Polda Jateng Kerahkan Tim Penjinak Bom Untuk Pengamanan Natal & Tahun Baru.

Semarang. Selama libur Natal dan Tahun Baru 2018, Polda Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai kegiatan. Satu diantaranya adalah dengan mengerahkan Tim Satbrimob Datasemen Gegana.
Polda Jateng sendiri menyiapkan enam tim penjinak bom dari Satbrimob Polda Jateng , yang akan tersebar keseluruh wilayah Jateng. Enam tim tersebut berpencar ke enam ekswil untuk membeckup kota- kota yang rawan berpontensi mengalami aksi teror lewat bom.
Tim tersebut merupakan tim ahli penjinak bahan peledak atau bom dari Satbrimob Polda Jateng.
Komandan Penjinak Bom Gegana Satbrimob Polda Jateng Kompol Masqudori mengatakan dua tim di antaranya akan berpatroli di wilayah Semarang dan sekitarnya. Patroli Tim Gegana Polda Jateng akan berlangsung sampai operasi Lilin Candi 2017 berakhir pada tanggal 2 Januari 2018 mendatang.
Ia menjelaskan, setiap tim telah dibekali peralatan lengkap nan canggih dengan 10 personil. Susunan formasinya terdiri dari dari operator 1 dan operator 2.
Dijelaskan bahwa operator 1 adalah para personil yang khusus dan ahli menjinakkan bom. Lalu operator 2 adalah personil pembantu yang melakukan deteksi bahan peledak.

Menjelang Meletusnya Gunung Agung, Muncul Fenomena Alam Yang Langka.

Kabar duka sepertinya bakal datang dari Pulau Dewata. Ini pernyataan Kasubdit Mitigasi Gunung Api wilayah timur PVMBG Devi Kemal baru- baru ini, terkesan sebagai sinyal. Kendati harapannya tidak demikian.
Sedikit gambaran 54 tahun silam, ketika Bali mendadak gelap. Sebelum Gunung Agung meletus hebat pada tanggal 17 Maret 1963 dan menelan korban lebih dari 1.500 orang, berbagai pertanda sudah muncul sejak awal , sebelum kemudian terdengar dentuman keras pada tanggal 18 Februari 1963, diikuti kepulan asap yang membumbung dari puncak Gunung Agung.
Menjelang meletusnya Gunung Agung itu , muncul fenomena alam yang langka, antara lain bermacam penghuni di sawah seperti lindung ( belut sawah), kakul ( keong sawah ), dan berbagai binatang sawah lainnya, semua muncul ke permukaan sawah. Ini penuturan warga tinggal di kawasan lereng gunung.
" Malam seolah terjadi dua kali, jam dua sudah gelap tak kelihatan apa-apa. Gelap gulita, anak- anak dipulangkan ", yang dijelaskan oleh Ida Peranda Kania Ida, yang saat letusan terjadi menjadi kepala sekolah SD Sangeh, Badung Utara yang terletak sekitar 50 kilometer dari kawasan bencana, seperti dikutip oleh BBC.
Gunung Agung adalah gunung tertinggi di pulau Bali dengan ketinggian 3.031 mdpl. Gunung ini terletak di kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Pura Besakih, yang merupakan salah satu Pura terpenting di Bali, terletak di lereng gunung.
Gunung Agung juga diyakini sebagai replika Gunung Meru/ Semeru yang dibelah oleh Dewa Pasupati. Karena memiliki nilai spiritual yang tinggi. Gunung Agung dipercaya menjadi tulang punggung Pulau Bali dan rumah utama Pura Besakih.
Masyarakat Hindu Bali percaya bahwa Gunung Agung adalah tempat bersemayamnya dewa- dewa, dan juga masyarakat mempercayai bahwa digunung ini terdapat istana dewata. Oleh karena itu, masyarakat bali menjadikan tempat ini sebagai tempat kramat yang disucikan.
Maksiat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti  perbuatan yang melanggar perintah Allah, perbuatan dosa ( tercela, buruk, dan sebagainya ). Rakyat sendiri ( bahasa inggris, people) adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Jika Gunung Agung meletus lagi, tentu saja pertanda menurut kepercayaan orang Bali itu tidak dimaknai secara harafiah. Namun, layak sebagai acuan untuk instropeksi bersama  agar hidup ini lebih bermanfaat antarsesama. Letusan gunung berapi pun banyak kebaikan untuk alam, tanah yang subur dan pemulihan kadar lingkungan hidup akan terjadi seiring dengan proses alam.
Orang Bali, mengutip sebuah sumber, mempunyai kepercayaan bahwa meletusnya sebuah gunung pertanda bahwa rakyat telah melakukan maksiat. Mungkin itu pula Soekarno, dalam otibiografinya karya Cindy Adams, yang menyebut bahwa meletusnya Gunung Kelud sebenarnya tidak menyambut kelahirannya. Bung Karno yang lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901, memang kebetulan bertepatan meletusnya Gunung Kelud. (****).

Seorang Polisi Tertabrak Kereta Api.

Kanit ( Kepala Unit ) Dikyasa Satlantas Polres Sukoharjo, Iptu Pol Sumanto, menjadi korban kecelakaan Lalu Lintas antara Kereta api dengan mobil di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Mayang Kecamatan Getah, Kabupaten Sukoharjo, pada hari Senin ( 23/10). Dan korbannya langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Kasus tersebut udah ditangani oleh pihak berwajib setempat.

Kontraversi Desus Tipikor.

Di tengah kecaman dan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap pelemahan Komisi Pennmberantasan Korupsi ( KPK). Kini muncul rencana pembetukan Detasemen Khusus ( Densus ) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) Polri. Pro dan kontra pun muncul di berbagai media dan sosial media pada akhir- akhir ini
Reaksi pun muncul, diantaranya dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia ( MaPPI FHUI). Peneliti MaPPI FHUI Adery Ardhan takut jika fungsi penyidikan dan penuntutan berada dalam satu atap di Densus Tipkor, maka posisi Kejaksaan sebagai penuntut umum berada dibawah pihak penyidik Polri.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif pun menyatakan mendukung rencana pembetukan Detasemen khusus tindak pidana korupsi Polri. Menurutnya, makin banyak yang menangani korupsi di Indonesia yakin bisa tertangani dengan baik. Menurutnya, KPK bisa menangani perkara yang melibatkan penyelenggara negara dan jumlah dugaan korupsi di atas satu miliar rupiah.
Kritikan juga muncul dari Ketua Pusat Studi Anti Korupsi ( PSAK ). Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar. Dia khwatir Densus Tipikor ini akan menjadi ajang baru perseteruan dengan KPK, Zainal ingin melihat kejelasan tentang bentuk, mekanisme, tata cara kerja serta koordinasinya dengan lembaga penegak lainnya yaitu KPK dan Kejaksaan. Bagaimana model pengerjaan perkaranya, apa kewenangannya.
Selain itu, juga menyoroti anggaran pembetukan Densus Tipikor sebesar Rp 2,6 triliun. Jika Kapolri komitmen dalam memberantas korupsi, seharusnya pengajuan anggaran digunakan untuk memperkuat Dittipikor yang sudah ada. Mengapa anggaran sebesar itu tidak diberikan kepada Dittipikor, namun malah membentuk organisasi baru yakni Densus Tipikor ?
Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, pada hari Kamis lalu ( 12/10), Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan tujuan pembetukan Densus Tipikor ini bukan untuk menandingi KPK, melainkan membantunya. Harapannya KPK bisa fokus ke masalah yang besar, sedangkan Densus bisa fokus kepada wilayah- wilayah, sampai ke desa. Lalu benarkah Densus Tipikor ini bisa membantu pemberantasan korupsi di Negeri ini ?.
Salah satu nara sumber yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa, pihak penuntut umum yang seharusnya secara obyektif dapat mengawasi pelaksanaan penyidikan polri menjadi bermasalah ketika atasan atau pimpinan dari Densus Tipikor adalah anggauta Polri dan secara fungsional merupakan penyidik. Densus Tipikor tidak bisa mengadopsi sistem yang dimiliki oleh KPK sebab kewenangan KPK diatur secara khusus dalam Undang- Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK. Maka bila Densus dibentuk dan fungsi penyidikan dan penuntutan satu atap maka Densus harus dibentuk melalui UU, bukan Perpres. (****).

Citra Polisi Dipertaruhkan Berbagai Kasus.

Kepolisian tampaknya sedang mengalami ujian. Meski baru saja meraih peringkat empat besar lembaga Negara yang dipercaya publik, Polri harus menghadapi sejumlah persoalan yang ramai diperbincangkan.
Awal pekan lalu, Polri dihantam kasus kekerasan yang dilakukan anggautanya terhadap wartawan saat meliput aksi demonstrasi menolak Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) Baturaden, di Banyumas.
Kasus itu membuat Polri harus meminta maaf kepada wartawan, sekaligus memproses anggautanya yang memaksa wartawan menghapus foto peristiwa itu dengan melakukan penganiayaan.
Kisruh impor senjata untuk Brimob misalnya, yang sempat menimbulkan ketegangan dengan TNI, akibat prosedurnya yang diduga bermasalah.
Terkait dengan hal itu, Polri pun harus merelakan senjatanya diambilalih TNI, menyusul standarnya yang dinilai lebih tepat untuk militer, serta kemampuannya yang berada di atas rata-rata senjata polisi.
Kini, polisi kembali harus pernyataan terkait dengan tewasnya tiga anggauta Brimob di Blora Jawa Tengah yang diduga saling membunuh rekan sesama korp saat melaksanakan pengamanan di lokasi pengeboran minyak Sarana Gas Trembul, Dukuh Canggah, Desa Karang Tengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.
Belum dapat dipastikan motif sesungguhnya di balik tewasnya tiga anggauta Subdet IV Sat Brimob Pati Jawa Tengah. Tetapi, Kapolda Jateng memastikan prosedur tugas yang tengah dijalankan sudah benar, yang dibuktikan adanya surat permohonan pengamanan dan surat perintah pengamanan.
Penembakan terjadi pada pukul 18.00 yang dilakukan anggauta Brimob terhadap rekannya sendiri yang dikatakan oleh Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono dalam jumpa pers di Akpol belum lama ini.
Belum usai masalah itu, Polri dipaksa menelan pil pahit terkait dengan tragedi anggautanya yang bunuh diri di dalam mobil.
Anggauta unit Reskrim Polsek Sungai Lilin, Polres Musi Banyuasin, Bripda Azan Fikri mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri, diduga akibat batal menikah, meski sudah bertunangan.
Yah, sejumlah kasus tersebut, terutama yang terkait dengan tragedi berdarah, kini membuat Polri menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, institusi besar itu tengah memperbaiki citra sebagai pelindung dan pengayom warga sipil.
Jika bermacam masalah terus bermunculan, sejauh mana citra polisi itu bisa diperbaiki? Tentu masih banyak yang harus dikerjakan Polri ke depan. (****).

Waspadalah Dengan Pil PCC Mengakibatkan Fatal .

Malam Suro Di Karaton Surakarta Hadiningrat.

Kapankah Semarang membangun LRT Untuk mengatasi Kemacetan.

