PANGKAS BIROKRASI BERTELE-TELE.

Semarang-Jateng. Kalangan dewan kini mengeluhkan soal rendahnya kinerja profesionalitas perusahaan daerah ( Perusda ) yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Tengah. Hal itu disebabkan oleh penyakit lama yakni proses birokrasi yang lama dan bertele-tele. Panjangnya urusan birokrasi itu sangat mempengaruhi perkembangan perusda. Sebagai contoh , selama ini manajemen perusda ditangani langsung oleh pemerintah daerah dimana sumber daya manusia berasal dari PNS. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Masruhan Syamsurie. Dikatakan pula oleh Masruhan bahwa, SDM di perusda itu masih sangat lemah karena semuanya juga merupakan birokrat mampu menangani pekerjaan yang menuntut profesionalitas. Dampaknya, hasil yang didapat pun tidak optimal. Keberadaan sejumlah Perusda saat ini masih belum mampu memberikan kontribusi positif dalam pendapatan asli daerah ( PAD). Masruhan mengaku tidak antibirokrasi. Namun, jika sistim birokrasi tersebut bisa dipangkas, maka akan lebih memudahkan laju perkembangan perusda itu sendiri. Selain itu, pergantian direksi/ pimpinan atau pergantian jabatan perusda masih harus menunggu keputusan daerah. Bahkan soal teknis pelaksanaan jalannya roda perusda diatur dalam aturan khusus dari pemerintah daerah. Masruhan menyarankan pemerintah tidak ragu untuk membeli pekerja profesional di luar lingkungan birokrat. Tujuannya semata-mata hanya ingin membangun perusda menjadi perusahaan yang maju dan berkembang cepat. Memang yang buat aturan ( raperda) itu juga. Namun tetap mengacu undang-undang diatasnya dengan berbagai kajian lengkap. Pembuatan aturan tersebut yang memakan waktu lama. Seharusnya,ada rumusan lagi, bagaimana menyehatkan perusda agar jalannya lebih cepat. Kalau perlu, beli orang dari luar.Hal itu bisa saja dilakukan, terutama pekerjaan yang menuntut hal-hal teknis. Dengan begitu, perusda pun bisa menjadi perusahaan profesional. ( Andu Nicolas )