Uji KIR Di Dishubkominfo Kota Semarang Tidak Ada Calo Dan Pungli.

Semarang,Dalam pengurusan uji KIR atau uji kelayakan bermotor di Dishubkominfo Kota Semarang terletak di Jalan Tambak Aji Semarang tidak ada calo maupun pungli. Karena semua yang akan di uji kendaraan harus datang bila tidak datang pasti ditolak oleh petugas KIR dan juga dalam pelaksanaan uji KIR kendaraan bermotor sudah sesuai prosedur telah ditetapkan. Hal itu diungkapkan oleh Kasi Keselamatn Dan Teknik Sarana Dishubkominfo kota Semarang, Mukindar. Dikatakan oleh Mukindar bila ada kendaraan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat uji kelayakan tidak bisa diloloskan alias dikembalikan sipemiliknya dan surat-surat buku KIR tersebut ditahan dan tidak bisa dikeluarkan oleh Dishubkominfo Kota Semarang. Dan juga MUkindar mengatakan tidak ada uji KIR hanya formalitas. Sesuai aturan yang berlaku di Dishubkominfo Kota Semarang. Bila ada dalam pengujian lampu sein atau lampu riting kendaraan mati, tidak tidak bisa diloloskan dan harus diperbaiki terlebih dahulu. Setelah diperbaiki baru diajukan lagi uji KIR di Dishubkominfo Kota Semarang. Dijelaskan pula oleh Mukindar bahwa, masalah angkutan umum tidak laik jalan, setiap hari dilakukan operasi gabungan antara Polisi Lalu Lintas dan Dishubkominfo Kota Semarang. enurutnya bahwa banyak kendaraan yang di kandangkan oleh petugas gabungan. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang dengan No 551.2/156 tertanggal 16 July 2003. Tentang Peremajaan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang di Wilayah Kota Semarang. Bila ada kendaraan tidak sesuai langsung ditolak oleh petugas uji KIR. Berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kota Semarang dengan Nomor 2 Tahun 2012, yakni mobil bus: JJB ( Jumlah berat yang diperbolehkan )0 Kg sampai dengan 6.000 kg harganya Rp 32.500, JJB 6,001 sampai dengan 9.000 kg Rp42.500,JJB 9,001 kg ke atas tarifnya Rp 47.500. Selanjutnya,kereta gandengan tarifnya Rp 42.500, kereta tempelan Rp 42.500, dan mobil penumpang umum JJB 0 Kg sampai dengan 2.000 kg Rp 30.000. Biaya berikutnya untuk plat uji tarifnya Rp 7.500, stikter tanda samping tarifnya Rp 15,000,dan buku uji berkala atau baru tarifnya Rp 12.500 dan ganti buku uji karena hilang tarifnya Rp 25.000. Sehingga jika ditotal sekali uji KIR sebenarnya tidak sampai Rp 100 ribu saja. Masalah mekanisme sistem Drive Thru, yakni mulai melakukan pendaftaran di loket Drive Thru, pemohon membayar sesuai SKRD ( surat ketetapan ritribusi daerah ) dan menerima kwitansi, selanjutnya pemohon menuju gedung uji dengan mengantre sesuai nomor urut pendaftar. Penguji melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan serta akan dijelaskan penentuan hasil uji. Jika tidak laik jalan, pemohon diberikan surat keterangan perbaikan. Setelah kendaraan diperbaiki, diminta menuju loket pendaftaran untuk meminta nomor urut pendaftaran sebagaimana proses awal. Jika hasilnya laik jalan, pemohon menyerahkan buku uji kepada penguji penyelia untuk pengesahan. Terakhir pemohon mengambil stiker dan plat uju di loket penyerahan hasil uji. Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomatika (Dishubkominfo ) Kota Semarang Agus Harmunanto membantah tegas tidak ada calo maupun pungli dalam mengurus KIR. Meski begitu, Agus mengatakan jika selama ini pengurusan KIR untuk perusahaan besar memang ada sebuah perwakilan. Orang tersebut memang dipercaya untuk mengurus izin KIR pada suatu perusahaan. Menurut Agus bahwa, adanya perwakilan perusahaan. Biasanya perusahaan besar seperti Nasmocobdan lainnya itu ada perwakilan pihak yang mengurus dan itu benar.****

Kampanye Hitam Mulai Warnai Pilwakot Semarang.

Semarang, Menjelang Pemilihan walikota dan wakil walikota ( Pilwakot ) Semarang yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang, dinamika politik di Kota Semarang pun semakin memanas. Bahkan, kini mulai diwarnai kampanye hitam yang ditujukan untuk menyerang salah satu pasangan calon tertentu. SMS dengan isi yang berbeda, isinya meminta masyarakat Semarang untuk tidak memilih pemimpin perempuan karena selama ini perempuan dianggap hanya sebagai " kanca wingking ". Selain itu, juga disebutkan bila selama ini Kota Semarang tidak punya sejarah dipimpin oleh seorang perempuan sehingga harus memilih pria. Sementara Hevearita mengaku, juga menerima pesan singkat berisi hasutan kepada masyarakat Semarang untuk tidak memilih dirinya. Ita, demikian sapaan akrabnya, enggan berkomentar banyak atas sms tersebut. Mantan Dirut BUMD itu percaya masyarakat Semarang tidak akan terpengaruh dengan hasutan tersebut. Menurut Ita bahwa, masyarakat Semarang udah cerdas dan bijaksana menentukan pilihan pemimpinnya. Dikatakan pula oleh Ita, serangan kampanye hitam itu merupakan bagian konsekuensinya saat memutuskan terjun ke dunia politik. Ita juga meminta agar semua pihaknya khususnya pendukungnya bisa menahan diri dan tidak perlu melakukan pembalasan. Menanggapi hal tersebut, Hendi bereaksi, santai terhadap kampanye hitam tersebut sambil tersenyum. Hendi juga memohon maaf kepada seluruh wanita di Semarang yang ikut tersakiti akibat kampanye hitam terhadap dirinya tersebut. Sementara kyai kharismatik di Kota Semarang, KH Ahmad Haris Shodaqoh menjelaskan, bahwa tidak ada fatwa semacam itu. Argumen yang mengatakan wanita tidak pantas memimpin, menurut Islam adalah tidak dibenarkan. Dijelaskan pula oleh KH Ahmad, kalau memang sudah memperoleh amanat dari rakyat, maka itu sama halnya dengan mempercayakan tanggung jawab memimpin suatu daerah di bahu pemimpin tersebut, termasuk jika itu pemimpin perempuan. Terpisah, pakar Politik Universitas Diponegoro ( Undip ) Semarang, Teguh Yuwono mengatakan, bahwa Black Campaign itu terjadi karena kandidat pasangan calon yang diserang itu sangat kuat. Menurut Teguh bahwa jika tidak bisa dikalahkan dengan cara rasional dan akal sehat, maka pilihannya adalah black campaign. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Mulyonono meminta seluruh jajaran TNI AD yang terlibat dalam pengamanan pilkada serentak dapat memberi jaminan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memperoleh dan menyalurkan hak-hak politiknya. Ia menuturkan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 merupakan babak baru dalam sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia. Pilkada tahun ini juga tahap pertama dari tujuh tahap yang direncanakan untuk menuju tercapainya pemilu dan pilkada serentak nasional tahun 2027. Suksesnya atau tidaknya penyelenggara pilkada serentak tahun 2015 menjadi barometer untuk memperkirakan warna lembaran sejarah demokrasi di Indonesia selanjutnya. Dalam pelaksanaan tugas perbantuan kepada Polri, TNI sangat berkepentingan untuk berperan serta mengawal dan menjaga jalannya pilkada serentak dengan tetap mengedepankan prinsip netralitas TNI. Dan juga Ia meminta para Danrem dan Dandim agar mampu berpikir, dan bertindak serta memposisikan diri dan institusinya secara tepat dalam kerangka netralitas TNI. Dalam menghadapi pilkada serentak para Danrem dan Dandim agar dengan kepedulian dan kepekaan yang tinggi mampu melaksanakan deteksi dan prediksi terhadap kemungkinan yang terjadi di daerah. Apalagi terhadap setiap ancaman yang dapat mengacam kedaulatan dan kesatuan NKRI, para Danrem dan Dandim harus cepat tanggap serta proaktif dalam menangani setiap permasalahan yang ada. Setiap perkembangan yang terjadi di wilayah harus mampu diwaspadai dan diantisipasi seoptimal mungkin melalui kemampuan dan sumberdaya teritorial yang dimiliki jajarannya. Demikian dikatakan oleh Kepala Staf TNI AD, Jenderal Mulyono.****

Seorang Dokter Muda Mengguncang Dunia.

Namanya seorang dokter muda, Giri Samudra, mengandung makna hebat. Dalam bahasa Jawa, Sunda, maupun Sanskerta, Giri berarti gunung. Dalam bahasa Jepang, Giri merupakan konsep kewajiban sosial/ moral. Sedangkan Samudra, aslinya dari bahasa Hindu yang berarti Dewa Laut. Dionisius Giri Samudra itu pantas menjadi teladan, Gunung maupun lautan bukan halangan baginya untuk mengabdi. Pria yang dikenal ceria dan ramah ini pun langsung berangkat saat ditugaskan di salah satu daerah pelosok negeri ini, adalah di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Kendati ia harus mengawali pengabdiannya sebagai pegawai tak tetap. Semua itu tinggal kenangan. Seorang dokter muda Andra telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2015 lalu. Sehari sebelum peringatan Hari Kesehatan Nasional ( HKN ). Penyebab kematian seorang dokter muda yang masih berusia dua kali tanggal peringatan HKN, atau 24 tahun, itu terkena campak diiringi deman tinggi di wilayah tugasnya. Lalu ia sebrangi, hutan dia selami. Begitulah, mengingat rumah dokter muda itu di Jawa, tepatnya di Tengerang Selatan. Dan, memang sudah tekatnya. Ia tidak takut segala resiko meski harus bertaruh nyawa sekalipun. Sesuai sapaan akrabnya, Andra. Dalam bahasa Skotlandia, Andra berarti jantan. Yang menjadi keprihatinan bersama, kebetulan pula bersamaan HKN, nyawa seorang dokter muda Andra tak tertolong karena fasilitas yang sangat terbatas dan kendala biaya untuk evakuasinya. Maklum saja jika netizen menyebut dokter muda Andra sangat tragis sekali, dan sudah ada 241 tweet yang menyatakan hal tersebut. Dokter muda Andra telah meninggalkan kita semua. Tapi bakal panjang ceriteranya. Banyak dimensinya. Dokter saja tragis saat sakit, apalagi warga kurang mampu di daerah pelosok atau daerah yang masih terbatas aksesnya. Dalam mitologi Yunani, Dewa Laut itu juga dikenal dengan julukan enosikhthon ( pengguncang bumi/ dunia). Dan kematian tragis dokter muda Andra pun telah mengguncang nurani. Tentu, yang paling sedih adalah sang ibu. Andra dikenal paling dekat dengan ibunya. " Sedih tentu iya sudah pasti, tepati saya berusaha tegar dan bangga. Karena semasa hidupnya dia pernah berceritera risiko-risiko yang harus dia ambil sebagai seorang dokter muda, kalau menjadi dokter itu berat pertaruhannya nyawa bisa tertular penyakit ", ceritera Orang Tua Andra Ibu, Fransisca Ristansiah (53) di rumah duka, Pamulang Indah, Tangerang Selatan.*****

Pesan Presiden Joko Widodo Soal Pilkada Serentak.

Jakarta, Terkait Pilkada serentak ini, Presiden Joko Widodo menghimbau agar seluruh kontestan bersaing dengan sehat. Jika menang jangan jemawa, dan kalau kalah jangan mengajak pendukungnya untuk ngamuk. Dan kepada para kepala daerah, Joko Widodo juga mengimbau untuk memberikan contoh pendidikan politik kepada rakyatnya. Dan ajak rakyat untuk berdemokrasi dalam keriangan. Selain itu Joko Widodo juga menghimbau kepada KPU dan Bawaslu tetap menjaga independensinya. Begitu juga dengan TNI, Polri dan para PNS. Ini semua harus jaga betul. Kepada aparat TNI dan Polri supaya senantiasa independen, netral dalam pilkada serentak. Kepada para gubenur, bupati dan walikota untuk menjaga dan memantau netralitas PNS selama pilkada berlansung. KPU pun baru akan mencetak surat suara untuk pemilihan kepala daerah serentak mulai pekan depan. KPU hingga kini masih menunggu proses sengketa penetapan pasangan calon yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ketua KPU, Husni Kamil Manik menjelaskan, setidaknya ada lima persoalan yang kerap terjadi saat pilkada. Pertama, pada proses pencalonan, masih ada residu atas tahapan pencalonan. Husni juga mengatakan adalah fasilitas kampanye yang tidak memuaskan pasangan calon, khususnya penyediaan alat peraga kampanye di ruang publik. Sementara itu, persoalan paling penting adalah data pemilih yang belum valid. Dan juga masalah pengadaan distribusi logistik yang tidak tepat waktu. Karena itu, di beberapa daerah yang sulit dijangkau berharap ada koordinasi gubenur yang intensif. Begitu juga panglima dan kapolri kalau butuh alat transportasi. Persoalan yang paling utama kata Husni adalah anggaran penyelenggara yang masih membutuhkan perhatian. Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang. KPU Provinsi Jawa Tengah bersama jajaran KPU di 21 kabupaten/kota merumuskan strategi untuk mencapai target jumlah pemilih pemilihan kepala daerah serentak. Diharapkan dengan strategi terebut pemilih di wilayah kerja KPPS bisa lebih mendapatkan informasi dan motivasi untuk menggunakan hak pilihnya. Guna mencapai target jumlah pemilih sebanyak 77,5 persen , KPU Jawa Tengah telah memerintahkan seluruh KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian Agama di wilayah masing-masing dalam memberikan sosialisasi serta motivasi pada mimbar-mimbar keagamaan. Sementara itu untuk memaksimalkan system pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada 9 Desember 2015 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Jawa Tengah akan merekrut 2.100 relawan pengawas. Demikian dikatakan oleh Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo. Untuk bisa melakukan pengawasan maksimal terhadap jalannya pilkada, menurut Teguh Purnomo, sangat dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, mengingat tenaga pengawas Pilkada sangat terbatas jumlahnya, dan tidak sebanding dengan jumlah tempat pemungutan suara ( TPS ) yang ada.*****

Kebo Bule Sempat BT.