Semarang. Sepuluh tahun lalu tidak terbayangkan lalu lintas Kota Semarang akan macet separah ini. Tidak hanya dikawasan- kawasan pintu masuk pusat kota seperti kawasan Jatingaleh, kawasan Kalibanteng, .maupun Majapahit. Kini bahkan di pusat kota seperti jalan Pandanaran dan Simpanglimapun macet luar biasa. Di jalan Pemuda kendaraan antre mengular menjelang lampu pengatur lalu lintas di bundaran dekat Depok. Berbagai upaya mengatasi kemacetan terus dilakukan.
Dikawasan Jatingaleh baru saja dirampungkan pembangunan under- pas untuk mengurai perpotongan dari Jalan Karangrejo Raya, keluar jalan tol, dari Gombel dan dari Kaliwiru. Under- pas menghilangkan potensi macet karena kendaraan yang keluar dari Jalan Karangrejo Raya dan keluar tol. Sementara overpass mengalirkan arus lalu lintas dari Gombel dan dari Kaliwiru. Peniadaan perpotongan yang pada saat jam sibuk macet sangat parah cukup berhasil melancarkan arus kendaraan.
Kemacetan di Bundaran Kalibanteng diatasi dengan membangun fly over, sehingga bisa mengalir arus dari Jalan Arteri Yos Sudarso dan Jalan Siliwangi. Fly over ini mengurai perpotongan kendaraan, terutama truk- truk besar, di Bundaran Kalibanteng.
Bundaran ini sebelumnya menampung perpotongan dari lima jalan, sehingga waktu berhenti di tiap lampu merah cukup lama. Belum lagi jika nanti ada kendaraan menerobos lampu merah, sehingga bundaran  menjadi macet berat.
Namun seiring terus bertambahnya kendaraan bermotor, potensi kemacetan di Semarang juga semakin besar.
Kapasitas jalan relatif tetap, namun volume kendaraan terus meningkat.
Rekayasa lalu lintas juga sudah dilakukan dengan membuat sejumlah jalan menjadi satu arah. Kebijakan ini membuat arus lalu lintas di jalan- jalan tersebut mengalir cukup lancar, meskipun terkadang termacetkan oleh pertemuan dengan lampu merah yang lama. Pertanyaannya, sampai kapan bisa lancar terus?
Tentu ini berkaitan dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun lintasannya. Seperti dikemukakan pengamat transportasi Unika Djoko Setijowarno, untuk membangun 1 km infrastruktur lintasan butuh Rp 350 miliar. Jadi kalau 10 km saja sudah menghabiskan dana sebesar Rp 3,5 triliun. Pemkot Semarang perlu mulai mencari bantuan ke pemerintah pusat sedini mungkin, meskipun harus mengantre dulu setelah Bandung dan Surabaya yang juga sedang membangun LRT.
Dengan munculnya wacana tentang pengembangan Metro Kapsul Semarang bisa menjadi angan- angan setiap orang. Light Rail Transit ( LRT ) ini bisa menjadi moda transportasi massal yang bisa mengatasi kemacetan. Selain tidak memakai jalan, juga ramah lingkungan karena menggunakan tenaga listrik. Kita melihat problem kemacetan di kota- kota besar selalu menuju ke arah menjadi lebih parah. Jadi sebelum kemacetan seperti Jakarta terjadi juga di Semarang. Pemkot Semarang perlu mematangkan rencana tersebut. (****).

Ada Apa Dengan Kelangkaan Gas Melon 3 Kg ?!

Elpiji bersubsidi ukuran 3 Kg sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya kelas bawah, selain sejumlah jenis bahan makanan. Tetapi, masyarakat di Semarang dan sekitarnya kini justru dipusingkan saat mencarinya.
Masyarakat kelas bawah memang mengandalkan elpiji melon untuk meamasak, mengingat selisih harganya yang cukup tinggi dengan elpiji ukuran 12 Kg dan Bright Gas ukuran 5,5 Kg.
Dalam beberapa waktu terakhir, keberadaan komoditas itu terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Bagaimana tidak, tanpa itu mereka tidak bisa memasak, setelah jauh meninggalkan minyak tanah dan kayu bakar.
Sejumlah pihak terkait sudah mencoba mencari penyebabnya. Bahkan, kemungkinan adanya penimbunan pun sudah ditelusuri. Tetapi, penyebab pasti kelangkaan belum bisa dipastikan.
Untuk mengantisipasi penimbunan, Polsek Semarang Timur juga melakukan giat pengawasan ke sejumlah agen di wilayahnya.
Wakil Ketua II Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas ( Hiswana Gas ) Jawa Tengah, Triyanto Cahyo Legowo enggan menebak- nebak ada oknum tertentu yang ' bermain ' dalam kasus sulitnya mendapatkan elpiji 3 Kg di kota Semarang.
Kapolsek Semarang Timur, Iptu Pol Agil Widyasampurna berujar, sidak itu untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan.
Meski demikian, distribusi komoditas bersubsidi itu justru menjadi sorotan. Ngargono, Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen ( LP2K ) Semarang, menyebut kelangkaan terjadi karena distribusi elpiji bersubsidi itu salah sasaran.
Pemerintah sudah mewacanakan distribusi tertutup komoditas itu, sekaligus sebagai langkah mencegah kebocoran subsidi, yaitu melalui mekanisme kartu. Tetapi, apakah diyakini cara itu tak menimbulkan masalah lain?
Selama ini, mekanisme distribusi elpiji 3 Kg dilakukan secara terbuka, sehingga siapapun bisa membeli. Permintaan yang terus tinggi, termasuk masyarakat kelas menengah, membuat Pertamina kewalahan.
Jangan- jangan, yang terjadi saat ini hanya akal- akalan pihak- pihak tertentu, dengan tujuan dan alasan tertentu pula. Ahh sudahlah tak ingin berandai- andai.
Tampaknya hal itu menjadi pekerjaan rumah ( PR ) serius bagi pemerintah, mengingat hingga kini penentuan status sosial masyarakat oleh pemerintah pun cenderung belum tuntas.
PT Pertamina Marketing Operation Region ( MOR ) IV Jateng - DIY pun telah melakukan operasi pasar di sejumlah wilayah terkait dengan hal itu. Seperti kemarin di tiga titik, yaitu di beberapa daerah Salatiga dengan total tabung 1.680 tabung. (****).

Krisis Rohingya Telah Menjadi Perhatian Dunia.

Bukan lagi di Monas Jakarta, kali ini di Candi Borobudur Jawa TengahTengah. Begitulah aksi dilakukan oleh sejumlah ormas Islam dengan mengatasnamakan diri sebagai alumi 212. Desember tahun lalu, aksi 212 digelar terkait kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.
Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine ( juga dikenal sebagai Arakan, atau Rohang dalam bahasa Rohingya) di Burma. Rohingya telah menuai perhatian internasional setelah kerusuhan negara bagian Rakhine pada tahun 2012.
Lalu pada tahun 2015 ketika berlangsung perhatian internasional atas Krisis Pengungsi Rohingya dimana orang- orang Rohingya menempuh perjalanan laut dalam upaya melarikan diri ke beberapa negara Asia Tenggara.
Koordinator aksi Anang Imanudin mengatakan mereka salat Jumat(8/9) bersama di Masjid An Nur, dua kilometer dari kompleks candi, untuk selanjutnya doa bersama, tausiyah dan penggalangan dana. Terkait aksi ini Kapolda Jateng menetapkan siaga 1 dari Kamis ( 7/9) hingga Sabtu ( 9/9). Tuntutan aksi, ingin pemerintah Indonesia bersikap tegas, usir dubes Myanmar dari Indonesia, memutus hubungan bilateral dengan Myanmar, dan menggugat PBB dan organisasi HAM internasional. Lokasi dekat candi dipilih agar menarik perhatian dunia.
Rohingya jauh hari memang telah menjadi perhatian dunia. Laporan PBB terkini menyebutkan, lebih dari 140 ribu warga Rohingya telah meninggalkan rumah mereka sejak tanggal 25 Agustus lalu. Mereka berusaha melarikan diri dari kekerasan, menyusul serangan balik militer terhadap kelompok milisi Rohingya yang menyerang pos polisi.
Dunia kini telah sibuk memikirkan krisis Rohingya. Pemerintah Indonesia pun telah mengusulkan formula 4+1. Usulan ini disampaikan oleh Menlu RI Retno LP Marsudi saat bertemu dengan Suu Kyi pada hari Senin ( 4/9/2017). Formasi itu, yakni empat elemen pertama terdiri dari upaya mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan segera membuka akses untuk bantuan kemanusian.
Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dalam pernyataan resminya sejak krisis pengungsi Rohingya merebak. " Kami sangat paham, lebih dari sebagian besar orang, apa maknanya kekurangan perlindungan hak asasi dan demokrasi. Karena itu kami memastikan bahwa semua orang di negara kami mendapat perlindungan hak mereka, dan juga hak serta perlindungan politik, sosial, dan kemanusiaan."
Agar tidak melebar atau menyempit, krisis Rohingya sudah sepantasnya diserahkan kepada semua pihak yang lebih paham. Krisis Rohingya tidak ' sederhana', bukan sebatas dipahami sebagai pertentangan antar agama. Dan, pihak- pihak itu kini sudah berusaha untuk menyelesaikannya, termasuk Pemerintah Indonesia.(****).

Merawat Kemerdekaan dan Kebangsaan Yang Diperjuangkan Oleh Para Pahlawan.

Hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan, telah diperingati secara meriah sejak awal bulan Agustus. Dibandingkan dengan suasana pada tahun- tahun sebelumnya, perayaan, peringatan, dan aneka kegiatan untuk selebrasi Hari Ulang Tahun ke 72 Republik Indonesia pada tahun ini terasa lebih bersemangat dan bergairah. Imbauan pemerintah agar perayaan kali ini lebih menggugah telah menyemangati warga di berbagai sudut pemukiman. Hal itu tentu saja sangat positif dan menggembirakan.
Menularkan semangat dan kecintaan memiliki Indonesia tidak cukup hanya melalui teks- teks pelajaran, yang diukur dengan nilai- nilai hasil tes disekolah. Semangat Kebangsaan dan kecintaan memiliki Indonesia hanya akan meresap dalam jantung dan darah generasi penerus melalui pengalaman nyata mengalami, menghayati, dan merasakan dengan denyut nadi sendiri kecintaan itu. Itulah salah satu aspek penting sebuah selebrasi, yang sering kali dilupakan karena terlalu terpusat pada aspek keramaian belaka.
Sudah sangat lama semangat merayakan seperti ini tidak terasa atau tidak tergugah dengan sungguh- sungguh. Ini bukan sekadar pesta atau kemeriahan hura- hura tanpa makna. Perayaan Hari Kemerdekaan sekaligus membawa semangat kita merawat kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa, pun semangat kebangsaan yang digelorakan para tokoh dan pemikir besar bangsa ini. Terlebih penting dan itu, semangat perayaan yang meresap itu akan tertanam dalam pengalaman jiwa anak- anak kita.
Generasi yang saat ini sedang dalam persiapan menerima tanggung jawab kehidupan di masa mendatang, sering disebut generasi milenial, serta generasi penerus seperti generasi Z, sering kali dirisaukan sebagai generasi yang tidak peduli  dengan soal- soal kebangsaan. Lonjakan informasi yang menerobos setiap detik dari setiap inci ruang tanpa batas telah menciptakan generasi  yang seolah- olah berbeda. Rata- rata, generasi tua memandang generasi penerus itu tidak tahan banting, mau serba cepat dan tidak fokus.
Hanya saja, pemerintah dan masyarakat yang masih terbelenggu pada konservatisme sering gagal menangkap potensi luar biasa anak- anak muda.
Indonesia memiliki jenius- jenius muda yang luar biasa dan telah menghasilkan banyak karya yang membuat kagum bangsa- bangsa lain. Banyak pula diantara para jenius itu lebih memilih berkarya di luar negeri karena keterjaminan kretivitas dan kejeniusan mereka. Merawat Indonesia untuk masa depan harus dimulai dengan merawat semangat kebangsaan pada generasi penerus.
Anggapan itu mungkin tidak 100 persen benar. Namun, tetap penting untuk dicermati apabila sebagian, dan mudah- mudahan bukan sebagian besar, generasi mendatang itu belum berkarakter positif. Faktu itu tidak perlu dijadikan dasar penilaian atas keseluruhan watak generasi anak- anak kita. Kenyataannya, generasi itu adalah anak- anak muda yang cerdas, mampu mengolah informasi dengan cepat, lebih bersemangat petualang, dan tidak suka formalitas. Indonesia masih sangat luas untuk generasi itu. (****).

