Kasus Sri Hartini Patut Terus Dicermati Sampai Akhir.

Heboh kenaikan harga cabai dan naiknya tarif biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor ( BPKB ) memalingkan sejenak perhatian publik dari aneka isu yang perbincangan hangat akhir-akhir ini. Sebagaimana luas diberitakan Sri Hartini ditangkap KPK pada hari Jumat lalu 30 Desember 2016. Sri diduga menerima suap terkait mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. Belakangan, pihak KPK menyatakan terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, termasuk kemungkinan memeriksa Wakil Bupati anak anak Sri Hartini. Bagi warga Jawa Tengah, misalnya penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), tentulah merupakan berita besar yang masih patut terus dicermati sampai akhir. Mengapa ? Karena korupsi tidak pernah berdiri sendiri. Pada dua periode berikutnya pada tahun 2005 sampai Tahun 2010 dan Tahun 2010 sampai Tahun 2015, Sunarna yang menjabat bupati dengan Sri Hartini sebagai wakilnya. Berikutya, giliran Sri Hartini yang naik sebagai bupati dan posisi wakil bupati diisi oleh isteri Sunarna, Sri Mulyani. Pasangan Sri Hartini - Sri Mulyani menjabat bupati dan wakil untuk periode 2016 sampai 2021, Wakil Bupati Klaten bukanlah orang baru dalam percaturan kekuasaan di daerah itu, karena sebelumnya ia merupakan isteri Bupati Klaten sebelumnya. Mendiang suami Sri Hartini, Haryanto Wibowo, adalah Bupati Klaten periode Tahun 2000 sampai 2005 dan wakilnya adalah Sunarna. Sebelum insiden Klaten, kasus Banten adalah contoh. Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK ) Akil Mochtar oleh KPK membuka banyak hal. Selain menunjukkan betapa dahsyatnya virus korupsi menjalani sendi-sendi kehidupan bernegara, ia juga mengungkap betapa rentetannya sturuktur kekuasaan yang dibangun melalui politik kekerabatan ( nepotik ) terhadap praktik kolutif yang berunjung pada korupsi Memasuki Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2017 ini, publik bisa melihat betapa kecenderungan politik kekerabatan ini masih tetap muncul. Dari daftaran para calon anggauta legislatif bisa ditelusuri apa, siapa, dan apa keterkaitan seseorang dengan tokoh-tokoh sebelumnya.(****)