Solo, Dari arah timur Pura Kamandungan, Keraton Surakarta Hadiningrat, sembilan kerbau keturunan Kyai Slamet ( kebo bule ), terlihat berjalan menuju kedepan pura, pada malam Suro (14/10 ). Para abdi dalem keraton pun langsung menyajikan makanan berupa ketela dan minum kepada sembilan kerbau tersebut, Pada saat menikmati santap makannya yang disajikan oleh para abdi dalem keraton tersebut secara tiba-tiba Kebo Bule beberapa kali berusaha balik kearah timur lantaran kegaduhan sejumlah penonton yang berusaha mendekat. Setelah ditenangkan oleh sang pawang, baru sembilan kebo yang biasanya dikadangkan di Alun-Alun Kidul ini kembali ke depan Pura Kamandungan. Kebo Bule menjadi peserta kirab paling depan yang mengawal para pengageng serta abdi dalem keraton juga sembilan pusaka milik Keraton Kasunanan Surakarta memutari area Keraton. Ketika jarum jam nenunjukan pukul 00.00 dini hari, lonceng keraton dibunyikan dan bedug ditabuh yang menandakan prosesi kirab Satu Suro Keraton hendak dimulai. Menurut Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Pangeran ( KP ) Winarno Kusumo mengatakan. prosesi menyambut malam Satu Suro sudah dilaksanakan, karena ada prosesi wilujeng atau slametan. Kirab tersebut dimulai dari Pura Kamandungan, Alun-Alun Utara, kawasan Gladag, Sangkrah, Pasar Kliwon, Gemblengan hingga kembali ke Keraton Surakarta Hadiningrat. ***

Penyidik KPK Mengalami Kecelakaan Saat Sidik Kasus E-KTP.

Jakarta, Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Novel Baswedan mengalami kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Mobil yang Novel tumpangi berikut penyidik lain terperosok ke sungai, baru-baru ini pada pukul 23.00 WITA. Menurut Pelaksana Tugas ( Plt )Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, Novel berikut timnya mendapat musibah ketika menempuh perjalanan. Penyidik KPK datang ke Dompu rangka penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan ( E-KTP ). Dikatakan pula oleh Johan Budi bahwa, ditengarai sopir yang mengendarai mobil tersebut mengantuk. Karena tak mampu mengendalikan, mobil terperosok ke sungai. Bagaimana kondisi Novel? Johan menyebut penyidik senior itu tak mengalami luka serius. Dan semua anggauta tim kembali ke Jakarta. Ada dua orang yang luka, satu orang terluka parah di kepala karena terkena kaca pecah. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, tim Novel berangkat dengan pegawai BPKP. Ada lima orang yang terdiri dari gabungan personel KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ). Dalam pelaksanaannya, terdapat masalah terkait ketersedian dan distribusi perangkat yang dibutuhkan. Dalam kasus ini, Direktur Pengelola Informasi Adminitrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Percatatan Sipil Kemdagri, Sugiharto, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Program E-KTP secara nasional dilaksanakan dalam dua tahap, pada tahun 2011 dan 2012.Tahap pertama dilaksanakan di 197 kabupaten/kota dengan target 67 juta penduduk. Di Jawa Tengah, salah satu daerah yang didatangi tim KPK adalah Kabupaten Semarang. Pada tanggal 7 Oktober lalu, mereka mengeledah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dispendukcapil ) serta meminta keterangan tiga pegawainya. Pemenang pengadaan E-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI ) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Arthaput. Mereka mengelola dana APBN senilai Rp 6 triliun pada tahun anggaran 2011 dan 2012. ****

Senyum Para Pasangan Calon Pilkada 2015.

Foto pasangan calon ( paslon) walikota maupun bupati, mulai terlihat di tempat-tempat strategis. Bakal makin semarak mendekati hari H pemilihan daerah serentak yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Seperti yang lalu-lalu, foto setiap pasangan calon umumnya terlihat tersenyum. Bahkan, salah satu pasangan calon di pilkada Kabupaten Pekalongan memilih jargon kampanye coblos senyumnya. Selain itu, mengutip berbagai literatur, ada jenis senyum ramah. Senyumnya ini sebenarnya bisa bermakna banyak. Tak jarang orang yang tersenyum ramah biasanya menutupi isi hatinya. Dia ingin nampak ceria dan bersahabat. Tapi, hati orang siapa yang tahu ? Mungkin saja sedang galau. Ada juga senyum mulut tertutup. Biasanya senyuman ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan mencoba menghargai orang lain yang diberinya senyum. Tidak ada salahnya, memang. Senyum adalah ibadah. Dengan senyum, seseorang bisa membawa suasana hangat, akrab, dan ramah. Dalam arti senyum yang tulus.Ini adalah senyuman yang terbaik. Biasanya senyuman ini akan nampak ketika seseorang memaadkan, tabah, ikhlas, rela berkorban, lapang dada, membesarkan hati temannya, dan lainnya. Sebaiknya para calon jangan memasang jika kebetulan foto senyumannya terkesan seperti jenis senyuman ini, di antaranya senyum dipaksakan, senyum menggoda, senyum sinis, dan senyum seringai. Senyum seringai adalah senyum yang giginya kelihatan. Saat senyum bibir ditarik ke belakang sehingga mulut terangkat dan terbuka cukup jauh. Artinya, konon ketika seorang punya ide biasanya ide kurang baik, sebelum dia kabur dari kesalahan, biasanya nyempetin dulu senyum seringai dan sebagainya. Tentu, rakyat di semua daerah berharap foto senyum para calon pimpinannya itu cermin yang baik dari yang bersangkutan. Seperti kata Israil, senyuman ini membawa energi positif, sehingga diharapkan calon terbaik atau yang terpilih nanti bisa membuat rakyat juga tersenyum. Dalam arti pasangan calon terpilih mampu melepas belitan persoalan sehari-hari dari rakyat kebanyakan akibat krisis global sekarang. Banyak pendapat terkait senyuman maupun tertawa, utamanya dari para filsuf maupun psikolog. Filsuf Herbert Spencer, misalnya, berpendapat ketawa dan senyuman dituangkannya dalam pandangan tentang " meluapnya tenaga ". Sementara ahli fisiologi Prancis Israil yakin bahwa tersenyum mempengaruhi hormon secara positif. Sementara ekspresi-ekspresi seperti marah jengkel mempunyai efek yang negatif.*****

Pejabat Pemkot Semarang Dapat Rapor Merah Dari Men-PAN-RB.

Jakarta, Sikap para pejabat Pemkot Semarang yang memilih ikut seremonial ketimbang masuk kantor dan melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan publik membuat geram MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi. Saking geramnya,Yuddy pun memberikan rapor merah untuk Pemkot Semarang. Yuddy melakukan sidak ke Kantor Walikota Semarang baru-baru ini. Politikus Hanura tersebut kaget bukan kepalang karena tak satu pun pejabat Kota Semarang yang ada di tempat. Mulai dari Pejabat Walikota Semarang, Kepala Dinas, sampai Inspektur tak tampak batang hidungnya. Padahal saat itu jam sembilan pagi. Menurut Yuddy sangat syok saat sidak ke Kantor Walikota Semarang. Biasanya kalau dilakukan sidak di daerah lain beberapa pejabatnya masih ada. Ini seluruh SKPD 20 Kadis tidak ada ditempat. Dikatakan pula oleh Yuddy, di era revolusi mental ini, tugas utama aparatur negara adalah melayani masyarakat. Dan Yuddy mencontohkan Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, Joko Widodo hanya mengajak beberapa menteri terkait. Sebab para menteri lainnya juga punya tanggungjawab masing-masing. Yuddy juga menyoroti Kepala Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) yang juga ikut rombongan Pejabat Walikota Semarang untuk hadiri acara. Yuddy juga mengatakan, apa hubungannya kepala BKD dengan acara walikota ? Sudahlah kalau walikota mau hadiri acara, tapi kan tidak harus memboyong 20-an SKPD-nya. Yuddy pun sudah bisa bayangkan bagaimana proses pelayanan publik di kota Semarang kalau para pejabatnya tidak disiplin. Makanya mereka pantas diberi garis merah. Yuddy, ini tidak main-main, mereka sudah masuk catatan hitam. Itu sebabnya Kementerian PAN-RB secara aktif melakukan monitoring. Untuk daerah, berkoordinasi dengan Mendagri. Pihak KemenPAN-RB pun tidak akan memberi ampun kepada pejabat pusat maupun daerah yang suka bolos. Yuddy mengatakan, pejabat yang ogah-ogahan masuk kantor tidak akan pernah naik pangkat. Yuddy mencontohkan para pejabat di Kota Semarang yang sudah diblacklist. Seluruh pejabatnya tidak bisa dipromosi ke jenjang lebih tinggi karena sudah melanggar PP 53/2010 tentang Disiplin PNS. Seluruh pejabat, sambung Yuddy harus menjadi contoh bagi bawahannya. Kalau suka bolos, sudah pasti kerjanya tidak benar dan laporannya juga asal-asalan. Selama menjabat menteri, Yuddy sudah dua kali melakukan sidak ke Pemkot Semarang. Sesampai di Kantor Walikota Semarang, Yuddy mendapatkan kabar tidak menggembirakan. Semua pejabat teras, mulai pejabat walkota Semarang, inspektorat, hingga kepala dinas tidak berada di kantor. Yuddy juga menanyakan langsung beban kerja ke beberapa pegawai di sejumlah unit kerja. Namun Yuddy menceritakan banyak yang kebingungan menjelaskannya. Dengan kondisi ini, Yuddy menjadi ragu apakah benar Pemkot Semarang membutuhkan PNS baru. Sebaiknya PNS yang ada diberdayakan dulu. Saat ditanyakan ke pegawai mereka menyebut pejabat walikota Semarang sedang ada kegiatan di luar kantor. Sementara pejabat yang lainnya mengekor mendampingi pejabat walikota Semarang.****

Pilkada 2015 Siap Digelar.

Jakarta, Pilkada serentak di 269 wilayah di Indonesia, pada bulan Desember 2015 mendatang sudah siap digelar. Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Juri Ardiantoro mengatakan, pilkada selalu memunculkan ketegangan dan sengketa. Meski intensinya berbea-beda. Setiap lima tahun selalu membuat aturan, selama itu pula juga menghadapi masalah, Makanya tidak jarang Undang-Undang Pilkada digugat ke MK. Menurut Juri bahwa, masalah yang sering muncul antara lain, masalah data pemilih yang biasanya dijadikan materi untuk menggugat hasil pilkada. Kemudian komplain saat pencalonan terkait kepengurusan ganda dalam satu partai politik. Dan lalu saat pengumuman hasil yang biasanya berpontensi konflik. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, untuk memastikan suksesnya penyelenggaraan hajatan demokrasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri terus melakukan koordinasi dengan KPU dan DPR. Pemerintah dan Kemendagri optimis pilkada akan berjalan dengan baik. Terutana tiga daerah yang kemarin diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi boleh satu pasangan calon. Selebihnya, mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menyerahkan kewenangan kepada KPU. Sebab, lembaga tersebut yang menjabarkan putusan MK tersebut. Menurut Tjahjo yang pernah puluhan tahun menjadi anggauta DPR itu, aturan pelaksanaan pilkada satu pasangan sudah selesai dirumuskan KPU. Tinggal nanti KPU mengonsultasikannya dengan Komisi II DPR RI. Tidak ada masalah di DPR. Satu pasang calon juga hak konstitusionalnya harus terjamin dengan baik. Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem ) Titi Anggraini menilai banyaknya masalah penerapan hukum pemilu di Indonesia muncul akibat konstruksi kerangka hukum pemilu yang kurang kokoh dan terpisah-pisah. Menurut Titi, Kondisi masih ditambah tumpang tindih dan kontradiksi antara ketentuan-ketentuan di undang-undang yang berbeda, inkonsistensi hukuman yang menyebabkan ketidakjelasan. Kerangka hukum pemilu yang ada seharusnya memberikan ruang bagi penyelenggara pemilu untuk membangun panduan teknis dalam bentuk peraturan. Kerangka hukum yang lemah dapat menyebabkan kebingungan bagi pemangku kebijakan dalam menafsirkan prosedur pemilu. Paling tidak diatur dalam sejumlah undang-undang mulai dari UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilu DPR, DPRD, dan DPD serta UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga secara perpisah lewat UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan undang-undang ini juga telah beberapa kali direvisi. Jadi pendekatan adhoc dalam perubahan hukum mengakibatkan hukum menjadi tidak tetap dan tidak ada harmonisasi di setiap undang-undang. Kondisi ini cenderung semakin parah dan sering kali mengakibatkan ketidak-jelasan prosedur hukum bagi penyelenggara pemilu. Sayangnya, para pengambil kebijakan, menurut Tuti, hanya akan mengkodifikasi dua undang-undang pemilu. Yaitu UU Pemilu Presiden dan UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Hal ini terjadi karena masih ada perdebatan mengenai posisi pilkada yang tidak berada dibawa rezim pemilu nasional serta argumen yang mengatakan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu harus berdiri sendiri. Mengatasi kondisi yang ada, Titi mendorong perlunya wacana untuk mengkaji dan memperbarui UU pemilu serta menyatukan berbagai aturan tersebut menjadi satu undang-undang pemilu. Para pengambil kebijakan di DPR berpendapat bahwa ini adalah tindakan fundamental yang dapat mengatasi permasalahan kerangka hukum pemilu di Indonesia, baik di tingkat UU maupun peraturan.*****

KPK Resmi Lawan DPR RI.

