Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI ), Zainut Tauhid Saadi menyatakan, idealnya pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk melakukan pembahasan sebelum memanfaatkan dana haji pada kepentingan infrastruktur.
Dana haji yang dimaksud adalah dana biaya pendaftaran calon haji agar mendapat porsi keberangkatan. Dana itu disebut dana awal Biaya Perjalanan Ibadah Hajj ( BPIH ).
Menurut Zainut, hal itu mengingat jumlah uang yang dikelola tidak sedikit, dan tidak boleh ada yang dirugikan, termasuk calon haji yang menyetor dana.
Dana setoran awal haji selama ini dimanfaatkan menyubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji. Itupun hanya diambilkan dari manfaat hasil inventasi di SUKUK atau Surat Berharga Negara Syariah, sehingga meringankan biaya calon jemaah.
MUI menghimbau BPKH berhati- hati menggunakan uang jemaah haji untuk keperluan investasi di bidang infrastruktur. Karena itu murni uang umat yang tidak boleh dipindahtangankan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan pemiliknya.
Akumulasi dana haji setiap tahun semakin besar, karena animo masyarakat mendaftar haji semakin banyak, ditambah dengan masuknya dana hasil efisiensi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, serta tambahan dana dari manfaat bagi hasil penempatan BPIH di berbagai investasi yang dianggap aman.
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ), Tulus Abadi, tidak setuju dengan rencana Presiden Jokowi menginvestasikan dana haji pada infrastruktur.
Tulus juga mengatakan, Presiden harus berhati- hati menggunakan anggaran itu.
Pemerintah juga harus memperhatikan penerapan konsep ekonomi syariah ketika mengalokasikan anggaran haji untuk infrastruktur.
Menurut Tulus, Presiden harus menggelar survei terlebih dulu sebelum merealisasikan rencana itu. Jokowi juga harus menanyakan rencana itu kepada sekitar 25 sampai 30 persen calon jemaah haji.
Intinya, lakukan jajak pendapat mi nimal 25 sampai 30 persen calon jemaah haji, apakah rela dananya dipakai untuk infrastruktur.(****).
No comments:
Post a Comment