Inilah Indonesia. Agar Tahu Kita Ini Sangat Beragam.

Peringatan Hari Kemerdekaan ke 72 Republik Indonesia di halaman depan Istana Merdeka, Kamis lalu (17/8), berlangsung penuh warna. Presiden Joko Widodo dan isteri Negara Nyonya Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden M Jusuf Kalla dan Nyonya Mufidah Jusuf Kalla, serta para tamu undangan mengenaka pakaian adat Nusantara saat mengikuti Upacara Detik- detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan penurunan bendera. Rakyat pun menyaksikan keindahaan Warna- warni pakaian adat dari 34 provinsi. Istana Merdeka seketika mencerminkan Indonesia mini. Betapa kayanya Indonesia dalam kebinekaan.
Seusai acara, Presiden mengumumkan pemakai pakaian adat terbaik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dengan pakaian adat Nias; Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang ( Minang ); Asisten Ajudan Presiden Syarif Muhammad Fitriansyah ( Dayak); Tri Suswati Karnavian (Papua ), isteri Kepala Polri Jenderal ( Pol) Tito Karnavian dan Agathi Suli Mahyudin( Dayak ), isteri Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin, jadi pemenang.
Mereka mendapatkan hadiah sepeda gunung dari Presiden.
Saat tamu undangan dan warga menikmati penampilan tim kesenian sebelum acara dimulai. Presiden Jokowi yang mengenakan pakaian adat Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan pengawalan terbatas, berjalan ke tenda- tenda menyapa hangat para tamu. Presiden menuturkan, busana daerah di pilih sebagai kostom upacara untuk menunjukkan keragaman bangsa dan budaya Indonesia. Juga dikatakan pula Presiden Jokowi bahwa memang kita ini warna-warni dan sangat berag. Inilah Indonesia. Agar tahu kita ini sangat beragam.
Pengguna pakaian adat sengaja untuk meneguhkan kembali bahwa kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bangsa asing selama 72 tahun silam karena bersatunya suku, agama, ras, dan golongan di Tanah Air.
Penampilan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat dalam Sidang Paripurna MPR juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Raja Amarta Bumi Sri Prabu Punto Djojonagoro dari Kabupaten Kendal ,Jawa Tengah , dan Sultan Indrapura Indra A Osman dari Kabupaten pesisir Selatan, Sumatera Barat, mengapresiasi Presiden dan Wapres yang ingin menyampaikan pesan kepada publik untuk mengingat jati diri bangsa.
Sudah sepatutnya seluruh elemen bangsa menjaga kebinekaan dan keutuhan negeri ini.
Punto yang juga Ketua Umum Majelis Adat dan Budaya Nusantara , mengatakan hal ini penting mengingat persoalan utama bangsa saat ini adalah ancaman merapuhnya nilai- nilai budaya luhur bangsa.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan, Presiden ingin upacara peringatan kemerdekaan tidak menoton. Karena itu, semua peserta upacara, mulai dari menteri, pejabat negara, hingga tamu undangan, diminta mengenakan pakaian daerah. Selain untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah keragaman suku, bangsa, dan budaya, tujuan mengenakan pakaian daerah agar upacara lebih berwarna.,(****)

Bakti Sosial Rapi Wilayah 28 Kab Demak Donor Darah.

Rapi Wilayah 28 Kabupaten Demak melakukan donor darah
Kegiatan tersebut untuk memperingati Hari Ulang Tahun RI ke 72. Dalam kegiatan donor darah mendapatkan 25 kantong darah.

Pengadilan Niaga Semarang Kabulkan Gugatan Kreditur.

Semarang, Pabrik jamu legendaris PT Nyonya Meneer akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan  Niaga Semarang. Pengadilan mengambulkan gugatan seorang kreditur, Hendrianto Bambang Santoso yang merasa tidak puas atas keputusan damai yang dilakulan pada bulan Mei 2015 lalu.
Hakim mengambulkan seluruh amar permohonan. Hakim juga menyatakan perjanjian perdamaian yang telah disepakati antara dibitur, kreditur dan pihak kurator dibatalkan. Perusahan juga dinyatakan dalam keadaan pailit.
Putusan pailit terhadap PT Nyonya Meneer disampaikan dalam sidang pada hari Kamis lalu (3/8). Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nani Indrawati. Dalam putusannya, hakim sepakat mengambulkan gugatan kreditur asal Sukoharjo.
Wismonoto mengatakan, penggugat mengajukan gugatan karena tidak puas atas proses pembayaran utang sebagaimana diatur dalam perjanjian damai. Dalam waktu yang ditentukan, perusahan dinilai tidak menunaikan kewajibannya. Atas dasar itu, kreditur meminta agar perusahan dipailitkan.
Sementara itu kuasa hukum dari PT Nyonya Meneer belum menentukan sikap atas putusan tersebut.
Pailitnya Nyonya Meneer disayangkan oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undip Semarang, Wahyu Widodo. Padahal, tren industri jamu sedang naik daun.
Namun demikian, menurutnya ada beberapa hal bisa diambil sebagai pelajaran penting bagaimana menghadapi perkembangan lingkungan bisnis yang sangat cepat.
Dilihat secara makro, tutupnya Nyonya Meneer bisa membawa beberapa implikasi. Misalnya pada tenaga kerja. Apa yang menimpa Nyonya Meneer bikin mayoritas tenaga kerjanya menjadi pengangguran.(****)

Saling Lempar Tanggungjawab Dana Desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) akan segera memanggil Menteri Desa ( Mendes), Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ), Tjahjo Kumolo, guna membicarakan pengelolaan dan pengawasan dana desa.
Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan sedikitnya KPK menemukan 300 laporan soal buruknya pengelolaan dana desa. Dalam rapat bulan Maret lalu, Kemendes juga menyampaikan menerima 600 laporan soal buruknya pengelola dana desa.
KPK mendapati buruknya pengelola dana desa dalam kurun waktu dua tahun. Ditambah lagi baik KPK maupun Kemendes dibanjiri laporan soal dana desa.
Pahala juga menjelaskan saat ini pengelola dana desa masih tumpang tindih antarkementerian. Tak pelak lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pengelola dana desa saling lempar tanggungjawab.
Menurut Pahala, sejak awal dikucurkan anggaran dana desa pada tahun 2015 lalu, Kemendes hanya fokus di proses penyaluran.Padahal seharusnya soal laporan pertanggung jawaban juga penting dan harus diselesaikan secara baik.
KPK meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) untuk mendorong percepatan audit laporan pertanggung jawaban dana desa.
KPK juga mempertanyakan, ini siapa sih di negara ini yang bertanggung jawab terkait dana desa.
Oleh karena itu KPK minta pemerintah kembali mengkaji ulang pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang saat ini bermasalah. (*****).

Pro Dan Kontra Dana Haji Untuk Proyek Infrastruktur.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI ), Zainut Tauhid Saadi menyatakan, idealnya pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk melakukan pembahasan sebelum memanfaatkan dana haji pada kepentingan infrastruktur.
Dana haji yang dimaksud adalah dana biaya pendaftaran calon haji agar mendapat porsi keberangkatan. Dana itu disebut dana awal Biaya Perjalanan Ibadah Hajj ( BPIH ).
Menurut Zainut, hal itu mengingat jumlah uang yang dikelola tidak sedikit, dan tidak boleh ada yang dirugikan, termasuk calon haji yang menyetor dana.
Dana setoran awal haji selama ini dimanfaatkan menyubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji. Itupun hanya diambilkan dari manfaat hasil inventasi di SUKUK atau Surat Berharga Negara Syariah, sehingga meringankan biaya calon jemaah.
MUI menghimbau BPKH berhati- hati menggunakan uang jemaah haji untuk keperluan investasi di bidang infrastruktur. Karena itu murni uang umat yang tidak boleh dipindahtangankan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan pemiliknya.
Akumulasi dana haji setiap tahun semakin besar, karena animo masyarakat mendaftar haji semakin banyak, ditambah dengan masuknya dana hasil efisiensi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, serta tambahan dana dari manfaat bagi hasil penempatan BPIH di berbagai investasi yang dianggap aman.
Sementara itu, Ketua  Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ), Tulus Abadi, tidak setuju dengan rencana Presiden Jokowi menginvestasikan dana haji pada infrastruktur.
Tulus juga mengatakan, Presiden harus berhati- hati menggunakan anggaran itu.
Pemerintah juga harus memperhatikan penerapan konsep ekonomi syariah ketika mengalokasikan anggaran haji untuk infrastruktur.
Menurut Tulus, Presiden harus menggelar survei terlebih dulu  sebelum merealisasikan rencana itu. Jokowi juga harus menanyakan rencana itu kepada sekitar 25 sampai 30 persen calon jemaah haji.
Intinya, lakukan jajak pendapat mi nimal 25 sampai 30 persen calon jemaah haji, apakah rela dananya dipakai untuk infrastruktur.(****).

Bisakah Polisi Membongkar Kasus WNA Disekap.

Semarang. Kasus dugaan penipuan yang dilakukan lima warga Republik Rakyat Tiongkok ( RRT ) itu rumit.
Bagaimana tidak rumit? Kita fokus dulu ke korban. Siapa yang dirugikan dalam penipuan itu? Warga RRT yang di luar Indonesia.
Pengungkapkan sebatas mengetahui ada tidaknya WNI yang terlibat, atau menjadi korban dalam jaringan tersebut.
Bisa dibilang , kesimpulan sementara untuk kasus ini adalah pelaku dan korban, sama- sama warga RRT. Lalu, untuk siapa polisi kita bekerja? Kecuali ada korban WNI.
Menyoal lima WNA itu juga korban penipuan, polisi perlu mengungkap jaringan tersebut. Benar tidak keterangan WNA itu ?
Kasus ini hanya masalah locus delictus. Karena kejadiannya di Indonesia, kota Semarang.
Informasi paling utama yang perlu diketahui adalah, lima WNA itu masuk melalui jalur apa? Ada paspor tidak?
Keimigrasian harus mencari tahu dulu itu. Sedangkan kepolisian bisa mengembangkan jaringan yang terlibat.
Polisi juga kesulitan berkomunikasi dengan para WNA itu.
Jajaran  Polsek Candisari juga menggeledah isi rumah, polisi mencurigai keberadaan delapan unit telepon rumah , di sebuah ruang ra hasia lantai dasar. Telepon itu tersambung kael di sebuah ruang kerja, lantai dua.
Terdapat ribuan berkas berisi jajaran nomor dan tulisan berhuruf Tiongkok.
Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Abiyoso Seno Aji mengatakan penggerebekan, mereka tidak dapat menunjukan paspor maupun visa.
Hingga saat ini belum bisa dibuktikan siapa korbannya. Polrestabes Semarang sudah diberikan back up oleh Polda Jawa Tengah untuk didalami kembali.
Abioso menambahkan, polisi juga berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Semarang untuk mendalami kasus tersebut.
Dari informasi yang didapatnya, kegiatan serupa dilakukan di Cibubur dan Bogor. Pihaknya belum bisa memastikan apakah masih satu jaringan dengan di Semarang.
Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wiyono Eko Prasteyo menambahkan modus penipuan yang digunakan oleh kelima WNA tersebut mengaku sebagai biro keamanan umum. Dan mereka mengaku menangkap pelaku kejahatan perbankan.(****).

