Presiden Jokowi memanggil lima Gubernur untuk efektifkan kebijakan PPKM.

FOTO ; Presiden Joko Widodo menilai kebijakan PPKM tahap pertama tidak cukup efektif menurunkan kasus positif corona. Agar kebijakan ini bisa berhasil di lapangan, ia pun memanggil lima gubernur.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-------Presiden Joko Widodo memanggil lima gubernur yang menerapkan kebijakan PPKM di wilayahnya masing-masing. Ia ingin nantinya kebijakan PPKM tahap dua tersebut bisa benar-benar diterapkan di lapangan untuk menekan laju perebakan virus corona.

“Kemarin saya bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali dalam rangka kita mengefektifkan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi saya sampaikan pentingnya dua hal yang di lapangan ini kita kemarin di lapangan kurang,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/2).

Pertama, ujarnya adalah PPKM harus diberlakukan sampai di level mikro seperti di kampung, desa, RT dan RW. Menurutnya, di situlah kunci untuk menekan tingkat penularan corona di masyarakat. Kedua, Jokowi pun menginstruksikan kepada para gubernur untuk memaksimalkan pelaksanaan 3T (testing,tracing, and treatment).

“Yang tidak kalah pentingnya dari sisi pemerintah yaitu testing, tracing dan treatment artinya kalau tes COVID sudah dilakukan dan ketahuan segera dilacak paling tidak 30 orang yang kontak dengan orang ini harus dilacak dan kalau sudah ketemu segera dilakukan isolasi itu yang saya tekankan,” tuturnya.

Satgas: PPKM Tidak Berhasil Karena Masyarakat Tidak Taat Prokes

Terkait program vaksinasi massal COVID-19 pada tenaga kesehatan, Jokowi mengatakan masih sampai saat ini berjalan dengan baik. Pada Kamis (4/2), katanya vaksinasi dilakukan di gelora Senayan untuk mempercepat proses vaksinasi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan makna perayaan tahun baru imlek pada tahun ini bagi umat Konghucu dan Tionghoa tidak akan berkurang walaupun dilakukan secara virtual. Imbauan ini sejatinya harus dilakukan, karena perebakan wabah virus corona masih terjadi hingga saat ini.

“Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian tanpa mengurangi makna-makna tersebut saya menghimbau agar teman-teman dari umat Konghucu dan Tionghoa bisa melaksanakan Tahun Baru Imlek ini, juga dengan cara yang baru, cara di mana kita melakukannya bersama dengan keluarga kita, kita melakukannya bersama di rumah kita, dan kita melakukannya bersama dengan cara-cara masa kini, dengan cara-cara digital,” ujarnya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/2).

Menurutnya, tradisi memberi angpao pun bisa dilakukan secara digital dengan melakukan transfer uang kepada orang yang dituju. Apabila tetap ingin mengirimkan amplop merah, ujar Budi bisa dilakukan dengan menggunakan jasa transportasi online.

“Barongsai pun bisa juga ditampilkan di YouTube, malah kita juga bisa mengadakan lomba barongsai mana yang paling bagus sekalian di YouTube. Jadi Bapak Ibu cara-cara baru merayakan Imlek tanpa kehilangan makna dari Imlek sebagai tahun baru harapan baru dan keberuntungan baru itu saya rasa tetap kita bisa lakukan dengan mempertahankan budaya Indonesia khususnya masyarakat Konghucu dan Tionghoa, namun juga tetap kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada,” jelasnya.

Kebijakan PPKM Belum Mampu Tekan Laju Penularan COVID-19

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito. (Foto: VOA).

Dalam kesempatan yang lain, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito memaparkan hasil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap pertama yang berlangsung dua minggu lalu. ( RZ/WK )***