Jakarta, KPK secara resmi menyatakan menolak rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.Pernyataan sikap ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrahman Ruki. Ruki menyebut ada enam poin yang menjadi keberatan pihaknya terkait revisi yang diusulkan DPR RI. Keberatan pertama adalah terkait batasan masa aktif 12 tahun sejak revisi UU KPK ditetapkan. Menurutnya, pembatasan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 angka 2 TAP MPR No 8/2001 yang mengamanatkan pembentukan KPK tanpa menyebutkan adanya pembatasan waktu. Kedua, lanjut Ruki, mengenai kewenangan penuntutan yang oleh DPR ditiadakan dalam draf revisi. Menurut pensiunan polisi tersebut, penghapusan kewenangan penuntutan tidak memiliki dasar sama sekali. Ketentuan ini juga dianggap tidak berdasar lantaran KPK dalam melakukan penindakan fokus kepada subjek hukum sesuai TAP MPR 11/1999 dan UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas KKN. Selama 12 tahun ini KPK membuktikan ada kerja sama yang baik penyelidik, penyidik, penuntut umum yang dibuktikan dengan dikabulkan tuntutan oleh majelis, 100 percent convictional rate. Point selanjutnya adalah mengenai pembatasan penanganan perkara oleh KPK yang harus menyebabkan kerugian negara di atas Rp 50 miliar. Terkait wewenang penyadapan yang oleh DPR diharuskan melalui izin ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Ruki mengatakan, KPK berpendapat ketentuan itu akan sangat melemahkan upaya penindakan. Soal pemberian kewenangan SP 3 yang menurut Ruki tidak perlu dimiliki oleh KPK. Sementara poin keberatan terakhir terkait independensi KPK dalam merekrut personil yang telah dipangkas DPR dalam draf revisi. Sementara pihak DPR beranggapan, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komii Pemberatasan Korupsi diyakini dapat lebih cepat jika menjadi inisiatif DPR. Oleh sebab itu sejumlah fraksi di DPR mengusulkan agar ada perubahan inisiatif dari inisiatif pemerintah menjadi inisiatif DPR. Anggauta Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan RUU KPK ini bola panas. Sebelum jadi bola panas bisa menjadi bola liar. Kalau dari perhitungan waktu memang, pengalaman lebih cepat inisiatif DPR karena pemerintah DIM ( daftar inventaris masalah)-nya tunggal. Anggauta Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Henry Yosodiningrat mengatakan, revisi UU KPK menjadi sebuah kebutuhan. Pasalnya ada perubahan yang signifikan di dalam kondisi masyarakat di awal penyusunan UU KPK dengan keadaan saat ini. Henry menyesalkan, ada sejumlah kalangan yang mengira DPR ingin melemahkan KPK ketika memunculkan wacana revisi diperlukan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih bersih dari praktik korupsi. Sementara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam ) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah menunggu revisi UU tersebut ke DPR. Luhut mengatakan, dalam revisi UU tersebut memang disebutkan pembatasan usia KPK menjadi 12 tahun. Revisi itu, dinilainya tidak membunuh KPK. Luhut juga menuturkan, pemerintah belum sampai pada mengatakan setuju atau tidak setuju revisi UU tersebut, Pihaknya setuju kalau memang revisi itu dalam konteks memperbaiki peranan KPK sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Luhut juga mengatakan, komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi dan penguatan KPK sangat tinggi. Akan tetapi, ada beberapa hal yang akan dilihat kembali mengenai tugas dalam fungsi lembaga anti korupsi tersebut. Sementara itu, anggauta Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf menilai, revisi UU KPK sebaiknya tetap menjadi inisiatif pemerintah. Menurut dia, masyarakat jauh lebih menerima revisi UU KPK jika hal itu diusulkan oleh pemerintah. Ia menambahkan, UU KPK yang ada saat ini sudah berlaku selama 13 tahun terakhir. DPR sebenarnya memiliki banyak dimensi untuk mengusulkan perubahan UU KPK agar lebih baik. Namun, ia menganggap, jika usulan itu berasal dari DPR nantinya akan tidak efektif dan tidak bijak. Dikatakan oleh Yusuf bahwa, di tengah kondisi seperti ini mengajukan dengan perbedaan cara pandang yang luar biasa bedanya dari berbagai fraksi dan di tengah ketidakpercayaan publik terhadap DPR. Jadi lebih bijak dari jalur pemerintah. Fraksi-fraksi di DPR akan menyikapi usulan sesuai DIM-nya masing-masing.***

Harga Solar Turun Kok Premiun Harga Tetap Tidak Turun Kenapa ?

Jakarta, Pemerintah mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebesar Rp 200 per leter menjadi Rp 6.700 per leter dari sebelumnya Rp 6.900 per leter dari sebelumnya Rp 6.900 per leter. Di sisi lain, harga BBM jenis premium tetap seperti saat ini belum turun. Selain itu, juga akan diumumnkan untuk jenis bahan bakar yang lain, seperti elpiji 12 kg, pertamax, dan pertalite. Hal itu diungkapkan oleh dijelaskan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Penurunan ini dalam rangka untuk memangkas biaya perekonomian ini juga masih dalam rangka paket perekonomian yang dirilis oleh pemerintah. Sementara Direktur Utama PT Pertamina ( Persero ) Dwi Soetjipto mengatakan alasan tak berubahnya harga bensin premium. Dwi juga mengatakan, bila tren menguatnya rupiah terus terjadi seperti saat ini, harga bensin Premium bisa turun, tanpa harus menunggu mekanisme per 3 bulan penetapan harga. Dwi berharap penguatan rupiah terus berlanjut, Pertamina dan pemerintah terus melakukan evaluasi masalah harga, sangat memungkinkan harga premium disesuaikan ( turun ) tanpa harus mengikuti formula per 3 bulan. Karena manakala negara dalam hal ini membutuhkan stimulus bagi rakyatnya, akan dievaluasi kapan saja. Karena harga premium yang sekarang, perhitungan kurs-nya rata-rata Rp 13.900 per dolar AS. Sementara itu Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman said, untuk waktu penurunan harga solar belum diumumkan secara spesifik. Sudirman hanya menyebut sekitar 2-3 hari setelah pengumuman karena perlu waktu untuk penyesuaian distribusi. Sempat ada perbedaan pandangan antara Presiden Joko Widodo dan Gubernur Bank Indonesia (BI ) Agus Martowardojo terkait rencana penurunan harga bahan bakar minyak ( BBM ) bersubsidi. BI hendaknya melihat secara seksama niat baik pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Garindra, Bambang Haryadi mengatakan, pemerintah harus bisa menjelaskan ke publik bahwa kebijakan ini murni karena ingin mengurangi beban masyarakat dan secara rasional karena memang harga minyak dunia sedang turun. Bambang, menyebut sinyalemen BI yang meminta pemerintah jangan menurunkan harga BBM dengan tujuan pencitraan harusnya dijawab oleh Pemerintah. Dan pemerintah harus mengatakan bahwa mereka ingin menurunkan harga BBM karena sisi perhitungan aspek keekonomian. Pihaknya yakin niat baik pemerintah ini akan mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari Partai Gerindra. Bambang menghimbau pemerintah menghitung secara cermat azas keekonomian dan manfaat, serta ke mana saja dampak positif penurunan ini akan terasa. Bambang juga mengatakan, harus bantu pemerintah dengan perhitungan cermat sehingga bisa menganulir apa yang disampaikan BI. Ini tidak sekadar pencitraan.*****

Jaga Netralitas PNS.

Jakarta, Pemerintah sangat serius untuk menciptakan birokrasi yang netral dalam pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Dalam waktu dekat, pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) akan meneken Memorandum of Understanding ( MoU). Dalam kesempatan itu, Yuddy didampingi oleh Sesmen PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji dan Deputy Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh, dan Staf Khusus bidang Komunikasi Strategis dan Politik M. Fariza Y. Irawady. Menteri mengharapkan agar penandatangani MoU tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, dan menghadirkan Menteri Dalam Negeri. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi akan membentuk Satuan Tugas ( Satgas) untuk menjamin terciptanya netralitas ASN dalam Pilkada serentak mendatang. Yuddy menambahkan, penyusunan draf MoU itu sebenarnya sudah selesai, dan ia telah setuju dengan isi kesepakatan tersebut. Soal waktu dan disesuaikan dengan waktunya Mendagri. Muhammad mengakui, Surat MenPAN-RB tentang Netralitas ASN yang terbit beberapa waktu lalu sebenarnya sudah merupakan warning bagi sebagian besar ASN dan para pejabat didaerah untuk mencegah politisasi birokrasi dalam pilkada serentak. Namun menurutnya, hal itu harus ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU. Selain sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan netralitas birokrasi, hal itu juga sangat ditunggu oleh semua pihak. Dan pihaknya tidak akan ragu-ragu lagi menjalankan tugas tersebut.***

Pejabat Pemprov Jateng Ditahan Terseret Dana Bansos.

Semarang, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan seorang pejabat di Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Jawa Tengah Agoes Soeranto yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial yang dikuncurkan pemerintah provinsi setempat pada tahun 2011 ditahan setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, di Semarang, baru-baru ini. Anak buah Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tersebut dibawa ke Lembaga Kemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang. Tersangka yang saat pengucuran dana bansos 2011 itu menjabat Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Jawa Tengah, dibawa dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Penasehat hukum Agoes Soeranto, Djunaedi, mengaku masih melihat situasi dan kondisi untuk mengambil langkah selanjutnya. Dan Djunaedi menyayangkan penahanan kliennya tersebut yang terkesan tiba-tiba. Menurut Djunaedi, tersangka diperiksa sejak pukul 10,00 WIB dan menjawab beberapa pertanyaan dari tim jaksa penyidik. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menetapkan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Jawa Tengah Agoes Soeranto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah provinsi setempat pada tahun 2011. Padahal, menurut Djunaedi, tersangka lain yang merupakan pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang juga ditetapkan sebagai tersangka tidak kunjung diadili. Dalam kasus penyelewengan bansos pada tahun 2011 sebesar Rp 26 miliar ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga telah menetapkan sejumlah tersangka. Dari hasil penyidikan diperoleh fakta adanya penerima bansos fiktif yang dilakukan dengan cara menggunakan beberapa LSM atau kelompok masyarakat atau ormas. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan Pergub dengan Nomor 6 Tahun 2011 menjadi Pergub nomor 12 tahun 2011. Para tersangka lain tersebut masing-masing staf ahli Gubenur Jawa Tengah Joko Mardiyanto, mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Biro bina Sosial Joko Suryanto, serta lima penerima fiktif bansos. Berdasarkan audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan ( BPKP ) perwakilan Jawa Tengah terhadap 164 sample penerima bansos yaitu lembaga sosial berupa LSM atau ormas dengan nilai bantuan sebesar Rp 1.095 miliar telah diperoleh bukti bahwa semua lembaga sosial penerima bansos tersebut hanya dimiliki oleh 21 orang. Dengan perencian 19 orang berhasil dikonfirmasi dan dua lainnya fiktif. Hasil audit BPKP menyimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 654 juta. Proposal yang dikirim dengan nota dinas oleh kepala biro keuangan ini tidak dilakukan pengkajian oleh tim pengkaji dengan alasan karena jalur permohonan bansos melalui nota dinas kepala biro keuangan adalah kebijakan pimpinan sehingga tidak perlu dikaji lagi. Ditemukan pula dalam proses penerimaan bansos selain melalui mekanisme umum yaitu pengajuan melalui biro binsos, ternyata juga banyak pemberian bansos yang melalui biro keuangan dalam bentuk nota dinas berupa daftar nama kelompok atau ormas atau LSM serta jumlah nominal yang diperuntukkan kepada kelompok atau ormas atau LSM tersebut. Ketua Divisi Pengawasan Aparat Penegak Hukum KP2KKN , Eko Haryanto mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan oleh Kejati Jawa Tengah tersebut. Menurutnya, tindakan penahanan tersebut akan mempermudah penyidik untuk melakukan penyidikan kasus Bansos pada tahun 2011. Menurut Eko, maka itu nanti tunggu fakta persidangan yang ada. Berharap Agoes bisa terbuka dan kooperatif dengan jaksa supaya kasus tersebut bisa tuntas. Dikatakan pula oleh Eko, namun, hal itu perlu diingatkan kembali kepada pihak penyidik untuk bisa mengimbangi prestasi ini dengan ketertinggalan kasus-kasus yang lain.****

Nasib Petani Tembakau Margorahayu Memprihatinkan.

Demak, Para petani khawatir jika Framework Convention on Tobacco Control ( FCTC ) jadi ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo. Alasannya, aksesi FCTC akan berdampak terhadap petani tembakau. Selain itu petani tembakau tidak memiliki posisi tawar terhadap harga jual, juga komoditas tembakau yang dihasilkan petani justru nantinya akan dinikmati oleh industri rokok raksasa dari asing. Untuk saat ini, jenis tanaman yang masih menjadi komoditi andalan bagi petani di Demak untuk musim kemarau adalah kacang hijau untuk wilayah Demak utara, bawang merah di daerah Mijen, jagung untuk wilayah Mranggen dan Karangawen, serta sedikit ada pula petani yang menanam tembakau. Sampai saat ini, Demak bagian selatan memang masih terkendala masalah ketersediaan air. Sebab itulah, diharapkan nantinya bisa tercukupi airnya jika waduk itu sudah terealisasi. Meski begitu, Ahmad Nur Hidayat menyampaikan bahwa Kabupaten Demak termasuk wilayah dengan pertaniannya yang mampu menghasilkan swasembada pangan. Kemarin juga mengikuti expo pertanian di Temanggung dengan membawa hasil panen unggulan berupa padi, jagung dan kedelai. Terutama Karangawen dan Mranggen itu masih susah mendapatkan air karena pertaniannya lebih banyak ke sistem tadah hujan. Dinas Pertanian Kabupaten Demak juga terus berupaya untuk melakukan pendampingan bagi para petani. Salah satunya yakni dengan mengagendakan panen raya bersama pada tanggal 29 September 2015 mendatang.****

Perlu Partisipasi Masyarakat Untuk Antisipasi Kebakaran.