2.012 Kasus HIV/ Aids Di Kabupaten Semarang.

Ungaran, Kab.Semarang. Seorang pelajar di salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang terindikasi terjanMgkit infeksi menular seksual (IMS).
Kondisi itu sebenarnya memerlukan pemeriksaan VCT untuk mendeksi secara dini kemungkinan adanya kasus HIV/ Aids baru.
Kasus HIV/ Aids di Kabupaten Semarang ada 2.012 kasus dengan prosentase temuan sebesar 26,15 persen.Prosentasi temuan kasus HIV/ Aids menduduki urutan ke 25 dari 35 Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah.
Hal itu diungkapkan oleh Pengelola program Penanggulangan Aids ( KPA ) Kabupaten Semarang Taufik Kurniawan.
Dikatakan pula oleh Taufik untuk pemeriksaan VCT untuk penderita IMS dibawah umur terkendala peraturan yang mengharuskan izin dari orang tua.
Taufik menghimbau ke Pemkab Semarang untuk meningkatkan jumlah anggaran guna membiayai penyelenggaraan klinik Voluntary Counseling and Testing ( VCT) di seluruh pusat kesehatan masyarakat ( Puskemas ) yang ada.
Dijelaskan oleh Taufik baru hanya 11 Puskemas yang telah melayani VCT dari 26 Puskesmas yang ada. Frekuensi VCT di masyarakat menjadi sangat penting untuk mengungkap seluruh kasus yang ada. Ditargetkan seluruh Puskesmas yang ada mampu melaksanakan VCT.
Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit( P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Mas Dady Dharmadi mengatakan timnya tengah mendata warga yang menderita HIV/Aids ( Odha).
Dady menambahkan Dinkes akan terus berkomunikasi dengan para pendamping Odha untuk mendata para Odha dan para anggauta keluarganya yang belum memiliki BPJS Kesehatan.
Selain itu, lanjut Dedy, Dinkes juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menerbitkan surat rekomendasi agar kartu BPJS kesehatan dapat langsung digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa menunggu masa tenggang 14 hari seperti yang tercantum dalam p
eraturan.
Para pendamping cukup mengirimkan KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu atas nama Odha maupun anggauta keluarganya ke Dinkes untuk pengurusan kepesertaan.
Nantinya mereka akan didaftarkan kepesertaan melalui jalur Penerima Bantuan Iuran ( PBI) yang didanai dari APBD Kabupaten Semarang.(***)

Potensi Kecurangan Dalam Penyelenggara Pilkada Selalu Ada.

Potensi kecurangan maupun pratik menyimpang dalam penyelenggaraan pilkada selalu ada. Tak terkecuali dengan mengerahkan massa luar daerah, guna menangkan pasangan calon tertentu.
Potensi mengarah kesana tetap masih ada, karena proses e- KTP secara menyeluruh belum rampung 100 persen. Menurut Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Badan Pengawas Pemilu Jateng, Teguh Purnomo mengatakan, semua pihak terkait harus tetap waspada, ini sebagai upaya preventif, jangan sampai praktik menyimpang berjalan dan luput dari pengawasan, sehingga pada akhirnya bisa mendelegitimasil hasil pemilihan.
Potensi pelanggaran administrasi dalam perkara ini. Teguh menyatakan, antara lain penduduk baru yang belum berdomisili selama minimal enam bulan, tapi tiba- tiba sudah bisa mendapat KTP baru.
Dijelaskan oleh Teguh, kalau ada temuan seperti itu, patut dicurigai, indikasinya bisa mengarah ke sana, terlebih jika terjadi secara masif. Tetapi untuk menjadi massif dan sistemik, tentu butuh pra- syarat tertentu, yang tak lepas dari peran pemegang kekuasaan dan birokrasi.
Selain itu, Teguh mengatakan, potensi pelanggaran administrasi akan lebih mungkin terjadi pada saat proses tahapan pilkada telah dimulai.
Teguh mengungkapkan, guna meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan pilkada dengan modus pengerahan massa dari luar wilayah, Teguh merekomendasikan agar pemutakhiran data pemilih menggunakan satu dari dua acuan, yaitu data pemilih pada pemilihan terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih pemilu ( DP 4 ) dari kemendagri.

Walikota Semarang Hendi beserta rombongan meninjau posko lebaran - 2017 salah satunya yang ditinjau adalah ATCS Dishub kota Semarang. Dalam peninjauan tersebut melihat situasi jalan kota Semarang. Setelah dari ATCS dilanjutkan dengan peninjauan kesiapan transportasi di terminal bus Mangkang dan stasiun kereta api poncol dan tawang dan di terminal terboyo Semarang

Apel Gelar Pasukan Operasi Ramadniya Candi- 2017 di Lapangan Polrestabes Semarang untuk rangka memberikan aman dan nyaman pada perayaan Idul Fitri 1438 H.

Tanah longsor dikarenakan talud tidak kuat untuk menahannya dan memakan korban empat orang. Terdiri dua orang luka dan dua lagi sedang dievakuasi oleh petugas SAR. Kejadian itu di Mendut Utara dekat jalan Tol Manyaran-Panjangan Semarang.

Peringatan hari lanjut usia nasional ke 21 tahun 2017 Pemkot Semarang diselenggarakan di halaman Balai Kota Semarang. Dihadiri oleh Bu Walikota Semarang bu Ita.

Dirjen Imigrasi Soni Sompie melakukan kunjungan kerja di Imigrasi Semarang dan didampingi oleh Kepala Imigrasi Semarang tadi siang ( 19/5).

Ibadah Paskah 2017 dihadiri 9000 dipimpin oleh Romo Rubetus di Gereja Katedral Randusari Semarang. Acara tersebut dengan khimat oleh umat.

Adegan drama kesengsaraan Yesus di Gereja Katedral Randusari Semarang para umat melihatnya terharu.

Ini kejadian rekaman video bencana alam tanah longsor di Ponorogo.

Gudang Provinsi Jateng Untuk menyimpan Naskah UN.

Naskah Ujian Negara dimasukkan di gudang Provinsi Jateng di Tugu Semarang di jaga

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang nyanyi bersama anak buah.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar bernyanyi bersama anak buah. Acara tersebut disambut meriah oleh anak buah. Baru pertama kali diadakannya. Kegiatan tersebut untum menghilangkan penat selama lima hari kerja.

Innalillahi wa inna ilaihi rajiun
Pimpinan & Staf Redaksi " Sandi Pers "
Turut berduka cita atas wafatnya
DR.KH.Hasyim Muzadi
Ketua Umum PBNU 1999-2010
Kamis, 16 Maret 2017. Pukul 06.25  WIB. di Malang, Jawa Timur.
Semoga Amal dan Ibadah Beliau diterima Allah SWT dan Keluarga yang di tinggalkan diberikan ketabahan . Aamiin.........

Raja Salman Berlibur Di Bali Penjagaan Ketat.

Sebanyak lebih kurang 3.500 pasukan, termasuk penembak jitu (  sniper ) ikut juga untuk menjaga dan mengamankan raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud bersama rombongan selama di Bali.
Govemment Relation & Event Manager BHA, Edi Soetjahyo, menjelaskan jumlah kamar masing- masing hotel yang dipesan rombongan Raja Salman. Untuk St Regis jumlahnya 124 kamar, Laguna, 271 kamar, The Westin 334 kamar, Hilton sebanyak 389 kamar.
Satuan tugas Pengamanan VVIP kedatangan Raja Salman bin Abdulaziz al Saud melibatkan petugas keamanan desa adat ( pecalang ) yang ditempatkan di sekitar Nusa Dua.
Di wilayah Kuta Selatan sendiri terdapat 9 desa adat, adalah desa adat Benoa, Bualu, Jimbaran, Ungasan , Kampial, Kuta, Kutuh, Kedongan dan Desa Kelan. Masing- masing desa memiliki pecalang rata- rata 40 orang.
Dijelaskan oleh Ketua Pecalang Kuta Selatan, Nyoman Mardi, setelah koordinasi dengan pihak keamanan, pecalang khususnya Kuta Selatan patrolinya siang malam.(****).

Bisakah Wakil Walikota Semarang Menindak Kasus Pelecehan Seksual.

Semarang, Tujuh petugas perempuan Satpol PP Kota Semarang korban pelecehan seksual mendatangi kantor Wakil Walikota Semarang belum lama ini. Kehadiran mereka untuk dimintai klarifikasi dihadapan Wakil Walikota Semarang, Hevearita G Rahayu.
Ketika ditemui, seluruh korban kompak tutup mulut, dan enggan menceritakan kasus yang dialami. Seorang korban hanya menjawab " maaf, no comment " sambil ngeloyor pergi bersama enam korban lainnya.
Ketujuh korban adalah Ds, Ia,  Dp, Ba, Na, Ne, dan Ra. Mereka diduga digerayangi oknum Satpol PP Kota Semarang berinisial K saat mengikuti Caraka Linmas di kawasan Candi Gedongsongo belum lama ini.
Adapun, Wakil Walikota Semarang Hevearita G Rahayu yang biasanya dipanggil Ita, kedatangan tujuh korban itu memberikan klafirifikasi terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh K.
Dari keterangan korban, Ita, dugaan pelecehan terjadi saat korban jalan sendirian tengah malam menuju pos satu ke pos lain. Kemudian muncul terduga pelaku.
Selain tujuh korban, Ita juga akan memanggil K untuk memberikan klarifikasi.
Terduga pekaku akan dikonfrontir dengan korban.
Ita juga akan mengevaluasi kegiatan Caraka Linmas agar diganti dengan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas Satpol PP,  Ia pun mempertayakan kenapa harus ada kegiatan jeritan " malam ".
Kegiatan itu, Ita menyatakan bisa diganti dengan kegiatan cara berdandan yang menarik, atau cara bersikap yang humanis. Hal itu mengingat Satpol PP perempuan juga ada dibagian pariwisata, penegakan perda, dan sosialisasi perda Kota SEMARANG .
Terkait dengan adanya surat penyataan untuk tidak menyebarkanluaskan kasus tersebut, Ita membenarkannya. Ita mengaku mendapat informasi dari Provost Satpol PP Kota Semarang, tapi korban tidak mau mendatangani surat tersebut.
Adapun, Inspektur Kota Semarang , Cahyo Bintarum menyatakan, pihaknya telah memeriksa tujuh korban dan terduga pelaku berinisial K.
Cahyo mengungkapan, jika terbukti bersalah, sanksi paling berat yakni pemecatan. Hal itu mengingat terduga pelaku non- ASN sehingga langkah itu dinilai lebih mudah.
Inspektur Kota Semarang, Cahyo, tidak akan segan memberi sanksi pegawai Pemkot Semarang yang melakukan pelanggaran. Beberapa kasus pelanggaran ada yang dicopot jabatan, ada juga yang dipindah tugaskan.
Dikatakan pula oleh Cahyo, tidak perlu menggunakan PP No. 53, cukup dengan UU Ketenagakerjaan. Kasus sepertinya baru pertama terjadi di kota Semarang.
Untuk kasus pungli oknum Satpol PP Kota Semarang berinisial Sr hanya diberikan sanksi penurunan pangkat saja tidak ada sanksi lebih berat lagi dari golongan 2 B menjadi 2 A. Penundaan TPP selama empat bulan saja. Seharusnya pelaku tersebut harus ada sanksi lebih berat lagi. ( *****).

Penyambutan Raja Salman Pengamanan Diperketat.

