PERILAKU APARAT KEKERASAN TIDAK DAPAT DITOLERANSI.

Semarang-Jateng. Perilaku oknum aparat kepolisian cenderung bersikap arogan dan bahkan mengarah kepada aksi premanisme? Banyak faktor yang dapat diurai. Namun, yang jelas, sejak reformasi dan pemisahan TNI-Polri, aparat kepolisian memang menjadi panggung dan memiliki peran yang semakin luas. Di sisi lain, Orde Baru tumbang, peran TNI sebagai saudara tua polisi semakin terpinggirkan dalam kehidupan sosial politik, dan ekonomi. Sikap arogan oknum aparat kepolisian sebenarnya bukan hanya terjadi pada oknum bintara, melainkan juga oknum perwira. Oknum perwira merasa wewenang semakin besar dan seolah-olah mengetahui hukum dan aturan. Di sisi lain, pengawasan institusi Polri masih lemah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane. Dijelaskan pula oleh Neta bahwa setelah reformasi, kaum pemodal,seperti di sektor pertambangan, perkebunan, ataupun di perkotaan, lebih memercayakan pengamanan kepada polisi daripada TNI. Memercayakan pengamanan kepada polisi lebih efektif dan memiliki manfaat ganda. Oknum polisi bukan hanya memiliki senjata melainkan juga dapat dimanfaatkan. Menurut Neta, arogansi aparat kepolisian semakin menonjol sejak reformasi dan pemisahan Polri dari TNI. Sikap arogan itu muncul karena merasa memiliki kewenangan yang luas dan sangat menentukan. Oknum polisi, seperti oknum perwira,lanjut Neta, memiliki kewenangan hukum. Dengan kewenangan itu, kalangan modal, seperti di tingkat lokal, dapat memanfaatkan oknum polisi untuk mengkriminalisasikan lawan-lawan mereka dibidang bisnis ataupun bidang lain. Sadar atau tidak sadar,menurut Neta, kondisi seperti itu ibarat api dalam sekam. Muncul kecemburuan dari oknum-oknum TNI di lapangan terhadap polisi. Apalagi, oknum-oknum TNI di tingkat bawah memiliki pendapatan yang rendah dan tuntutan biaya hidup keluarga yang semakin tinggi. Menurut Neta bahwa di lapangan, hubungan oknum aparat TNI dan polisi itu sebenarnya panas. Begitu ada pemicu yang sepele, bisa terbakar. Bahkan dari data IPW, tercatat tahun 2010 ada enam peristiwa bentrokan oknum aparat TNI-Polri. Pada Tahun 2011, ada satu kasus bentrokan oknum TNI-Polri. Masih ada pula, kasus bentrokan warga dengan oknum kepolisian di beberapa tempat. Bagi pengusaha nakal, lanjut Neta, mempercayakan kepada oknum polisi juga memberikan manfaat, yaitu dapat melindungi atau disebut backing praktek pelanggaran hukum pengusaha nakal. Dari kasus kekerasan terhadap warga oleh oknum polisi di Club Deluxe, Hotel Peninsula, Manado, dan kasus bentrokan aparat TNI-Polisi di Gorontalo, terlihat arogansi aparat semakin memperhatinkan.Polisi yang seharusnya menjadi aparat penegak hukum menunjukkan perilaku seperti preman yang mengandalkan kekerasan dan cara-cara yang tidak santun. ( Andu Nicolas ).