Semarang, Kota Semarang merupakan kota yang terbilang rawan kebakaran. Padatnya pemukiman warga di tiap kecamatan, serta minimnya ruang kosong menjadi salah satu faktor yang membuat Kota Semarang ini rawan kebakaran. Tercatat, sejak Januari 2015 sudah terjadi lebih dari 200 peristiwa kebakaran di Kota Semarang. Selain soal kepadatan penduduk, musim kemarau seperti saat ini berpengaruh dalam peningkatan kualitas kebakaran. Cuaca panas, aktivitas manusia tinggi, materi yang mudah terbakar, embusan angin kencang menjadi faktor utama pendukung terjadinya kebakaran. Kecamatan paling rawan kebakaran adalah yang kepadatan penduduknya sangat tinggi. Contohnya saja sesuai data adalah kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Tugu dan Genuk Semarang. Selain kepadatan penduduk, faktor lain yaitu adanya area industri. Sumarsono selaku Kabid Opsdal Dinas Kebakaran Kota Semarang, berharap pada bulan September saat ini maupun bulan-bulan seterusnya pihaknya dapat menekan angkat kejadian kebakaran di Kota Semarang. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) yang diterima, puncak kemarau adalah pada bulan Oktober. Sumarsono juga meminta kepada masyarakat Kota Semarang agar lebih sadar diri dalam mengantisipasi kejadian kebakaran. Caranya bagaimana? Mulai dari membiasakan diri untuk tidak bakar-bakar sampah maupun ilalang, tidak menyelewengkan pemakaian listrik. Sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menekan kejadian kebakaran.***

Edan Tenan.....Lumpia Milik Semarang Sempat Diakui oleh Malaysia.

Semarang, Malaysia tidak henti-hentinya mengklaim hasil produk Indonesia. Yang terbaru, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Kacung Marijan mengungkapkan, bahwa lumpia Semarang sempat diakui menjadi milik Malaysia. Padahal lumpia Semarang jelas-jelas milik bangsa Indonesia. Menurut Kacung usaha melindungi lumpia merupakan bagian dari pelestarian dan pengembangan cagar budaya tak benda. Kuliner asli Indonesia tersebut merupakan makanan yang harus dilestarikan. Makanya penetapan kuliner tersebut jadi milik Indonesia penting dilakukan supaya tak diakui oleh bangsa lain. Apalagi, menurut Kacung, Semarang yang menjadi penghasil lumpia khas tersebut merupakan salah satu kota di Indonesia. Lumpia Semarang sudah ditetapkan menjadi hak milik Indonesia sejak pada tahun 2014. Begitu pula Soto Lamongan dan Rendang sudah ditetapkan jadi milik Indonesia. Di Kota Semarang, ada kampung yang masyarakatnya kebanyakan memproduksi lumpia, yaitu Kampung Kranggan, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah. Di situ. bisa dilihat industri rumah kulit lumpia. Setiap bulan Ramadhan generasi pewaris Lumpia Semarang di Kota Semarang, Meliani Sugiarto atau Cek Meme, mempunyai cara tersendiri. Agar lumpia bisa lebih membumi di kalangan masyarakat, dia memberikan lumpia gratis kepada masyarakat melalui program Lumpia Delight. Julukan " Kampung Kulit Lumpia " cocok disematkan di kampung ini. Begitu masuk ketengah kampung, di kiri kanan, gang, warga Kampung Kranggan terlihat sibuk membuat kulit lumpia. Menurut Cik Meme mengatakan bahwa, Lumpia Semarang sedang diperjuangkan di UNESCO PBB. Dan Cik Meme berujar, setelah penetapan sebagai warisan budaya tak benda, para penerus lumpia mengaku bisa berbangga diri. Mereka bekerja keras agar lumpia bisa dibudidayakan secara lebih luas di masyarakat. Pemberian lumpia itu merupakan terobosan untuk melestarikan tradisi budaya leluhurnya. Selain itu, upaya tersebut juga untuk mendukung Lumpia Semarang yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional tak benda.****

Cara Represif Jadi Pilihan Terakhir.

Semarang, Sejumlah pejabat pusat hadir menjadi nara sumber dalam rapat koordinasi Pemantauan Kinerja Pelaksanaan APBN/APBD Tahun 2015 di Wisma Perdamaian Semarang, baru-baru ini. Mereka di antaranya Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Jaksa Agung Prasetyo mengharapkan seluruh kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk mendukung keberhasilan penyerapan APBN/APBD karena negeri ini sedang berusaha keluar dari perlambatan ekonomi. Agung Prasetyo menegaskan cara represif akan menjadi pilihan terakhir dalam mengambil tindakan hukum terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terkait percepatan penyerapan dana APBN dan APBD. " Represif menjadi pilihan terakhir. Jajaran Kejaksaan akan dampingi pejabat daerah. Ia menuturkan kejaksaan telah membentuk tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan (TP4) juga memberi penyuluhan hukum kepada masyarakat, misalnya terkait dengan masalah pembebasan lahan. Juga ditegaskan oleh Agung Prasetyo bahwa TP4 akan berfokos kepada upaya pencegahan. Sementara itu Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang juga menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut. Bahkan, Badrodin menyarankan para kepala daerah agar menginventarisasi berbagai hal yang berpotensi menjadi masalah hukum. Indentifikasi yang membuat keraguan, cari solusinya. Bisa konsultasi dengan Kepolisian, kejaksaan, ada TP4. Menurut Badrodin, pejabat tidak perlu takut dalam mengelola keuangan negara sepanjang tidak ada niat jahat. Meski demikian lanjut dia, jika ditemukan bukti atau fakta terjadinya penyimpangan, kecenderungan merugikan keuangan negara atau penyalahgunaan kewenangan, tetap akan dilakukan penindakan. Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan seluruh camat yang daerahnya akan melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk membangun komunikasi menjelang pilkada dengan aparat penegak hukum serta tokoh-tokoh agama guna mengantisipasi terjadinya konflik. Mendagri mengungkapkan bahwa permainan jumlah perolehan suara pada pilkada itu terjadi di tingkat kecamatan. Kuncinya kesuksesan pilkada ini ada kecamatan sehingga camat harus diingatkan bahwa permainan suara itu di kecamatan. Menjelang pilkada serentak di 269 daerah pada tanggal 9 Desember 2015, Kementerian Dalam Negeri sudah memetakan daerah-daerah yang rawan terjadi konflik. Selain itu, Mendagri juga mengintruksikan bupati dan walikota yang daerahnya akan menyelenggarakan pilkada agar ikut mengingatkan camat untuk menjaga netralitas dengan baik. Menurut Tjahyo bahwa, konflik rawan terjadi pada saat tahap penetapan pemenang pilkada. Mohon aparat Kepolisian lebih konsentrasi pada penetapan pemenang. Khusus di Jawa Tengah, kata Mendagri, beberapa daerah yang jumlah penduduknya padat, seperti Kota Semarang, Cilacap, Tegal, Surakarta, dan Pati, yang perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan antisipasi terjadinya konflik pada pilkada.****

Peringatan Hari Perhubungan Tingkat Kota Semarang.

Semarang, Peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2015 tingkat Kota Semarang, diselenggarakan di Halaman Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ( Dishubkominfo ) Kota Semarang, baru-baru ini, dengan pembina upacara Penjabat ( Pj) Walikota Semarang, Tavip Supriyanto. Sisi manfaat yang pertama adalah terbentuknya semangat jiwa korsa dan bersamaan seluruh anggauta Keluarga Besar Sektor Perhubungan, sedangkan manfaat kedua adalah terciptanya apresiasi positif stakeholder dan masyarakat terhadap organisasi dan insan perhubungan yang saat ini sedang menuju perubahan. " Semoga peringatan Hari Perhubungan Nasional kali ini harus dimaknai sebagai momentum yang tepat untuk merenungkan kembali terhadap kinerja dan berbagai peristiwa yang terjadi di sektor perhubungan serta menyatukan persepsi dan tekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menteri Perhubungan RI dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Pj Walikota Semarang Tavip Supriyanto mengatakan, bahwa peringatan Hari Perhubungan Nasional memiliki dua sisi manfaat yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ia menyambut baik tema Hari Perhubungan Nasional 2015 tersebut adalah " Melalui Peringatan Harhubnas Tahun 2015, Kita Tingkatkan Pelayanan Publik Perhubungan Dengan Kerja, Kerja dan Kerja ". Proses reformasi dan transformasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan masih membutuhkan waktu yang panjang. Akan tetapi, kata dia, dengan tekad yang kuat dengan semangat revolusi mental, Menteri Perhubungan yakin bahwa seluruh keluarga besar perhubungan saat ini sedang menuju birokrasi yang lebih baik lagi dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang dilakukan Kementerian Perhubungan. " Dengan semangat ini, semua insan perhubungan diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan dan kinerja khususnya sektor perhubungan kepada masyarakatpun dapat ikut berperan serta membantu memperoleh apa yang semua cita-citakan. Kementerian Perhubungan sebagai regulator yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perhubungan sedang dan terus berupaya meningkatkan kinerjanya kepada masyarakat. " Berbagai langkah reformasi dan transformasi terus dilakukan untuk meningkatkan akses keselamatan dan pelayanan masyarakat. Dalam kesempatan itu pula, di pamerkan sejumlah keunggulan-keunggulan yang telah ditorehkan Dishubkominfo Kota Semarang diantaranya Air Trafic Controler ( ATC ), BRT, dan piala Wahana Tata Nugraha.****

Kapolri Sebut Sejumlah Daerah di Jateng Rawan Konflik Pilkada Serentak 2015.

Semarang, Enam daerah di Jawa Tengah masuk kategori rawan konflik pemilihan daerah ( pilkada ) serentak. Enam daerah tersebut meliputi Kabupaten Purbalingga, Klaten, Demak, Pekalongan, Kebumen, serta Kabupaten Boyolali. Hal itu diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Dikatakan pula oleh Badrodin sebenarnya, secara umum, situasinya cukup kondusif. Namun upaya untuk menciptakan pemilihan yang aman dan damai terus dilakukan. Badrodin juga mengatakan, karakteristik masyarakat di daerah yang mudah terprovokasi harus terus diwaspadai. Sejauh ini, rumor yang berkembang adalah kerawanan perihal penolakan pasangan calon serta netralitas Komisi Pemilihan Umun. Seperti diketahui, 21 kabupaten dan kota di Jawa Tengah dijadwalkan menggelar pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Sebut saja pemilihan walikota dan wakil walikota di Semarang, Magelang, Surakarta, Salatiga, dan Pekalongan. Oleh karena itu, Badrodin meminta intelijen Polri maupun TNI mendalami persoalan tersebut. Badrodin juga meminta personel melakukan langkah-langkah deteksi dini. Upaya itu perlu dilakukan agar persaingan bisa berjalan sehat. Sekali lagi, setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Antisipasi wajib ditempuh. Kemudian, ada pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Semarang, Rembang, Kebumen, Purbalingga, Boyolali, Kendal, Blora, Pekalongan, Demak, Sukoharjo, Wonogiri, Wonosobo, Purworejo, Klaten, Pemalang, serta Grobogan. Sementara itu, beberapa waktu lalu, Polresta Solo menyatakan siap menggelar pengamanan dan pengawasan pemilihan walikota dan wakil walikota pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Kapolresta Solo, Kombes Pol Ahmad Lutfi, mengatakan dari sekitar 1.000 tempat pemungutan suara ( TPS ) yang ada, pihaknya memprioritaskan 10 titik. Lutfi menambah 10 TPS masuk kategori rawan satu lantaran beberapa sebab. Diantaranya, merupakan domisili calon walikota dan wakil walikota, berlatar belakang konflik politik, serta berlokasi di dekat kantor partai tertentu. Sebanyak 10 TPS tersebut, ungkapnya, masuk kategori rawan satu. Dikatakan pula oleh Lutfi akan perbanyak jumlah personel dan melakukan pengawasan tertentu di TPS-TPS tersebut. Meski begitu, Lutfi belum merinci lokasi dan sebaran TPS rawan satu yang dimaksud. Secara keseluruhan, untuk pengamanan pilkada, Polresta Solo bakal mengerahkan 781 personel. Jumlah tersebut belum ditambah personel dari TNI, Brimob, dan Kopassus.****

Lagi-lagi Gayus Bikin Olah Menggegerkan Semua Pihak.

Pada tahun 2010 perbendaharaan kata Bahasa Gaul dalam dunia maya bertambah satu, yaitu gayus. Meski satu, tapi sangat populer dan cepat perkembangannya. Gayus sebagai sindiran untuk orang yang gila uang, dan berusaha mendapatkan uang dengan berbagai cara yang tidak halal. Ungkapan ini tentu saja mengacu pada Gayus Tambunan, pegawai pajak yang pada tahun 2010 diciduk polisi lantaran ketahuan menilap uang negara sebesar Rp 67 miliar. Namun, itu semua baru tercipta berkat " inspirasi Gayus " dalam kasus korupsi. Bisa jadi bakal berkembang lebih banyak lagi sindiran-sindiran baru terkait Gayus mengingat aksi-aksi kontroversialnya. Terbaru, terpidana 30 tahun ini ketahuan sedang makan di sebuah restoran berpose dengan dua perempuan yang sengaja diblur wajahnya. Foto yang menggegerkan itu beredar di media sosial. Sejak itu nama Gayus sering digunakan di media sosial. Semisalnya, " Dasar cewek gayus, maunya naik mobil melulu...." Bahkan, kata gayus yang menggambarkan sesuatu yang kampungan, norak, akhirnya tersingkirkan oleh gayus di arena obrolan ala dunia maya. " Gayus amat sih, luh...." Maksudnya, kampungan amat, lu. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat terkait gayus yang umumnya bernada sindiran. Gayus sendiri mengakui foto tersebut benar adanya. " Tadi malam Gayus mengakui sempat mampir keluar makan siang", ujar Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM Akbar Hadi. Kini, pemeriksaan terhadap Gayus masih dilakukan untuk mencocokkan keterangan dari Gayus dengan petugas Lapas Sukamiskin yang mengawalnya. Akibat ulah terbarunya, Gayus dimasukkan dalam ruang isolasi di Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas ) Sukamiskin, Bandung. Hanya saja, kalau Gayus ketahuan lagi bisa bebas di luar Lapas, tak heran bila sel isolasi dijadikan akrnomin dari " ruang penuh fentilasi. " Heboh foto Gayus berada di luar tahanan juga terjadi pada tahun 2010 silam, Gayus dan isteri saat menonontonkan Tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions di Nusa Dua, Bali. Tahun yang sama Gayus juga sempat diketahui membuat paspor dengan Sony Laksono, dan Gayus mengakui pergi ke Singapura, Kuala Lumpur, Macau, bahkan sempat jalan-jalan ke China.****

Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Belum Maksimal.