Jakarta, Pemerintah Indonesia akan memberikan penyambutan penuh saat Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al- Saud berkunjung ke Indonesia pada tanggal 1 sampai 3 Maret. Penyambutan yang dimaksud adalah lengkap dan standar paling tinggi kepada tamu negara dan juga dengan pengamanan ketat.
Kunjungan Raja Salman ke Indonesia ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kenegara- negara Asia, Indonesia merupakan negara kedua yang dikunjungi Raja Salman. Namun, dari lawatannya selama 31 hari ini, Indonesia merupakan negara terlama yang dikunjungi, yakni sembilan hari, termasuk wisata pribadi tanggal 4 sampai 9 Maret 2017.
Selain adanya parade penyambutan dan pemeriksaan jajaran kehormatan, serta jamuan kenegaraan, juga akan ada dentuman meriam sebanyak 21 kali di Istana Bogor tempat pertemuan dilakukan.
Rombongan Raja Salman akan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pada tanggal 1 Maret dengan menggunakan dua pesawat Boeing 747-400, satu Boeing 777 dan Boeing 757, yang merupakan pesawat evakuasi medis. Adapun rombongan lain akan datang terlebih dahulu.
Barang logistik yang dibawa antara lain makanan dan minuman, furnitur, alat sinar - X, dua mobil Mercy S600, serta dua eskalator penumpang pesawat.
Untuk rombongan ini didatangkan barang bawaan sekitar 459 ton yang diangkut dengan 39 penerbangan. Sejak tanggal 15 Febuari hingga 4 Maret, ada 27 penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma untuk mengangkut barang seberat 63 ton. Adapun penerbangan ke Bandara Ngurah Rai, Bali, akan ada sembilan penerbangan yang mengangkut 396 ton.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatskan, Presiden Ri Joko Widodo juga akan menjemput langsung Raja Salman di Bandara Halim Perdanakusuma.
Sementara itu General Manager Bandara Halim Perdanakusuma, Abdul Rasyid mengatakan, terkait kedatangan Raja Salman dan rombongan, kemungkinan bakal ada penundaan penerbangan reguler sesuai Notice to Airmen ( NOTAM) yang akan diterbitkan pihak berwenang.ddi
Secara terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, kedatangan Raja Salman beserta rombongan ke Indonesia adalah sebuah perspektif  baru hubungan Indonesia dan Timur Tengah khususnya Arab Saudi.
Selama ini gejolak di Timur Tengah membawa implikasi luas terhadap dunia sehingga muncul kecemasan-kecemasan.
Dengan kehadiran Raja Salman memberikan harapan baru bahwa Timur Tengah ternyata masih punya prospek baik.(****).

Pertama Terjadi Kotak Kosong Mendapatkan Suara Saat Pilkada Serentak.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Pati Jawa Tengah, menggelar rekapitulasi hasil suara Pilkada 2017, di kantor KPU setempat, baru-baru ini. Hasilnya akhir rekapitulasi suara secara menyeluruh menunjukkan pasangan calon (Paslon) Haryanto Saiful Arifin, keluar sebagai pemenang Pilkada di Bumi Mina Tani.
Ketua KPU Pati, Moch Nasich mengatakan dalam gelaran Pilkada Pati Jawa Tengah kali ini suara tak sah yang ada mencapai 14.984 sehingga, total suara sah dan tidak sah, mencapai 712.421 suara.
Paslon tunggal yang diusung oleh delapan partai itu mendulang sebesar 519.675 suara, dari total 697.435 suara sah.
Sementara, rivalnya Kotak Kosong hanya mendapat suara sebesar 177.762 suara.
Jika dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap ( DPT) Pati yang mencapai 1.034.256, maka tingkat partisipasi pemilih yang ada sekitar 68,9 persen. Ini jauh dibawah target partisipasi yang dipatok KPU Pusat dalam gelaran Pilkada serentak 2017, yakni sebesar 77,5 persen.
Berdasarkan data yang memiliki, 50 persen penduduk Pati yang masuk DPT itu perantau, dua persen lainnya meninggal dunia, tiga persen sakit dan sisanya lain- lain.
Menurut Nasich, minimnya tingkat partisipasi pemilih disebabkan berbagai faktor. Antara lain, tingginya jumlah penduduk Pati Jawa Tengah yang merantau ke luar daerah, sehingga kemungkinan mereka tak ada dirumah, saat hari pemilihan cukup besar.
Beberapa catatan, antara lain, di beberapa kecamatan terdapat ketidak sesuaian antara total jumlah suara, dengan jumlah pemilih. Disebabkan karena panitia pemilihan kecamatan(PPK) maupun panitia pemungutan suara ( PPS ), kurang cermat dalam hal entri data berdasar form C1.
Panitia pengawas pemilih( Panwaslih) Pati Jawa Tengah, Achwan mengapresiasi hasil kinerja KPU setempat,yang dinilainya telah sukses melaksanakan Pilkada 2017.
Dikatakan pula oleh Achwan, mayoritas PPK melakukan kesalahan dalam imput data, sehingga data dipegang berbeda dengan data yang di KPU, saat pelaksanaan pleno. Kedepan menghimbau pelaksana lebih jeli dan teliti lagi dalam imput data.
Komisioner KPU Pati, Ahmad Jukari, mengakui memang terdapat kesalahan  imput data, saat real count sementara, yang tertera dalam website resmi KPU. Menurutnya, kesalahan imput tersebut sengaja dibiarkan, hingga digelarnya pelaksanaan pleno.
Selain itu, pada 2017 terdapat 101 daerah yang menggelar Pilkada serentak. Sehingga terjadi leg atau keterlambatan penghitungan jumlah, yang terjadi di wibsite resmi KPU. Dalam waktu yang bersamaan, terdapat 101 KPU melakukan hal sama, sehingga kinerja website jadi melambat.
Saksi dari Paslon Harfin, yang turut serta mengawasi jalannya pleno penetapan Hendro Jatmiko, mengatakan menerima sepenuhnya rekapitulasi hasil suara di KPU Pati Jawa Tengah.
Diakui, di awal masa perhitungan real count terdapat beberapa perbedaan perolehan suara yang tertuang dalam form C1, di beberapa desa. Antara lain, di Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo dan Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan.
Sebelumnya, pengamat politik di Bumi Mina Tani Pati Jawa Tengah,Maskuri, menilai hasil Pilkada 2017 Pati Jawa Tengah yang memenangkan pasangan calon tunggal, Haryanto-  Saiful Arifin, sudah final. Ini mengingat tidak adanya pihak yang mempunyai legal standing ( kedudukan hukum ) untuk mengajukan gugatan ke MK terkait dengan hasil pilkada Pati Jawa Tengah.(****).

Kontraversi Dalam Pembangunan Pasar Johar Enam Lantai.

Semarang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang masih yakin dengan desain Pasar Johar Semarang dengan lantai enam. Enam lantai diharapkan mampu menampung total sebanyak 8.000 pedagang.
Detail Design Engineering (  DED) Pasar Johar Semarang kepadabwalikota Semarang dan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk pedagang.
Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Agus Riyanto, pembangunan Pasar Johar terdiri dari bangunan cagar budaya dan non konservasi.  Bangunan enam lantai untuk bangunan non konservasi. Sesuai arahan dari Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang biasanya disapa Hendy dengan maksud semua  pedagang harus tertampung maka idealnya konsep enam lantai, tapi apa mau cuma masuk hanya 2.000 pedagang saja? Yang lainnya tidak diakomodir?.
Dengan adanya penolakan itu menjadi sebuah dinamika dalam pembangunan. Ada yang cuma dengar saja belum lihat desainnya sudah terprovokasi. Soalnya perubahan DED tiga lantai saja akan dikaji lagi setelah ada keputusan dalam paparan.
Sementara itu Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Semarang lrwansyah, konsep enam lantai untuk membuat pedagang nyaman.
Untuk aktivitas pasar tersebut hanya sampai lantai lima, sedangkan lantai enam untuk area makanan atau pujasera atau food court.
Terkait pembangunan alun-alun, Irwansyah mengatakan bahwa Pemkot Semarang ingin mengembalikan keberadaan alun- alun guna mengagungkan dan menonjolkan Masjid Kauman Semarang.
Fungsi lain alun- alun yakni dapat digunakan untuk aktivitas keagamaan diantaranya Salat Idul Fitri dan Idul Adha, juga acara tradisi Dugderan. Juga dibangun basement parkir di bawah alun- alun. Desain juga tidak sampai akan menutup jalan Kauman menjadi pedestrian. Dan juga Kauman tetap hidup.
Pasar Johar dan Masjid Kauman saat ini terpisahkan dengan Pasar Yaik. Pasar Johar dan Masjid Kauman menjadi suatu yang tidak terpisahkan. Agar Masjid Kauman lebih nyata lagi terlihat. Konsep sudah mewadai kearifan lokal.(****).

Inspektorat Kota Semarang Tunggu Putusan Dari Walikota Semarang

Semarang, Inspektorat Kota Semarang telah menyelidiki dugaan pungutan liar ( pungli ) yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Kota Semarang berinisial S alias Bedhur. Sr alias Bedhur telah memanfaatkan jabatannya dapat membantu mengurus KRK dan Ijin Mendirikan Bangunan (  IMB ) kepada seorang pedagang sweke. Sugiyo dengan imbalan sebesar Rp 10 jutaKepala Inspektur Kota Semarang, Cahyo Bintarum  mengatakan, bahwa Walikota Semarang Hendy akan bijak dan tegas dalam memutuskan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Seperti kasus sebelumnya Walikota Semarang Hendy langsung minta dicopot dari jabatan bagi pelaku pungli. Ini untuk pembelajaran bagi PNS lainnya.
Meski telah mengembalikan uang tersebut. Sr akan mendapatkan sanksi dari Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Cahyo Bintarum, menyatakan telah mengajukan sanksi kepada Walikota Semarang.
Inspektorat Kota Semarang, kata  Cahyo, juga ambil bagian dalam tim Seber Pungli Kota Semarang. Masyarakat kota Semarang bisa berpartisipasi melaporkan pungli ke nomor 082222206263 atau melalui email seberpunglikotasemarang@gmail.com. Laporan pungli dilakukan siapa,dimana, secara kronologi segera lakukan penyelidikan. Seperti pungli di Kelurahan Tembalang, pelapor mau datang dan menjelaskan dan akhirnya terbukti dan diberi sanksi oleh Walikota Semarang. Dan dijamin kerahasian pelapor.
Menurut Cahyo sudah memutuskan sanksi kepada oknum Satpol PP kota Semarang sesuai dengan hasil penyelidikan. Sudah ajukan sanksi ke Walikota Semarang dan tinggal Walikota Semarang yang memutuskan.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kota Semarang Aan Patwiranto mengatakan hingga kini ada enam laporan yang masuk terkait dengan pungli.
Fungsi inspektorat tidak hanya sebagai watchdog ( pengawasan ) dan juga melakukan pembinaan. (****).

Benarkah Masalah Penyadapan Sulit Dideteksi.

