Mengintip Amunisi Jokowi Agar Ekonomi RI Tumbuh 7 Persen.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-------Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II-2021 di atas 7%. Bagi pemerintah, ini merupakan harga mati agar ke depan tantangan yang dihadapi semakin mudah.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, dikutip Kamis (15/4/2021).

"Kita harus bisa meningkatkan, menaikkan [pertumbuhan ekonomi] paling tidak di atas 7% di kuartal dua," kata Jokowi.

Lantas, bagaimana cara pemerintah agar pertumbuhan ekonomi bisa berada di atas 7%?

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memang tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana cara pemerintah merealisasikan target pertumbuhan ekonomi di atas 7% pada kuartal kedua tahun ini.

Namun, kepala negara sempat berbicara mengenai persoalan investasi yang dianggap menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

"Hampir semua negara sekarang konsentrasinya kepada investasi. Kita sudah memiliki yang namanya UU Cipta Kerja. Ini harus didukung penuh karena akan membuka investasi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan investasi memiliki implikasi yang cukup besar terhadap sendi perekonomian. Keberadaan investasi bisa menciptakan jutaan lapangan kerja, yang ujung-ujungnya mendorong perekonomian tumbuh.

"Kalau memperlambat izin investasi artinya apa? Memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Yang artinya juga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Hati-Hati," katanya,

"Kunci pertumbuhan ekonomi nasional ini kan dari agregat pertumbuhan ekonomi di daerah. Kalau ekonomi daerah tidak naik, tidak meningkat. Artinya juga ekonomi nasional juga tidak akan meningkat," jelasnya.

Selain itu, sambung Jokowi, investasi juga memberikan income kepada negara. Apa yang dimaksud kepala negara?

"Karena dari situlah [investasi] kita bisa menarik pajak. Dari situlah kita bisa menarik yang namanya retribusi. Hati-hati. 76% pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. 76% pendapatan negara diperoleh dari pajak. Guede sekali," katanya.

"Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, mendirikan industri artinya ada yg kita pungut pajaknya, ada tambahan lagi. Dan yang paling besar memang pajak dari badan usaha yaitu perusahaan," katanya.

Selain investasi, Jokowi sempat menyinggung masalah konsumsi rumah tangga. Menurutnya, sejak pandemi sudah banyak perusahaan yang melakukan PHK secara massal.

"Oleh sebab itu, saya minta juga APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah. Dengan cara perbanyak program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih," jelasnya.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar belanja sosial berupa bantuan sosial kepada masyarakat bisa segera dieksekusi. Menurutnya, berbagai bantuan sosial dari pemerintah bisa menggerakkan perekonomian daerah.

"Bantu juga usaha mikro kecil dan menengah. Baik itu permodalan produksi maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah. Utamakan mereka usaha mikro, usaha kecil," katanya.(RZ/ WK)****