Semarang, Salah pergaulan juga bisa memicu anak menjadi pelaku tindak kriminal. Banyak kasus kriminal tersebut dilakukan pada malam hari. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang Budi Yuliarto dalam banyak kasus, pergaulan sangat mengaruhi perilaku anak. Salah satu binaan, ia dikenal sebagai anak yang rajin mengaji di rumah. Namun, karena anak dibiarkan keluar malam,akhirnya jadi salah pergaulan. Budi juga mengatakan pihaknya saat ini menangani sejumlah kasus anak sebagai pelaku kriminal bahkan ada yang sudah menjadi tukang begal di jalan. Ada anak pelaku begal asal Pedurungan, Mijen, dan Tanah Putih Semarang. Di beberapa daerah memang marak anak menjadi pelaku kriminal. Untuk menangani hal tersebut harus terpadu antarinstansi. Karena itu, Budi mengusulkan ada jam malam bagi anak-anak kota Semarang untuk mengawasi anak agar jangan sampai keluar larut malam. Dalam pemantauan pada malam hari, masih banyak tindak pidana yang melibatkan anak-anak di Jawa Tengah. Faktor utamanya adalah lingkungan, tontonan televisi dan gaya hidup hedonis disebut sebagai pemicunya. Berdasarkan data Bapas Kelas 1 Semarang, ada 220 tindak pidana melibatkan anak-anak sepanjang tahun 2014, mulai perampasan, pencurian, narkoba, dan lain-lainnya. Tindak pidana pencurian menduduki tempat teratas dengan 118 kasus. Hingga Agustus 2015, tindak pidana melibatkan anak-anak sudah mencapai 142 kasus dan masih didominasi kasus pencurian dengan 65 kasus. Budi juga menjelaskan, pemerintah daerah harus ikut serta dan ada pembinaan terhadap para keluarga. Kasus yang muncul di Bapas beberapa pelaku memiliki latar belakang kurang kasih sayang dari orangtua. Pencegahannya adalah keluarga diberdayakan untuk memberi kasih sayang pada anak. Harus ada gerakan kasih sayang anak. Pihak sekolah juga harus memperhatikan anak didiknya. Misalnya ada anak bolos sekolah harus diselidiki apa masalahnya. Sementara itu, Kepala Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan ( PMKS ) Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga ( Dinsospora) kota Semarang, Jeti Wahjoeningsih mengakui pendampingan anak berhadapan dengan hukum ( ABH ) belum maksimal. Jeti mengungkapkan dalam waktu dekat Pemkot Semarang akan membangun panti sosial di Rowosari Semarang.Harapannya panti baru tersebut bisa jadi solusi untuk pembinaan ABH di Kota Semarang. Kemungkinan, panti tersebut baru akan dibangun pada tahun 2016-2017 mendatang, Selama ini pihaknya hanya mengandalkan panti atau yayasan yang bersedia menampung ABH. Sebab, Pemkot Semarang belum punya panti yang representatif untuk menangani ABH. Dari sarana prasarana memang kurang. Pendampingan yang dilakukan hanya selama proses penegakan hukum saja. Tindak kriminal tersebut dilakukan sesudah meminum miras agar supaya melakukannya tidak tanggung-tangung untuk melukai atau membunuhnya. Sebelum melakukan tindak kriminal itu didahului pesta minum miras sampai mabuk benar dan juga mengkoodinir dan membuat rencana yang matang untuk melakukan tindak pidana bagi anak-anak dibawah umur. Setelah itu melakukan tindak kriminal diantaranya tukang begal di jalan, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Dalam pengamatan bahwa penjual miras tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar supaya tidak ketahuan oleh pihak aparat kepolisian. Dan juga untuk jam operasi penjualan miras disalah tempat di daerah Tlogosari Semarang sudah ada para pembeli yang menunggunya. Bila ada mobil pik up datang membawa miras tersebut, langsung diserbu para pembeli untuk membelinya. Kegiatan tersebut dilakukan siang hari Jan 11.00 WIB pada jam kerja. Hari Minggu tutup. Informasi yang sempat dikumpulkan bahwa penjual miras tersebut di daerah Tlogosari Semarang ada backing oknum aparat. Sampai saat ini penjual miras tersebut masih berjualan secara bebas dan tidak ada yang menyentuhnya.*****

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang; Jangan Terpancing Emosi.

Semarang, Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang yang makin mendekat, membuat tensi politik makin memanas. Banyaknya para calon saling lapor ke panwas terkait dugaan pelanggaran kampanye. Namun demikian hal itu dianggap sebagai demokrasi karena pemilihan kepala daerah merupakan pesta rakyat. Hal yang paling penting adalah, pasca pemilihan kepala daerah ini, untuk bisa saling menghormati pasangan satu dengan yang lain. Artinya kepala boleh panas namun hati tetap dingin. Masyarakat sudah banyak mengerti makna dari demokrasi. Tentunya akan berjalan secara dinamis dan berjalan lancar. Demikian dikatakan oleh Wiwin Subiyono politikus asal Partai Demokrat. Menurutnya, diselenggarakannya Pilkada ini merupakan sebagai wahana asas berdemokrasi sebagai pesta yang tentunya untuk memilih walikota nantinya bisa mengedepankan kesejahteraan masyarakat kota Semarang. Menurut Wiwin Semarang dalam kepempinan Hendrar Prihadi sangat maju, sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi. Maklum saja, baru dua tahun menjabat sektor pembangunan dan pendidikan juga meningkat tinggi ditambah banyaknya para investor yang berdatangan ke kota Semarang, sehingga tinggal melanjutkan saja. Diantaranya adalah dari segi sektor pendidikan, pembangunan, mengatasi rob serta masih banyak lainnya. Wiwin yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, kepada Rakyat Jawa Tengah menegaskan, jika memilih pemimpin itu yang benar-benar kreatif, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta meningkatkan kualitas dalam hal pendidikan. Jika melihat para pasangan calon walikota saling melapor, sebagai hak untuk menegakan sebuah aturan. Namun itu yang bisa ditelaah hak dari panitia pengawas. Sangat wajar jika ada yang melapor. itu sebagai wadah dalam menegakan peraturan yang sudah ditentukan oleh KPU. Oleh karena itu menginstruksikan, ke jajarannya menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebagai kaum muda tidak lepas dari salah, sehingga meminta masukan kepada masyarakat untuk membetulkannya. Wiwin pun mengajak kepada para relawan untuk tidak terpancing emosi. Sebab menurutnya bahwa, ini merupakan pesta rakyat, yang seharusnya dinikmati bukan dijadikan ajang peraturangan yang tidak sehat.****

Siapakah Ahli Waris Sriwedari Solo ?

Solo, Status ahli waris Sriwedari yang selama ini disandang oleh sejumlah orang mulai dipertanyakan dasar hukumnya. Tak sedikit orang yang dengan mudah menyandang disebut sebagai ahli waris Sriwedari dan mengklaim punya hak menguasai lahan bekas Bonraja tersebut. Salah anggauta DPRD Kota Solo Putut Gunawan mengatakan telah menemukan banyak kejanggalan ihwal putusan hukum yang memenangkan ahli waris Sriwedari atas Pemkot Solo. Dengan sebutan ahli waris yang selama ini kerap dialamatkan kepada orang-orang yang tak jelas nasab dan keturunannya. Ketidakjelasan ini, kata Putut, berujung pada ketidakjelasan siapa pihak penggugat dan siapa aktor di balik permintaan pengosongan lahan Sriwedari. Menurut Putut putusan soal siapa saja ahli waris harus ada, sebab menyangkut legal standing proses hukum. Kejanggalan, kata Putut, adalah terkait putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) pada tahun 2012 lalu yang membatalkan seluruh lahan Sriwedari yang dikuasai oleh Pemkot Solo. Padahal, penggugat saat itu meminta pembatalan putusan atas penguasaan lahan seluas 3,6 hektare. Yang digugat lahan seluas 3,6 hektare, namun putusannya seluruh lahan Sriwedari. Melihat ada iktikad tak baik pada hakim PTUN kala itu. Menurut Putut, jika legal standing ahli waris belum ada, maka putusan pengadilan layak dipertanyakan. Lebih jauh lagi, kata Putut, putusan pengadilan tersebut juga sangat janggal. Bagaimana mungkin ada putusan, sementara legal standing terkait ahli waris ini belum ada ketetapan hukumnya. Putut secara tegas menyebutkan ada pemain ( rule maker ) yang ada di balik sengketa Sriwedari tersebut. Menurutnya, persoalan yang sesungguhnya terjadi saat ini bukanlah antara ahli waris dengan Pemkot Solo atau warga Solo, melainkan dengan para brokerlah yang bermain. Persoalan ahli waris sudah selesai. Mereka sudah menerima ganti rugi. Anggauta DPRD lainnya, Supriyanto menengarai ada sejumlah konglomerat yang bermain di balik sengketa Sriwedari Solo. Menurutnya, mereka ada yang berada di lapisan kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kuncinya saat ini adalah mencari ketetapan hukum siapa sesungguhnya ahli waris Sriwedari tersebut. Pemkot Solo, harus didorong agar kuat posisinya di mata hukum. Selama ini posisi hukum pemkot Solo belum kuat, maka persoalan tak akan pernah selesai, meski dengan cara jalan tengah.****

Siapa Pelaku Penculikan Dua Warga Negara Indonesia ?

Jakarta, Dua Warga Indonesia ( WNI ) di Papua Nugini ( PNG) adalah Badar (29) dan Sudirman alias Ladiri ( 28) yang sempat disandera dan ditahan oleh kelompok OPM sudah berhasil dibebaskan. Kondisi Ladiri Sudirman dan Badar, yang sebelumnya sempat disandera oleh kelompok bersenjata di Papua Nugini cukup baik. Namun pasca bebas keduanya mengalami tekanan psikis. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan pelaku penyanderaan terafiliasi dengan kelompok aktivis hak asasi manusia. Menurutnya, penyanderaan adalah tindak kriminal yang tidak berprikemanusian, Retno memastikan Pemerintah Indonesia akan mengusut kasus tersebut dan mendalami siapa yang bertanggung jawab dalam penyanderaan dua WNI. Dijelaskan pula oleh Retno mengatakan,info sementara, pelaku penculikan adalah kelompok bersenjata yang terafiliasi dengan kelompok yang menyuarakan tuduhan adanya pelanggaran HAM di Papua. Adanya kejadian tersebut justru menunjukkan pada dunia bahwa pelanggaran HAM dan tindakan kriminal yang dilakukan kelompok pelaku penculikan harus segera ditemukan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu Juru Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir alias Tata membeberkan krologi pembebasan dua WNI tersebut. Informasi yang diterima, pasukan Tentara Keamanan PNG dan penyandera awalnya menyepakati untuk bertemu. Menurut Tata, pada hari Kamis ( 17/9) siang hari, militer PNG janjian dengan para penyandera di tengah hutan. Namun sesampainya disana, para penyandera malah tidak datang dan masuk ke dalam hutan lebih dalam. Selanjutnya militer PNG bergerak kedalam hutan untuk mengejar mereka. Hingga sore hari mereka berhasil menemukan para WNI di sebuah lokasi. Walau begitu, Tata mengaku, salah satunya di antara mereka ada yang terluka, namun itu karena jatuh bukan luka tembak. Pada hari Jumat siang (18/9) keduanya dibawa perbatasan PNG dan Papua lalu ke Jayapura. Akan diperiksa kesehatan sebelum diserahkan ke keluarga. Kemudian, pada hari yang sama pukul 19.30 WIB operasi pembebasan berhasil. Militer PNG membenarkan dua WNI tanpa melakukan kekerasan berlebihan. Hingga Jumat pagi pada pukul 10.30 waktu Vanimo, Konjen RI Vanimo menerima penyerahan Dirman dan Badar dari militer PNG. Mereka dalam kondisi baik. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam ( Kapendam )XVII Cinderawasih, Teguh Puji Raharjo menegaskan saat ini kedua korban penyenderaan dalam keadaan selamat dan masih dalam perjalanan kembali ke Indonesia. Pihaknya juga sedang berupaya untuk memenangkan psikis korban pasca pembebasan dari penyanderaan. Kita sembuhkan psikis mereka dulu.****

Mendagri; Rawan Kecurangan Di Pilkada 2015.

Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tempat paling rawan praktik curang dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah di Kecamatan, sehingga perlu perhatian dan bimbingan lebih besar kepada para Camat. Karena, Tjahjo meminta kepada seluruh camat untuk bersikap netral dan adil dalam pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Camat adalah koordinator dari desa atau kelurahan sehingga seluruh permasalahan merupakan tanggung jawab pejabat tersebut. Tjahjo juga mengatakan bila tidak netral akan diatur lebih detil. Yang jelas, pejabat daerah yang terang-terangan dengan pakaian dinas mendukung, dalam jangka pendek akan diskors. Bahkan pemerintah tidak akan segan untuk memberhentikan jabatannya. Pemerintah akan mengatur kembali sanksi yang akan diberikan kepada para camat yang dinilai tidak netral. Menurut Tjahjo, konflik yang terjadi di suatu daerah juga berawal dari tingkat kecamatan, sehingga perlu penguatan koordinasi antar-lembaga di kecamatan. Mendagri juga meminta pejabat gubenur untuk melakukan tugasnya mengordinasikan Satuan Pamong Praja dalam mengawal camat dalam melaksanakan tugasnya. Di kota kata Tjahjo, tidak ada masalah. Contohnya di Ambon masalah toleransi tidak ada masalah, begitu RT 1 di kecamatan berkelahi memicu seluruh kecamatan dan seterunya. Karenanya, Tjahjo meminta para camat terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI yang berada di tingkat kecamatan. Kementerian Dalam Negeri mengadakan apel diikuti camat dari 269 kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada serentaak 2015. Tjahjo juga nengatakan yang mewakili camat yang akan mengikuti Pilkada. Untuk membangun sinergitas mengantisipasi Pilkada tersebut berlangsung aman. Tjahjo juga meminta para camat melakukan deteksi dini atas berbagai potensi kecurangan saat Pilkada serentak. Di tingkat kecamatan ada Kapolsek, Danramil ada tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga harus mampu membangun stabilitas daerah. Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, Mendagri secara terbuka mengingatkan jajaran camat beserta aparat pemerintah lainnya untuk tidak melakukan memanipulasi suara dan menambah angka seperti yang sering dilakukan oleh oknum camat di saat penghitung suara. Untuk itulah, para camat harus baik. Kalau tidak, hal yang sama akan ditiru oleh para kepala desa. Disebutkan, ketiga instruksi terdiri atas; pertama, seluruh jajaran kecamatan haru netral. Kedua, para camat termasuk seluruh aparatur pemerintah harus melayani masyarakat secara ikhlas. Dan ketiga, koordinasi dengan perangkat di tingkat kecamatan dan desa. Sementara Pemprov Jawa Tengah mempersiapkan anggauta perlindungan masyarakat ( Linmas ) menjadi pelaku penting dalam pengamanan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Untuk itu, Linmas diberikan pelatihan khusus pengamanan Pilkada tersebut. Langkah strategis adalah meningkatkan ketrampilan Linmas. Pelatihan ditujukan kepada Danton/ Danru Satlinmas mulai pada tanggal 15 sampai 22 Oktober 2015. Ini demi menjaga kondusifitas Jawa Tengah. Hal itu dikatakan oleh Kabid Perlindungan Linmas Drs Eko Prihardi. Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Pemprov Jawa Tengah Drs Achmad Rofa'i mengatakan tahapan pilkada berpotensi menimbulkan kerawanan sehingga harus diantisipasi. Linmas akan diarahkan mampu mendeteksi dan mencegah kerwanan yang bisa mencederai demokrasi, kerusakan fasilitas umum, dan menghambat pembangunan. Dalam kegiatan tersebut ada 50 anggauta Linmas dilatih pola strategi dalam mengawal, mengamankan dan mendukung Pilkada oleh Karo Ops Polda Jawa Tengah. Kemudian memetakan potensi kerawanan Pilkada oleh Bawaslu Pemprov Jawa Tengah. Sebelumnya, Bawaslu Jawa Tengah memetakan potensi kerawanan pelanggaran Pilkada. Pihak Bawaslu Jateng mengatakan, Kabupaten Sragen merupakan daerah tertinggi kerawanan pelanggaran Pilkada, dengan indek kerawanan 2,86 persen dan terendah Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran pilkda yang dilakukan, Bawaslu Jateng, indek kerawanan pelanggaran (IKP) disusun lima aspek yang dianggap paling potensial memunculkan kerawanan pelanggaran dalam pilkada serentak. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo. Menurut Teguh, berdasarkan hasil pemetaan potensi kerawanan pelanggaran, pelaksanaan pilkada di 21 kabupaten/kota di Jateng memerlukan pengawalan dan pengawasan dari semua pihak. Kelima aspek tersebut adalah profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan kondisi keamanan.****

Kereta Api Tua Di TMII Diboyong Ke Solo.

Solo, Pemerintah Kota Solo segera memboyong kereta api tua koleksi Taman Mini Indonesia Indah ( TMII ) Jakarta untuk mendampingi Sepur Jaladra buatan pada tahun 1920 yang sudah beroperasi sebagai kereta wisata di kota Solo. Rencana awal sebenarnya akan memboyong kereta api dari Ambarawa, Kabupaten Semarang, ke Solo tetapi dibatalkan dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan, ada kerusakan kereta terlalu parah dan sulit diperbaiki lagi sehingga diputuskan diganti lokomotif yang sebelumnya menjadi koleksi TMII. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ( Dishubkominfo ) Pemkot Surakarta, Yosca Herman Soedrajat. Dikatakan pula oleh Herman rencana kereta api tersebut diboyong ke Solo pada bulan Oktober 2015 mendatang. Menurut Herman, kereta api yang berada di TMII dari segi usia sama seperti " Sepur Kluthuk " Jaladara. Yang membedakan, sepur di TMII memiliki sejarah tinggi karena pernah digunakan oleh Presiden pertama RI Soekarno. Herman juga katakan telah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia terkait rencana pemindahan " sepur Kluthuk " di TMII ke Solo. Kesuksesan Solo mengoperasikan " sepur Kluthuk " Jaladara menjadi alasan utama agar kereta dari TMII ini bisa beroperasi di Solo. Sepur Kluthuk Jaladara dapat membawa maksimal 80 penumpang dengan biaya sebesar Rp 3,5 juta, per perjalanan. Biaya ini digunakan untuk membiayai bahan bakar berupa lima meter kubik kayu jati dan tiga masinis yang menyalakan kereta tersebut. Rute ini melewati jalan Slamet Riyadi, jalan utama kota Solo, dan biasanya singgah beberapa saat di beberapa tempat perhentian dalam satu perjalanan pulang pergi, di antaranya adalah Kampung Laweyan, Loji Gandrung, Ngapeman, Pasar Pon, Keraton, Gladak, dan lain-lain. Sepur Jaladara beroperasi dari Stasiun Puwosari sampai Stasiun Kota Sangkrah yang berjarak kurang lebih 5,6 kilometer. Sepur " Impor " dari TMII juga bakal melewati rute tersebut.****

Kereta Api Tua Di TMII Diboyong Ke Solo.

Solo, Pemerintah Kota Solo segera memboyong kereta api tua koleksi Taman Mini Indonesia Indah ( TMII ) Jakarta untuk mendampingi Sepur Jaladra buatan pada tahun

Kereta Api Tua Di TMII Diboyong Ke Solo.

Solo, Pemerintah Kota Solo segera memboyong kereta api tua koleksi

Kereta Api Tua Di TMII Diboyong Ke Solo.

Solo,

Kereta Api Tua Di TMII Diboyong Ke Solo.

Solo,

Benarkah Solo Sudah Kehilangan Tempat Sekaten ?

Solo, Sampai saat ini pihak Keraton Kasunanan Solo masih melakukan pembahasan terkait dengan lokasi penyelenggaraan Sekaten mendatang. Pasalnya, lokasi Sekaten tersebut yang biasanya digelar di kawasan Alun-alun utara dan Pagelaran Keraton Solo sampai saat ini masih dipakai pedagang pasar Klewer. Bahkan lokasi tersebut bakal di tempati kurang lebih dua tahun lamanya, hingga diselesaikannya bangunan pasar Klewer Pengageng III Museum dan Pariwisata Keraton Kasunanan Solo, KRMH Satriyo Hadinagoro menjelaskan, ada usulan jika nantinya pedagang gerabah atau bolo pecah akan di tempatkan di trotoar kanan kiri jalan Pakubowono atau pintu masuk ke kawasan keraton. Padahal, sekaten yang digelar untuk memperingati Maulud Nabi SAW ini bakal berlangsung sekitar bulan November mendatang. Meski begitu, pihak panitia sekaten telah memetakan ejumlah tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi tersebut. Sementara itu Wakil Pengageng Sasana Wilapa, Kanjeng Pangeran Winarno Kusuma mengatakan perayaan sekaten tetap berlangsung dan sudah ada beberapa lokasi alternatif.Jika Alun-alun Utara jelas tidak mungkin, karena sudah dipakai pasar sementara. Dijelaskan pula oleh Kanjeng Pangeran Winanrno bahwa sekaten tetap jalan seperti biasa. Lokasi alternatif sudah dipersiapkan dan itu tidak masalah, tidak juga mengurangi makna dari sekaten itu sendiri. Semua ini dilakukan masyarakat saat masuk ke kawasan keraton suasananya langsung sekaten, karena selama ini sudah tidak sesuai lagi. Untuk pedagang seperti kinang, telor asin ataupun pecut akan ditempatkan dikawasan Masjid Agung Solo, sedangkan untuk wahana permainan bisa di Alun-alun selatan . Semua masih dalam pembahasan, namun sesegera mungkin akan tetapkan. Mengingat waktu yang sudah tak lama lagi. Terlebih sampai saat ini sekaten masih menjadi primadona masyarakat luas.****

Gubenur Akpol Yang Baru.

Semarang, Irjem Pol Anas Yusuf resmi mrnjabat sebagai Gubenur Akademi Kepolisian ( Akpol ) Semarang menggantikan pejabat sebelumnya, Irjen Pol Puji Hartanto. Serah terima jabatan Gubenur Akpol Semarang yang baru dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan ( Kalemdiklat ) Polri, Komjen Pol Syafruddin di Lapangan Bhayangkara Akpol, baru-baru ini. Nama Anas melambung dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Dia merupakan ketua tim penjemput Muhammad Nazaruddin, yang saat itu buron dalam kasus suap Hambalang, ke Kolombia. Pengalamannya di Interpol membuat Polri mempercayai sebagai ketua tim penjemput Nazaruddin. Irjen Pol Anas sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, sementara Irjen Pol Puji Hartanto selanjutnya akan bertugas sebagai Kapolda Sulawesi Selatan. Anas juga merupakan alumnus Akpol pada tahun 1984. Jenderal kelahiran Brebes, tanggal 11 September 1960 silam, tersebut pernah menjabat sebagai Kapolres Kendal. Nama Anas juga pernah masuk bursa Kapolri. Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) menyebut namanya sebagai calon Kapolri potensi pengganti Jenderal Timor Pradopo. Dengan keberhasilan memulangkan Nazaruddin membuat kariernya melesat. Anas kemudian menempati posisi Staf Ahli Bidang Sosial dan Politik ( Sahlisospol ) kapolri. Tidak lama sebagai Sahlisospol, Anas pun dipromosikan sebagai Kapolda Kalimantan Timur mulai 2 Juli 2012 hingga 12 Juni 2013 dilanjutkan menjabat sebagai Wakabareskrim Polri dari 12 Juni 2013 hingga 3 September 2014. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kapolda Jawa Timur. Syafrudin menuturkan, Gubenur Akpol yang baru memiliki sejumlah tugas untuk mengevaluasi beberapa hal yang berkaitan dengan lulusan Sarjana Terapan Kepolisian yang baru saja menghasilkan lulusan pertamanya. Pada serah terima jabatan Gubenur Akpol tersebut, Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Syafrudin mengatakan, gubenur Akpol merupakan jabatan strategis dan penting dalam upaya peningkatan profesionalitas polisi.

Edan Tenan Tunjangan DPR Naik.

Jakarta, Belum tuntas rasa penasaran publik terhadap anggaran kunjungan kerja DPR, seperti para pemimpin ke Amerika Serikat, kini muncul lagi usulan penggunaan anggaran negara untuk kenaikan tunjangan Wakil Rakyat. Menteri Keuangan membalas usulan yang sempat dibahas melalui rapat Badan Urusan Rumah Tangga ( BURT ) DPR itu melalui surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015 tertanggal 9 Juli 2015 yang mengambulkan usulan kenaikan tunjangan, namun tidak sebesar yang diminta oleh DPR-RI. DPR RI mengusulkan kenaikan tunjangan untuk anggauta hingga Rp 20 juta per bulan, yang terdiri dari tunjangan kehormatan hingga tunjangan komunikasi. Namun pemerintah tidak menerima usulan tersebut sesuai yang dibahas di DPR RI. Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa tunjangan kehormatan untuk Ketua Badan/komisi yang awalnya sebesar Rp 4.460.000 diusulkan untuk naik menjadi Rp 11.150.000. Namun yang dikabulkan oleh Kemenkeu lewat surat tersebut adalah sebesar Rp 6.690,000 Sementara tunjangan peningkatan fungsi pengawasan anggaran ketua komisi/badan yang awalnya hanya Rp 3.500.000 lalu diajukan untuk naik menjadi Rp 7.000.000. Yang disetujui oleh Kemenkeu hanyalah Rp 5.250.000. Untuk tunjangan komunikasi intensif bagi ketua badan/komisi yang awalnya sebesar Rp 14.140.000 diusulkan untuk naik menjadi Rp 18.710.000. Namun yang dikabulkan oleh Kemenkeu lewat surat tersebut adalah sebesar Rp16.468.000. Selain itu, ada juga kenaikan bantuan langganan listrik dan telepon yang awalnya sebesar Rp 5.500.000 diusulkan untuk naik menjadi Rp 11,000.000. Hanya saja, yang disetujui pemerintah adalah sebesar Rp 7.700.000. Anggauta BURT Irma Suryani membenarkan usulan tersebut, meskipun pada akhirnya angka yang dikabulkan oleh Kemenkeu tidak sebesar usulan. Menurut Irma memang ada permintaan dari BURT ke pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggauta. Lalu yang disetujui oleh pemerintah oleh Kementerian Keuangan adalah yang sesuai dengan surat tersebut. Bila dijumlahkan seluruhnya, rencana usulan kenaikan tunjangan untuk ketua badan/komisi dalam satu bulan adalah sebesar Rp 20.260.000. Tetapi, pemerintah hanya mengabulkan kenaikan sebesar Rp 8.508.000. Irma juga menuturkan bahwa kenaikan itu juga disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini. Menurutnya, meski sudah ada surat dari Kemenkeu pun, realisasi nilai tunjangan belum berubah.****

Bocah Taman Kanak-Kanak Perokok Sering Pingsan.