Penyadapan adalah pengambilan atau mendengarkan suatu informasi dari percakapan atau komunikasi baik lewat telepon atau internet yang dilakukan secara rahasia.
Penyadapan pembicaraan lewat telepon seluler dapat dilakukan dengan metode, pertama meminta kepada bantuan operator untuk merekam telepon.
Untuk menyadap telepon seluler konsepnya, pelaku harus menentukan nomor telepon yang akan disadap. Kemudian, pelaku harus mendekati nomor yang disadap sesuai dengan radius yang dimiliki oleh alat penyadap yang digunakan.
Untuk penyadapan pembicaraan lewat telepon ada dua cara, tergantung dari telepon rumah ( wireline)  atau telepon seluler wireless.
Kedua, menyadap dengan alat penyadap telepon yang dapat dibeli secara bebas di pasaran.
Misalnya alatnya mampu beroperasi dalam radius 200 meter, maka pelaku harus selalu berada dalam radius tersebut dengan target, sehingga kalau target berpindah tempat, pelaku harus menyesuaikan.
Dengan mobile, target akan susah disadap karena pelaku juga harus mengikutinya. Begitu juga, jika menggunakan nomor baru atau nomor private, pelaku butuh waktu untuk menemukan nomor target tersebut.
Untuk menghindari penyadapan model ini, target harus mobile, atau selalu berganti nomor selulernya.
Untuk menghindari model penyadapan ini, target harus ganti   HP dan nomor selulernya. Hal ini dilakukan karena nomor HP dan imey sudah tertulis di log operator. Jika hanya ganti nomor akan percuma saja karena pelaku langsung mengetahuinya.
Model penyadapan kedua, pelaku akan minta bantuan operator seluler. Selama yang meminta penyadapan sesuai atau diperbolehkan oleh Undang-Undang biasanya operator tidak bisa menolak.
Untuk penyadapan lewat telepon rumah, bisa langsung menyambung ke box repeater yang menghubungkan dengan rumah target, atau minta bantuan operator.
Dimana nanti yang menjadi target adalah nomor HP dan internet protocol ( ip) dari paket internet yang digunakan. Maka komunikasi yang dilakukan oleh target lewat internet dapat didengarkan dan direkam oleh penyadap.
Sedangkan kalau komunikasi suara lewat internet, penyadapannya bisa dilakukan dengan menginstall aplikasi spoofing.
Sebetulnya semuanya bisa dihindari dengan metode kriptografi, yaitu mengubah percakapan dalam bentuk lain sebelum sampai dilawan bicara. Sehingga penyadap bisa menyadap pembicaraan, namun pembicaraan tersebut tidak dapat didengar.
Kedua modus penyadapan, baik dengan perangkat penyadap sendiri atau lewat bantuan operator sama-sama sering dilakukan.
Biasanya model ini dilakukan pada target yang jaringannya luas dan sangat mobile. Alasannya untuk penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus.
Namun yang dilakukan dengan bantuan operator seluler ini, biasanya dilakukan oleh UU ITE, yaitu kepolisian, kejaksaan, BIN, KPK dan lainnya yang mendapat wewenang dari negara.
Kalau pakai metode kriptograpi ini, menggunakan metode penyadapan apapun tetap aman. Namun metode ini ada kelemahannya, yaitu komunikasi jadi agak lambat, karena ada proses pengubahan percakapan ke bentuk lain ini. Namun kelemahan ini tidak terasa dibanding dengan reseko disadap.
Kalau modus dengan alat sendiri, bisa dilakukan dengan alasan yang berbeda adakalanya untuk penyelidikan atau untuk kepentingan mereka sendiri.
Yang penting kalau kita bicara dengan seseorang usahakan bersih suaranya, begitu ada nada mencurigakan atau bunyi klik, atau tiba- tiba keluatan sinyal turun atau suara bergema atau mendengung langsung dihentikan saja.
Susah untuk mengetahui kita sedang disadap atau tidak, karena biasanya hanya ada noise atau suara berubah menjadi sedikit bergema. Tanpa uji forensik sangat sulit membedakan gema suara itu karena kondisi cuaca atau disadap.(****)

Warga Negara Asing Terjaring Operasi Serentak " Bumi Pura ".

Semarang. Sebanyak 35 tenaga kerja asing diamankan di beberapa wilayah Jawa Tengah. Puluhan WNA tersebut terjaring operasi serentak " Bumi Pura " yang digelar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia( Kemenkumham ) Jawa Tengah pada tanggal 16 sampai 23 Januari 2016. Kepala Kantor Kemenkumham Jawa Tengah Bambang Sumardiono mengatakan bahwa gejolak merebaknya tenaga kerja asing tak berdokumentasi lengkap terus dibendung. Ini suatu wujud dan upaya keseriusian dalam menjalankan tugas kemigrasian terus ditingkatkan pengawasan terhadap masuknya warga asing tanpa dokumen yang lengkap. Dijelaskan pula oleh Bambang, dalam operasi Bumi Pura, 35 tenaga asing yang ditangkap berasal Malaysia dan Tiongkok. Mereka diamankan di Semarang sebanyak 5 orang, Pati sebanyak 3 orang, Solo sebanyak 1 orang dan di Pemalang sebanyak 27 orang. Ketika Bambang membuka acara jalan sehat Hari Bhakti Imigrasi Ke 67 yang diselenggarakan Kantor Imigrasi Semarang Jalan Siliwangi Semarang, baru-baru ini. Dijelaskan pula oleh Bambang bahwa, kalau tidak dilakukan operasi tersebut, akan semakin menjalar kemana-mana. Pihaknya sedang giat-giatnya melakukan operasi kepada warga asing yang tak memiliki dokumentasi lengkap. Terus meningkatkan pengawasan, pelayanan prima, dan keterbukaan manajemen kepada publik. Menurut Bambang, selain fokus pengawasan tenaga kerja asing, juga menekankan mengenai kemudahan dalam pelayanan. Diantaranya pengurusan dokumen wisatawan masuk ke Indonesia, kemudahan pintu masuk udara, pelayanan dalam penurusan visa dan tempat pemeriksaan Imigrasi. Sementara itu, Koordinator Acara, Irfan mengatakan jalan sehat diikuti oleh 500 peserta. Dan pesertanya terdiri dari berbagai pegawai dibawah Kemenkumham Kota Semarang. Rute yang dilalui adalah Kantor Imigrasi Semarang- Jalan Sapta Marga- Penerbab dan berakhir di Kantor Imigrasi Semarang Jalan Siliwangi Semarang. (****)

Di Tahun 2017 Tahun Ayam Api.

Di tahun 2017, sesuai penanggalan Tiongkok, merupakan Tahun Ayam Api. Layak jika ayam menjadi perhatian lebih. Apalagi untuk negeri ini, sudah sejak dulu kala ayam mendapat tempat tersendiri. Raja tersohor Kerajaan Majapahit, misalnya Hayam Wuruk. Dalam literatur tentang shio, mereka yang bershio ayam antara lain disebut memiliki pemikiran cukup konservarif, kolot. Tapi Shio Ayam menarik dan penuh gaya, tak pernah berjalan terbungkuk-bungkuk. Bahkan, yang paling pemalu sekalipun masih memiliki potongan tubuh yang langsing dan selalu mempertahankan sikap tegas, cerdik, mampu berorganisasi, ahli keuangan dengan anggaran yang ketat, dan lainnya. Hayam berarti ayam. Masa kekuasaan Hayam Wuruk pada abab XIV, dengan Majapahit Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Barangkali itu pula ayam, dalam hal ini ayam jantan yang biasanya disebut jago biasa digunakan sebagai lambang kekuasaan dan keperkasaan yang biasanya disebut jagoan. Tempat istimewa lain pada diri ayam adalah soal mitos kepala dan cekernya. Konon, kalau sejak kecil banyak makan kepala kelak bisa menjadi pemimpin dan membuat pintar. Sedangkan kalau makan ceker maka langkahnya akan besar. Melangkah kemana saja untuk menggapai rejeki. Jadi, rejeki yang suka makan ceker bakal banyak rejeki. Betapa tidak. Di awal tahun 2017 rakyat langsung dihadapkan pada retetan kenaikan tarif. Mulanya pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga yang dinilai mampu dengan daya 900 volt ampere ( VA ). Pelanggan kategori ini akan dikenai kenaikan tarif listrik bertahap setiap dua bulan, yaitu pada tanggal1 Januari 2017, tanggal 1 Maret 2017, tanggal1 Mei 2017,akan dibebani kenaikan tarif hingga 123,4 persen dari Rp 605 per kWH menjadi Rp 1,352 per kWH. Ibarat belum sempat berkedip, rakyat kembali dibikin " terbelakak " dengan kenaikan biaya pembuatan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ), Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) dan Surat Izin Mengemudi ( SIM ). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNPB ), disebutkan untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, yang semulanya hanya Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. Untuk roda empat, dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu. Kenaikan cukup besar terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan ( mutasi ). Roda dua dan tiga yang sebelumnya dikenakan sebesar Rp 80 ribu menjadi Rp 225.00. Roda empat yang sebelumnya Rp 100 ribu kini dikenakan biaya menjadi Rp 375 ribu atau meningkat tiga kali lipat. Belum sempat mengkalkulasi kembali pengeluaran bulanan terkait kenaikan tarif listrik, rakyat juga kembali dikejutkan oleh kenaikan tarif Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ). Terhitung mulai tanggal 6 Januari 2017, biaya pembuatan atau perpanjangan SKCK akan mengalami kenaikan cukup signifikan, semula hanya Rp 10 ribu menjadi Rp 30 ribu. Berat beban bagi rakyat jika kenaikan tarif-tarif tersebut kemudian disusul kenaikan harga sembako. Rakyat bakal makin langsing dan berjalan terbungkuk-bungkuk, tak seperti ayam yang selalu berjalan tegap. Kalau sudah begini, pemimpin atau penentu kebijakan, boleh saja kolot seperti sifat Shio Ayam,tapi juga ahli mengelola anggaran tanpa harus " menceker-ceker " kantong rakyat yang kini kempes. (****)

Lobi Untuk Merekomendasikan Sebagai Naik Jabatan Masih Ada.

Lobi jabatan pasti ada. Lobi yang dimaksud adalah merekomendasikan seseorang agar naik jabatan. Tidak perlu pakai uang, tapi mengajukan nama pegawai negeri sipil ( PNS ) berkinerja bagus tapi luput dari perhatian. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat di lingkungan Pemkot Semarang, dan juga enggan disebutkan namanya. Ia mengaku melobikan sejumlah PNS di lingkungan kerjanya. Hasilnya, sebagian besar rekomendasikan disetujui. Hanya beberapa yang ditolak karena masalah administrasi saja. Ia sendiri tidak melakukan lobi jabatan karena sudah merasa cukup dengan jabatannya saat ini. Bambang memilih " manut " saja ditempatkan dimana saja. Ia menuturkan, hanya membantu beberapa anak buahnya yang selama ini luput dari perhatian. Paling tidak, meski naik jabatan sedikit sudah mengubah nasib para PNS. Menurut sumber yang tidak mau menyebutkan jati dirinya mengatakan, sama sekali tidak pakai uang dan mungut. Dan juga berani jamin, orang yang diajukan kinerjanya bagus. Terpisah, senyum Sekretaris Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukinan ( DPKP ) Kota Semarang, Ali, mengembangkan ketika ditanya soal kenaikan jabatannya. Ali juga tidak mengira menempati posisinya yang sekarang ini. Sebelumnya. Ali menjabat Kabid Perumahaan dan Pemukiman DTKP Kota Semarang. Ditempatkan dimanapun namanya kerja ya harus disyukuri. Terkait kenaikan pangkat yang diterimanya, Ali hanya bersyukur. Selama ini tidak pernah meminta jabatan tertentu pada walikota Semarang atau atasannya, Ia berceritera sebelum pelantikan tidak tahu bakal ditempatkan dimana. Baginya hal yang terpenting adalah kerja kerja kerja. Sejak awal jadi PNS, sudah disumpah bersedia ditempatkan dimanasaja. Ia hanya menunjukkan kinerjanya secara serius. Dan Ali berjanji bakal mengemban tugas yang dipercayakannya sebaik mungkin. Adakah lobi yang pakai uang? Ia mengatakan tidak tahu karena hal itu ranah pribadi masing-masing pejabat. Ia berharap di Pemkot Semarang tidak ada hal seperti di Klaten Jawa Tengah. Beberapa pejabat Pemkot Semarang terkena pergantian seperti Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kota Semarang, Agus Harmunanto yang sebelumnya menjadi Kadishubkominfo kota Semarang juga tertantang dengan jabatan barunya. Agus ingin membangun instansi yang baru dipimpinnya dengan maksimal. Menurutnya, pergantian jabatan hal biasa. Tidak perlu dipersoalkan. (****)

Biaya Politik Sangat Tinggi.

