Di Depan Jokowi dkk, Bos Junta Myanmar janji Setop Kekerasan.

Foto: Panglima Tertinggi militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. 

IMDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Jenderal Senior junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing dikabarkan setuju menghentikan kekerasan yang terjadi di negaranya. Ini terjadi dalam pertemuan dengan para pemimpin ASEAN di Jakarta, baru - baru ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemimpin negara Asia Tenggara lain menginginkan komitmen sang jenderal untuk menahan pasukannya. Sejauh ini, pasca kudeta 1 Februari 2021, 745 warga sipil tewas.

"Ini di luar dugaan kami," kata Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin kepada wartawan setelah pertemuan KTT ASEAN, seperti dilansir Reuters, Sabtu (24/4/2021).

"Untung dia tidak menolak apa yang saya dan rekan-rekannya ajukan."

Hal senada juga dikatakan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. "Dia tidak menentang peran konstruktif ASEAN, atau kunjungan delegasi ASEAN, atau bantuan kemanusiaan," katanya.

Dalam KTT itu, setidaknya ada lima konsensus yang disetujui. Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Lalu, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

KTT ASEAN dihadiri tamu penting dari sejumlah negara. Selain PM Malaysia dan Singapura, hadir pula Sultan Brunei Hassanal Bolkiah,PM Vietnam Phạm Minh Chính, dan PM Kamboja Hun Sen.

Ada juga Menteri Luar Negeri Filipina sebagai Utusan Khusus Filipina Teodoro L. Locsin Jr., Menteri Luar Negeri Thailand sebagai Utusan Khusus Thailand Don Pramudwinai. Lalu Menteri Luar Negeri Laos sebagai Utusan Khusus Laos Saleumxay Kommasith.

Sayangnya belum ada komentar langsung dari Min Aung Hlaing sendiri. Sebelumnya kudeta terjadi akibat tudingan kecurangan pada partai pemenang pemilu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi.(RZ/ WK )******