Semarang, Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, mungkin peribahasa itu yang melekat pada bocah usia 5 tahun berinisial K yang tinggal di Gajah Barat VI, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Kebiasaan ibunya bernama Sri Lestari (35) yang perokok berat ternyata ditiru anak ketiganya itu. Saat ditanya pihak Kelurahan soal perilaku anaknya, Lestari mengakui kemungkinan putranya mengikuti kebiasaan merokok yang memang sudah dilakukannya sejak 15 tahun itu. Lestari sulit lepas dari rokok bahkan saat menimang K, ia melakukannya sambil rokok. Dulunya waktu kecil sering sakit. Panas badan, digendong sambil merokok. Perilaku menyimpang itu sudah diketahui para tetangga sejak setahun terakhir. K biasanya merokok diperempatan ruko Jalan Gajah raya. Warga yang simpati berusaha mencari cara untuk menolong K agar tidak merokok. Salah satu warga bernama Ahmad Soleh mengatakan sudah koordinasi dengan pihak Kelurahan dan Kepolisian. Sudah kecanduan itu, mungkin setahunan lebih. Selain itu juga khawatir diikuti anak-anaknya. Di depan keluarganya. K memang tidak pernah merokok, ia selalu sembunyi-sembunyi. Lestari menambahkan pihak keluarga sudah pernah mengingatkan agar K tidak merokok, namun bocah tersebut ternyata tidak mau berhenti merokok dia enggak berani. Pihak kepolisian dari Polsek Gayamsari yang dipimpin oleh Kapolsek, Kompol Dili Yanto dan Lurah Pandean Lamper, Sri Indrayati sudah mendatangi pihak keluarga dan memberikan himbauan Biasanya K memunguti puntung rokok yang terjatuh di jalan atau dibuang di tempat sampah. Ia mengumpulkan dan membawanya ke perempatan atau emperan ruko kemudian mulai menghisapnya. Jika membeli di warung, K mengaku membeli rokok untuk kakaknya yang juga perokok. Dia ngambilin punya orang-orang di jalan, bawa korek dari rumah. Di warung dekat korek juga diambilin oleh K. Kebiasaan yang tidak biasa untuk anak usia 5 tahun itu ternyata membuat kesehatan K terganggu. Ia kerap pingsan setelah merokok satu puntung. Biasanya ia kejang kemudian duduk lalu meletakkan kepalanya di lantai atau tanah. Setelah sekitar 1 menit, ia bangun lagi dan kembali aktif seperti bocah-bocah biasanya. Sementara itu pihak kelurahan langsung mendatangi rumah Lestari menanggapi laporan warga. Lurah Pandean Lamper, Sri Indrayati menerangkan pihaknya dengan tegas mengatakan kepada Lestari agar menghentikan kebiasaan merokoknya.Tapi dia perokok berat, jadi mungkin tidak bisa langsung berhenti. Jadi kalau ibunya berhenti kan anaknya nanti ikut. Lestari mengatkan pihaknya sudah berusaha membawa ke rumah sakit dan pengobatan alternatif untuk menyembuhkan K yang sering pingsan. Namun hingga kini belum ada hasil karena K belum bisa berhenti merokok. Sudah diperiksakan ke daerah Jerakah, belum ada perubahan. Lestari juga minta obat tidur untuk K tidak boleh. Itu sering pingsan mungkin tidak kuat nikotinnya. Kapolsek Gayamsari, Kompol Dili Yanto menambahkan, kepolisian ikut datang ke rumah K untuk mendampingi pihak Kelurahan dan RT setempat. Kepolisian ikut mendamingi agar K ini dapat penanganan serius. Selain himbauan, pihak Kelurahan Pandean Lamper juga membantu K untuk mengobati kebiasaan buruk dan gangguan kesehatan. Sri menegaskan dirinya juga meminta KPAI untuk masalah tersebut. Sedang dibuat surat untuk KPAI sudah dilakukan pendekatan ke orang tua. Meminta perlindungan, ini juga harus dikemanakan. K tinggal bersama Ibu, Nenek, dan dua kakaknya sedangkan ayahnya sudah lama berpisah. Bocah TK tersebut termasuk hiperaktif dan menangis jika tidak mendapatkan rokok. Meski demikian saat ini orang tua K berjanji akan berusaha menghentikan kebiasaan merokok K.****

Tiga Pasangan Calon Paparkan Visi Misi Di Undip Semarang.

Semarang, Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang menyelenggarakan talkshow membedah visi dan misi calon Walikota dan Wakil Walikota Semaramg di Gedung Pasca Sarjana Undip Jalan Imam Barjo Semarang,belum lama ini. Ketua DP2K Budi Santoso mengatakan diadakannya talkshow ini untuk melihat visi dan misi walikota dan wakil walikota Semarang terutama dalam pembangunan Kota Semarang. Dan DP2K ingin melihat calon karena siapa pun pemenangnya nanti akan menjadi mitra kerja dalam pembangunan Kota Semarang. Dalam talkshow tersebut dihadiri oleh ketiga pasangan calon walikota dan wakil walikota Semarang yakni Soemarmo-Zuber, Hendi-Ita dan Sigit-Agus dengan tiga panelis Prof Sudarto, Dr Widya Wijayati dan FX Sugianto. Menurutnya, jadi walikota harus mempunyai dua hal yakni punya selera dan angan-angan. Semarang juga harus tumbuh dan akhir-akhir ini sudah lumayan. Ketiga pasangan calon itu pun memaparkan visi dan misi serta program, mulai dari mengatasi masalah kemacetan, banjir, dan lainnya. Bahkan, sempat ada saling sindir di antara mereka. Sementara itu Pejabat Walikota Semarang Tavip Supriyanto menjelaskan selain figur ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yakni visi dan misi yang sangat berperan dalam masyarakat untuk menilai. Tavip juga menerangkan dengan harapannya talkshow ini bisa menjadikan masyarakat kritis dan cerdas dalam memilih walikota. Sehingga dengan pendidikan politik ini dapat memberikan nuansa baru untuk memilih pemimpin Kota Semarang.****

Lima Laporan di Panwas Pelanggaran Tidak Terbukti.

Semarang, Panitia Pengawas ( Panwas ) Pemilihan Kota Semarang hingga saat ini sudah menyelesaikan lima laporan. Hasil kajian dan tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Panwas dengan sentra Penegak Hukum Terpadu ( Gakkumdu ) mengenai laporan lima kasus dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti. Gakkumdu adalah gabungan dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan panwas yang mengkaji laporan dugaan pelanggaran kampanye yang masuk, baik dari masyarakat maupun tim hukum pasangan calon. Ketua Panwas Kota Semarang Muhammad Amin dan didampingi oleh anggauta Panwas Kota Semarang Divisi Penindakan Pelanggaran Perlindungan Manik, serta Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bekti Maharani. Amin menjelaskan,laporan pertama terkait dugaan pelanggaran pemberian uang oleh pasangan calon 1 Soemarmo HS kepada korban kebakaran di Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur pada hari Senin 31 Agustus 2015 lalu. Pelapor adalah tim kuasa hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, Hendi-Ita. Kegiatan pemberian sejumlah uang oleh H Supriyadi, S.Sos kepada korban kebakaran di Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara pada hari Senin 31 Agustus 2015 lalu. Pelapor tim kuasa hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1, Marmo- Zuber. Dari hasil klarifikasi dan kajian Panwas Pemilihan Kota Semarang, tidak ada unsur kampanye dari kegiatan yang dilakukan oleh Soemarmo. Tidak ada ajakan memilih dan tidak ada juga yang mengenakan atribut pasangan calon maupun partai, baik kaos, simbul, stiker, atau bentuk lainnya yang menunjukkan identitas pasangan calon nomor urut 1. Amin mengatakan dugaan pelanggaran kampanye pemilihan sesuai pasal 73 UU No.8 Tahun 2015 jo PKPU Nomor 7 tahun 2015 iipasal 69 tidak terbukti, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Sementara dalam laporan keempat, sambung Amin, adalah kegiatan penggunaan fasilitas negara pada kegiatan pameran oleh pasangan calon walikota nomor urut 2, Hevearita Gunaryanti di atrium lantai 1 Java Mall, Semarang. Pelapor adalah dari Tim Kuasa Hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1, Marmo-Zuber. Dari hasil klarifikasi dan kajian Panwas telah memperoleh kesimpulan bahwa tidak ada unsur kampanye dan penggunaan fasilitas negara oleh Hevearita dalam kegiatan tersebut sebagai tamu undangan yang memang sudah dijadwalkan dari Januari 2015. Dalam sambutannya tidak ada unsur kampanye dan pihak yang menemani tidak menggunakan identitas atau atribut pasangan calon nomor urut 2. Laporan ini pun tidak terbukti sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Kegiatan pemberian sejumlah uang oleh Hendrar Prihadi dalam reses yang ditumpangi kampanye di Candisari, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 lalu. Pelapor Tim Kuasa Hukum Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1, Marmo-Zuber. Dari hasil klarifikasi dan kajian Panwas Pemilihan Kota Semarang, Bekti Maharani menjelaskan telah memperoleh kesimpulan bahwa pada hari tersebut, kegiatan reses telah diganti oleh jadwal kampanye dialogis Hendi-Ita. Bekti mengatakan masalah uang yang dibagikan adalah uang milik Ediningsih yang bertujuan untuk sedekah saja, tidak ada kaitannya dengan kampanye Hendi-Ita, sehingga tidak terbukti dan tidak bisa ditindaklanjuti. Masalah kegiatan menjanjikan modal oleh Hendrar Prihadi kepada PKL Tlogosari di rumah DR Ngadino, Jln Majapahit Semarang pada tanggal 31 Agustus 2015. Pelapor adalah Tim Kuasa Hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1, Marmo-Zuber. Dari hasil klafikasi dan kajian Panwas Pemilihan Kota Semarang telah memperoleh kesimpulan bahwa tidak ada unsur menjanjikan modal oleh Hendi, dalam kegiatan tersebut. Hendi hanya memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.****

Menteri BUMN Rini Soemarno Tahu Bagaimana Menghadapi Anak Buahnya.

Jakarta, Nama Richard Joost ( RJ ) Lino beberapa pekan terakhir menjadi topik perbincangan. Anak buah Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Rini Soemarno ini menjadi perhatian lantaran berani mengancam akan mundur dari jabatannya kepada Presiden Joko Widodo. Lino dituding telah merugikan negara dalam proyek pengadaan mobil crane. Belum lagi perseteruannya dengan para pekerja di Jakarta Internasional Container Terminal ( JICT ) dan beberapa permasalahan lainnya. Komisi VI DPR RI bahkan meminta agar Rini segera mencopot jabatan Lino. Hal itu Lino juga lakukan karena tak terima ruangannya diobrak-abrik oleh Bareskrim Mabes Polri. Menurut Rini, mengikuti saja karena itu adalah hak dari Komisi VI untuk berpendapat. Tentu akan dievaluasi kinerja Lino. Dari sejak mulai sidang ( raker ) sudah banyak menyimak komentar-komentar dari Komisi VI. Secara menyuruh tidak lepas dari kepribadian Lino. Rini juga mengatakan sebagai pimpinan kementerian BUMN sebagai pemegang saham ingin melihat dari profesionalisme, melihat institusi, bukan like or dislike. Dikatakan oleh Rini waktu terjadinya kasus tersebut, pada waktu itu Rini masih di mobil, dengar kabar bahwa kantor Lino digeledah. Dan langsung menelpon Badrodin menanyakan itu kasusnya apa ? Dan beliau bilang nggak tahu dan bilang nanti dihubungi lagi. Ternyata itu bukan dwelling time, tapi yang berurusan dengan karyawan sesuai laporan dari pegawai JICT. Terkait tudingan JICT soal pelanggaran perpanjangan konsensi. Tentunya akan melakukan proses secara seharusnya dikatakan. Sejak awal menunggu laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ).JICT pun sebetulnya setelah audit dari BPK.Itu sebetulnya harus melihat proses secara menyuluruh. Dan juga bicara dengan deputi dan minta Pontas Tambunan sebagai Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana kementerian BUMN. Perpanjangan JICT tunggu audit BPK. Meyakini ingin ambil keputusan secara profesional. Konteksnya beragam karena ada kegaduhan. Saat ini banyak orang yang tidak suka dengan Lino, apalagi setelah berani mengancam Presiden Joko Widodo. Pasti banyak pihak, kalau lihat tv, kesel. Kok dibeginikan oleh anak buah. Sebetulnya Rini pernah menjadi seorang CEO, tahu bagaimana sebetulnya hadapi anak buah. Ingin melihat konteksnya. Jangan sampai ada kegaduhan. Jangan makin dipertajam dengan persoalan-persoalan lain. Rini juga mengatakan sadar keputusan harus cepat, tapi seperti dikatakan Darmin dan Nasril Anggauta Komisi VI DPR RI. Marilah tangani ini dengan tidak gegabah. Berilah waktu beberapa hari lagi untuk dalami menyeluruh. Bicara dengan Direksi dan Komisaris Pelindo II. Dan juga komunikasi lagi dengan menhub Ignasius Jonan. Dan nanti akan kembali lagi di Komisi VI DPR RI. Rekomendasi sebaiknya keputusannya seperti apa. Marilah kita menunggu keputusan Menteri BUMN Rini Soemarno kepada Lino. *****

Festival Payung Inonesia 2015 Yang Terbesar di Asia ?.

Solo, Gelaran Festival Payung Indonesia ( FPI ) 2015 diselenggarakan di Taman Balekambang, Solo, belum lama ini. Festival tahunan terebut diikuti berbagai daerah yang memiliki kerajinan payung khas, misalnya Klaten dengan kreasi Payung Juwiring , Yogyakarta, Purwakarta, Kalibagor, hingga Thailand dan Tiongkok. Selama penyelenggaraan, festival ini diisi pula dengan penampilan grup perkusi, teatrikal, fashion show, warkshop payung dan tari-tarian. Ketua Panitia Penyelenggara Festival Payung Indonesia 2015 Heru Mataya mengatakan bahwa festival digelar setiap tahun di Taman Balekambang yang juga situs budaya dan bermilai sejarah di daerah setempat. Pada tahun ini diikuti sebanyak 13 kota di Indonesia dan tiga negara dari luar negeri, adalah Jepang, Tiongkok, dan Thailand yang memiliki seni budaya payung. Selain itu, Festival Payung Indonesia 2015 juga menjadi daya tarik kunjungan wisata, dengan demikian juga mengangkat perekonomian masyarakat secara nasional. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Walikota Solo Budi Suharto. Berharap dengan Festival Payung Indonesia tahun ini yang diikuti perwakilan dari negara lain, dapat meningkatkan industri payung di Indonesia. Budi juga menyatakan optimis Festival Payung Indonesia di Kota Solo ke depan akan menjadi festival payung terbesar di Asia karena ada 10 negara lain yang telah menyatakan siap ikut memeriahkan kegiatan serupa pada tahun depan. Budi juga mengharapkan kegiatan tersebut mampu membangkitkan usaha kecil, dan menengah, terutama kerajinan payung di daerah-daerah. Bahkan, festival payung juga mampu mendatangkan wisatawan, baik lokal maupun asing, seperti Jepang, Tiongkok, dan Thailand karena mereka turut memeriahkan kegiatan tersebut di Kota Solo. Festival yang digelar setiap tahun tersebut, kedepan mampu lebih besar lagi dengan peserta luar negara bertambah sehingga kegiatan makin meriah dan mampu melestarikan seni budaya tradisional payung di negara ini. Festival juga dimeriahkan pentas berbagai seni budaya, antara lain tari silat payung dari Singingi Riau, Bengawan Symphoni Orchesta ( Solo ), tari payung dari Kembang Lawu Karanganyar, tari payung dari Tasikmalaya, dan tari payung dari Jepang.****

Tolak Eksekusi Museum Radya Pustaka.