Semarang. Ketika menanyakan tentang jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan di Jawa Tengah Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo angkat bicara nada tinggi. Berkaca dari Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini belum lama ini. Ganjar menilai praktik seperti itu terjadi karena ongkos politk begitu tinggi. Ganjar menambahkan, tindakan yang akan dilakukan,tindakan akan dilakukan para politisi kalkulatoritu tadi adalah jualan kursi jabatan, membagi anggaran kepada para kontraktor,maupun dengan cara jualan izin. Ditambah tingginya gaya hidup menjadikan mereka terjerumus melakukan tindakan korupsi. Ganjar juga menjelaskan bahwa, bibit korupsi ini sebenarnya muncul sejak awal mereka mencalonkan diri. Inilah yang disebutnya sebagai praktik politisi kalkulator, karena menghitung untung rugi yang akan mereka dapat. Semestinya, lanjut Ganjar, modal yang diminta adalah intelektual seperti mentransaksikan ide dan program. Ada orang bertanya kepada Bupati bahwa dia habisnya sebesar Rp 30 milyar. Setelah dicek bayaran Bupati sebesar Rp 6 juta ditambah honor-honor katakanlah jadi Ro 50 juta sebulan, itu tidak akan balik modal. Maka yang terjadi selanjutnya hastakarya, copet sana-sini, dan matanya tiba-tiba buta tidak peduli problem yang ada dimasyarakat. Menurutnya, dibutuhkan hukuman yang bisa membuat jera para koruptor. Seperti misalnya pemiskinan dan pemidanaan panjang. Mantan legislator Senayan ini mendukung digencarkannya OTT oleh KPK. Meski tidak bisa menghilangkan sepenuhnya praktik korupsi tapi paling tidak ini membuat para koruptor malu. Kasus yang terjadi di Klaten menurut Ganjar sangat memalukan dan merupakan tindakan gragas. Ironisnya kasus ini terjadi di Jawa Tengah dimana pada tanggal 9 Deember 2016 lalu melalui Gubenur Jawa Tengah menerima penghargaan dari KPK sebagai provinsi terbaik dalam penerapan sitem pelaporan dan pengendalian gratifikasi. Namun nyatanya di bulan yang sama Bupati Klaten tertangkap oleh KPK. Ganjar juga mengaku, menerima laporan dari dua kabupaten lain bahwa telah terjadi praktik serupa. Politisi PDI Perjuangan ini kemudian menantang kepada si pelapor ini menjadi saksi. Ganjar juga kembali menegaskan bahwa dirinya terbuka untuk menerima aduan dari bawah. Terkait kasus di Klaten Jawa Tengah, sindirian yang dilontarkan Ganjar adalah, ketika uang menjadi alat paling ampuh untuk mendapatkan segala sesuatu maka yang terjadi adalah keuangan yang maha esa, bukan lagi Ketuhanan Yang Maha Esa.Kaget-kaget banget sih ngak, seperti buang angin saja, ya malu juga. Ini fenomena nyolongan. Tindakan jelehi dan ndeso, ngisin-ngisini, wagu, rak mutu. Ganjar juga mengatakan bahwa sebenarnya mau memgungkapkan kemarahan tapi nanti dikira Gubenur misuh-misuh, dan merasa langsung kena pukulan yang bikin TKO. Jauh sebelumnya Kasus Bupati Klaten terkuak, kasus jual beli atau makelar jabatan pernah terungkap di Kota Tegal Jawa Tengah tersebut terbongkar saat satu akun mengunggah suara seseorang yang menawari jabatan di Youtube pada tahun 2015, kemudian kasus tersebut bergulir hingga pada tahun 2016 lalu. Rekaman suara berisi penawaran kepada dua PNS tersebut jika ingin menjadi kepala bidang atau pejabat eselon III di dinas tertentu, harus menyetorkan uang ratusan juta rupiah. Suara yang diduga dari anggauta DPRD itu menawari jabatan kepala bidang. Rekaman itu juga menyebutkan bahwa uang tersebut untuk membantu wali kota yang telah menghabiskan belasan milyar untuk nyalon wali kota. Tidak ada penjelasan siapa wali kota yang dimaksud. Saat kasus tersebut mencuat, pihak Korpri terus mendampingi dua PNS tersebut agar makelar jabatan dapat diusut tuntas. Sekretaris Korpri Kota Tegal, Khaerul Huda mengatakan, kasus jual beli jabatan pernah dialami oleh dua pegawai negeri sipil di lingkungan Tegal adanya mengunggah rekaman makelar jabatan yang merupakan anggauta DPRD Kota Tegal Jawa Tengah. Dua PNS yang ditawari kursi jabatan tersebut adalah Atik Mukhiroh yang saat itu menjabat Kasubag Umum Sekretariat DPRD Kota Tegal dan Nurul Komariyah saat itu menjabat Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan. Ketika hendak dikonfirmasi lagi, dua PNS tersebut menolak untuk memberikan penjelasan. Selain itu, kasus tersebut juga dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Tegal lantaran pelaku merupakan anggauta wakil rakyat.(***)

Kasus Sri Hartini Patut Terus Dicermati Sampai Akhir.

Heboh kenaikan harga cabai dan naiknya tarif biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor ( BPKB ) memalingkan sejenak perhatian publik dari aneka isu yang perbincangan hangat akhir-akhir ini. Sebagaimana luas diberitakan Sri Hartini ditangkap KPK pada hari Jumat lalu 30 Desember 2016. Sri diduga menerima suap terkait mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. Belakangan, pihak KPK menyatakan terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, termasuk kemungkinan memeriksa Wakil Bupati anak anak Sri Hartini. Bagi warga Jawa Tengah, misalnya penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), tentulah merupakan berita besar yang masih patut terus dicermati sampai akhir. Mengapa ? Karena korupsi tidak pernah berdiri sendiri. Pada dua periode berikutnya pada tahun 2005 sampai Tahun 2010 dan Tahun 2010 sampai Tahun 2015, Sunarna yang menjabat bupati dengan Sri Hartini sebagai wakilnya. Berikutya, giliran Sri Hartini yang naik sebagai bupati dan posisi wakil bupati diisi oleh isteri Sunarna, Sri Mulyani. Pasangan Sri Hartini - Sri Mulyani menjabat bupati dan wakil untuk periode 2016 sampai 2021, Wakil Bupati Klaten bukanlah orang baru dalam percaturan kekuasaan di daerah itu, karena sebelumnya ia merupakan isteri Bupati Klaten sebelumnya. Mendiang suami Sri Hartini, Haryanto Wibowo, adalah Bupati Klaten periode Tahun 2000 sampai 2005 dan wakilnya adalah Sunarna. Sebelum insiden Klaten, kasus Banten adalah contoh. Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK ) Akil Mochtar oleh KPK membuka banyak hal. Selain menunjukkan betapa dahsyatnya virus korupsi menjalani sendi-sendi kehidupan bernegara, ia juga mengungkap betapa rentetannya sturuktur kekuasaan yang dibangun melalui politik kekerabatan ( nepotik ) terhadap praktik kolutif yang berunjung pada korupsi Memasuki Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2017 ini, publik bisa melihat betapa kecenderungan politik kekerabatan ini masih tetap muncul. Dari daftaran para calon anggauta legislatif bisa ditelusuri apa, siapa, dan apa keterkaitan seseorang dengan tokoh-tokoh sebelumnya.(****)

Warga Semarang Yang Ingin Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Semarang Mengeluhkan Lambatnya Layanan.

Semarang. Salah satu warga Semarang yang bernama Mulyono ( 62 ), warga Grisikono, Semarang Barat, kenaikan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016. Hanya saja, Mulyono berharap dengan munculnya kebijakan itu sudah sepatutnya juga diimbangi dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Jangan sampai ngantre kelamaan. Menurut Mulyono sudah mengantre 3 jam belum dipanggil oleh petugas. Seharusnya jumlah pegawai ditambah. Selain itu ada juga Purnomo Ardianto ( 36 ), warga Tembalang Kecamatan Banyumanik Semarang, kecewa terhadap lambatnya pelayanan di Samsat Online di gedung Bank Jateng Jalan Pemuda Semarang baru-baru ini. Purnomo merasa bingung karena urusan membayar pajak tak juga kelar dalam sehari. Sebab Purnomo yang sudah meminta izin kantornya untuk membayar pajak kendaraan bermotor,merasa dipersulit saat ingin menunaikan kewajiban membayar pajak. Menurut Purnomo tidak mungkin izin ke kantor berkali-kali untuk mengurus pajak kendaraan bermotor. Belum lagi harus mencari KTP pemilik kendaraan sebelumnya. Kalau pelayanan lambat seperti ini, pasti sangat merugikan. Sementara itu, Sukarla (52 ), warga Tambak Sari, Semarang yang berencana membayar pajak kendaraan roda empatnya, juga merasa kecewa karena antrian yang terlalu panjang. Sukarla juga mengatakan, apa ada yang salah, sehingga pelayanan sangat lambat semacam ini. Berbeda dengan pelayanan yang dulu. Sering membayar pajak kendaraan di Samsat Online di DP Mall. Pengantre langsung dilayani per 15 orang, sehingga antrean tidak sepanjang di sini. Pelayanan di sana sangat cepat, harusnya bisa sebagai contoh. Kepala Pelayanan UP3AD Samsat III Krapyak Semarang Barat, Puji Astuti, yang menaungi Samsat Online mengatakan, masyarakat berbondong-bondong datang ke Samsat karena mendengar informasi pajak kendaraan bermotor akan naik 200 persen. Padahal menurutnya informasi itu tidak benar. Puji Astuti menghimbau masyarakat tetap tenang, ini hanya informasi yang kurang disosialisaikan, PP Nomor 60 Tahun 2016,tidak menaikan tarif Pajak kendaraan bermotor, tapi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP ). Akan berkoordinasi dengan kepolisian dan jasa Raharja untuk mensosialisasikan hal ini ke masyarakat. Terkait dengan biaya layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) yang juga naik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 30 ribu, hal itu diungkapkan oleh Humas Polda Jateng Kombes Pol Djarod Padakova. Dijelaskan pula oleh Djarod, kenaikan tersebut berdasarkan peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNPB ) di lingkungan Polri. Kenaikan harga SKCK berlaku untuk semua penerbitan di SKCK. Sementara itu Kasubag Humas Polrestabes Semarang Kompol Suwarna mengatakan tak ada kendala setelah pemberlakuan tarif baru penerbitan SKCK. Suwarna menuturkan kenaikan tarif SKCK akan terus dievaluasi. Menurutnya kenaikan harga tidak mempengaruhi jumlah pemohon SKCK. Biasanya permintaan SKCK paling banyak setelah ada kelulusan dan penerimaan pegawai. (****)

Ombudsman Jateng Sidak Samsat Semarang.

