menjelaskan, APPSINDO berharap dalam rangka menghindari kegaduhan masalah impor beras sebaiknya pemerintah terlebih dahulu membicarakan antar instansi terkait.

"Hingga adanya keputusan satu suara dalam menggambil kebijakan impor. Jelas impor beras yang telah menjadi polemik di masyarakat membuktikan kebijakan pro petani jauh api dari panggang, artinya pemerintah tidak peduli kepada rakyat khususnya petani," ia menuturkan.

APPSINDO sebagai organisasi pedagang pasar di seluruh indonesia, sambungnya, memohon kepada instansi yang memaksakan impor beras dapat segera menghentikan kebijakanya demi kepentingan rakyat "ALUS POPULI SUPREMA LEX" Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

"Jika instansi tersebut masih memaksakan impor beras patut dipertanyakan nasionalis pejabat tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bagian dari kejahatan terhadap negara ibarat pagar makan tanaman," pungkasnya.( RZ/WK)***