Solo, Gelombang aksi penolakan masyarakat Solo terhadap akan dieksekusinya Museum Radya Pustaka yang berada di Kawasan Sriwedari, masih terus terjadi. Dimana di kawasan CFD Solo. Belum lama ini, masyarakat membubuhkan tanda tangan berupa penolakan tersebut. Tak hanya itu saja, sosok wayang Punawakan, yakni semar, gareng, petruk dan bagong juga ikut berpartisipasi dalam anjang tersebut. Sementara itu, dalam aksi solidaritas lewat tanda tanga, hampir semua masyarakat Solo mendukung keberadaan lahan Sriwedari tak boleh di gusur. Pengagas ide kegiatan, Mayor Haristanto mengatakan, alasannya menghadirkan sosok Punawakan, karena memang sosok tersebut yang mewakili rakyat. Sehingga dengan tegas rakyat Solo khususnya menolak Museum Radya Pustaka dipindah tempat. Mayor juga menjelaskan perlu diingat dan diketahui, museum Radya Pustaka memiliki perjalanan sejarah penting bagi Indonesia. Sehingga jika dipindah lokasinya saja, sudah sangat berkurang nilai sejarahnya. Mulyadi yang membawakan wayang sosok Semar menjelaskan, selain museum kawasan Sriwedari juga ikut terancam. Padahal, selama ini kawasan Sriwedari terkenal dengan Gedung Wayang Orang dan sampai saat ini masih banyak orang mengantungkan nasib dalam pertunjukan tersebut. Dijelaskan pula oleh Mulyadi kembali lagi ke masalah sejarah, Gedung Wayang Orang mampu menciptakan banyak seniman ketroprak. Apakah dengan hal tersebut akan dirobohkan dengan begitu saja ?. Sriwedari merupakan roh Solo, jangan ada permainan di dalamnya. Sementara itu, Dua calon Walikota Solo yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) pada tanggal 9 Desember mendatang Anung Indro Susanto dan FX Hadi Rudyatmo angkat bicara soal polemik yang terjadi di Museum Radya Pustaka Solo. Kedua calon tersebut berjanji untuk bekerja keras mempertahankan lahan tersebut. Pria yang akrab disapa Rudy ini pun mengapresiasi langkah hukum yang sedang berjalan. Bahkan Rudy meminta kepada Museum Radya Pusaka untuk memenuhi undangan Pengadilan Negeri Solo pada tanggal 28 September mendatang. Diharapkan oleh Rudy perwakilan museum datang dalam undangan tersebut, akan siap mendampingi demi kepentingan rakyat. Bagaimanapun juga ingin lahan ini kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Dan juga Rudy mendesak kepada Pejabat Walikota Solo untuk tak tinggal diam terhadap kasus tersebut, salah satu upayanya dengan mengajukan penundaan eksekusi lahan Museum Radya Pusaka. Sementara itu Anung Indro Susanto mengatakan jika dipercaya menjadi Walikota Solo, akan melakukan jalur dialog. Jika peninjauan kembalai (PK) kalah, meminta masyarakat Solo bisa menerima semua itu, karena itu sudah diputuskan pengadilan kita bisa apa, masyarakat juga harus bisa menerima. Kalau perlu malah sekalian dibeli saja, tinggal komunikasi bersama, baik dengan pemilik lahan dan Pemkot Solo.****

Polrestabes Semarang Permudah Pelayanan Lisensi Mengemudi

Semarang, Memperpanjang surat izin mengemudi ( SIM ) semakin mudah bagi warga yang bermukin atau berada di Kota Semarang. Mereka bisa melakukannya secara online. Sementara ini, sistem online ini juga baru melayani perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C. Adapun jenis B1 dan B2 masih harus di daerah asal. Jadi tak perlu repot pulang ke daerah asal hanya untuk memperpanjang durasi lisensi mengemudi itu. Korps lalu Lintas ( Korlantas ) Polri sudah menerapkan pembuatan SIM berbasis online meski pelayanan masih sebatas perpanjangan masa berlaku SIM. Kapolrestabes Semarang, Kombes Burhanudin, menyebut kebijakan bertujuan memberi kemudahan kepada pemohon SIM dari luar daerah> Dia pun berharap warga memanfaatkannya. Seorang warga Sleman yang mukin di Semarang Selatan, Roy Ardian, bersyukur polisi atas penerapan sistem online ini. Dia yakin masyarakat terbantu oleh kebijakan tersebut. Burhanudin menyebut sistem ini belum berlaku di seluruh Polres di Indonesia. Penerapannya di semua Polda dan masing-masing Satpas di bawah jajaran Polda. Satpas yang menjadi pilot project adalah Banda Aceh, Medan. Padang, Jambi, Bengkulu, Barelang, Pakanbaru, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung di Sumatera. Di Yogyakarta baru Sleman. Restabes Surabaya menjadi percontohan di Jatim. Di Banten dan Jabar baru Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang, Serang, dan Restabes Bandung. Satu-satunya di Jawa Tengah adalah Restabs Semarang. Kemudian Restabes Makassar< Kendari, Manado, Palu, Mamuju, dan Gorontalo di Sulawesi. Di Maluku dan Papua ada di Ambon, Ternate, Jayapura, dan Manokwari. Di Bali dan Nusa Tenggara baru Denpasar, Mataram,dan Kupang, Di Kalimantan ada Banjarmasin, Pontianak, Bulungan, Palangkarya, dan Samarinda. Selebihnya adalah Ditlantas Polda Metro Jaya/Daan Mogot, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Depok, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Itulah kota-kota yang tercatat dalam sistem online pemohonan SIM. Dalam waktu dekat, sistem online ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widoo. Dalam realisasinya, baru warga dari kota-kota tersebut yang disebutkan yang bisa memperpanjang SIM mereka secara online. Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Pungky Bhuana Santoso, mengatakan sistem online ini langkah awal dari Korlantas menyeragamkan pelayanan. Sekaligus memberi kemudahan bagi warga. Dari daerah yang tidak termasuk proyek percontohan tak dapat melakukannya. Situasi ini akan berubah ketika semua daerah sudah menerapkannya tanpa kecuali. Menurut Pungky sementara baru perpanjangan dulu yang dilayani dan tidak semua Polres. Lambat laun sistem ini akan diperluas agar bisa berlaku di seluruh Indonesia. Contohnya, warga Jakarta yang ada di Kota Semarang akan habis masa berlaku SIM-nya. Dia bisa memperpanjang di Semarang tanpa harus pulang ke Jakarta. Begitu pula bagi warga Semarang yang bekerja di Jakarta. Sedangkan warga Kudus atau Tegal, misalnya, belum bisa karena daerah yang sama belum menerapkan. Dijelaskan pula oleh Pungky bahwa, pemasangan ini berguna untuk data forensik si pemiliknya. Pada saatnya nanti akan diketahui apakah pemilik SIM itu pernah terlibat kecelakaan atau tidak melalui chip. Semua data nanti teregister. Dengan tujuan lain di samping mempermudah pelayanan adalah optimalisasi kepemilikan SIM. Optimalisasi yang dimaksud Pungky bahwa dilisensi yang dikeluarkan itu akan dipasang chip.****

Pemerintah Akan Terapkan Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Tertutup.

Jakarta, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan tetap memberikan subsidi untuk gas elpiji 3 Kg pada tahun depan. Namun penyaluran elpiji 3 Kg harus dilakukan dengan sistem distribusi tertutup. Pemerintah saat ini memang komitmen melakukan reformasi subsidi. Sebelumnya, pemerintah telah mencabut subsidi BBM untuk premiun dan hanya memberikan subsidi tetap sebesar Rp 1000/liter untuk solar. Bambang mengatakan, selama ini ada begitu banyak orang-orang kaya yang membeli gas elpiji 3 Kg. Bahkan, nereka membeli gas elpiji 3 kg sekaligus tiga tabung gas elpiji 3 kg. Distribusi tertutup penting agar semua orang yang membutuhkan dapat membeli gas elpiji 3 kg dengan terjangkau. Bambang juga mengatakan, pertamina dan distributor harus didorong melakukan distribusi tertutup. Yang berhak membeli gas elpiji 3 kg harus benar-benar yang membutuhkan yang tidak mampu membeli gas elpiji 10 kg. Bambang, sistem distribusi tertutup sangat penting dilakukan agar gas elpiji 3 kg benar-benar tepat sasaran. Pasalnya selama ini, gas elpiji 3 kg banyak dibeli oleh orang-orang kaya yang tidak pantas menikmati subsidi dari pemerintah.****

Subsidi Listrik Bakal Dicabut.

Jakarta, Pemerintah bakal memcabut subsidi listrik bagi 20 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara ( Persero ) yang menggunakan daya 450 Volt Ampere ( VA) dan 900 VA mulai tahun depan. Namun, berdasarkan penghitungan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K ), jumlah kepala keluarga ( KK ) miskin hanya sekitar 24 hingga 25 juta. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Jarman mengatakan, saat ini jumlah kepala rumah tangga yang masih berjumlah 46 juta pelanggan. Pelanggan ini menggunakan daya 450 VA dan 900 VA. Dikatakan pula oleh Jarman bahwa, jadi ada sekitar 20 juta pelanggan yang seharusnya tidak masuk kategorikan tersebut. Karena itu, pemerintah akan meminta 20 juta pelanggan 450 VA dan 900 VA berpindah ke golongan pelanggan tidak bersubsidi. Artinya golongan ini akan diminta bermigrasi ke golongan pelanggan dengan daya diatas 1.300 VA. Target tersebut ditetapkan seiring dengan kebijakan pemerintah yang telah mengurangi subsidi listrik dalam Rancangan dan Belanja Negara ( RAPBN ) 2016. Jarman juga berjanji akan menyosiasliasikan proses pemindahan terebut kepada masyarakat. Tahapan migrasi ditargetkan rampung tahun ini. Jarman juga mengatakan meyakini proses migrasi tidak membutuhkan waktu lama karena data pelanggan 450 dan 900 telah terkomputerisasi. Kalau rumah tangga prosesnya cepat. Subsidi litrik tahun depan hanya dipatok Rp 50 triliun. Dari total tersebut, besaran kuncuran subsidi hanya Rp 40 triliun , sisanya sebesar Rp 10 triliun merupakan kekurangan pembayaran subsidi tahun ini yang digeser ke tahun depan ( carry over ). Perlu diketahui, subsidi tahun ini dipatok Rp 73,1 triliun. Akan ada lagi program migrasi semacam ini, dalam rangka migrasi saja. Dalam rangka mempercepat proses migrasi pelanggan listrik subsidi ke nonsubsidi, pemerintah akan menghapus biaya kenaikan daya listrik. Selain itu, proses kenaikan daya juga akan dipercepat.****

Rupiah Oh Rupiah Kenapa Mau Turun ?

Mata uang negeri ini barangkali paling populer saat meroketnya Rhoma Irama pada tahun 70-an, sehingga Rhoma Irama dinobatkan sebagai Raja Dangdut. Album ke-3 grupnya Soneta, pada tahun 1975 meledak dengan lagu andalan Rupiah. " Tiada orang yang tak suka/ Pada yang bernama rupiah/ Semua orang mencarinya/ Dimana rupiah berada". Begitu baid awal lagu yang dulu sering dinyanyikan anak-anak kampung. Lagu Rupiah lahir memang sesuai konteks zamannya. Pada masa Orde Baru, antara pada tahun 1975 sampai tahun l990, bisa disebut masa keemasan Soeharto. Presiden kedua RI ini layak membusungkan dada atas kemajuan-kemajuan segnifikan dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Taroh contoh saat ini, Soeharto selalu bersemangat, pede, setiap tampil di ' mimbar dunia ' jika bicara tentang keberhasilan Program KB dan swasembada pangan. Tapi, ada juga syair yang mengandung kritik sosialnya. Simak baid lain lagu Rhoma tersebut. " Memang karena rupiah/ Orang menjadi megah/ Kalau tidak ada rupiah/ orang menjadi susah. Memang karena rupiah. Hidup memang perlu rupiah/ Tetapi bukan segalanya/ Asal jangan halalkan cara." Terpuruknya rupiah rupanya tidak menginspirasi Rhoma untuk mencipta semacam lagu rupiah, atau lagu dolar. Justru muncul lagu anak-anak yang bermakna tentang kampanye cinta rupiah dan negeri pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Semisal Aku Cinta Rupiah yang dinyanyikan oleh Cindy Cenora, lagu tentang rasa bangga anak Indonesia terhadap mata uang negaranya di saat krisis. Juga lagu Trio Kwek-Kwek. Grup yang terdiri Leony, Dea Ananda dan Alfandi ini kondang lewat lagu Indonesia Negeriku dan Gemah ripah lohjinawe. Tujuh tahun kemudian, ceritera jadi lain. Rupiah lunglai menyusul krisis finansial Asia pada tahunn 1997. Indonesia salah satu negara paling parah terkena dampaknya. Muncullah istilah krismon ( krisis moneter ). Dan bukan lagi Rhoma yang populer dengan lagu rupiahnya, melainkan Ronggrowarsita, pujangga Surakarta yang hidup sekitar pada tahun 1720-an hingga awal pada tahun 1880-an. Dalam suasana krismon, ramalan Ronggowarsito tentang Satrio Mukti Wibowo kesandung kesamper disebut-sebut tertuju pada sosok Soeharto pun menjadi presiden terkaya ( Mukti ) di negeri ini. Tapi, kemudian Soeharto jatuh menyusul krisis ekonomi dunia, dan ia harus memikulnya hingga lengser, yang mengacu ramalan tersebut disebut Kesandung kesamper. Kini dan hingga hari ini, rupiah bukan sebatas lagu, juga bukan sebatas kampanye, melainkan " nyata " dalam kondisi melemah. Waktu terus berjalan, rupiah dianggap popularitasnya bukan lewat lagu melainkan kampanye, bernama Gerakan Cinta Rupiah. Bank Indonesia (BI ) yang meluncurkannya sejak pertengahan pada bulan Desember 2014. Aksi BI ini dilakukan melalui iklan di televisi dan media cetak. Imbasnya, seperti lagu rupiahnya Rhoma, " Orang menjadi susah ". Kalau sudah begini, rakyat butuh langkah cepat dan tepat, bukan " lagu janji kampanye " yang meninabobokan. Oh... Rupiah...rupiah.... kenapa tidak mau turun ?.*****