Semarang.Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin Hulu melakukan inspeksi mendadak ( sidak ) ke tempat layanan Samsat Online di Gedung Bank Jateng baru-baru ini. Sabarudin, melakukan sidak pada siang hari, karena tidak mau mengganggu pelayanan. Karena pagi hari mereka masih melayani, dan supaya tidak terganggu pelayanan samsat. Sidak tersebut dilakukan karena adanya keluhan masyarakat terkait tutupnya pelayanan Samsat Online pada siang hari. Kepala Ombudsman juga akan meminta keterangan Kepala Samsat III Krapyak Semarang, karena Samsat Online di Bank Jateng, di bawah wilayah kerja Samsat III Krapyak Semarang. Saat ditemui tim ombudsman, Kepala UP3AD Samsat III Krapyak Semarang Barat Puji Astuti mengaku sangat senang, Astuti pun mengklarifikasi keluhan tentang tutupnya pelayanan Samsat Online sebelum waktunya. Astuti menegaskan, informasi yang beredar di masyarakat, tentang naiknya pajak kendaraan bermotor sampai 200 persen, itu tidak benar. Tarif yang naik, hanya Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ). Samsat didatangi ribuan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kamis lalu saja tercatat 2.972 pelayanan.Jumlah itu dibagi dari Samsat Online di Bank Jateng 400 dan Samsat III Krapyak Semarang Barat sebanyak 2.572. Samsat dipadati warga yang ingin membayar pajak.Bahkan ada yang pajak kendaraannya masih dua sampai tiga bulan dari batas pembayaran pajak, tapi sudah datang untuk membayar. Ini hanya kurang sosialisasi saja. Karena hanya ada empat petugas di sana.tapi SOP sebenarnya. menutup pendaftaran pukul 14,00 WIB. Dengan adanya laporan seperti ini, akan berusaha berbenah, dan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Samsat akan berkoordinasi dengan Kepolisian, Jasa Raharja dan DPPAD untuk mensosialisasikan PP No 60 Tahun 2016. Agar masyarakat tidak salah informasi. ( ****)

Kontraversi Masalah Kenaikan Biaya.

Ketua Presidium Indonesia Watch (IPW), Neta S Pane meminta membatalkan kenaikan biaya pengurusan surat ijin mengemudi (SIM) dan dokumen kendaraan bermotor karena memberatkan masyarakat dan tak jelas alasannya.Hal ini yang dipertanyakan Neta adalah pernahkah DPR melakukan evaluasi sehingga didapat gambaran pelayanan publik yang mana yang harus diperbaiki. Neta juga menyatakan, perbaikan pelayanan tidak bisa dijadikan alasan kenaikan biaya pengurusan SIM dan dokumen kendaraan. Menurut Neta, perbaikan pelayanan tidak perlu dibebankan kepada masyarakat. DPR tidak seharusnya mendorong Polisi menaikkan biaya pengurusan SIM, STNK dan BPKB. Menurut Neta,semestinya mendorong revisi Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ ), agar pengurusan SIM, STNK dan BPKB tak dilakukan oleh institusi di luar Polri. Dikatakan oleh Neta, apakah realistis perbaikan pelayanan publik ditimpakan ke kenaikan biaya pengurusan SIM, STNK, dan BPKB. Neta menunjuk praktik percaloan di bidang pegurusan SIM maupun dokumen kendaraan yakni surat tanda nomor kendaraan ( STNK), yang bertahun-tahun jadi masalah dan tidak pernah selesai secara utuh. Untuk memberantas calo saja, dari kapolri yang satu ke kapolri yang lain, tidak mampu melakukannya secara tuntas. Hal lain yang perlu didorong DPR adalah perubahan masa berlaku SIM, STNK, BPKB, dan tanda nomor kendaraan bermotor ( TNKB ) dari lima tahun menjadi seumur hidup, kecuali dokumen itu hilang atau rusak. Sehingga,tak ada ekonomi biaya tinggi memberatkan publik. Menurut Neta, di beberapa negara, SIM dan dokumen kendaraan berlaku seumur hidup. Neta juga mengatakan, jika Polri masih menangani pengurusan SIM, BPKB, dan STNK, berarti Polri melakukan monopoli sistem, yakni Polri yang membuat kebijakan, Polri memproses pembuatan produknya, dan Polri juga yang melakukan penindakan. Ini jelas bertentangan dengan Undang- Undang Anti monopoli. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance ( Indef ), Naillul Huda menyesalkan terbitnya PP No.60 tahun 2016. Menurut Huda harusnya kenaikan tarif dilakukan tanpa perlu jadi kejutan. Huda menjelaskan harus ada evaluasi ulang mengenai regulasi tersebut. Pemerintah harus bijak dan tidak langsung pukul tinggi dalam menaikkan tarif. Seharusnya kenaikan itu, dilakukan secara bertahap. Tidak langsung sampai 275 persen. Dijelaskan pula oleh Huda, dari 275 persen itu bisa dibagi 50 persen dulu, baru meningkat 100 persen terus 150 persen, harusnya seperti itu. Pemerintah seharusnya tentang kenaikan tersebut dilakukan bertahap agar tidak menimbulkan efek kejut terhadap masyarakat. (****)

Kado Pahit Buat Gubenur Jateng Dikarenakan Bupati Klaten Kena Kasus Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK.

Bagai disambar petir. Demikian kira-kira untuk menggambarkan perasaan Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ketika mendengar Bupati Klaten Sri Hartini, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), pada hari Jumat lalu (30/12). Tentu ini menjadi sebuah " kado pahit " akhir tahun 2016 buat Ganjar Pranowo sebagai pemimpin nomor satu di Jawa Tengah dan masyarakat Klaten. Bukan hanya karena slogan yang Ganjar gaungkan diabaikan oleh Sri Hartini, namun upaya untuk memberikan kesadaran akan jahatnya perilaku korupsi lewat " sekolah " di KPK pun ternyata tak mempan buat Sri Hartini. Bahwa menjadi pemimpin harus bersih, terbuka, dan tidak membohongi rakyat. Karena itu, tak heran, sebagai representasi itu, Ganjar ingin memberikan contoh dengan melakukan seleksi terbuka terhadap pejabat yang akan diangkatnya. Termasuk, juga sampai " menyekolahkan " sebanyak 17 kepala daerah hasil pilkada pada tahun 2015 lalu, meengikuti workshop integritas di KPK Jakarta pada bulan Maret 2016 lalu. Termasuk, salah satu pesertanya adalah Bupati Klaten Sri Hartini. Bagaimana tidak, saat bersamaan, Ganjar tengah melantik pejabat eselon II,III dan IV dilingkungan Pemprov Jateng. Semangat dari dilantiknya para pejabat tersebut, adalah agar mereka bisa segera bekerja di awal 2017 melayani masyarakat. Mereka juga didorong menyukseskan slogan Ganjar ; Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi. Masyarakat Klaten juga dirugikan. Nama daerahnya jadi tercemar karena ulah bupatinya. Tak hanya itu, PNS di lingkungan Pemkab Klaten juga ikut menanggung akibat dengan tertundanya gajih mereka. Terbukti, meski sudah tak terhitung banyaknya pelaku korupsi ditangkap dan dimasukkan penjara, toh hal itu ternyata belum mampu memberikan efek jera bagi pejabat. Masih ada pejabat yang melakukan hal serupa. Mereka yang tertangkap, seolah hanya karena sial saja. Selebihnya, mereka menikmati apa yang dikorupsinya. Selain itu, kasus korupsi Sri Hartini, seolah kembali menegaskan bahwa di kalangan pejabat di negeri ini susah untuk menghilangkan sikap koruptif, serakah bin tamak terhadap harta. Amanah yang diembannya seolah merupakan kesempatan " balas dendam "untuk mengeruk harta sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran pribadi maupun golongannya.Bukan untuk mensejahterakan rakyatnya. Pergunakanlah kepercayaan tersebut dijalankan dengan sebaik-baiknya,tidak disalahkangunakan untuk memperkaya diri dengan cara mengkorupsi uang rakyat. Karena, sebagaimana pribahasa ; sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Karena bangkai itu busuk, maka baunya pasti akan menyebar. Percayalah, sepandai-pandai Anda korupsi, akhirnya juga akan tertangkap juga, ini hanya soal waktu saja. Memasuki tahun 2017, sebagaimana Gubenur Jawa Tengah, masyarakat juga tentu memiliki harapan besar terhadap para pejabat yang baru dilantik. Tidak hanya pada tingkat provinsi, namun juga dikota/kabupaten yang ada di Jateng. Mereka bisa bekerja memenuhi harapan masyarakat, dengan mengedepankan akuntabilitas. Bukan zamannya pejabat untuk dilayani, tetapi merekalah yang harus memberikan pelayanan secara layak kepada masyarakat sebagaimana fungsinya. (*****)

Semarang Tahun 2017 Berupaya Melahirkan Kantong-Kantong Ekonomi Baru.

Pesta sudah usai. Orang bijak selalu mengatakan, waktu yang akan datang harus lebih baik. Demikian pula momen pergantian tahun. Doa pengharapan terbaik dipanjatkan dan semoga bisa terwujud. Diatas panggung perayaan menyambut tahun 2017, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pun menguraikan programnya, terutama persoalan infrastruktur. Di Kota Semarang, suasana pergantian tahun baru meriah sekali di berbagai tempat, termasuk kampung-kampung. Pesta kembang api hingga berkumpul bersama warga menjadi tradisi. Sebagai ibukota provinsi, tentu saja Semarang akan selalu dibanding-bandingkan dengan kota besar lainnya di Indonesia. Apalagi infrastruktur ini dipandang sebagai tampil wajah kota. Beberapa pekerjaan yang masih menjadi prioritas, seperti yang disampaikan Hendi] sapaan wali kota Semarang, ini antara lain persoalan banjir di wilayah timur Semarang, antisipasi kemacetan di pusat kota, pembuatan taman-taman kota serta rekayasa pelebaran jalan melalui proyek outer ring road. Proyek outer ring road, misalnya. Wilayah Gunung Pati hingga Meteseh yang masih diidentikkan daerah pinggir akan semakin terbuka dengan jalur yang lebar san mulus. Proyek outer ring road ini dengan melebarkan jalan yang sudah ada atau membangun jalan baru,jelas akan mendongkrak perekonomian masyarakat. Kemudahan akses mobilitas hingga pinggiran diharapkan bukan sekadar melancarkan akses warga pinggiran ke pusat kota. Namun juga harus dimulai bagaimana berupaya melahirkan kantong-kantong ekonomi baru. Namun, hal yang perlu digarisbawahi juga, pembangunan infrastruktur bisa juga berarti mendorong bidang lainnya juga bergerak. Hal yang disebutkan itu segelintir persoalan yang ada. Banyak pekerjaan yang harus dibenahi, mulai pelayanan publik, pendidikan, hingga kesehatan. Semua bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Dan ini, biasanya kalangan swasta bergerak lebih cepat, khususnya mereka yang berbinis properti, dari perumahaan hingga pertokoan. Selama ini kita sudah seringkali mendengar program Simpanglima Kedua ", yakni pengembangan pusat keramaian kota, selain keberadaan Simpanglima saat ini. Maka gencarnya proyek infrastruktur ini bisa menjadi momen untuk lebih melesatkan perekonomian daerah pinggiran. Untuk Semarang ini, pemindahan kamous UNDIP dari Pleburan ke Tembalang dan IKIP ( yang kemudian berubah menjadi Unnes ) dari Sampangan ke Gunungpati merupakan contoh pengembangan wilayah yang bisa dikatakan berhasil. Bagaimana bisnis properti hingga tumbuhnya fasilitas-fasilitas publik dan pusat perniagaan bisa menggiring warga secara merata di berbagai wilayah. Tidak hanya terpusat di tengah kota. Dukungan transportasi umum yang murah dan nyaman juga menjadi penentu. Tentu saja ini memerlukan kebijakan seorang wali kota Semarang. Karena wajah kota, bukan semata gedung-gedung pencakar langit dan jalan lebar mulus, melainkan warga yang bisa hidup nyaman di kota tempat tinggal. Ikhtiar Wali Kota Semarang " Hari Esok Harus Lebih Baik " tentu juga menjadi harapan kita semua. Namun ini bukan berarti meletakkan semua urusan pembangunan di pundak pemerintah. Partisipasi aktif warga menangkap potensi dan peluang yang ada juga mnentukan. Hasil pembangunan fisik ini hanyalah sebuah " sarana ". Bagaimana cara memanfaatkannya tergantung kita menyikapinya. (****).